Melanesia Times

Blog

  • Musda ke-VI KNPI Kota Sorong: Pemuda Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Sorong menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI dengan mengusung tema “Menguatkan Peran Pemuda sebagai Pilar Pembangunan Kota Sorong yang Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung di M Kriad Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (12/02/2026).

    Musda DPD KNPI Kota Sorong ke-VI menjadi forum tertinggi organisasi kepemudaan di tingkat kota dalam menentukan arah kebijakan serta kepemimpinan KNPI untuk periode mendatang.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Sorong, organisasi kepemudaan, serta para peserta Musda yang berasal dari berbagai elemen pemuda.

    Musda ke-VI ini dilaksanakan dalam suasana tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bagian dari konsolidasi pemuda Kota Sorong.

    Ketua OKK DPD KNPI Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, hadir mewakili Ketua DPD KNPI Kota Sorong untuk menyampaikan sambutan pada pembukaan Musda tersebut.

    Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tema Musda ke-VI mencerminkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah.

    “Tema ini menegaskan bahwa pemuda bukan hanya pelengkap pembangunan, tetapi merupakan pilar utama dalam mendorong kemajuan Kota Sorong secara berkelanjutan,” kata Mohammad Saman Bugis.

    Ia menyampaikan bahwa pemuda Kota Sorong memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis daerah.

    “Pemuda memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor ekonomi maritim, pariwisata alam, dan ekonomi kreatif yang menjadi kekuatan Kota Sorong,” ujarnya.

    Menurutnya, Musda DPD KNPI Kota Sorong ke-VI tidak hanya berfokus pada pergantian kepengurusan organisasi.

    “Musda ini bukan hanya ajang memilih pengurus baru, tetapi menjadi momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan dan menjembatani aspirasi pemuda dengan visi pembangunan Kota Sorong,” katanya.

    Ia juga memaparkan capaian program KNPI Kota Sorong pada periode sebelumnya.

    “Kami telah melaksanakan berbagai program, mulai dari pelatihan keterampilan, gerakan pelestarian lingkungan, hingga kegiatan olahraga dan kreativitas pemuda,” ungkapnya.

    Namun demikian, ia mengakui bahwa penguatan peran pemuda masih membutuhkan dukungan yang lebih luas.

    “Untuk mengoptimalkan peran pemuda sebagai pilar pembangunan, tentu dibutuhkan dukungan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

    Dalam Musda ke-VI tersebut, Mohammad Saman Bugis juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kota Sorong.

    “Kami berharap pembangunan kantor DPD KNPI Kota Sorong dapat segera diselesaikan agar menjadi pusat aktivitas, konsolidasi, dan pengembangan program kepemudaan,” katanya.

    Selain itu, perhatian terhadap pengembangan kapasitas pemuda juga menjadi sorotan.

    “Kami berharap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong terus memperkuat perhatian kepada pemuda melalui peningkatan fasilitas, pengembangan kapasitas, serta ruang aktualisasi bakat dan potensi,” ujarnya.

    Ia menegaskan kesiapan KNPI Kota Sorong untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

    “Kami sebagai pemuda siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengelola potensi daerah secara bertanggung jawab,” katanya.

    Komitmen tersebut, lanjutnya, juga mencakup upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat harmoni sosial.

    “Pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus merawat persatuan dan keharmonisan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui Musda DPD KNPI Kota Sorong ke-VI, diharapkan lahir kepemimpinan dan keputusan strategis yang mampu membawa KNPI semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah.

    Musda ke-VI ini juga diharapkan menjadi tonggak penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan di Kota Sorong.

    Dengan semangat kebersamaan, KNPI Kota Sorong berkomitmen menjadikan pemuda sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

  • Terbantu Program JKN Ibu Rumah Tangga di Sorong Rasakan Layanan Kesehatan Tanpa Biaya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wajah lega tampak dari Yarnuryaty Domisily (62), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan seorang ibu rumah tangga di Kota Sorong dan saat ini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit setempat. Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya Program JKN dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya pengobatan. Kamis (12/02/2026).

    Saat ditemui di ruang perawatan, Yarnuryaty menceritakan dirinya masuk rumah sakit melalui Unit Gawat Darurat (UGD) setelah mengalami keluhan pada saluran kemih yang dirasakannya sejak beberapa hari sebelumnya.

