Melanesia Times

Blog

  • 71 OKP Resmi Jadi Peserta Rapim Purda KNPI Kota Sorong Termasuk 1 Organisasi Lokal

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Panitia Steering Committee (SC) Rapimpurna Daerah (Rapim Purda) KNPI Kota Sorong secara resmi menetapkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan distrik yang berhak menjadi peserta Rapim Purda setelah melalui tahapan verifikasi berkas dan pleno penetapan. Sabtu (31/01/2026).

    Ketua Steering Committee, Mohammad Saman Bugis, menjelaskan bahwa proses verifikasi telah dilakukan secara ketat sejak pendaftaran dibuka hingga batas akhir yang telah ditentukan. Verifikasi berkas dimulai sejak 29 Januari 2026 dan ditutup dengan rapat pleno pada malam hari.

    “Kemarin kami SC sudah rapat, melakukan penelitian dan verifikasi berkas sejak tanggal 29. Tadi malam kami pleno sekitar pukul 21.00 WIT dan telah mengesahkan peserta Rapim Purda,” ujar Mohammad Saman Bugis.

    Berdasarkan hasil pleno tersebut, SC menetapkan sebanyak 70 OKP tingkat daerah yang dinyatakan lolos sebagai peserta, ditambah 10 distrik serta 5 OKP lokal. Namun, dari 5 OKP lokal tersebut, satu OKP dinyatakan sebagai peserta penuh.

    “Dari hasil verifikasi, peserta penuh berjumlah 71 OKP, ditambah 10 distrik. Untuk OKP lokal ada lima, dan satu di antaranya masuk kategori peserta penuh, sehingga semua menjadi 81 Peserta dalam Rapim Purda KNPI Kota Sorong ” jelasnya.

    Peserta yang memiliki hak suara pada Rapim Purda dan MUSDA KNPI Kota Sorong berjumlah 81 peserta penuh dan 4 peserta peninjau.

    Mohammad Saman Bugis menyebutkan sejumlah OKP lokal yang telah ditetapkan sebagai peserta penuh, di antaranya Ikatan Pemuda Sulawesi Utara (IPSU), Ikatan Pemuda Tanimbar, Ikatan Pemuda Tidore, Ikatan Pemuda Mahasiswa Pelajar Kei (IPMPK) serta satu organisasi lokal lainnya Pemuda Malamoi.

    Ia juga menegaskan bahwa salah satu OKP yang sebelumnya berstatus lokal dapat ditetapkan sebagai peserta penuh karena telah memenuhi persyaratan organisasi, termasuk telah mengikuti Musyawarah Nasional sebanyak tiga kali.

    “IPMPK itu kami tetapkan sebagai peserta penuh karena sudah tiga kali mengikuti Munas dan memenuhi seluruh persyaratan organisasi,” katanya.

    Lebih lanjut, SC memastikan bahwa seluruh OKP yang telah mendaftar dan diverifikasi dinyatakan lolos. Dengan ditutupnya tahapan verifikasi, pendaftaran peserta Rapim Purda juga dinyatakan resmi ditutup.

    “Semua yang mendaftar sudah kami verifikasi dan semuanya lolos. Artinya tadi malam kami sudah kunci. Tidak ada lagi OKP yang bisa mendaftar karena pendaftaran sudah kami perpanjang dua kali,” tegasnya.

    Rapim Purda KNPI Kota Sorong sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 Februari 2026. Setelah Rapim Purda selesai, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon ketua KNPI.

    “Setelah Rapim selesai, kami buka pendaftaran kandidat. Satu minggu setelah itu, kami akan melaksanakan Musda,” jelas Mohammad Saman Bugis.

    Ia berharap seluruh tahapan Rapim Purda hingga Musyawarah Daerah (Musda) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan KNPI yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda di Kota Sorong.

    “Harapan saya, Rapim Purda sampai Musda nanti bisa menghasilkan Ketua KNPI yang mampu mengayomi dan menghimpun seluruh pemuda serta OKP di Kota Sorong,” harapnya.

