Blog

Melanesiatimes.com, Jayapura- Dalam rangka menyediakan pemimpin yang efektif dan berkualitas di sekolah, Direktur Sekretariat Eksekutif Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Fransiskus Asisi (SE’ YPPK FA) Kota/Kabupaten Jayapura Provinsi Papua melantik empat (4) Kepala Sekolah di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura, pada Kamis, 14 Maret 2024 di Aula SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja.

Keempat Kepala Sekolah itu adalah Hendrikus, S.Pd, sebagai Kepala SMP YPPK Kristus Raja Dok 5; Oktavianus Payung Rantetau, S.Pd.,Gr, sebagai Kepala SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja; Junita Hutapea, S.Pd., M.Pd, sebagai Kepala SMA YPPK Asisi Sentani; dan Cornelia Ragainaga, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala SMA YPPK Teruna Bakti Waena.

Untuk diketahui, dari keempat Kepala Sekolah yang dilantik, Oktavianus Payung Rantetau, S.Pd., Gr sebelumnya bertugas sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika di SMP YPPK Kristus Raja Dok 5, dan kini diangkat sebagai Kepala SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja periode 2024-2028 menggantikan Penjabat Kepala SMA YPPK Taruna Dharma, Jemmy Talahatu, S.Pd., M.Pd.

Sementara tiga lainnya merupakan Pejabat Kepala Sekolah, yang sudah berakhir masa jabatannya dan kini diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah pada masing-masing satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Dalam sambutan mewakili Kepala Sekolah yang dilantik, Rantetau mengakui bahwa dirinya tak pernah membayangkan kelak bisa menjadi Kepala Sekolah.

“Saya tak pernah membayangkan bahwa akhirnya bisa menjadi Kepala Sekolah. Sejujurnya, saya berusaha menghindar dari proses seleksi Kepala Sekolah, namun karena Regulasi Pemerintah dan Yayasan, bahwa Kepala Sekolah harus guru Penggerak, dan Pegawai Tetap Yayasan, sehingga saya harus menerima tanggung jawab ini,” akunya dalam nada tersendat dengan linangan air mata keharuan.

Atas kenyataan ini, Rantetau berharap ke depan, para guru di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura harus saling berkompetisi menjadi guru Penggerak, bukan hanya supaya bisa menjadi Kepala Sekolah, melainkan lebih utama adalah menjadi pemimpin di sekolah dan sebagai Pengembang pembelajaran yang menyenangkan.

Harapan yang sama ditegaskan pula oleh Direktur SE’ YPPK FA Kota-Kabupaten Jayapura, Ferdinando Lase, S.Kom dalam sambutannya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai Kepala Sekolah Penggerak yang telah dilantik, maka hendaknya menjadi teladan dan motivator bagi para guru yang lain untuk ikut mengembangkan diri sebagai guru Penggerak serta berkolaborasi dan bersinergi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu membentuk peserta didik yang cerdas dan berkarakter.

Lebih lanjut, Ketua Badan Pengurus YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua, Veronika Urip Indiastuti, S.Pd., M.Pd menegaskan bahwa dengan adanya regulasi pemerintah terkait guru Penggerak, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Yayasan.

“Kita mengalami kendala ketika menetapkan Kepala Sekolah di sekolah-sekolah penggerak, karena adanya konsekuensi yang akan diterima, ketika Kepala Sekolah bukan berasal dari guru Penggerak. Tentu ini merugikan kita semua. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para Kepala Sekolah, tolonglah. Mulai tahun ini, kita harus mendata sejumlah guru untuk diusulkan menjadi Guru Penggerak,” tegasnya.

Menurut Indiastuti, sebenarnya menjadi guru penggerak merupakan kemauan guru itu sendiri. Akan tetapi untuk mengatasi kendala ini, apalagi banyak sekolah YPPK adalah sekolah penggerak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Kepala Sekolah harus menyiapkan guru-guru, memberikan pemahaman yang baik, memotivasi mereka untuk mengikuti program guru penggerak. Mekanismenya akan diatur oleh Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK. Keputusan ini semata-mata supaya YPPK mampu memenuhi tuntutan pemerintah.

