Melanesia Times

Blog

  • Merasa Dicurangi, Kuasa Hukum Paul Finsen Mayor Akan Lakukan Proses Hukum

    Melanesiatimes.com – Tim kuasa hukum calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor akan membuat laporan ke Bawaslu Kota Sorong terkait klaim kehilangan 40 suara pasca pencoblosan 14 February lalu. Minggu, (18/02/2024)

    Melalui kuasa hukumnya yang berjumlah 15 pengacara, Yosep Titirlolobi mengatakan, akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh ketua KPPS di TPS 02, Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong.

    “Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini ke Bawaslu. Dan kami akan menindaklanjuti ini ke Gakkumdu untuk segera memproses penghilangan suara yang dimainkan oleh oknum Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes,” Ungkap Yosep.

    Dikatakan oleh Yosep, dasar pelaporan tersebut merujuk pada data C-1 Plano yang diperoleh pihaknya serta data dan keterangan saksi, dimana suara Paul Finsen Mayor sebenarnya berjumlah sekitar 45 suara tetapi didalam C-1 Plano itu hanya tertulis 5 suara saja.

    Berbeda dengan data yang didapatkan, dimana hasil rekapan suara yang diberikan masyarakat kepada Paul Finsen Mayor berjumlah 45 suara.

    “Disini ada oknum Ketua KPPS yang coba bermain dengan cuma memberikan suara 5 dari total 45 suara sebagaimana data yang kami terima,” Tambah Yosep.

    Tim Kuasa Hukum Mayor meminta dan menegaskan bahwa jangan pernah coba-coba untuk tim-tim yang lain untuk mencoba bermain dengan mengambil suara atau memanipulasi suara Paul Finsen Mayor karena DPT kita ini cuma 440 ribu di 2000 lebih TPS yang tersebar di PBD, jadi itu sangat mudah untuk dideteksi. (ZK)

  • Tim Kuasa Hukum Robert Joppy Kardinal Siap Pasang Badan Melakukan Pengamanan 

    Melanesiatimes.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi siap pasang badan untuk mengamankan calon anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal. Minggu, (18/02/2024)

    Dalam menanggapi statement Waketum DPP KNPI di salah satu media soal keamanan yang akan terjadi di Papua Barat Daya pasca pengumuman KPU resmi nantinya.

    Direktur LBH Gerimis Yosep Titirlobi, SH saat ditemui oleh awak media mengatakan “Robert Joppy Kardinal atau yang biasa disapa RK  juga merupakan salah satu pembina LBH Gerimis setelah almarhum Jimmy Ijie,” Ungkapnya

    Sebagai pembina LBH Gerimis kata Yosep, RK saat ini yang telah menjalankan serta menghidupkan LBH Gerimis guna membantu masyarakat tidak mampu di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    “Saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Waketum DPP KNPI Zulfikar itu tidak benar alias alibi, kenapa saya katakan demikian karena perlu diketahui bahwa, dalam perhitungan suara yang ada di dalam partai Golongan Karya (Golkar) PBD, RK untuk sementara mengungguli cukup jauh perolehan suara dengan kandidat yang ada didalam internal Partai Golkar”. Beber Yosep

    Yosep menjelaskan, tidak ada satu hukum atau aturan yang tertulis di dalam otonomi khusus (Otsus) maupun di dalam partai politik yang mengatakan bahwa “seseorang yang tidak memiliki suara signifikan tetapi bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena dia bagian dari orang asli Papua”, itu tidak dibenarkan.

    Perlu diketahui bahwa pak RK, sudah empat kali maju sebagai Anggota DPR RI, dengan nomor urut 1, beliau sendiri merupakan keturunan asli Papua, kalau dilihat dari garis keturunannya.

    RK merupakan keturunan dari Kabupaten Tambrauw, secara otomatis memiliki hak dan kewenangan sebagai orang papua, saat ini RK memiliki suara tertinggi sementara berdasarkan hasil perhitungan KPU sesuai form C1 pleno atau C-hasil.

