Melanesia Times

Blog

  • Bupati Petronela Krenak Dorong Musrenbang Otsus 2026 Fokus Kesejahteraan OAP

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan — Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Panorama, Kota Sorong, pada Kamis, (30/4/2026).

    Musrenbang tahun ini mengusung tema pembangunan dan pengembangan kawasan berbasis klaster dalam provinsi, dengan pendekatan data dan penguatan UMKM melalui optimalisasi otonomi khusus.

    Dalam keterangannya kepada awak media, Petronela Krenak menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dirancang dalam Musrenbang Otsus harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

    “Seluruh kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya fokus pada tiga misi utama pembangunan, yakni mewujudkan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, arah pembangunan harus jelas dan terukur agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

    Lebih lanjut, Petronela menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. “Sinkronisasi pembangunan sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih program, sehingga perencanaan dapat berjalan efektif dan terarah,” katanya.

    Terkait pengelolaan dana otonomi khusus, ia menegaskan bahwa penggunaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. “Dana Otsus harus berorientasi pada hasil atau outcome, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan,” tegasnya.

    Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, termasuk daerah pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau. Ia juga mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal melalui pemberdayaan UMKM.

    Petronela mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam membangun daerah. “Mari kita hilangkan perbedaan dan menyamakan komitmen untuk membangun Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, dan kondusif,” tuturnya.

    Ia berharap, melalui Musrenbang ini, dapat dihasilkan dokumen perencanaan RKPD yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

  • Langkah Walikota Kembalikan BPHTB 2025: Cerminan Keadilan yang Menyejukkan Hati Rakyat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kebijakan Pemerintah Kota Sorong untuk mengembalikan seluruh pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2025 menuai apresiasi luas. Kamis (30/4/2026).

    Langkah ini dinilai sebagai keputusan strategis yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.

    Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong. Dalam konteks itu, muncul ungkapan bermakna, “teguran nyata jauh lebih baik daripada kasih manipulatif yang tersembunyi,” yang dinilai relevan dengan langkah berani pemerintah daerah.

    Pengembalian BPHTB yang telah dibayarkan masyarakat sepanjang 2025 dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah. Selama ini, BPHTB merupakan kewajiban perpajakan bagi warga yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Namun, keputusan untuk mengembalikan pembayaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar kebijakan tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.

    Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat, Yanto Ijie, menilai kebijakan ini sebagai langkah bijaksana yang menyentuh rasa keadilan publik. Ia bahkan mengibaratkannya dengan kisah tokoh Alkitab, Zakeus, yang berani mengakui kesalahan dan mengembalikan hak rakyat.

    “Di sini kita melihat sosok pemimpin yang tidak menutup mata, tidak bersembunyi di balik aturan, tetapi berani bertindak lurus. Sama seperti Zakeus, beliau sadar bahwa apa yang selama ini menjadi beban rakyat, saatnya dikembalikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan tanggung jawab kenegaraan. Ini bukan sekadar mengembalikan uang, tetapi mengembalikan rasa aman, rasa adil, dan martabat rakyat,” ujar Yanto.

    Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga membawa nilai politis positif bagi kepemimpinan daerah. Menurutnya, kepercayaan dan dukungan masyarakat akan tumbuh secara alami ketika pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Nilai politis yang didapatkan Pak Walikota dari langkah ini bukanlah keuntungan sesaat atau suara politik semata, melainkan warisan kebaikan yang akan selalu dikenang oleh generasi sekarang dan mendatang. Inilah kepemimpinan yang menyejukkan, tidak memberi harapan kosong, tetapi membuktikan janji dengan tindakan nyata,” tegasnya.

    Kunjungan Menteri Perumahan ke Sorong juga memperkuat posisi kebijakan tersebut sebagai bagian dari semangat pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini semakin menegaskan bahwa langkah Pemerintah Kota Sorong tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan arah kebijakan pusat.

    Yanto berharap kebijakan serupa dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya, keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi standar baru dalam pelayanan publik.

    “Kalau Kota Sorong sudah membuktikan bahwa keadilan itu bisa diwujudkan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah daerah lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Mari kita tinggalkan cara-cara lama yang hanya menguntungkan segelintir pihak, dan bersama-sama membangun daerah ini dengan pondasi keadilan. Karena hanya dengan keadilanlah kesejahteraan yang hakiki bisa kita raih bersama,” pungkasnya.

