Melanesia Times

Blog

  • Perkuat Tata Kelola Keuangan, Pemkab Sorong Gelar Bimtek untuk PA hingga PPTK

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif melalui penguatan kapasitas aparatur. Rabu (15/4/2026).

    Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

    Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di ruang Hobart Aimas Hotel, dan diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

    Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan profesionalisme para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran.

    Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Luis Maurits Urbanus Osok, SE., MM., yang hadir mewakili Bupati Sorong saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran para pejabat pengelola anggaran dalam siklus pemerintahan.

    “Peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat strategis dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutan.

    Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman para peserta menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

    Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan rencana penarikan dana, pengujian dokumen, hingga pelaporan dan penatalaksanaan administrasi sesuai aturan terbaru.

    Bimtek yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

    Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sinergi Risalah Management, yakni Samsul Ramli yang merupakan konsultan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peran dan tanggung jawab PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. (MM)

  • Konfercab Gabungan HMI Cabang Sorong Akan Digelar, Alumni Diminta Dukung Tanpa Intervensi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) gabungan sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan konflik internal yang selama ini terjadi di tubuh organisasi tersebut.

    Anggota Caretaker HMI Cabang Sorong, Alexander Sagey, menegaskan bahwa keterlibatan alumni tetap dibutuhkan, namun sebatas memberikan saran dan masukan yang konstruktif demi kemajuan organisasi.

    “Cukup memberikan saran dan masukan, jangan lagi ada intervensi atau kepentingan alumni yang menunggangi konfercab ini,” tegas Alex, saat ditemui di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis (16/4/2026).

    Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan konfercab gabungan merupakan solusi untuk mengakhiri dinamika konflik internal yang berlarut-larut. Oleh karena itu, seluruh pihak, khususnya alumni, diharapkan tidak lagi terpolarisasi dalam kubu pro maupun kontra.

    “Konferensi cabang gabungan merupakan solusi dalam mengakhiri konflik internal yang terjadi selama ini. Alumni diharapkan agar mendukung, bukan lagi memposisikan diri pada yang pro atau kontra,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Alex menekankan bahwa alumni seharusnya tidak lagi berperan sebagai aktor utama dalam kegiatan kaderisasi. Sebaliknya, peran alumni diarahkan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.

    “Alumni HMI bukan lagi berperan atau menjadi aktor pada kegiatan yang bersifat kaderisasi, tetapi bagaimana bisa memberikan solusi yang benar sesuai dengan AD/ART HMI, agar kader berjalan pada ranah konstitusi, bukan provokasi untuk kepentingan kelompok,” tambahnya.

    Menurutnya, HMI merupakan organisasi milik bersama yang memiliki aturan main yang jelas. Oleh sebab itu, seluruh elemen diharapkan mampu menahan diri dari kepentingan sesaat yang dapat merusak tatanan organisasi.

    “HMI milik kita semua dan memiliki aturan main yang jelas, sehingga tidak lagi dimotori oleh kepentingan sesaat,” ungkap Alex.

    Ia juga mengajak seluruh kader dan alumni untuk menyatukan niat baik demi suksesnya penyelenggaraan konfercab gabungan tersebut.

    “Mari kita satukan niat baik kita agar konferensi ini dapat berjalan dengan baik, transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi, serta mampu melahirkan Ketua Cabang yang dapat merangkul semua kader,” tutupnya.

  • BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Quick Wins, PANDAWA 24 Jam Jadi Andalan Layanan Cepat

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031.

    Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 Program Quick Wins yang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa Quick Wins ini terdiri atas 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative.

    “Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, Program Collaborative juga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04/2026).

    Adapun 4 Program Customer Centric tersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. Langkah Respon

    Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.

    “Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin asta cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan.

    Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar

    Pujo usai acara Launcing PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama tersebut.

    Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam.

    Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00-17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA dengan chat ke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh.

    “Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas

    dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin untuk layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal.

    Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal. Pertama, penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran. Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) non aktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri. Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomor handphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat).

    “Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid yang hadir dalam acara tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam dan Quick Wins BPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan

    masyarakat.

     

    “Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yangs sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

     

    Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasi stakeholders JKN, misalnya dalam bentuk donasi corporate social responsibility (CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan Eliminasi Inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk

    membantu proses verifikasi klaim.

     

    Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T.

  • Pelantikan Dan Musyawarah Kerja, BPD KKSS Berkomitmen Mengabdi Untuk Maluku Tengah Bangkit

    Melanesiatimes.com, Masohi – Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD KKSS) Maluku Tengah resmi dilantik pada rabu pagi, (15/04/2026) di gedung islamic center Masohi.

    Ketua Panitia Yuslan Idris dalam laporannya menyebut bahwa Pengukuhan tersebut merupakan bagian penting dari proses regenerasi strukturisasi pengurus di tubuh KKSS Maluku Tengah dalam upaya melanjutkan estafet kepemimpinan yang berkelanjutan.

    Sebab organisasi KKSS Maluku Tengah menurutnya “merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam mempererat hubungan tali silaturahmi dan menjaga nilai-nilai budaya,” ujarnya.

    Pribadi yang akrab disapa Bang Yus ini juga menambahkan “keberadaan organisasi KKSS Maluku Tengah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah,” tambahnya.

    Roda organisasi yang efektif dan berkelanjutan diperlukan kepengurusan yang sah serta program kerja yang terarah dan terukur.

    Sehingga kepengurusan yang baru memperoleh pengakuan yang sah di karena memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat bekerja dengan baik tanpa ada keraguan sedikitpun.

    Senada dengan yang disampaikan Yuslan, Ketua terpilih KKSS Maluku Tengah Ilyas Beddu juga memiliki pandangan yang sama bahwa organisasi KKSS Malteng harus lebih pro aktif dan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan di bumi pamahanunusa.

    Menurutnya “warga KKSS di Maluku Tengah sagat mencintai negeri ini. Kita menjadi satu kesatuan yang berjalan seiring dengan pemerintah daerah, paguyuban-paguyuban lainnya, serta para tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda di Malteng,” ucap Ilyas.

    Beliau menegaskan “selama ini warga KKSS Maluku Tengah hidup rukun berdampingan bersama yang lainnya, menghargai setiap budaya dan adat istiadat, serta menjaga kearifan lokal. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Zulkarnain yang tak sempat hadir pada kegiatan tersebut tampak diwakilkan oleh Asisten I Umar Sopalatu.

    Sopalatu yang tiba di lokasi kegiatan sekitar pukul 10.15 WIT tampak rapi dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana panjang hitam.

    Bersama dia hadir pula sejumlah pimpinan OPD dan Forkopimda lingkup Pemda Malteng, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, OKP, paguyuban, dan akademisi.

    Kehadiran para pengurus KKSS wilayah Provinsi Maluku dan organisasi semi otonom KKSS Maluku dan Maluku Tengah turut menambah kesan sakral pelantikan dan musyawarah kerja BPD KKSS Maluku Tengah.

    Diakui Bupati Zulkarnain bahwa keberadaan organisasi KKSS bukan hanya organisasi kekeluargaan, tetapi juga kekuatan sosial yang strategis dalam pembangunan daerah.

    “kita mengenal betul karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Pekerja keras, ulet, berani mengambil resiko, serta memiliki semangat juang yang tinggi. Nilai-nilai seperti siri’ na pacce adalah simbolisasi dari harga diri dan solidaritas yang telah menjadi landasan dalam setiap langkah kehidupan baik di tanah kelahiran maupun di tanah rantau,” kata Zulkarnain sebagaimana disampaikan Sopalatu.