    “Tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa BS harus diutamakan karena orang Papua asli, sementara RK juga merupakan orang papua asli berdasarkan genetika, dan 70% yang memilih RK adalah orang asli Papua”. Tandasnya

    Lanjut Yosep “Kalau ada orang Papua memilih Pak RK, dan begitu juga, ada orang Papua yang maju, tidak harus memaksakan diri agar diutamakan sementara perolehan suaranya sedikit dan minim”. Tambahnya

    Robert Joppy Kardinal memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan papua, dari segi SDM maupun pembangunan fisik, salah satunya adalah bantuan beasiswa kepada putra putri Papua yang kuliah diluar papua ataupun di dalam papua “Beliau merupakan orang yang sangat responsif terkait persoalan mahasiswa ketika meminta bantuan kepadanya” Jelas Yosep

    Direktur LBH Gerimis ini berharap “Jangan lagi ada opini yang menggiring, karena RK keturunan cina jadi harus mengutamakan orang pribumi”. Harap Titirlolobi

    “Kami akan mengawal proses ini dari pleno hingga penetapan hasil, jika ada kecurangan atau sabutase suara, saya beserta 14 pengacara lainnya siap menempuh jalur hukum, untuk memproses siapa saja yang bermain curang. Sewaktu di dapil Papua Barat yang suaranya (RK) puluhan ribu saja bisa terpilih sebagai Dewan, apalagi di PBD yang cuma berjumlah ribuan, tetap dapat dikawal dan dikontrol”. Pungkas Yosep.

    Oleh sebab itu, jangan gunakan kapasitas sebagai OAP untuk memaksakan kehendak, agar di akomodir sebagai presentase OAP dalam parlemen, sementara orang papua sendiri banyak yang tidak memilihnya, jangan terlalu bermimpi, semua aturan jelas, siapa yang punya suara terbanyak, maka dia yang akan dilantik sebagai anggota DPR RI. Tutup Yosep Titirlolobi. (ZK)

  • Suara Caleg DPD RI di Lampung Menggelembung Hingga 800 Di Satu TPS, Karyono Wibowo: Perlu Audit Forensik

    Melanesiatimes.com – Ada banyak jenis kerawanan pemilu, antara lain adalah pada tahapan penghitungan suara. Karut marut penghitungan suara nyaris terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu yang berujung pada sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

    Masalah penghitungan suara pada Pemilu 2024 ini yang paling ugal-ugalan dalam sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Jenis dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara pada Pemilu 2024 ini terpublikasi secara terbuka dan menjadi tontonan di berbagai platform media sosial, televisi, surat kabar, dan media online sejak pemungutan suara 14 Februari sampai sekarang.

    Dugaan kecurangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang paling mencolok antara lain persoalan logistik kertas suara yang sudah tercoblos dan penggelembungan suara yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penggelembungan suara ini mencuat karena dalam tabulasi yang tertera di sistem rekapitulasi suara (SIREKAP) yang dbuat KPU terjadi ketidakcocokan antara data perolehan suara di lembar C hasil berbeda dengan yang ditampilkan di Sirekap. Ujar Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Institute, Karyono Wibowo, Minggu, (18/02/2024).

    KPU sendiri mengakui adanya kesalahan ini. KPU mencatat terdapat kesalahan di  2.325 TPS. Dari total 823.236 TPS, sebanyak 358.775 TPS (43,58%) telah mengunggah hasil suara ke Sirekap. KPU beralasan masalah ini terjadi disebabkan adanya kesalahan konversi data dari formulir C1 ke dalam aplikasi Sirekap. Lanjut Karyono,

    Celakanya, masalah dugaan penggelembungan suara ini tidak hanya terjadi di Pilpres tetapi juga terjadi di pemilu legislatif. Seperti halnya yang terjadi di Lampung. Perolehan suara Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kabupaten Tanggamus menggelembung hingga mencapai 800 suara di 1 TPS. Penggelembungan suara ini dapat dilihat dari perbandingan form C1 dan situs website KPU RI, di TPS 02 Desa Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, untuk calon perseorangan anggota DPD RI. Ada tiga calon DPP RI yang mendapatkan suara 800 an. Calon DPD tersebut adalah Bustami Zainudin yang terinput perolehan 808 suara, Dyah Siti Nuraini (842 suara) dan David Kurniawan (888 suara). Perolehan yang ter-publish di Sirekap itu jauh di atas hitung C Hasil di TPS dan melampaui jumlah pengguna hak pilih sebesar 181 pemilih. Jelasnya

    Dalam lembar C Hasil tercatat Bustami Zainudin hanya mendapatkan 8 suara, David Kurniawan (0 suara), Dyah Siti Nuraini (16 suara).

