Melanesia Times

Blog

  • Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Tokoh Agama Desak Penertiban Lapak Miras di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kota Sorong kembali menjadi sorotan serius para tokoh agama. Kondisi tersebut dinilai semakin meresahkan masyarakat serta berdampak langsung terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban. Rabu (18/02/2026).

    Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, H. Kisman Rahayaan, menegaskan bahwa miras merupakan akar dari berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

    “Kalau kita mau jujur melihat kondisi di lapangan, akar dari segala masalah itu adalah minuman keras. Banyak sekali kejahatan terjadi karena pengaruh miras,” ujar H. Kisman Rahayaan.

    Ia menyebutkan bahwa miras telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan memicu berbagai tindak kriminal, mulai dari kekerasan hingga konflik antarwarga.

    “Bukan hanya soal kesehatan, tapi miras ini sudah merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Sorong,” katanya.

    H. Kisman juga menilai lemahnya pengawasan membuat peredaran miras semakin tidak terkendali dan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk generasi muda.

    “Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya akan semakin luas dan sulit dikendalikan,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong, H. Abdul Manan Fakaubun, menyoroti aspek penegakan aturan yang dinilainya belum berjalan maksimal.

    “Perda tentang miras itu ada dan jelas. Miras hanya boleh dijual di tempat tertentu, tapi faktanya di Kota Sorong banyak lapak-lapak liar yang menjual miras secara bebas,” ungkap H. Abdul Manan Fakaubun.

    Ia menegaskan bahwa lapak-lapak miras ilegal tersebut beroperasi tanpa mengindahkan aturan waktu maupun perizinan.

    “Ada yang buka dari jam delapan pagi sampai jam empat subuh, bahkan ada yang buka 24 jam. Ini jelas pelanggaran,” katanya.

    Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum di lapangan.

    “Kalau aparat benar-benar hadir, seharusnya hal seperti ini tidak dibiarkan. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya aparat penegak hukum ada atau tidak,” ujarnya.

    Menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan, H. Abdul Manan meminta aparat bertindak lebih tegas demi menjaga ketenangan umat dalam menjalankan ibadah.

    “Besok umat Islam sudah memasuki bulan Ramadhan. Kalau lapak itu tidak punya izin, seharusnya ditutup saja,” tegasnya.

    Baik DMI maupun MUI berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, serta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan miras yang semakin meresahkan.

    “Kami bicara ini karena banyak masyarakat yang sudah jadi korban, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa akibat miras,” pungkas H. Kisman Rahayaan.

    Para tokoh agama pun mendesak adanya langkah nyata dan penegakan hukum yang tegas agar Kota Sorong terbebas dari dampak buruk miras, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

  • Jelang Ramadhan, Ketua MUI Kota Sorong dan Ketua DMI PBD Desak Polda Tindak Tegas Judi T*g3l di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan sejauh mana kinerja Polda Papua Barat Daya dalam menuntaskan praktik perjudian, khususnya judi jenis T*g3l, yang hingga kini masih marak terjadi di Kota Sorong.

    Sorotan tersebut muncul lantaran berbagai seruan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dinilai belum membuahkan hasil nyata di lapangan, meski telah berulang kali disampaikan kepada aparat penegak hukum.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong, H. Ustd. Abdul Manan Fakaubun, mengungkapkan bahwa para tokoh di Papua Barat Daya telah secara konsisten menyerukan penutupan seluruh bentuk perjudian, termasuk T*g3l, serta peredaran minuman keras. Namun, praktik-praktik tersebut dinilai masih terus berlangsung.

    “Jika judi masih berjalan, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas penyakit masyarakat,” ujar Manan usai rukiyatul hilal pada Selasa (17/02/2026).

    Jelang Ramadhan, Ketua MUI Kota Sorong Desak Polda Tindak Tegas Judi T*g3l di Kota Sorong
    H. Kisman Rahayaan (Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Barat Daya)

    Selain itu Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Barat Daya Kisman Rahayaan juga menyoroti persoalan yang sama, Ia menjelaskan dalam dialog bersama jajaran Polda Papua Barat Daya yang digelar belum lama ini. Kisman Rahayaan juga membagikan pengalamannya saat masih bertugas sebagai pejabat di Pemerintah Kota Sorong. Kala itu, penindakan terhadap bandar togel di wilayah Rufei dilakukan secara tegas dan cepat setelah adanya laporan masyarakat.

    “Dalam satu kali operasi, masalah tersebut bisa diselesaikan,” katanya.

    Ketua DMI Papua Barat Daya kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi saat ini. Ia mengaku pernah menerima pesan singkat menjelang bulan puasa yang mempertanyakan mengapa togel masih beroperasi.

