Melanesia Times

Blog

  • Abdullah Asis Sangkala Komitmen Kawal Pembangunan Asrama Putra MAN 2 Maluku Tengah Hingga Tuntas

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah – Pembangunan gedung asrama putra MAN 2 Maluku Tengah yang direncanakan oleh pihak sekolah dan Komite, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku H. Abdullah Asis Sangkala menunjukkan komitmennya dalam mendukung program tersebut.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Tahrib Ramadhan 1447 H MAN 2 Malteng pada sabtu, (14/02/2026).

    Asis sangkala yang ditemani Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah Dr. Musriadin Labahawa tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 dan disambut suguhan seni Islama para siswa MAN 2 Malteng.

    Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi langkah Komite dan para guru di MAN 2 Maluku Tengah dalam mengupayakan rencana pembangunan asrama putra.

    Menurutnya, “kolaborasi yang baik (komite dan sekolah) kerap kali menghadirkan keberkahan bagi semua. Perjuangan dalam mengupayakan asrama putra di MAN 2 Maluku Tengah ini contohnya,” kata Asis Sangkala di depan seluruh guru, komite, tamu undangan, serta para siswa.

    Beliau juga berjanji akan mengawal proses ini hingga tuntas. Terlebih, kata ia “progres pembangunan asrama putra MAN 2 ini tidak bisa lewat APBD provinsi maupun kabupaten. Bisanya hanya lewat kementerian,” ungkap Sangkala.

    Beliau menambahkan “sehingga lebih tepatnya diusulkan lewat kementerian,” jelas Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ini di sela-sela penyampaian sambutannya.

    Namun demikian, Sangkala dalam penyampaiannya juga tak menapik bahwa usulan semacam ini (pembangunan asrama di sekolah) tidak serta merta ada jaminan pelaksanaan.

    “sebab sudah pasti banyak dari provinsi lain juga mengusulkan,” jelas Sangkala.

    Olehnya itu, lewat forum yang mubarok ini beliau berjanji bakal mengawal program ini sampat selesai. “insya Allah saya bantu mengawal, dan akan mengajak serta Kanwil agar bersama-sama membantu,” kata Sangkala.

    Sambil sesekali tersenyum, beliau berujar jika “sesuatu yang direncanakan dan diperjuangkan bersama-sama pasti akan berkah. Kalau belum bisa jalan, paling tidak kita semua (termasuk komite dan pihak sekolah) telah berjuang,” pesannya.

    Sebelumnya, diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian dengan acara penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran bersama Komite Madrasah.

    Disamping penyerahan aset masjid Al Aqsa dari komite kepada pihak sekolah dan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor komite.

    Selain Asis Sangkala dan Musriadin Labahawa, turut Hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Ketua Komite La Baiena dan staf, S Wailisa yang mewakili Kepala Kemenag Malteng, Kepala Sekolah dan dewan guru, para siswa serta insan pers. (HUAT)

  • Rakerwil I BKPRMI Papua Barat Daya Dorong Peran Pemuda Masjid dalam Pembangunan Daerah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Papua Barat Daya resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I yang diikuti oleh pengurus BKPRMI kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Asrama Haji Kota Sorong, Sabtu (14/02/2026).

    Pembukaan Rakerwil I tersebut dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kabiro Pemerintahan dan Kesra Anhar Akib Rahman. Rakerwil ini menjadi moment penting bagi BKPRMI dalam merumuskan arah program kerja organisasi ke depan, khususnya dalam penguatan peran pemuda dan remaja masjid di daerah otonomi baru tersebut.

    Ketua BKPRMI Papua Barat Daya, Rustam Rumatiga, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rakerwil perdana ini.

    Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi modal penting bagi BKPRMI untuk terus berkontribusi dalam pembangunan generasi muda.

    “Pertama kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah membuka Rakerwil ini dan memberikan harapan kepada kami BKPRMI untuk tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun generasi muda melalui BKPRMI,” ujar Rustam.

    Rakerwil I BKPRMI Papua Barat Daya Dorong Peran Pemuda Masjid dalam Pembangunan Daerah
    Rapat Kerja Wilayah Ke-I BKPRMI Papua Barat Daya

    Ia menjelaskan, Rakerwil I BKPRMI Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 14 hingga 15 Februari 2026. Namun demikian, pelaksanaannya bersifat fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pembahasan yang berlangsung di forum.

