Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Perayaan Cheng Beng tahun 2026/2027 di Kota Sorong berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan yang dirangkaikan dengan serah terima anggota Lo Cu periode 2025/2026 kepada periode 2026/2027 ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada minggu (5/4/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh warga Tionghoa dari Kota dan Kabupaten Sorong yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan terasa kental sepanjang perayaan.
Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, turut hadir mewakili Wali Kota Sorong. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perayaan Cheng Beng merupakan tradisi yang sarat nilai luhur, khususnya dalam menghormati dan mengenang jasa para leluhur.
“Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada mereka yang telah mendahului, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai kekeluargaan, rasa hormat, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Kota Sorong dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat.
“Perayaan seperti ini menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mempererat persaudaraan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memelihara semangat kebersamaan dan saling menghormati demi kemajuan daerah.
“Mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan bersama-sama membangun kota yang kita cintai ini menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera,” tutupnya.
RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Wakil Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Paulus Waterpauw, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pembukaan AVC Volleyball Tour Raja Ampat 2026.
Waterpauw menjelaskan, AVC Volleyball Tour Raja Ampat 2026. berskala Asia Pasifik merupakan langkah besar yang perlu diberikan apresiasi.
“kita patut bersyukur karena apa yang selama ini direncanakan akhirnya bisa terlaksana. Raja Ampat kini masuk dalam kalender turnamen internasional, dan hari ini resmi dibuka dengan pelaksanaan event pada 6 sampai 9 April 2026,” ujarnya.
Event ini menurut Waterpauw, tak hanya panggung olahraga. Namun, merupakan ajang promosi sekaligus membuka mata dunia terhadap potensi pariwisata Raja Ampat.
“Semua pemain voli dunia sudah mulai melihat potensi luar biasa di Raja Ampat. Tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi wisata dan potensi daerah lainnya yang bisa dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Waterpauw menambahkan event internasional sebagai sarana promosi daerah banyak negara yang memanfaatkan momentum olahraga untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.
“Iven seperti ini tidak hanya bicara soal pertandingan voli. Di berbagai negara, mereka menjual pariwisatanya lewat momen olahraga seperti ini” jelasnya.
Ia menjelaskan kehadirannya pada pembukaan AVC Volleyball Tour Raja Ampat 2026, merupakan amanat dari Ketua Umum PBVSI yang sedang menghadiri final Proliga di Surabaya. Kehadiran pengurus pusat.
“Kehadiran kami ini untuk mendorong semangat pengurus di daerah agar mampu menggelar event berskala internasional, sekaligus mengangkat harkat dan martabat olahraga bola voli, khususnya voli pantai,” tegasnya.
Waterpauw juga menjelaskan Indonesia kerap kali memiliki peluang besar dalam cabang bola voli pantai pada beberapa ajang internasional termasuk tingkat Asia Tenggara, Indonesia sering di posisi terdepan.
“Voli pasir itu berbeda, dan kita beberapa kali event termasuk SEA Games, kita leading di atas negara lain. Harapannya di event ini kita juga bisa meraih juara,” katanya optimistis.
Selain targetkan prestasi bagi tim Putra dan Putri Indonesia, turnamen ini menjadi ajang penting untuk bertukar pengalaman dan semangat antar atlet.
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, resmi buka ajang internasional AVC Volleyball Tour Raja Ampat 2026 di Cafe Beba, Pantai WTC, Kabupaten Raja Ampat, pada Minggu (5/4/2026).
Pembukaan dilakukan secara simbolis dengan menyerahan bola voli oleh Gubernur Elisa Kambu kepada wasit Asian Volleyball Confederation, Srinivasan Jayaraman, sebagai tanda dimulainya pertandingan.
Dalam sambutan, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terselenggaranya event internasional di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia.
“Ajang ini bukan hanya menjadi momentum olahraga, tetapi juga sebagai sarana promosi pariwisata Papua Barat Daya kepada dunia internasional,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur berharap Event ini dapat mempererat persahabatan antarnegara serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM.