    Kebijakan ini menjadi penegasan bahwa kepemimpinan yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat akan menghasilkan dampak yang luas, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

  • Tokoh Pemuda Apresiasi Gerak Cepat Bupati Maybrat, 99% Pejabat Dilantik Adalah OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tokoh pemuda Maybrat, Yanto Ijie yang juga menjabat sebagai Ketua Foppera Papua Barat Daya, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat pasca pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV.

    Pernyataan ini disampaikan pada saat jumpa pers di salah satu cafe di Kota Sorong Papua Barat Daya pada Kamis (30/04/2026).

    Menurut Yanto, respons sigap yang ditunjukkan Bupati Maybrat, Karel Murafer, menjadi kunci dalam meredam dinamika yang sempat menghambat aktivitas pemerintahan. Ia menilai upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga anggota DPR yang turut berkolaborasi menjaga stabilitas daerah.

    “Ya kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, dalam hal ini Bupati Maybrat Karel Murafer yang mana telah secara cepat menyelesaikan berbagai perbedaan-perbedaan pendapat pasca pelantikan pejabat,” ujar Yanto.

    Ia juga menyoroti pelantikan sekitar 503 pejabat eselon sebagai langkah besar dalam penataan birokrasi di Kabupaten Maybrat. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar di Papua Barat Daya setelah kepala daerah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

    “Ini mungkin menurut catatan kami adalah pelantikan pejabat terbanyak di Papua Barat Daya, dan tentunya patut diapresiasi,” katanya.

    Lebih lanjut, Yanto mengungkapkan bahwa sekitar 99 persen dari pejabat yang dilantik merupakan Orang Asli Papua (OAP). Hal ini dinilai sebagai bukti nyata implementasi otonomi khusus yang berpihak kepada masyarakat asli Papua.

    “Artinya bahwa di Kabupaten Maybrat hari ini secara nyata telah menerapkan otonomi khusus yang sesungguhnya berpihak kepada orang asli Papua,” ungkapnya.

    Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat demi mewujudkan daerah yang aman, damai, dan sejahtera.

    “Mari kita bahu-membahu, bergandeng tangan, bergotong royong mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,” ajaknya.

    Yanto juga menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan, selama diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak merugikan masyarakat luas.

    Selain itu, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang belum terakomodir dalam pelantikan agar tetap bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

    “Ingat bahwa besok itu belum kiamat. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati masih ada kurang lebih tiga tahun ke depan, sehingga pasti ada ruang untuk mengakomodir yang belum terakomodir hari ini,” tegasnya.

    Ia menutup dengan pesan pentingnya kesabaran dalam menjaga situasi tetap kondusif.

    “Sabar itu penting. Sabar itu mendatangkan kebaikan, sabar itu menghasilkan sesuatu yang aman dan damai,” pungkas Yanto.

  • Tanpa Demo, Buruh Sorong Pilih Dialog: Sinergi dengan Polda PBD Jelang May Day

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Barat Daya menggelar rapat bersama para ketua dan pengurus serikat buruh se-Papua Barat Daya, pada Rabu (29/4/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di M Hotel, Jalan Sungai Mamberamo Km 10, Kota Sorong, tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Intelijen Keamanan Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Angling Guntoro, S.I.K. Rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan serikat buruh serta personel Ditintelkam.

    Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain IPTU Heri selaku Panit Subdit 4 Ditintelkam, Ketua Federasi Pertambangan dan Energi Rantoni Sidabutar, Ketua Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia Donal Mamahit, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Luis Dumatubun, Ketua Serikat Pekerja Nasional Indonesia Untung, Ketua Serikat Buruh Nasional Indonesia Fernandes, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Ibu Trisna, serta anggota serikat buruh lainnya.

    Dalam arahannya, Kombes Pol Angling Guntoro menegaskan bahwa pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan sinergi antara kepolisian dan elemen buruh, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang May Day.

    “Momentum Hari Buruh bukan hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah, khususnya di Papua Barat Daya dan Kota Sorong,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi peran aktif serikat buruh yang selama ini turut menjaga situasi tetap kondusif setiap peringatan 1 Mei. Menurutnya, kondisi keamanan di Papua Barat Daya relatif lebih stabil dibandingkan sejumlah daerah lain.