Karena itu, Indiastuti bertekad agar ke depan akan dibentuk Komunitas Pembelajar untuk menyiapkan calon-calon guru penggerak dari Yayasan. “Di situ, kita akan duduk bersama, yang sudah menjadi guru penggerak dapat berbagi pengalaman baik, memotivasi guru yang lain sehingga ke depan Yayasan tidak sulit dalam menempatkan Kepala Sekolah di sekolah-sekolah penggerak”. Tandasnya lagi.

Terkait dengan Komunitas Pembelajar ini, Ibu yang pernah menjabat Kepala Sekolah dua periode di lingkungan YPPK, itu mengatakan akan sedikit memaksa para Kepala Sekolah untuk harus menyiapkan calon guru Penggerak. “Untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya mungkin belum digalakkan karena kesulitan akses internet. Namun untuk Wilayah Kabupaten Keerom akan ditangani langsung oleh Badan Pengurus. Sementara wilayah Kota/Kabupaten Jayapura akan diserahkan sepenuhnya kepada Direktur SE’YPPK Kota/Kabupaten untuk membentuknya. Hal ini tentu akan diimbangi dengan memberikan reward atau penghargaan kepada setiap guru yang menjadi calon guru Penggerak,” Tutupnya.

Hadir dalam Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan YPPK itu antara lain: perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Para Pengawas Pendidikan SMP dan SMA, Para Kepala Sekolah dari setiap satuan pendidikan di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura, perwakilan guru dan siswa, serta tamu undangan lainnya. Acara ini dimeriahkan dengan tarian dancing dari siswa-siswi SMP YPPK St. Paulus Abepura.(DNs)

Melanesiatimes.com – Calon Anggota DPD RI, nomor urut 8. M. Sanusi Rahaningmas amuk ketika mengetahui suaranya dihilangkan oleh PPD dan KPU Tambrauw pada TPS-TPS yang terdapat di Di Fef. Kamis (14/03/2024)

Sebagai calon anggota DPD RI, M. Sanusi Rahaningmas yang biasa di sapa MSR, merasa kecewa dan marah pada saat pembuktian C Hasil dalam sirekap KPU.

Pada form D Hasil yang di terimanya ada beberapa TPS Distrik Fef yang suaranya di hilangkan dengan sengaja, ada 2 kampung yang memiliki bukti C Hasil diantaranya TPS 001 Syubun dan TPS 001 Banfut.

Dalam C Hasil yang dibuka oleh KPU Provinsi, Calon anggota DPD RI, nomor urut 8 memiliki 75 suara di TPS 001 Syubun, namun ketika penginputan PPD suaranya nihil, tidak ada.

Sedangkan di TPS 001 Banfu5, Calon nomor urut 8, memiliki suara 76 suara, namun di D Hasil Nol.Setelah dibuktikan maka akan dikembalikan kepada saksi nomor 8.

Saksi yang juga sebagai calon DPD RI no urut 8 intrupsi sembari mengatakan ini adalah pelanggaran murni, saya akan Polisikan KPU Tambrauw dengan pasal menghilangkan suara orang.

“Ade tiga langkah yang saya ambil, pertama saya akan gunakan cara saya sendiri, karena ini sudah menyangkut harga diri saya, kedua saya tempu jalur hukum untuk polisikan KPU Kabupaten Tambrauw dan yang ketiga saya akan naikan persoalan ini sampai ke Mahkama Konstitusi (MK)”. Tegas MSR.

Lebih lanjut MSR mengatakan “Saya mendapatkan laporan dari keluarga, teman dan sahabat yang ada disana bahwa suara saya banyak, tapi ketika mendapatkan D Hasil, suara saya tidak ada, namun malam ini kolega dan sahabat saya Septinus Lobat, telah memperlihatkan semua bukti C Hasil dan memang dugaan saya benar bahwa, masih banyak suara saya di TPS Distrik Morait dan Distrik Fef, ini menjadi bukti untuk polisikan KPU Kabupaten Tambrauw”. Tambahnya.

