Melanesia Times

Blog

  • MSR, Ikut Menyalurkan Kontribusi Hak Pilihnya, Meski Bukan Di TPS Terdekat

    Melanesiatimes.com -Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas. S.Sos. M.MSip, melakukan penyaluran hak suaranya pada pemilu legislatif tahun 2024. Rabu (14/02/2024).

    Pada hari ini 14 Februari yang bertepatan dengan hari kasih sayang, M.Sanusi Rahaningmas, turut terlibat dalam menyuarakan hak pilihnya pada pemilu 2024, di dampingi oleh Istrinya di TPS 12 Kelurahan Klasabi Jalan Melati Raya km 9 Sorong Papua Barat Daya.

    Senator atau yang biasa disapa MSR ini, menjelaskan “Alhamdulillah kita dapat memantau langsung kondisi di TPS ini terasa aman meskipun situasi lokasi yang panas, dikarenakan pembiayaan TPS yang tidak memadai, sehingga KPPS tidak bisa menyediakan tempat yang layak. Ini adalah hal yang harus diperhatikan agar para saksi, petugas dan masyrakat yang datang bisa mendapatkan tempat yang layak”. Ujar MSR

    Pemerintah pusat perlu melihat hal ini untuk meninjau kembali, regulasi atau aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pembiayaan.

    “Jadi jika negara dapat meluangkan atau memberikan ruang untuk pembiayaan APBN dalam rangka penyelenggaraan pemilu, maka salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan para penyelenggara pemilu. Kami sebagai Perwakilan Rakyat Daerah RI terkait upah yang ditetapkan sangatlah minim atau tidak rasional baik dari Ketua, Anggota KPPS, dan panwas bahwa mereka juga harus mendapatkan hak yang layak”. Tandasnya

    Inilah salah satu masukan yang perlu dievaluasi, terkait dengan regulasi yang menetapkan anggaran maupun pelaksanaan pemilu pada tahun yang akan mendatang. Kata MSR

    MSR berharap dalam pemilu ini agar Jurdil sesuai dengan ketentuan, amanah, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan baik pihak KPPS, PPS maupun KPU. Semoga pemilu ini dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan hal-hal atau efek yang menimbulkan isu provokasi.

    Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, mengharapkan agar senantiasa penyelenggara pemilu ini aman, jujur dan tertib dari segala tingkatan yang ada. Hingga pada perhitunga dan penetepan hasil suaranya, siapapun pemenangnya, baik itu Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota adalah terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya ProvinsiPapuaBaratDaya. . Tutup Batik Merah. (April)

  • Situs Resmi KPU Down, Komisioner Buka Suara Terkait Penyebabnya

    Melanesiatimes.com – Laman situ resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat domain https://www.kpu.go.id/ tak bisa diakses pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 hari ini, Rabu (14/2/2024).

    Dari pantauan Melanesiatimes.com hingga berita ini tayang, masih tertera informasi “website sedang dalam pemeliharaan“.

    Situs KPU memuat berbagai informasi terkait Pemilu 2024. Mulai dari cara mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) online, melihat daftar caleg yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024, hingga visi-misi lengkap ketiga pasangan capres-cawapres 2024.

    Selain itu, berbagai informasi dan update terbaru terkait aturan pelaksanaan Pemilu 2024 juga tertera pada situs tersebut.

    KPU RI Buka Suara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara terkait website KPU yang mengalami down di hari Pemilu 2024. KPU mengungkapkan hal tersebut terjadi lantaran banyak masyarakat yang mengakses website KPU.

    Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan beberapa situs KPU memang sempat mengalami down. Afif menuturkan banyaknya warga yang mengakses website KPU menjadi salah satu penyebab situs tersebut down.

    Dilihat Melanesiatimes.com, Rabu (14/2/24), pukul 18.30 WIB, website kpu.go.id masih sulit diakses. Terlihat tulisan ‘website sedang dalam pemeliharaan’. Kenapa situs web sedang dalam pemeliharaan. Ini adalah tindakan yang umum dilakukan oleh pemilik situs untuk memperbarui konten, memperbaiki bug, atau melakukan perubahan teknis lainnya.

