Blog

  • KPU Kota Sorong: 316 Koli Surat Suara DPD RI dan PPWP, Di Distribusikan Ke Gudang KPU Kota Sorong.

    Melanesiatimes.com – Logistik Surat Suara DPD RI, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Sorong, tiba dipelabuhan konteiner Kota Sorong, pada Kamis, (28/12/2023)

    Pembongkaran dan pendistribusian logistik surat suara ini berlangsung di pelabuhan kontainer Kota Sorong, diantaranya surat suara untuk calon anggota DPD RI, calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

    Indra Permana Saragi, selaku Plh Ketua KPU Kota Sorong mengatakan, “pembongkaran dan pendistribusian logistik surat suara pemilu 2024 ini dimulai sejak pagi sekitar pukul 08.00 – 12.00 wit, setelah itu logistik surat suara ini langsung di distribusikan ke gudang KPU Kota Sorong”. Kata Indra.

    Lanjut Plh Ketua KPU Kota Sorong, dari hasil pembongkaran tersebut, terdapat kurang lebih 317 koli, satu koli adalah PSU DPD RI, kendati sudah diambil dan dibawah oleh KPU Provinsi PBD, sementara 316 koli lainnya, sudah kami distirbusikan ke gudang KPU Kota Sorong”. Tambah Indra.

    Adapun logistik surat suara dari beberapa daerah yang singgah sementara di gudang KPU Kota Sorong, sambil menunggu jadwal kapal, baru kemudian di distirbusikan ke masing-masing daerahnya.

  • Logistik Surat Suara,  PPWP dan DPD Tiba Di Kota Sorong. 

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Provinsi Papua Barat Daya melakukan pengawasan pembongkaran kontainer berisi surat suara Pemilu 2024 dan didistribusikan ke lima kabupaten, satu kota di Provinsi Papua Barat Daya. Sorong, (28/12/2023)

    Pembongkaran dan pendistribusian logistik surat suara se-Kabupaten/Kota, Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di pelabuhan kontainer Kota Sorong, diantaranya surat suara untuk calon anggota DPD RI, Calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

    Kepala bagian keuangan dan logistik KPU PBD, Suntini dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, pembongkaran dan pendistribusian logistik surat suara pemilu 2024 ini dimulai sejak pagi sekitar pukul 08.00 WIT dan langsung didistribusikan ke satker masih-masing kabupaten/kota kecuali Kab. Raja Ampat yang akan didistribusikan pada hari Sabtu, 30 Desember 2024 dengan kapal KMP Lema.

    “Surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PWP), berjumlah 229 box ditambah dengan enam PSU, untuk DPD RI berjumlah 454 box dengan satu PSU, per satu box untuk PWP berjumlah 2000 surat suara dan DPD RI berjumlah 1000 surat suara, total PWP dan DPD RI 3000 surat suara,”. Ungkap Sutini

    Setelah melalui pembongkaran, surat suara tersebut langsung didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan satu kota yakni Kota Sorong. (ZK)

  • Keindahan Kali Biru, Menarik Banyak Wisatawan Lokal, Maupun Mancanegara Jelang Libur Nataru. 

    Melanesiatimes.com – Destinasi Wisata yang saat ini menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal adalah destinasi Kali Biru, yang ada di desa Wersambling. Kamis (28/12/2023).

    Menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak wisatawan yang mencari tempat untuk berlibur, salah satunya adalah destinasi wisata kali Biru Raja Ampat, yang ada di desa Waramin teluk mailibit. Kali Biru merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara, dengan keindahan alam yang masih natural dan pemandangan hutan yang begitu indah membuat para pengunjung atau wisatawan tak lagi bergeser kemana-mana, bahkan kementerian Perhubungan RI, turut berkunjung dan merasakan kesegaran air tawar dikali biru.

    Ditemui di tempat wisata kali biru, mewakili kementerian Perhubungan RI, Evi, menyampaikan ” Salah satu destinasi paling indah adalah Kali Biru Raja Ampat, jadi kalau ada waktu berlibur bisa berkunjung kemari”. Beber Evi.

    Evi juga berkomentar terkait transportasi, menurut Evi dari segi transportasi pun sangat menunjang dan lebih mudah untuk kesini, namun satu hal yang masih kurang dari destinasi ini adalah transportasi lanjutan dari pelabuhan utama ke lokasi Kali Biru, Evi berharap kedepan bisa ada transportasi langsung dari pelabuhan kesini, sehingga bisa memudahkan pengunjung dalam berwisata ke Kali Biru”. Tandasnya.

