Melanesia Times

Blog

  • Polda Papua Barat Daya Ungkap Dugaan Mafia BBM Subsidi di Sorong, Satu Tersangka Ditahan

    Melanesiatimes.com,  Kabupaten Sorong – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Humas, Kompol Jenny Setya Agustin Hengkelare, membeberkan kronologi lengkap pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar di wilayah Kota Sorong. Senin (20/4/2026)

    Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas ilegal berupa pengumpulan, penampungan, dan penjualan kembali BBM subsidi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyelidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Papua Barat Daya melakukan penyelidikan intensif di sejumlah lokasi di Kota Sorong.

    “Tim penyelidik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali BBM subsidi jenis biosolar secara ilegal di wilayah Kota Sorong,” ujar Kompol Jenny.

    Setelah dilakukan penyelidikan, pada 8 April 2026 sekitar pukul 18.50 WIT, tim menemukan langsung aktivitas pemindahan BBM yang diduga biosolar. Sebanyak kurang lebih 5.000 liter atau 5 ton BBM dipindahkan dari mobil tangki berwarna biru jenis Isuzu NKR66 bernomor polisi PY 8507 AB ke dalam tangki penampungan di area gudang PT Salawati Motorindo di Jalan K.K. Timurah, Distrik Maladumes, Kota Sorong.

    Di lokasi tersebut, petugas mengamankan tiga orang, yakni ABR selaku sopir mobil tangki, FK sebagai kondektur, dan JM selaku petugas keamanan gudang. Ketiganya kemudian dibawa ke Polda Papua Barat Daya untuk dimintai keterangan.

    Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa BBM tersebut berasal dari gudang yang dikelola oleh seorang berinisial DBK yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Klaurung, Kota Sorong. Gudang tersebut diduga menjadi tempat penampungan BBM subsidi yang diperoleh dari beberapa sopir yang mengisi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Sorong.

    “Saudara ABR mengakui sering melakukan pengisian BBM subsidi di tiga SPBU dengan menggunakan tiga barcode secara bergantian,” jelasnya.

    Setelah melakukan pengisian, BBM tersebut kemudian dibawa ke gudang milik DBK untuk dikumpulkan. Jika jumlahnya telah mencapai sekitar 5.000 liter, BBM tersebut selanjutnya dijual kepada pihak-pihak yang telah memesan.

    Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa PT Salawati Motorindo merupakan salah satu pihak yang membeli BBM tersebut. Dalam periode Februari hingga April 2026, tercatat telah terjadi tiga kali pengiriman dengan harga pembelian sebesar Rp12.000 per liter.

    “Dalam periode Februari sampai April 2026 terjadi tiga kali pengiriman dengan harga Rp12.000 per liter,” ungkap Kompol Jenny.

    Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan satu orang tersangka, yakni ABR selaku sopir mobil tangki. Ia telah ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 11 April hingga 30 April 2026.

    Sementara itu, delapan orang saksi telah diperiksa, dan penyidik masih terus melakukan pendalaman, termasuk terhadap pihak SPBU yang diduga mengetahui praktik tersebut. Dalam waktu dekat, penyidik juga akan menghadirkan ahli dari BPH Migas serta ahli hukum pidana.

    Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil tangki berisi 4.922 liter biosolar, satu unit mesin alkon beserta selang, dokumen kendaraan, serta satu unit tangki penampungan berkapasitas 1.000 liter.

    Para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM subsidi dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar,” tegasnya.

    Kompol Jenny juga menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri melalui Kabareskrim untuk menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, terutama di tengah kondisi global yang memengaruhi harga minyak dunia.

    “Dampak konflik di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, namun pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun, sehingga disparitas harga sangat tinggi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan tidak mentolerir keterlibatan oknum, termasuk dari internal Polri.

    Terkait adanya informasi dari penasihat hukum DBK, Jatir Yudha, yang menyebut dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Polri, pihak kepolisian menyatakan hal tersebut sedang dalam proses pendalaman.

    “Informasi tersebut saat ini sedang didalami oleh Itwasda dan Bid Propam. Kami memastikan proses akan berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Kompol Jenny.

    Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah nama anggota yang diduga terlibat, yakni berinisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y, masih dalam tahap pemeriksaan internal.