    Biasanya, pemeliharaan tersebut dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalkan gangguan bagi pengguna. Anda mungkin ingin mencoba kembali nanti atau menghubungi pemilik situs untuk informasi lebih lanjut.

  • Proses Jalanya Pemilu 2024 Di Papua Barat Daya, Begini Tanggapan Ketua Fopera PBD 

    Melanesiatimes.com – Ketua Fopera PBD menyalurkan hak suaranya pada pemilu legislatif tahun 2024 yang bertepatan dengan hari valentine day 14 February. Rabu, (02/14/2024)

    Sebagai warga negara yang sedang melaksanakan pesta demokrasi dan turut terlibat dalam proses pemilihan calon anggota legislatif maupun eksekutif, ketua Fopera PBD Yanto Ijie mengambil bagian dalam proses jalanya pemilu.

    Ketua Fopera PBD menyalurkan hak pilihnya tepat waktu selama keberlangsungan pencoblosan berjalan di TPS 06 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Yanto Ijie selaku ketua Fopera mengatakan, pada hari ini 14 Februari 2024 yang bertepatan dengan hari kasih sayang bisa disebut juga sebagai hari kasih suara, artinya sebagai warga negara kita menyalurkan hak suara kita pada pemilu yang berlangsung.

    “Kami berharap dalam proses dan jalannya pencoblosan berjalan dengan aman dan lancar, sebagai pemilih yang cerdas dan berkualitas,”. Ungkap Yanto Ijie

    Hematnya, satu suara sangat berharga untuk menentukan masa depan dan kemajuan pembangunan di daerah khususnya provinsi Papua Barat Daya, karena hari ini kita diberikan lima surat suara untuk menentukan pemimpin masa depan kita.

    Lebih lanjut, ketua Fopera PBD berharap agar jangan sampai terdapat surat suara yang rusak disebabkan karena kelalaian dan lain sebagainya, dalam himbauannya ketua Fopera PBD berharap jangan sampai ada yang golput karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan Indonesia.

    Secara kelembagaan, Fopera PBD menyampaikan apresiasinya dan mengucapkan rasa terima kasih kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang telah bekerja secara maksimal demi kelancaran dan keberlangsungan pemilu. Pungkasnya (ZK)

  • Mengurai Fitnah Mobilisasi Taruna STIN dalam Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Beredar kabar yang menyebutkan adanya mobilisasi Taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dalam memilih pada Pemilu 2024 dibantah keras oleh pihak terkait. Menurut penjelasan resmi, Taruna STIN memiliki hak pilih sesuai dengan Undang-Undang.

    Taruna STIN, yang semuanya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asal masing-masing, sedang menjalani tugas belajar dan tidak pulang ke domisili asal. Oleh karena itu, mereka mengurus pindah domisili pemilih di dekat kampus.

    Melalui koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, para Taruna STIN diperbolehkan untuk melakukan pindah domisili pemilih di sekitar Bogor. Salah satu persyaratan pindah domisili adalah adanya surat tugas belajar, yang kemudian dibuatkan surat resmi oleh Lembaga STIN.

    Data yang digunakan dalam proses pindah domisili, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai dengan data resmi yang ada.

    Pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bogor telah memperbolehkan dan tidak mempermasalahkan proses pindah domisili yang dilakukan oleh Taruna STIN, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan telah melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak STIN.

    Dalam klarifikasi tersebut, STIN menegaskan bahwa mereka hanya melaksanakan hak konstitusional dan menggunakan hak pilihnya, bukan melakukan operasi intelijen seperti yang dituduhkan.

    Oleh karena itu, tuduhan adanya mobilisasi Taruna STIN pada Pemilu 2024 sangat tidaklah berdasar dan dapat dianggap sebagai hoaks dan fitnah yang tidak berdasar.

  • Simon: Kejaksaan Masohi Memberi Apresiasi Atas Program Inovasi Pj Bupati Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com – Kejaksaan Negeri Masohi berikan Apresiasi pada Pemerintah Maluku Tengah, atas program inovasi Pj Bupati Maluku Tengah kepada masyarakat duafa dan kurang mampu. Selasa (13/02/2024).

