Melanesia Times

Blog

  • Sekjen Kemendes PDTT; TEKAD Harus Berkelanjutan

    Melanesiatimes.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyatakan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) harus berkelanjutan.

    Program yang awalnya dimulai dari Papua dan Papua Barat itu dan kini diperluas ke NTT, Maluku, dan Maluku Utara, telah berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah sasarannya.

    “Kita harus menjaga, mengawal program TEKAD agar berhasil. Program ini dulu hanya di Papua dan Papua Barat. Ketika saya jadi Dirjen saya usulkan meluas ke NTT, Maluku, dan Maluku Utara karena memang perlu dibantu,” kata Taufik Madjid saat memberi pengarahan kegiatan Training of Trainers (ToT): Financial Literacy Education Pembelajaran Keuangan Keluarga untuk Rumah Tangga Kampung Program TEKAD di Ternate, Maluku Utara, Jumat (15/12).

    Kegiatan ToT ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur.

    Dalam sambutannya, Taufik Madjid berharap agar program TEKAD ini terus berkelanjutan dan tidak berakhir ketika rentang waktunya selesai. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dilakukan secara serius untuk menjalankan program tersebut agar menuai keberhasilan.

    “Kita berharap pondasi yang sudah ditanam betul-betul bisa membawa dampak,” tutur Taufik Madjid.

  • Bapperida Merumuskan Tiga Pilar Utama Menuju PBD Emas 2045.

    Melanesiatimes.com – Fokus Diskusi Group (FGD) yang dilakukan oleh Bapperida dalam merumuskan Pengembangan Riset dan Inovasi menuju, Papua Barat Daya Emas di Tahun 2045 dimulai sejak tanggal, 19 hingga 20 Desember di Panorama Rylich Hotel, menghasilkan poin-poin penting yang kemudian, akan dijadikan sebagai landasan untuk percepatan pembangunan di provinsi Papua Barat Daya. Sorong, (20/12/2023)

    Koordinator Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Daya, Frengky Albert Saa, SE, MM kepada awak media menyampaikan apresiasinya terhadap narasumber dan seluruh stakeholder yang telah hadir untuk memberikan ide dan gagasannya terhadap percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

    Lebih lanjut Frengky Saa dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, poin-poin hari ini merupakan hasil diskusi dua hari lalu yang melibatkan pakar, akademisi dan seluruh stakeholder terkait sehingga untuk mewujudkan Papua Barat Daya Emas di tahun 2024, dapat terealisasi sesuai dengan apa yang kita canangkan hari ini.

    Untuk mencapai PBD emas di tahun 2024, Bapperida PBD sangat teliti dan serius dalam menyusun pembangunan OAP kedepannya, targetnya adalah sumber daya manusia atau generasi orang asli Papua itu benar-benar dapat bersaing menghadapi globalisasi.

    Oleh karenanya dari FGD yang telah dilakukan, diantaranya yang menjadi isu penting adalah isu pendidikan dan kesehatan, taraf pendidikan di Papua khususnya Papua Barat Daya harus mendapatkan perhatian serius, bahkan ada rumusan poin yang paling terpenting, yaitu jangan menggunakan kebiasaan lama.

    Harus ada terobosan baru, yang pada dasarnya tidak menyulitkan masyarakat, akan tetapi lebih memberikan kemudahan terhadap masyarakat, ini yang kemudian menjadi salah satu rumusan penting untuk mencapai PBD emas.

    Fokus Diskusi Group (FGD) yang dilakukan oleh Bapperida PBD, berfokus terhadap tiga pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Papua produktif. Frengky Saa dalam keterangan persnya mengatakan.

    “Dari ketiga pilar utama itu, kita berharap dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, sudah dapat terealisasi”

    Frengky Saa juga menambahkan dari ketiga poin tersebut Bapperida PBD akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk membangun provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan harapan yang sudah dicanangkan,”. Pungkasnya (ZK)

  • Disperindag Kabupaten Maluku Tengah, Gelar Pasar Murah Menyongsong Nataru.

