Melanesia Times

Blog

  • Bupati Apresiasi Pelantikan BKMT Tambrauw, Dorong Peran Aktif dalam Pembangunan SDM

    Melanesiatimes.com Sausapor Kabupaten Tambrauw — Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Papua Barat Daya resmi melantik BKMT Kabupaten Tambrauw periode 2026–2031. Acara ini berlangsung di Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya pada Selasa (11/02/2026).

    Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah BKMT Papua Barat Daya. Meski harus menempuh perjalanan berjam-jam, hal itu tidak menjadi hambatan bagi rombongan DPW BKMT Papua Barat Daya beserta jajaran untuk melaksanakan tugas pelantikan pengurus daerah BKMT Kabupaten Tambrauw.

    Ketua BKMT Papua Barat Daya, Hj. Quraisiah Sanusi Rahaningmas, S.PdI., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan wujud komitmen BKMT dalam menjalankan visi Majelis Taklim sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan umat.

    “BKMT hadir untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertakwa melalui penguatan peran majelis taklim di tengah masyarakat,” ujar Hj. Quraisiah.

    Ia menjelaskan, misi utama BKMT meliputi pengembangan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, peningkatan kualitas majelis taklim, serta penguatan peran sosial dan ekonomi perempuan muslimah, khususnya di Kabupaten Tambrauw.

    Menurutnya, BKMT juga menjadi wadah berhimpunnya majelis-majelis taklim serta organisasi perempuan Islam lainnya di Kabupaten Tambrauw, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.

    “BKMT harus bersinergi dengan organisasi di bawah naungan pemerintah daerah seperti PKK dan BKOW, serta berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan lainnya demi memajukan Kabupaten Tambrauw sesuai visi dan misi masing-masing,” katanya.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri Bupati Tambrauw Yeskial Yesnath beserta istri, jajaran Forkopimda kabupaten dan distrik, Ketua FKUB, Ketua PC NU, perwakilan Muhammadiyah, MUI, majelis-majelis taklim, sejumlah kepala kampung, serta tamu undangan lainnya.

    Pengurus BKMT Kabupaten Tambrauw periode 2026–2031 yang dilantik diketuai oleh Siti Fatimah.

    Dalam sambutannya, Bupati Tambrauw Yeskial Yesnath menyampaikan apresiasi atas terbentuknya pengurus BKMT yang definitif di Kabupaten Tambrauw.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena BKMT kini telah memiliki kepengurusan yang jelas dan siap menjadi mitra strategis pemerintah serta organisasi perempuan lainnya,” ujar Bupati.

    Ia berharap kehadiran BKMT di Kabupaten Tambrauw tidak hanya sebatas pelantikan seremonial, tetapi mampu mengaktualisasikan program dan kegiatan nyata di lapangan.

    “BKMT harus aktif menjalankan visi dan misinya, serta terus membangun kerja sama dengan organisasi perempuan lainnya untuk mendukung program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Tambrauw ke depan,” tegasnya.

    Kegiatan pelantikan diakhiri dengan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

  • Soroti Kinerja BPN Raja Ampat, Kuasa Hukum Desak Transparansi Dalam Penerbitan Sertifikat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Rajab Mayor, Alexander Sagey, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Raja Ampat untuk transparan terkait dengan permohonan pengajuan sertifikat oleh Kliennya, Selasa, (10/2/2025).

    Menurut Alex, pengajuan permohonan sertifikat ini sebelumnya telah diajukan oleh Rajab Mayor. Mirisnya, hal tersebut tidak ditindaklanjuti pihak BPN.

    “Pengajuan sertifikat telah kami lakukan kemudian BPN mengarahkan untuk penuhi berkas lainnya. Setelah kami penuhi berkas yang diminta BPN ternyata tidak ditindaklanjuti alasannya bahwa ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain,” ujar Alex.

    Tak hanya itu. Bahkan, Kliennya sudah berulang kali menanyakan terkait permohonan sertifikat yang diajukan. Ironisnya, BPN hanya beralibi tanpa dasar bukti yang jelas.

    Alex menduga kuat, bahwa BPN Raja Ampat telah melakukan praktik-praktik mafia karena tidak transparan soal berkas sanggahan oleh pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah milik kliennya.

    Padahal kata dia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berfungsi sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

    Selain itu, Undang-undang ini juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga benar-benar dapat mewujudkan pemerintah yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

    “Pihak BPN tidak profesional dan dari sisi pelayanan publik berpotensi sangat rendah. Karna masyarakat yang notabene mempunyai hak penuh atas tanah miliknya bukan dibantu malah dipersulit,” tegasnya.