Pada momen yang sama Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya event tersebut.
“Kami merasa terhormat karena Raja Ampat dipercaya menjadi tuan rumah AVC Volleyball Tour 2026. Ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan potensi daerah kami, baik dari segi pariwisata maupun budaya kepada dunia,” ungkapnya
Bupati menambahkan pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk venue pertandingan di Pantai WTC, agar memenuhi standar internasional.
Event AVC Volleyball Tour Raja Ampat 2026 ini dikuti oleh 40 Tim dari sembilan negara kawasan di Asia Pasifik, kegiatan ini dipastikan meriah dengan dukungan penuh masyarakat serta pemerintah daerah.
Dengan dibuka resmi event ini, Raja Ampat kembali mempertegas posisi, selain memiliki destinasi unggulan yang tak hanya menawarkan keindahan alam, namun, mampu menjadi pusat penyelenggaraan event internasional.
Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Hamparan hijau di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, menjadi saksi bisu sebuah pencapaian gemilang pada Musim Tanam (MT) 1 tahun 2026. Produktivitas padi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, mengalami peningkatan signifikan pada Musim Tanam (MT) I tahun 2026.
Hasil tersebut diketahui melalui kegiatan pengambilan data ubinan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) bersama petani setempat. Rabu (1/4/2026)
Kegiatan lapangan ini melibatkan pendampingan dari dosen Faperta Unamin, Dr. Ajang Maruapey, SP., MP., serta dukungan tim teknis Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Sorong.
Berdasarkan hasil pengukuran pada petak sampel berukuran 2,5 meter × 2,5 meter, varietas Cigeulis mencatatkan hasil tertinggi dengan rata-rata 4,4 kilogram atau setara 7,04 ton per hektare. Sementara itu, Galur 1F menghasilkan 4,0 kilogram (6,40 ton/ha), dan varietas Mekongga sebesar 3,7 kilogram (5,92 ton/ha).
Ajang Maruapey menjelaskan, peningkatan produktivitas tersebut tidak terlepas dari penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengawasan intensif terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
“Capaian ini merupakan hasil dari penerapan teknologi budidaya yang tepat. Pengawasan OPT yang lebih ketat bersama tim teknis menjadi faktor kunci di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Galur 1F menunjukkan performa yang stabil meskipun masih berstatus sebagai varietas harapan. Dalam lima musim tanam terakhir, galur tersebut mampu mempertahankan produktivitas di kisaran 5 hingga 6 ton per hektare.
Ketua Tim Kerja PPL Kabupaten Sorong, Sri Kiki Rahayu, SP., MP., menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan kedaulatan pangan di daerah.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya berharap semangat mahasiswa tetap terjaga dalam mendukung upaya kemandirian pangan ke depan,” katanya.
Hal senada disampaikan Sutardi, SP., M.Pd., yang menilai keterlibatan mahasiswa secara langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi mereka.
“Jangan sia-siakan kesempatan di ‘laboratorium alam’ ini. Di sinilah kompetensi diuji untuk masa depan pertanian,” tegasnya.
Salah satu mahasiswa, Dian Fatma Sari, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan teori ke praktik nyata di lapangan.
Sementara itu, Sudarto, anggota Kelompok Tani Sidodadi sekaligus pemilik lahan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan sejak awal masa tanam hingga panen.
“Terima kasih kepada mahasiswa, PPL, tim LPHP, dan Pak Amar yang sudah mendampingi kami dari awal hingga panen,” ungkapnya.
Dengan data ubinan yang telah divalidasi, capaian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi produksi dan surplus pangan di Kabupaten Sorong. Distrik Mariat pun dinilai semakin memperkuat perannya sebagai salah satu sentra produksi padi di Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya yang ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp2 miliar menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Kasus ini dinilai mencoreng institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah bukan sebaliknya. Rabu (1/4/2024).
Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal, hingga penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Kondisi ini memunculkan ironi sekaligus sorotan tajam dari publik.
Dampak dari kasus tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Aktivis antikorupsi, Andrew Warmasen, mendesak agar dilakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Audit tersebut diminta mencakup periode sejak masa kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad hingga Gubernur Elisa Kambu.
“Semua SKPD harus diaudit kembali. Terutama pada pos anggaran perjalanan dinas yang diduga banyak terjadi penyimpangan, bahkan terindikasi fiktif,” ujar Andrew.
Ia menilai langkah audit menyeluruh penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus.
Di sisi lain, Andrew juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang telah mengungkap dugaan korupsi di tubuh Inspektorat.
“Sebagai masyarakat, kami mengapresiasi kinerja Polda Papua Barat Daya yang berhasil membongkar dugaan korupsi di Inspektorat, yang seharusnya menjadi ujung tombak pencegahan korupsi di pemerintah provinsi,” katanya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk tidak berhenti pada satu kasus saja, melainkan segera menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi lain yang saat ini tengah ditangani.
“Informasi yang kami peroleh, masih ada beberapa kasus dugaan korupsi di sejumlah SKPD yang sedang ditangani. Kami berharap semuanya diproses secara transparan dan tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kepolisian Daerah Papua Barat Daya sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Langkah tersebut menjadi sinyal keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara dugaan korupsi yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama sejumlah pemangku kepentingan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan ketersediaan tetap aman bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi distribusi BBM yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Pertamina. Kegiatan ini berlangsung di Rilych Panorama Hotel pada Rabu (1/4/2026).
Kepala Bidang SDM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya, Yance Susim, mengatakan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, meskipun dengan keterbatasan anggaran.
“Kegiatan ini sudah hampir setiap tahun kami lakukan. Sekalipun nilainya kecil, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi BBM oleh Pertamina hingga ke tingkat transportir dan SPBU, untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan ini juga didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan BPH Migas sejak tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memastikan distribusi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Terkait ketersediaan, Yance menegaskan bahwa stok BBM di Papua Barat Daya masih dalam kondisi aman, bahkan mencukupi hingga sembilan hari ke depan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Stok saat ini masih tersedia sekitar sembilan hari, jadi masyarakat tidak perlu panik,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah temuan di lapangan, seperti keterlambatan distribusi hingga pengurangan kuota di beberapa wilayah. Bahkan, terdapat indikasi pelanggaran seperti penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau pelanggaran tentu ada, tapi masih skala kecil. Untuk penindakan lebih lanjut itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga mendorong pembentukan tim pengawas atau satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk memperkuat pengawasan serta menekan praktik penyalahgunaan BBM di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Hiswana Migas Provinsi Papua Barat Daya, Maximus Air, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pertamina terus melakukan pengawasan bersama guna meminimalisir pelanggaran.
“Memang tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, tapi setidaknya bisa kita kurangi. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi di Sorong sudah jauh lebih baik,” katanya.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan, termasuk dalam pengawasan kuota BBM subsidi yang disalurkan ke SPBU. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pertamina maupun BPH Migas.
“Sanksi itu bertahap, mulai dari pembinaan, peringatan, hingga pencabutan izin oleh pemerintah daerah jika pelanggaran terus berulang,” ujarnya.
Maximus juga menekankan pentingnya pembentukan Satgas pengawasan yang melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, guna memperkuat pengendalian distribusi BBM di lapangan.
Di waktu yang sama, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, memastikan bahwa kondisi distribusi BBM saat ini semakin kondusif dibandingkan awal tahun.
“Kalau dibandingkan Januari, antrean sekarang jauh berkurang dan lebih kondusif, meskipun masih ada oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa Pertamina terus melakukan pengawasan secara rutin serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Hiswana Migas. Setiap laporan terkait penyalahgunaan langsung ditindaklanjuti, termasuk mencegah kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
Selain itu, Pertamina juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah SPBU di Kota Sorong.
