Melanesia Times

Blog

  • 48.200 Rumah Tidak Layak Huni di Papua Barat Daya, Terdata Pada BPS Tahun 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran statistik sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam  forum inspirasi membahas sektor perumahan, sekaligus menyoroti berbagai tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya.

    Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan lantai III kantor Rektorat Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Kota Sorong Papua Barat Daya pada Minggu (26/4/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah terpilih sebagai Co-Chair Governing Board International Comparison Program (ICP) pada Maret 2026, sebuah posisi strategis dalam penguatan kerja sama statistik global.

    Ia menjelaskan bahwa BPS merupakan lembaga resmi negara yang bertugas menghasilkan statistik nasional yang kredibel dan dapat dibandingkan secara internasional. “BPS ini adalah lembaga vertikal yang menghasilkan statistik resmi negara. Dalam dunia internasional, kami dikenal sebagai National Statistic Office,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amalia menekankan bahwa BPS berada dalam ekosistem statistik global yang dikoordinasikan oleh United Nations Statistical Division (UNSD). “Tugas UNSD adalah memastikan standar statistik antarnegara seragam. Karena itu, data yang kami hasilkan harus memenuhi kaidah yang tidak bisa dipengaruhi pihak manapun,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa independensi dan objektivitas menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengumpulan dan pengolahan data statistik. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan terpercaya, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.

    BPS sendiri memiliki jaringan kelembagaan yang luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk 502 kantor di tingkat kabupaten/kota.

    Untuk wilayah Papua, termasuk daerah pemekaran baru, pengelolaan sementara masih dirangkap oleh kantor BPS provinsi yang sudah ada.

    48.200 Rumah Tidak Layak Huni di Papua Barat Daya, Terdata Pada BPS Tahun 2026
    KemenPKP Bersama Kepala BPS Pusat, Dirjen, staf Ahli beserta Rektor Unamin Sorong.

    Amalia memastikan bahwa ke depan, BPS akan memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh provinsi baru di Tanah Papua. Dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap data, BPS menghadirkan Pelayanan Statistik Terpadu di setiap kantor.

    Selain itu, BPS juga mengembangkan pojok statistik di perguruan tinggi sebagai sarana edukasi dan literasi data bagi mahasiswa.

    Hingga saat ini, tercatat sebanyak 182 universitas di Indonesia telah memiliki pojok statistik, termasuk Universitas Victoria Sorong.

    Amalia bahkan menyatakan komitmen untuk menghadirkan fasilitas serupa di Universitas Muhammadiyah Sorong dalam waktu dekat. “Kita siap membangun pojok statistik di sini agar kolaborasi dengan kampus semakin kuat,” katanya.

    Di era digital, BPS juga menyediakan akses data melalui website resmi serta aplikasi “AllStats” yang dapat diunduh masyarakat.

    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai indikator statistik secara cepat dan mudah langsung dari ponsel. “Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat data statistik langsung di genggaman,” jelasnya.

    Dalam paparannya, Amalia turut menyoroti pentingnya sensus dan survei sebagai instrumen utama pengumpulan data.

    Ia menyebutkan bahwa BPS melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali, seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. “Tahun 2026 ini merupakan pelaksanaan sensus ekonomi yang rutin dilakukan setiap tahun berakhiran angka enam,” ujarnya

    Selain sensus, BPS juga menjalankan ratusan survei tahunan seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

    Data-data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektor, termasuk perumahan. Dalam konteks perumahan, Amalia menjelaskan konsep backlog sebagai indikator kebutuhan hunian masyarakat.

    “Backlog pertama adalah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan backlog kedua adalah rumah tangga yang sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni,” paparnya.

    Secara nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 13 persen atau setara 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu, di Papua Barat Daya, angka backlog kepemilikan tercatat sebesar 12,55 persen atau sekitar 16.700 rumah tangga.

    Amalia mengungkapkan bahwa di Kota Sorong, angka backlog cukup tinggi, bahkan sekitar satu dari lima rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.“Di Kota Sorong, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai sekitar 14.379,” ungkapnya. Selain backlog kepemilikan, persoalan yang lebih besar justru terdapat pada backlog kelayakan hunian.

