Melanesia Times

Blog

  • Kecam Aktivitas Dynamit Fishing di Namlol, Aktivis Pemerhati Desak Bentuk Satgas Pengawasan di Lautan Misool

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Aktivis Pemerhati Lingkungan, Moh Damin Leitafalas, mengecam keras praktik penangkapan ikan dengan cara pengeboman yang dilaporkan terjadi di perairan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Pulau Namlol, Distrik Misool Selatan. Kamis, (26/2/26).

    Kecaman ini disampaikan menyusul laporan seorang nelayan yang membenarkan adanya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kawasan Zona Neritik (Rep Putih) Pulau Namlol, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Dalam keterangan, Damin menyebut bahwa, kejahatan maritim kerap kali dijumpai masyarakat di kawasan perairan Pulau Misool mulai dari pengeboman ikan, pembiusan udang dan ikan kerapu serta ilegal fishing lainnya.

    Menurut Damin, Praktek Dynamit Fishing masif terjadi akibat dari ketidakseriusan pemerintah dan aparat dalam mengawasi dan membasmi kejahatan maritim di perairan Raja Ampat secara menyeluruh.

    Ia menambahkan kasus serupa seringkali dilaporkan kepada Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kabupaten Raja Ampat namun jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan lagi-lagi anggaran menjadi alasan paling ampuh.

    “Kejahatan maritim ini pernah kami laporkan kepada polairud selaku pihak yang berwenang namun keterbatasan anggaran menjadi alasan utama bagi mereka lantas dalam kondisi ini kami harus berharap kepada siapa ?,” tanya Damin dengan nada penuh kecewa.

    Menangkap ikan dengan cara pengemboman itu tidak ramah lingkungan, karena merusak ekosistem laut dan justru merugikan nelayan dalam jangka panjang. Bahkan, terumbu karang sebagai habitat penting bagi ikan ikut hancur serta menyebabkan kerugian ekologis yang tak terhitung nilainya.

    Aktivitas pengeboman ikan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, Dynamit Fishing sangat merugikan masyarakat, terutama bagi nelayan pesisir yang menggantungkan pemasukan dari sektor kelautan tambahnya.

    Aktivis HMI Cabang Sorong itu mengutuk keras perilaku kejahatan maritim yang masif terjadi di perairan Misool. Ia mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRK Raja Ampat dan BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat segera membentuk Satgas Pengawasan di laut Misool.

    “Demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan taraf hidup masyarakat di pesisir Misool serta pemerintah yang masif mengambil keuntungan dari hasil laut kami. Agar persoalan ini segera disikapi dengan membentuk Satgas Pengawasan di perairan Misool,” tutupnya.

  • Lagi-lagi Bom Ikan Guncang Perairan Pariwisata Raja Ampat, Nelayan Khawatir Laut Misool Kian Rusak

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dentuman keras kembali mengguncang perairan Pariwisata, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Warga pesisir melaporkan adanya praktik pengeboman ikan pada Rabu 25 Februari 2026 pagi sekitar pukul 11.00 WIT.

    Kejadian tersebut dilaporkan oleh seorang Nelayan asal Desa Harapan Jaya, Harudin, bahwa telah terjadi pengemboman di areal Zona Neritik (Rep Putih) Pulau Namlol.

    Harudin menyebutkan, para pelaku pengeboman menggunakan motor tempel 15 PK berwarna hijau putih dan di dalam kendaraan laut milik pelaku terdapat Sajam berjenis parang serta 20-30 buah bom yang digunakan pelaku.

    “Sempat kami jumpai ke empat pelakunya bahkan kami ditawari ikan hasil bom dan di dalam kendaraan pelaku terdapat alat tajam berupa parang dan 20-30 buah bom ikan,” jelasnya, (26/26), dini hari.

    Nelayan tersebut menyampaikan bahwa tidak dapat didokumentasikan karena tak membawa telpon seluler miliknya. Ia menduga sementara pelaku berasal dari Pulau Buaya, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa di Kabupaten Raja Ampat.

    Sebelumnya, Aparat gabungan TNI, Polri, dan Masyarakat berhasil membekuk pelaku pengeboman di perairan Meosmanggara, Distrik Waigeo Barat Kepulan, Kabupaten Raja Ampat.

    Warga berharap agar ada perhatian khusus terkait perilaku balst fishing ini demi menjaga kelestarian laut dan keberlanjutan hidup nelayan di perairan Misool.

