Melanesia Times

Blog

  • Dorong Kemandirian Ekonomi, 50 Mama Papua Ikuti Pelatihan Kerajinan Manik-Manik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Semangat pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal kembali digaungkan di Kota Sorong. Sebanyak 50 Mama Papua mengikuti pelatihan pengembangan usaha industri kecil pembuatan aksesoris manik-manik yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Selasa (31/3/2026).

    Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam mendorong pelaku usaha kecil, khususnya perempuan Papua, agar lebih mandiri secara ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan kreativitas berbasis budaya lokal.

    Ketua Dekranasda Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

    “Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, dalam mengembangkan produk kerajinan lokal yang memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, kerajinan manik-manik merupakan bagian dari identitas budaya Papua yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan motif serta nilai seni yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan produk kerajinan Papua dari daerah lain di Indonesia.

    “Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, aksesoris manik-manik memiliki ciri khas tersendiri. Ini yang harus terus kita kembangkan dan banggakan,” tambahnya.

    Lebih dari sekadar warisan budaya, kerajinan tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber penghasilan. Karena itu, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi para peserta untuk membangun maupun mengembangkan usaha, baik secara individu maupun kelompok.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa kerajinan berbasis manik-manik memiliki peluang besar untuk menembus pasar yang lebih luas.

    “Kerajinan tangan ini bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi bagian dari identitas budaya kita. Saya berharap peserta mampu meningkatkan inovasi dan daya saing produknya,” katanya.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi pemasaran, agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

    Pelatihan ini turut menghadirkan instruktur berpengalaman yang memberikan pendampingan langsung kepada peserta. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam proses produksi.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir pelaku UMKM baru yang tidak hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kota Sorong.

  • Halal Bi Halal PKK Kota Sorong Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Antar Sesama PKK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Penggerak PKK tingkat kota, distrik, dan kelurahan se-Kota Sorong menggelar kegiatan Halal Bi Halal dengan mengusung tema “Refleksi Diri untuk Mensucikan Hati dalam Jalinan Silaturahmi yang Bersinergi”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau pada Selasa (31/3/2026).

    Mewakili Wali Kota Sorong, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

    “Atas nama Pemerintah Kota Sorong, saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penggerak PKK Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Halal bi halal bukan hanya menjadi sebuah tradisi, tetapi juga merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat persatuan, serta saling memaafkan setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa peran PKK sangat strategis dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, berbagai program PKK telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta pembinaan generasi yang berkualitas di Kota Sorong.

    “Saya berharap momentum halal bi halal ini dapat semakin memperkokoh semangat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, PKK, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Sorong yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tambahnya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama, Ketua Tim Penggerak PKK, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Halal Bi Halal PKK Kota Sorong Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Antar Sesama PKK
    Halal Bi Halal PKK Kota Sorong Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Antar Sesama PKK

    Dalam rangkaian acara, tausiah disampaikan oleh Halima Bugis yang mengangkat kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan tentang kebaikan Rasulullah kepada seorang tua buta yang tetap diberi makan dan kasih sayang meskipun sering mencaci beliau.

    Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menjelaskan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan setelah Idul Fitri.

    “Pada hari ini, Tim Penggerak PKK Kota Sorong melaksanakan halal bihalal dengan mengundang PKK tingkat distrik dan kelurahan, serta seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkup Pemerintah Kota Sorong,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antaranggota PKK serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan program ke depan.

    “Halal bihalal ini merupakan agenda rutin. Tujuannya untuk bersilaturahmi, saling memaafkan, dan mempererat kebersamaan antar sesama anggota PKK di Kota Sorong,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Jemima berharap melalui momentum tersebut, seluruh jajaran PKK dapat membangun komitmen baru dalam menjalankan program kerja di tahun 2026.

    “Setelah melewati Idul Fitri dan melaksanakan halal bihalal bersama, kita diharapkan kembali memperkuat kebersamaan, membangun komitmen baru, serta bergandengan tangan dalam melaksanakan program-program PKK di tingkat kota, distrik, dan kelurahan,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan bahwa tema yang diangkat tahun ini menjadi refleksi penting bagi seluruh anggota PKK.