    Melanesiatimes.com – Berlokasi di pusat perbelanjaan pasar Kota Masohi, Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Kabupaten Maluku Tengah mengelar pasar murah menyongsong perayaan Natal dan tahun baru, Rabu (20/12/2023)

    Silviana Matemu, M.Si Mewakili PJ Bupati Maluku Tengah membuka kegiatan pasar murah, dalam sambutannya, sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Disperindag kabupaten Maluku Tengah dikatakannya “Kegiatan seperti ini diharapkan, dapat membantu masyarakat kecil dari sisi ekonominya” Tandasnya.

    Lanjutnya “Dalam rangka menyambut Natal & tahun baru 2023/ 2024 keberadaan pasar murah ini di harapkan dapat membantu masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan sembako untuk persiapan Natal dan tahu baru nanti ” sebut asisten satu pemerintahan kesra Maluku Tengah ini.

    Tidak semua sembako di jual di pasar murah, hanya beberapa yang dipertimbangkan dari segi kebutuhan dan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, antara lain beras, telor, minyak goreng, tepung terigu, mantega, dan lain sebagainya.

    Sementara untuk prosedur belanjanya, mengunakan kupon belanja yang sudah dibagikan oleh Disperindag beberapa hari sebelum pasar murah digelar, hal ini bertujuan agar penyaluran sembako pasar murah ini, benar-benar hanya dapat tersentuh oleh masyarakat yang kurang mampu.

    Masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan pasar murah seperti ini, hal ini terlihat jelas dalam pantauan redaksi Melanesia Times ketika meninjau langsung di lokasi pasar murah pagi ini Rabu, (20-12-2023) pukul 09.17 WIT.

    Antrian panjang mewarnai meja panitia, sesaat setelah ibu Silviana membuka acara pasar murah ini, sontak masyarakat yang sudah memiliki kupon belanja langsung berjejer mengantri untuk membeli sembako yang telah disediakan. (F.A.H)

  • Visi Indonesia; Perwira Politik di Koalisi Capres Prabowo mengganggu Netralitas TNI

    Perwira Politik di Koalisi Capres Prabowo mengganggu Netralitas TNI : Akbar Kiahali | Direktur Visi Indonesia

    Berparas tampan dan berpendidikan tinggi Mayor Inf Mayor Inf Teddy Indra Wijaya setidaknya alumnus lembaga pendidikan bergengsi SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer dan Ranger School US Army. Dengan latar belakang tersebut ia adalah representasi figur ideal perwira militer.

    Hari harinya seharusnya  dijalani dengan profesional dilingkungan satuan tempur elit TNI Kopassus. Setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, Mayor Inf Teddy Indra Wijaya kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2022, ia dimutasi menjadi Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Bagi kami hal ini sangat disayangkan akan prestasi dan pengalamannya di Ranger School US Army, bisa dapat dibagi ke rekan-rekannya sesama prajurit TNI AD dan juga sangat disayangkan praktis tidak ada pengalaman militer berarti yang akan menunjang kariernya seperti rekan seangkatannya. Pertimbangan tidak urgensinya seorang perwira menjabat ajudan pernah membuat Panglima ABRI saat itu Jendral M. Yusuf menarik semua ajudan alumni AKABRI dari posnya di semua pejabat negara.

    Akhir-akhir ini nama Mayor Inf Mayor Inf Teddy Indra Wijaya Indra Wijaya, sempat viral di social media dan juga mendapat liputan oleh media-media nasional. Viralnya yang memicu kontroversi bagaiman seorang perwira menengah diduga kuat turut aktif melakukan kampanye mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

    Dari penelusuran di media setidaknya dalam dua kali penampilan terakhir yang menunjukkan pelanggaran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, pertama saat pendaftaran Capres dan Cawapres tampak Mayor Inf Teddy Indra Wijaya ikut berjingkrak menyoraki capres Prabowo Subianto yang melakukan joget gemoy dan yang kedua saat debat kandidat Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, kembali tampil dengan seragam kampanye partai koalisi yang mengusung Capres Prabowo – Gibran.

    Seorang ajudan pejabat negara harus bersikap profesional dan netral saat pejabat yang dikawal sedang berkampanye politik. Ia tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik, seperti mengekspresikan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap calon atau partai politik tertentu. Ia juga harus menjaga keamanan dan keselamatan pejabat yang dikawal, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kontroversi.