    Masalah ini serius, sehingga tidak cukup KPU hanya minta maaf. KPU juga tidak cukup hanya melakukan pemantauan tapi harus mengambil langkah tegas, profesional dan transparan demi menegakkan keadilan pemilu. Meskipun KPU sudah melakukan monitoring dan menemukan kesalahan tapi tidak ada jaminan pelanggaran dalam penghitungan suara dapat dihentikan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan karut marut penghitungan suara ini, perlu dilakukan audit forensik termasuk di dalamnya melakukan audit sistem IT KPU. Audit forensik merupakan keniscayaan sebagai solusi terbaik dan terpercaya dengan melakukan pemeriksaan dan investigasi yang mendalam pada setiap catatan, transaksi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau peradilan terkait dengan tindakan kecurangan (fraud) pemilu. Tutupnya

  • Ketua Bawaslu Yakin KPU Akan Terbuka Terkait Audit Sirekap KPU yang Diminta TPN Ganjar-Mahfud

    Melanesiatimes.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menanggapi Permintaan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, dimana TPN Ganjar-Mahfud meminta agar Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU di Audit.

    Bagja mempersilahkan siapa saja untuk melakukan audit terhadap sirekap KPU.

    “Silahkan saja (diaudit),” ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada awak media, dikutip melanesiatimes.com, Minggu (18/02/2024).

    Lebih lanjut, Bagja meyakini Ketua KPU RI serta jajarannya terbuka terhadap audit Sirekap, karena menurut Bagja tidak ada yang salah untuk diaudit.

    “Itu kan KPU terbuka, saya yakin Mas Hasyim dkk terbuka untuk diaudit,” ungkap Bagja.

    Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Karania Dharmasaputra, menyoroti penghitungan suara melalui Sirekap KPU. Dia menyebut Sirekap KPU memicu keriuhan.

    “Saya kira kita kan tentu tidak ingin berburuk sangka, cuma memang ini kan sudah memunculkan keresahan publik yang luar biasa ya, kita lihat setiap hari, bahkan setiap menit, di medsos nggak berhenti-berhenti itu masyarakat resah mempersoalkan ada begitu banyak kejanggalan di pemilu ini yang salah satunya adalah dipicu oleh kekacauan sistem digital atau kekacauan sistem online di KPU sekarang,” kata Karania saat jumpa pers di Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

     

  • Gabungan Pemantau Pemilu Nasional Desak KPU RI dan BAWASLU Stop Pengunaan Aplikasi Sirekap dan Siwaslu

    Melanesiatimes.com – Gabungan Pemantau Pemilu Nasional, yang terdiri dari LSPI, GPM, PB PII, dan Indonesia Youth Epicentrum, menyoroti kesalahan input data pada aplikasi Sirekap dan mendesak evaluasi efektivitas aplikasi Siwaslu dalam pengawalan Pemilu 2024.

    Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, data yang terhimpun pada aplikasi Sirekap harus sesuai atau sama dengan dokumen fisiknya. Namun, pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, pada Kamis, 15 Februari lalu mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sekitar 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan kesalahan input data formulir C hasil perolehan suara pada aplikasi Sirekap.

    Sementara itu, gabungan pemantau pemilu juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap efektivitas aplikasi Siwaslu dalam pengawalan Pemilu 2024. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil.

    “Dalam rangka memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, kami mendesak KPU RI dan BAWASLU untuk Stop untuk aplikasi Sirekap dan Siwaslu karena terbukti tidak efektif dalam menjalankan programnya dan sering sekali melakukan kesalahan yang sangat fatal.” ungkap Denni Wahyudi Seknas LSPI perwakilan dari gabungan pemantau pemilu dalam keterangannya dalam acara Konfrensi Pres di Jakarta Pusat, pada Sabtu, (17/02).