    Secara nasional, sekitar 25 persen rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Namun di Papua Barat Daya, angkanya lebih tinggi, yakni mencapai 36,35 persen atau sekitar 48.200 rumah tangga.

    Amalia mencontohkan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan, persentase rumah tidak layak huni bahkan mendekati 80 persen.

    Sementara di Kabupaten Maybrat, angkanya mencapai 62,45 persen rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

    Di sisi lain, secara jumlah absolut, Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Sedangkan di Kabupaten Sorong, jumlahnya mencapai sekitar 8.627 rumah tangga dengan kondisi rumah yang belum layak huni.

    Ia juga menyinggung hasil kunjungan lapangan bersama Menteri Perumahan yang menemukan langsung kondisi rumah tidak layak huni di Kota Sorong. “Kami melihat langsung kondisi rumah yang sangat tidak layak huni, ini menjadi perhatian serius,” katanya.

    Amalia menegaskan bahwa kondisi hunian yang tidak layak memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan.

    Menurutnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang besar.

    Di Kota Sorong, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 41.390 orang, tertinggi di Papua Barat Daya. Sementara di Kabupaten Sorong, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 25.610 orang.

    “Kalau kita lihat, ada korelasi yang kuat antara kemiskinan dan kondisi rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa secara persentase, Kabupaten Sorong memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yakni sekitar 25,1 persen. Sedangkan Kota Sorong meski jumlahnya besar, persentasenya berada di kisaran 13,55 persen karena jumlah penduduk yang lebih banyak.

    Amalia menekankan bahwa data-data ini penting sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah, khususnya dalam program perumahan.

    Ia berharap program pembangunan rumah subsidi dan peningkatan kualitas hunian dapat tepat sasaran berdasarkan data BPS.

    “Data yang kami hasilkan diharapkan bisa menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan akademisi, untuk memanfaatkan data statistik secara optimal.

    Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan dan kemiskinan. “Dengan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.

  • SMAN Persiapan Tiplol Mayalibit Minim Fasilitas Pendukung, Tokoh Pemuda Soroti Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – ‎Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Persiapan Kampung Go, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tengah menghadapi tantangan besar terkait kondisi bangunan yang memprihatinkan.

    ‎Atap bangunan ini terlihat berkarat dan lapuk. Kayu-kayu penyanggah genteng sudah mulai dimakan rayap bahkan terkikis air ketika hujan datang. Selain itu, kondisi plafon sekolah tersebut mulai terlepas.

    Kondisi Bangunan Sekolah SMA Negeri Persiapan Tiplol Mayalibit Tanpa Kantor dan Perpustakaan

    ‎Tak punya pilihan. Pembelajaran tatap muka harus tetap berlangsung dengan aturan satu ruangan hanya boleh diisi lebih dari 10 anak.

    ‎Bukan hanya atap plafon kelas yang jebol. Namun, masih ada sejumlah fasilitas lain yang harus diperhatikan seperti sanitasi MCK, Kantor, Perpustakaan dan Rumah Guru.

    ‎Sejak 2017 silam sekolah dibangun, hingga 2026 bangunan SMA Negeri Persiapan Tiplol Mayalibit diketahui minim perhatian pemerintah daerah.

    Rumah Kepala Sekolah SMA Negeri Persiapan Tiplol Mayalibit

    ‎Kondisi ini tentu mengundang perhatian masyarakat setempat salah satunya datang dari seorang tokoh pemuda Distrik Tiplol Mayalibit, Bakri Wauyai.

    MCK SMA Negeri Persiapan Tiplol Mayalibit

    ‎Menurutnya, dengan kondisi sekolah saat ini tentu SMA Negeri Persiapan Tiplol Mayalibit seperti dianaktirikan.

    ‎”Rumah Kepala Sekolah pun hanya sebatas gubuk, MCK yang ada pun merupakan swadaya siswa,” ungkapnya, Minggu (26/4/26).

    ‎Bakri menyebutkan sejumlah guru terkesan dibiarkan terlantar di rumah warga, ada juga yang jadikan Kantor Desa sebagai tempat tinggal.

    ‎”Tempat tinggal Kepsek dan Guru yang tidak layak sehingga hal inilah memicu kemalasan para guru, selain itu ketika para guru bepergian ke Waisai setelah kembali bertugas ada barang guru yang hilang akibat rumah tinggal tidak layak huni atau tidak safety,” jelasnya.