    Dalam sesi diskusi, Ketua SBSI Papua Barat Daya, Luis Dumatubun, menyampaikan bahwa seluruh serikat buruh di Kota Sorong sepakat tidak menggelar aksi demonstrasi pada May Day tahun ini.

    “Kami memilih tidak turun ke jalan, tetapi mengedepankan dialog konstruktif sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan daerah sekaligus memperjuangkan hak pekerja secara kondusif,” katanya.

    Sejumlah aspirasi turut disampaikan dalam forum tersebut, di antaranya terkait upah di bawah standar, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, minimnya perlindungan jaminan sosial, serta dorongan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya.

    Ketua KBSI Papua Barat Daya, Donal Mamahit, menegaskan pihaknya akan terus mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dengan mengarahkan perjuangan buruh melalui forum dialog.

    “Kami mendorong penyelesaian persoalan melalui diskusi, bukan aksi lapangan, agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua SPNI Papua Barat Daya, Untung, menyoroti lambatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta ketidakjelasan peran instansi terkait dalam menangani kasus ketenagakerjaan.

    Ketua SBNI Papua Barat Daya, Fernandes, juga menekankan pentingnya kejelasan mekanisme hukum dan perlindungan hak pekerja, khususnya terkait jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta penyelesaian kasus yang dinilai masih lambat.

    Menanggapi hal tersebut, IPTU Heri menjelaskan bahwa Polri telah membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan persoalan hubungan industrial.

    “Polri hadir untuk melakukan deteksi dini, memfasilitasi komunikasi, serta mendukung penyelesaian masalah ketenagakerjaan tanpa mengambil alih kewenangan hubungan industrial,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Rudy dari Divisi Keselamatan Pekerja Buruh menegaskan komitmen seluruh elemen buruh untuk menjaga situasi tetap aman menjelang May Day.

    “Peringatan Hari Buruh tahun ini akan kami laksanakan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu stabilitas masyarakat,” tegasnya.

    Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ditutup dengan pembagian sembako secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh. Seluruh rangkaian acara berakhir pukul 18.40 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

    Melalui kegiatan ini, Polda Papua Barat Daya berharap sinergitas antara aparat keamanan dan elemen buruh terus terjalin, sehingga peringatan May Day 2026 di Kota Sorong dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. (***)

  • Mafia BBM Sorong Terkuak, Wakapolda Tegaskan Tak Ada Toleransi 10 Oknum Polisi Tetap Diproses

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Polri dalam praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong memasuki babak baru. Pernyataan ini di sampaikan dalam keterangan pers, pada Selasa (28/4/2026).

    Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pembuktian, sembari menekankan bahwa dugaan tersebut bersifat personal, bukan institusional.

    Semmy mengakui adanya informasi yang berkembang terkait keterlibatan anggota Polri. Namun, ia menegaskan seluruh proses masih berada pada tahap klarifikasi dan pengumpulan alat bukti.

    “Ya, jadi pasca mencuatnya berita tentang dugaan keterkaitan berapa orang yang diduga sebagai oknum dalam keterlibatan kasus yang sedang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, ini terhadap Ibu Desi [terlapor] dan informasi dari advokatnya, langkah-langkah dari Polda Papua Barat Daya tentu sudah ada tindak lanjut,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, Kapolda Papua Barat Daya telah membentuk tim internal yang melibatkan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) guna menelusuri dugaan tersebut.

    “Sesuai dengan perintah pimpinan, kemarin teman-teman dari Irwasda dengan Bid Propam sudah mencoba untuk menginventarisir nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

    Dari 10 personel yang disebut dalam laporan publik, dua di antaranya telah menjalani pemeriksaan klarifikasi melalui berita acara interogasi oleh Bid Propam. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap saksi pelapor yang memunculkan isu tersebut ke ruang publik.

    “Dari 10 personil yang diduga terlibat, itu sudah ada dua di antaranya yang dilakukan pemeriksaan klarifikasi dalam bentuk berita acara interogasi oleh Bid Propam Polda,” ujarnya.

    Semmy menegaskan, institusi Polri tidak menutup perkara, namun juga tidak akan menghakimi tanpa dasar hukum yang kuat. Ia kembali menekankan bahwa dugaan keterlibatan tersebut merupakan tindakan individu.

    “Kemudian kapasitas saya sebagai Wakapolda, saya pastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan personal yang kebetulan pada mereka adalah sebagai bagian dari anggota Polri,” tegasnya.