Meskipun saya bukan orang Tambrauw namun masih banyak yang pilih saya disana, tapi kalau calon Papua tapi tinggal di tempat lain, terus baru datang tapi tiba-tiba suaranya banyak disana, itu harus dipertanyaka ada apa, kata MSR. Lanjutnya kalau kolega saya Septinus Lobat, Agustinus Kambuaya, Amus Atkana dan Pdt. Mamberob menang disana itu wajar saya angkat topi, tapi kok tiba-tiba dari mana datang terus suaranya banyak disana, saya yakin ini pasti sudah tersistematis, sehingga saya akan mengambil langkah untuk polisikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, dan saya akan menunggu kalian di MK. Tegas MSR sambil menunjuk ke arah anggota KPU Tambrauw.

Melanesiatimes.com – Salah satu tamu Vega Hotel, mengaku merasa dilecehkan saat masuk di vega hotel, pasalnya harus mengikuti Protap, KPU Provinsi Papua Barat Daya, demi kelancaran berjalannya agenda negara, Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi. Kamis (14/03/2024).

Dalam protap tersebut keamanan dibagi menjadi tiga ring, ring satu di halaman hotel, ring dua di pintu Lift dan ketiga di pintu masuk ruang sidang pleno. Sehingga setiap peserta rapat pleno ataupun tamu hotel, yang berkepentingan ketika menaiki lift, terlebih dahulu harus di kroscek oleh pihak keamanan.

Dengan adanya protap ini salah satu tamu hotel merasa tersinggung karena dihadang dan ditanya petugas keamanan pada saat hendak menaiki lift untuk ke kamar. Tamu tersebut mengatakan ia merasa dilecehkan, karena bukan bagian dari peserta rapat pleno namun harus mengikuti protap tersebut.

Dalam keterangannya kepada media ini, George Ronald Konjdol mengatakan “Saya dan istri dari Sorong selatan, menginap disini lantaran pemeriksaan kesehatan di RS Herlina. Sejak kami datang dari kemarin, setiap saya dan istri keluar masuk selalu ditanya oleh pihak keamanan Kepolisian dan KPU”. Ungkap George.

Ia dihadang dan ditanya terkait kepentingan naik lift, disitu George merasa tersinggung dan mengatakan “Kami diberlakukan seperti teroris saja, ketika saya mau naik lift saya ditanya mau kemana, terus itu saya menjawab mau ke kamar, terus ditanya lagi kamar nomor berapa, kuncinya mana, saya tidak bisa tunjukkan karena, istri dan anak saya ada di kamar, tetapi saya menjawab sesuai keinginan mereka.

Pertanyaan seperti itu, saya merasa sudah masuk dalam wilayah privasi, kenapa harus ditanya-tanya oleh pihak kepolisian dan pihak KPU. Kami nginap dihotel karena ingin aman dan nyaman, saya juga ingin pertanyakan kepada KPU dan pihak hotel, apakah semua kamar ini sudah dipakai oleh pihak KPU, sehingga sewenang-wenang mengecek semua orang, saya rasa ini salah, karena saya kesini bukan untuk kegiatan KPU”. Beber George yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah III doberai Dan Korwil Papua Barat Daya.

Dengan kejadian itu George langsung memanggil anak istrinya untuk meninggalkan vega hotel dan memutuskan agar mencari hotel lain.

Karena tersinggung dengan penerapan protap KPU, George langsung bertemu pihak manajemen Hotel dan memprotes terkait protap tersebut, suasana sedikit tegang seketika George mengembalikan kunci pada resepsionis, ketika hendak keluar George menghapiri pihak keamanan sembari menyatakan, “saya adalah Ketua Dewan Adat Papua, yang telah membelah Kepolisian diatas tanah mala moi ini, atas kasus manusia purba, saya salah satu orang papua yang membela kalian”. Tegas Goerge.