    Olehnya itu, kata Zulkarnain “atas nama pemerintah daerah saya ingin mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di Maluku Tengah. Karena eksistensi yang saudara-saudara tunjukkan selama ini bukan hanya sebagai bagian dari komunitas perantau, tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan masyarakat Maluku Tengah,” ungkapnya.

    Zulkarnain mengakui bahwa kontribusi masyarakat Sulawesi Selatan begitu nyata dan besar. Bahkan dalam sektor ekonomi dan UMKM, warga KKSS menjadi penggerak roda perekonomian rakyat.

    Belum lagi di bidang yang lainnya. Seperti halnya jasa, sambung ia menyampaikan “warga KKSS hadir memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Bakan dalam dunia politik dan birokrasi, banyak putra putri Sulawesi Selatan yang turut berkontribusi membangun daerah ini dengan dedikasi dan integritas,” kata Zulkarnain.

    Dengan mengutip falsafah klasik para perantau Sulawesi Selatan Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut Ke belakang, Zulkarnain berujar bahwa masyarakat Sulawesi Selatan punya keteguhan hati, keberanian menghadapi tantangan, serta komitmen untuk terus maju tanpa mengenal kata mundur.

    “Dibutuhkan semangat yang seperti ini dalam membangun Kabupaten Maluku Tengah,” tutup Zulkarnain sembari mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Malteng untuk terus menjaga persatuan, mempererat kerukunan, serta menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan penuh semangat gotong royong dalam mendukung Maluku Tengah Bangkit. (HUAT)

  • Dari Rapat Rahasia hingga Eksekusi: Rekonstruksi Ungkap Pembunuhan Berencana di Tambrauw

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tambrauw menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Polda Papua Barat Daya, Rabu (15/4/2026), mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WIT.

    Dalam rekonstruksi itu, sebanyak 17 adegan diperagakan guna mengungkap secara rinci kronologi peristiwa tragis yang menewaskan korban di kawasan hutan Tambrauw.

    Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula pada 14 Maret 2026 saat sejumlah tersangka berkumpul di sebuah pondok di dalam hutan dekat Kampung Sumbekas. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut setelah salah satu tersangka mengajak untuk kembali berkumpul keesokan harinya di lokasi berbeda, yakni di hutan sekitar Kampung Jukbi.

    Pada 15 Maret 2026, para tersangka kembali berkumpul dengan membawa sejumlah peralatan, termasuk parang dan senjata api rakitan. Setibanya di lokasi, mereka bergabung dengan kelompok lain hingga jumlahnya bertambah. Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan kelompok diduga menyusun rencana pembunuhan secara terstruktur.

    Strategi penyerangan kemudian dirancang dengan membagi para pelaku ke dalam beberapa posisi di sepanjang jalan sekitar Kampung Banfot. Mereka selanjutnya menunggu target yang melintas sesuai skenario yang telah disepakati.

    Peristiwa puncak terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 12.30 WIT, ketika tiga sepeda motor yang ditumpangi korban dan saksi melintas di lokasi yang telah dipersiapkan. Para pelaku yang telah bersiaga langsung melancarkan aksi dengan melepaskan tembakan dari senjata api rakitan.

    Situasi berubah mencekam ketika para pelaku keluar dari persembunyian dan menghadang korban menggunakan senjata tajam. Upaya korban untuk melarikan diri gagal setelah kendaraan mereka terjatuh akibat pengereman mendadak dan tabrakan beruntun.

    Dalam kondisi tidak berdaya, para korban kemudian menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama oleh para pelaku. Rekonstruksi memperlihatkan aksi kekerasan dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat merekayasa situasi dengan membuat dokumentasi video di tempat kejadian guna membangun narasi tertentu terkait peristiwa tersebut. Setelah aksi dilakukan, para pelaku melarikan diri ke dalam hutan sejauh kurang lebih satu kilometer dari lokasi kejadian.

    Rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, jaksa penuntut umum, penyidik gabungan, serta keluarga korban. Kehadiran keluarga korban menambah suasana haru sekaligus tegang selama proses rekonstruksi berlangsung.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menyampaikan bahwa rekonstruksi menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Rekonstruksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

    Pihak kepolisian menegaskan bahwa dari seluruh adegan yang diperagakan, ditemukan kecocokan antara keterangan para tersangka dengan rangkaian kejadian sebenarnya.

    Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menunjukkan adanya perencanaan matang dalam aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Polda Papua Barat Daya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan guna memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya AKBP Ardy Yusuf, Kasat Reskrim Polres Tambrauw IPTU Rudolf Kasenda, serta Jaksa Penuntut Umum Harlan.

    Selain itu, hadir pula penyidik gabungan dari Polres Tambrauw dan Polda Papua Barat Daya, keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (YBH-GERIMIS) yang mendampingi para tersangka selama proses rekonstruksi.

  • Musrenbang 2026: Wali Kota Sorong Minta Program Otsus Fokus dan Berdampak Nyata

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan pentingnya penajaman program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026.

    Musrenbang ini menjadi momen strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran maupun dinamika global. Kegiatan ini berlangsung di gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong pada Rabu (14/4/2026).

    Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa Musrenbang di wilayah Papua memiliki kekhususan, karena menjadi forum utama dalam merancang program prioritas Otsus yang benar-benar berpihak kepada OAP.

    “Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi forum penting untuk memastikan bahwa program yang kita susun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Wali Kota.

    Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menyusun program, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Papua.

    “Program tidak boleh banyak kalau tidak didukung anggaran. Kita harus fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan energi. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam mengantisipasi dampak tersebut.

    Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dinas teknis seperti perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

    “Kita harus siapkan masyarakat agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi, salah satunya melalui bantuan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat, dengan menyiapkan dana tak terduga sebagai langkah antisipatif.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

    “WFH kita terapkan sebagai bagian dari efisiensi, namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota mendorong peran aktif akademisi dalam memberikan masukan terhadap program strategis daerah, termasuk pengembangan kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan.

    Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan kembali Rumah Sakit Siloam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Kota Sorong yang Inklusif Berbasis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

    “Melalui Musrenbang ini, kami menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan program dan anggaran Otsus serta RKPD Tahun 2027,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan terkait isu strategis serta prioritas pembangunan Kota Sorong ke depan.

    Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 15 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang dan dibiayai melalui APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

    Sebelumnya, rangkaian perencanaan telah diawali dengan Musrenbang tingkat kelurahan pada 19-20 Februari 2026 dan tingkat distrik pada 26-27 Februari 2026 sebagai bagian dari proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.

  • Seleksi Paskibraka Kota Sorong 2026 Resmi Dibuka, Wawali: Ini Wadah Pembinaan Karakter Generasi Muda

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi membuka tahapan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Selasa (14/4/2026) dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md.

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa seleksi Paskibraka bukan sekadar ajang perekrutan petugas upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk karakter generasi muda.

    “Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan wadah pembinaan karakter generasi muda yang menanamkan nilai nasionalisme, disiplin, dan kepemimpinan,” tegasnya.

    Ia menambahkan, para peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik yang telah menunjukkan keberanian dan semangat untuk berkompetisi secara sehat.

    “Para peserta merupakan putra-putri pilihan yang telah menunjukkan keberanian mengikuti seleksi, dan diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama proses berlangsung,” ujar Wakil Wali Kota.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan hanya soal kebanggaan mengenakan seragam, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai teladan bagi generasi muda lainnya.

    Wakil Wali Kota juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan kejujuran dalam setiap tahapan seleksi yang akan dilalui.

    Selain itu, ia meminta panitia dan tim seleksi untuk menjalankan proses secara objektif, transparan, dan profesional guna menghasilkan calon Paskibraka yang benar-benar berkualitas.

    Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M, dalam arahannya menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan besar karena memiliki peran penting dalam upacara pengibaran bendera.