    Selaku Kuasa Hukum, Rajab Mayor, Alex berharap teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada BPN Raja Ampat agar tidak memakai kapasitas untuk mengelabui rakyat kecil demi kepentingan pihak tertentu.

  • Plt Sekda Sorong Tekankan Disiplin ASN dan Pengawasan Langsung oleh Pimpinan OPD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, S.Pi., memimpin apel pagi yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, Senin (9/2/2026). Apel tersebut berlangsung di Gedung LJ, Kantor Wali Kota Sorong.

    Dalam arahannya, Ruddy menegaskan bahwa disiplin pegawai serta pengawasan langsung terhadap staf merupakan tanggung jawab penuh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta pimpinan OPD aktif memantau kinerja pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun ASN yang baru bergabung.

    “Pengawasan dari pimpinan sangat penting, apalagi ada OPD yang memiliki keterbatasan sarana sehingga sebagian staf bekerja di luar kantor. Meski demikian, pengawasan tetap harus berjalan secara maksimal,” tegas Ruddy.

    Plt. Sekda juga menekankan pentingnya kedisiplinan kehadiran melalui sistem absensi finger print. Ia menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak lagi menggunakan absensi manual, melainkan sepenuhnya berbasis sistem elektronik.

    “TPP tidak akan dibayarkan berdasarkan absensi manual. Semua harus tercatat melalui finger print sebagai bentuk penegakan disiplin,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Sorong, lanjut Ruddy, masih memberikan toleransi jam masuk kerja hingga pukul 08.30 WIT. Namun, pegawai yang datang melewati batas waktu tersebut akan dianggap tidak masuk kerja. Sementara itu, jam pulang kerja ditetapkan pada pukul 16.00 WIT.

    Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Kota Sorong juga menerima penyerahan 30 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Bukit Zaitun yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama satu bulan di Distrik Sorong Barat.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan disiplin aparatur sekaligus memperkuat sinergi sosial dan pendidikan di tengah masyarakat.

  • HUT JMSI Ke-6 Perkuat Kolaborasi Bersama Pemerintah PBD Dalam Informasi Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6 pada 8 Februari 2026. Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Papua Barat Daya memperingati momen tersebut secara sederhana di salah satu kafe di Kota Sorong, Minggu (8/2/2026).

    Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, mengatakan meski keberadaan JMSI di Papua Barat Daya belum genap satu tahun, organisasi tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah melalui pemberitaan yang konstruktif dan berimbang.

    Peringatan HUT Jaringan Media Siber Indonesia tahun 2026 Bikin Terang Indonesia dengan sorotan tema Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan Terhadap HAM”

    “JMSI di Papua Barat Daya memang belum setahun berdiri, namun kami berupaya terus berkontribusi melalui pemberitaan yang membangun,” ujar Aris.

    Ia menjelaskan, Pengda JMSI Papua Barat Daya dilantik langsung oleh Ketua Umum JMSI pada Oktober 2025 lalu di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Sejak saat itu, berbagai upaya sosialisasi terus dilakukan untuk memperkenalkan keberadaan dan peran JMSI di daerah.

    Aris juga menyebutkan bahwa JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers, yang memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas perusahaan pers di Indonesia.

    Menurutnya, JMSI merupakan jaringan pemilik perusahaan media yang mendorong tertib administrasi dan legalitas pendirian perusahaan pers, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Selain itu, JMSI juga berkomitmen membina media lokal agar menjadi perusahaan pers yang profesional dan mandiri.

    Meski demikian, Aris mengakui perusahaan pers di bawah naungan JMSI saat ini masih menghadapi tantangan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada sektor media.

    “Perusahaan pers saat ini masih membutuhkan dukungan agar tetap bertahan dan tidak mudah gulung tikar. Media yang sehat, beretika, dan jujur masih perlu diperkuat dari sisi ekonomi,” katanya.

    Ia berharap, di usia ke-6 ini, JMSI terus memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pers yang profesional dan bertanggung jawab.

  • MoU Polri–Dewan Pers Perkuat Perlindungan Kebebasan Jurnalis

    Melanesiatimes.com, Banten – Dewan Pers meminta semua pihak termasuk aparat penegak hukum untuk memahami kebebasan para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya memberikan informasi kepada publik.