    “Keesokan harinya saya berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota saat itu, Bapak Hengky Rumbiakh, dan kami langsung bertindak. Praktik itu berhenti. Pertanyaannya, mengapa sekarang dengan jumlah aparat yang lebih banyak, togel justru semakin marak,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kisman menegaskan bahwa dalam berbagai pertemuan bersama tokoh agama, tokoh adat, dan Polda Papua Barat Daya, pihaknya telah menyampaikan sejumlah masukan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. “Kami berharap praktik judi T*g3l dan peredaran minuman keras segera ditertibkan karena dampaknya sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa perjudian dan minuman keras secara tegas dilarang dalam ajaran agama. “Judi, termasuk T*g3l, jelas diharamkan. Demikian pula minuman keras. Larangan ini bukan hanya dalam Islam, tetapi seluruh agama melarang praktik-praktik yang merusak tatanan sosial,” tegas Kisman.

    Menurutnya, persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya kepolisian, tetapi juga pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Sorong.

    Sebelumnya, Kapolda Papua Barat Daya, Gatot Hariwibowo, telah menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti maraknya praktik perjudian. Ia menegaskan bahwa upaya meniadakan kemaksiatan tidak harus menunggu momentum tertentu. “Sebenarnya tidak harus saat menjelang bulan Ramadan, namun segala sesuatu yang bersentuhan dengan hal-hal maksiat memang perlu dihindari dan ditiadakan,” ujarnya.

    Sementara itu, seorang warga Kota Sorong, Andrew Warmasen, mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong yang terus menyerukan penutupan praktik judi Tg3l. Ia mendesak Polda Papua Barat Daya agar lebih cepat dan tegas mengambil langkah pencegahan. “Tg3l itu jelas judi yang dilarang undang-undang dan agama mana pun. Ini sudah bulan puasa, Polda tunggu apa lagi,” tegas Andrew.

    Andrew juga mengecam keras para bandar T*g3l yang berani membuka lapak hingga ke pemukiman warga di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Ia mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif menolak praktik perjudian. “Kalau masyarakat diam, praktik seperti ini akan terus berkembang dan merusak generasi,” pungkasnya.

  • Kapolresta Sorong Kota Turun Tangan Redam Kericuhan Antar Warga

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aksi saling serang antar dua kelompok warga terjadi di jalan Jenderal Sudirman, Klademak I, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Insiden tersebut sontak mendapat perhatian serius oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H. yang turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat kondisi di lapangan. Selasa (17/02/2026).

    Setibanya di lokasi, Kapolresta bersama jajarannya segera mengambil langkah cepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik. Mediasi kemudian dilanjutkan di Polresta Kota Sorong guna mencegah eskalasi keributan yang lebih luas.

    Kapolresta Kota Sorong menyampaikan bahwa proses mediasi telah berjalan dengan baik dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. “Mediasi sudah kami lakukan di Polresta Kota Sorong dan telah ada kesepakatan, sehingga kami berharap tidak ada lagi keributan,” ujar Kombes Pol. Amry Siahaan.

    Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar menahan diri dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban, terlebih menjelang pelaksanaan ibadah puasa. “Mengingat umat Muslim akan melaksanakan ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2025, maka sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di Kota Sorong,” tambahnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan tersebut dipicu oleh dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok warga Jembatan Puri terhadap warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Peristiwa itu memicu reaksi dari pihak KKSS yang merasa tidak terima sehingga terjadi perlawanan.

    Akibat kejadian tersebut, dua orang korban pengeroyokan mengalami luka-luka dan telah dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk mendapatkan perawatan medis.

    Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Sorong.

  • Hilal Belum Terlihat di Kota Sorong, Penetapan Awal Ramadan Menunggu Sidang Isbat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemantauan Hilal yang dilakukan BMKG, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, Dewan Masjid Indonesia dan Majalis Ulama Indonesia MUI Kota Sorong untuk penentuan 1 Ramadhan 1447 H. Pemantauan ini berlangsung di lantai atas Waigeo Hotel Kota Sorong pada Selasa (17/02/2026) Soreh.

    Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Rofiul Amri, menjelaskan bahwa rukyatul hilal bukan sekadar kegiatan melihat bulan, tetapi merupakan penanda penting awal bulan Hijriah sekaligus bagian dari ikhtiar syar’i dan ilmiah.

    “Rukyatul hilal bukan hanya melihat bulan, tetapi merupakan ikhtiar syar’i dan ilmiah yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW,” ujar Rofiul Amri.

    Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal.”

    Menurut Rofiul, apabila sudut pandang dan metode yang digunakan sama, maka penetapan awal Ramadan dan Idulfitri akan selalu seragam. Namun perbedaan metode, seperti hisab dan rukyat, menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan.

    “Kalau sudut pandangnya sama, sampai tahun 2100 pun puasa dan lebaran pasti sama. Tapi karena sudut pandangnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pemerintah tetap mengombinasikan pendekatan hisab dan rukyat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BMKG, untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kita sudah tahu posisi hilal secara hisab, tapi tetap perlu rukyat untuk memastikan kenyataan di lapangan,” katanya.

    Rofiul juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan akses lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan rukyatul hilal di beberapa daerah, termasuk di Manokwari. Oleh karena itu, pelaksanaan rukyatul hilal di Kota Sorong dan Fakfak dinilai lebih efektif.

    “Alhamdulillah, di Kota Sorong dan Fakfak rukyatul hilal bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Rofiul mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan sikap dewasa dan saling menghormati.

    “Perbedaan dalam metode penetapan awal Ramadan adalah keniscayaan, dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana,” tutupnya.

    Sementara itu Pemerintah Kota Sorong menegaskan pentingnya menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan secara dewasa dan penuh semangat persatuan. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., saat mewakili Pemerintah Kota Sorong dalam kegiatan Rukyatul Hilal.

    Dalam sambutannya, Thamrin menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak ingin terjebak dalam perdebatan perbedaan penetapan awal Ramadan. Namun demikian, ia mengakui bahwa perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dan harus disikapi secara bijak.

    “Kami sebagai pemerintah sebenarnya tidak ingin masuk dalam perbedaan ini. Tetapi sejujurnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua DMI tadi, kalau bisa disatukan kenapa harus berbeda,” ujar Thamrin.

    Menurutnya, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak terlepas dari sudut pandang dan metode yang digunakan. Ia menilai perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan ilmiah dan pemahaman keagamaan yang ada di tengah masyarakat.

    “Secara logika dan fenomena alam, sudut pandang kita memang berbeda-beda. Allah sendiri menciptakan perbedaan itu, dan perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan bagi kita,” katanya.

    Thamrin menekankan bahwa dalam syariat Islam, perbedaan tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, perbedaan merupakan bagian dari rahmat dan dinamika umat Islam yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati.

    “Kalau dilihat dari syariat, perbedaan itu tidak berarti jelek. Allah menjamin perbedaan itu, dan justru di situlah kekayaan kita sebagai umat,” tegasnya.

    Ia juga mengapresiasi kemajuan teknologi yang saat ini digunakan dalam proses rukyatul hilal, termasuk penggunaan alat-alat canggih di daerah yang dinilainya tidak kalah dengan yang dimiliki di pusat.

    “Teknologi kita hari ini sangat luar biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa alat di daerah ada yang lebih canggih dibandingkan di Jakarta,” ungkap Thamrin.

    Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke turut memengaruhi perbedaan hasil pengamatan hilal. Oleh karena itu, perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan hal yang wajar.

    “Kerataan bumi dan sudut pandang pengamatan berbeda-beda. Ini harus kita sikapi secara positif,” katanya.

    Dalam konteks pelaksanaan ibadah puasa, Thamrin menegaskan bahwa perbedaan waktu memulai puasa bukanlah persoalan utama. Ia justru menyoroti pentingnya komitmen menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri.

    “Yang bermasalah itu bukan puasa besok atau lusa. Yang bermasalah itu kalau tidak mau puasa,” ujarnya dengan tegas.

    Atas nama pemerintah, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kekhidmatan dan ketenteraman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pemerintah, lanjutnya, mempercayakan urusan keagamaan kepada Kementerian Agama dan para pemangku kepentingan terkait.

    “Ramadan tidak cukup hanya dengan puasa, tetapi juga menjaga kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan umat beragama,” kata Thamrin.

    Ia juga mengingatkan bahwa Papua Barat pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama yang baik di Indonesia, meskipun memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi.

    “Kita patut bersyukur, Papua Barat mampu menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika yang ada,” ujarnya.

  • Polresta Sorong Kota Amankan Pelaku Tabrak Lari di Jalan Ahmad Yani

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan pelaku kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field, Kota Sorong. Insiden yang terjadi pada Minggu, 15 Februari 2025, sekitar pukul 20.15 WIT tersebut mengakibatkan seorang pejalan kaki mengalami luka berat.