    “Pagi hari ini insya Allah dijadwalkan dua hari. Namun apabila bisa dipercepat dan seluruh pembahasan dapat diselesaikan, maka bisa dilaksanakan dalam satu hari saja. Kami optimis program-program yang telah disepakati bisa dirampungkan,” katanya.

    Menurut Rustam, sejumlah agenda strategis akan dibahas dalam Rakerwil tersebut, termasuk usulan program dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang disampaikan melalui biro terkait, serta program kerja internal BKPRMI dan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya.

    “Program kerja yang akan dibahas melibatkan sembilan lembaga yang ada di bawah BKPRMI, mulai dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan TK Al-Qur’an, hingga lembaga kesehatan, keluarga sakinah, serta lembaga dakwah dan syiar Islam,” jelasnya.

    Ia menambahkan, Rakerwil I ini menjadi momentum terbaik untuk memaksimalkan perencanaan program kerja agar lebih terarah dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia tiga tahun.

    “Keberadaan BKPRMI hari ini bukan hanya karena kebutuhan organisasi, tetapi merupakan kebutuhan umat secara umum. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Rustam.

    Lebih lanjut, Rustam menegaskan bahwa gerakan pemuda masjid yang diusung BKPRMI tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan lainnya.

    “Berbasis masjid, iya. Tapi bukan berarti hanya melakukan kegiatan keagamaan saja. Ada aspek sosial, ekonomi, dan lainnya yang juga harus kita sentuh untuk kemaslahatan bersama,” tegasnya.

    Ia pun berharap dukungan dan doa dari seluruh pihak agar BKPRMI Papua Barat Daya dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik demi menciptakan generasi muda yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara.

    “Semata-mata tujuan kami adalah menciptakan generasi yang berguna dan bermanfaat, khususnya bagi Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai,” pungkasnya.

    Selain itu Ketua Panitia Rakerwil I BKPRMI Papua Barat Daya, Ustadz Abdullah Abdurrahman, menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerwil perdana ini merupakan langkah awal konsolidasi organisasi BKPRMI di Provinsi Papua Barat Daya agar lebih solid dan terarah.

    “Rakerwil I ini menjadi titik awal konsolidasi BKPRMI Papua Barat Daya. Kita ingin menyatukan visi, menyusun program kerja yang realistis, serta memperkuat peran pemuda remaja masjid agar lebih aktif dan terorganisir,” ujar Abdullah Abdurrahman.

    Ustadz Abdullah yang juga merupakan Imam Besar Masjid Raya Al Akbar itu menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Rakerwil telah dipersiapkan secara maksimal oleh panitia, termasuk keterlibatan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    “Kami sebagai panitia berupaya semaksimal mungkin agar Rakerwil ini berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan keputusan strategis yang benar-benar dibutuhkan oleh BKPRMI di daerah,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui Rakerwil I ini, seluruh pengurus BKPRMI se-Papua Barat Daya dapat memperkuat komitmen dakwah dan pengabdian kepada umat dengan tetap bersinergi bersama pemerintah daerah.

    “BKPRMI harus hadir sebagai solusi umat. Kita ingin pemuda masjid tidak hanya aktif di masjid, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di Papua Barat Daya,” tutupnya.

  • Percasi Kota Sorong Resmi Dilantik, Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 Langsung Bergulir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Prosesi pelantikan pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Sorong sekaligus pembukaan Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 berlangsung khidmat dan meriah di Cafe Hangout, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (14/02/2026).

    Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengembangan olahraga catur di Kota Sorong, sekaligus menandai dimulainya agenda kompetisi resmi Percasi Kota Sorong tahun 2026.

    Pelantikan pengurus Percasi Kota Sorong dihadiri langsung oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, didampingi istri Jemima Elisabeth Lobat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Daya Abner Asmuruf, Asisten III Pemerintah Kota Sorong, perwakilan KONI Kota Sorong, Kapolresta Sorong Kota Darwis, serta ratusan peserta turnamen.

    Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Ketua Harian Percasi Provinsi Papua Barat Daya Sarifuddin kepada jajaran pengurus Percasi Kota Sorong yang baru.

    Usai pelantikan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan resmi Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Sorong.

    Pembukaan turnamen ditandai dengan penyematan atribut Percasi kepada perwakilan atlet serta penyerahan piala bergilir sebagai simbol dimulainya kompetisi.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi kepada Percasi Kota Sorong atas inisiatif penyelenggaraan turnamen tersebut.

    “Saya memberikan apresiasi kepada Percasi Kota Sorong yang langsung bergerak cepat menggelar Turnamen Wali Kota Cup 2026. Ini menunjukkan komitmen nyata dalam membina dan mengembangkan olahraga catur di daerah,” ujar Septinus Lobat.

    Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi pembinaan generasi muda.

    “Turnamen seperti ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga pembentukan karakter, sportivitas, dan disiplin bagi para atlet,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Percasi Kota Sorong Sahbudin menyampaikan bahwa Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 merupakan program pertama yang dilaksanakan setelah pelantikan pengurus.

    “Turnamen ini adalah langkah awal kami setelah pelantikan. Kami ingin langsung bekerja dan menunjukkan bahwa Percasi Kota Sorong siap berkontribusi nyata,” ungkap Sahbudin.

    Ia menambahkan, ke depan Percasi Kota Sorong menargetkan penyelenggaraan turnamen catur dengan skala yang lebih besar.

    “Kami berencana menggelar turnamen catur tingkat regional Papua, bahkan nasional, dan Kota Sorong kami siapkan sebagai tuan rumah,” jelasnya.

    Menurut Sahbudin, potensi atlet catur di Kota Sorong sangat besar dan perlu wadah pembinaan yang berkelanjutan.

    “Kami melihat banyak bibit atlet muda yang potensial. Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong juga secara simbolis menyerahkan pelaksanaan dan pengelolaan turnamen kepada Ketua Percasi Kota Sorong untuk diperebutkan secara sportif oleh seluruh peserta.

    Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 diikuti oleh dua kategori peserta, yakni kategori senior sebanyak 120 orang dan kategori junior sebanyak 120 orang.

    Selain menggelar turnamen, Percasi Kota Sorong juga merencanakan pembukaan sekolah catur sebagai pusat pembinaan atlet.

    “Tempatnya sudah ada, tinggal kita bangun dan aktifkan. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar sekolah catur ini bisa segera terwujud,” tutup Sahbudin.

  • PT Bangun Malamoi Indah Pastikan Kompensasi Petugas Kebersihan Segera Dibayarkan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan petugas kebersihan pada pekan lalu, Direktur PT Bangun Malamoi Indah, Jhon H. Malibela, menyatakan bahwa persoalan tersebut akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Tanggapan ini disampaikan di salah satu Cafe di Sorong pada Sabtu (14/02/2026).

    Aksi unjuk rasa itu disebut muncul akibat adanya kesalahpahaman terkait hak pekerja yang belum sepenuhnya diterima, khususnya menyangkut kompensasi.

    Jhon menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran gaji para petugas kebersihan.

    “Ini bukan masalah gaji, karena gaji petugas kebersihan selama delapan bulan sudah kami bayarkan,” ujar Jhon.

    Ia menjelaskan bahwa yang masih tersisa hingga saat ini adalah pembayaran kompensasi yang belum terealisasi sepenuhnya.

    “Yang belum dibayarkan itu adalah kompensasi, bukan gaji,” katanya menegaskan.

    Menurut Jhon, keterlambatan pembayaran kompensasi dipengaruhi oleh adanya masa transisi yang terjadi sepanjang tahun 2025.

    “Kenapa sampai belum dibayar, karena di tahun 2025 terjadi transisi, sehingga hak kompensasi petugas kebersihan belum bisa disalurkan,” jelasnya.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa kompensasi merupakan hak para pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebagai pihak ketiga.

    “Kompensasi adalah hak pekerja dan itu menjadi kewajiban kami untuk menyelesaikannya,” tegas Jhon.

    Ia memastikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menuntaskan pembayaran tersebut dalam waktu dekat.

    “Kami akan memberikan hak pekerja dalam waktu dekat, kalau bukan hari Senin berarti hari Rabu,” katanya.