    Evi berharap ada sersinergi antar Kementerian atau lembaga juga Pemda, terkait dalam meningkatkan demand (permintaan) bagi lokasi wisata di Raja Ampat agar memudahkan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Raja Ampat. Jadi jika terdapat demand di lokasi wisata, dengan adanya peningkatan fasilitas di daerah-daerah wisata, maka Kementerian atau lembaga maupun Pemda terkait dalam hal Dinas Pariwisata, dapat pula mendukung dengan ketersediaan modal atau transportasi lanjutan dari simpul transportasi yang ada di Raja Ampat”. Tambahnya.

    Destinasi wisata kali Biru juga terdapat restoran jati mangruf yang dikelola langsung oleh anak Suku Maya, Alex Lasarus Mentansan (Anak Asli Raja Ampat), tepatnya dilokasi penyeberangan teluk mailibit.

    Pemilik restoran jati mangruf, Alex Menyampaikan, di Teluk Mailibit ini banyak tempat-tempat spot wisata yang menjadi icon, namun kami masih fokus ke kali biru, karena kami masih berjalan, tanpa campur tangan pemerintah, disamping itu kami juga perwakilan dari 36 homstay yang ada di Raja Ampat sudah bertemu dengan pejabat Gubernur PBD waktu lalu, guna menyampaikan kepada PJ Gubernur agar fokus dalam meningkatkan serta mengembangkan pemberdayaan Manusia, pasalnya, di kabupaten Raja Ampat, sangat minim SDM tentang pariwisata, jadi hal itu yang kami minta untuk menjadi fokus utama, agar kedepan masyarakat Raja Ampat yang memiliki destinasi wisata dapat berdikari atau mengembangkan sendiri. Pungkas Alex.

    Hal senadapun disampaikan oleh Istri Alex, Kriatin Natalia Wijaya, wanita berdarah cina Manado ini menyampaikan, untuk perkembangan arus wisata jelang Nataru ini, sudah mulai meningkat hingga mencapai 300%, jadi pengunjung yang datang untuk liburan nataru ini, dari pagi hingga soreh hari selalu saja dipenuhi oleh pengunjung, oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah agar bisa berkolaborasi dengan kami, sehingga kedepan bisa lebih meningkat, apalagi yang mengelolah destinasi ini adalah Oap, jadi pemerintah harus melihat hal ini sebagai prioritas, kalau ada kegiatan, jangan ke tempat lain, karena ini salah satu usaha anak lokal sebagai upaya dari kemandirian pengembangan wisata Raja Ampat. Puji Tuhan, dari hasil ini kami telah pekerjaan 24 anak Papua dan sudah mensekolahkan 3 orang anak le perguruan tinggi, jadi kami berharap dukungan dan kolaborasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mensuport usaha kami ini. Tutupnya.

  • Korban Pembacokan Jembatan Puri Tiba Di Rumah Duka.

    Melanesiatimes.com – Kejadian yang terjadi rabu pagi pukul, jam 6 lewat, di jabatan puri Kota Sorong. Rabu (27/12/2023).

    Korban di bacok oleh, sesama warga KKSS, mengakibatkan 12 luka tusuk dan sobetan ditubuhnya dan langsung dibawah lari kerumah sakit Pertamina, sesampainya disana korban dirawat, namun karena keterbatasan alat medis, Korban langsung dirujuk ke rumah sakit Jhon Pit Wanane kilo meter 24, tak lama kemudian Korban luka bacok menghembuskan nafas terakhirnya di RS Jhon Pit Wanane kilo meter 24 Kabupaten Sorong.

    Setelah media ini mengkonfirmasi, Kabag Ops. Kompol Indra G, S.Ik membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan, pelaku berjumlah 3 orang, 2 orang pelaku sudah ditahan dan sementara diperiksa di Polres Sorong, satunya lagi masih mendapatkan perawatan di rumah sakit selebesolu dan mendapat penjagaan ketat dari pihak keamanan guna menghindari main hakim sendiri. Terkait dengan motif dibalik pembacokan, masih di dalami. Kata Kompol Indra.

    Ditemui di rumah duka, keluarga korban, Yunus menyampaikan, “tentunya dengan kejadian ini keluarga merasa kehilangan atas meninggalnya korban pembacokan yang biasa di panggil Icong, keluarga tak sangka kejadian ini begitu cepat terjadi dan belum tau motif dibalik semua ini.