    Kecelakaan bermula saat korban, Marten Mnsen (60), hendak menyeberangi jalan dari arah depan Alfamart Sorpus. Namun, secara bersamaan, muncul sepeda motor Honda CRF berwarna Merah Putih dengan nomor polisi PB 2322 SR yang dikendarai oleh HS (21). Pelaku yang melaju kencang dari arah Mall Saga dilaporkan tidak melihat keberadaan korban sehingga menabrak korban yang hendak menyeberang.

    Akibat kejadian tersebut, Marten Mnsen mengalami luka berat berupa patah kaki bagian kanan. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis yang intensif.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Satlantas atas respons cepat dalam menangani kasus tabrak lari ini. “Saya sampaikan apresiasi kepada jajaran Lantas, peristiwa tabrak lari hari Minggu di Sorpus, pelaku sudah dapat diamankan. Silahkan diproses sesuai ketentuan,” tegas Kapolresta dalam keterangannya.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk mengamankan pelaku di Kantor Satlantas Polresta Sorong Kota dan melakukan Pemeriksaan terhadap pengendara tersebut. Polisi juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan pihak Jasa Raharja untuk penanganan lebih lanjut.

    Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan, termasuk pemeriksaan kerusakan kendaraan dan verifikasi kondisi kesehatan baik korban maupun pengendara saat kejadian berlangsung.

  • PT.Bangun Malamoi Indah Resmi Bayarkan Kompensasi Petugas Kebersihan Sekaligus Tanda Tangan Kontrak Kerja

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktur PT Bangun Malamoi Indah, PT Bangun Malamoi Indah, Jhon H. Malibela, menyampaikan bahwa perusahaan telah menyalurkan kompensasi kepada seluruh petugas kebersihan sekaligus penandatanganan surat kontrak kerja sebagai bentuk kepastian hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.

    Penyampaian ini disampaikan via WhatsApp kepada Mendia Melanesiatimes.com pada Senin (16/02/2026).

    Ia menjelaskan bahwa kompensasi yang dibayarkan merupakan hak petugas kebersihan untuk tahun 2025. Dalam kompensasi tersebut, kata dia, sudah termasuk kepesertaan BPJS sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. “Kompensasi yang kami berikan adalah kompensasi tahun 2025 dan di dalamnya sudah termasuk BPJS,” ujar Jhon H. Malibela.

    Selain kompensasi, pihak perusahaan juga menegaskan sejumlah ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja. Dalam kontrak tersebut, petugas kebersihan dilarang mengonsumsi minuman keras saat bekerja serta dilarang melakukan tindakan kekerasan, ancaman, atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan.

    “Apabila petugas kebersihan melakukan pelanggaran, bersikap lalai, atau tidak patuh terhadap aturan perusahaan, maka PT Bangun Malamoi Indah memiliki hak untuk melakukan evaluasi hingga pada tingkat pemutusan hubungan kerja,” tegasnya.

    Terkait pemenuhan hak-hak karyawan, Jhon menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Ia menyebutkan bahwa pembayaran kompensasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. “Hak karyawan seperti kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan dan akan dibayarkan per enam bulan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jhon menyinggung persoalan demonstrasi yang sempat dilakukan petugas kebersihan terkait tuntutan kompensasi. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibahas secara terbuka hingga ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Sorong.

    “Dari demonstrasi hingga pembahasan RDP di DPRK Sorong, semua persoalan tersebut sudah kami selesaikan,” ungkapnya.

    Dengan selesainya permasalahan tersebut, pihak perusahaan berharap seluruh petugas kebersihan dapat kembali fokus menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kami meminta agar petugas kebersihan juga melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan main PT Bangun Malamoi Indah,” tutup Jhon H. Malibela.

  • Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 Berakhir Sukses, Muhammad Adha Iskandaralam Tampil sebagai Juara Umum

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 resmi berakhir dengan sukses setelah diikuti ratusan pecatur dari berbagai kategori usia. Ketua Panitia Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026, M. Said Saifuddin, menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan kerja keras seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Senin (16/02/2026).

    Turnamen ini diikuti peserta dari tingkat pelajar hingga dewasa. Untuk kategori pelajar, tercatat peserta tingkat SD sebanyak 32 siswa, SMP 40 siswa, dan SMA 30 siswa. Sementara itu, peserta dari Orang Asli Papua (OAP) terdiri dari enam siswa tingkat SD, sepuluh siswa tingkat SMP, dan sepuluh siswa tingkat SMA.