    Awalnya, ia hanya merasakan nyeri ringan saat beraktivitas di rumah, namun rasa sakit tersebut semakin parah hingga membuatnya kesulitan beraktivitas dan tidak dapat menahan rasa nyeri.

    “Awalnya saya kira sakit biasa, jadi sempat ditahan di rumah. Tapi makin lama sakitnya makin terasa sampai akhirnya keluarga membawa saya ke rumah sakit lewat UGD supaya bisa segera ditangani,” ungkapnya.

    Setelah menjalani pemeriksaan oleh tenaga medis, dokter menyarankan agar dirinya menjalani perawatan di ruang rawat inap agar kondisinya bisa dipantau dan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Yarnuryaty mengaku sempat merasa khawatir memikirkan biaya pengobatan yang mungkin harus dikeluarkan keluarganya selama dirawat di rumah sakit.

    Namun kekhawatiran tersebut hilang setelah mengetahui seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya ditanggung melalui Program JKN. Selama menjalani perawatan, ia mengaku tidak pernah diminta membayar biaya apa pun, baik untuk pemeriksaan dokter, tindakan medis, obat-obatan, maupun fasilitas rawat inap.

    “Selama dirawat di sini saya tidak pernah mengeluarkan biaya sama sekali. Semua pelayanan sampai obat-obatan ditanggung BPJS Kesehatan. Kami sebagai masyarakat kecil tentu sangat merasa terbantu dengan adanya program ini,” jelasnya.

    Selain pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya, Yarnuryaty juga mengapresiasi pelayanan rumah sakit yang menurutnya sangat baik. Ia merasa petugas kesehatan melayani pasien dengan ramah, cepat tanggap, dan tidak membedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum.

    “Perawat dan dokter di sini baik sekali. Kalau saya butuh bantuan, mereka cepat datang membantu. Saya juga tidak merasa dibedakan dengan pasien lain, semuanya dilayani sama,” tambahnya.

    Hingga kini, Yarnuryaty telah menjalani perawatan selama kurang lebih satu minggu dan kondisi kesehatannya perlahan mulai membaik. Ia berharap masyarakat dapat memastikan kepesertaan JKN mereka tetap aktif agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

    Menurutnya, keberadaan Program JKN sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar. Ia pun berharap program jaminan kesehatan ini dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

  • Pariwisata Berbasis Konservasi dan Pemberdayaan, The Jetty Mangrove Kali Biru Raja Ampat Jadi Contoh Dihadapan 7 Delegasi Negara Sahabat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Yayasan Mentansan Nusantara Raja Ampat diundang sebagai pemateri dalam pertemuan bersama tujuh delegasi negara sahabat, Rabu, 11 Februari, 2026.

    Yayasan Mentasan Nusantara Raja Ampat sendiri di kenal universal dengan pengelolaan The Jetty Mangrove Kali Biru berbasis Community Besic Tourism-nya (CBT).

    Cristine Natalia Wijaya, selaku sekretaris mengungkapkan rasa syukur dan bangga serta suatu kehormatan bagi The Jetty Mangrove Kali Biru karena dipercayakan menjadi salah satu contoh pariwisata berbasis konservasi dan pemberdayaan.

    “Kali Biru, The Jetty Mangrove menjadi contoh Pariwisata beriringan dengan Konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Cristine Natalia Wijaya,

    Dalam pertemuan itu, Cristine Natalia Wijaya memaparkan sistem Community Besic Tourism (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat yang diterapkan The Jetty Mangrove.

    “Sistem pengelolaan Pariwisata di The Jetty Mangrove, semua yang terlibat di dalamnya adalah bagian dari Masyarakat adat itu sendiri sambil tetap konsisten untuk menjaga alam,” jelas Cristine.

    Tak hanya dikenali dengan metode Pariwisata Berbasis Masyarakat. Heroiknya, Yayasan satu ini juga berfokus pada pengembangan SDM melalui sistem pendidikan anak dimulai dari bahasa inggris, publik speaking, dan teknikal skill.

    “kami juga fokus pada pemberdayaan perempuan di kampung, melatih skill seperti pembuatan anyaman dan kegiatan komunitas lain yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.

    Direktur Yayasan Mentansan Nusantara Alfred L. Mentansan menegaskan bahwa Alam merupakan karya Tuhan yang nyata untuk itu patut dijaga dan dilestarikan.