“Sejak Januari hingga sekarang, kami sudah memberikan pembinaan berupa surat peringatan kepada tiga SPBU. Bahkan ada penghentian sementara penyaluran untuk produk tertentu sesuai pelanggaran,” jelasnya.
Menjelang momentum Idulfitri, Yunus memastikan bahwa stok BBM di wilayah Papua Barat Daya dalam kondisi aman dan distribusi berjalan sesuai rencana.
“Stok dari fuel terminal Sorong aman. Jadi masyarakat tidak perlu terpancing isu kenaikan BBM,” tegasnya.
Pemerintah, pelaku usaha, dan Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna memastikan distribusi BBM berjalan adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua Barat Daya, Michael Mobalen, angkat bicara terkait insiden penjambretan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap seorang wisatawan asal Argentina di Kota Sorong beberapa hari lalu.
Michael menyampaikan rasa penyesalan sekaligus kecaman keras atas peristiwa tersebut. Ia menilai tindakan kriminal itu telah mencoreng rasa aman dan nyaman, baik bagi wisatawan maupun masyarakat di Kota Sorong.
“Saya sangat menyesal dan mengecam keras perbuatan yang dilakukan terhadap wisatawan Argentina beberapa waktu lalu. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan di Kota Sorong,” ujarnya pada media ini saat di temui di Aston Hotel Kota Sorong pada Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, kejadian tersebut berpotensi berdampak luas terhadap citra pariwisata daerah. Ia menegaskan bahwa informasi terkait insiden seperti ini dapat dengan cepat menyebar dari satu wisatawan kepada wisatawan lain dan dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan untuk berkunjung.
“Ini berbahaya karena informasi akan terus menyebar. Sebagai pelaku wisata dan pemandu, kami melihat ini sebagai hal serius yang harus segera ditangani agar tidak terulang kembali,” katanya.
Michael menekankan bahwa Kota Sorong merupakan pintu gerbang utama menuju destinasi wisata unggulan seperti Raja Ampat. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas bersama.
“Kita ingin Sorong menjadi kota yang aman dan nyaman. Setiap tamu yang hendak ke Raja Ampat pasti transit di sini, bahkan bisa tinggal satu hingga dua hari sebelum atau sesudah perjalanan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pemandu wisata di Papua Barat Daya sangat mengecam tindakan kriminal tersebut dan berharap ada langkah tegas dari aparat keamanan.
“Kami sebagai pemandu wisata sangat mengecam keras tindakan pelaku yang melakukan penjambretan ini. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Michael mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku agar memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi wisatawan.
“Saya pikir pihak keamanan harus segera mencari pelakunya dan mempublikasikan bahwa pelaku sudah ditahan. Ini penting agar wisatawan lain mendapat informasi yang jelas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dari aparat sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Sorong dan sekitarnya.
“Kalau tidak ada informasi, akan timbul kekhawatiran bagi tamu-tamu wisatawan lain. Mereka bisa berpikir ada masalah keamanan di sini,” katanya.
Menurutnya, langkah cepat dan transparan dari pemerintah serta aparat keamanan akan menunjukkan keseriusan dalam menjaga sektor pariwisata, khususnya keamanan wisatawan.
“Ini penting agar semua pihak melihat bahwa ada keseriusan dari pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani kasus ini,” tambahnya.
Sementara itu, Media Melanesiatimes.com juga telah melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, Afriangga U. Tan, terkait kasus tersebut.
Dari hasil konfirmasi, pihak Polresta Sorong Kota menyatakan bahwa saat ini kasus penjambretan terhadap wisatawan Argentina tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Anggota DPR Papua Barat Daya, Erwin Ayal, menggelar kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan Reses I Tahun 2026 sebagai upaya mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (1/4/2026), dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim yang tergabung dalam 13 kelompok Se-Kota Sorong.
Dalam keterangannya, Erwin Ayal menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tidak hanya pada momentum politik semata.