    “Tetapi kegiatan ini pure, murni kegiatan personal, pribadi-pribadi mereka,” imbuhnya.

    Dalam konteks penegakan hukum, ia memastikan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang merupakan kebijakan strategis negara.

    “Saya sebagai Wakapolda tidak ada toleransi atas penyalahgunaan BBM subsidi pemerintah untuk masyarakat, karena ini merupakan kebijakan strategis negara untuk mengatasi dampak dinamika situasi global yang sedang melanda dunia,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) harus berjalan tanpa intervensi pihak mana pun.

    “Artinya tidak boleh ada intervensi-intervensi atau ada sesuatu yang mengganggu proses penyelidikan bahkan ke tingkat penyidikannya,” ujarnya.

    Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik terhadap penanganan perkara tersebut.

    “Jadi mau tidak mau kita harus terus transparan dengan pengungkapan yang sedang dikerjakan oleh Ditreskrimsus,” katanya.

    Lebih jauh, Semmy mengingatkan bahwa kejahatan akan semakin berkembang apabila pihak yang diberi kewenangan justru terlibat dalam praktik ilegal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, mulai dari aparat, operator SPBU, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat.

    “Kejahatan akan semakin menjadi-jadi apabila orang-orang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk meniadakan perbuatan jahat itu justru ikut-ikutan menjadi jahat,” pungkasnya.

    Di sisi lain, kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan distribusi ilegal BBM subsidi jenis Bio Solar di Kota Sorong. Kuasa hukum tersangka dan saksi terlapor, Jatir Yuda Marau, sebelumnya mengklaim adanya indikasi setoran rutin kepada oknum aparat.

    “Perlu kami garis bawahi, ada oknum perwira [Pamen] Polres Kota Sorong, Polres Sorong, dan juga dari Polda Papua Barat Daya yang diduga ikut membackingi dan menerima setoran-setoran,” ujar Yuda.

    Ia menyebut nilai setoran berkisar Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

    “Setoran bulanan itu diberikan untuk ikut mengamankan kegiatan-kegiatan mafia BBM ilegal ini,” tegasnya.

    Kasus ini mencuat setelah penangkapan seorang sopir truk pengangkut BBM ilegal di kawasan pergudangan PT Salawati, Suprau, Kota Sorong, pada 8 April 2026. Penyidik menduga praktik pengumpulan dan distribusi ulang BBM subsidi telah berlangsung sejak Desember 2025.

    Polisi telah menetapkan sopir truk berinisial A sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang ibu rumah tangga berinisial DBK yang diduga terlibat dalam penampungan BBM subsidi ilegal di gudang miliknya.

    Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa seluruh dugaan keterlibatan aparat masih sebatas klaim dan belum terbukti secara hukum. Proses penyelidikan terus berjalan dengan fokus pada penguatan alat bukti dan pengembangan perkara.

    Penanganan kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen aparat dalam memberantas mafia BBM subsidi, sekaligus menjaga kredibilitas institusi penegak hukum di tengah sorotan publik.

  • Polda Papua Barat Daya Peringati Hari Jadi, Teguhkan Komitmen Pelayanan Humanis di Tengah Keterbatasan

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong PBD – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Papua Barat Daya memperingati hari ulang tahunnya pada Rabu, 29 April 2026, dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

    Peringatan HUT ini mengusung semangat memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat, dengan menitikberatkan pada nilai pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang humanis serta profesional.

    Momen tersebut juga menjadi ajang refleksi bagi institusi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun kepercayaan publik.

    Sejumlah kegiatan turut mewarnai peringatan ini, mulai dari apel bersama dan doa untuk keselamatan serta kemajuan institusi, hingga syukuran yang berlangsung penuh kebersamaan.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan buku sejarah Polda Papua Barat Daya kepada Kapolda sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan perjalanan institusi.

    Melalui peringatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin harmonis, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

    Di balik perayaan tersebut, Polda Papua Barat Daya juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, terutama terkait keterbatasan sarana, prasarana, serta perlengkapan operasional. Kondisi geografis wilayah yang luas dan aksesibilitas yang masih terbatas turut menjadi kendala dalam mendukung optimalisasi pelayanan.

    Namun demikian, semangat pengabdian tetap menjadi landasan utama bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas. Kreativitas, solidaritas, dan dedikasi terus dikedepankan untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat pun terus diperkuat demi menjaga stabilitas keamanan.