    Alfred menambahkan jika pariwisata dikelola dengan baik, dirinya meyakini nilai estetis suatu alam itu tetap asri dan terjaga hingga anak cucu bahkan sampai pada tujuh generasi berikutnya.

    The Jetty Mangrove terus bertekad mengembangkan potensi anak-anak dengan mengajarkan berbahasa Inggris Mandarin sehingga menjadi modal generasi untuk terus menjaga dan mengelola pariwisata berbasis konservasi.

  • Republik Maurits dan Madagaskar Bakal Tiru Pengelolaan Kawasan Konservasi Hingga Pemanfaatan Hutan Mangrove Usai Berkunjung di Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Provinsi Papua Barat Daya kali ini di tunjuk sebagai tuan rumah pada ajang pertukaran pengetahuan tingkat global yang diikuti oleh tujuh delegasi negara sahabat.

    Sebelumnya, agenda ini telah berlangsung di Hotel Ashton Kota Sorong, kemudian tujuh delegasi negera tersebut di ajak berkunjung ke Raja Ampat guna melihat dan mengamati manajemen dan pengelolaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD – UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Rabu 11 Februari 2026.

    Pertemuan itu membahas berbagai skema dan program hingga langkah-langkah pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan BLUD UPTD KKP Raja Ampat.

    Pertemuan ini diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Indonesia (KI) dan ketujuh delegasi negara yakni Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Komoro, Tanzania, Kenya dan Sri Lanka.

    Para delegasi merasa senang karena mendapatkan berbagai pemahaman serta informasi yang mereka butuhkan terkait pengelolaan kawasan perairan dan bukan hanya menjaga ekosistem laut, tapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

    Menteri Muda Industri Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi Biru, dan Perikanan Republik Mauritius, Gilles Fabrice David, merasa terhormat telah mengikuti pertemuan itu.

    Ia menjelaskan, Republik Mauritius merupakan negara kepulauan seperti Indonesia, memiliki tantangan, visi, serta ambisi yang sama dalam memanfaatkan kekayaan ekosistem laut.

    Menteri Muda Republik Maurits itu menyatakan bahwa dirinya telah mendapat edukasi yang cukup banyak dari kunjungan yang diinisiasi kan oleh KI terkait proyek bentang laut yang luas (large seascapes).

    Menurut Gilles, ini merupakan kesempatan untuk berterima kasih dan memberi apresiasi kepada rakyat mau pun Pemerintah Indonesia lebih khusus para perwakilan dan pimpinan atas sambutan hangatnya serta pertukaran ilmu yang berkualitas tinggi selama mengunjungi otoritas kawasan konservasi perairan di Raja Ampat.

    “Saya harus katakan bahwa saya cukup terkesan dengan adanya otoritas khusus yang mengelola kawasan konservasi perairan (KKP). Jelas ini adalah model yang akan saya coba bawa pulang ke negara saya—untuk memiliki badan, otoritas, tim, dan ahli khusus guna mengelola KKP dengan semestinya,” ujar Gilles Fabrice David.

    Kata dia, pengelola KKP bukan sebuah metode belaka tetapi merupakan kebutuhan untuk melindungi kekayaan laut serta melestarikan keanekaragaman hayati dan juga berfungsi melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada potensi kelautan.

    Tak hanya itu, Gilles mengaku terpukau dengan metode praktis nan sederhana yang diterapkan oleh BLUD UPT KKP Raja Ampat yakni perangkat tambat (mooring) hal ini menurutnya sangat kreatif serta ramah lingkungan.

    “ya itu sesuatu yang sederhana namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam melindungi terumbu karang dari ancaman kapal-kapal pesiar dan ini tentu saya pasti terapkan di Mauritius karena kami menghadapi tantangan yang sama dalam melindungi laut kami,” lanjut Gilles Fabrice David Menteri Muda Republik Maurits.

    Pada momen yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Madagaskar, Manesimana Michael Fanomezantsoa, juga mengatakan kepada awak media, Ia mengaku senang bisa saling berbagi informasi seputaran pengelolaan kawasan konservasi laut yang telah diterapkan BLUD UPTD KKP Raja Ampat jauh sebelumnya.