    Guna memperkuat itu, Kapolri dan Dewan Pers telah menandatangani memorendum of understanding (MoU) terkait penanganan persoalan sengketa pers sehubungan dengan karya jurnalis.

    Kepada wartawan Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H menegaskan dengan adanya nota kesepahaman (MoU), maka sesungguhnya sudah jelas mekanismenya.

    “Bahwa apabila terjadi kasus sengketa pers yang dilaporkan ke Kepolisian, maka pihak kepolisian terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers,” tegasnya usai memberikan materi dalam Seminar HUT JMSI ke 6 dengan tema “Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan Terhadap HAM” di Ballroom Hotel Horizon Ultima Ratu Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

    Dalam proses tersebut, lanjut Hendrayana, ketika perkara sudah masuk tahap penyelidikan, maka pihaknya akan memfasilitasi Dewan Pers untuk memberikan keterangan ahli.

    “Mekanisme ini sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja, di beberapa daerah mungkin masih terdapat kendala. Tinggal disampaikan saja bahwa sudah ada kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum di daerah dengan Dewan Pers,” lanjutnya.

    Terkait kasus pers, sebenarnya sudah ada mekanisme penyelesaiannya. Jika perkara tersebut benar-benar merupakan kerja jurnalistik, maka akan diarahkan untuk diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Pers. Namun, apabila kasus tersebut merupakan non-pers, maka tentu mekanismenya berbeda.

    “Kami juga sering merekomendasikan bahwa sejumlah kasus yang dilaporkan ternyata berada di luar kerja jurnalistik. Dalam konteks ini, Dewan Pers memiliki standar yang jelas tentang siapa yang disebut wartawan profesional. Standar tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2004,” bebernya.

    Hendrayana menekankan, perusahaan pers yang profesional harus berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta tidak boleh terjadi rangkap kepentingan. Misalnya merangkap sebagai LSM atau badan hukum lain di luar perusahaan pers.

    Hal ini menjadi standar utama. Selain itu, harus jelas siapa penanggung jawabnya yang dapat dilihat dalam buku redaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2004.

    “Standar-standar ini kami susun sebagai panduan bagi mitra kami di daerah, baik Pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, agar memahami mana yang benar-benar perusahaan pers profesional. Semua acuannya sudah jelas dan tertulis,” imbuhnya.

    Saat ini, perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers berjumlah 11 organisasi. Memang sekarang banyak organisasi pers yang bermunculan, namun untuk menjadi konstituen Dewan Pers harus memenuhi persyaratan, seperti memiliki perwakilan di beberapa daerah dan ketentuan lainnya.

    “Dari 11 organisasi tersebut, di antaranya ada JMSI dan AMSI, yang seluruhnya merupakan organisasi perusahaan pers,” tegas Hendrayana.

    Menutup kegiatan seminar hari ini, khususnya dalam rangka peringatan HUT JMSI ke 6, ia menyampaikan selamat ulang tahun kepada JMSI.

    “Semoga JMSI tetap konsisten menjadi perusahaan pers yang profesional, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta selalu mendorong penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme Undang-undang Pers, bukan jalur pidana,” pungkasnya.

  • JMSI Usulkan Perluasan Perlindungan HAM bagi Pekerja Pers, Dewan Pers Beri Respons Positif

    Melanesiatimes.com, Banten — Usulan Jaringan Serikat Media Siber Indonesia (JMSI) terkait perluasan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pekerja pers mendapat respons positif dari Dewan Pers. Perlindungan yang diusulkan tidak hanya menyasar wartawan, tetapi juga pemilik dan pengelola media.

    Usulan tersebut mengemuka dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional (HPN). Kegiatan ini digelar melalui Seminar Nasional bertema Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

    Seminar nasional tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, serta unsur Dewan Pers dan pengurus JMSI dari berbagai daerah.

    Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, mengatakan gagasan perluasan perlindungan HAM bagi pekerja pers merupakan hasil pembahasan mendalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI yang digelar sehari sebelumnya.

    “Isu keamanan dan perlindungan insan pers menjadi fokus utama, mengingat selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada wartawan di lapangan, sementara pemilik dan pengelola media, terutama di daerah, juga menghadapi risiko dan ancaman yang signifikan,” kata Teguh Santosa.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi pengelola media kerap luput dari perhatian publik, padahal mereka juga rentan terhadap tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

    Teguh menegaskan bahwa pendekatan perlindungan HAM harus diperluas guna menjamin kebebasan pers sekaligus menjaga keberlangsungan media sebagai pilar demokrasi.