    Dalam kesempatan lain, Ketua IYE, Ilham F menegaskan bahwa proses pemberhentian aplikasi ini penting untuk memperbaiki kekurangan, sekaligus menghentikan kesalahan yang terus berulang dan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawalan pemilu di masa mendatang.

    Gabungan Pemantau Pemilu Nasional menegaskan pentingnya tindakan cepat dan transparan dari KPU RI dan BAWASLU terkait isu-isu tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan proses pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Red)

  • Memahami Kemenangan Prabowo Secara Kritis

    Oleh: Amin Mudzakkir (Peneliti BRIN

    Sejujurnya sejak beberapa bulan lalu kita sudah tahu bahwa Prabowo akan memenangkan pemilihan. Bahkan kita tidak perlu melihat hasil survei untuk mengetahui itu. Berbagai aksi dan mobilisasi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan Prabowo adalah bukti yang cukup. Bahkan orang awam sekalipun paham bahwa tidak akan ada yang menang melawan kekuasaan negara. Di negeri ini kekuasaan negara sangat besar, ada di mana-mana, meliputi hampir semuanya.

    Oleh karena itu, tesis negara lemah sama sekali keliru dan menipu. Kenyataannya negara amat sangat kuat. Sebaliknya, masyarakat sipil amat sangat lemah, bahkan kalau mengikuti definisi Cohen dan Arato (1995), mereka mungkin tidak pernah terbentuk di negeri ini. Yang ada di negeri ini adalah sekumpulan kelompok berbasis identitas yang kurang memiliki independensi di hadapan negara. Apa yang kemarin diributkan sebagai politik identitas pada dasarnya adalah politik identitas yang diciptakan oleh negara.

    Bertolak dari tesis negara yang amat sangat kuat, bukan hal yang sulit bagi Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan Prabowo. Jokowi mempunyai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan itu, termasuk mengkondisikan persepsi publik terhadap Prabowo. Di tingkat atas Jokowi menjerat para elit dengan dilema hukum, sedangkan di tingkat bawah dia mempersuasi atau mengintimidasi rakyat kecil dengan bantuan sosial. Atas dan bawah dikonsolidasikan agar meraih suara elektoral yang 50 % + 1 di 20 provinsi–angka yang berhasil dicapai secara sempurna pada 14 Februari tiga hari lalu.

    Di atas semuanya, Jokowi berpikir seperti umumnya rakyat Indonesia berpikir. Persis pada titik ini skeptisisme Plato terhadap demokrasi menemukan pembenarannya. Dengan argumen dari awal abad ke-18 yang problematik, vox populi vox dei, Jokowi sangat paham bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat bukan pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat sebagaimana dipikirkan oleh kelas menengah terdidik, melainkan kebaikan hati penguasa dalam imajinasi feodal. Faktanya, melihat komposisi demografis rakyat kita berdasarkan tingkat ekonomi dan pendidikan, negeri kita masih berada pada tahap feodal. Di negeri ini demokrasi dan feodalisme berkelindan.

    Di negara yang seolah-olah demokratis tetapi feodal posisi dan peran kelas menengah terdidik yang populer disebut kaum intelektual tentu amat sangat lemah. Mereka adalah prekariat. Mereka tergantung pada dua kekuatan yang menopangnya: negara dan orang kaya. Masalahnya dua kekuatan itu sekarang sama-sama berada dalam kendali Jokowi. Semuanya dikerahkan, sekali lagi, untuk memenangkan pasangan 02: Prabowo-Gibran.

    Dengan demikian pula, pandangan yang mengatakan bahwa kaum intelektual adalah kaum yang sombong–sehingga suaranya tidak lagi didengar oleh rakyat–adalah pandangan yang salah kaprah. Intelektual kita adalah para PNS yang sesak nafas dihantui ancaman pemotongan tukin kalau tidak mempublikasi tulisannya di jurnal terindeks Scopus, jadi bagaimana bisa sombong? Di sisi lain, para intelektual yang menggantungkan kebutuhan hidup kesehariannya dari derma orang kaya hanya bisa menunggu-nunggu dalam cemas siapa nanti yang akan menang–biar bisa bergabung tepat waktu dengan memberi legitimasi bahwa pemilu kali ini baik-baik saja dan demokrasi Indonesia masih kuat dan bahkan lebih kuat daripada sebelumnya.