    Sebagaimana diketahui bahwa inflasi daerah ini memang berdampak ke semua, bukan hanya kamu duafa saja, tetapi juga pada kalangan masyarakat yang memiliki standar pengahasilan rendah, oleh karena itu sasaran dari program ini adalah untuk menurunkan angka inflasi yang sedang dialami oleh masyarakat saat ini.

    Ditemui di sela-sela kegiatan, Kasi Intel Kejaksaan negeri maluku tengah, Simon menanggapi “Kegiatan pak Pj Bupati hari ini luar biasa bagus, khususnya untuk masyarakat diantaranya kaum duafa, maupun yang terkena dampak inflasi”. Sahutnya

    “Harapan kami dari kejaksaan sendiri, semoga program yang bagus ini berdampak langsung ke masyarakat untuk dapat menekan angka inflasi”. Tambahnya

    Disamping itu, untuk menurunkan angka inflasi daerah, diharapkan adanya kerjasama yang aktif antara pemerintah daerah, khususnya para ASN agar dapat mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

    Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mempergunakan atau memanfaatkan program ini dengan baik dan mengurangi nilai inflasi pada masyarakat.

    “Kalau bisa diupayakan program ini dapat dirasakan masyarakat menengah kebawah terlebih dahulu, pasalnya mereka yang terkena dampak inflasi, sangat merasakan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya” Jelas Simon.

  • Launching Program Inovasi PJ Bupati Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat launching program inovasi Pj Bupati Maluku Tengah, Kota Masohi pada selasa (13/02/2024).

    Pemerintah Maluku Tengah mengadakan giat kepada sejumlah penerima santunan duafa, di kecamatan kota masohi yang berjumlah 534 orang dengan dengan total anggaran sebesar Rp. 225.675.000. Selasa (13/02/2024)

    Untuk akses bagi warga tidak mampu dan kaum duafa yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah tersedia di gerai pasar duafa, gerakan pangan murah, gerai buku dan obat, semuanya akan menerima kartu yang dapat digunakan untuk belanja di setiap gerai yang sudah disediakan.

    Lewat sambutannya, Sahubawa menyampaikan “Melalui program inovasi ini, kedepannya masyarakat kabupaten maluku tengah, terutama kaum duafa tidak akan kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang murah. Begitupun saat membeli obat dengan harga yang murah, bahkan kebutuhan sekolah anak-anak dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau”. Jelas Sahubawa.

    Masyarakat akan dengan mudah, langsung mengakses semua kebutuhan di gerai obat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten maluku tengah, untuk itu bagi warga tidak mampu juga akan dimudahkan melalui program santunan duafa, santunan kematian kepada ahli waris dan pelayanan gratis untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka, bahkan ke kampung halaman dengan menggunakan mobil ambulance khusus yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten maluku tengah demi membantu meringankan beban biaya pihak keluarga yang mengalami kedukaan.

    Biaya pengobatan yang begitu mahal, ongkos transportasi selama pengantaran jenazah, serta obat-obatan yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu pertimbangan hadirnya program inovasi ini.

    “Kami yakin melalui sedikit sentuhan seperti ini, akan membantu mengurangi beban masyarakat kita. Karena kenyataan yang sering kita saksikan ialah banyak masyarakat kita yang berpenghasilan rendah sulit sekali memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kami gagas ini”. Ungkap Sahubawa.

    Oleh karena itu, disamping bpjs yang digunakan oleh masyarakat, pemerintah kabupaten maluku tengah lewat program inovasi ini juga memberikan angkutan gratis pengantaran jenazah yang meninggal dunia di rumah sakit agar dapat ditangani sampai ke rumah duka tanpa mengeluarkan biaya transportasi sedikitpun. (Huat)

  • Bawaslu Kota Sorong, Angkat Bicara Terkait Kertas Undangan C-6

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, angkat bicara terkait pendistribusian kertas C-6 kepada masyarakat. Selasa (13/01/2024).

    Ditemui saat melakukan pengawasan pelepasan logistik pemilu digudang KPU Kota Sorong, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Abdul Kadir Kelosan Menyampaikan “Pendistribusian Kertas undangan C-6 kepada warga tidak sesuai dan banyak yang bermasalah pasalnya warga masyarakat setempat yang seharusnya mendapatkan undangan, namun sampai hari ini mereka belum menerimanya” Beber Kelosan.