    “Jumlah pendaftar mencapai lebih dari 200 orang, tapi hanya 48 peserta yang akan terpilih, terdiri dari 40 orang untuk tingkat kota dan 8 orang mewakili ke tingkat provinsi,” ungkapnya.

    Ia menilai, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme generasi muda yang luar biasa, sekaligus membuat persaingan dalam seleksi tahun ini dipastikan berlangsung ketat.

    Para peserta pun diimbau untuk mempersiapkan diri secara maksimal serta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh.

    Adapun tahapan seleksi meliputi tes Pancasila, wawasan kebangsaan, serta Tes Intelegensi Umum (TIU) yang menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan peserta.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dan pelatih dari Kodim 1802/Sorong, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sorong beserta jajaran, serta ratusan calon anggota Paskibraka yang siap mengikuti proses seleksi.

  • Polemik Pemalangan Gerai Indomaret di Waisai Begini Keterangan Pihak Korban

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Polemik Pemalangan gerai ritel modern, Indomaret yang terjadi beberapa waktu lalu di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, kini menjadi sorotan publik.

    Akibat pemalangan ini seluruh aktivitas operasional dan transaksi lumpuh total sebagai bentuk protes keras dan pembelaan karena dinilai melanggar hukum.

    Mahmud Daam selaku pihak korban menjelaskan bahwa pemalangan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sengketa lahan atau pun owner Indomaret.

    Namun, aksi ini dipicu akibat tudingan pemilik tanah yang menyampaikan secara tertulis bahwa, Mahmud Daam telah menerima uang senilai 10 juta rupiah. Tindak ini menurutnya adalah pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dokumen.

    “Masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa lahan ini demi nama baik saya yang di bawah-bawah,” tegas Mahmud Daam.

    Mahmud menjelaskan, tanah tersebut bukan miliknya tetapi merupakan garapan Milik Keluarga Besar Rumamora.

    Ia juga menegaskan bahwa, perihal status tanah tersebut tidak ada kaitan dengan pihaknya sebagai salah satu Petuanan Adat di Kabupaten Raja Ampat.

    Berdasarkan keterangan sebelumnya, Ia telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Raja Ampat (Polres Raja Ampat). Namun, hal ini tak kunjung membuahkan solusi.

    Maka, aksi aksi memblokade seluruh aktivitas Indomaret ini dilakukan agar dapat menjembatani dan melahirkan keadilan baginya selaku pihak yang dikorbankan oleh pemilik tanah.

  • Terbitkan Sertifikat Tanpa Pengetahuan, Pemilik Ulayat Ancam Boikot Aktivitas Pelabuhan Falaya Port Of Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tokoh Masyarakat Adat di Raja Ampat mengaku kecewa atas penerbitan sertifikat Pelabuhan Falaya tanpa pengetahuan petuanan adat dan Pemilik Hak Ulayat.

    Hal ini disampaikan oleh Mahmud Daam selaku Petuanan Adat sekaligus Pemilik Hak Ulayat usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor DPRK Raja Ampat terkait Pelabuhan Falaya dan Perumahan 10.

    “Kami sudah cek ke pertanahan dan ternyata benar sertifikat pelabuhan Falaya telah diterbitkan oleh pertanahan,” ujarnya

    Sebagai Petuanan Adat Mahmud merasa haknya sebagai Anak Negeri telah dirampas oleh salah satu lembaga Negara. Bahkan, BPN diduga terlibat dalam konflik agraria ini dengan melakukan penerbitan sertifikat tanpa diketahui Pemilik Ulayat.

    “Kenapa demikian karena saya sebagai petuan sekaligus Pemilik Ulayat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan sertifikat pelabuhan Falaya,” tegasnya.

    Mahmud menegaskan, klaim BPN yang menyebut tanah Pelabuhan Falaya sebagai aset Pemerintah merupakan klaim sepihak. Pasalnya, sebagai pemilik hak ulayat Ia merasa tidak pernah menerbitkan surat pelepasan.