    ‎Ia berharap agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan perhatian lebih, bila perlu meninjau dan memastikan kondisi bangunan sekolah tersebut.

  • Menteri PKP Tinjau Aqwa Residence 6 Sorong, Dari 90 Jadi 300 Unit Rumah Subsidi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi Aqwa Residence 6 di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026).

    Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus melihat langsung pemanfaatannya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian subsidi yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas dan layak huni. “Kita ingin memastikan rumah subsidi yang dibangun benar-benar layak, nyaman, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal jumlah unit, tetapi juga kualitas,” ujar Menteri Ara.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mempercepat penyediaan perumahan di Papua. “Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan dukungan pembiayaan, pemerintah daerah mendukung dari sisi regulasi dan lahan, sementara pengembang memastikan kualitas pembangunan,” tambahnya.

    Dalam peninjauan tersebut, Menteri Ara menilai lokasi perumahan Aqwa Residence 6 memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas dan kedekatan dengan fasilitas umum. “Dari segi lokasi, perumahan ini sangat baik karena dekat dengan sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar sehari-hari,” jelasnya.

    Menteri PKP Tinjau Aqwa Residence 6 Sorong, Maruarar Sirait: Saya Tambah dari 90 Jadi 300 Unit Rumah Subsidi
    MenPKP Saat Berdiskusi Bersama salah satu warga Aqua Residence 6

    Ia bahkan memberikan penilaian langsung terhadap kualitas perumahan tersebut. “Kalau saya nilai, perumahan ini saya beri nilai 8. Artinya sudah cukup baik, tetapi tetap harus terus ditingkatkan kualitasnya ke depan,” tegasnya.

    Dalam diskusi bersama pemilik perumahan, Fadly, Menteri Ara juga menanyakan rencana pembangunan rumah subsidi tahun ini. Fadly menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan sebanyak 90 unit rumah. Mendengar hal tersebut, Menteri Ara langsung mendorong peningkatan target menjadi 300 unit rumah subsidi.

    “Kalau bisa ditingkatkan, kita dorong menjadi 300 unit agar lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya,” ujar Menteri Ara.

    Menanggapi hal tersebut, Fadly menyatakan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan penambahan tersebut pada tahun ini. “Kami siap menindaklanjuti arahan tersebut dan akan mengupayakan pembangunan hingga 300 unit rumah subsidi tahun ini,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Ara juga menyoroti pentingnya penggunaan data dalam memastikan program perumahan tepat sasaran. “Kami bekerja sama dengan BPS agar seluruh program perumahan, termasuk rumah subsidi, benar-benar berbasis data yang akurat sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan melalui penyediaan data yang valid dan terintegrasi. “Kami akan memastikan dukungan data yang akurat agar program perumahan dapat tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua,” ungkapnya.

    Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penyediaan hunian di wilayahnya. “Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam pembangunan perumahan di Papua Barat Daya. Ini sangat membantu masyarakat kami dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui kebijakan yang mendukung masyarakat. “Kami siap melaksanakan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis untuk mendukung percepatan pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya ke depannya,” tegasnya.

    Dari sisi pengembang, Fadly menyampaikan bahwa kawasan Aqwa Residence 6 dibangun di atas lahan sekitar 3 hektare dengan total 136 unit rumah subsidi, di mana 128 unit telah terhuni. “Ke depan, kami juga akan melengkapi kawasan ini dengan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perumahan subsidi Aqwa Residence 6 di Kota Sorong menjadi salah satu contoh pengembangan hunian terjangkau yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang terus berkembang.

    Melalui kunjungan ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia, dengan memastikan kualitas hunian, keterjangkauan, serta ketepatan sasaran program.

  • 3.000 Rumah Subsidi Jadi Target Pemerintah Pusat di Papua pada 2026, kolaborasi Bersama Pengusaha Muda Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyediaan hunian layak di Papua melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua yang mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua, yang berlangsung di Ruang Rapat lantai III  Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong, pada Minggu (26/4/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi momen strategis untuk mendorong percepatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa pembangunan perumahan di Papua tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

    “Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Maruarar.