  • Aktivis Anti Korupsi Minta Polda Papua Barat Daya Segera Naikkan Kasus Tipikor ke Penyidikan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aktivis anti korupsi Andrew Warmasen meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya untuk segera meningkatkan status sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

    Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Andrew Warmasen saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong, pada Senin malam (30/3/2026).

    Andre mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah penanganan kasus yang saat ini masih berada pada tahap penyelidikan di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Menurutnya, proses tersebut perlu segera ditingkatkan agar memberikan kepastian hukum.

    “Kami meminta kepada Polda Papua Barat Daya, khususnya di bagian tipikor, agar segera menaikkan status kasus-kasus yang sudah dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Andrew.

    Ia menjelaskan, dalam proses penanganan perkara korupsi, penentuan kerugian negara bukan merupakan kewenangan aktivis, melainkan berada pada lembaga audit resmi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kalau soal kerugian negara, itu menjadi kewenangan lembaga audit seperti BPKP. Kami tidak bisa masuk ke ranah tersebut karena bukan rana kami,” jelasnya.

    Andrew juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, terdapat satu organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait dugaan korupsi. Namun, ia enggan mengungkapkan secara rinci instansi dimaksud.

    “Kami memang memonitor ada satu SKPD di tingkat provinsi yang sedang dalam penyelidikan. Tetapi kami belum bisa menyebutkan nama instansinya karena masih dalam proses dan kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

    Meski demikian, ia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas dengan meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas dan transparan.

    “Kami berharap kasus ini bisa segera naik ke tahap penyidikan agar ada kejelasan hukum dan transparansi kepada publik,” harap Andrew.

  • DPR PBD Gelar Paripurna, Gubernur Elisa Kambu Tegaskan LKPJ sebagai Amanat Konstitusi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menggelar rapat paripurna masa sidang ke-I Tahun 2026 di Rylich Panorama Hotel, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Senin (30/3/2026).

    Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Sidang dibuka sekitar pukul 11.30 WIT dan dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyebut, hubungan keduanya merupakan kemitraan strategis dalam mendorong pembangunan di Papua Barat Daya.

    “Penyampaian LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya kepada DPRP merupakan satu amanat konstitusi,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ oleh kepala daerah kepada DPRP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada legislatif.

    Selain itu, pelaksanaan paripurna ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut memuat penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan pemerintahan, capaian program, kebijakan strategis, hingga kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

    Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian LKPJ merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh jajaran eksekutif.

    “LKPJ merupakan satu keharusan yang wajib dilakukan oleh jajaran eksekutif dan disampaikan kepada legislatif,” kata Yakob.

    Sebagai Ketua Tim Penyusunan LKPJ, Yakob menjelaskan bahwa laporan tersebut memiliki batas waktu penyampaian maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan dapat diperpanjang hingga Juni.

    Meski Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru (DOB), pihaknya berupaya menyampaikan LKPJ Tahun 2025 lebih awal dari ketentuan yang berlaku.

    “Kami berusaha menyampaikan LKPJ Tahun 2025 lebih awal dari ketentuan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, keterlambatan penyampaian yang seharusnya dilakukan beberapa waktu lalu disebabkan oleh masa libur, sehingga baru dapat dilaksanakan pada 30 Maret 2026.

    “Kami di Provinsi Papua Barat Daya masih tepat waktu, bahkan lebih awal sehingga bisa lebih dulu selesai secepatnya,” tambahnya.

    Yakob berharap, proses pembahasan LKPJ dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRP, sehingga target penyelesaian dalam waktu sepekan dapat tercapai.

  • Wali Kota Septinus Lobat Tekankan Disiplin ASN dan Penguatan Kinerja dalam Apel Gabungan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA. Apel ini berlangsung di lapangan Apel kantor Wali Kota Sorong pada Senin (30/03/2026).

    Kegiatan tersebut diikuti oleh para asisten, staf ahli pimpinan, pejabat eselon, kepala distrik, lurah, serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), ASN, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga integritas dalam bekerja.

    “Disiplin adalah kunci utama dalam pelayanan publik. ASN harus hadir sebagai contoh yang baik di tengah masyarakat, dengan bekerja penuh tanggung jawab dan menaati aturan yang ada,” tegasnya.