George juga mengatakan akan melakukan pemalangan vega hotel, kerana dirinya dilecehkan dan akan menempuh jalur Adat “Saya ini Ketua Adat, maka saya akan menuntut pihak KPU, Kepolisian dan Manajemen Hotel untuk bayar harga diri saya yang dilecehkan, Besok pagi jam 9, saya akan kerahkan masa saya untuk palang vega hotel, pleno tidak boleh jalan sebelum bayar saya punya harga diri, karena saya datang disini sebagai tamu sehingga harus menjaga kenyamanan kami, bukan semenang-menang mempertenyakan kami, seakan-akan kami ini adalah seorang teroris”.

Ketika dikonfirmasi pihak Hotel, General Agus Manager menyampaikan, “Protap itu merupakan kewenangan KPU, bukan urusan pihak hotel dan Protap ini juga sudah diberlakukan dari hari pertama kepada semua peserta dan tamu”. Kata Agus

Lewat kuasa Hukum yang juga sebagai juru bicara Dewan Adat Papua,  Nando Genuni mengatakan”. Sangat di sayangkan Kepala suku besar kami keluar dari hotel malam ini, maka besok kami akan lakukan proses Adat. Tutup Nando

Melanesiatimes.com – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Barat Daya telah dibacakan oleh Pimpinan Sidang, Rabu (13/03/2024).

Hasil ini merupakan data sementara yang telah dibacakan oleh Ketua KPU Kota Sorong, namun belum disahkan Pimpinan sidang rapat pleno terbuka tingkat provinsi.

Sebelum Pimpinan Sidang mensahkan pleno jenis pemilihan Provinsi, intrupsi pun datang dari beberapa partai politik, diantaranya partai PAN dan Hanura, perdebatan yang semakin sengit hingga tak ada putusan yang pasti dari pimpinan sidang, pada akhirnya sidang di skorsing dan di lanjutkan dengan Kabupaten Tambrauw.

Dari hasil rapat pleno tingkat provinsi sementara, telah dibacakan nama-nama caleg urutan terbanyak dari partai politik, untuk pemilihan calon DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya I dan Papua Barat Daya II, sebagai berikut :

Dapil Papua Barat Daya I

1. Golkar      : Erwin Ayal
2. Golkar      : Yosafat Kambu
3. PDIP          : Abner Reinal Jitmau
4. PDIP          : Fredrik F.A. Marlissa
5. Nasdem    : Agustie C. R. Sagrim
6. PKS            : La Ode Samsir
7. Demokrat : Jongky R. Fonataba
8. Perindo     : Pieter Kondjol

Dapil Papua Barat Daya II

1. Golkar       : Max A Hehanussa
2. Demokrat : Anneke Lieke Makatuuk
3. Gerindra  : Petrus Nauw
4. PSI             : Surung H Sibarani
5. Nasdem    : Ranley Mansawan
6. PAN           : Sukriyadi
7. PDIP          : Edho E. Kondologit
8. Hanura     : Yustus Kambu

Hasil ini merupakan data sementara dari rapat pleno terbuka tingkat provinsi pada hari Rabu, 13 Maret 2024. Jenis pemilihan calon legislatif DPR Provinsi daerah pemilihan Papua Barat Daya I dan Papua Barat Daya II.

Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya, kembali mengambil langkah untuk memberikan rekomendasi kepada KPU Papua Barat Daya untuk membuka Data C Hasil 82 TPS agar mencocokan dengan D Hasil tingkat Distrik Sorong Barat. Ballroom Polaris Vega Hotel, Selasa (12/03/2024).

Penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua Bawaslu Papua Barat Daya kepada Pimpinan Sidang Rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam perdebatan elot antara saksi calon anggota DPD RI nomor urut 5 dan saksi calon nomor urut 8, membuat jalannya persidangan semakin panas, pasalnya saksi nomor urut 8 mengatakan, langkah yang diambil dalam rapat pleno tidak berimbang, ada unsur ketidak adilan yang dilakukan dan hanya difokuskan kepada DPD RI saja, sedang yang lain tidak seperti ini, kendati saksi dari calon DPD RI nomor urut 5, tetap bersikeras untuk membuka Data C Hasil, D Hasil dan sirekap, alasannya sudah mengisi form keberatan pada saat pleno tingkat Kota, sehingga disini harus membereskan semua kekeliruan yang terjadi di tingkat Kota.