  • DPRK Sorong Serap Aspirasi Warga Malawei, Pemuda, BPJS dan Sampah Jadi Sorotan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Kota Sorong Daerah Pemilihan (Dapil) IV melaksanakan Kegiatan reses Tahap I Tahun 2026 di hari kedua. Reses ini berlangsung di Kantor Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, pada Rabu (25/02/2026).

    Reses tersebut dihadiri oleh Ketua DPRK Kota Sorong bersama sejumlah anggota DPRK Dapil IV, unsur pemerintah kelurahan, aparat keamanan, serta masyarakat setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi.

    Reses tahunan ini merupakan agenda resmi seluruh anggota DPR, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, sebagai sarana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung.

    Dalam pertemuan tersebut, warga Kelurahan Malawei menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari keamanan lingkungan, pengelolaan sampah, pelayanan BPJS, kondisi pemuda, hingga pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus).

    Ketua DPRK Kota Sorong  John Lewerissa dalam pemaparannya menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dievaluasi secara menyeluruh.

    “Kami akan melihat kembali hasil penjaringan aspirasi ini, karena pada Musrenbang 2025 masih banyak program yang belum terealisasi faktor efisiensi ” ujar Ketua DPRK Kota Sorong.

    Ia menambahkan, dalam penyusunan Musrenbang Tahun 2026–2027, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan lama yang belum terlaksana.

    “Jika usulan itu sudah pernah dimasukkan pada tahun sebelumnya, maka perlu kami evaluasi kembali agar tidak terjadi pengulangan tanpa realisasi, karena keterbatasan anggaran sehingga banyak yang belum dilaksanakan,” katanya.

    Anggota DPRK Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menyoroti persoalan pemuda yang dinilai semakin memprihatinkan.

    “Kondisi pemuda hari ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pemuda tidak memiliki aktivitas positif,” ujar Mohammad Saman Bugis.

    Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada meningkatnya konflik dan perkelahian di berbagai wilayah.

    “Oleh sebab itu, saya selalu memperjuangkan pemuda dengan mendorong pemerintah agar rutin menggelar event-event olahraga sebagai wadah penyaluran energi dan aspirasi pemuda,” tegasnya.

    Sementara itu, anggota DPRK lainnya, Syarif Nari, memberikan penjelasan terkait penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Penonaktifan BPJS PBI terjadi karena beberapa faktor, salah satunya dalam satu keluarga ada anggota yang sudah bekerja namun belum dipisahkan dari kartu keluarga,” jelas Syarif Nari.

    Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.

    “Jika satu orang sudah bekerja dan tidak dipisahkan, maka secara sistem akan mempengaruhi status BPJS seluruh keluarga,” katanya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian.

    “Hindari togel dan judi online, karena jika dalam satu keluarga terdeteksi bermain judi online, maka secara otomatis sistem akan membaca dan BPJS satu keluarga bisa dinonaktifkan,” tegasnya.

    Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan serius dari anggota DPRK, Nuryadi dan Permadi.

    “Kami masih menerima banyak keluhan warga terkait sampah yang belum tertangani dengan baik,” ujar Nuryadi.

    Permadi menambahkan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala utama.

    “Banyak lingkungan warga yang belum memiliki tempat sampah yang memadai,” katanya.

    Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kinerja Bhabinkamtibmas, apara keamanan yang sudah tidak aktif, John Lewarissa, langsung merespons secara tegas.

    “Saya sudah menghubungi Kapolres untuk melaporkan kondisi ini,” ujar John Lewarissa di hadapan warga.

    Ia menyampaikan kepada Kapolres Sorong Kota bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Malawei tidak aktif lagi sehingga harus ada evaluasi karena dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol hampir satu tahun.

    “setelah saya hubungi Kapolres langsung memerintahkan Kapolsek Sorong Kota untuk datang melihat kami disini karena Bhabimkamtibmasnya tidak ada,” John.

    Sementara itu, Ketua RT 01/RW 04 Kelurahan Malawei, Ruben Josa Majefat, menyampaikan bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi keluhan utama warga.

    “Masalah sampah sampai saat ini belum tertangani secara maksimal di lingkungan kami,” katanya.

    Anggota DPRK lainnya, Lusiana Saputri, pernah menyoroti persoalan sampah dari sisi ekonomi keluarga.