    Adanya fenomena perwira politik mengingatkan dengan struktur jabatan komisaris politik dan perwira politik di militer cina yang memang ditugaskan di partai politik untuk mengarahkan dan menjamin sinergitas loyalitas partai dan militer.

    Diduga kegenitan Mayor Inf Teddy Indra Wijaya mengikuti arus politik disebabkan adanya hak istimewa yang bisa ia dapatkan dari jalur politik diantaranya kenaikan pangkat luar biasa yang ia peroleh langsung dari Presiden Jokowi. Sebagai alumni Akademi Militer 2011 Mayor Inf Teddy Indra Wijaya belum layak mendapatkannya karena sesuai aturan dilingkungan TNI pangkat Mayor normalnya  baru bisa ia peroleh di tahun 2025, apalagi tidak ada jasa berarti yang ia perbuat. Sebagai pembanding saat 5 orang perwira melalakukan pembebasan sandera di Timika Papua tahun 2015. Panglima TNI saat itu Jenderal Gatot Nurmantyo tidak memberikan kenaikan pangkat yang seperti Tedy nikmati.

    Berbagai prilaku ini Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menunjukkan ketiadaan panduan dan kurang efektifnya pengawasan Panglima TNI terhadap pelaksanaan netralitas TNI. Sudah seharusnya Menhan juga bisa lebih peka dalam mengarahkan anggota TNI aktif yang berada dalam protokolernya kalau tidak mau dianggap lalai melakukan pembiaran.

    Panglima TNI, Danpuspom TNI juga diharapkan tegas mengambil tindakan untuk mengusut Mayor Inf Mayor Teddy Indra Wijaya atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut agar tidak menodai kepercayaan masyarakat terhadap  netralitas  TNI. Apalagi hal ini ini disiarkan secara langsung dan terang terangan di semua media. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan internal karena menerima banyaknya laporan kasus ini dari media sosial dan akan menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Perayaan Natal Bersama, TPP P3MD Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Memasuki Tanggal 25 Desember 2023, Tenaga Pendamping Profesional, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Se-Provinsi Papua Barat Daya menggelar Natal Bersama yang dilaksanakan di vega hotel Sorong, Selasa (19/12/2023).

    Gelar Natal Bersama ini, merupakan gabungan TPP P3MD Raja Ampat, Kabupaten sorong, Sorong Selatan, Maybrat dan Tambrauw.

    Ditemui di Vega Hotel, Kuraisia Buatan Selaku Ketua Panitia Natal menyampaikan “Kami selaku TPP P3MD Raja Ampat sangat bersyukur sekali bisa melaksanakan Natal Bersama TPP P3MD Se-Provinsi Papua Barat Daya, ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan setiap Tahun”. Ungkapnya

    Kuraisia Buatan yang juga selaku HRD TPP P3MD Provinsi Papua Barat Daya ini, mengatakan tujuan daripada Natal ini adalah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan mengingat kepada Tuhan, disamping itu, giat ini juga merupakan momen silaturahmi bagi pendamping Desa serta mempererat hubungan persaudaraan antara TPP P3MD Se-Provinsi Papua Barat Daya. Tambahnya.

    Stanley Matatemy selaku Koordinator Kabupaten TPP P3MD Raja Ampat, menuturkan “Dalam momentum perayaan Natal ini merupakan momen yang membawah damai bagi kita semua, tidak memandang, suku, ras dan agama, intinya kita adalah satu persatuan yang terjalin dalam kasih, dimana lewat kebersamaan inilah TPP P3MD bisa membuktikan kepeduliannya dalam bertoleransi”. Tandasnya.

    Kegiatan keagamaan ini sering dilakukan sili berganti oleh Pendamping Desa, seperti Halal Bi Halal Bersama, dimana yang menjadi Ketua Panitia adalah Pendamping yang beragama Nasrani, begitupun sebaliknya, momen Natal dipanitiai oleh Pendamping yang beragama Muslim.

    Seperti juga yang disampaikan oleh TAPM Kabupaten Tambrauw Richard Matulessy, dengan adanya momen Natal ini, kita bisa berkumpul dan bertemu dalam keberagaman kepercayaan namun sebagai hamba Tuhan, tetap mengutamakan toleransi, apalagi kita ini disibukan dengan pekerjaan yang jaraknya sangat jauh antara sama lain, sehingga ketika momen seperti ini dilaksanakan, sudah barang tentu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan harapan kami adalah, selalu menjaga kebersamaan, memupuk toleransi, serta menjunjung tinggi nilai keagamaan yang merupakan satu keniscayaan untuk kita semua. Tutup Richard Matulessy.