    Manesimana menyampaikan bawah, banyak hal yang bisa diimplementasikan di Madagaskar setelah kunjungan ini. Khususnya, terkait pemanfaatan ekosistem hutan mangroves karena Raja Ampat dan Madagaskar di kenal memiliki kesamaan hutan mangroves.

  • Gelar RDP Bersama PT Belibis Papua Mandiri, Ketua DPRK Raja Ampat Ingatkan Pelayanan dan Keselamatan Penumpang Adalah Kewajiban

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Manajemen PT Belibis Papua Mandiri.

    Dalam agenda itu, DPRK Raja Ampat membahas beberapa masalah-masalah krusial yang dikeluhkan masyarakat. Turut hadir Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Waisai dan Dishub, Rabu, 12 Februari, 2026.

    Ketua DPRK, Kabupaten Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, menegaskan bahwa keselamatan merupakan hal penting dan wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan pelayaran dengan mengedepankan prinsip Zero Tolerance for Safety (tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prosedur keselamatan).

    “Harapannya hal semacam ini tidak terjadi berulang-ulang. Manajemen PT Belibis harus lebih memperhatikan keselamatan penumpang agar sesuai SOP yang ditekan dalam standar pelayaran,” ujarnya.

    Berdasarkan fakta dan aduan masyarakat kepada pihaknya, Ketua DPRK Raja Ampat menyampaikan terdapat banyak penumpang yang membeli tiket dengan harga yang sama namun tak memiliki kursi.

    Bahkan, sering terjadi over kapasitas akibat dari penjualan tiket yang tidak selaras dengan jumlah kabin penumpang. Ia berharap, agar manajemen lebih selektif.

    Tak hanya itu bahkan ditengah-tengah meningkat kunjungan wisatawan maupun masyarakat lokal. Ketua DPRK Raja Ampat menyampaikan tranportasi yang mumpuni menjadi solusi strategis demi mendukung pariwisata berkelanjutan serta merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan penumpang.

    Selain itu Ketua DPRK Raja Ampat meminta agar manajemen PT Belibis mengevaluasi jadwal keberangkatan Sorong-Waisai dan Waisai-Sorong terutama pada pukul 09.00 WIT dimana waktu yang sering terjadinya penumpukan penumpang.

    “Kunjungan wisatawan di tiap tahun bahkan hari semakin meningkat. Demi mendukung keberlangsungan pariwisata Raja Ampat dan mengantisipasi lonjakan penumpang lokal pada hari-hari tertentu transportasi merupakan sarana utama yang dibutuhkan wisatawan dan masyarakat lokal,” Ungkapnya.

    Ketua DPRK juga berharap manajemen PT Belibis lebih memperhatikan muatan berupa sayur-mayur, buah-buahan, daging dan barang bawaan penumpang agar ditempatkan pada ruang khusus yang disediakan sehingga tidak mengganggu kenyamanan serta keselamatan selama berlayar.

  • Solidaritas Jurnalis Papua Barat Daya, Pengurus JMSI PBD Sambangi Mantan Ketua PWI Lexi Sitanala

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama insan pers dengan dengan melakukan anjangsana kepada mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong, Lexi Sitanala, pada Rabu (11/2/2026).

    Anjangsana pengurus JMSI PBD sebagai bentuk perhatian sekaligus dukungan moril kepada Lexi Sitanala, yang dikenal sebagai tokoh pers dan telah banyak berkontribusi dalam pengembangan dunia jurnalistik di Kota Sorong dan Papua Barat Daya.

    Ketua JMSI PBD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama wartawan dan organisasi pers. Menurutnya, solidaritas merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dalam kehidupan insan pers.

    “Beliau adalah sosok yang telah memberikan dedikasi besar bagi perkembangan pers di Sorong. Sudah menjadi tanggung jawab moral kita untuk saling mendukung dan saling memperhatikan,” ujar Ketua JMSI PBD.

    Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga dimaknai sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi antarwartawan dan organisasi pers di wilayah Papua Barat Daya, agar tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan profesi jurnalistik.

    Dalam anjangsana tersebut Pengurus JMSI Papua Barat Daya juga memberikan sedikit bantuan sembako kepada Mantan Ketua PWI Kota Sorong, hal ini dilakukan atas rasa kekeluargaan dan solidaritas sesama Insan Pers di Papua Barat Daya.