    Hal ini bukan terjadi disatu tempat saja, namun hampir semua distrik dan kelurahan pun demikian, pemilih yang dulunya terdaftar di TPS dekat rumahnya saat ini sudah dipindahkan ke RT lain, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh.

    Bukan hanya itu, tetapi ada juga laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Sorong, bahwa ada oknum RT yang turut terlibat dan ikut campur dalam pembagian undangan C-6, “Hal ini tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, kecuali oknum RT, tersebut merupakan anggota KPPS”. Imbuhnya

    Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa juga mengharapkan agar ke depan kinerja pantarli di maksimalkan, sehingga data lapangan dengan data DPT pada TPS harus sama.”Ucap Abdul.

    Abdul Kadir berharap KPU Kota sorong secara kelembagaan, agar berkoordinasi dengan KPPS guna memastikan pendistribusian C-6 harus sampai pada warga sesuai identitas dan alamat warga yang berada pada wilayah TPS masing-masing, sehingga warga tersebut tidak mencari dan bertanya-tanya lagi”. Tandasnya

    Kelosan menegaskan agar PPS dan KPPS tidak boleh menahan kertas C-6 tanpa keterangan yang jelas, ini juga menjadi perhatian bagi KPU Kota Sorong agar berkoordinasi dengan PPS dan KPPS, pasalnya banyak pendistribusian C-6 yang tidak sampai ke warga masyarakat, kalaupun ditahan apa alasannya, harus dituangkan dalam berita acara sehingga masyarakat tau alasannya”. Tambah Kordiv Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sorong.

    Setelah dikonfirmasi Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya, menegaskan bahwa ” kami sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ada, guna menyukseskan pemilu tahun 2024. Terkait dengan PPS dan KKPPS, kami akan koordinasi lebih lanjut, agar semua permasalahan dapat kita antisipasi dan diselesaikan”. Tutup Ketua KPU Kota Sorong.

  • 100 Guru Besar, Intelektual dan Aktivis Menyerukan Kecurangan Pemilu 2024 Merupakan Bahaya Serius

    Melanesiatimes.com – Seratus tokoh nasional, yang terdiri dari guru besar, cendekiawan, aktivis, dan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang demokratis, bebas dari kecurangan dan intimidasi.

    Inisiatif ini dipelopori oleh Koalisi Peduli Pemilu Jurdil 2024 dalam Zoom Seruan Tokoh Bangsa Terkait Pemilu 2024 pada 13 Februari 2024, yang berusaha memastikan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung dengan jujur dan adil.

    Dalam deklarasi yang diberi judul “Pentingnya Pemilu yang Demokratis, Tanpa Kecurangan dan Intimidasi”, koalisi ini menyatakan komitmen mereka untuk menjaga integritas pemilu sebagai fondasi utama demokrasi.

    Mereka menyerukan kepada semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat luas, untuk bersatu menjaga dan meningkatkan integritas pemilu.

    Koalisi ini juga menolak segala bentuk kecurangan dan intimidasi yang dapat merusak kejujuran dan keadilan pemilu. Mereka menekankan perlunya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu dan menggalang dukungan baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemilu yang jurdil.

    Salah satu poin kunci yang disoroti dalam pernyataan ini adalah kekhawatiran serius terhadap pelanggaran etik dan perundang-undangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu 2024. Koalisi ini menganggap tindakan tersebut sebagai tanda bahaya serius yang tidak hanya mengancam integritas pemilu tetapi juga berpotensi menyulut perlawanan rakyat dan mengancam fondasi demokrasi Indonesia.

    Melalui deklarasi ini, Koalisi Peduli Pemilu Jurdil 2024 mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mereka berharap Pemilu 2024 dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan jujur, sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan pilar utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

    Para tokoh yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Imaduddin Rahman BEM IPB, Prof Nurhajati Djamas, Prof. Priono Tjiptoherijanto, Prof. Didin S Damanhuri, dan banyak lagi, menandakan dukungan luas dari kalangan akademisi dan aktivis terhadap inisiatif ini. Acara seruan ini diadakan via Zoom pada Selasa, 13 Februari 2024, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap integritas pemilu.