    Selain itu, ia juga mengajak OKP yang telah memiliki legitimasi hukum agar tetap aktif dan berpartisipasi pada agenda kepemudaan di masa mendatang.

    “OKP yang sudah punya legitimasi hukum saya harap tetap aktif. Untuk pendaftaran tahun ini memang sudah kami tutup, tapi ke depan kami harapkan bisa ikut berpartisipasi,” tutupnya.

  • Ketua Panitia Pastikan Kesiapan Pertandingan, Turnamen Catur Walikota Cup I Siap Bergulir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengurus Cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Sorong menggelar rangkaian kegiatan yang menggabungkan agenda organisasi dan kompetisi olahraga prestasi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Hangout dan menjadi salah satu agenda olahraga yang menarik perhatian masyarakat.

    Ketua Panitia Turnamen, Muhammad Said, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Percasi Kota Sorong kali ini dirancang dalam satu kesatuan agenda besar. Kegiatan diawali dengan pelantikan Pengurus Percasi Kota Sorong, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Turnamen Catur Walikota Cup I.

    “Kegiatan ini kami rancang sebagai momentum konsolidasi organisasi sekaligus pembinaan prestasi atlet catur di Kota Sorong. Setelah pelantikan pengurus, kami langsung membuka Turnamen Walikota Cup I,” ujar Muhammad Said kepada Media Melanesiatimes.com yang berlokasi di Hangout Kota Sorong pada Jumat (30/01/2026).

    Turnamen Catur Walikota Cup I menjadi ajang perdana yang digelar di bawah kepemimpinan Wali Kota Sorong saat ini. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan dalam kalender olahraga daerah, khususnya cabang olahraga catur.

    Antusiasme peserta terhadap turnamen ini terbilang tinggi. Untuk kategori senior atau dewasa, panitia mencatat sebanyak 127 peserta telah mendaftar dari target 130 peserta. Pendaftaran untuk kategori senior pun telah resmi ditutup sejak sehari sebelumnya.

    Sementara itu, kategori junior yang mencakup pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/SLTA masih membuka pendaftaran. Hingga saat ini, sekitar 37 peserta junior telah terdaftar dan jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.

    “Khusus kategori junior, pendaftaran masih kami buka satu sampai dua hari ke depan sambil menunggu koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan agar partisipasi pelajar bisa lebih maksimal,” jelasnya.

    Dari sisi teknis, panitia memastikan seluruh persiapan pertandingan telah dimatangkan. Technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari mendatang di Hangout kilometer 10 Kota Sorong sekaligus proses pengundian atau pairing peserta serta pembahasan aturan.

    Untuk sistem pertandingan, kategori senior direncanakan menggunakan Sistem Swiss sembilan babak. Dengan sistem ini, setiap peserta diperkirakan akan menjalani sembilan kali pertandingan selama turnamen berlangsung.

    “Dengan Sistem Swiss sembilan babak, kami berharap pertandingan dapat berjalan kompetitif, adil, dan mampu mengukur kemampuan peserta secara menyeluruh,” kata Muhammad Said.

    Panitia juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pertandingan, termasuk papan catur dan jam catur, dengan dukungan pihak Hangout dan Percasi. Sebagai langkah antisipasi, peserta diimbau menyiapkan aplikasi jam catur di ponsel masing-masing apabila jumlah jam catur fisik tidak mencukupi.

    Melalui kegiatan ini, Percasi Kota Sorong berharap Turnamen Catur Walikota Cup I tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Kota Sorong, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet, ajang silaturahmi antarpecatur, serta sarana menjaring bibit-bibit unggul catur di Kota Sorong.

  • 1.749 PPPK Paruh Waktu di Maluku Tengah Resmi Terima SK

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 1.749 peserta penerima SK, Jumat (30/01/2026).