    Tentu saja Jokowi mampu mengendalikan semua proses itu melalui suatu latihan berkuasa yang amat sangat mengagumkan, kalau bukan Machiavellian. Sejak berhasil menggulung kekuatan Islam politik pasca aksi-212, Jokowi secara otomatis adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang riil di negeri ini. Tidak ada lagi oposisi kemasyarakatan yang signifikan, apalagi sejak 2019 Prabowo bergabung dalam pemerintahan. Kelompok kritis dari kalangan nasionalis abangan terlambat menyadari ini, sehingga suara Ganjar-Mahfud jeblok tidak tertolong. Sementara itu kalangan NU sudah sejak awal terbelenggu narasi anti-Wahabi, sehingga secara psikologis mudah sekali bagi Jokowi untuk mencegah mereka memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang ada PKS-nya. Para politisi PKB tidak mempunyai cukup waktu menghapus narasi yang sudah menebal dalam benak itu, sehingga dukungan warga NU terhadap Muhaimin Iskandar tidak signifikan. Jokowi memahami permainan algoritma kultural ini dan menggunakannya secara maksimal–dan menang.

  • Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 Distrik Heram

    Melanesiatimes.com – Jayapura, Rencana pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat distrik Heram, yang dimulai 16 Februari – 2 Maret 2024 terpaksa diskor Ketua Panitia Pemungutan Distrik (PPD), Ida Konjol, selama 4 (empat) hari ke depan, Jumat (16/02/2024) di Aula Hotel Horizon Lt.5 Padang Bulan Jayapura

    Pada kesempatan itu, Ketua PPD memberi kesempatan kepada para saksi setiap partai politik untuk mempertimbangkan rencana skor yang disampaikan berhubung belum semua Ketua dan anggota KPPS mengumpulkan dan merapikan dokumen formulir C Hasil Salinan Perolehan Suara di setiap TPS di wilayah Distrik Heram.

    Dari sejumlah saksi Parpol yang hadir, semuanya menyetujui untuk dilakukan skor rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan batas waktu hingga Rabu 21 Februari mendatang.

    “Mohon maaf, kami PPD dan Panwas Distrik Heram sepakat untuk menskors Rapat Rekapitulasi ini, karena belum terkumpulnya, merapihkannya C1 Salinan Hasil. Karena C1 Salinan itulah yang kami perlukan untuk melakukan rekapitulasi,” akunya.

    Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa teman-teman PPS diharapkan untuk mengumpulkan, merapikan sehingga ketika kami kembali dalam rapat pleno, ini semuanya boleh berjalan dengan baik dan tidak ada kegaduhan maupun tercecer satupun dokumen yang akan kami bacakan.

    Ketika ditanya terkait potensi adanya kecurangan pemilu, Ibu yang menjabat Ketua PPD itu mengatakan “ya, akan dilaksanakan secara jujur karena ketika pengumpulan itu dilakukan akan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik dan juga Panwas Kelurahan”.

    Di tempat yang sama, Iptu Djufri, Kanit Bimas Polsek Heram, selaku Komandan Pengamanan Kotak Suara Pemilu 2024 distrik Heram di Hotel Horizon, Padang Bulan mengatakan bahwa akan semaksimal mungkin melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap kontak suara yang ada.

    Kami dari Polresta Jayapura semaksimal mungkin akan mengawal dan mengamankan kotak suara pemilu tingkat distrik Heram, yang ada di hotel Horizon, Padang Bulan, Kota Jayapura ini.

    Karena itu dirinya berpesan kepada semua partai politik untuk bersabar dan bekerjasama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Distrik Heram. (DNs)

  • Rayakan Valentine, Aston Sorong Melakukan Aksi Donor Darah

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka merayakan hari kasih sayang ASTON Sorong Hotel and Conference Center menggelar aksi CSR – Corporate Social Responsibility yakni Kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan di Raja Ampat Ballroom. Sabtu, (17/02/2023)

    Dalam merayakan hari kasih sayang tentunya tidak hanya selalu dilakukan bersama kekasih ataupun orang- orang terdekat saja, tetapi juga berbagi kasih dapat dilakukan kepada sesama.