    “Jika sampah dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, dan semua itu dimulai dari pengelolaan sampah rumah tangga,” ujarnya.

    Menutup kegiatan reses, Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerissa kembali mengingatkan warga agar aktif menyampaikan persoalan secara administratif.

    “Jika ada masalah dengan dinas terkait, RT atau warga diharapkan menyampaikan surat resmi ke DPRK agar kami bisa menggelar RDP dengan dinas terkait,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut penting agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara langsung dan tepat sasaran.

    Usai kegiatan reses, Pemerintah Kelurahan Malawei secara resmi menyerahkan dokumen hasil Musrenbang Tahun 2026–2027 kepada Ketua DPRK Kota Sorong sebagai bahan tindak lanjut pembahasan di tingkat legislatif.

  • Bupati Zulkarnain Resmikan Puskesmas Perawatan Sahulau, Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir meresmikan Gedung Puskesmas Perawatan Sahulau sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peresmian tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan, Jumat (20/02/2026).

    Peresmian gedung puskesmas ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Pembangunan sektor kesehatan dinilai sebagai aspek strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerak utama kemajuan bangsa.

    Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung puskesmas tersebut dan berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

    “Kita patut bersyukur dan berharap keberadaan gedung puskesmas ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Zulkarnain.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan Gedung Puskesmas Perawatan Sahulau merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakat.

    Menurutnya, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan sumber daya manusia tenaga medis, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta mutu pelayanan.

    “Untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan SDM tenaga medis, kesejahteraan tenaga medis profesional di daerah, serta pelayanan akan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.

    Bupati Zulkarnain Resmikan Puskesmas Perawatan Sahulau, Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
    Bupati Zulkarnain Resmikan Puskesmas Perawatan Sahulau, Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat

    Dengan hadirnya gedung baru yang lebih representatif dan nyaman, ia berharap seluruh tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, hingga staf administrasi, dapat meningkatkan semangat dan dedikasi dalam memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, nyaman, dan profesional sesuai standar fasilitas yang tersedia.

    “Diharapkan seluruh jajaran tenaga medis dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal,” pesannya.

    Bupati Zulkarnain juga mengharapkan agar tenaga kesehatan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan warga.

    Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat gedung serta sarana dan prasarana puskesmas agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.

    “Saya berharap gedung puskesmas yang berdiri kokoh dan representatif ini dapat dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Zulkarnain turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Perawatan Sahulau atas kerja keras, dedikasi, dan pengabdian mereka kepada masyarakat.

    “Semoga pengabdian saudara-saudari sekalian dapat dicatat sebagai amal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan manfaat bagi banyak orang,” tutup Zulkarnain.

    Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, M. Jali Talaohu.

  • Anggota DPD RI Bisri Latuconsina Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bisri Latuconsina, menyatakan optimisme bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan akan segera disahkan menjadi undang-undang. Keyakinan itu disampaikan menyusul progres pembahasan RUU yang dinilainya semakin positif.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bisri Latuconsina usai melaksanakan kegiatan reses anggota DPD RI bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, Senin, (23/02/2026).

    Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata. Suasana diskusi berlangsung akrab dan konstruktif, dengan fokus pembahasan pada langkah-langkah strategis pembangunan daerah, termasuk perkembangan RUU Daerah Kepulauan.

    Kepada awak media, Bisri Latuconsina mengatakan, “Progresnya sudah bagus, artinya ada kemajuan. Setelah terlibat aktif di dalamnya karena saya merupakan salah satu anggota Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan, saya tahu persis sejauh mana kemajuan RUU ini.”

    Ia menambahkan bahwa percepatan pembahasan semakin nyata setelah adanya arahan langsung dari Presiden. “Apalagi sejak dikeluarkannya surat Presiden untuk segera dilakukan pembahasan, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah saat ini sedang dilakukan penguatan dan pembobotan materi RUU,” ujarnya.

    Menurut Bisri, tahapan selanjutnya akan segera masuk pada masa sidang. “Setelah reses ini, kami akan masuk masa sidang dan tentu persoalan ini akan segera dibahas agar prosesnya bisa dipercepat,” ungkapnya.

    Sebagai putra daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku, Bisri Latuconsina mengaku optimistis RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan sesuai harapan masyarakat. “Saat ini sudah sekitar 75 persen, dan kami juga terus melakukan lobi kepada pimpinan partai politik di Senayan. Alhamdulillah, sekitar 80 persen sudah menyatakan setuju dan mendukung,” jelasnya.