    Selain itu, Wali Kota juga mengajak seluruh ASN untuk membiasakan diri membaca kitab suci dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembinaan moral dan spiritual.

    Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh pimpinan OPD segera menyampaikan data laporan kinerja selama satu tahun terakhir. Hal ini diperlukan sebagai bagian dari bahan pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.

    “Setiap OPD wajib menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu dan akurat. Ini penting untuk mendukung evaluasi dan pelaporan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Wali Kota juga menegaskan pentingnya kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengingatkan agar laporan tersebut disampaikan secara jujur dan transparan.

    Lebih lanjut, ia menegaskan kebijakan untuk tidak menerima ASN pindahan dari daerah lain. Menurutnya, jumlah ASN di Kota Sorong saat ini sudah mencukupi, sehingga penambahan pegawai justru berpotensi membebani anggaran daerah.

    “Kita tidak boleh menerima ASN pindahan dari daerah lain. Jika ada yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas,” katanya.

    Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius, di mana sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terserap untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, seluruh OPD, khususnya instansi pemungut pendapatan, diminta meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

    “Pendapatan daerah harus terus ditingkatkan agar keuangan daerah tetap stabil dan pembangunan bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

    Apel ini menjadi bagian penting bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan kinerja, memperkuat disiplin, serta menjaga sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.

  • Lambatnya Pelantikan Eselon III IV di Lingkup Pemda Raja Ampat, Tokoh Pemuda Ajak Seluruh Elemen Budayakan Kritis Sebagai Alarm

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tokoh Pemuda Raja Ampat menyampaikan kegelisahan yang sudah cukup lama diamatinya terkait satu tahun kepemimpinan pasangan ORMAS (Ori–Mansur) berjalan.

    Disyon Mayor menilai ritme kepemimpinan saat ini sebenarnya mulai terbaca oleh publik, harapan besar yang dulu tumbuh di tengah masyarakat perlahan mulai diuji oleh realita lapangan,

    Menurut Dia, salah satu hal yang paling mengganjal adalah lambatnya proses pelantikan di lingkup Pemda Raja Ampat. Ia menilai, roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal tanpa struktur yang lengkap dan definitif.

    “Kenyataannya, pelantikan pejabat Eselon II saja harus melalui proses yang berlarut-larut hingga baru terealisasi beberapa waktu lalu,” ungkapnya. Minggu, (29/3/26).

    Selain itu, Ia juga menyoroti lambatnya pelantikan Eselon III, IV, dan kepala kampung terpilih yang belum juga dilantik. Padahal, hal ini jelas akan menentukan jalannya pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dasar.

    Sebagai masyarakat yang peduli, Disyon menyampaikan penilaian masyarakat merupakan hal wajar. Bahkan, muncul pertanyaan ada apa sebenarnya di balik semua ini.

    “Dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di dalam lingkaran birokrasi yang secara sengaja ataupun tidak, memperlambat proses ini,” tegasnya.

    Jika benar demikian, tentu ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh upaya untuk menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah karena pola keterlambatan ini sebelumnya pernah terjadi.

    Selain itu lambatnya pelantikan Pejabat eselon III, IV, tentu berdampak langsung pada masyarakat dan program kerja yang mestinya sudah berjalan menjadi tersendat, pelayanan publik tidak optimal, dan yang paling dirugikan adalah rakyat sendiri.

    “Padahal seharusnya, di tahun pertama masa kepemimpinan, fondasi pembangunan sudah mulai terlihat dan dirasakan,” pungkasnya.

    Ia percaya bahwa pemimpin daerah memiliki niat baik untuk membawa perubahan. Namun, niat baik saja tidak cukup jika dalam sistem masih ada pihak-pihak yang bermain dan menghambat.

    Oleh karena itu, Disyon mengajak semua pihak. Terutama para pemuda dan masyarakat Raja Ampat untuk lebih kritis, peduli, dan berani menyuarakan hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Pemerintahan yang sehat membutuhkan kontrol dari masyarakatnya.

    “Mari kita jaga semangat kolaborasi dan saling mengingatkan, demi Raja Ampat yang lebih baik. MBILIM KAYAM,” tutupnya.