    Penyerahan SK tersebut berlangsung di Baileo Ir. Soekarno, Kota Masohi. Kegiatan ini didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13539/B-SI.01.01/SD/2025 tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Alokasi Peserta PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Formasi Tahun 2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa alokasi peserta PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 berjumlah 1.776 orang, dengan rincian formasi sebagai berikut.

    1. Formasi PPPK Tenaga Teknis Daerah sebanyak 1.618 orang.
    2. Formasi PPPK Tenaga Guru sebanyak 140 orang.
    3. Formasi PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 318 orang.

    Dari total alokasi tersebut, seluruh peserta sebanyak 1.776 orang telah mengikuti proses pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

    Berdasarkan hasil verifikasi, sebanyak 1.749 peserta telah ditetapkan dan menerima SK. Sementara itu, 27 peserta lainnya masih dalam tahapan verifikasi ulang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Adapun rincian peserta yang masih dalam proses verifikasi ulang yakni dua orang karena kualifikasi pendidikan pada ijazah tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, empat orang dalam tahapan perbaikan dokumen, 18 orang karena tahun lahir pada ijazah diragukan akibat adanya coretan atau edit, serta tiga orang karena ijazahnya tidak dapat diakomodir oleh BKN.

    Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah resmi menerima SK pengangkatan.

    “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah resmi menerima SK sebagai PPPK Paruh Waktu,” kata Zulkarnain.

    Ia menjelaskan bahwa jumlah PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pada hari tersebut mencapai 1.749 orang. “Perlu saya sampaikan bahwa Saudara-saudari yang menerima SK hari ini berjumlah 1.749 orang, yang terdiri dari 140 tenaga guru, 318 tenaga kesehatan, dan 1.291 tenaga teknis,” tambahnya.

    Zulkarnain menegaskan bahwa jumlah yang besar tersebut bukan sekadar angka. “Ini merupakan kekuatan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di daerah ini,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Bupati Zulkarnain juga menyampaikan sejumlah poin penting sebagai bekal bagi para PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas ke depan.

    Ia menekankan pentingnya bekerja dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab, menjunjung tinggi loyalitas kepada institusi, negara, dan masyarakat, serta terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan di tengah dinamika perubahan yang cepat.

    Bupati Maluku Tengah itu juga menegaskan bahwa status sebagai PPPK Paruh Waktu bukanlah penghalang untuk menunjukkan kinerja yang unggul dan profesional.

    “Hal ini justru dapat dijadikan sebagai ruang pengabdian, ruang pembuktian, dan ruang aktualisasi diri,” ungkap Zulkarnain.

    Dengan nada penuh semangat, ia berpesan, “Tunjukkan bahwa Bapak/Ibu sekalian adalah aparatur yang dapat diandalkan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Tengah.”

    Di akhir sambutannya, Bupati Zulkarnain kembali mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK serta berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya.

    “Bekerjalah dengan hati, melayani dengan tulus, serta menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di mana pun Saudara bertugas,” kata Zulkarnain mengakhiri sambutannya. (HUAT)

  • Akselerasi Dokter Nasional, AIPKI Ingatkan Mutu dan Keselamatan Pasien

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal mutu pendidikan kedokteran di Indonesia di tengah upaya peningkatan jumlah dokter secara nasional.

    Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Yakob Kareth yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada Jumat (30/01/2026).

    Forum dekan ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan besar dunia pendidikan kedokteran, khususnya terkait keterbatasan jumlah dokter dan belum meratanya distribusi tenaga medis di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal dan kepulauan.

    Ketua Umum AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, menegaskan bahwa kebijakan akselerasi pendidikan kedokteran harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kualitas dan keselamatan pasien.

    “Akselerasi itu perlu, tetapi mutu itu wajib, keamanan (safety) itu harus, dan kolaborasi adalah keniscayaan,” tegas Prof. Wisnu Barlianto dalam pemaparannya.