    Lebih lanjut, Jhon menyampaikan bahwa setelah pembayaran kompensasi rampung, pihaknya akan segera melakukan kontrak kerja.

    Menurutnya, kontrak tersebut penting agar ke depan seluruh hak dan kewajiban berada dalam tanggung jawab perusahaan.

    “Setelah kontrak dilakukan, semua persoalan ke depan akan mengikuti aturan main perusahaan,” pungkasnya.

  • Somasi Diabaikan, Tim Kuasa Hukum Losari Tempuh Jalur Hukum di PN Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Kuasa Hukum Losari kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Sorong. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2026/PN Son dan menjadi langkah hukum lanjutan atas hak yang dinilai belum dipenuhi oleh pihak terkait. Sabtu (14/02/2026).

    Tim Kuasa Hukum Losari terdiri dari Muhammad Rizal, Elimelek O. Kaiway, serta Rosmila Tuasikal. Gugatan ini diajukan karena Calon Kandidat nomor 1 pasangan Losari tidak menggubris somasi pertama dan kedua yang sebelumnya telah dilayangkan secara resmi.

    Muhammad Rizal menyampaikan bahwa langkah gugatan ditempuh setelah upaya persuasif tidak mendapatkan respons. “Kami telah menempuh mekanisme somasi secara patut, namun tidak ada tanggapan, sehingga kami menempuh jalur hukum,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Rosmila Tuasikal yang juga bertindak sebagai kuasa hukum Losari. Ia menegaskan bahwa gugatan tersebut semata-mata bertujuan menuntut hak sesuai kesepakatan awal. “Kami hanya menuntut hak atas apa yang telah disepakati bersama, tidak lebih dan tidak kurang,” tegas Rosmila.

    Rosmila menjelaskan bahwa dasar hukum gugatan merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik,” jelasnya.

    Menurut tim kuasa hukum, sudah lebih dari satu tahun hak tersebut belum diterima, meskipun mereka telah menjalankan tugas pendampingan hukum secara maksimal. Pendampingan dilakukan terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong dalam perkara Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pilkada Kota Sorong Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

    Elimelek O. Kaiway menambahkan bahwa seluruh tahapan pendampingan hukum telah dijalankan sesuai prosedur. “Kami mendampingi klien sejak awal proses hingga perkara selesai di Mahkamah Konstitusi, namun hak kami belum juga dipenuhi hingga kini,” ungkapnya.

    Dalam perkara tersebut, tim kuasa hukum mendampingi pasangan calon Septinus Lobat dan H. Ansar Karim. Seluruh proses hukum disebut telah dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tim Kuasa Hukum Losari menegaskan bahwa gugatan ini merupakan upaya terakhir untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. “Kami berharap pengadilan dapat menilai perkara ini secara objektif dan profesional,” ujar Rosmila.

    Pengadilan Negeri Kota Sorong telah menjadwalkan sidang perdana perkara tersebut pada Selasa, 24 Februari 2026. Tim kuasa hukum menyatakan siap menghadiri persidangan dan memaparkan seluruh bukti serta argumentasi hukum yang dimiliki.

  • Seminar Nasional JMSI: Profesionalisme Wartawan Jadi Kunci Harmoni Pers dan APH

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Satria Utama Batubara, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai perekat bangsa, bukan alat untuk memecah belah persatuan.

    Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Seminar Nasional Harmonisasi Polri dan Insan Pers di Provinsi Papua Barat Daya di Rylich Panorama Kota Sorong Papua Barat Daya yang digelar JMSI Papua Barat Daya, Jumat (13/2/2026).

    Menurutnya, salah satu fungsi utama JMSI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) wartawan dan perusahaan pers.

    “Pers itu merekatkan bangsa, bukan memecah bangsa. Profesionalisme wartawan juga harus didukung oleh perusahaan pers yang berkualitas,” ujarnya.

    Satria menjelaskan, keberadaan JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers menjadi wadah bagi perusahaan media siber untuk berkomitmen menciptakan media yang profesional. Seluruh anggota JMSI diwajibkan bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

    Ia menekankan bahwa wartawan profesional harus mematuhi setiap aturan yang berlaku, baik undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Hal ini penting untuk mengantisipasi maraknya penyalahgunaan profesi wartawan, terlebih di era digital yang memudahkan siapa saja membuat situs atau portal yang seolah-olah menjadi media resmi.