    “Tujuan utama Pengurus JMSI adalah melakukan silaturahmi kepada Om Lexi Sitanala yang saat ini mengalami sakit, sehingga kehadiran kami disana adalah bentuk empati dan memberikan support kepada beliau agar tetap semangat untuk sehat”, tambahnya

    Ketua JMSI PBD berharap semangat kebersamaan dan solidaritas tersebut dapat terus terjaga serta menjadi contoh positif dalam membangun ekosistem pers yang sehat, kuat, dan berintegritas di daerah.

    Melalui kegiatan ini, JMSI PBD menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada penguatan media siber, tetapi juga aktif membangun nilai solidaritas dan kepedulian sosial di kalangan insan pers Papua Barat Daya.

  • Percasi Kota Sorong Siap Gelar Event Perdana, Pelantikan dan Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Persiapan pelantikan Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Sorong sekaligus Kejuaraan Catur Wali Kota Cup 2026 telah memasuki tahap akhir. Panitia memastikan seluruh rangkaian kegiatan siap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi panitia pelantikan dan turnamen Wali Kota Cup bersama Pengurus Percasi Provinsi Papua Barat Daya dan Percasi Kota Sorong. Rapat berlangsung di Hangout Kota Sorong pada Rabu (11/02/2026).

    Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Turnamen Catur Wali Kota Cup, M. Said Saifuddin, menyampaikan bahwa kesiapan panitia hingga saat ini telah mencapai 95 persen.

    “Kesiapan panitia sampai hari ini sudah mencapai 95 persen. Kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Sorong dan kami optimistis dapat berjalan dengan baik, sukses, dan meriah,” ujar M. Said Saifuddin.

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan diawali dengan pelantikan Pengurus Percasi Kota Sorong periode terbaru yang dirangkai dengan Kejuaraan Catur Wali Kota Cup.

    “Ini merupakan kegiatan pertama kami sebagai panitia, sekaligus momentum pelantikan Ketua Percasi Kota Sorong yang baru, Bapak Raja Bima,” katanya.

    Turnamen Wali Kota Cup dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, terhitung mulai 14 hingga 16 Februari 2026. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet catur berbakat.

    M. Said menuturkan, kejuaraan ini diharapkan mampu mencetak atlet-atlet potensial yang nantinya dapat mewakili Kota Sorong di tingkat regional maupun nasional.

    Peserta kejuaraan kategori dewasa berasal dari wilayah Sorong Raya, sedangkan kategori pelajar dikhususkan bagi siswa yang berasal dari Kota Sorong.

    “Untuk tingkat dewasa, kami menetapkan juara satu sampai sepuluh karena jumlah peserta yang cukup banyak,” jelas M. Said.

    Ia menambahkan, total hadiah yang disiapkan untuk kategori dewasa mencapai Rp20 juta. “Hadiah ini akan diberikan kepada juara satu hingga juara sepuluh,” katanya.

    Sementara itu, kategori pelajar memperebutkan total hadiah sebesar Rp5 juta. “Juara satu sampai harapan tiga akan mendapatkan hadiah, sehingga total hadiah keseluruhan turnamen mencapai Rp25 juta,” tambahnya.

    Ketua Wilayah Percasi Papua Barat Daya, Rasimin, mengatakan bahwa pelantikan pengurus merupakan kewajiban organisasi setelah diterbitkannya Surat Keputusan dari pengurus provinsi.

    “Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setelah SK diterbitkan dan ada rekomendasi dari KONI Kota Sorong, maka pengurus provinsi wajib melakukan pelantikan atau pengukuhan,” ujar Rasimin.

    Ia menjelaskan, dirinya berhalangan hadir untuk melantik secara langsung karena menjalankan tugas sebagai pendamping haji daerah ke Makassar.

    “Pelantikan nanti akan dilakukan oleh Ketua Harian, Bapak Sarifudin, SE, sedangkan pembacaan SK akan disampaikan oleh Sekretaris, Bapak Dadan,” jelasnya.

    Rasimin menyampaikan apresiasi kepada Ketua Percasi Kota Sorong beserta seluruh panitia atas kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami berharap seluruh tamu dan peserta dapat dilayani dengan baik serta menjunjung tinggi sportivitas sesuai slogan ‘Gens Una Sumus, Kita adalah Keluarga’,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan tingginya antusiasme peserta dalam kejuaraan ini. “Untuk kategori dewasa tercatat sekitar 130 peserta, sementara pelajar hampir 100 peserta. Ini capaian yang sangat luar biasa,” ungkap Rasimin.