    “Polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum anggota yang terbukti terlibat. Kami berkomitmen menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

  • Bupati Zulkarnain Apresiasi Peran OJK Provinsi Maluku Dalam Menginisiasi Rapat Pleno TPAKD Semester I Tahun 2026

    Melanesiatimes.com, Masohi – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyambut baik kehadiran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku di Masohi pada Jum’at, (17/04/2026).

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) semester I tahun 2026 oleh Pemda Malteng bersama OJK Provinsi Maluku.

    “atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK Provinsi Maluku atas inisiasi Rapat Pleno TPAKD Semester I Tahun 2026 ini,” kata Zulkarnain diawal penyampaian sambutan.

    Beliau juga menegaskan bahwa peran OJK sangat strategis dalam mendorong sinergi antar pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

    Menurutnya “TPAKD memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting, yaitu mempercepat akses keuangan daerah melalui koordinasi lintas sektor, mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut ia “saya berharap TPAKD Maluku Tengah terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas program kerja, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya,” tambah Zulkarnain.

    Diketahui bahwa saat ini peningkatan literasi dan inklusi keuangan memang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menghadapi situasi dan kondisi efesiensi anggaran yang meluas.

    Disamping itu, masyarakat tidak hanya perlu memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, risiko, serta mampu memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Dalam konteks ini, peran perbankan dan lembaga jasa keuangan sangatlah vital. Untuk itu, kata Zulkarnain “saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga perbankan yang selama ini telah mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

    Ia juga berharap “melalui Rapat Pleno ini, kita dapat mengevaluasi capaian kinerja TPAKD, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan inovatif ke depan,” kata Zulkarnain.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Zulkarnain berpesan agar hubungan yang kuat antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan dapat terus berjalan dengan baik guna mendukung pembangunan di Kabupaten tertua di Maluku ini.

    Dikatakannya “sinergi yang kuat antar anggota TPAKD menjadi kunci dalam meningkatkan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Maluku Tengah,” pesannya sembari sampaikan salam penutup serta secara resmi membuka rapat pleno.

    Turut hadir Kepala OJK Provinsi Maluku, Bapak Haramain Billady beserta jaharan, Pimpinan Lembaga Perbankan, Pimpinan perangkat daerah serta seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)

     

     

     

     

     

     

  • FGD Sorong Dorong Investasi Strategis, Pemerintah dan Investor Perkuat Kolaborasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (17/4/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan perwakilan instansi terkait lainnya.

    Dalam forum tersebut, berbagai potensi investasi di Kota Sorong menjadi topik utama pembahasan, termasuk pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para investor.

    Ruddy R. Laku dalam kesempatan itu menegaskan bahwa perencanaan investasi harus dilakukan secara matang dan terarah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah. “Investasi yang baik adalah investasi yang direncanakan dengan jelas, mengikuti regulasi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.

    Selain itu, rencana pembangunan rumah sakit internasional turut menjadi sorotan dalam diskusi. Proyek ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menarik wisatawan mancanegara.

    Salah satu peserta FGD menyampaikan bahwa kehadiran rumah sakit bertaraf internasional dapat menjadi daya tarik baru bagi Kota Sorong. “Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui sektor wisata medis,” ungkapnya.

    Namun demikian, tantangan yang dihadapi rumah sakit lokal juga menjadi perhatian serius, khususnya terkait pelayanan pasien BPJS yang masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek.

    Dalam diskusi juga terungkap bahwa masih banyak investor yang sebenarnya memiliki kesiapan pendanaan, namun belum mendapatkan informasi yang memadai terkait peluang investasi di Kota Sorong.

    Menanggapi hal tersebut, peserta FGD menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan akurat agar mampu menarik minat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Ketersediaan data dan informasi yang jelas menjadi kunci utama dalam menarik kepercayaan investor,” ujar salah satu narasumber.

    Di sisi lain, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga dinilai memiliki potensi besar sebagai bagian dari penguatan investasi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UKM diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

    Menutup kegiatan, seluruh peserta sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan investor harus terus diperkuat demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. “Kolaborasi adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang lebih maju dan merata di Kota Sorong,” tutupnya.