    Ia menambahkan, keterlibatan pengusaha muda Papua memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    3.000 Rumah Subsidi Jadi Target Pemerintah Pusat di Papua pada 2026, kolaborasi Bersama Pengusaha Muda Papua
    KemenPKP Bersama Kepala BPS Pusat, Dirjen, staf Ahli, Pengusaha Muda Papua beserta Rektor Unamin Sorong.

    “Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.

    Pemerintah, lanjut Maruarar, terus berupaya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan jangka panjang serta berbagai bentuk subsidi.

    “Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai bentuk konkret, pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 3.000 unit rumah subsidi di Papua pada tahun 2026. Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.

    Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait berbagai tantangan dan peluang pembangunan perumahan di Papua. Isu yang dibahas meliputi aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

    Para pengusaha muda Papua yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan rumah subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

    Kementerian PKP pun menegaskan akan terus mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Papua, dapat menikmati hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

    3.000 Rumah Subsidi Jadi Target Pemerintah Pusat di Papua pada 2026, kolaborasi Bersama Pengusaha Muda Papua
    Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Saatnya tinjau lokasi pembangunan rumah subsidi Aqua Residence

  • Gubernur Elisa Kambu Dukung Kolaborasi Rumah Subsidi untuk Masyarakat Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan komitmennya dalam mendukung program penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Program Hunian untuk Rakyat Papua yang melibatkan pemerintah pusat, lembaga pembiayaan perumahan, serta pengusaha muda Papua. Minggu (26/4/2026)

    Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, dan para pengusaha muda Papua dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang sehat dan produktif.

    “Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau merupakan salah satu aspek mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Elisa Kambu.

    Ia juga menegaskan pentingnya pemahaman terhadap karakteristik daerah dalam pembangunan perumahan, agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung penuh program strategis nasional di sektor perumahan, termasuk memberikan kemudahan perizinan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

    “Kami akan memastikan kemudahan perizinan, dukungan kebijakan, serta koordinasi lintas sektor agar program ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Gubernur juga berharap program rumah subsidi ini dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, serta generasi muda Papua yang sedang membangun kehidupan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP Muarar Sirait, jajaran direktorat jenderal terkait, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, para pengusaha Papua, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong bersama jajarannya.

    Gubernur Elisa Kambu memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun, yang dinilai sebagai langkah nyata dalam menjawab kebutuhan perumahan sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pembangunan di Tanah Papua.

    “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi lintas sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti peran penting pengusaha muda Papua sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Gubernur berharap kolaborasi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas ke depan, dengan menghadirkan inovasi pembangunan perumahan berbasis kearifan lokal serta tetap mengedepankan kualitas hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

    “Saya menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan kolaborasi ini, dan berharap semoga program ini berjalan lancar serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua,” tutupnya.

  • Pemkot Sorong resmikan Posyandu Kampung Loyang, dorong hidup sehat masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong meresmikan Posyandu Kampung Loyang yang berlokasi di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima E. Lobat, S.KM., M.A.P., yang ditandai dengan pengguntingan pita, pada Jumat (24/4/2026).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat.

    “Kita harus menyadari bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas semata, tetapi kunci keberhasilan setiap pelayanan kesehatan terletak pada keaktifan atau keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong dalam sambutan singkat sebelum prosesi peresmian menyampaikan pesan moral kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa setiap bentuk pengabdian memiliki nilai yang bermakna.

    “Saya yakin dan percaya, apa yang kita tabur mungkin tidak digaji, tetapi Tuhan memperhitungkan setiap langkah kita dalam melakukan pelayanan,” katanya.

    Peresmian Posyandu Siklus Hidup Kampung Loyang ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendekatkan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, serta mendorong peningkatan kesadaran hidup sehat di lingkungan setempat.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Distrik Sorong Barat, Yulianus Sani, S.H., Kepala Kelurahan Klawasi, Yefta Walim, S.E., serta warga masyarakat dan tamu undangan.

  • Tokoh Intelektual Maybrat Soroti Pemalangan dan Desak Pendampingan Pemerintah Pusat

    Melanesiatimes.com, Maybrat, Papua Barat Daya – Tokoh intelektual asal Aifat Timur Raya, Drs. Zakeus Momao, angkat bicara terkait maraknya aksi pemalangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Kabupaten Maybrat. Ia menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan jalannya pemerintahan daerah. Dalam pernyataannya pada Sabtu (25/4/2026).

