Blog

Melanesiatimes.com – Setelah di skorsing sidang pleno tingkat KPU Provinsi Papua Barat Daya, jumat malam, kini kembali di buka pada 10 maret 2024, Minggu (10/03/2024).

Sidang rapat pleno tingkat provinsi yang dibuka tanggal 7 maret 2024, di vega hotel, direncanakan akan digelar selama 4 hari, sampai tanggal 10 maret 2024, namun ketika masuk hari kedua sidangpun mengalami keterlambatan dengan alasan, ketidaksiapan KPU dalam pelaksanaan pleno tingkat provinsi ini, info yang di dapat, pada tanggal 8 malam, KPU Kota Sorong juga sedang melaksanakan pleno penetapan, sehingga belum siap mengikuti perhitungan suara di tingkat provinsi.

Mengacuh pada jadwal yang seharusnya rapat pleno ini berakhir pada tanggal 10 maret 2024, namun mengalami pergeseran. Hingga saat ini baru dua kabupaten yang melakukan rekapitulasi ditingkat Provinsi dari 6 kabupaten kota yang ada diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Dari penundaan itu, KPU PBD telah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hari ini sidang rapat pleno terbuka akan dilanjutkan pada pukul 13.00 Wip, dan dimulai oleh KPU Kota Sorong.

KPU Kota Sorong juga telah mendapatkan warning dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, apabila hari ini tidak dapat melakukan perhitungan dan perolehan suara maka Bawaslu akan melaporkan KPU Kota Sorong, karena dengan sengaja telah menghambat proses rekapitulasi dan perhitungan suara di tingkat provinsi dan akan diambil alih langsung oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.

“Kita sudah berikan peringatan kepada KPU, kalau kota belum bisa maka Provinsi yang ambil alih pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi ini”. Kata Zatriawati.

Hari ini sidang akan di gelar pukul 13.00 Wip, bertempat di vega hotel Sorong, Papua Barat Daya.

Melanesiatimes.com – Kepolisian Resor Kota Sorong Kota, melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir yang berada di sejumlah wilayah di Kota Sorong, terutama di seputaran area PLTD Koya Sorong. Jumat, (08/03/2024).

Aparat keamanan dengan bahu membahu menggunakan dua buah perahu karet dari Polairud, mengevakuasi warga yang terdampak dan terjebak banjir di depan PLTD Klasaman Jl. Basuki Rahmat Kilo Meter 9.

Di sepanjang jalan raya depan PLTD, terlihat banjir yang begitu deras mengakibatkan sebagian motor dan mobil tak mampu tuk menembus banjir tersebut, sehingga di bantu pihak keamanan polres kota sorong dan polairud untuk menyebrangkan masyarakat yang terjebak banjir dengan perahu karet.

Sat Lantas Polresta Sorong Kota juga turut membantu dan mengamankan arus lalu lintas di ruas Jalan Basuki Rahmat, yang tergenang banjir di Kota Sorong guna menghindari kemacetan yang panjang.

Warga sekitar jalan basuki rahmat, Anggota TNI dan Banser juga terlihat mengambil bagian dalam berjibaku dengan Sat lantas kota sorong, untuk mengamankan kemacetan yang terjadi di jalan basuki Rahmat km.09.

Warga sekitar kompleks PLTD juga berharap, dengan kehadiran PJ, Gubernur PBD dan PJ Walikota Sorong, dilokasi banjir, agar secepatnya dapat membantu mengatasi banjir yang selalu saja terjadi ketika hujan deras, apalagi kota sorong merupakan ibu kota provinsi Papua Barat Daya, harus ada perubahan. (ZK)

Melanesiatimes.com – Ketua Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya, Farly Sampe Toding, setelah menemui serta berdiskusi dengan peserta aksi demo yang mengatasnamakan Forkompim Parpol Kabupaten Raja Ampat, menilai bahwa semua masukan yang disampaikan akan kami kaji dan pertimbangkan sesuai bukti di lapangan, Jumat (08/03/2024).

Aksi yang dilakukan oleh peserta demo pada Kamis 07 Maret 2024, menuntut agar pleno kabupaten Raja Ampat harus ditunda, karena ada kecurangan dan penggelembungan suara yang terstruktur, Sistematis dan masif (TSM) dilakukan oleh oknum Komisioner KPU Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu menyampaikan “Segalah informasi dari parpol ataupun masyarakat, kami tampung dan akan melakukan kajian sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sehingga pada saat pengambilan putusan, maka kami akan putuskan seadil-adilnya, sesuai dengan regulasi yang ada”. Ungkap Farly.