    Ia menjelaskan, saat ini AIPKI menaungi sebanyak 137 fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan asosiasi ini menjadi penting untuk memastikan seluruh institusi pendidikan kedokteran tetap berpegang pada standar nasional yang telah ditetapkan.

    Menurut Prof. Wisnu, tantangan terbesar bukan hanya pada penambahan jumlah fakultas kedokteran, melainkan bagaimana memastikan lulusan dokter memiliki kompetensi yang merata dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam membuka program studi kedokteran baru, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.

    “Penambahan fakultas kedokteran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada studi kelayakan yang ketat agar kualitas pendidikan dan keberlanjutan institusi tetap terjaga,” ujar Tonang.

    Ia menambahkan, optimalisasi fakultas kedokteran yang sudah ada perlu menjadi prioritas, termasuk penguatan kapasitas dosen, sarana pendidikan, serta sistem pembelajaran klinik.

    Dalam forum tersebut, AIPKI juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan kedokteran di Tanah Papua sebagai wilayah dengan tantangan geografis dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas.

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK UNIPA), dr. Herlina Yulidia, Sp.JP, menyampaikan bahwa dukungan dari AIPKI sangat berarti bagi fakultas kedokteran di Papua untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.

    “Kami berkomitmen mencetak dokter yang kompeten, khususnya putra-putri Papua, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerahnya sendiri,” kata dr. Herlina.

    Ia menilai, keberadaan dua fakultas kedokteran di Papua, yakni FK UNIPA dan FK Universitas Cenderawasih (UNCEN), perlu terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan tenaga medis di wilayah timur Indonesia.

    Selain aspek pendidikan, persoalan distribusi dan retensi dokter juga menjadi sorotan dalam forum tersebut. Banyak dokter yang belum bertahan lama bertugas di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.

    AIPKI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap insentif, fasilitas pendukung, serta jaminan kualitas hidup bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah 3T.

    Melalui forum dekan yang rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali, AIPKI berharap tercipta sinkronisasi kebijakan antara kebutuhan nasional, kapasitas institusi pendidikan, dan kondisi daerah.

    Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, AIPKI optimistis pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dapat terwujud hingga ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk Tanah Papua.

  • Cetak Sejarah! UNIMUDA Sorong Jadi Perguruan Tinggi Pertama di Tanah Papua Raih Akreditasi Unggul

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong kembali mencatatkan sejarah baru dalam dunia pendidikan tinggi di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada 16 Desember 2025, UNIMUDA Sorong resmi meraih predikat Akreditasi Unggul untuk tingkat institusi.

    Capaian tersebut menjadi kebanggaan besar, karena UNIMUDA tercatat sebagai perguruan tinggi pertama baik negeri, swasta, maupun kedinasan di wilayah Tanah Papua dan Maluku yang berhasil meraih status akreditasi tertinggi.

    Rektor UNIMUDA Sorong, Dr. Rustamadji, M.Si., menyampaikan bahwa raihan Akreditasi Unggul merupakan bukti komitmen kuat seluruh civitas akademika dalam menjaga mutu pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan.

    “Alhamdulillah, dari total 192 perguruan tinggi yang tersebar di delapan provinsi di Tanah Papua dan Maluku, UNIMUDA Sorong menjadi yang pertama berhasil meraih Akreditasi Unggul,” ujar Dr. Rustamadji, M.Si., saat di temui di Vega Prime Hotel pada Jumat (30/01/2026).

    Ia menegaskan, saat ini kualitas sebuah perguruan tinggi tidak lagi dinilai dari status negeri atau swasta, melainkan dari capaian akreditasi institusinya. Menurutnya, akreditasi mencerminkan kinerja kampus secara menyeluruh.

    “Kualitas perguruan tinggi hari ini tidak diukur dari negeri atau swasta, tetapi dari akreditasinya. Ini menjadi indikator utama mutu pengelolaan dan layanan pendidikan,” jelasnya.