    “Sekarang sangat mudah membuat website dan mengaku sebagai media. Inilah yang harus dibentengi dengan aturan dan komitmen profesionalisme,” tegasnya.

    Satria juga mengingatkan bahwa oknum tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi, tetapi juga di lingkungan wartawan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang melindungi kemerdekaan pers yang benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik secara bertanggung jawab.

    Ia mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi dan seminar nasional tentang harmonisasi Polri dan insan pers yang dinilai menjadi tonggak kebersamaan dalam memperkuat penegakan hukum, baik terhadap kriminalisasi pers maupun penyalahgunaan profesi wartawan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Lebih lanjut, Satria menyampaikan bahwa JMSI yang kini telah hadir di 32 provinsi dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam memverifikasi serta melakukan pendataan terhadap perusahaan pers secara lebih baik.

    “Dengan jaringan JMSI yang luas, pendataan dan verifikasi perusahaan pers bisa dilakukan lebih akurat,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Papua Barat Daya atas dukungan terhadap kegiatan JMSI Papua Barat Daya. Ia berharap, ke depan tidak lagi terjadi konflik maupun kriminalisasi terhadap insan pers yang bekerja secara profesional.

    Satria menambahkan, JMSI memiliki tanggung jawab moral sebagai konstituen Dewan Pers untuk terus melakukan sosialisasi, sesuai kesepakatan antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam peningkatan kapasitas wartawan dan anggota Polri melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya.

    “Kami punya kewajiban moral untuk ikut mencerdaskan, mentransfer nilai profesionalisme, dan memperkuat pemahaman hukum pers di Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Dalam seminar tersebut, turut hadir sebagai pembicara Anggota Dewan Pers, Erick Tanjung, Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, Iwan Manurung, serta Ketua JMSI Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun. Diskusi dipandu oleh Pemimpin Redaksi Sorongnews.com, Olha Irianti Mulalinda, sebagai moderator.

    Melalui kegiatan ini, JMSI berharap terbangun sinergi yang kuat antara pers, Polri, dan pemerintah daerah demi menciptakan iklim jurnalistik yang sehat, profesional, dan berintegritas di Provinsi Papua Barat Daya. (***)

  • Sinergi Polri dan Insan Pers di Papua Barat Daya, Perkuat Kemerdekaan Pers dan Tegakkan Profesionalisme Wartawan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komitmen memperkuat kemerdekaan pers sekaligus menindak tegas penyalahgunaan profesi wartawan mengemuka dalam Sosialisasi dan Seminar Nasional yang digelar di Ballroom Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (13/02/2026).

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara jajaran kepolisian dan insan pers di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

    Acara yang mengusung tema koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan itu dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Polri dan insan pers. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun hubungan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Papua Barat Daya, Eltje S. Doo, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya dialog harmonis antara aparat penegak hukum dan media.

    Dalam sambutannya, Eltje menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai derasnya arus informasi di era digital menuntut tanggung jawab besar dari seluruh pihak agar ruang publik tetap sehat dan kondusif.

    “Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Karena itu, sinergi harus dibangun di atas saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Iwan Manurung, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian. Ia menekankan pentingnya penyamaan visi dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang semakin masif.

    “Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang profesional. Namun, jika ada oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan organisasi media. Ia berharap sinergi yang terbangun tidak berhenti pada tataran seremoni, melainkan berlanjut dalam praktik kerja jurnalistik sehari-hari di lapangan.

    Seminar ini menghadirkan diskusi publik, talkshow interaktif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan unsur kepolisian, wartawan, pimpinan media, organisasi pers, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari etika jurnalistik, keterbukaan informasi publik, hingga mekanisme koordinasi apabila terjadi sengketa pemberitaan.

    Ketua panitia, Johanis Sole, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-6 JMSI dan Hari Pers Nasional. Ia menegaskan, latar belakang kegiatan berangkat dari kebutuhan mendesak membangun hubungan yang harmonis dan profesional antara pers dan aparat penegak hukum.