    Korban yang kesehariannya menjual ikan ini meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Korban dikenal sebagai sosok yang baik, selalu ramah kepada siapapun yang di kenalnya. Keluarga berharap, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi antara kita sesama keluarga Sulawesi selatan. Harap Yunus.

  • Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe Tutup Usia, Penjabat Wali Kota Jayapura Imbau Warga Jaga Kamtibmas.

    Melanesiatimes.com  – Pasca meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas Enembe di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023). Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menghimbau masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Kota Jayapura, Papua.

    “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura berduka cita,” ucap Frans Pekey.

    Frans Pekey juga meminta warga setempat agar tidak terprovokasi oleh informasi Hoaks yang beredar di media sosial.

    “Kepada masyarakat Kota Jayapura dan masyarakat Papua mari kita menjemput kedatangan almarhum di tanah Papua khususnya Kota Jayapura dalam suasana yang damai, suasana kekeluargaan dan penuh kasih serta selalu menciptakan suasana yang aman, nyaman dan damai untuk semua orang,” ungkap Frans Pekey.

    Lanjut, Frans Pekey mengatakan aparat keamanan senantiasa melindungi mengayomi warga Kota Jayapura. Ia minta warga tetap tenang dan berdoa semoga semua prosesi berjalan aman, nyaman dan damai, sehingga suasana penuh cinta kasih.

    “Dengan berita duka ini banyak beredar hoaks, karena itu saya kembali minta warga tetap tenang dan percaya kepada aparat keamanan dan tidak mudah menyebarkan berita Hoaks,” tuturnya.

    Diketahui selama beberapa bulan terakhir mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani sidang di Jakarta terkait kasus korupsi dan juga menjalani perawatan di RSPAD, Gatot Soebroto Jakarta, karena kondisi kesehatan. Direncanakan jenazah Lukas Enembe akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu (27/12/23) malam.

  • GPK Apresiasi Kepercayaan ke Polri Naik 87,8% ! Kelrey : Kado Akhir Tahun

    Melanesiatimes.com – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) Abdullah Kelrey mengapresiasi kerja keras Polri dibawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya.

    Pasalnya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat mencapai 87,8 %.

    “Kado Nataru atau akhir tahun yang bagus untuk Polri. Bersyukur kepercayaan publik meningkat. Ingat pujian adalah teror, jadi jangan puas, Polri harus pertahankan dan tingkatkan kepuasan publik tanah air terhadap pelayanan Polri,” tegas Kelrey, hari ini.

    Menurutnya, survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi dan sekaligus menjadi pengetahuan untuk masyarakat yang belum paham atau buta dengan adanya kinerja Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kata dia, hasil survei tersebut mencerminkan adanya keseriusan Anggota Polri dalam bekerja di tengah – tengah masyarakat selama ini.

    “Hasil survei jelas, jadi apalagi yang diragukan oleh pihak – pihak yang selama ini selalu mengkambing hitamkan Institusi Polri,” tuturnya.

    Dia menjelaskan hasil survei tersebut merangkum semua aspek, baik pelayanan adminiastrasi maupun soal kamtibmas. Dari hasil survei tersebut, artinya selama ini sudah ada pembenahan di Internal Institusi dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Namun, perlu diingat bahwasanya, semua anggota Polri tetap waspada dan terus komitmen serta konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan Institusi Polri. Apalagi memasuki tahun politik kali ini, tantangan Polri semakin berat.

    “Polri dihadapkan isu netralitas jelang Pemilu. Tantangan ini harus dijawab dengan perbuatan diruang publik, jangan sampai publik ragu bahwa Polri tidak netral,” pungkasnya.

  • Imbas Limbah Nuklir Fukushima, Ekomarin Siap Gugat Pemerintah Jepang

    Melanesiatimes.com – Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) tidak main-main menyikapi kebijakan pemerintah Jepang terkait pembuangan limbah nuklir ke Samudra Pasifik.

    Koordinator Ekomarin, Marthin Hadiwinata menyatakan pihaknya akan menggugat pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui konsultan hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

    Ekomarin mewakili para nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia menilai perlu mengajukan gugatan tersebut guna mencegah dampak terburuk kerusakan ekosistem laut serta adanya pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang.