  • Peringati HKG PKK ke-54, ASN Kota Sorong Antusias Ikuti Senam dan Layanan Kesehatan Gratis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang jatuh pada 16 April 2026, Tim Penggerak PKK Kota Sorong menggelar kegiatan senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (17/4/2026).

    Senam dan pemeriksaan gartis tersebut disambut meriah dan diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta. Sejak pagi hari, para ASN tampak memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur.

    Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan.

    Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif TP PKK Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan positif bagi para ASN.

    Peringati HKG PKK ke-54, ASN Kota Sorong Antusias Ikuti Senam dan Layanan Kesehatan Gratis
    Usai melaksanakan senam, para ASN melanjutkan dengan pemeriksaan Kesehatan Gratis

    “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai. Kami berharap ini bisa rutin dilakukan,” ujar Septinus Lobat.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, menegaskan bahwa momentum HKG PKK ke-54 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak, khususnya ASN, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga,” ungkapnya.

    Tak hanya senam bersama, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan.

    Para peserta terlihat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Entin Suminar Karim, yang turut memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan.

    Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, diharapkan semangat hidup sehat dan kebersamaan dapat terus terjaga di lingkungan Pemerintah Kota Sorong serta menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.

  • Dosen Faperta Unamin Suarakan Jeritan Petani Padi di Mariat: Butuh Alsintan Modern dan Bibit yang Tepat

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Kondisi memprihatinkan dialami para petani padi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi yang selama ini menjadi salah satu penopang lumbung pangan daerah, kini justru menghadapi kemunduran signifikan dalam proses produksi pertanian mereka pada Jumat (17/4/2026).

    Alih-alih menikmati kemajuan teknologi pertanian, para petani di wilayah tersebut terpaksa kembali menggunakan metode manual dalam memanen padi. Setiap hari, mereka harus membungkuk memotong padi menggunakan arit karena mesin perontok padi (alsintan) bantuan pemerintah sudah lama tidak berfungsi dan kerap mengalami kerusakan.

    Kondisi ini mendapat perhatian serius dari akademisi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Dr. Ajang Maruapey, SP., MP. Ia yang rutin turun langsung mendampingi petani menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketidakefisienan yang merugikan petani secara ekonomi.

    “Memanen secara manual tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga meningkatkan kehilangan hasil panen. Secara ekonomi, petani kita dipaksa rugi sebelum berperang,” tegas Maruapey saat berada di lokasi persawahan.

    Permasalahan tidak hanya terjadi pada tahap panen. Pada fase tanam, para petani juga masih mengandalkan tenaga manusia akibat tidak tersedianya mesin tanam. Kondisi ini semakin diperparah dengan risiko gagal panen (puso) yang tinggi, terutama pada lahan kering.

    Ketua Poktan Sidodadi, Saiman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mengancam akan menghentikan aktivitas pertanian jika tidak ada bantuan nyata yang diberikan.

    “Buat apa kami berkeringat kalau biaya dan tenaga yang keluar tidak sebanding dengan hasilnya. Pemerintah seolah menutup mata,” ujar Saiman dengan nada kecewa.

    Kesulitan petani semakin bertambah akibat kesalahan penggunaan bibit. Salah satu petani, Trimo, mengaku mengalami gagal panen total karena menggunakan varietas padi yang tidak sesuai dengan kondisi lahannya.

    “Kalau tidak ada benih padi gogo asli, saya ganti tanam sayur saja. Hasilnya lebih cepat dan risikonya tidak sebesar ini,” keluh Trimo.

    Situasi ini juga berdampak pada regenerasi petani di wilayah Mariat. Banyak orang tua kini melarang anak-anak mereka untuk terjun ke sektor pertanian karena tidak ingin mewarisi kesulitan yang sama. Akibatnya, generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh kasar atau pekerja serabutan di perkotaan.

    Maruapey menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan petani tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konkret dari pemerintah. Ia menilai pengadaan alsintan modern seperti combine harvester serta penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan merupakan langkah mendesak.

    “Tanpa intervensi serius dari pemerintah, kawasan yang selama ini menjadi andalan pangan bisa berubah menjadi lahan tidur yang ditinggalkan petaninya,” pungkasnya.

  • Perkuat Peran Strategis, Ketua DPR Kota Sorong Ikuti Kursus Lemhannas

    Melanesiatimes.com, Magelang — Sebanyak 500 Ketua DPR tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI pada 15–19 April 2026 di Magelang.

    Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    Melalui kursus ini, para pimpinan DPRD dibekali dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta strategi kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

    Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan peran strategis DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. Jhon Lewerissa, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai perwakilan dari Kota Sorong.

    Keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen kuat DPRK Sorong dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memperluas perspektif dalam pengambilan kebijakan daerah.

    Dalam forum ini, para peserta juga saling bertukar pengalaman dan gagasan, guna memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

    Partisipasi Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hal ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan peran DPR semakin optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di masing-masing daerah.

  • Wali Kota Septinus Lobat Pimpin Panen Perdana Jagung, Lahan Kecil Jadi Kunci Ketahanan Pangan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong melaksanakan panen perdana jagung di lahan Kelompok Tani Klagigin, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Papua Barat Daya pada Kamis (16/4/2026).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program swasembada pangan nasional yang terus didorong di tingkat daerah.

    Panen perdana tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, bersama jajaran pemerintah daerah dan para petani setempat. Momentum ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, di tengah tantangan global yang memengaruhi pasokan dan harga pangan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersedia, baik lahan pertanian maupun pekarangan rumah. Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan metode pertanian alternatif seperti hidroponik.

    “Kita harus memanfaatkan lahan yang ada, sekecil apa pun, untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan daerah,” ujar Septinus Lobat.

    Menurutnya, upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan, sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Sementara itu, Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, Kasmiatika, S.Pt, menyampaikan bahwa program penyuluhan pertanian di Kota Sorong tetap berjalan meskipun secara administrasi telah dialihkan ke pemerintah pusat.

    Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini luas lahan jagung yang dikelola oleh petani di wilayah tersebut mencapai sekitar tujuh hektare, dengan potensi pengembangan yang masih terbuka luas.

    “Kami berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar program swasembada pangan ini dapat terus berkembang,” kata Kasmiatika.

    Panen perdana ini juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mendorong peningkatan produksi pangan lokal yang berkelanjutan.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Abdul Rahim Oeli, S.E., Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong, Kepala Distrik Sorong Barat, Kapolsek Sorong Barat, Kepala Kelurahan Klawasi, serta para petani dan tamu undangan lainnya.

  • JKN Buktikan Manfaat Nyata, Kostadia Herlina Jalani Operasi Tanpa Keluar Biaya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menunjukkan perannya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat, termasuk peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui program ini, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan tanpa terkendala biaya. Jumat (17/4/2026).

    Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Kostadia Herlina (26), yang saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit usai menjalani operasi akibat radang usus buntu. Ia ditemui pada hari ketiga masa perawatannya di ruang rawat inap.

    Kostadia menceritakan, awalnya ia mengalami keluhan asam lambung akut dan sempat mendapatkan penanganan di puskesmas tempat dirinya terdaftar.

    “Waktu itu saya sakit asam lambung akut dan sempat dirawat di puskesmas, saya diinfus dan diberi obat,” ujarnya.

    Namun setelah perawatan tersebut, ia justru merasakan nyeri hebat berupa keram di bagian perut bawah hingga membuatnya sulit bergerak. Melihat kondisi itu, tenaga kesehatan di puskesmas segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit agar dapat ditangani dokter spesialis.

    Setibanya di rumah sakit, Kostadia langsung mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan pemeriksaan awal, dokter menemukan indikasi radang usus buntu. Untuk memastikan diagnosis, ia menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG), yang kemudian menunjukkan adanya pembengkakan pada usus.

    “Dokter bilang kalau tidak cepat ditangani, bisa berbahaya dan jadi racun dalam tubuh,” katanya.

    Berdasarkan hasil tersebut, dokter segera menyarankan tindakan operasi. Proses operasi pun berjalan lancar dan kini Kostadia tengah menjalani masa pemulihan.

    Ia mengaku bersyukur karena seluruh proses pelayanan, mulai dari puskesmas hingga operasi di rumah sakit, berjalan cepat dan tanpa hambatan biaya berkat Program JKN.

    “Saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali, dari awal di puskesmas sampai operasi di rumah sakit. Saya sangat terbantu,” ungkapnya.