    Ia juga berharap adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat. “Semoga di tahun 2026 ini kita mendapatkan perhatian penuh dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Surat Presiden yang telah dikeluarkan menurut saya adalah bukti nyata komitmen beliau terhadap lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan,” katanya.

    Kunjungan reses ini merupakan kunjungan perdana Bisri Latuconsina ke Bumi Pamahanunusa sejak dilantik menjadi anggota DPD RI sekitar satu tahun dua bulan lalu. Dalam forum reses tersebut, ia mengaku prihatin dengan berbagai persoalan yang disampaikan para pimpinan OPD.

    “Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat tentu berdampak langsung kepada daerah, khususnya Kabupaten Maluku Tengah,” ucapnya.

    Meski demikian, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis. “Ke depan kita harus siap melakukan inovasi dan menjadikan efisiensi ini sebagai tantangan. Kita punya banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan,” tutup Bisri Latuconsina.

    Selain mengikuti forum reses, Bisri Latuconsina juga menyempatkan diri mengunjungi Masjid Al Ikhlas di Kota Masohi dan menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan masjid. Pada malam harinya, usai salat tarawih, ia berdiskusi bersama para pemuda lintas latar belakang di Sianida Cafe, yang dikenal sebagai salah satu ruang diskusi dan berkumpulnya generasi muda.

  • Ratusan Pekerja dari Luar Daerah Masuk Perusahaan Sawit, OAP Terancam Tersisih

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aktivis pemerhati pekerja di Papua Barat Daya, Denisius Faruan, mengungkapkan adanya temuan ratusan tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan. Selasa (24/02/2026).

    Temuan tersebut, menurut Denisius, menimbulkan keprihatinan serius karena dinilai tidak sejalan dengan upaya pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), yang masih banyak belum mendapatkan pekerjaan.

    Bung Denis yang juga dikenal aktif sebagai pegiat hukum dan HAM di GMNI Tanah Papua. Ia menilai perusahaan seharusnya menjadikan masyarakat lokal sebagai prioritas utama dalam proses perekrutan tenaga kerja.

    “Masih banyak pengangguran di Papua Barat Daya, terutama dari kalangan OAP. Namun justru ratusan pekerja dari luar daerah yang masuk dan bekerja di perusahaan sawit tersebut,” ujar Denis kepada media Melanesiatimes.com.

    Ia menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap asas keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial di wilayah operasionalnya.

    Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Papua Barat Daya memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memberikan ruang kerja yang adil bagi masyarakat setempat. “Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal keberpihakan kepada masyarakat lokal,” katanya.

    Denis juga menyoroti pentingnya prioritas bagi warga yang telah lama tinggal dan berkontribusi di daerah tersebut. “Masyarakat yang memiliki KTP Papua Barat Daya, yang hidup dan besar di sini, serta berkontribusi melalui pajak, seharusnya didahulukan,” tegasnya.

    Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran di Papua Barat Daya yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar.

    Lebih lanjut, Denis mendorong peran aktif pemerintah daerah dan lembaga representatif untuk menyikapi persoalan ini secara serius dan terbuka.

    Ia secara khusus meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta MRP-PBD agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan tersebut.

    “Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat Papua Barat Daya. Pemerintah tidak boleh diam dan harus memastikan asas manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya OAP,” ujarnya.

    Selain persoalan ketenagakerjaan, Denis juga mengaitkan tingginya angka pengangguran dengan meningkatnya persoalan sosial di tengah masyarakat.

    “Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada meningkatnya pencurian dan pembegalan. Anak-anak muda akhirnya menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa dampak buruk bagi masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.

  • Dugaan Penipuan dan Pemerasan oleh Oknum Polisi, Propam Maybrat Tutup Mata dan Tidak Menindaklanjuti Laporan MW

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Charmen Sarapayari, mengkritik kinerja Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Maybrat yang dinilai tidak menindaklanjuti laporan dugaan penipuan dan pemerasan yang melibatkan seorang oknum anggota kepolisian.

    Charmen menilai Propam Polres Maybrat terkesan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Padahal, kata dia, tugas Propam sudah sangat jelas, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik oleh anggota Polri.