    Menurutnya, di tengah derasnya arus digitalisasi, kerja jurnalistik dituntut semakin akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Polri juga berkepentingan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menghambat kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

    Dalam forum tersebut, para peserta sepakat bahwa kemerdekaan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab etik dan hukum. Profesionalisme wartawan dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya gesekan yang berpotensi merugikan publik.

    Deklarasi bersama yang ditandatangani menegaskan komitmen membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan, memperkuat pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, serta mendukung penegakan hukum secara adil dan transparan. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia sebagai fondasi utama.

    Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai penanda babak baru hubungan Polri dan insan pers di Papua Barat Daya. Diharapkan, harmonisasi yang terbangun tidak hanya memperkuat stabilitas daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan media sebagai pilar demokrasi.

  • Dalam Waktu Singkat Polres Raja Ampat Bekuk 2 Pelaku Curas di Kota Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Raja Ampat gelar Press Conference ungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan (Curas) yang terjadi di wilayah Kota Waisai.

    Kapolres Raja Ampat, AKBP James O. Tegai, didampingi Kasat Reskrim Iptu Arantaun, memberi keterangan bahwa pihaknya menerima dua laporan polisi terkait aksi pencurian disertai kekerasan.

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 04.30 hingga 05.00 WIT di lokasi yang berbeda dan berhasil diungkap dalam waktu yang singkat pada Jumat, (13/2/2026).

     

    “Perkara pertama terjadi di depan Penginapan Dormavra, sementara kejadian kedua berlangsung di depan Penginapan Rendi. Keduanya terjadi di hari yang sama,” ungkap Kapolres Raja Ampat.

    Berdasarkan keterangan Polres Raja Ampat pada saat Press Conference itu, Polisi berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial SS (19) dan WS (20), yang berdomisili di Jalan Pramuka, Waisai. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran aparat.

    Peristiwa itu dilaporkan dengan kronologi yang berbeda lokasi kejadian pertama bermula ketika korban meninggalkan telepon genggam miliknya di area Penginapan Dormavra kemudian pelaku diduga mengambil handphone korban. Kedua, pelaku mengambil paksa tas milik korban tepat saat berada di depan Penginapan Rendi dalam tas tersebut berisi sebuah telepon genggam milik korban.

    Korban dalam peristiwa curas ini diketahui bernama Olivia dan Melani.

    Atas perbuatan, kedua pelaku dijerat Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun, serta Pasal 477 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

    Kapolres menegaskan pihaknya bersama jajaran tetap komitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas dan tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan di Kota Waisai.

    “Proses hukum akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor jika menemukan tindak kriminal,” tegasnya.

    Sementara, Kasat Reskrim, Iptu. Arantaun, menambahkan bahwa proses penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

    “Kami memastikan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah Raja Ampat,” tegasnya.

  • Ketua Fraksi HNI Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya 35 Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI), Muamar Kadafi, ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya 35 Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Raja Ampat.

    Pelantikan tersebut secara resmi dilakukan oleh Bupati, Orideko Iriano Burdam, pada Jumat (13/2/2026) di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat.

    “Atas nama Pimpinan dan Anggota Fraksi Hati Nurani Indonesia Hanura Garuda mengucapkan selamat atas dilantiknya 35 Pejabat Tinggi Pratama di ruang lingkup Pemda Raja Ampat,” ucapnya.

     

    Usai memberi selamat kepada 35 Pejabat Tinggi Pratama. Ketua Fraksi HNI itu menyampaikan bahwa pelantikan bukan hanya seremonial reformasi birokrat tetapi juga sebagai simbol semangat mengabdi dan era baru.

    Harapannya, para Kepala OPD yang baru dilantik dapat membantu pemerintah mewujudkan Raja Ampat sejahtera seiring dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

    “Kami berharap, dengan diberikan amanah baru ini semoga dapat mewujudkan Raja Ampat sejahtera sebagaimana yang dicanangkan dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada 5 tahun mendatang,” ujarnya.