Dalam orasinya peserta aksi yang terdiri dari 11 partai politik ini mengatakan bahwa, pada saat pleno tingkat kabupaten Raja Ampat, KPU Raja Ampat tidak menyertakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara, sehingga Forkompim Parpol, menganggap bahwa pleno yang dilakukan tidak sah.

Peserta aksi juga menjelaskan bahwa, pihaknya sudah mengisi form keberatan dan memasukan ke kantor bawaslu Raja Ampat, namun ditolak oleh Ketua Bawaslu, yang alasannya ialah keberatan tersebut tidak memenuhi syarat, “oleh sebab itu kami hadir disini untuk menuntut keadilan”. Ucap salah satu peserta aksi demo”

Diwaktu yang sama Farly Sampe Toding, selaku Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, mengatakan semua informasi yang disampaikan harus sesui dengan tahapan dan mekanisme.

Farly berharap “Masing-masing pihak harus menahan diri dan keputusan yang nantinya diambil tentunya tidak terlepas dari aturan dan regulasi yang tidak berpihak kepada siapapun”. Tutup Farly.

Melanesiatimes.com – Sejumlah Aktivis Kota Sorong menggelar Diskusi dan Sarasehan Demokrasi Pasca Pemilu 2024 di Kriyad Hotel. Kamis (07/03/2024)

Diskusi yang digelar oleh kelompok cipayung ini mengundang beberapa narasumber dengan latar belakang akademik dibidangnya diantaranya ialah dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sorong (UMS).

“Kegiatan ini merupakan keresahan dari teman-teman mahasiswa terhadap proses pemilu 2024 secara umum, khususnya terhadap keterwakilan orang asli Papua dalam pemilu legislatif,” ungkap Dr. Alawiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, S.H.,M.H. selaku dekan fakultas hukum UMS.

Meskipun proses Pemilu telah usai namun kelompok Cipayung Kota Sorong menilai bahwa proses seperti ini mestinya terus di dorong ke ruang-ruang diskusi publik sehingga kedepannya poin-poin yang telah dibicarakan dapat terakomodir.

Diskusi yang digelar oleh kelompok Cipayung Kota Sorong itu terdiri dari HMI, GMKI, PMII, GMNI dan KNPI Kota Sorong yang telah menyatukan satu pandangan yaitu meminta PKPU khusus diberlakukan di tanah Papua.

Poin-poin dari hasil diskusi tersebut akan disusun dan dibuat dalam bentuk satu draft dan akan diserahkan secara langsung ke Majelis Rakyat Papua (MRP-PBD) agar dapat ditindaklanjuti.

Kelompok Cipayung Kota Sorong meminta agar negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam periode terakhirnya dapat menerbitkan PKPU khusus di tanah Papua untuk mengakomodir hak-hak politik orang asli Papua.

Sarasehan Demokrasi yang digelar oleh aktivis Kota Sorong tersebut mengangkat tema “Menakar Masa Depan Papua Barat Daya Pasca Pemilu 2024,”. Selain dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan aktivis, juga dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda dan perempuan asli Papua.

Ketua STIE Bukit Zaitun yang notabenenya adalah perempuan Papua dan merupakan salah satu pemateri mengungkapkan, harapannya agar PKPU khusus di tanah Papua itu benar-benar dapat didengar oleh dan diserap oleh negara agar dapat tercapai.

“Kalau kita merujuk pada tema yang diusung, itu artinya kita menghitung berapa orang asli Papua yang hari ini lolos sebagai anggota legislatif, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun DPR-RI dan DPD-RI,” ungkap Johana Kamesrar selaku Ketua STIE Bukit Zaitun.

Oleh karena itu Ketua STIE Bukit Zaitun berharap dengan diskusi yang dilakukan oleh para aktivis Kota Sorong hari dapat mendorong agar pemberlakuan PKPU khusus di tanah Papua dapat tercapai. (ZK)

Melanesiatimes.com – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia. Nusa Dua (06/03/2024)

Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.

Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia.

Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.

ISSA sendiri merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial.

ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.

Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.

“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia,”

“Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.

Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.

Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.

”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi,”

“Dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif.

Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.

Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial.

Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.

”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan.

Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar.

Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.

Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta.

Namun agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untukkeberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.

”Kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan.

Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.

Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno.

Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.

Tidak ketinggalan BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.

Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta. Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.

Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat. Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.

”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” ujar Ghufron. (ZK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanesiatimes.com – Dalam rangka kenyamanan berjalannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan perolehan suara tingkat Provinsi, keamanan dikerahkan sebanyak 280 personil dalam mengamankan jalannya sidang pleno. Kamis (07/03/2024).

Demi kelancaran berjalannya, sidang pleno Rekapitulasi Hasil dan perhitungan suara tingkat provinsi, Polres Sorong Kota mengarahkan keamanan sebanyak 280 personil gabungan, yang terdiri dari Polresta 200 personil, Brimob 50 personil dan Polairud 30 personil dalam mengawal jalannya rapat pleno terbuka tingkat provinsi.

Dalam keterangannya Kabag Ops Indra Gunawan, S.I.K, menerangkan “Kami akan membagi keamanan ini dalam 3 ring, ring pertama di pintu masuk ruangan rapat, ring kedua berjaga di pintu lift dan ring ke 3 di pintu dan area luar hotel, pengamanan ini dilakukan demi kelancaran jalannya sidang pleno tingkat provinsi “. Tegas Indra

Lebih kanjut Kabag Ops menjelaskan “Kami juga akan memeriksa semua peserta sidang pleno, apabila ada yang kedapatan membawah serta mengkonsumsi alkohol atau minuman keras maka kami akan mengamankannya demi kondusifitas dan kenyamanan dalam persidangan.

Indra berharap kepada seluruh peserta rapat pleno agar, sama-sama menjaga keamanan, baik diri sendiri maupun kelompok, sehingga persidangan tingkat provinsi ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong sampai malam ini telah menyelesaikan rapat pleno terbuka perhitungan dan perolehan suara tingkat Kota pada Rabu, (06/03/2024)

Meskipun terjadi hiruk pikuk selama 4 hari, yang mulai dari tanggal 3 maret sampai 7 maret 2024, namun pada akhirnya Pimpinan sidang, Balthasar B Kambuaya, mengetuk palu terakhir dengan mengesahkan Distrik Sorong Barat pada pleno tingkat Kota Sorong.

Selama pleno rapat terbuka berlangsung banyak terjadi protes, interupsi dan skorsing disebabkan ketidak samaan data antara perserta dengan form D Hasil yang dibagikan, sehinggah KPU Kota Sorong harus membuka kotak suara untuk memastikan serta memperbaiki kembali ketidaksamaan data dari peserta dan D Hasil.

Selaku pimpinan sidang, Balthasar, menyampaikan “Puji Tuhan, Syukur Alhamdulillah, rapat pleno terbuka tingkat Kota Sorong, dari tanggal 3 maret – 6 maret berjalan dengan aman dan lancar, lanjut Balthasar dengan mengesahkan 10 Distrik yang ada di kota Sorong, hari ini kita sudah bisa merekap hasil Salinan atau berita arcara untuk dibagikan kepada para peserta pleno”. Ucap Pimpinan Sidang.

Dalam pengesahan 10 Distrik terdapat 1 Distrik yang tak bisa diselesaikan pada tingkat Kota, sehingga 1 Distrik ini lewat rekomendasikan Bawaslu kota sorong untuk di limpahan pada tingkat Provinsi agar diselesaikan.

Sesuai jadwal pleno, Distrik Sorong Barat merupakan Distrik ketiga yang di rekap dalam pleno tingkat Kota, kendati terdapat ketidaksamaan data antara para saksi. Pada akhirnya sidang dipending ke hari berikut, ketika masuk pada hari kedua, belum juga menemui kesamaan data sampai hari terakhir pun demikian, perdebatan semaki alot, saling pasing antara KPU dan Bawaslu, serta interupsipun dilakukan oleh para saksi, yang pada akhirnya Devisi Hukum, Indra Permana Saragi menengahi dengan menyampaikan “Kalau memang masalah ini hanya tarik ulur dan tidak ada solusi, maka saya menyarankan untuk para saksi mengasihi form keberatan agar direkomendasikan ke pleno tingkat provinsi untuk diselesaikan, semua peserta sidangpun setuju.

Dari hasil pleno tinggat kota, ada 2 rekomendasi yang nantinya akan dinaikan ke tingkat provinsi, yakni DPR Provinsi Papua Barat Daya, Dapil I Kota sorong dan DPD RI, 2 jenis rekomendasi ini dari Distrik Sorong Barat.