    Rasimin menambahkan, tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator positif bagi perkembangan olahraga catur di Papua Barat Daya.

    Sementara itu, Ketua Percasi Kota Sorong, Sahbudin, menegaskan bahwa seluruh kepengurusan telah siap untuk dilantik dan menjalankan roda organisasi.

    “Pada intinya kami siap untuk dilantik. Kepengurusan sudah lengkap dan siap menjalankan program Percasi Kota Sorong ke depan,” pungkas Sahbudin.

  • Demonstrasi Pekerja Kebersihan, DLHK Kota Sorong Siap Evaluasi PT. Bangun Malamoi Indah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mengawasi pengelolaan layanan persampahan yang dikerjakan oleh pihak ketiga, PT Bangun Malamoi Indah (BMI), khususnya terkait pemenuhan hak-hak pekerja.

    Kepala DLHK Kota Sorong, Corina Mansawan, mengatakan pihaknya selama ini terus melakukan koordinasi dengan PT Bangun Malamoi Indah sebagai perusahaan pengelola persampahan di Kota Sorong.

    “Kami dari dinas selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga, PT Bangun Malamoi Indah. Sebenarnya ini merupakan manajemen dari PT Bangun Malamoi Indah yang harus meng-cover kontrak dengan karyawan,” ujar Corina usai menemui demonstran di jalan Bambu Kuning Koya Sorong pada Rabu (11/02/2026).

    Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, termasuk kesepakatan kontrak kerja dengan para karyawan.

    Corina mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir telah dilakukan sejumlah pertemuan yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja untuk membahas kontrak kerja yang dinilai perlu direvisi.

    “Sudah ada pertemuan-pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja, dan ada beberapa kontrak yang direvisi sesuai dengan apa yang disepakati,” katanya.

    Ia menekankan bahwa DLHK berharap PT Bangun Malamoi Indah menjalankan seluruh aktivitasnya dengan tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    “Kami memberikan pekerjaan dan secara otomatis ada hak-hak yang harus mereka ikuti,” tegas Corina.

    Ia menjelaskan, kontrak kerja yang dimiliki DLHK hanya sebatas hubungan kerja dengan perusahaan pihak ketiga, bukan langsung dengan karyawan.

    “Kontrak kerja kami sebatas dengan perusahaan, sedangkan karyawan merupakan manajemen dari pihak perusahaan, sehingga kami tidak terlalu banyak melakukan intervensi,” jelasnya.

    Namun demikian, Corina menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.

    “Tapi karena sudah terjadi seperti ini, jelas saya harus turun,” ujarnya.

    Ia memastikan DLHK akan terus berkolaborasi dengan PT Bangun Malamoi Indah serta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

    “Kami akan sama-sama mengkolaborasi dengan PT Bangun Malamoi Indah dan Disnaker, serta tetap melakukan pengawasan,” kata Corina.

    Bahkan, ke depan DLHK berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Bangun Malamoi Indah dalam pengelolaan persampahan.

    “Saya akan evaluasi kembali PT Bangun Malamoi Indah untuk pekerjaan ke depan,” tambahnya.

    Sementara itu, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, H. Pinardi, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa pertemuan antara manajemen perusahaan, serikat buruh, dan pemerintah telah membahas tuntutan utama para pekerja.

    “Acuan pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja,” ujar Pinardi.

    Ia menyampaikan bahwa tuntutan awal pekerja adalah pembayaran kompensasi untuk enam bulan pertama masa kerja.

    “Tuntutan mengenai kompensasi enam bulan pertama sudah kita diskusikan dengan pihak manajemen dan telah disetujui,” katanya.

    Pinardi menambahkan, kompensasi tersebut dijadwalkan akan diselesaikan pada hari Rabu.

    Selain kompensasi, pembahasan juga difokuskan pada kejelasan kontrak kerja yang masih memerlukan revisi.

    “Awalnya kontrak disepakati per enam bulan, kemudian pekerja meminta menjadi satu tahun. Ini perlu diskusi lanjutan antara perusahaan, serikat buruh, dan kami dari Disnaker sebagai mediator,” tutup Pinardi.