  • Logistik Perlengkapan KPPS, Se-Papua Barat Daya, Tiba di Gudang KPU Kota Sorong.

    Melanesiatimes.com – Kelengkapan logistik KPPS tiba dipelabuhan Kota Sorong pada hari minggu dan dibawah ke gudang KPU Kota Sorong pada hari Senin 18 Desember 2023. Sorong (19/12/2023).

    Logistik Perlengkapan KPPS ini, direncanakan akan di distirbusikan hari ini, Selasa, 19 Desember 2023, ke 5 kabupaten yang ada diwilayah Provinsi Papua Barat Daya, yakni, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw dan Raja Ampat.

    Logistik Perlengkapan KPPS ini terdiri dari, Bantalan (Spon/Busa), Alat Coblos tipe A, tanda pengenal D, karet pengikat surat suara, lem perekat A (50mil), kantong plastik selongsong, kantong plastik besar A, kantong plastik sedang, kantong plastik kecil, kantong plastik ziplock, ballpoint standar AE7, spidol kecil standar CM2, Label identitas dan spidol besar.

    Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Angel Mainake, menyampaikan pada hari ini kami dari KPU Kabupaten Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, menerima pendistribusian kelengkapan KPPS, dimana Perlengkapan KPPS tersebut langsung disaksikan oleh Bawaslu Kota Sorong dan pihak keamanan. Kata Angel.

    Lanjutnya, jumlah Perlengkapan KPPS, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masing-masing daerah dan untuk 5 kabupaten, setelah pembongkaran langsung di distribusikan ke Kabupaten masing-masing. Tandasnya.

  • Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK dan Berikut Harta Kekaya’annya

    Melanesiatimes.com – Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba telah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selain Abdul terdapat 14 orang lainnya yang terjaring OTT KPK di Maluku Utara dan Jakarta.

    KPK juga menggeledah rumah dinas Abdul Gani Kasuba di Kelurahan Takoma, Ternate tengah pada Senin malam. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang. Kata Ghufron, kepada media, Senin, (18/12).

    Terlepas dari itu, sebelumnya Abdul Gani Kasuba terakhir kali melaporkan harta kekayaan miliknya pada 14 Mei 2023 untuk periode 2022. Dalam laporan tersebut dirinya tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp6,45 miliar.

    Dalam lapora tersebut Abdul tercatat memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 5.380.000.000. Semua aset tersebut merupakan hasil sendiri dengan rincinan:

    Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara :

    Dalam lapora tersebut Abdul tercatat memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 5.380.000.000. Semua aset tersebut merupakan hasil sendiri dengan rincinan:

    1. Tanah dan bangunan seluas 443 m2/200 m2 di Kab/Kota Ternate senilai Rp 250.000.000
    2. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/150 m2 di Kab/kota Ternate Rp 200.000.000
    3. Tanah seluas 389 m2 di Kab/Kota Halmahera Utara senilai Rp 90.000.000
    4. Tanah seluas 9016 m2 di Kab/Kota Halmahera Selatan seharga Rp 150.000.000
    5. Tanah dan bangunan seluas 231 m2/210 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp 4.000.000.000
    6. Tanah dan bangunan seluas 443 m2/200 m2 di Kab/Kota Ternate seharga Rp 250.000.000
    7. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/150 m2 di Kab/Kota Ternate senilai Rp 200.000.000
    8. Tanah seluas 389 m2 di Kab/Kota Halmahera Utara senilai Rp 90.000.000
    9. Tanah Seluas 9016 m2 di Kab/Kota Halmahera Selatan senilai Rp 150.000.000

    Selain itu, gani kasuba juga memiliki satu aset berupa alat unit mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2012 hasil sendiri senilai Rp 75.000.000. Kemudian Abdul juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 330.000.000, tidak ada surat berharga, lalu ada kas dan setara kas senilai Rp 673.409.184

    Di luar itu dalam laporannya ia mengaku tidak memiliki utang dalam bentuk apapun. Sehingga total harta kekayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba senilai Rp 6.458.409.184 (Rp 6,45 miliar).