“Kegiatan ini dilakukan agar bagaimana kita menjalin tali silaturahmi. Sebagai pemerintah dan rakyat, dewan dan masyarakat, kita harus terus mempererat hubungan ini. Jangan hanya pada momentum politik baru kita lakukan,” ujarnya.
Ia juga mengibaratkan pentingnya konsistensi dalam menjaga hubungan tersebut. “Orang bilang, saat musim hujan jamur itu banyak, tapi saat musim panas tidak ada. Artinya, jangan hanya hadir saat dibutuhkan saja,” tambahnya.
Reses I 2026 Sekaligus Hala Bihalal, Erwin Ayal Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi
Lebih lanjut, Erwin menyampaikan bahwa jabatan yang diemban tidak terlepas dari dukungan masyarakat, sehingga momentum Hari Raya Idul fitri dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan emosional dengan konstituen.
“Hari ini jabatan yang kami emban tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dengan momentum Lebaran ini, bagaimana kita bisa terus menjalin silaturahmi yang baik. Tadi juga saya menerima berbagai aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa wilayah daerah pemilihannya (Dapil I) Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Distrik Maladumes hingga Distrik Sorong. Oleh karena itu, ke depan kegiatan serupa akan dilakukan secara bergiliran di distrik lain.
“Tahun ini mungkin kita laksanakan di sini, ke depan bisa kita lakukan di wilayah distrik lain juga, sehingga hubungan silaturahmi tetap terjaga di seluruh wilayah,” jelasnya.
Terkait agenda reses, Erwin menyebutkan bahwa dalam satu tahun terdapat tiga kali pelaksanaan reses. “Ini reses pertama di tahun 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan empat bulan berikutnya, dan reses ketiga juga empat bulan setelah itu,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi di Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, kini tengah memperketat pengawasan lahan setelah ditemukannya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada sejumlah areal persawahan. Rabu (1/4/2026).
Meski secara umum kondisi sawah di wilayah tersebut masih tergolong aman, serangan mendadak ini memberikan dampak signifikan pada petak-petak yang ditanami varietas padi ketan. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi petani maupun petugas lapangan.
Tanaman padi ketan yang sebelumnya tampak subur, mendadak mengalami penurunan kualitas secara drastis saat memasuki fase krusial (generatif), yakni tahap pengisian bulir padi.
Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tanaman (LPHP) Provinsi Papua Barat Daya, Sutardi, SP., M.Pd., menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius, mengingat populasi Wereng Batang Coklat (WBC) atau Nilaparvata lugens di wilayah tersebut telah bersifat endemis.
“Keberadaan satu atau dua ekor per rumpun saja sebenarnya sudah membutuhkan penanganan cepat, apalagi pada jenis padi yang rentan. Data lapangan menunjukkan peningkatan populasi hama pada titik plot tertentu sudah melewati ambang batas ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, serangan yang terjadi semakin kompleks karena dibarengi dengan munculnya hama putih dan penggerek batang dalam waktu bersamaan.
Sementara itu, Kepala Brigade Hama dan Penyakit, Wahyudi, SP., MP., memastikan pihaknya telah melakukan langkah cepat guna mencegah penyebaran serangan ke area lain.
“Fokus kami saat ini adalah isolasi serangan dan evaluasi mendalam untuk pola tanam ke depan. Meski varietas padi lain masih aman, penanganan WBC merupakan prioritas nasional yang membutuhkan perlakuan khusus,” tuturnya.
Fenomena yang menyasar padi ketan ini juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Dr. Ajang Maruapey, SP., MP., pemerhati pertanian padi dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), mengaku terkejut dengan cepatnya pola serangan.