    Dalam turnamen tersebut, panitia menetapkan juara 1 hingga 3 untuk kategori SD, SMP, dan SMA, serta juara 1 hingga 10 untuk kategori dewasa. Penilaian dilakukan berdasarkan perolehan poin, MP, PS, SB BH:GP selama pertandingan berlangsung

    Pada tingkat SD, hasil pertandingan menetapkan juara 3 Healsy Ismail Shiddiqy dengan perolehan 4 poin, juara 2 Muhammad Abdurrahman dengan 4 poin, serta juara 1 Farel Nadeak dengan 5 poin sebagai peraih juara. Sementara di tingkat SMP, para pemenang dari juara tiga hingga satu di antaranya Chadra Putra Marpaut, Gredi Renata dengan 6 poin, Alvaro Situmorang dengan 7 poin,

    Tingkat SMA juara 1 diraih Kenzi Anzika dengan 5 Poin, Juara 2 Ambar Abdilah Muchtar dengan 4 poin dan Muhammad Rafi 4 poin

    Untuk kategori dewasa, juara pertama diraih oleh Muhammad Aska Iskandaralam. Posisi kedua ditempati Hery Nekswan dengan perolehan 7,5 poin, disusul Adam di posisi ketiga dengan 7,5 poin. Juara keempat hingga kesepuluh masing-masing diraih oleh Ahmad Aryadi, Riki Donal, Hamrin, Supriadi, Uspestuda, Abdul Ishak, dan Sarbin dengan perolehan poin yang kompetitif.

    Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 Berakhir Sukses, Muhammad Adha Iskandaralam Tampil sebagai Juara Umum
    Penyerahan Doorprize kepada peserta

    Panitia juga menetapkan bahwa piala bergilir akan diberikan secara permanen kepada pemenang apabila juara pertama mampu meraih kemenangan tiga kali berturut-turut. Penyerahan hadiah turnamen ini dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sorong pada tanggal 28 Februari 2026.

    Sekretaris Percasi Papua Barat Daya, Dadang, menegaskan bahwa nilai utama dalam turnamen ini bukan semata kemenangan. “Kemenangan itu hal biasa, tetapi yang paling penting adalah menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding,” ujarnya.

    Ketua Percasi Kota Sorong turut Sahbudin mengapresiasi dedikasi seluruh panitia dan menyampaikan rencana evaluasi ke depan. “Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan rapat evaluasi bersama pengurus dan panitia untuk memperbaiki pelaksanaan turnamen berikutnya,” katanya.

    Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga catur di Kota Sorong menjadi tantangan tersendiri. “Banyak penggemar catur di Kota Sorong dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk menyelenggarakan turnamen yang lebih besar, tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Oktober nanti,” ujarnya.

    Menurutnya, kerja sama semua pihak menjadi kunci untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. “Jika kita sama-sama bekerja keras, tujuan kita adalah melahirkan atlet-atlet hebat dari Provinsi Papua Barat Daya,” kata Sahbudin.

    Pria yang biasa di Sapa Raja Bima ini menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang telah bertugas selama pertandingan berlangsung. “Terima kasih kepada para wasit, khususnya Pak Otis, yang telah bekerja maksimal. Kami juga akan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi,” ucapnya.

    Sahbudin mengakui bahwa pelaksanaan turnamen perdana ini masih memiliki keterbatasan. “Kami sadar pelaksanaan turnamen ini belum maksimal karena ini yang pertama, sehingga kami berharap ke depan bisa lebih baik dan lebih meriah,” katanya.

    Ia juga berharap pembinaan atlet muda dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. “Kami berharap para junior terus dibina dan diasah, karena pada tahun 2027 nanti direncanakan akan dibangun Sekolah Akademi Catur,” ujarnya.

    Selain itu, Percasi Kota Sorong berencana mengajak para juara untuk berdialog di RRI. “Percasi Kota Sorong akan berdialog di RRI dan membawa juara pertama dari semua tingkatan untuk berdialog di RRI Pro 1 Kota Sorong,” jelas Sahbudin.

    Dengan ditandainya skakmat secara simbolis, maka seluruh rangkaian Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 resmi ditutup. Usai penutupan, panitia menggelar pengundian doorprize bagi para peserta.

    Doorprize tersebut disediakan oleh pengurus Percasi Kota Sorong, Jhon Hutapea, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi seluruh pecatur yang telah meramaikan Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026.

  • Skandal Peserta Anonim di Opini Pileg, Ketua Fraksi HNI Pertanyaankan Keseriusan Polres Raja Ampat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dalam upaya menangkal maraknya peserta anonim di platform media sosial Facebook Group Opini Pileg Raja Ampat yang sangat meresahkan, Senin, (16/2/2026).

    Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI), Muamar Kadafi, kembali menyakan sikap keseriusan Polres Raja Ampat terkait  ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bermedia sosial.