Diwaktu yang sama Herdi Rumbewas selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengatakan Bahwa “langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan regulasi dan saya melihat masalah semacam menggantung, sehingga kami harus mengambil langkah untuk menyelesaikan semua persoalan yang dibawah dari tingkat Kota, sesuai dengan bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi per seeorangan” Tandasnya.

Lebih lanjut Herdi menyampaikan kami akan lihat kembali C Hasil dan D Hasil, ketika ada ketidak cocokan kami akan kembalikan kepada yang punya hak.

Apabila ada calon DPD RI lain yang dengan masalah yang sama maka kami akan kembalikan, bukan untuk calon DPD RI nomor urut 5 saja. Tegas Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Sidang di skorsing sampai pukul 20.00 wip. Akan dibuka dilanjutkan dengan membuka 37 Data C Hasil pada TPS kelurahan rufei, 17 TPS Kelurahan Palputih, 15 TPS Kelurahan Puncak Cendrawasih dan 13 TPS Kelurahan klawasi Distrik Sorong Barat.

Herdi berharap dengan persoalan seperti ini, menjadi contoh bagi kita semua agar ke depan jangan lagi terjadi, ketika ada persoalan di tingkat bawah, harus diselesaikan ditingkat bawah.

Melanesiatimes.com, Jayapura- Setelah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat PPD distrik Wari/Taiyeve II dan distrik Dow, Dapil 2, Kabupaten Tolikara, pada tanggal 15 Februari 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Caleg nomor urut 3 unggul dengan total suara 4.808. Namun, suara itu hilang total dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tolikara, Senin (11/03/2024) di Hotel Horizon, Kotaraja.

Dalam keterangan saksi via telepon yang disampaikan kepada media ini, dengan menunjukkan bukti foto dan rekaman video perolehan suara tingkat PPD distrik Wari/Taiyeve II dan Distrik Dow, memperlihatkan bahwa Caleg PKS nomor urut 3, Dapil 2 atas nama Roy M. Rumwarin memperoleh suara unggul untuk distrik Wari/Taiyeve II sebanyak 3.378 dan distrik Dow sebanyak 1.430 suara. Jadi total perolehan suara di dua distrik tersebut adalah 4.808 suara.

Anehnya, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tolikara, yang diselenggarakan di Hotel Horizon Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, 11/03/2024 justru suara Caleg tersebut menjadi hilang total.

“Sebagai Caleg, kami sangat merasa terpukul dengan permainan PPD dan KPU Kabupaten Tolikara. Orang tua kami di dua distrik Wari/Taiyeve II dan Distrik Dow bertekad memberikan suara bulat untuk kami dalam pesta demokrasi ini. Mereka telah menaruh harapan dan kepercayaan kepada kami, untuk memperjuangkan aspirasi mereka di masa depan. Namun, permainan Ketua PPD dan KPU serta anggotanya yang dengan sengaja menghilangkan suara telah mencederai perasaan orang tua kami di dua distrik tersebut. Kami tidak puas, dan bagaimana pun kami tetap melayangkan surat keberatan kepada KPU Kabupaten Tolikara dan akan melaporkan kepada pihak berwajib agar memeriksa Ketua PPD distrik Wari, Ketua PPD distrik Dow, juga Ketua KPU Tolikara: Netius Wonda dan anggotanya.

Hal ini kami tegaskan karena fakta dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat PPD distrik Wari dan Dow, Caleg atas nama Yoel Wakur dari Partai PDIP tidak punya suara di dua distrik tersebut. Namun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tolikara, justru dialah yang unggul sedangkan suara kami menjadi hilang total. Karena itu, kami minta agar Bawaslu Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Kepolda Papua Pegunungan dan Kapolda Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua PPD distrik Wari/Taiyeve II dan Ketua PPD distrik Dow beserta anggotanya, Ketua KPU Kabupaten Tolikara beserta anggotanya’, ungkap Roy kepada media ini via telepon selulernya, Senin, 11 maret 2024, pukul 19.30 WIT.