  • Wali Kota Septinus Lobat Resmikan 2 Gedung Kris dan Unit Transfusi Darah RS.Sele Be Solu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, MPA, meresmikan Gedung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta menyerahkan uatu unit mobil operasional Unit Pengolah Darah di Rumah Sakit Sele Be Solu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (11/02/2026).

    Peresmian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Dalam keterangannya saat wawancara Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa peresmian tersebut mencakup sejumlah fasilitas penting yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025. “Hari ini kita ada beberapa agenda penting. Di sini kita meresmikan gedung rawat inap standar yang sudah dibangun tahun anggaran 2025 kemarin dari dana DAK,” ujar Septinus Lobat.

    Selain Gedung Kelas Rawat Inap Standar, Pemerintah Kota Sorong juga meresmikan ruang perawatan VIP yang diperuntukkan bagi pasien kelas VIP di RS Sele Be Solu. Menurut Wali Kota, fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan pilihan layanan kesehatan yang lebih representatif bagi masyarakat Kota Sorong.

    Tak hanya itu, fasilitas Unit Transfusi Darah juga resmi dioperasikan bersamaan dengan penyerahan satu unit mobil operasional pendukung. Wali Kota Sorong mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi sebagai pendonor darah.

    “Sekarang kita sudah punya gedung untuk transfusi darah dan sudah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan. Jadi kalau teman-teman serta masyarakat yang bisa menyumbangkan darah, silakan datang ke gedung ini,” katanya.

    Septinus Lobat menjelaskan bahwa sebelumnya RS. Sele Be Solu belum memiliki gedung khusus untuk pelayanan transfusi darah. Namun kini, seluruh sarana dan prasarana pendukung telah tersedia dan siap digunakan. Ia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan fasilitas tersebut.

    “Tadi saya tanya dokter, untuk SDM-nya sudah siap. Kita punya dokter-dokter ahli dan dokter spesialis yang siap menggunakan fasilitas ini,” ungkapnya.

    Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana RS. Sele Be Solu akan terus dilakukan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Sorong. “Dari tahun ke tahun kita usahakan prasarana dan sarana rumah sakit ini terus kita tingkatkan, karena penduduk Kota Sorong terus bertambah,” jelasnya.

    Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Namun, upaya maksimal tetap dilakukan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. “Dengan kondisi anggaran yang sangat kecil, pemerintah kota tidak bisa diam. Kalau hanya mengandalkan APBD memang agak susah,” ujar Wali Kota.

    Wali Kota Sorong pun memberikan apresiasi kepada jajaran RS. Sele Be Solu atas kerja keras mereka dalam mengupayakan pendanaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus. “Saya bersyukur karena teman-teman di Sele Be Solu ini melobi dana DAK. Ini hasil dari DAK dan dibangun semua fasilitas ini,” katanya.

    Septinus Lobat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan fasilitas RS Sele Be Solu. “Hari ini kita bisa meresmikan beberapa gedung dan satu unit mobil operasional. Terima kasih untuk semua yang telah bekerja keras,” tutupnya.

    Wali Kota Septinus Lobat Resmikan 2 Gedung Rawat Inap Standar dan Unit Transfusi Darah RS.Sele Be Solu
    Susi Petronela Jitmau (Direktur RS. Sele Be Solu)

    Diwaktu yang sama Direktur Rumah Sakit Sele Be Solu, Susi Petronela Jitmau, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momen penting bagi peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit Sele Be Solu. Sejumlah pekerjaan rumah yang tertunda pada tahun-tahun sebelumnya kini berhasil direalisasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

    “Hari ini, puji Tuhan, hari yang baik bagi kami Rumah Sakit Sele Be Solu, karena beberapa PR dan masalah yang harus kami selesaikan di tahun-tahun sebelumnya, hari ini bisa terealisasi di tahun 2026,” ujar Susi.

    Salah satu capaian utama adalah penambahan gedung kelas rawat inap standar dengan kapasitas 64 tempat tidur, yang meningkatkan total kapasitas tempat tidur dari 154 menjadi 180 unit.

    Selain penambahan gedung, RS Sele Be Solu juga melengkapi fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, khususnya pada Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Susi menjelaskan, status UTDRS yang sebelumnya Pratama kini resmi ditingkatkan menjadi Madya setelah memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan.