    Menurut Kadafi, ulah peserta anonim merupakan ancaman siber yang nyata selain meresahkan jagat dunia maya, juga berpotensi memicu konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

    Pasalnya, fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga isue sara menjadi senjata ampuh bagi peserta anonim hal tersebut masif terjadi karena pengguna merasa bebas beropini tanpa risiko ketahuan.

    Ketua Fraksi HNI mendesak Polres dan Diskominfo Raja Ampat agar tidak pasif menghadapi ancaman siber. Namun, intens melakukan koordinasi guna memberantas pihak-pihak tidak bertanggung yang sengaja menggunakan peserta anonim untuk menciptakan kondisi.

    “Masyarakat wajib mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh akun-akun anonim yang berpotensi memicu konflik sosial,” ungkapnya.

    Kadafi juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Polres dan Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan media guna menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kondusif.

    Selain mencegah kejahatan siber langkah ini. Menurutnya, merupakan edukasi terhadap masyarakat terkait literasi digital serta pengawasan konten di media sosial.

    “Langkah ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam bermedia sosial,” pungkasnya.

    Ditambahkan, dengan terjalinnya koordinasi intens maka upaya pencegahan terhadap penyebaran hoaks dan provokasi di media sosial semakin efektif, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Raja Ampat tetap terjaga.

  • 3 Moyang Marga Way Minta Ganti Rugi Jalan Dibayarkan ke Abner Way 1,6 M

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Sekelompok ahli waris dari Marga Way menyampaikan aksi protes terkait pembayaran ganti rugi danau dan jalan yang dinilai tidak adil. Mereka menyatakan ketidakpuasan karena tiga moyang dari Marga Way tidak mendapatkan bagian, meskipun memiliki hak yang sama bahkan disebut sebagai keluarga tertua dari enam moyang yang ada.

    “Kami merasa tidak puas dengan pembayaran ganti rugi uang danau, karena tiga moyang dari Marga Way tidak mendapatkan bagian. Padahal kami punya hak-hak yang sama, bahkan kami merupakan keluarga tertua di antara enam moyang,” ungkap perwakilan tiga moyang Marga Way dalam pernyataannya pada Sabtu (14/02/2026).

    Atas dasar itu, mereka meminta kepada Badan Wilayah Sungai Papua Barat agar tidak lagi memberikan pembayaran ganti rugi jalan kepada Donika Way dan Sem Way.

    “Kami meminta kepada BWS Papua Barat untuk tidak lagi memberikan ganti rugi jalan kepada Donika Way dan Sem Way,” tegas Abner

    Selain itu, kelompok tiga moyang Marga Way mendesak agar pembayaran ganti rugi jalan dialihkan dan diserahkan langsung kepada Abner Way, untuk kemudian dibagikan kepada tiga moyang yang selama ini belum menerima haknya.

    “Kami harap pembayaran jalan langsung diberikan kepada Abner Way dan selanjutnya dibagikan kepada tiga moyang,” pungkasnya.

    Mereka juga menyampaikan peringatan kepada pihak BWS Papua Barat apabila tuntutan ini tidak diindahkan.

    “Apabila BWS tidak mengindahkan permintaan ini, maka BWS harus bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di masa yang akan datang,” ujar Abner Way.

    Kelompok tiga moyang tersebut menegaskan kembali ketidakpuasan mereka dan menyatakan siap melakukan langkah advokasi untuk meninjau ulang seluruh proses pembayaran ganti rugi.

    “Kami yang tiga ini tidak merasa puas dan akan melakukan advokasi untuk meninjau kembali serta meninjau ulang pembayaran tersebut,” tegasnya.

    Dalam pernyataan itu juga disampaikan tuntutan agar anggaran pembiayaan jalan sebesar Rp3,8 miliar ditransfer ke rekening Abner Way Sebesar Rp1,6 miliar.

    “Kami meminta agar anggaran pembiayaan ganti rugi jalan sebesar Rp3,8 miliar ditransfer ke rekening Abner Way sebesar Rp1,6 miliar,” katanya.

    Pernyataan ini disampaikan secara terbuka agar diketahui oleh semua pihak bahwa tiga moyang Marga Way memiliki hak atas pembiayaan danau dan jalan, namun hingga kini tidak menerima pembagian dari Donika Way dan Sem Way.

    “Kami menyampaikan ini agar semua pihak tahu bahwa kami memiliki hak atas ganti rugi pembiayaan danau dan jalan, namun tidak mendapatkan pembagian seperser pun,” ungkapnya.

    Abner menegaskan bahwa pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi BWS Papua Barat dalam mengambil kebijakan ke depan.