    Untuk itu pihaknya mendesak agar ada klarifikasi dan transpari dari BPN terkait penerbitan sertifikat tanpa pengetahuannya sebagai pemilik Ulayat.

    Jika dalam kurun waktu 3 hari Kepala BPN tak memberikan klarifikasi dan transparansi dasar hukum atas penerbitan sertifikat pelabuhan Falaya. Maka, sabagai pemilik Ulayat pihaknya bakal memboikot seluruh aktivitas di pelabuhan Falaya.

    Selain itu Ketua DPRK Moh Taufik Sarasa menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang BPN Raja Ampat agar menghadiri RDP tersebut namun pada pertemuan itu Kepala BPN berkenan hadir.

  • Logo iNews Disalahgunakan untuk Konten Provokatif, Redaksi iNews Sorong Buat LP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Redaksi iNewssorong melayangkan kecaman keras atas penyalahgunaan logo iNews yang digunakan dalam konten negatif dan provokatif di media sosial Facebook. Konten tersebut diketahui beredar di grup “Opini Pileg Raja Ampat” dan dinilai berpotensi menyesatkan publik sekaligus merusak kredibilitas media. Selasa (14/4/2026)

    Pemimpin Redaksi iNewssorong, Chanry Suripatty, menegaskan bahwa penggunaan logo iNews oleh akun anonim dalam konten bermuatan negatif merupakan tindakan serius yang tidak dapat ditoleransi.

    Konten yang beredar tersebut memuat gambar yang dinilai melecehkan seorang pejabat perempuan dengan narasi yang tidak pantas. Logo iNews bahkan digunakan sebagai watermark, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah konten tersebut diproduksi oleh media resmi.

    Berdasarkan hasil pemantauan tim IT iNews Sorong, konten tersebut telah menyebar luas dan dibagikan oleh sejumlah pengguna media sosial. Kondisi ini dinilai memperbesar potensi terjadinya disinformasi di ruang publik digital.

    Tidak hanya itu, konten tersebut juga mencatut identitas media lokal lainnya, yakni Papua TV, yang turut digunakan tanpa izin dalam materi provokatif tersebut.

    Chanry menilai praktik ini sebagai bentuk manipulasi identitas media yang berbahaya karena dapat menggiring opini publik secara keliru.

    “Penggunaan logo iNews secara ilegal untuk kepentingan negatif dan provokatif adalah bentuk penyalahgunaan yang tidak bisa ditoleransi. Ini berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan terhadap media,” tegas Chanry.

    Ia menegaskan bahwa redaksi iNewssorong tidak pernah terlibat dalam produksi maupun distribusi konten yang bersifat provokatif, fitnah, atau merendahkan pihak tertentu.

    Menurutnya, seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal media yang telah terverifikasi serta menjalankan standar jurnalistik yang jelas.

    Lebih lanjut, Chanry mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengatasnamakan institusi resmi tanpa sumber yang dapat diverifikasi.

    “Kami imbau masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang mengatasnamakan institusi resmi tanpa sumber yang jelas dan terverifikasi. Dan juga konten-konten negatif tersebut agar tidak di-share ulang yang hanya dapat menambah kegaduhan di ruang publik,” ujarnya.

    Redaksi iNewssorong juga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan atribut media tersebut.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas media serta untuk mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari.

    “Untuk langkah hukum sudah disiapkan, kami berharap pihak Kepolisian segera menemukan pelaku,” pungkas Chanry.

    Kasus ini kembali menyoroti kerentanan ruang digital terhadap penyebaran disinformasi yang memanfaatkan identitas media kredibel. Di tengah arus informasi yang kian masif, publik dituntut lebih selektif dalam menyaring informasi, sementara aparat penegak hukum diharapkan bertindak cepat guna menjaga ekosistem informasi tetap sehat dan terpercaya.