Senada dengan itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Tolikara, Dinus Wanimbo, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat dirugikan oleh oknum pihak PPD distrik Wari/Taiyeve II dan PPD distrik Dow. Menurutnya, saudara Roy M. Rumwarin (Fruaro) merupakan putra asli distrik Wari dan Dow yang hari ini mendapat dukungan penuh dari para orang tua di dua distrik tersebut, melalui pemberian suara bulat kepada anak mereka dalam pesta demokrasi ini. Karena itu dirinya sangat menyayangkan permainan oknum PPD yang mengalihkan suara Saudara Roy kepada caleg tertentu dari partai PDIP.

“Saya minta dengan hormat, agar Bawaslu Kabupaten Tolikara segera meninjau kembali perubahan atau kehilangan suara yang terjadi, mengembalikan suara tersebut. Apabila peninjauan kembali tidak dilakukan, maka sebagai Ketua DPD PKS, kami akan menempuh jalur hukum. Kami memiliki bukti foto dan rekaman video hasil rekapan suara sah di tingkat distrik Wari dan Dow. Dengan bukti-bukti itu, kami akan melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dan melakukan gugatan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,’ tegas Ketua DPD PKS Kabupaten Tolikara, Dinus Wanimbo.

Di tempat terpisah, saksi Partai PKS menunjukkan bukti bahwa perolehan suara sah itu disaksikan langsung oleh Ketua PPD distrik Wari/Taiyeve II: Emison Wakur, dan empat anggota PPD lainnya yakni: Diep E. Wanimbo, Yalia Wakur, Pedei Sikwa dan Momiron Wenda, serta Ketua Panwaslu: Atoar Yikwa, yang kesemuanya telah menandatangani berita acara hasil perhitungan dan perolehan suara tersebut di distrik Wari/Taiyeve II, Kabupaten Tolikara. (DNS)

Melanesiatimes.com – Dalam kontestasi pemilu 2024, peserta yang ikut serta mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI, terdapat 12 peserta yang lolos dalam mengikuti seleksi dan tahapan pada pemilu tahun 2024. Senin (11/03/2024).

Pleno yang dimulai tanggal 17 Februari sampai saat ini, dimulai dari tingkat Distrik hingga Provinsi, sedikit telah memberikan kepastian perolehan suara Calon Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya.

Dalam lanjutan Pleno Rapat Terbuka tingkat Provinsi Papua Barat Daya, KPU Sorong Selatan, telah menyelesaikan empat jenis pemilihan, salah satunya pemilihan calon DPD-RI Dapil Papua Barat Daya.

Rangkuman Media Melanesiatimes.com, dalam perkembangan Pleno Rapat Terbuka tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang telah menyelesaikan pleno rapat terbuka tingkat provinsi Papua Barat Daya, adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan, dimana yang menduduki urutan pertama sampai kelima sementara adalah :

1. Paul Finsen Mayor          (27.101)
2. Pdt. Mamberob                (25.237)
3. Hartono                             (18.828)
4. Hasbi Suaib                       (13.980)
5. M. Sanusi Rahaningmas (11.301)

Urutan ini merupakan hasil pantauan dari perhitungan dan perolehan suara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, di vega hotel tanggal 11 maret 2024, pada tiga kabupaten/kota yang berada diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Melanesiatimes.com – Dalam kontestasi pemilu 2024, ada 18 Parpol yang ikut serta sebagai peserta pemilu ditahun ini, dalam memperebutkan 3 kursi senayan. Jumat (08/03/2024).

Pleno yang dimulai tanggal 17 Februari sampai saat ini, dimulai dari tingkat Distrik hingga Provinsi, telah memberikan sedikit kepastian perolehan suara Calon Anggota Dewan DPR-RI dapil Papua Barat Daya.