    Zakeus Momao meminta perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memberikan pendampingan terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Maybrat.

    Ia menyoroti dinamika pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Maybrat yang dinilai masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), fasilitas umum, serta penyelenggaraan pemerintahan.

    “Proses politik sudah selesai, sehingga tidak boleh lagi ada intervensi berlebihan dari pihak mana pun, termasuk tim kerja pasangan tertentu,” ujar Momao.

    Mantan calon Wakil Bupati Maybrat nomor urut 01 dari pasangan Korza ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan saat ini harus dihormati oleh semua pihak. Ia menyebut Bupati Maybrat Karel Murafer, SH., MA dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa, SE adalah pemimpin seluruh masyarakat Maybrat tanpa terkecuali.

    “Tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat Maybrat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Momao mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah merupakan tanggung jawab besar karena bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berpihak kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Maybrat.

    Selain itu, ia turut menyoroti distribusi jabatan struktural, khususnya pada level Eselon II, yang dinilai belum mencerminkan asas pemerataan. Menurutnya, penempatan jabatan yang terpusat pada wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

    Kabupaten Maybrat, lanjutnya, terdiri dari empat zona besar yang seharusnya mendapat perhatian dan representasi yang adil, yakni Ayamaru, Aitinyo, Aifat, termasuk sub wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan.

    “Kami mempertanyakan, apakah masyarakat Aifat Timur dan Aifat Selatan yang menjadi bagian penting dalam sejarah pembentukan Kabupaten Maybrat hanya akan menerima perlakuan yang tidak adil seperti ini,” ungkapnya.

    Zakeus Momao berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang tengah berjalan. Ia juga mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk hadir sebagai penyeimbang guna memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat Maybrat.

    Menurutnya, aspirasi ini merupakan cerminan harapan masyarakat yang menginginkan stabilitas pemerintahan serta pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat.

  • Keluarga Korban Desak Transparansi, Wakapolda Papua Barat Daya Buka Perkembangan Kasus Pembunuhan Tambrauw

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Desakan transparansi dalam penanganan kasus pembunuhan di Kabupaten Tambrauw semakin menguat. Hal ini mencuat setelah keluarga almarhum Abraham Franklin Delano Kambu mendatangi Polda Papua Barat Daya dan bertemu langsung dengan Wakapolda, Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa, pada Jumat (24/4/2026).

    Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakapolda tersebut menjadi momentum penting bagi keluarga untuk meminta kejelasan terkait perkembangan kasus. Selain menyoroti minimnya arus informasi, pertemuan itu juga membuka indikasi adanya keterkaitan antara dua kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Distrik Bamusbama.

    Ibu kandung korban, Merina M. Kmurawak, bersama keluarga menyampaikan tuntutan tegas agar kepolisian memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan Delano Kambu pada 8 Maret 2026 di Kampung Banfot.

    “Saya selaku ibu kandung dari Abraham Franklin Delano Kambu, yang mengalami musibah pembunuhan di Kampung Banfot. Hari ini saya bertemu dengan Wakapolda bersama keluarga saya, datang bertanya kepada Kepolisian Polda Papua Barat Daya, bagaimana kelanjutan proses hukum kasus anak saya,” ungkap Merina.

    Ia menilai selama ini informasi resmi yang diterima keluarga masih sangat terbatas dan tidak utuh, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah keluarga.

    “Saya mau dari pihak Kepolisian memberikan keterangan kepada kami, supaya kami paham. Karena selama ini kami menerima informasi simpang siur seperti itu. Kami dengar berita, cuma lewat media sosial dan berita dari media,” lanjutnya.

    Keluarga juga menyoroti ketimpangan perhatian publik terhadap kasus tersebut. Mereka menilai fokus masyarakat dan pemberitaan lebih banyak tertuju pada kasus pembunuhan tenaga kesehatan (nakes) yang terjadi setelahnya, sementara kasus Delano Kambu belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

    Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak membedakan penanganan kedua kasus yang terjadi di Distrik Bamusbama.

    “Kami dari pihak Kepolisian tidak membedakan sama sekali antara kedua kasus baik yang menimpa anak Delano dan kedua nakes tersebut. Bahkan DPO yang telah ditetapkan merupakan hasil penyelidikan dan pendalaman yang bermula dari kasus anak Delano,” tegasnya.