    “Pada 13 April 2021, Negara Tergugat (Jepang) mengumumkan akan membuang 1.25 juta ton air limbah olahan yang terkontaminasi oleh hancurnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke Laut yang berada pada kawasan Samudra Pasifik, lalu pada 23 Agustus 2023 kembali melepaskan air limbah, sehingga terdapat puluhan ribu ton air telah terkontaminasi radioaktif dan akan terus mengalami peningkatan,” ucap Marthin dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (26/12).

    Lanjut dia, berjalannya rencana pembuangan limbah nuklir oleh Tergugat, polusi nuklir di dunia semakin dekat, sehingga perairan di dekat Prefektur Fukushima berfungsi sebagai sumber ekonomi yang diandalkan oleh masyarakat pesisir.

    “Itu merupakan bagian terpenting dari Samudra Pasifik dan lautan di seluruh dunia yang mengakibatkan jumlah bahan radioaktif melimpah. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak dapat diperkirakan terhadap makhluk laut, lingkungan alam, dan kesehatan manusia,” jelasnya.

    Menurut dia, air limbah nuklir Fukushima dibuang ke laut, mengakibatkan bahaya berupa adanya kerusakan permanen terhadap ekosistem laut dan mutasi hewan, bahaya keselamatan di berbagai aspek, hingga melebihi tingkat radiasi pada produk perikanan yang diimpor oleh negara-negara dunia dari negara Tergugat.

    “Dalam prinsip hukum di Indonesia, timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa hukum terletak pada tempat dari kejadian atau peristiwa. Indonesia yang merupakan negara tetangga Tergugat di kawasan Asia dan berada di Samudra Pasifik berwenang untuk mengajukan gugatan,” tegasnya.

    Marthin memandang, banyak pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Tergugat. Di antaranya Konvensi PBB tentang Hukum Laut/ United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982 (UNCLOS 1982) dan The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Convention).

    “Tindakan pembuangan air limbah nuklir ke laut oleh negara Tergugat telah meningkatkan risiko pencemaran lingkungan laut, yang mana seharuasnya Tergugat mengamati, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis, dengan metode ilmiah yang diakui, risiko atau dampak pencemaran lingkungan laut terlebih dahulu,” bebernya.

    “Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan harus mengambil semua tindakan sesuai untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi,” tandas Marthin. []

  • Mahasiswa Bakal Gelar Aksi di Kemendagri dan Bawaslu, Desak Pemecatan Sekda dan Dua Kepala Dinas di Muna

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berada di Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rabu (27/12/2023). Mereka berencana memprotes dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muna Edy Uga, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Moammar Khaldafy, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ali Syadikin.

    Rencana aksi ini bermula dari beredarnya video berdurasi 2 menit 14 detik yang direkam oleh salah satu caleg Nasdem La Nuruhi. Dalam video itu, Sekda Edy Uga dan dua kepala dinas tersebut terlihat sedang berada di rumah salah satu caleg PDIP La Ena.

    “Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran larangan kampanye bagi ASN dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp12 juta,” ujar Ketua mahasiswa Muna Bersatu di Jakarta Ahmad Setiawan dalam keterangannya yang diterima media ini, Selasa (25/12/2023).

    Ahmad menilai kunjungan tersebut telah melanggar asas netralitas ASN sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f. Ia juga menduga kunjungan itu melanggar larangan kampanye bagi ASN dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 2 huruf f.

    “Sekelas Sekda, Kadinsos dan kadis PPPA seharusnya bisa mempertimbangkan tindakannya dalam situasi menghadapi momentum politik agar tidak terindikasi ikut serta dalam politik praktis yang jelas dalam undang-undang tentang disiplin pegawai negri sipil, itu tidak dibolehkan,” kata Ahmad.

    Ia menduga bahwa Kedatangan beberapa Sekda dan Kadis di Rumah Caleg Partai PDIP tersebut dalam rangka konsolidasi pemenangan pemilu 2024 khususnya Presiden yang diusung oleh partai tertentu.

    Ahmad berencana menuntut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memecat ketiga ASN tersebut. Ia juga akan meminta Kemendagri mengevaluasi dan Bawaslu memanggil mereka terkait dugaan pelanggaran.

    “Kami akan melakukan unjuk rasa dan pelaporan dengan membawa beberapa poin tuntutan. Kami khawatir kunjungan ke rumah caleg dapat memengaruhi netralitas ASN menjelang Pemilu 2024,” imbuhnya.