    Tentunya kegiatan ini dilaksanakan dengan momentum hari kasih sayang dan berkoordinasi dengan PMI Kota sorong guna menambah penyediaan stok darah di kota sorong serta dapat membantu mereka yang membutuhkan.

    Dalam Kegiatan donor darah ini Aston Sorong juga mengundang beberapa instansi pemerintahan dan Corporate dari Lantamal, Kodim, Pertamina, Hotel Partnership, Staff Hotel ASTON Sorong, dan juga beberapa tamu Hotel yang turut ikut berpartisipasi.

    Hasil darah yang dikumpulkan adalah 56 kantong darah yang merupakan kali kedua dilakukan oleh Hotel ASTON Sorong, dalam rangka memperingati hari kasih sayang.

    Sama dengan tahun lalu Aston sorong juga mengadakan aksi donor darah sehingga diharapkan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang berdampak baik bagi kita semua.

    Johan L Ranteupa, selaku General Manager ASTON Sorong Hotel and Conference Center mengatakan, “Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbagi kasih, dan bermanfaat bagi sesama termasuk aksi donor darah yang kita lakukan saat ini,” pungkasnya. (ZK)

  • Apresiasi Calon DPD RI Songkok Hijau Kepada Masyarakat Papua Barat Daya 

    Melanesiatimes.com – Calon Anggota DPD RI, Hartono memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang telah mendukungnya dalam kontestasi politik ditanggal 14 Februari lalu. Jumat (16/02/2024).

    Dalam kontestasi pemilu 2024, peserta yang terakomodir dalam DCT KPU Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 12 peserta, salah satunya adalah Hartono.

    Dalam keterangannya pada Media Melanesia Times, Hartono menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang telah menyalurkan hak pilihnya “Pertama saya ucapkan apresiasi dan terima kepada masyarakat Papua Barat Daya, yang telah memberikan suaranya kepada songkok hijau, kedua saya sangat senang karena pemilu di tahun ini telah berlangsung dengan aman dan damai”. Ucap Hartono.

    Calon DPD RI dengan selogan Songkok Hijau ini, optimis akan menduduki salah satu kursi senator di senayan “Kita tidak mendahului perhitungan KPU, kendati kita memiliki repakan sendiri dari form C Hasil, sehinggah data yang kami peroleh pun sangat falid dan terpercaya, sesuai dengan foto dari 2.156 TPS yang ada di wilayah Papua Barat Daya”. Tandasnya

    Songkok Hijau juga menerangkan bahwa, data yang mereka terima adalah laporan jumlah disertai bukti foto dari masing-masing TPS, jika hanya laporan jumlah tanpa ada bukti foto, tim songkok hijau tidak menggunakannya.

    “Terkait dengan perhitungan sirekap kami hanya jadikan acuan bukan dasar, pasalnya kinerja dari sirekap belum maksimal dalam perhitungan hasil dari form C-hasil, hal ini berdasarkan pernyataan Ketua KPU RI secara live di siaran televisi, yang mana Ketua KPU RI, Hasyim Azhari, meminta maaf atas kekeliruan sirekap dalam mengconversi foto menjadi angka”. Beber Hartono

    Sedangkan dalam hasil repakan Tim Songkok Hijau, sampai pada hari ini sudah 70%, untuk 5 kabupaten/kota yang ada diwilayah Papua Barat Daya, berbeda jauh dengan hasil perhitungan KPU di website situng KPU RI yang baru mencapai 15%.

    Urutan 4 besar pada rekapan Tim pemenangan songkok hijau sejauh ini, yang sudah mencapai 70% adalah, Hartono di posisi pertama, disusul Urutan kedua Paul Vincen Mayor, ketiga Pdt. Mamberob dan di posisi ke empat M. Sanusi Rahaningmas. Hasil ini berdasarkan bukti form C-Hasil yang disampaikan pada Tim Pemenang songkok hijau.