    “Dengan jaminan HAM yang ditegakkan bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang kuat dan berkeadilan akan semakin terbentuk,” ujarnya.

    Ia juga menilai sikap Dewan Pers yang merespons positif usulan tersebut sejalan dengan agenda nasional penghormatan HAM, terlebih setelah Indonesia dipercaya memegang posisi sebagai Presiden Komisi HAM dunia.

    “Tentu momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen perlindungan insan pers agar dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat,” kata Teguh.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyampaikan bahwa peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara.

    “Pada hari ini, tanggal 8 Februari, saya berharap JMSI semakin besar dan tidak hanya mampu menjadi jaringan perusahaan media yang sekadar memberikan informasi kepada publik, tetapi menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ucap Mugiyanto.

    Ia menambahkan, media memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, penegakan HAM, serta memastikan hak masyarakat atas informasi yang benar dan berimbang.

  • DPRK Raja Ampat Desak Pemda Segera Serahkan DPA Tahun 2026

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mendesak Pemda Raja Ampat segera menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, mengatakan percepatan pembagian DPA penting agar pelaksanaan pembangunan dapat segera berjalan dan serapan APBD 2026 lebih optimal dari tahun sebelumnya.

    “DPA harus dipercepat supaya pembangunan bisa langsung dilaksanakan. Tujuannya agar APBD terserap maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Taufik via Teleponnya, Sabtu (8/2/2026).

    Taufik mengungkapkan bahwa, pada tahun 2025 silam penyerapan APBD hanya berkisar 70 persen. Sehingga Ia berharap hal ini bisa menjadi evaluasi internal Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

    “Kita tidak ingin mengulang kondisi tahun 2025, di mana serapan APBD tidak maksimal hanya mencapai 70 persen. Ini harus menjadi evaluasi pemerintah,” tegasnya.

    Di tahun 2025 Pemda Raja Ampat menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan perubahan barulah disetujui memakai Peraturan Daerah (Perda). ironisnya, penyerapan masih tetap tidak maksimal.

    Selain itu, keterlambatan penyerahan DPA. Menurutnya, sangat berpotensi memperburuk kondisi pelayanan publik.

  • Polres Malteng Siap Tertibkan Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Polres Maluku Tengah bersiap lakukan penertiban knalpot brong pada kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Kasatlantas Polres Malteng Iptu Wahyu Shofhan S.Tr.k., S.I.K., MH saat memberikan sosialisasi operasi kepolisian keselamatan salawaku 2026 pada apel pagi bersama pimpinan dan pegawai Pemda Malteng, jum’at (06/02/2026).

    Sebelumnya, diketahui bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong kerap kali mengganggu kenyamanan apalagi saat melintasi area pendidikan, perkantoran, tempat-tempat ibadah, pemukiman warga dan lain sebagainya.

    “berkaitan dengan gangguan suara pada kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong ini, kita akan berupaya lakukan pencegahan lebih lanjut,” kata Wahyu singkat.

    Kepada awak media di lokasi apel pagi, Kasatlantas Polres Malteng yang belum lama menjabat ini juga menyampaikan “tak hanya motor dengan knalpot brong saja yang akan kami lakukan penertiban, melainkan mobil angkutan umum yang menggunakan pengeras suara (memutar musik degan sangat keras) juga akan kami tertibkan,” tambahnya.

    Penertiban yang akan kami lakukan itu, lanjut ia menjelaskan “tentu tak hanya sosialisasi saja, melainkan kami juga akan lakukan tilang dengan barang bukti knalpot brong yang mereka (pengendara motor) miliki,” tegasnya.

    Patut diapresiasi langkah kepolisian dalam menertibkan motor knalpot btong dan angkutan umum yang menyalakan musik dengan sangat keras sebab hal ini sering mengganggu proses pendidikan di sekolah, pekerjaan di kantor, jam istrahat warga di lingkungan masyarakat, waktu ibadah, anak-anak mengaji, dan sebagainya.

    “tentu harapan kami semoga persoalan ini bisa selesai dan suara bising yang diakibatkan dari knalpot brong dan musik pada angkutan umum tak lagi menjadi pengganggu,” ujar Wahyu.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakyu juga menyinggung pelanggaran lalu lintas lainnya seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, dan membawa kendaraan yang tidak dilengkapi surat-suratnya.

    “kami juga menghimbau agar pengendara tidak lupa mengenakan helm dan tertib dalam berlalu lintas,” jelas Wahyu.