    Ia menjelaskan bahwa daftar pencarian orang (DPO) yang telah ditetapkan mengarah pada terduga pelaku yang sama dalam dua peristiwa tersebut. Oleh karena itu, proses penyelidikan dilakukan secara terintegrasi guna mempercepat pengungkapan kasus.

    Dalam kesempatan itu, Wakapolda juga memaparkan langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan aparat. Polres Tambrauw bersama Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan seluruh kasus pembunuhan di wilayah Bamusbama tanpa diskriminasi.

    “Penanganan diperkuat melalui Operasi Dofior Jaya-2026 yang masih berlangsung,” ungkapnya.

    Selain itu, Kapolres dan penyidik diminta untuk rutin menyampaikan perkembangan kasus kepada keluarga korban sebagai bentuk transparansi.

    “Bidang Humas Polda Papua Barat Daya bersama penyidik juga akan memperbaiki pola komunikasi publik agar informasi yang disampaikan lebih merata dan tidak terfokus pada satu kasus saja,” ujarnya.

    Sebagai bentuk empati, Wakapolda turut menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban dalam pertemuan tersebut.

    Meski telah menerima penjelasan dari pihak kepolisian, keluarga menegaskan bahwa harapan utama mereka adalah percepatan pengungkapan kasus serta penangkapan para terduga pelaku.

    “Kami punya mau agar kasus ini dapat segera diungkap secepatnya,” tegas Merina.

    Keluarga berharap komitmen aparat penegak hukum tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan.

  • Antusiasme Tinggi, Puluhan Pelaku UMKM Sorong Ikuti Sosialisasi QRIS dan Pendampingan Usaha

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lembaga Pemberdayaan UMKM bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UMKM Cendrawasih Indonesia menggelar kegiatan sosialisasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Kantor YPBH UMKM CI Lantai 2, Ruko Lido, Jalan Yos Sudarso No. 33, pada Sabtu (25/4/2026)

    Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama Kariadi, SH, MH, selaku pendiri sekaligus pembina yayasan, serta perwakilan dari Bank Muamalat Cabang Sorong. Dalam kesempatan itu, pihak Bank Muamalat juga membuka layanan langsung bagi peserta untuk pembuatan rekening dan QRIS.

    Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital guna memudahkan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, peserta juga mendapatkan informasi terkait pendampingan pengurusan perizinan usaha, sertifikasi halal, hingga bantuan hukum bagi pelaku UMKM dan keluarganya.

    Kariadi dalam pemaparannya menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. “UMKM adalah motor penggerak ekonomi nasional, maka sudah menjadi tugas kita bersama sebagai anak bangsa untuk ikut berkontribusi dalam memajukan UMKM,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program perdana dari yayasan yang didirikannya, yang menaungi dua lembaga sekaligus, yakni lembaga pemberdayaan UMKM dan LBH UMKM Cendrawasih Indonesia.

    Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Meskipun panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 40 orang sesuai kapasitas ruangan, namun jumlah pelaku UMKM yang hadir mencapai sekitar 60 orang. Bahkan, sebagian peserta terpaksa mengikuti kegiatan dengan berdiri karena keterbatasan tempat.

    Peserta yang hadir berasal dari berbagai sektor usaha, baik pelaku UMKM mandiri maupun yang tergabung dalam organisasi PERSIKINDO Papua Barat Daya. Tingginya minat ini menunjukkan kebutuhan besar terhadap edukasi dan pendampingan usaha di wilayah tersebut.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pengurus yayasan, di antaranya Penasihat Yayasan Dr. Rajab Lestaluhu, SH, MH, Ketua Yayasan Faisal, SH, Direktur LBH UMKM Edi Tuharea, SH, serta Direktur Lembaga Pemberdayaan UMKM Dra. Hj. Ummu Salmah, MM, bersama jajaran lainnya.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Papua Barat Daya semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap legalitas usaha dan perlindungan hukum.