Dalam keterangannya Balthasar menuturkan “Dinamika dalam rekapitulasi prosesnya seperti ini, pasalnya kita tidak bisa membatasi jenjang koordinasi dari tingkat PPD yang tidak terselesaikan naik ke pada kami tingkat KPU Kota, untuk menyelesaikan tapi dalam proses yang ada, maka kamipun berpatokan pada aturan, kalau tidak sesuai regulasi kamipun akan dikenai sangsi, oleh sebab itu kami secara kelembagaan dalam pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, kita mengesahkan saja tapi juga memberikan ruang kepada para peserta pemilu, apabila merasa keberatan, ada form keberatan atau kejadian khusus untuk di isi agar di selesaikan di tingkat Provinsi”. Tutup Pimpinan Sidang.

Hal senadapun disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan menyampaikan “Pada prinsipnya kami bawaslu kota sorong berjalan sesuai mekanisme, hal-hal yang berhubungan dengan keberatan para saksi peserta pemilu, kami tetap mengawal, sebagaimana DPR Provinsi yang telah kami rekomendasi kepada KPU untuk ditindak lanjuti, pasalnya keputusan KPU itu bersifat final dan mengikat, namun tugas kami selaku pengawas kami akan melakukan pengawasan terhadap proses ini sampai pada tingkat Provinsi” Tandas Kordiv Pencegahan,  Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sorong.

Sidangpun di skorsing untuk pembuatan, persiapan dan penyerahan berita acara rapat pleno terbuka tingkat Kota Sorong, kepada para saksi peserta pemilu tahun 2024.

Melanesiatimes.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu, mengklarifikasi, surat terkait force majuere, yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (06/07/2024).

Alasan penundaan karena ada beberapa Kabupaten kota yang sampai saat ini masih melakukan Rapat pleno terbuka, diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, dengan pertimbangan itulah kami mengundurkan sampai tanggal 7 maret 2024. Imbuh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Andarias Deniel Kambu melanjutkan, “Kita merujuk pada jadwal Nasional, proses untuk kita melaksanakan rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara ditingkat Provinsi adalah tanggal 5 maret sampai 10 maret 2024, berarti masih ada renggang waktu untuk kita lakukan, itu dasar alasan diundurkan”. Ucap Ketua KPU PBD.

Andarias juga menjelaskan, kita merujuk pada surat KPU RI yang baru diterbitkan tanggal 4 maret 2024 dengan nomor: 545 tentang pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024.

Yang mana apabila terjadi force majeure, maka KPU bisa mengambil waktu, namun sepanjang waktu yang ditentukan secara nasional dan tidak bisa dilewati dari itu.

Lebih lanjut Andarias menuturkan, “Awalnya kami KPU Provinsi sudah melakukan kerjasama dengan pihak manajemen vega hotel, untuk melaksanakan rapat pleno terbuka tingkat provinsi yang dimulai tanggal 6 maret 2024, kendati dari KPU Kota belum menyelesaikan rapat pleno tingkat Kota, sehingga kami akan menunggu hingga selesai baru kemudian kami akan melanjutkan dengan rapat pleno terbuka tingkat Provinsi ditanggal 7 maret sampai tanggal 10 maret 2024”. Ungkap Andarias.

Ketua KPU Provinsi PBD juga mengklarivikasi terkait surat yang isinya terjadi force majeure, “Saya ingin klarifikasi terkait surat itu bahwa, sebenarnya tidak terjadi force meujuer tetapi alasan penundaan itu disebabkan 3 Kabupaten kota yang belum menyelesaikan pleno tingkat Kota, itu alasan kami.

Jadi surat terkait force majuere itu hanya kesalahan dalam penggunaan istilah”. Tandasnya

Ketua juga menegaskan “Perlu kami sampaikan bahwa, hari ini Pleno tingkat kabupaten/kota harus selesai, agar esok tanggal 7 maret, kami akan melanjutkan dengan pleno terbuka tingkat provinsi.

Untuk agenda besok kami juga akan fokus kepada Kabupaten kota yang sudah selesai dan bagi Kabupaten/kota yang baru selesai akan menyesuaikan”. Tutup Andarias.