  • Bupati Zulkarnain Pastikan Investasi Rp640 Miliar, Dua PSN Siap Dibangun di Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Maluku Tengah – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain, memastikan dua Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan total nilai investasi mencapai Rp640 miliar akan segera dibangun di wilayahnya. Kepastian tersebut disampaikan pada Sabtu (28/03/2026).

    Dua proyek tersebut direncanakan berlokasi di kawasan perkebunan Awaeya, Negeri Liang. Adapun rincian investasinya meliputi pembangunan pabrik pengolahan kelapa terintegrasi senilai Rp500 miliar dan pabrik pengolahan pala senilai Rp140 miliar.

    Zulkarnain menegaskan bahwa pembangunan dua PSN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Pembangunan dua PSN ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo melalui hilirisasi komoditas perkebunan dan peningkatan produksi pertanian di dalam negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa proyek tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat posisi negara sebagai pemain utama agraris global,” kata Zulkarnain.

    Dalam rangka mendukung keberhasilan program hilirisasi tersebut, pemerintah pusat menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sebagai mitra strategis. Keterlibatan BUMN ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi antara sektor hulu dan hilir.

    “Melalui sinergi ini, PTPN secara langsung berperan sebagai penghubung antara potensi petani lokal dengan teknologi industri modern serta akses pasar global,” ucapnya.

    Zulkarnain juga mengungkapkan bahwa rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) kedua proyek tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Rencana groundbreaking kedua Proyek Strategi Nasional ini akan dilaksanakan satu hingga dua bulan ke depan dan direncanakan juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pabrik kelapa terintegrasi yang akan dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 300.000 butir kelapa per hari. Produk yang dihasilkan meliputi Medium Chain Triglycerides (MCT), tepung kelapa, dan arang aktif yang menyasar pasar domestik maupun ekspor.

    Sementara itu, pabrik pengolahan pala akan difokuskan pada produksi oleoresin berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor premium. Oleoresin merupakan ekstrak dari biji pala yang banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, hingga farmasi.

    Zulkarnain menegaskan bahwa kehadiran proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan industri, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Ini bukan hanya proyek industri semata, tetapi lebih kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat kita,” tegasnya. (HUAT)

  • Hadiri RAPIM Kodam di Manokwari, Pemerintah PBD Soroti Isu Strategis hingga Keamanan Wilayah

    Melanesiatimes.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) menghadiri Rapat Pimpinan (RAPIM) yang digelar oleh Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (26/3/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya diwakili oleh Kaban Kesbangpol, Drs. George Japsenang, M.Si, yang menyampaikan berbagai isu strategis daerah serta perkembangan pembangunan.

    Dalam keterangannya, George Japsenang menegaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai gerbang Tanah Papua dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Ia juga menekankan arah pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi biru.

    “Papua Barat Daya memiliki potensi yang sangat besar sebagai gerbang Tanah Papua, terutama di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata yang terus kami dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Papua Barat Daya yang maju dan berkelanjutan.

    “Pembangunan daerah kami arahkan berbasis ekonomi biru dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

    George juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

    “Adapun isu strategis yang menjadi perhatian antara lain masih rendahnya IPM, tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, keterbatasan infrastruktur, serta potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat Daya yang menunjukkan capaian positif, di antaranya pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang telah mencapai lebih dari 90 persen.

    “Pembangunan kawasan pusat pemerintahan seperti Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP saat ini sudah mencapai di atas 90 persen, ini menunjukkan progres yang cukup signifikan,” ungkap George.

    Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah rampung 100 persen, disertai pengembangan program perumahan, konektivitas wilayah, serta sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.

    Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

    “Kami masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, permasalahan lahan, serta keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana pusat,” katanya.

    Ia juga menyoroti kondisi keamanan di Papua Barat Daya yang masih memerlukan perhatian serius.

    “Kondisi keamanan masih menjadi perhatian kami bersama, mengingat adanya beberapa insiden gangguan keamanan sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026,” tegasnya.

    Melalui forum RAPIM ini, George berharap terjalin koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.

    “Melalui RAPIM ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan semakin diperkuat guna menjaga stabilitas dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya,” tutupnya.