    Rencananya dalam aksi nanti, ratusan mahasiswa Muna akan menyerukan tuntutan pemecatan dan pemeriksaan terhadap Sekda dan dua kepala dinas itu. Mereka khawatir kunjungan ke rumah caleg dapat memengaruhi netralitas ASN menjelang Pemilu 2024.

    Sementara, Sekda Kabupaten Muna, Eddy Uga mengatakan, kedatangannya di rumah La Ena hanya untuk singgah makan. Dimana saat itu ia baru saja meninjau pekerjaan jalan di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa dan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

    Ia menepis anggapan bahwa kedatanganya untuk mengarahkan ASN untuk memilih caleg tertentu. Sebab, saat sedang di rumah La Ena, dirinya sama sekali tidak membahas persoalan politik. “Tidak benar itu. Saya hanya kebetulan diajak makan siang, sekaligus mempertayakan mobil dinas yang digunakan La Ena,” kata Eddy seperti dilansir dari telisik.id **

  • Kabid Humas Polri Jayapura: Jangan Mudah Terprovokasi Informasi Hoax. 

    Melanesiatimes.com – beredarnya beberapa informasi yang didukung dengan foto maupun video di platfoam whatsapp group pasca meninggalnya ex Gubernur Prov. Papua, Polda Papua angkat bicara. Jayapura (26/12/2023).

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengatakan, kami berharap warga Kota Jayapura dan sekitarnya tetap tenang dan tidak panik atas beredarnya informasi di beberapa platfoam media sosial pasca meninggalnya ex Gubernur Prov. Papua bpk Lukas Enembe.

    “Kami harap warga tidak perlu panik dan tetap tenang dan diharapkan tidak meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya”, ucap Kabid Humas.

    Kami juga meminta kepada warga untuk tidak mudah terprovokasi atas informasi-informasi yang sengaja di buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggangu kamtibmas khususnya di Kota Jayapura.

    Apa yang saat ini kita rasakan yakni kehilangan sosok bapak, kaka terbaik yang ada di Papua mari kita sama-sama mendoakan semoga Alm. diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan serta penghiburan.

    Dalam momen hari natal yang penuh damai dan kasih, Kabid Humas juga mengimbau seluruh warga, khususnya umat Kristiani di Kota Jayapura dan sekitarnya, untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif di tengah berita duka kehilangan mantan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

    “Mari kita memelihara damai dan saling mendukung satu sama lain dengan menjadikan momen Natal ini sebagai panggilan untuk berbagi kasih, kebahagiaan, dan menjaga persatuan,” kata Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, Kabid Humas Polda Papua.

  • Kabar Duka; Lukas Emenbe Tutup Usia di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta

    Melanesiatimes.com – Mantan Gubernur Papua, Lukas Emenbe dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI  Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, (26/12/2023).

    Lukas meninggal pukul 10.45 WIB, kabar meninggalnya Lukas dibenarkan oleh ke Kepala RSPAD Letjen Albertus Budi Sulistya.

    “Benar (meninggal dunia), pukul 10.45 WIB,” ujar Budi dikutip Melanesiatimes.com.

    Mantan Gubernur Papua itu rencananya dimakamkan di Papua, hingga dari pihak keluarga menyampaikan, nantinya besok akan diterbangkan ke Papua melalui Bandara Udaran Internasional Soerkarno Hatta (Soehatta).

    “Rencananya jenazah akan diterbangkan dari Jakarta menuju Papua besok malam (Rabu),” kata pihak keluarga melalui Presiden GIDI Pdt Dorman Wandikbo melansir Fajar Papua.

    Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap Lukas.

    Profil Lukas Enembe (Mantan Gubernur Papua)

    Lukas Enembe, S.I.P., M.H. adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Papua sejak April 2013 sampai Januari 2023. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya antara tahun 2007 hingga 2012, dan Wakil Bupati kabupaten yang sama dari tahun 2001 hingga 2006.

    Kelahiran: 27 Juli 1967, Distrik Kembu.

    Meninggal: 26 Desember 2023

    Pasangan: Yulce Wenda

    Partai: Demokrat

    Anak: Asrtact Bona T.M. Enembe, Darip Alvin Nells Isak Enembe, Eldorafo Gamael Enumbi.

    Jabatan sebelumnya: Gubernur Papua (2013–2018).

    Pendidikan: Universitas Sam Ratulangi.