    Berikut pernyataan mereka:

    =====================

    Pernyataan Bersama Koalisi Peduli Pemilu Jurdil 2024.

    Pentingnya Pemilu yang Demokratis, Tanpa Kecurangan dan Intimidasi

    Kami, Koalisi Peduli Pemilu Jurdil, yang terdiri dari para guru besar, cendekiawan, aktivis, dan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia, dengan ini menyatakan komitmen bersama kami terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang demokratis, jujur, adil (jurdil), tanpa kecurangan dan intimidasi.

    Pemilu yang demokratis adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang legitimasi dan representatif, yang mampu mewakili keinginan serta aspirasi rakyatnya.

    1. Integritas Pemilu sebagai Fondasi Utama Demokrasi: Kami mengakui bahwa integritas pemilu adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, media, dan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan integritas pemilu.

    2. Awasi Kecurangan dan Intimidasi: Kami dengan tegas menolak segala bentuk kecurangan dan intimidasi yang dapat merusak kejujuran dan keadilan pemilu.

    3. Tingkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat: Kami menyadari bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah salah satu pilar utama dalam pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pemantauan, pengawasan, hingga pemberian suara, guna memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

    4. Butuh Dukungan untuk Pemilu Jurdil dari seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri: Kami berkomitmen untuk terus menggalang dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memastikan pemilu yang jurdil dapat terwujud. Ini mencakup kerjasama dengan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas dan individu yang memiliki visi serupa dalam mendukung demokrasi yang sehat.

    5. Soroti Pelanggaran Etik dan Perundang-undangan: Kami menyoroti dengan serius bahwa pelanggaran etik dan perundang-undangan yang sudah terjadi dalam menyongsong Pemilu 2024, yang diduga kuat juga diikuti oleh kecurangan pada pencoblosan tanggal 14 Februari, merupakan tanda bahaya yang serius. Tindakan tersebut tidak hanya mengancam integritas pemilu tetapi juga berpotensi menyulut perlawanan rakyat. Kondisi ini menempatkan demokrasi kita di tepi jurang, mengancam fondasi keadilan dan kebebasan yang menjadi hak semua warga negara Indonesia.

    Melalui deklarasi ini, kami, Koalisi Peduli Pemilu Jurdil, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mari kita bersama-sama memastikan Pemilu 2024 dijalankan dengan prinsip-prinsip yang jurdil, sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan pilar utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

    Jakarta, Indonesia | Selasa, 13 Februari 2024 | Atas Nama Koalisi Peduli Pemilu Jurdil 2024

    Imaduddin Rahman BEM IPB | Prof Nurhajati Djamas | Prof. Priono Tjiptoherijanto | Prof. Didin S Damanhuri| Prof. Lilies Setiarti | Prof. Widi Agus Pratikto PhD | DR. Muhammad Said Didu | Prof Lukman Hakim | Prof Sugianto SH | Prof Muhammad Chirzin | DR. Fadhil Hasan | DR. Abdul Malik | Ir. Jilal Mardhani Achmad Nur Hidayat MPP | Prof. Agus Widarjono | Dr. M. Rizal Taufiqurahman | Dr. Syaifulrahman | Dr. Yanuar Rizky | Dr. Yayan Satyakti | Judilherry Justam | Prof Hanif Nurcholis | Prof Imamudin Yuliadi| Dr Engkur SIP, MM | Prof. Anwar Hafid | Prof Moch Teguh | Ade Adriansyah | Julianto P Winarno | Dr Dekar | Maria Boer | Doddy A Latief | dan 99 Peserta Zoom “Seruan Guru Besar, Aktivis dan Intelektual, Selasa 13 Februari 2024 Pk 13.00-15.00 |

  • KPU Kota Sorong: Pelepasan Logistik Pemilu Ke 10 Distrik dan 41 Kelurahan Dikota Sorong

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, pada H-1 melakukan pendistribusian kotak suara pada 10 Distrik dan 41 Kelurahan yang berada di wilayah kota sorong. Selasa (13/02/2024).