    “Pernyataan ini kami sampaikan agar menjadi catatan penting bagi pihak BWS Papua Barat,” tambah Abner

    Apabila persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, kelompok tiga moyang Marga Way menyatakan akan menempuh jalur hukum karena telah membuat konflik di dalam marga Way.

    “Jika masalah ini tidak diperhatikan, kami akan melaporkan pihak BWS kepada aparat penegak hukum karena telah memberikan biaya ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak, dan kami akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya.

    Menanggapi aksi yang dilakukan marga Way Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Wempi Nauw, memberikan klarifikasi terkait polemik ganti rugi yang mencuat di internal keluarga Marga Way. Ia menegaskan bahwa persoalan pembayaran ganti rugi bukan merupakan kewenangan BWS Papua Barat.

    “Masalah ganti rugi itu bukan urusan BWS Papua Barat, melainkan urusan pusat,” kata Wempi Nauw saat dimintai keterangan menanggapi polemik yang berkembang.

    Menurut Wempi, mekanisme pembayaran ganti rugi sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa dana ganti rugi langsung ditransfer oleh pusat ke rekening yang sebelumnya telah diusulkan melalui mekanisme administrasi yang berlaku.

    “Pusat yang langsung mentransfer uang ke rekening yang diusulkan. Jadi bukan kami yang menentukan atau melakukan pembayaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa peran BWS Papua Barat hanya terbatas pada aspek teknis di lapangan, yakni melakukan survei dan menyusun usulan berdasarkan hasil pendataan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

    “Tugas kami hanya melakukan survei dan mengusulkan ke pusat. Setelah itu, seluruh proses pembayaran menjadi kewenangan pusat, bukan urusan kami,” tegas Wempi.

  • Tanpa Sidang Adat Sah, Empat Marga Tolak Klaim Pelepasan Tanah oleh Marga Kaitana

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Klaim sepihak sekelompok orang yang mengatasnamakan Marga Kaitana atas tanah adat kembali menuai penolakan keras. Empat marga pemilik hak ulayat, yakni Ibiah, Bao, Hora, dan Iek, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum adat, perampasan tanah ulayat, sekaligus kejahatan lingkungan.

    Pertemuan adat empat marga pemilik hak ulayat tersebut digelar pada Sabtu, 14 Februari 2026, bertempat di Kantor Kampung Hora-Iek. Pertemuan itu dihadiri Kepala Kampung Martaim, Kepala Kampung Hora-Iek, keterwakilan empat marga Ibiah, Bao, Hora, dan Iek, serta sejumlah tokoh masyarakat.

    Dalam pertemuan tersebut, Eduar Ibiah memaparkan kronologis masuknya perusahaan atau kontraktor yang mengatasnamakan kegiatan pembangunan ke wilayah hutan adat milik Marga Ibiah dan Marga Bao. Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut telah merusak hutan adat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik hak ulayat yang sah.

    Eduar menjelaskan, sebelum melakukan aktivitas di lapangan, pihak perusahaan bersama Dinas Pekerjaan Umum justru melakukan pertemuan tertutup dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan Marga Kaitana. Dalam pertemuan itu, kelompok tersebut mengklaim wilayah yang disengketakan sebagai milik mereka dan secara sepihak memberikan pelepasan adat kepada perusahaan.

    Sebagai imbalan atas pelepasan adat tersebut, perusahaan menyerahkan uang permisi kepada sekelompok orang Marga Kaitana untuk membuka dan membongkar hutan di atas tanah adat milik Marga Ibiah dan Bao.

    Penjelasan itu dilanjutkan oleh Ferdinand Bao yang menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan tanpa melibatkan pemilik hak ulayat, marga-marga lain yang tanahnya berbatasan langsung, maupun Kepala Kampung Martaim dan Hora-Iek sebagai pemangku wilayah administratif.

    “Mereka sendiri yang menggunakan uang permisi dari perusahaan. Akibatnya sempat terjadi keributan dan kami mencabut kunci excavator hingga penyelesaiannya dilakukan di Pos Tentara Distrik Aifat Selatan,” ujar Ferdinand.

    Ia menambahkan, dalam proses mediasi disepakati agar kontraktor memberikan sebagian uang permisi kepada dua marga pemilik hak ulayat, yakni Marga Ibiah dan Bao. Namun hingga berita ini diterbitkan, kesepakatan tersebut tidak pernah direalisasikan. “Belum pernah dibayarkan serupiah pun kepada kami sebagai pemilik hak ulayat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Kampung Hora-Iek menyampaikan bahwa empat marga pemilik hak ulayat merasa sangat dirugikan atas tindakan sepihak tersebut. Ia menegaskan penolakan keras dan tanpa kompromi terhadap klaim sekelompok orang Marga Kaitana yang mengaku telah melakukan pra musyawarah adat dan pelepasan adat.