    Sebab, kata ia “sesuai data yang ada, kecelakaan di Malteng juga meningkat sejak tahun 2024 hingga 2025. Tercatat sebanyak 30 kejadian di tahun 2024 menjadi 40 kejadian di tahun 2025,” ungkap Wahyu.

    “olehnya itu, tertib dalam berlalu lintas sangat penting demi keselamatan kita bersama,” imbau Wahyu sembari menutup sesi wawancara. (HUAT)

  • Rafael Kardinal Resmi Nahkodai HIPMI PBD: Fokus Bangun Investasi di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/2/2026).

    Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rafael Kardinal, beserta jajaran pengurus baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran pengusaha muda lokal.

    Usai pelantikan, Rafael Kardinal menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dilaksanakan HIPMI Papua Barat Daya adalah Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI. Hal ini dilakukan mengingat Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi terakhir yang menjalani pelantikan kepengurusan.

    “Kalau setelah ini, jadwal paling dekat dari ini pasti Sidang Dewan Pleno HIPMI. Karena memang kita salah satu provinsi terakhir yang dilantik, jadi setelah ini kita akan konsolidasi dan melaksanakan SDP di Makassar,” ujar Rafael.

    Ia menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi dan potensi daerah secara menyeluruh, sebelum menentukan arah fokus dan program kerja organisasi ke depan.

    “Kita lihat dulu data yang ada sekarang, kekurangannya di mana dan apa yang bisa diperjuangkan. Dari sana baru kita bisa menentukan HIPMI akan fokus di bidang apa,” jelasnya.

    Menurut Rafael, perencanaan yang matang harus didasarkan pada data yang valid, khususnya yang bersumber dari pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat tepat sasaran.

    “Kalau saya bicara tanpa melihat data, nanti saya dianggap terlalu percaya diri. Lebih baik kita lihat dulu data dari Pemda, baru dari sana kita bikin planning yang baik untuk semua,” katanya.

    Terkait sinergi dengan berbagai pihak, Rafael menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Ia memastikan HIPMI Papua Barat Daya akan membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Pasti kolaborasi. Tidak mungkin kita jalan sendiri,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas anggota HIPMI Papua Barat Daya merupakan pengusaha lokal. Bahkan, sekitar 90 persen anggota berasal dari pelaku usaha asli daerah yang telah bergabung dalam organisasi tersebut.

    “Hampir 90 persen itu pengusaha lokal. Memang yang kita kejar adalah bagaimana saya bisa membantu memberdayakan mereka,” ungkap Rafael.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keanggotaan HIPMI terbuka bagi pengusaha yang telah memiliki usaha maupun yang masih dalam tahap merintis. Namun, terdapat mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan organisasi.

    “HIPMI ini organisasi profesi, pasti ada pengecekan usaha, NPWP, dan lain-lain. Yang sudah benar-benar pengusaha dan yang masih belajar pun akan kita bantu, hanya saja treatment-nya berbeda,” jelasnya.

    Rafael menambahkan, sekitar 80 persen anggota HIPMI Papua Barat Daya telah memiliki usaha aktif, sementara sisanya tengah merencanakan atau memulai kegiatan usaha.

    Dalam kesempatan tersebut, Rafael juga menegaskan bahwa HIPMI Papua Barat Daya tidak akan berorientasi pada proyek-proyek pemerintah, melainkan lebih fokus pada penguatan investasi.

    “Kalau organisasi sebesar HIPMI cuma datang untuk minta-minta proyek ke pemerintah daerah, menurut saya itu tidak perlu. Malah akan menyusahkan pemerintah daerah,” tegasnya.

    Ia menilai, di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah, peran HIPMI seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

    “Menurut saya ada cara yang lebih efektif untuk memajukan daerah, salah satunya lewat investasi,” tambahnya.

    Rafael menyampaikan harapan agar HIPMI Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

    “Harapan saya ke depan, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato, perjuangan kita adalah memanfaatkan apa yang kita punya di Papua Barat Daya supaya investor bisa masuk,” pungkasnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah menjadikan Papua Barat Daya sebagai daerah yang menarik dan kompetitif bagi para investor.

    “Yang pertama, kita harus bikin Papua Barat Daya ini menarik untuk investasi,” tutup Rafael.

  • HIPMI Papua Barat Daya Resmi Dilantik, Rafael Kardinal: Siap Hadirkan Investor ke Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rafael Kardinal berserta Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya resmi dilantik. Pelantikan ini berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (17/02/2026).