    Ke depan, pihak penyelenggara berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program serupa guna mendukung pertumbuhan dan penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

  • Booth Papua Barat Daya Diserbu Pengunjung, Transaksi Wisata Tembus Rp1,2 Miliar

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menyebut partisipasi Papua Barat Daya dalam event pameran pariwisata berskala nasional dan internasional memberikan dampak positif terhadap promosi destinasi wisata daerah sekaligus membuka peluang kerja sama strategis dengan berbagai mitra industri pariwisata. Sabtu (25/4/2026).

    Selama tiga hari pelaksanaan pameran, booth Papua Barat Daya mencatat transaksi yang signifikan dengan penjualan sebanyak 98 paket wisata bahari. Nilai transaksi business to consumer (B2C) diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap potensi wisata unggulan di wilayah tersebut.

    Tak hanya dari sisi transaksi, antusiasme pengunjung juga terlihat dari jumlah kunjungan yang mencapai 3.523 orang selama pameran berlangsung. Tingginya angka kunjungan tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap destinasi wisata di Papua Barat Daya.

    “Event pameran seperti ini menjadi strategi krusial untuk memperkenalkan potensi wisata Papua Barat Daya kepada audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Yusdi Lamatenggo.

    Di sektor business to business (B2B), Papua Barat Daya juga berhasil menjaring potensi empat nota kesepahaman (MoU) awal bersama agen perjalanan nasional dan internasional. Kerja sama tersebut diarahkan untuk pengiriman grup wisata pada kuartal III dan IV tahun ini, termasuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sejalan dengan program WISE Trips Papua Barat Daya.

    Yusdi menjelaskan, pameran pariwisata tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga wadah membangun jejaring dengan profesional perjalanan global. Menurutnya, ajang nasional mampu meningkatkan daya tarik wisata lokal sekaligus memperkuat citra Papua Barat Daya sebagai destinasi unggulan wisata bahari.

    Meski mencatat hasil positif, pelaksanaan pameran juga menghadapi sejumlah tantangan. Tingginya antusiasme pengunjung menyebabkan stok suvenir eksklusif dan materi promosi cetak habis pada pertengahan hari ketiga pameran.Booth Papua Barat Daya Diserbu Pengunjung, Transaksi Wisata Tembus Rp1,2 Miliar

    Selain itu, area B2B di dalam booth dinilai kurang luas sehingga membatasi ruang gerak saat jam sibuk. Kondisi tersebut membuat beberapa proses negosiasi dan diskusi bisnis berlangsung kurang kondusif akibat tingginya tingkat kebisingan di area pameran.

    “Kami melihat perlu adanya perluasan ukuran booth pada agenda berikutnya agar tersedia ruang B2B yang lebih representatif untuk negosiasi industri pariwisata,” katanya.

    Keluhan lain yang cukup dominan datang dari pengunjung domestik terkait harga tiket pesawat menuju Sorong yang masih dianggap mahal. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian calon wisatawan menunda transaksi perjalanan wisata mereka.

    Menurut Yusdi, persoalan aksesibilitas dan harga tiket penerbangan perlu mendapat perhatian bersama, termasuk melalui edukasi rute penerbangan alternatif maupun intervensi promo khusus dari maskapai penerbangan.

    “Kami berharap ada penguatan kolaborasi dengan maskapai nasional untuk menghadirkan promo bundling ticket dan tour eksklusif selama event pameran berlangsung,” ujarnya.

    Tingginya frekuensi pertanyaan pengunjung mengenai aksesibilitas dan paket perjalanan spesifik juga menunjukkan perlunya keterlibatan lebih banyak pelaku industri wisata lokal dalam kegiatan promosi mendatang.

    Karena itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya berencana menambah kuota keterlibatan mitra wisata lokal pada event pameran berikutnya guna mengakomodasi antusiasme calon wisatawan secara lebih maksimal.

    Ke depan, pihaknya juga akan mulai melakukan transformasi promosi digital melalui penggunaan e-katalog berbasis QR Code untuk menggantikan sebagian brosur cetak. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan efisiensi promosi dan menjangkau audiens lebih luas secara daring.

    Optimalisasi promosi digital juga akan dilakukan melalui siaran langsung Instagram, TikTok, hingga virtual tour booth. Bahkan, pengalaman wisata berbasis teknologi Virtual Reality (VR) direncanakan untuk diperkuat agar pengunjung dapat mengenal destinasi unggulan Papua Barat Daya secara virtual dan lebih interaktif.