“Hanya dalam waktu dua hari saja, wereng batang coklat (WBC) dan bakteri Xanthomonas langsung menyerang plot padi ketan pada fase paling rentan. Untungnya, tindakan preventif segera dilakukan sehingga varietas padi lainnya di lokasi sekitar masih dapat diselamatkan dan tidak ikut terpapar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, alumnus S3 Universitas Padjadjaran Bandung ini mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi anomali cuaca ke depan. Dengan prediksi kemarau panjang sepanjang tahun 2026, langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dinilai tidak bisa ditunda.
Ia menyebutkan tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan, yakni modernisasi fasilitas pertanian melalui perbaikan irigasi dan penguatan pompanisasi, memastikan kepastian suplai air di sentra produksi, serta mendorong penggunaan varietas benih unggul yang tahan terhadap kekeringan dan serangan hama endemis.
Ketua Poktan Sidodadi, De Saiman, mengapresiasi gerak cepat petugas dan akademisi yang turun langsung mendampingi petani.
“Kami merasa lega karena serangan ini bisa segera dilokalisasi sehingga tidak menyebar ke jenis padi lain. Kehadiran Bapak Dosen Amar dan petugas POPT di lapangan sangat menenangkan kami,” ujarnya.
Hingga saat ini, pemantauan berkala terus dilakukan guna memastikan lahan pertanian di Kabupaten Sorong tetap produktif dan terhindar dari penyebaran OPT lebih luas.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat Daya, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan ini menjadi bagian penting dalam memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik melalui mekanisme audit oleh BPK.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa penyerahan LKPD tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penyerahan LKPD ini merupakan wujud kepatuhan kami terhadap amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana laporan keuangan harus disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
“Itu artinya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong telah tepat waktu dalam penyampaian LKPD Tahun 2025,” lanjutnya.
Gubernur mengakui bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan, terutama dalam pengelolaan fiskal daerah di tengah masa transisi kepemimpinan.
Penyerahan LKPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong
“Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan dan krusial bagi kami, karena ini adalah tahun pertama kepemimpinan kami. Kami harus fokus pada penguatan ekonomi pasca transisi kepemimpinan nasional dan daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen tinggi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, laporan keuangan yang diserahkan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang meliputi tujuh komponen utama, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Namun demikian, Gubernur juga menyadari bahwa laporan tersebut masih memiliki kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan.
“Kami menyadari bahwa penyusunan LKPD ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, serta masukan dari tim pemeriksa selama proses audit berlangsung,” katanya.
Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mendukung penuh proses pemeriksaan dengan bersikap kooperatif.
“Kami instruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya agar kooperatif dan proaktif dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa target pemerintah daerah tidak hanya sebatas meraih opini dari BPK, tetapi memastikan kualitas belanja daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Target kami bukan sekadar mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap program dalam APBD benar-benar berkualitas dan memberikan dampak nyata, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan tepat waktu.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekda, pimpinan OPD, seluruh tim penyusun laporan keuangan, serta dukungan DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan laporan ini tepat waktu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya, Rahmadi, menyatakan bahwa penyerahan LKPD ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025.
“Penyerahan ini menjadi awal dari proses pemeriksaan. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan pemeriksaan interim sejak Januari hingga Maret 2026,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua Barat Daya telah memenuhi batas waktu penyampaian laporan sesuai ketentuan.
“Dengan penyerahan pada 31 Maret, seluruh pemerintah daerah telah memenuhi batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengalami keterlambatan,” katanya.
Rahmadi juga menjelaskan bahwa BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan setelah laporan diterima.
“Hasil pemeriksaan direncanakan akan disampaikan paling lambat akhir Mei 2026,” ujarnya.
Dalam proses audit, BPK akan menelaah secara menyeluruh seluruh komponen laporan keuangan sebagai dasar dalam memberikan opini.
Selain itu, laporan yang diserahkan juga telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab, laporan hasil reviu inspektorat, serta laporan keuangan BUMD jika terdapat penyertaan modal daerah.
Di akhir keterangannya, Rahmadi memberikan apresiasi atas ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyerahkan laporan keuangan.
“Ketepatan waktu ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” tutupnya.