  • Klarifikasi Kuasa Hukum Desi, Aktivis Andre Warmasen Pilih Menunggu RDP DPRK Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polemik pemberitaan yang melibatkan seorang warga yang diduga Desi terus bergulir. Kuasa hukum Desi, Rifal Kasim Pary, SH, menyampaikan klarifikasi dan pernyataan sikap terkait informasi yang beredar di sejumlah media massa yang dinilai tidak memiliki izin untuk dipublikasikan.

    Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya rilis dari aktivis Andrew Warmasen yang memicu perdebatan di ruang publik. Rifal menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak melalui persetujuan maupun koordinasi dari pihaknya maupun kliennya.

    Menanggapi hal itu, Andrew Warmasen menyatakan sikapnya dengan santai dan memilih menunggu proses resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan oleh Pimpinan DPR Kota Sorong.

    “Saya sebagai aktivis menghargai pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Desi. Namun sebagai aktivis, pada posisi ini saya menunggu RDP DPR Kota Sorong saja,” ujar Andrew pada Kamis (26/3/2026).

    Ia menambahkan bahwa sebagai aktivis anti korupsi, dirinya menilai seluruh fakta seharusnya diuji secara terbuka melalui forum resmi bersama DPR Kota Sorong. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi ruang yang tepat untuk memperjelas informasi yang berkembang di masyarakat.

    Andrew juga menyinggung bahwa informasi atau curahan yang disampaikan Desi seharusnya ada pernyataan off the record apabila berpotensi menjadi konsumsi publik.

    “Selaku aktivis tentu saya merespon semua informasi yang masuk, sehingga tidak terjadi fitnah,” tegasnya

    Oleh sebab itu Aktivis Andrew Warmasen mengajak agar kita selalu hargai mekanisme yang ditawarkan pimpinan DPRK Sorong. “Saya berharap pimpinan DPRK Sorong bisa melakukan RDP sesegera mungkin, sehingga fakta dari polemik ini bisa terungkap di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Sorong,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Andrew berharap agar semua pihak, termasuk Desi melalui kuasa hukumnya, dapat bersikap terbuka dalam proses tersebut. Ia menilai keterbukaan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

    Dengan rencana RDP tersebut, publik diharapkan dapat memperoleh kejelasan informasi secara menyeluruh dan objektif melalui forum resmi yang difasilitasi oleh DPR Kota Sorong.

  • Wali Kota Septinus Lobat Resmi Melantik Anneke Lieke Makatuuk Sebagai Ketua K3MS

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, resmi melantik Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong (K3MS) masa bakti 2026–2031, berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, pada Rabu (25/3/2026).

    Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, unsur DPR Kota maupun Provinsi, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat.

    Sebanyak 70 pengurus yang berasal dari 24 unsur kerukunan resmi dikukuhkan dalam kepengurusan baru K3MS. Kegiatan ini mengusung tema “Bersama Kita Kuat” yang mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan warga Kawanua di Kota Sorong.

    Ketua Umum K3MS yang baru dilantik, Anneke Lieke Makatuuk, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga persatuan serta menghidupkan kembali semangat gotong royong atau mapalus sebagai jati diri masyarakat Minahasa.

    Ia juga mengulas perjalanan panjang organisasi Kawanua di Sorong yang telah ada sejak tahun 1967 dan kembali bersatu pada tahun 2020 setelah melewati berbagai dinamika organisasi.

    “K3MS harus menjadi rumah besar yang merangkul semua warga Kawanua serta terus menjaga persatuan, tanpa terpecah oleh perbedaan,” ujar Anneke.

    Ia menambahkan bahwa K3MS berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap masyarakat asli Papua, sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan kebinekaan di Kota Sorong.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat Kawanua yang selama ini dinilai aktif menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Kota Sorong. Ia menilai pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah.

    “Pelantikan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara K3MS dan pemerintah dalam membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ungkapnya.

    Menurutnya, masyarakat Kawanua telah menunjukkan peran positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan diharapkan terus menjadi contoh dalam menjaga ketertiban serta persatuan di tengah keberagaman.

    Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, K3MS diharapkan semakin solid dalam menjalankan program kerja organisasi serta mampu memperkuat persatuan warga Kawanua di tanah rantau, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Sorong.