    Hartono berharap proses pleno ditingkat distrik sampai pusat, hasilnya sama dengan data dari rekapan timnya, pasalnya semua menggunakan rekapan yang sama, form C-Hasil, “semoga semua keberlangsungan proses perhitungan dan pleno tingkat distrik hingga pusat, berjalan dengan jujur, adil dan transparan dalam implementasi asas berdemokrasi, pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tutup Caleg Bersongkok Hijau ini.

  • 13 TPS Di Papua Barat Daya Berpotensi Pemungutan Ulang

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, 13 TPS yang ada di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Berpotensi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Jumat (16/02/2024).

    Dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari lalu banyak potensi kecurangan yang terjadi di TPS-TPS yang bersebaran di wilayah Papua Barat Daya, namun hanya beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten/kota maupun Bawaslu PBD.

    Ketika ditemui di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Koordinator Devisi (Kordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas, Regina Gembenop, mengatakan “ada 13 TPS yang berada di wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU)”. Ucap Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    • Distrik Teminabuan 6 TPS PSU
    • TPS 001 Kampung Wermit
    • TPS 003 Kampung Wermit
    • TPS 004 Kampung wermit
    • TPS 001 kampung Nambro
    • TPS 003 Kampung Nambro
    • TPS 001 Kampung Kohoin
    • Kota Sorong 3 TPS PSU
    • TPS 20 Malaingkedi
    • TPS 01 Klawuyuk
    • TPS 11 Klasur
    • Kabupaten Sorong 1 TPS PSU
    • TPS 05 Mariat Pantai
    • Raja Ampat 1 TPS PSU
    • TPS 09 Sapordanko
    • Maybrat 2 TPS PSU
    • TPS 001 Kampung Huberita
    • TPS 002 Kampung Kofay

    Dalam keterangannya Regina menyampaikan bahwa “Di antara 13 TPS ini masih ada lagi pengembangan, jadi data yang masuk dari Bawaslu Kabupaten/kota sementara baru 13 TPS. Dan ketika ada laporan terkait PSU, maka saya langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/kota untuk segerah membuat surat rekomendasi ke KPU Kota sorong, pasalnya waktu Pemungutan suara ulang hanya 10 hari, sejak tanggal 14 Febuari 2024, jadi terhitung sampai hari ini sisah 8 hari, sehingga Bawaslu harus membuat rekomendasi secepatnya untuk dimasukkan ke KPU, agar teman-teman Komisioner KPU juga dapat mempersiapkan Logistik Pemilu untuk persiapan Pemungutan Suara ulang”. Tegas Regina.

    Regina berharap, jika terdapat pelanggaran maupun kecurangan dalam pungut hitung tanggal 14 lalu, agar segerah melaporkan ke Bawaslu, untuk segarah di tindak lanjuti, alasannya, Pemilu ditahun ini harus jujur dan adil.

    Media Melanesia Times juga menelusuri terkait jenis – jenis PSU yang akan di laksanakan salah satu diantaranya ialah PSU Calon Presiden dan Wakil Presiden, di TPS 20 Kelurahan Malaingkedi, sedangkan di 12 TPS lainnya ada kemungkinan untuk PSU semua jenis pemilihan yakni dari kabupaten/kota hingga pusat, kendati semuanya masih dalam pengembangan laporan.

    Kasus yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Melaingkedi, ada sekitar 40 karyawan hotel Aston yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 20 Kelurahan Malaingkedi (Belakang Hotel Aston), hanya dengan menggunakan KTP, namun KTP yang di pakai adalah KTP dari luar wilayah Papua Barat Daya, secara regulasi ketika menggunakan KTP luar Provinsi PBD, harus mendapatkan surat keterangan Pindah memilih dari KPU, tetapi 40 karyawan hotel Aston yang memilih di TPS tersebut, tidak membawah surat keterangan pindah memilih maupun surat undangan C-6.

    Terkait dengan Petugas KPPS, Regina Menyampaikan “Salah satu rekomendasi yang kami sampaikan ke KPU Provinsi PBD adalah pergatian semua anggota KPPS, mulai dari Ketua KPPS sampai anggotanya, jadi PemungutanSuaraulang akan di lakukan oleh KPPS yang baru, namun kami meminta agar KPPS yang di ganti adalah mereka yang kredibel, jujur transparan dan memahami semua proses dan tahapan dalam TPS”. Tutup Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu PBD.