    “Dengan status Madya, kapasitas pelayanan dan alat kesehatan di unit pengelolaan darah juga ikut bertambah,” katanya.

    Sebagai rumah sakit yang berada di ibu kota Provinsi, RS Sele Be Solu turut menyiapkan dua ruang rawat inap VIP untuk tamu dan pasien tertentu. Meski demikian, Susi menegaskan pelayanan bagi masyarakat umum tetap menjadi prioritas.

    “Selain ruang VIP, kami juga menyediakan ruang kelas standar untuk masyarakat menengah ke bawah, jadi pelayanannya tetap berimbang,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit didukung oleh berbagai sumber pendanaan. “Ada 17 item alat kesehatan yang kami dapatkan dari dana Otsus, APBD Provinsi, dan APBD Kota,” ungkap Susi.

    Dukungan ini dinilai sangat membantu dalam memperkuat kualitas pelayanan medis di rumah sakit daerah.

    Terkait kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Susi mengatakan RS Sele Be Solu telah melakukan persiapan sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. “Instruksi ini mewajibkan satu ruangan maksimal empat tempat tidur, tujuannya untuk meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keselamatan pasien,” ujarnya.

    Gedung baru dengan 64 tempat tidur menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban rumah sakit daerah untuk menyediakan minimal 60 persen ruang rawat inap standar.

    Susi berharap peningkatan fasilitas ini dapat menunjang kinerja sekitar 30 dokter spesialis diantaranya dua subspesialis yang bertugas di RS Sele Be Solu. “Harapan kami, dokter-dokter bisa bekerja dengan tenang di Papua dengan peralatan yang lengkap, setara dengan rumah sakit di pusat,” tuturnya.

    Ia juga berharap adanya perhatian dari pemerintah Provinsi dan pemerintah kota terhadap kesejahteraan dokter serta tenaga kesehatan, mengingat besarnya beban kerja rumah sakit sebagai rujukan di tingkat Provinsi.

  • Jelang Haji 1447 H, Wawali Sorong Ingatkan Calon Jamaah Jaga Kesehatan dan Stamina

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh bagi para calon jamaah haji sebelum menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Hal tersebut disampaikannya saat secara resmi membuka kegiatan Manasik Haji Terintegrasi Kota Sorong tingkat distrik se-Kota Sorong Tahun 1447 H/2026 M, yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama RI Kota Sorong, Selasa (10/02/2026).

    Kegiatan pembukaan manasik haji ini turut dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Sekretariat Daerah Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, S.T., M.M., serta para calon jamaah haji. Manasik haji tahun ini mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan” sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan dan pembinaan yang inklusif bagi seluruh jamaah.

    Dalam laporan panitia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Rajab Kasir, menyampaikan bahwa kuota jamaah haji Kota Sorong tahun 1447 H/2026 M berjumlah 220 orang. Ia menjelaskan bahwa kegiatan manasik haji bertujuan membekali calon jamaah dengan pemahaman menyeluruh tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji serta berbagai pengetahuan pendukung lainnya.

    “Manasik haji ini menjadi bagian penting dalam memberikan pembinaan kepada calon jamaah, agar mereka memahami seluruh rangkaian ibadah haji dan dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik dari sisi ibadah maupun perjalanan,” ujar Rajab Kasir.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji yang telah mendapat panggilan Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ia menegaskan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan anugerah besar yang tidak dimiliki oleh semua umat Islam.

    “Menjadi tamu Allah adalah sebuah kehormatan dan karunia yang luar biasa. Karena itu, para calon jamaah harus benar-benar mempersiapkan diri sejak dini, terutama menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh,” kata H. Anshar Karim.

    Ia mengimbau para calon jamaah agar menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga sesuai kemampuan. Selain itu, ia juga meminta jamaah yang memiliki riwayat penyakit untuk secara aktif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

    Menurutnya, manasik haji tidak hanya berfungsi sebagai pembelajaran tata cara ibadah, tetapi juga sebagai sarana melatih kesiapan fisik dan mental calon jamaah. “Manasik ini penting agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, dan khusyuk,” tegasnya.

    Kegiatan pembukaan Manasik Haji Terintegrasi Kota Sorong tersebut ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Wali Kota Sorong, yang disaksikan langsung oleh seluruh calon jamaah haji yang hadir.