  • KPU Kota Sorong, Menggelar Bintek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara.

    Melanesiatimes.com – Bimbingan Teknis, Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara, dilaksanakan di Mariat Hotel Kota Sorong, Selasa (19/12/2023).

    Bimtek ini dibuka oleh Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Hilman Djafar, dengan menabuk tifa sebanyak 14 kali, pertanda tanggal 14 Februari 2023.

    Dalam sambutannya Hilman mengatakan “Salah satu agenda terpenting yang masuk dalam bimtek ini adalah bagaimana cara mengisi aplikasi sirekap, semua pihak terkait dengan aplikasi sirekap, pasalnya metode penulisan beda dengan tahun 2019. Tahun 2019 masih menggunakan tulisa biasa sedangkan ditahun 2024 mendatang, bukan lagi menggunakan tulisan biasa, kendati, menulis mengikuti angka digital, dengan mengisi titik yang membentuk nomor, itu yang nantinya akan di isi dalam lembaran C1 Plano.

    Yang berikut adalah penggunaan sirekap mobile, jadi selain manual, sirekap ini juga langsung bisa di isi secara online via android menggunakan Handphone, sehingga dalam bimtek ini PPD dan PPS harus mampu menginstal sekaligus paham akan menggunakan software sirekap ini. Ungkap Hilman.

    Lanjut Hilman, penggunaan aplikasi sirekap merupakan bentuk transparansi KPU RI, dalam membangun kepercayaan publik, karena KPU merupakan lembaga yang independen dalam menjaga kedaulatan berdemokrasi. Tambahnya

    Perekrutan KPPS sendiri berjumlah kurang lebih, 5.110 anggota KPPS yang nantinya akan ditugaskan pada 730 TPS yang tersebar dalam Kota Sorong.
    Hilman berharap teman-teman dari PPD dan PPS agar mengikuti bimtek ini dengan maksimal sehingga nanti bisa mengawal anggota KPPS dalam bimtek yang akan dilaksanakan dibulan Januari 2023 mendatang.

    Hal senadapun disampaikan oleh Devisi Teknis Penyelenggara, Hasan Lessy, “Tugas dan fungsi dari PPS adalah, mengawal perhitungan suara dari tingkat KPPS ke tingkat PPD dan juga pada tingkat pengawasan pengisian aplikasi sirekap, serta melakukan pemantaun Perhitungan suara, di TPS pada hari Perhitungan suara tanggal 14 Februari nanti.

    Hasan juga menyampaikan kepada PPD yang telah mengikuti Bimtek KPU Provinsi Papua Barat Daya kemarin, agar bisa menyalurkan informasi kepada teman-teman PPS, sehingga sama-sama bisa menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik dan benar sesuai regulasi dan undang-undang dasar 1945. Pungkasnya.

  • Mahasiswa Maluku Jakarta Desak KPK Periksa Dirut Dr. M. Haulussy Ambon, Ada Apa?

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa Maluku Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Maluku Jabodetabek (FKMMJ) berencana menyambangi kantor KPK untuk mendesak lembaga antirasuah itu memeriksa anggaran rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon, Maluku.

    Rencana itu disampaikan langsung Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Maluku Jabodetabek (FKMMJ) Ahmad Fatsey kepada awak media hari ini. Pasalnya, mereka akan menduduki KPK dalam waktu dekat ini.

    Diketahui, sebelumnya puluhan tenaga kesehatan menutup layanan kesehatan di RSUD tersebut imbas dari tidak terbayarnya hak-hak para nakes tersebut.

    FKMMJ menduga ada dugaan penyalahgunaan anggaran rumah sakit hingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari para nakes.

    “Iya kami rencana ke KPK guna mendesak segera melakukan pemeriksaan secara mendalam atas dugaan penyalahgunaan anggaran di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, Maluku,” kata Ahmad Fatsey dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/12).

    “Kita tau kemarin para nakes menutup layanan rumah sakit akibat hak mereka tidak terbayar selama beberapa tahun belakang. Ini kan pantas diduga ada pelanggaran besar dalam masalah ini,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa pihak rumah sakit dalam hal ini direktur RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, Maluku, dr. Nazaruddin untuk dimintai keterangan atas dugaan kejanggalan anggaran tersebut.