    Sebagai warga yang tinggal di daerah terpencil, Kostadia merasa beruntung tetap bisa mengakses layanan kesehatan yang layak. Ia menilai kehadiran Program JKN memberikan rasa aman, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

    “Walaupun kami tinggal di daerah, kami tetap bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Program ini sangat membantu kami masyarakat kecil,” tuturnya.

    Ia pun berharap Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

    “Semoga program ini terus ada dan bisa membantu lebih banyak orang, supaya semua masyarakat bisa berobat tanpa takut biaya,” tutupnya.

  • Polda Papua Barat Daya Percepat Penanganan Dumas, Tegaskan Komitmen Kepastian Hukum

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap laporan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, S.E., dalam rangka kesiapan gelar perkara terkait pengaduan masyarakat (dumas) yang tengah ditangani. Kamis (16/4/2026).

    Rakor yang berlangsung di Aula Mapolda Papua Barat Daya tersebut secara khusus membahas tindak lanjut Dumas Nomor SPSP2/260410000023/IV/2026/BAGYANDUAN. Pengaduan ini berkaitan dengan permohonan kepastian hukum atas Laporan Polisi Nomor LP/B/698/IX/2024/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat yang dilaporkan pada 25 September 2024.

    Diketahui, penanganan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polres Maybrat sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Langkah ini diambil guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.

    Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan pentingnya sinergi antar satuan kerja dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ia menekankan bahwa profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas.

    “Seluruh jajaran harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.

    Rakor ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, di antaranya Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Narkoba, Kepala Bidang Hukum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan.

    Selain itu, para Kepala Satuan Reserse Kriminal dari Polresta Sorong Kota, Polres Sorong, dan Polres Maybrat juga hadir bersama personel terkait lainnya, menunjukkan keseriusan lintas satuan dalam mengawal penanganan perkara.

    Melalui forum ini, dilakukan pembahasan menyeluruh terkait perkembangan kasus, termasuk langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam proses gelar perkara. Hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap laporan masyarakat tidak hanya ditindaklanjuti, tetapi juga memperoleh kejelasan hukum.

    Selama kegiatan berlangsung, suasana rapat berjalan lancar dan tertib. Seluruh peserta mengikuti pembahasan dengan serius, mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme institusi kepolisian.

    Dengan dilaksanakannya rakor ini, diharapkan penanganan perkara dapat segera mencapai titik terang. Upaya ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Polda Papua Barat Daya dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal.

  • Perkuat Layanan Kesehatan Mental, Pemkot Sorong Kolaborasi Bersama Yayasan Kasih Agape

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mental di daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan langsung ke Yayasan Kasih Agape yang berlokasi di Malanu Kampung, Kota Sorong pada Kamis (16/4/2026).

    Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Muliani, S.Kep., Ners., bersama Kepala Puskesmas Sorong Kota, Ns. I Made Suarjo, S.Kep. Kehadiran mereka menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

    Dalam kegiatan tersebut, rombongan disambut langsung oleh pengelola yayasan dan melihat secara langsung kondisi serta pelayanan yang diberikan kepada para pasien. Suasana penuh kehangatan terlihat dalam interaksi antara pemerintah dan pihak yayasan.

    Sebagai bentuk kepedulian, rombongan menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung kebutuhan sehari-hari para pasien dan operasional yayasan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengelola dalam memberikan pelayanan.

    “Kami sangat mengapresiasi upaya Yayasan Kasih Agape yang tetap konsisten memberikan pelayanan kepada ODGJ meskipun dengan keterbatasan yang ada,” ujar Muliani.

    Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pelayanan kesehatan mental, termasuk dengan menjalin kerja sama resmi bersama lembaga sosial seperti Yayasan Kasih Agape.

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial sangat penting untuk menciptakan sistem penanganan ODGJ yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Sorong.

    Sementara itu, pemilik Yayasan Kasih Agape, Ibu Orpa Osok, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Ia menilai kunjungan ini menjadi penyemangat bagi pihak yayasan.

    “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan bantuan ini. Harapan kami, ke depan ada kolaborasi yang lebih kuat agar pelayanan kepada pasien bisa semakin ditingkatkan,” ungkapnya.

    Saat ini, Yayasan Kasih Agape merawat lima pasien yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki, dari total kapasitas 20 pasien. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental di Kota Sorong.