Rangkuman Media Melanesiatimes.com, dalam perkembangan Pleno Rapat Terbuka tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang telah menyelesaikan pleno rapat terbuka tingkat provinsi Papua Barat Daya, adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Sorong Selatan, dimana yang menduduki urutan suara terbanyak pertama sampai keempat sementara adalah :

1. Robert Joppy Kardinal (40.741)
2. Fauziah H. Tampubolon (33.977)
3. Rico Sia  (29.803)
4. Bernard Sagrim (24.262)

Urutan ini merupakan hasil pantauan dari perhitungan dan perolehan suara di empat kabupaten/kota yang berada diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara jumlah keseluruhan suara calon legislatif DPR-RI dan partai adalah :

1. Partai Golkar       (70.595)
2. Partai Demokrat (42.686)
3. Nasdem                 (36.941)

Setelah pembacaan dari KPU Sorong Selatan, pada jenis PWP dan DPR-RI,  Sidang kembali diskorsing karena terjadi perselisihan dan ketidaksamaan data DPT, antara DPT Laki-laki dan DPT Perempuan, sehingga Pimpinan sidang beserta para saksi bersepakat untuk di skors.

Sidang akan dilanjutkan pada pukul 09.00 wip. Dengan lanjutan KPU Sorong Selatan, dalam perbaikan dan singkronisasi DPT Laki-laki dan Perempuan.

Melanesiatimes.com – Sidang Pleno Rapat Terbuka Tingkat Provinsi PBD, kembali diskorsing akibat sanggahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (10/03/2024).

Pleno tingkat provinsi yang dilaksanakan di Vega Hotel, mengalami penundaan lantaran adanya koreksi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, terkait DPT Kota Sorong yang tidak singkrong dengan DPT pada pemilihan PWP dan DPR RI.

Dalam keterangannya Regina Gembenop menyampaikan “Kita tetap mengacuh pada DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong yaitu 205.507. Sedangkan yang muncul di PWP  205.126 dan DPR RI 204.623, jadi ada tiga data yang tidak singkrong, sehingga jadi pertanyaan DPT mana yang mau dipakai “. Tegas Kordiv Pencegahan Partisipatif dan Humas PBD.

Dari perbedaan inilah sehingga pimpinan sidang Andarias Deniel Kambu, menawarkan kepada para saksi agar Rapat pleno terbuka ini di skorsing, sambil menunggu KPU kota sorong mencocokan dan memperbaiki data DPT yang tidak singkrong.

Sidangpun diskorsing dengan batas waktu yang tidak ditentukan, pasalnya para saksi Parpol tidak bersedia untuk diganti ke Kabupaten lain, “Sorong tetap berjalan dan kami akan menunggu sampai semua data itu diperbaiki”. Ucap salah satu saksi Parpol.

Lebih lanjut Regina menyampaikan “perbedaan ini merupakan hasil dari kinerja KPU Kota Sorong beserta jajarannya ke bawah, akibat ketidakcermatan dan kelalaian terhadap apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami Bawaslu Kota Sorong”. Tegas Regina.

Regina berharap kita di provinsi harus membereskan ketidak benaran angka-angka ini, sehinggah ketika naik pada tingkat pusat tidak dipertanyakan lagi terkait perselisihan angka-angka ini.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada konfirmasi dari pihak KPU Kota Sorong, terkait selisih DPT, pada PWP dan DPR RI.

Melanesiatimes.com – Dalam kontestasi pemilu 2024, ada 18 Parpol yang ikut serta sebagai peserta pemilu ditahun ini, dalam memperebutkan 3 kursi senayan. Jumat (08/03/2024).

Pleno yang dimulai tanggal 17 Februari sampai saat ini, dari tingkat Distrik hingga Provinsi, telah memberikan sedikit kepastian perolehan suara Calon Anggota Dewan DPR-RI dapil Papua Barat Daya.

Rangkuman Media Melanesiatimes.com, dalam perkembangan Pleno Rapat Terbuka tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang telah menyelesaikan pleno rapat terbuka tingkat provinsi Papua Barat Daya, adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, dimana yang menduduki urutan suara terbanyak pertama sampai keempat sementara berdasarkan suara caleg adalah :

1.  Robert Joppy Kardinal  (34.438)
2. Rico Sia (31.407)
3. Helga Tampubolon (24.366)
4. Bernard Sagrim (21.480)

Urutan ini merupakan hasil pantauan dari perhitungan dan perolehan suara caleg, tidak termasuk suara partai, di tiga kabupaten kota yang berada diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.