    “Tugas utama Propam adalah melakukan penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polri. Jika ada laporan masyarakat, seharusnya segera ditindaklanjuti,” ujar Charmen kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, dugaan penipuan dan pemerasan tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum polisi berpangkat Bripda berinisial JTI. Laporan resmi telah dimasukkan oleh klien LBH Gerimis berinisial MW ke Propam Polres Maybrat dengan Nomor LP-B/20/VI/SIPROPAM tertanggal 4 Juni 2025.

    “Namun hingga hari ini, tanggal 23 Februari 2026, laporan tersebut belum juga ditindaklanjuti. Oknum yang dilaporkan bahkan belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegas Charmen.

    Kondisi tersebut, lanjutnya, sangat disesalkan karena menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran hukum. “Kami melihat Propam Polres Maybrat seolah membiarkan anggotanya yang diduga melakukan penipuan dan pemerasan,” katanya.

    Sebagai kuasa hukum MW, Charmen menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons Propam Polres Maybrat dalam menangani laporan masyarakat. Ia membandingkan dengan penanganan kasus serupa yang melibatkan warga sipil.

    “Kalau masyarakat biasa yang melakukan penipuan dan pemerasan, Polres Maybrat sangat cepat merespons. Tetapi ketika yang diduga melakukan adalah anggota polisi, Propam justru terkesan menutupinya agar tidak diketahui publik,” ujarnya.

    Charmen menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) serta Kapolda Papua Barat Daya terkait kinerja Propam Polres Maybrat. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Propam Polda Papua Barat Daya.

    “Kami juga akan menyurati Kapolda Papua Barat Daya dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan persoalan ini ke Mabes Polri di Jakarta terkait buruknya kinerja Propam Polres Maybrat,” tegasnya.

    Menurut Charmen, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional demi menjaga nama baik institusi Polri, khususnya Polres Maybrat. “Oknum yang tidak bertanggung jawab jangan sampai mencoreng citra kepolisian,” katanya.

    Ia juga menyatakan akan membuat laporan baru yang ditujukan langsung ke Polda Papua Barat Daya. “Kami menekankan prinsip equality before the law. Baik polisi maupun masyarakat biasa harus diperlakukan sama di mata hukum,” pungkas Charmen.

  • Ketua GHEMPA PBD Desak Pemda dan Polres Raja Ampat Keluarkan Himbauan Penertiban Penjualan Miras di Kota Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GHEMPA), Rojer Mambraku, mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama aparat kepolisian untuk mengeluarkan himbauan kepada penjual minuman keras (miras) di Kota Waisai.

    Desakan tersebut diutarakan Rojer menyusul pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Raja Ampat yang mengecam keras aktivitas jual beli miras saat bulan suci Ramadhan.

    Kondisi tersebut, menurut Rojer, perlu menjadi atensi pemerintah dan aparat kepolisian demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah.

    “Kami meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan pihak kepolisian untuk menertibkan toko maupun kios yang menjual miras di Kota Waisai. Apalagi saat ini umat Muslim sedang menjalani ibadah puasa. Sudah sepatutnya suasana kota lebih kondusif,” ujar Rojer dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

    Ia menjelaskan bahwa penjualan miras masif terjadi di sejumlah titik Kota Waisai dan berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Tokoh Minuman Depan Pantai WTC Kondisi di Malam Hari

    Tak hanya itu, bahkan, Rojer menjelaskan bahwa, dari rentetan peristiwa kenakalan remaja, kasus kriminal, hingga tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan siswa siswi pada Desember 2025 silam kerap terjadi akibat pelaku di bawah pengaruh minuman beralkohol.

    “Banyak kasus kriminal yang terjadi akibat miras yang disalahgunakan. Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai suasana Ramadhan justru diwarnai hal-hal yang meresahkan,” tegas Ketua GHEMPA PBD.

    Fenomena berkumpulnya anak-anak muda di sejumlah sudut kota pada malam hari perlu ada perhatian bersama Sebab, menurut dia aktivitas tersebut, jika disertai konsumsi miras, tentu sangat mengganggu ketenangan warga, terutama yang tengah menjalankan ibadah puasa.

    Tokoh Minuman Samping Bakso Bejo Saat Malam Hari

    “Kami melihat banyak muda-mudi berkumpul hingga larut malam di beberapa titik di Kota Waisai. Jika tidak diawasi dengan baik, ini berpotensi sangat mengganggu masyarakat secara umum,” pungkasnya.

    Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat edaran berupa himbauan untuk membatasi sementara tempat-tempat penjualan miras hingga berakhirnya bulan suci Ramadhan.

    Ia juga menyampaikan bahwa, pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan tersebut karena dinilai merupakan bentuk penghormatan terhadap umat Muslim sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Selain itu, Rojer mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh agama guna menciptakan situasi yang kondusif di Kota Waisai.

    Upaya penertiban ini semata-mata bukan untuk selamanya melarang, melainkan demi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

    “Kami ingin Waisai tetap aman, damai, dan saling menghargai. Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan,” tutupnya.

  • Cipayung Plus Papua Barat Daya Bentuk Rumah Kebangsaan, Perkuat Persatuan dan Toleransi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kelompok Cipayung Plus Papua Barat Daya membentuk rumah kebangsaan.

    Kelompok Cipayung plus yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan ekstra kampus masing-masing

    Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),

    DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), KOMDA Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI),

    KORWIl Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

    menyatakan komitmen bersama menjadikan Rumah Kebangsaan sebagai ruang dialog, konsolidasi, dan edukasi kebangsaan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Direktur Rumah Kebangsaan Cipayung plus PBD Raymond Yekwam mengatakan, pembentukan Rumah Kebangsaan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan ruang bersama yang inklusif, moderat, dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam merawat nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta memperkuat toleransi dan solidaritas antar kelompok.

    “Adapun tujuan pembentukan Rumah Kebangsaan yaitu Menjadi pusat diskusi dan kajian isu-isu kebangsaan dan keumatan, Membangun kolaborasi lintas organisasi kepemudaan, OKP, dan BEM, Menangkal paham radikalisme, intoleransi, dan disinformasi di ruang publik serta Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah, khususnya di Papua Barat Daya,” tegas Raymond yang juga aktivis GMNI itu dalam keterangan persnya, Selasa (24/2/2026)

    Kelompok Cipayung Plus menegaskan bahwa Rumah Kebangsaan bukan milik satu organisasi, melainkan milik bersama sebagai simbol persatuan lintas ideologi, agama, dan latar belakang. Pihaknya juga membuka ruang sinergi dengan Pemerintah Daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan. Semoga inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat persatuan dan kontribusi generasi muda bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Ramadhan 1447 Hijriah dan Rutinitas Malam Hari Taman Kofarkor Kota Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026 masehi merupakan momen penuh berkah dan khazanah spiritual bagi umat Muslim.

    Pada momentum ini tentu Pemda dan Polres Raja Ampat diharapkan agar lebih meperkuat langkah preventif guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Khamtibmas) tetap terjaga selama Ramadhan.

    Sinergitas antara Satpol PP dan Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Raja Ampat yang melakukan pengawasan terpadu sangat diperlukan bukan hanya pada saat menjelang sholat Isya dan Tarawih.

    Khususnya, pada jam-jam serta titik-titik rawan seperti sebelum dan selepas sahur karena sering terjadi aktivitas anak muda di taman kofarkor.

    Pukul 12.00 – 05.30 WIT pesta miras dan lagu-lagu dengan volume mencapai angka maksimal hingga teriakan berujung anarkis antar sesama menjadi pelengkap dibalik kebisingan dari rutinitas malam hari di taman kofarkor.

    Sikap konyol yang dipertontonkan setiap malam oleh anak-anak ini tentu menggambarkan minimnya sopan santun dan moralitas hidup sebagai umat beragama serta lemahnya didikan para orang tua tentang etika hidup bersama nyawa.

    Perilaku-perilaku kolot tersebut bisa juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor termaksud lemahnya patroli rutin, pendekatan persuasif kepada kelompok remaja serta lambatnya respons cepat terhadap laporan masyarakat.

    Kolaborasi lintas aparat menjadi strategi taktik (stratak) penting untuk meminimalisir potensi gangguan dan angka kriminalitas yang kerap kali muncul saat Ramadhan.

    Untuk diketahui taman ini selain kondisinya gelap tanpa penerang. Kofarkor juga merupakan salah satu tempat masif terjadinya aksi kejahatan. Bahkan, pada bulan lalu Polres Raja Ampat merilis sebuah insiden curas yang menelan korban ibu-ibu bernama Melani di lokasi yang sama.