    Proses asesmen akreditasi dilakukan secara ketat oleh empat guru besar yang bertindak sebagai asesor. Penilaian berlangsung selama tiga hari penuh dengan menelaah berbagai aspek strategis perguruan tinggi.

    “Penilaian meliputi tata kelola kelembagaan, akumulasi prestasi, kualitas sumber daya manusia, hingga dampak dan kebermanfaatan kampus bagi masyarakat sekitar,” ungkap Dr. Rustamadji.

    Saat ini, UNIMUDA Sorong telah memiliki 30 program studi dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat di Tanah Papua. Ke depan, pihak kampus juga berencana membuka program studi baru yang relevan dengan potensi daerah.

    “Kami akan terus berinovasi dan memperluas program studi agar UNIMUDA Sorong semakin berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Papua,” pungkasnya.

    Capaian Akreditasi Unggul ini juga dinilai menjadi momen penting bagi penguatan kepercayaan publik terhadap UNIMUDA Sorong, khususnya bagi masyarakat Papua dan Maluku yang selama ini mendambakan perguruan tinggi berkualitas di wilayah timur Indonesia.

    Dr. Rustamadji, M.Si., menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh unsur kampus, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga dukungan semua Masyarakat Papua Barat Daya. “Ini bukan kerja satu orang, tetapi kerja bersama seluruh keluarga besar UNIMUDA Sorong,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa status Akreditasi Unggul membawa tanggung jawab besar bagi institusi untuk terus menjaga kualitas dan integritas akademik. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mempertahankan mutu sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    “Akreditasi Unggul ini bukan akhir, justru menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Rustamjid.

    Dengan capaian tersebut, UNIMUDA Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia unggul di Tanah Papua serta menjadi rujukan perguruan tinggi swasta di kawasan Indonesia Timur dalam membangun pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing nasional.

  • Rumah Sakit 6 Lantai Unimuda Telah Rampung, Dr. Rustamadji Harap Presiden Prabowo Resmikan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rumah Sakit Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong memasuki tahap baru dalam penguatan layanan kesehatan di Papua Barat Daya.

    Pembangunan rumah sakit tersebut telah rampung 100 persen dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor Unimuda, Dr. Rustamadji, M.Si di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Jumat (30/01/2026).

    RS UNIMUDA Sorong sebelumnya telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 24 November 2023. Proyek strategis ini dinyatakan selesai tepat waktu pada 30 Desember 2025, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sejak awal pembangunan.

    Pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil kerja sama antara UNIMUDA Sorong dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor BUMN, PT Nindya Karya, dengan mengedepankan standar konstruksi fasilitas kesehatan modern.

    Gedung rumah sakit yang baru dibangun ini memiliki enam lantai dan dilengkapi dengan lima unit lift guna menunjang mobilitas pasien, tenaga medis, serta pengunjung. Desain bangunan juga disesuaikan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan efisien.

    RS UNIMUDA Sorong berstatus sebagai rumah sakit tipe C dengan kapasitas sebanyak 110 tempat tidur. Fasilitas ini diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan yang representatif bagi masyarakat wilayah Papua dan Maluku.

    Rektor UNIMUDA Sorong, Dr. Rustamadji, M.Si., menyampaikan bahwa selesainya pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari komitmen UNIMUDA dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Rumah sakit ini tidak hanya menjadi sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga akan berperan sebagai rumah sakit pendidikan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, saat ini pihak UNIMUDA tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kelengkapan alat kesehatan, tenaga medis, hingga sistem operasional agar rumah sakit dapat segera difungsikan secara optimal.

    Terkait peresmian, Dr. Rustamadji menyebut pihaknya sedang mengatur waktu dan momen yang tepat. “Kami sedang berupaya dan merancang agar Bapak Presiden Republik Indonesia bisa hadir langsung untuk meresmikan rumah sakit ini dalam waktu dekat,” katanya.

    Dengan rampungnya pembangunan RS UNIMUDA Sorong, diharapkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan daerah.