    Pelantikan tersebut mengusung tema Sinergi Pengusaha Muda “Akselerasi Pembangunan”, sebagai wujud komitmen HIPMI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, bersama jajaran pengurus pusat, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kader HIPMI se-Papua Barat Daya.

    Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rafael Kardinal, dalam sambutannya menegaskan bahwa HIPMI merupakan organisasi yang beranggotakan para pengusaha yang memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP demi menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan inklusif di Papua Barat Daya.

    “Kita berharap pengusaha-pengusaha asli Papua Barat Daya, baik OAP maupun non-OAP, bisa saling bekerja sama dan bersinergi untuk Papua Barat Daya yang lebih baik,” ujar Rafael.

    Rafael juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,82 persen, dan menyatakan HIPMI harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

    Menurutnya, kehadiran HIPMI Papua Barat Daya harus menjadi kekuatan baru dalam mendukung pemerintah daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, melalui peran strategis di sektor ekonomi.

    Rafael menegaskan komitmennya bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam proyek-proyek pemerintah daerah, melainkan fokus menghadirkan investasi dari luar Papua Barat Daya.

    “Saya berada di sini bukan untuk memainkan proyek-proyek pemerintah di Papua Barat Daya. Saya akan membawa investasi dari luar masuk ke daerah ini,” tegasnya.

    Ia mengakui bahwa masih ada kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait kehadirannya di HIPMI, namun memastikan bahwa orientasi utamanya adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Dalam pidatonya, Rafael menyoroti beberapa sektor unggulan yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara bersama-sama, yakni sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian.

    Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor tersebut sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan nasional.

    Selain sektor primer, Rafael juga menyoroti potensi pariwisata Papua Barat Daya yang terus meningkat, khususnya tingginya kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Sorong.

    “Saya melihat langsung di bandara, wisatawan mancanegara sangat banyak. Ini peluang besar yang harus kita kelola dengan baik,” ungkapnya.

    Namun demikian, ia menilai keterbatasan jumlah penerbangan dan mahalnya harga tiket pesawat menjadi kendala serius dalam pengembangan sektor pariwisata.

    “Cari tiket ke Papua Barat Daya sekarang sangat susah dan harganya mahal. Bahkan sering dibandingkan dengan tiket ke Jepang,” katanya.

    Rafael menyampaikan bahwa HIPMI Papua Barat Daya akan mendorong dialog dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan dan pemangku kepentingan terkait, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya penguatan pasar domestik dan peningkatan daya saing UMKM sebagai fondasi ekonomi daerah.

    Menurut Rafael, hilirisasi industri berbasis komoditas lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk Papua Barat Daya.

    “Saya melihat sudah ada produk seperti minyak kelapa yang diolah menjadi sabun. Yang kurang hanyalah eksposur,” ujarnya.

    Ia menyatakan siap membantu membuka akses pasar dan meningkatkan promosi produk lokal, mengingat pengalamannya yang banyak beraktivitas di luar Papua Barat Daya.

    Rafael mengakui bahwa proses transformasi ekonomi tidak dapat berjalan instan, namun optimistis dengan tekad dan semangat bersama, kemajuan dapat dicapai secara bertahap.

    “Dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, saya yakin kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menyampaikan bahwa pelantikan BPD HIPMI Papua Barat Daya merupakan amanat Munas HIPMI 2022 di Solo terkait pemekaran provinsi baru di Papua.

    Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya menjadi provinsi terakhir yang dimekarkan, dan HIPMI telah menuntaskan pembentukan kepengurusan di seluruh provinsi baru tersebut.

    “Hari ini Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi penutup dari pemekaran, dan HIPMI telah melantik kepengurusan lengkap,” kata Akbar.

    Akbar mengakui bahwa dinamika dalam organisasi besar merupakan hal yang wajar, termasuk di Papua Barat Daya.

    “Kalau tidak ada dinamika, berarti organisasi itu tidak hidup,” ujarnya.

    Ia mengapresiasi visi dan gagasan Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Daya yang dinilai fokus pada investasi, bukan membebani APBD daerah.

    “Di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun, investasi adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Akbar.

    Akbar juga menekankan pentingnya hilirisasi produk lokal, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh HIPMI.

    Ia berharap HIPMI Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi.

    Menutup sambutannya, Akbar menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap HIPMI Papua Barat Daya segera melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

    “Selamat bertugas, jalankan roda organisasi, dan kibarkan kebesaran HIPMI di Papua Barat Daya,” tutupnya.