    “Tindakan itu dilakukan tanpa menghargai dan melibatkan kami sebagai pimpinan kampung maupun sebagai pemilik hak ulayat. Tidak ada prosedur dan mekanisme Sidang Adat yang sah, benar, dan diakui secara adat,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa tidak semua anggota Marga Kaitana mendukung tindakan tersebut. “Sebagian besar dari mereka sadar diri dan mengetahui batas-batas hak ulayat marga lain,” katanya.

    Menurut empat marga, yakni Ibiah, Bao, Hora, dan Iek, tindakan tersebut merupakan pelecehan serius terhadap harkat dan martabat mereka serta melawan hukum adat. Mereka menilai perbuatan itu sebagai bentuk kejahatan perampasan hak ulayat atas tanah adat Marga Ibiah dan Marga Bao.

    “Kami boleh kehilangan uang dan tidak menerima uang permisi, tetapi kami tidak akan membiarkan tanah adat kami disabotase dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami siap mati untuk mempertahankan hak ulayat dan tanah adat kami,” tegas perwakilan marga.

    Mereka kembali menegaskan bahwa pra musyawarah adat sepihak yang dilakukan sekelompok orang Marga Kaitana tidak memiliki legitimasi adat apa pun dan dinilai cacat hukum karena tidak melalui mekanisme sidang adat yang benar serta sarat kepentingan.

    Pengangkatan panitia sidang adat secara sepihak oleh sekelompok orang Marga Kaitana juga dinilai sebagai tindakan ilegal secara adat dan mencerminkan upaya sistematis untuk memonopoli kewenangan adat demi kepentingan kelompok tertentu.

    Keempat marga juga mempertanyakan kehadiran Imanuel Tahrin dalam pertemuan kelompok Marga Kaitana tersebut. Mereka mempertanyakan kapasitas kehadirannya saat menyampaikan materi dan membagikan formulir pengisian silsilah keturunan.

    Empat marga pemilik hak ulayat menegaskan bahwa pelepasan adat sepihak oleh sekelompok orang Marga Kaitana kepada kontraktor untuk merusak hutan di atas tanah adat Marga Ibiah dan Bao merupakan tindakan melawan hukum adat dan hukum negara.

    “Apa yang dilakukan bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan manipulasi adat, pemalsuan legitimasi, dan pengkhianatan terhadap nilai musyawarah adat,” tegas Kepala Kampung Hora-Iek.

    Mereka menolak keras seluruh klaim atas tanah adat Marga Ibiah dan Bao. Menurut mereka, tidak pernah ada Sidang Adat yang sah, tidak pernah ada persetujuan kolektif, dan tidak pernah ada keputusan adat yang legitimate.

    Keempat marga juga menegaskan sikap tidak akan diam dan tidak akan tunduk pada klaim sepihak tersebut. Langkah tegas yang akan ditempuh adalah proses hukum pidana dan perdata terkait dugaan perampasan tanah adat, penyalahgunaan kewenangan adat, serta perusakan lingkungan dan hutan adat.

    “Kami mengingatkan semua pihak, tanah adat bukan barang dagangan, bukan objek klaim sepihak, dan bukan ruang kompromi politik,” demikian pernyataan mereka.

    “Kebohongan mungkin berlari secepat kilat, tetapi pada waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Kami percaya kebenaran adat dan keadilan akan berdiri tegak,” lanjut pernyataan tersebut.

    Menutup pernyataannya, Eduar Ibiah menegaskan bahwa empat marga pemilik hak ulayat menyerukan kepada seluruh masyarakat adat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk:

    1. Tidak mengakui klaim sepihak sekelompok Marga Kaitana dalam upaya sidang adat yang cacat hukum.
    2. Menghentikan segala aktivitas di atas tanah adat yang disengketakan.
    3. Menjamin perlindungan hak Marga Ibiah dan Marga Bao yang sedang disengketakan.
    4. Jika pernyataan tersebut tidak diindahkan, maka empat marga akan bertindak lebih keras dan pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi.

    “Adat tidak boleh diperkosa oleh kepentingan. Hukum tidak boleh tunduk pada klaim sepihak. Tanah adat harus dilindungi, bukan dirampas,” tutup Eduar Ibiah.

    Kalau mau, saya bisa bantu rapikan lagi sesuai gaya media tertentu atau disesuaikan jumlah paragrafnya.