    Ketua Fraksi HNI menambahkan bahwa, sinergitas adalah instrumen yang ampuh agar bisa bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

  • SERFAMWEMA Protes Ganti Rugi Tanah Ulayat Bendungan Danau Ayamaru Dinilai Tak Tepat Sasaran

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya – Serikat Family Wemah‑Mrait Sory Way (SERFAMWEMA) secara tegas menyatakan penolakan terhadap proses pembayaran uang ganti rugi tanah ulayat adat dalam proyek Pembangunan Bendungan Danau Ayamaru. Penolakan tersebut disampaikan karena pembayaran dinilai tidak tepat sasaran dan tidak diberikan kepada ahli waris yang sah berdasarkan garis keturunan adat. Jumat (13/02/2026).

    Pernyataan sikap itu disampaikan SERFAMWEMA sebagai respons atas proses administrasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat kepada keluarga yang bukan ahli waris tanah ulayat adat. Menurut mereka, praktik tersebut telah mencederai hak dasar ahli waris yang sah.

    “Kami perlu menegaskan bahwa kami tidak menolak proyek pembangunan bendungan Danau Ayamaru II,” ujar Ketua SERFAMWEMA, Apner Way. “Yang kami tolak adalah proses administrasi transaksi uang ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris,” lanjutnya.

    SERFAMWEMA menilai, penetapan penerima ganti rugi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan garis lurus keturunan warga Way selaku tuan tanah adat. Padahal, hak ulayat adat milik keluarga ahli waris justru merupakan aset yang paling terdampak langsung oleh pembangunan bendungan.

    “Proses ini sarat manipulasi dan spekulasi oleh oknum-oknum yang terlibat dalam asesmen kelayakan dan persiapan sosial proyek,” kata Apner Way. Ia menyebut praktik tersebut telah mengaburkan prinsip keadilan dalam pembangunan.

    Lebih jauh, SERFAMWEMA menyatakan bahwa proses administrasi tersebut telah merusak tatanan norma adat, kesepakatan moral adat, serta fungsi sosial adat yang masih hidup dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

    “Norma sopan santun adat kami diinjak-injak di lapangan oleh pelaksana proyek,” ujar Apner Way. Ia menilai kondisi ini berpotensi mencoreng nama baik pemerintah daerah apabila dibiarkan berlarut-larut.

    Atas dasar itu, SERFAMWEMA mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur sipil negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek. Mereka meminta agar oknum yang diduga melakukan manipulasi administrasi segera diganti sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.

    SERFAMWEMA juga merinci aset produktif milik ahli waris atas nama Apner Way yang terdampak langsung, mulai dari tanah kebun dan dusun di sepanjang jalan proyek, bukit batu kapur, pulau-pulau yang akan tenggelam, hingga sero perangkap ikan dan kolam alam di dalam danau.

    Selain itu, mereka menyoroti hilangnya tempat-tempat sakral adat seperti sawro atau kerajaan orang mati, lokasi tambat perahu, serta punahnya keanekaragaman hayati darat dan air, termasuk ikan asli Danau Ayamaru akibat masuknya ikan predator.

    Dalam pernyataannya, SERFAMWEMA menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi martabat dan hak individu. Karena itu, mereka menolak penggunaan dalih “hak kebersamaan” yang dinilai justru melegitimasi perampasan hak ahli waris.

    “Kedok hak bersama ini cenderung menjadi alat manipulasi dan perampokan hak kami sebagai ahli waris yang sah,” tegas Apner Way.

    SERFAMWEMA mendesak pihak Balai agar segera memasukkan ahli waris atas nama Apner Way dalam seluruh proses transaksi ganti rugi, termasuk pencantuman nama dan rekening penerima secara resmi.

    Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, SERFAMWEMA menyatakan siap menempuh jalur hukum serta melakukan advokasi dampak ekologis bendungan Danau Ayamaru melalui jaringan organisasi lingkungan nasional dan internasional.

    “Kami hanya meminta keputusan yang seadil-adilnya,” kata Apner Way. “Aspirasi ini kami sampaikan secara santun demi kepentingan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.”

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua SERFAMWEMA Apner Way dan Sekretaris Sakius Way, dan disampaikan dari Kampung Sritabam, Kabupaten Maybrat, pada 13 Februari 2026.

    Apabila pernyataan ini tidak di indahkan, maka kami keluarga SERFAMWEMA akan menempuh jalur hukum.