Melanesiatimes.com – Optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai lini terdepan untuk melayani peserta Program JKN, BPJS Kesehatan bersama para dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) gelar penguatan pelayanan primer bagi dokter di FKTP melalui sistem mentoring. Sabtu, (02/03/2024)

Penguatan kompetensi dokter khususnya untuk kasus THT non spesialistik dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mencapai peningkatan pelayanan bagi peserta JKN di FKTP seperti di Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan atau Klinik Pratama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Sabtu (02/03/2024)

“Fungsi FKTP adalah sebagai gatekeeper, sehingga kami berharap semua dokter FKTP yang hadir dapat memanfaatkan momen ini, agar ketika terdapat peserta kasus THT non spesialistik dapat langsung ditangani pada FKTP tanpa harus di rujuk. Penanganan yang segera tentunya dapat memberikan kepuasan dan ketenangan bagi para pasien,” kata Pupung.

Pupung menambahkan, selain untuk meningkatkan kepuasan peserta di FKTP, pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya untuk kasus THT yang dapat segera ditangani pada tingkat primer, juga secara otomatis dapat mengurangi waktu tunggu dan penumpukan jumlah antrean peserta pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Menurutnya, ini sejalan dengan sistem rujukan berjenjang yang diterapkan pada Program JKN. Sistem rujukan berjenjang yang berjalan efektif, tentu saja akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi medis mereka.

“Kalau sesuai ketentuan dapat langsung ditangani di Puskesmas atau dokter praktik perorangan, maka peserta tidak perlu dirujuk. Lebih cepat ditangani tuntas kan pasti lebih baik. Kecuali kalau memang membutuhkan tindakan lebih lanjut sesuai indikasi medis baru dirujuk ke rumah sakit,”

“Mentoring spesialis THT diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter dan mengoptimalkan proses rujukan berjenjang sesuai ketentuan yang ada,” tambah Pupung.

Pada kesempatan yang sama, dr. Tumpal Simatupang selaku dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan – Kepala dan Leher (THT-KL) yang merupakan Ketua Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian mengungkapkan, saat ini penderita Gangguan Pendengaran dan Ketulian (GPKT) jumlahnya begitu banyak dan dampaknya cukup berat.

Penderitanya juga dapat dialami semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkatan umur, sehingga dibutuhkan perhatian lebih oleh semua pihak terkait dalam melakukan pencegahan maupun penanganan gangguan seperti ini.

“Semua harus bekerja sama, perhatian dari pemerintah, para dokter dan kesadaran masyarakat umum harus seiring sejalan,”

“Pengadaan sarana prasarana seperti earkit, otoacoustic emission (OAE), mikroskop bedah, instrumen dan lain-lain, harus ditingkatkan dan dilaksanakan bersama secara berkesinambungan untuk mencapai sound hearing 2030,” ungkap Tumpal.

dr. Tumpah yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Wialyah Sorong ini menyatakan, sebagai bentuk penguatan dalam rangka mewujudkan mutu layanan yang berkualitas di FKTP, TKMKB Sorong telah mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai komitmen tata laksana efektif dalam menangani kasus-kasus THT.

Kasus tersebut diantaranya kasus impacted cerumen, otitis externa, otitis media acute, otitis media supurative acute dan chronic tonsilitis.

“Pada prinsipnya, penanganan kasus THT non spesialistik harus dioptimalkan tuntas di FKTP, namun dalam hal kasus tersebut terdapat kondisi penyulit meskipun telah dilakukan terapi berulang, maka pasien dapat dirujuk ke FKRTL,”

“Resume medis pasien yang akan dirujuk ditulis secara jelas, lengkap dan rinci berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Kegiatan mentoring spesialis ini dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Sorong, 32 dokter FKTP dari 28 fasilitas kesehatan serta narasumber dokter spesialis lainnya yaitu dr. Steefen Chandra , Sp.THT-BKL dan dr. Helta Tandi Sarira, Sp.THT-KL. Pada akhir sesi kegiatan para dokter spesialis juga melakukan praktek simulasi terkait berbagai jenis penanganan kasus THT tanpa penyulit bagi para dokter FKTP yang hadir pada kesempatan tersebut. (ZK)

Melanesiatimes.com – Sebagai negara kepulauan yang terus menjalankan pembangunannya, Indonesia masih memiliki daerah yang belum merata aksesnya terhadap fasilitas dan layanan dasar. Merauke, (04/03/2024)

Layanan dasar tersebut seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Sejak pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo 2019 lalu, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar secara konsisten menjadi motor pembangunan sumber daya manusia Papua.

Khususnya generasi muda yang merupakan mayoritas demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Masih dengan tujuan menjalankan mandat presiden Joko Widodo, pada kesempatan ini Billy kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan, yang diwakili oleh Asisten SKP Julianne Sari Manurung (Debbie).