    “KPK segera panggil dan periksa Direktur RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, Maluku, Pak Nazaruddin, sehingga masalah ini jelas apakah ada dugaan korupsinya atau tidak. Sebab kita tau ini sudah berjalan lama kurang lebih 3 tahunan. Ini masalah yang tidak bisa dianggap sepele demi kesehatan di Maluku berjalan baik,” jelasnya.

    Lebih jauh, Ahmad mendesak pemerintah provinsi Maluku untuk segera memecat dr. Nazaruddin sebagai Dirut Rumah Sakit tersebut.

    “Desakan kami juga Pemprov Maluku harus segera pecat Pak Nazaruddin sebagai Dirut,” tandasnya.

  • Sambangin Dua Kementerian, Inilah 9 Tuntutan SOMASI Jakarta

    Melanesiatimes.com – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta sambangi dua kementerian, kedatangan tersebut terkait dengan beredarnya dugaan Produk Ilegal di Indonesia. SOMASI mendesak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk menindak tegas mafia peredaran Produk Formula Kuras WC anti sumbat llegal di Provinsi Jawa Timur bertempat  di jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9. Kuningan – Jakarta Selatan dan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.

    Kordinator Aksi SOMASI Jakarta, Irwan Abd. Hamid, mengatakan bahwa peredaran produk formula kuras wc illegal di Jawa Timur sangat meresahkan masyarakat. Produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, sehingga tidak terjamin keamanan dan kualitasnya.

    “Produk-produk Formula kuras wc dan anti sumbat ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan tidak jelas dan berpotensi menimbulkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, bahkan keracunan,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/12/2023).

    Selain itu, lanjut Irwan, berdasarkan hasil investigasi SOMASI, peredaran produk Formula kuras wc dan anti sumbat di Jawa Timur dilakukan secara masif. Produk-produk tersebut dijual di toko-toko, pasar tradisional, bahkan online.

    “Kami mendesak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap mafia peredaran produk Formula kuras wc dan anti sumbat di Jawa Timur,” tegas Irwan.

    Aksi unjuk rasa digelar pukul 13.00 WB, dengan menggunakan mobil komando dan 7 poster bertuliskan lokasi penjualan produk illegal beserta alamat tokoh penjual produk illegal. Selain itu, terbentang spanduk somasi mendesak ” Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan segera tangkap mafia perdagangan bahan kimia berbahaya di Jawa Timur dan Kalimat Negara Tidak Boleh Kalah Lawan Mafia”.

    Berikut Inilah 9 Tuntutan SOMASI Jakarta :

    1. Supaya Kemenkes menertibkan dan mengumumkan mana produk yang resmi dan ilegal yang membahayakan konsumen.
    2. Meminta kementrian perdagangan menertibkan dan menarik produk produk ilegal di masyarakat
    3. Produk anti sumbat menggunakan bahan baku kimia berbahaya, penggunaan dan peredaran harus sesuai peraturan Kemenkes dan Kementerian perdagangan.
    4. Produk pengurai sapitank/penguras WC banyak digunakan oleh masyarakat mulai kalangan bawah hingga atas, peredaran produk itu kebanyakan ilegal dengan bukti banyaknya toko bangunan, toko online menjual produk tersebut.
    5. Kemenkes bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat atas limbah dan reaksi kimia dan biologi produk produk anti sumbat, penguras dan pengurai Sapitank/WC, sabun cair, deterjen, dan barang kebutuhan masyarakat.
    6. Kementerian perdagangan harus melakukan penertiban dan pengawasan terkait peredaran produk produk ilegal di masyarakat.
    7. Kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat harapan makhluk hidup.
    8. Bahaya pencemaran lingkungan akan berdampak ke anak cucu kita.
    9. Tarik Produk ilegal Bio Rapidon, Faster, Bio Hs, Bio Sentra dan semua produk ilegal

    Irwan berjanji lewat gerakan SOMASI ia akan terus menggelar aksi demonstrasi sampai dua kementerian merespon aspirasi dan secepat mungkin mengambil langkah tegas berantas praktek illegal tersebut, tutupnya