    Dengan semangat hari jadi ini, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang presisi, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan di wilayah Papua Barat Daya, meski di tengah keterbatasan personel dan fasilitas.

  • Kandas di Kepulauan Ayau, Kapal Ikan ‘Alam Indah Samudra 11’ Potret Kejahatan Maritim di Raja Ampat

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pantai Utara Raja Ampat menyimpan segudang rahasia kelam, salah satu kisah paling menyedihkan dan membekas dalam sejarah maritim Indonesia adalah tragedi kapal Alam Indah Samudra 11 ini.

    Lebih dari sekadar kapal karam, peristiwa ini menambah catatan hitam serta potret pelanggaran dan mengerikan tentang ambisi manusia, kekejaman, dan perjuangan untuk bertahan hidup.

    Tragedi karamnya sebuah kapal ikan bernama Alam Indah Samudra 11 ini menjadi salah satu sejarah kelam terhadap kejahatan maritim di perairan Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Pada Senin 27 April kapal tersebut dikabarkan telah karam di laut pantai Utara Raja Ampat tepatnya di pulau Mof/Bud, Kepulauan Ayau.

    ‎Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini bahwa kapal Alam Indah Samudra 11 ini diperkirakan memuat hasil tangkapan ikan kurang lebih 100 ton.

    ‎Tak hanya itu, kapal tersebut diduga melakukan penangkapan secara ilegal. Pasalnya, masa berlaku izin kapal diketahui telah kadaluarsa yakni sejak 4 Januari hingga 31 Desember 2024.

    ‎Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lokal berharap agar hal ini segera ditindak tegas oleh Pemerintah Daerah dan pihak berwajib.

    ‎Desakan tersebut datang sebagai upaya dalam melindungi laut dan menjaga mata pencaharian penduduk di pesisir Raja Ampat.

    ‎Kapal tersebut juga telah melanggar Pasal 320 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, setiap pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha akan dikenakan denda administratif.

  • Pemdis Meosmansar dan Pemkam Yembuba : 5 Miliar Bukan Dana Transplantasi Terumbu Karang

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Distrik Meosmansar dan Pemerintah Kampung Yembuba merespon tudingan dugaan penggelapan dana kompensasi kapal Caledonia Sky senilai Rp10 miliar oleh Senator Paul Finsen Mayor kepada Mesak Mambraku.

    ‎Kepala Distrik Meosmansar, Sergius Sauyai dan Kepala Kampung Yembuba, Yakob Sauyai, dalam keterangan pers, Rabu (29/04/2026), menanggapi pernyataan Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor adalah pernyataan sesat dan keliru.

    ‎Yakob Sauyai menjelaskan, dirinya juga terlibat aktif dalam pengurusan baik menerima dan penyaluran anggaran kepada masyarakat.

    ‎“Tuduhan itu tidak benar. Saya pribadi merasa heran, karena dana 5 miliar rupiah itu telah dibagikan kepada seluruh masyarakat terdampak. Sekecil apapun nilainya, warga sudah menerima. Jadi soal dana digelapkan, kami sangat bingung mendengarnya,” ujar Yakob.

    ‎Kepala Kampung juga menyampaikan bahkan senator PFM turut menerima kompensasi tersebut dengan nominal uang senilai 50 juta rupiah.

    ‎“Uang itu saya serahkan langsung kepada beliau di Moy Park Saoka, Kota Sorong. Jadi saya tidak tahu apakah beliau lupa atau pura-pura tidak ingat,” tegasnya.

    ‎Yakob menambahkan justru uang yang diterima Senator jauh lebih besar dibandingkan masyarakat Ring 1 yang merupakan warga terdampak.

    ‎Sementara itu, Kepala Distrik Meosmansar, Sergius Sauyai, menegaskan bahwa pernyataan Paul Finsen Mayor dengan menyebut dana tersebut dialihkan untuk transplantasi karang merupakan informasi yang keliru

    ‎“Pernyataan bahwa dana itu untuk transparansi karang itu keliru dan salah besar. Dana 5 miliar itu murni kompensasi untuk masyarakat Kampung Yembuba,” tambahnya.

    ‎Sedangkan kegiatan penanaman kembali atau transplantasi untuk memulihkan karang adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan anggaran tersebut dipisahkan tidak ada kaitannya dengan uang senilai 5 miliar rupiah tersebut.