    Dalam giat pelepasan logistik pemilu 2024 Kota Sorong ini, dihadiri oleh, PJ Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat, PJ Walikota Sorong, Pimpinan TNI-Polri, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Kota Sorong.

    Kotak suara yang akan di distirbusikan hari ini ke 730 TPS yang berada diwilayah kota sorong berjumlah 3.650 kotak suara, kotak suara yang di distirbusikan yakni, kota suara Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Kabupaten/kota.

    Dalam keterangannya Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya menyampaikan “ Yang menjadi Distrik pertama yang di distirbusikan adalah sorong kepulauan, pasalnya Distrik Sorong kepulauan yang paling jauh dan menggunakan transportasi laut, sehingga kami dahulukan pendisitribusian kesana. Kami juga telah berkoodinasi dengan pihak Polairud, bahwasanya mereka telah menyiapkan 1 unit armada laut untuk menyebrangkan logisitik pemilu ke wilayah kepulauan”. Ungkap Balthasar.

    Ketua KPU Kota Sorong juga mengungkapkan, terkait masalah kendala, “untuk kendala yang dihadapi sejauh ini tentu ada, tapi kami tetap optimis berjalan, tanpa harus jadikan itu sebagai sebuah kerikil yang dapat mematahkan semangat kami, kendati semua itu merupakan tantangan yang harus kami lalui, karena sudah menjadi tanggungjawab kami untuk bekerja, sesuai dengan moto kami,  yakni KPU melayani, jadi apapun resikonya tetap kami hadapi “. Tegas Ketua KPU Kota Sorong.

    Seluruh fungsioner KPU kota sorong berharap, semua tahapan berjalan dengan baik dan lancar. Pada hari H nanti, diharapkan kepada masyarakat kota Sorong agar datang ke TPS untuk memilih pemimpin, kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat, sesuai hati nurani, hindari mani politik yang tidak mendidik dan laporkan ketika terjadi temuan, jangan golput, karena satu suara dapat menentukan masa depan bangsa dan negara, lebih khusus kota sorong.

    “Kami menyarankan kepada masyarakat kota sorong agar dapat mengecek tempat ia memilih sebelum ke TPS, karena ketika ia sudah terdaftar di TPS kelurahan yang ia tinggal, maka tidak lagi bisa memilih di TPS yang lain.

    Pastikan ke TPS dengan membawah undangan yang telah dibagikan oleh KPPS dan bawah KTP sebagai bahan pencocokan data di TPS, jika belum terdaftar maka harus menunggu hingga masuk waktu daftat pemilih khusus (DPK) pada jam 12.00 hingga jam 13.00 wip “. Tutup Balthasar B Kambuaya. (April).

  • Sikap Potensi Kecurangan Pemilu, HMI Gelar Nobar “Dirty Vote”

    Melanesiatimes.com – Ramainya film dokumenter Dirty Vote membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran yang disampaikan tiga ahli tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.

    Kali ini Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Ibnu Chaldun (Korkom HMI UIC) mengadakan nonton bareng film dokumenter “Dirty Vote” dilapangan kampus UIC dengan mengundang aktivis, mahasiswa dan masyarakat, pada Senin malam, (12/02).

    Umar ketua pelaksana kegiatan nobar “Dirty Vote” mengungkapkan bahwa dirinya menyambut baik dan bukti kesadaran publik terhadap integritas pemilu yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Dengan kami mengadakan acara nobar tersebut, banyak teman-teman mengaku sangat antusias hingga tercipta diskursus sebagai bentuk kritik Pemerintah dan menolak segala potensi kecurangan di pemilu 2024”, ujar Umar dalam keterangannya.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menonton film ini, sebab bisa dijadikan landasan bagi para pemilih sebelum menentukan pilihannya di TPS nanti.

    “Pemerintah mesti netral dan harus berjalan dengan free dan fair”, ungkapnya.

    “Penyelenggara pemilu harus mengedepankan netralitas, menjauhkan diri dari preferensi politik atau kepentingan tertentu. Hal itu menurut dia menjadi kunci utama dalam memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses pemilihan yang demokratis dan transparan”, Tutup Umar.