Dalam kunjungan akhir Februari lalu, Tim SKP Billy Mambrasar mengadakan pertemuan dengan Yayasan Wasur Lestari yang merupakan bagian dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) bertempat di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke.

Dihadiri oleh berbagai organisasi non-profit, pertemuan ini bertujuan mendiskusikan sejumlah permasalahan yang telah terjadi di Papua, sebagai wilayah yang memiliki banyak daerah 3T.

Permasalahan yang didiskusikan antara lain pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia, masalah perizinan dalam pengembangan usaha, sekaligus pemanfaatan sumber daya alam untuk diterapkan di Merauke.

“Sejak awal saya bergabung, Kaka Billy selalu menekankan konsentrasinya kepada daerah terluar Indonesia. Artinya, bukan hanya Papua, tetapi juga daerah-daerah terluar dan tertinggal lainnya dari Aceh hingga Papua,”

“Kali ini, kami mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) di Provinsi Papua Selatan guna menemukan root cause atau akar permasalahan dari tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Papua Selatan hari ini,” ujar Juliane Sari Manurung, yang juga akrab disapa Debbie.

“Kaka Billy ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat untuk Papua tidak terhenti hanya karena berganti kekuasaan,”

“Oleh sebab itu, hingga delapan bulan ke depan, Tim SKP Billy Mambrasar atau yang kita sebut Tim Bawa Perubahan (BAPER) akan terus mengawal agenda-agenda pembangunan di Papua, dengan memastikan kepentingan masyarakat setempat menjadi landasannya,” lanjut Debbie lagi.

“Dari pertemuan ini, kami mendapatkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Papua Selatan hari-hari ini, di antaranya pengembangan sumber daya manusia salah satunya melalui program Petani Millenial, dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal,”

“Langkah selanjutnya, kami akan mendesain bagaimana inisiatif dan program yang diinisiasi Kaka Billy bersama K/L terkait serta pihak privat, bisa menjawab isu-isu ini,” jelas Debbie.

Program Petani Milenial diketahui telah sukses mencetak lebih dari 22,000 Petani Milenial, atau hampir mencapai 35% dari total petani di Papua. Yang pada akhirnya mampu membantu menyuplai kebutuhan pangan nasional.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada Masyarakat Merauke, sekaligus menjadi jalan awal untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Papua.

Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menyatakan, “Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap daerah 3T, tantangan yang dihadapi adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Untuk itu perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah ini kuat dalam pijakan yang mandiri. Presiden Jokowi menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas utama,”

Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus membuka ruang-ruang diskusi dan kerja sama dengannya selaku Staf Khusus Presiden, maupun pendiri Yayasan Kitong Bisa (Kitong Bisa Foundation) untuk bersama membangun Indonesia dari Papua.

“Apa yang telah kita capai hari ini tidak lepas dari dukungan senior-senior di Papua dan di tingkat nasional. Saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah pusat, mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menjadi mitra kerja Staf Khusus Presiden selama empat tahun ke belakang,”

“Terkhusus, hormat saya kepada Kaka Apolo Safanpo selaku Pj. Gubernur (Papua Selatan) yang tanpa lelah bersama-sama membangun Papua, menjadi teladan bagi para junior di mana pun ditempatkan,” ucap Billy.

“Kita percaya bahwa pembangunan Papua, atau pun Indonesia secara menyeluruh bukan kerja-kerja lima tahunan. Oleh sebab itu, dengan semangat keberlanjutan dan penyempurnaan, kita pastikan bahwa transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo nanti akan tetap menempatkan Papua dalam prioritas pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” lanjut Billy.

Billy Mambrasar, yang dikenal sebagai putra Papua pertama yang lulus dari Harvard, merupakan pendiri Yayasan Kitong Bisa atau Kitong Bisa Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak untuk anak-anak di Papua.

Kitong Bisa Foundation (KBF) bergerak di bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Teknologi, dan telah menjadi Pelopor Pusat Pembelajaran Non-Formal yang unggul untuk menciptakan generasi Papua yang cerdas, inovatif, dan berkarakter untuk Indonesia.

Selain itu, seluruh diskusi, perencanaan, dan langkah yang akan dilaksanakan oleh Staf Khusus Presiden beserta MSF dan Kitong Bisa Foundation, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran daerah 3T, serta menjadikan daerah-daerah tersebut kuat dalam pijakan yang mandiri. (ZK)