    ‎Pembagian dana 5 miliar rupiah itu diperuntukkan kepada masyarakat Betew/Yembuba dan telah dilaksanakan secara tuntas, lengkap dengan dokumen kwitansi, tanda terima serta berita acara yang sah.

    ‎Ketua Bamuskam Kampung Yembuba, Maikel Mambrasar pun menyampaikan hal yang sama. Ia mengaku sejak awal dipercaya dan dibawa ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini bersama tokoh adat BETKAF.

    ‎“Kami masyarakat kampung sangat percaya kepada DAS BETKAF. Sampai hari ini tidak ada satu pun yang mempertanyakan karena semua sudah jelas diterima untuk itu kami meminta kepada pihak-pihak lain agar tidak mengintervensi dan mengecewakan masyarakat dengan isu-isu yang tidak benar,” tutupnya.

  • PFM : 50 Juta Itu Bayar Utang Akomodasi dan Operasional Mereka Selama Pengurusan di Jakarta

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – ‎Senator Paul Finsen Mayor (PFM) angkat bicara terkait pembagian uang senilai 50 juta rupiah yang di publish beberapa media online.

    ‎Menurutnya, uang 50 juta tersebut merupakan biaya ganti utang yang sempat dipakai selama pengurusan di Jakarta.

    ‎”50 juta Itu biaya transportasi, akomodasi mereka selama pengurusan di Jakarta,” ungkapnya.

    ‎Bahkan, Senator dengan akronim rambut merah ini mengklaim bahwa bukti rekaman CCTV telah ia kantongi.

    ‎PFM menambahkan, total biaya yang dikeluarkan sebenarnya lebih besar dari angka yang disebut dalam pesan berita yakni 250 juta.

    ‎“Bisa saya bongkar semua, bahkan pinjamannya lebih dari Rp50 juta karena urusan ini memakan waktu berbulan-bulan,” lanjutnya.

    ‎Masalah ini mencuat dari dana kompensasi sebesar Rp10 miliar akibat insiden kerusakan terumbu karang oleh kapal pesiar Caledonia Sky di perairan Meosmansar 2024 silam.

    ‎Paul mengungkapkan bahwa nilai yang seharusnya diganti mencapai Rp250 juta, namun kenyataannya yang baru diganti hanya sebesar Rp50 juta.

    ‎PFM menegaskan tidak akan tinggal diam dengan bukti rekaman CCTV dan catatan utang yang ia kantongi, Paul siap membuka fakta sebenarnya terkait perilaku pihak-pihak yang telah melakukan pembunuhan terhadapnya.

  • Bantah Tudingan PFM, DAS BETKAF Dukung Ketua Pokja MRPBD Tempuh Jalur Hukum

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kepala Suku, Dewan Adat Suku Betew Kafdarun (DAS BETKAF) Yance Mambrasar akhirnya angkat bicara terkait tudingan seorang senator PFM kepada Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Mesak Mambraku.

    ‎Pada Konferensi Pers yang berlangsung di sekretariat BETKAF, Rabu (29/4/26), Ia menjelaskan bahwa anggaran 10 miliar tersebut merupakan kompensasi atau ganti rugi lingkungan yang diakibatkan karamnya kapal Caledonia Sky di perairan Meosmansar pada 2024 lalu.

    ‎”Secara mekanisme untuk melakukan proses pencairan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara personal namun melalui lembaga Adat maka kami dari Dewan Adat Suku Betew Kafdarun dan Dewan Adat Suku Maya diminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk Hadir di Jakarta,” ujarnya

    ‎Yance Mambrasar juga mempertegas pernyataannya terkait keterlibatan Mesak Mambraku dalam proses pencairan anggaran tersebut, dengan kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Adat Suku Betew Kafdarun bukan sebagai Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat Daya.

    ‎Yance menerangkan bahwa sempat terjadi tarik ukur antara kedua Lembaga Adat terkait pembagian anggaran kompensasi dari pemilik kapal Caledonia Sky. Namun, keduanya bersepakat untuk dibagi sama rata yakni, DAS Maya 5 miliar DAS BETKAF 5 miliar.

    ‎Demi pembuktian kebenaran dengan pemulihan nama baik dari Mesak Mambraku, Yance mendukung penuh jalur hukum yang ditempuh oleh Ketua Pokja MRPBD.

    ‎“Kami mendukung proses hukum ini agar kebenaran dapat terungkap secara objektif dan adil,” pungkasnya.