  • Teken Hibah Septinus Lobat Usulkan Pelebaran Jalan dan Penambahan Rute Terbang

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menandatangani hibah aset antara Pemerintah Kota Sorong dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas transportasi di Kota Sorong. Penandatanganan hibah aset tersebut berlangsung di Jakarta, pada Kamis (29/1/2026).

    Penandatanganan ini dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini turut disaksikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, serta jajaran pejabat Kementerian Perhubungan RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.Sos., M.M.Ec.Dev, juga menandatangani dokumen hibah aset antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan RI sebagai bagian dari penataan aset lintas wilayah.

    Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa penyerahan hibah aset ini merupakan kelanjutan dari proses penataan aset sebelumnya, termasuk penyerahan aset ruang VVIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

    “Penataan aset ini kami dorong agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Sorong ke depan,” ujar Septinus Lobat dalam keterangannya.

    Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong juga mengusulkan permohonan pinjam pakai lahan selebar empat meter dari depan Hotel Darefan hingga Kantor Koramil Remu Sorong. Lahan tersebut direncanakan untuk pelebaran jalan guna meningkatkan akses dan kelancaran arus lalu lintas masyarakat.

    Selain pelebaran jalan, Pemerintah Kota Sorong turut mengusulkan pemanfaatan lahan dari area Taman DEO hingga depan Hotel Fave Sorong untuk pembangunan taman kota, ruang terbuka publik, dan ruang terbuka hijau. “Kami ingin menghadirkan ruang publik yang nyaman dan representatif bagi warga Kota Sorong,” kata Septinus.

    Tidak hanya itu, Wali Kota Sorong juga meminta kepada Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar menambah jadwal penerbangan domestik, termasuk membuka rute penerbangan dari dan ke Labuan Bajo. Permintaan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan status Bandara DEO Sorong sebagai bandara internasional.

    “Sebagai pintu gerbang Tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Sorong membutuhkan konektivitas udara yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” tegasnya.

    Penandatanganan hibah aset ini melibatkan Kementerian Perhubungan RI melalui Inspektorat Jenderal dan didampingi oleh Bagian Aset BPKAD Kota Sorong sebagai bagian dari proses administrasi penyerahan aset antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (Diskominfo Kota Sorong)

  • Asisten I Tekankan Peran PMKRI dalam Menyiapkan Generasi Emas 2030–2045

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jeremias Gembenop, S.Sos., M.H., mendorong agar hasil Seminar Nasional Konferensi Studi Regional (KSR) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dapat dirumuskan secara konkret dan dijadikan bahan kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Hal tersebut disampaikan Jeremias saat menghadiri Seminar Nasional Konferensi Studi Regional (KSR) PMKRI Komda Regio Papua Barat Daya Tahun 2026 yang digelar di Aula SMK YPK Maranatha Kota Sorong, Kamis (29/1/2026).

    Ia menegaskan bahwa Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, seluruh sektor pembangunan harus disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

    “Kota Sorong sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas untuk mendukung seluruh sektor pembangunan,” ujar Jeremias dalam sambutannya.

    Menurutnya, seminar nasional yang diselenggarakan PMKRI tersebut menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan dan pemikiran konstruktif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam menyongsong bonus demografi dan generasi emas Indonesia 2030–2045.

    “Seminar nasional ini merupakan pintu masuk lahirnya ide-ide strategis yang sangat dibutuhkan daerah, terutama dalam menyiapkan generasi emas pada periode 2030 hingga 2045,” katanya.

    Jeremias juga menekankan bahwa meskipun umat Katolik merupakan kelompok minoritas, namun kontribusi pemikiran yang dihasilkan tetap memiliki nilai dan bobot penting dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan.

    Ia berharap hasil rumusan Konferensi Studi Regional PMKRI Papua Barat Daya dapat dibawa ke tingkat nasional dan dibahas dalam Konferensi Nasional PMKRI di Bogor, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan yang aplikatif.

    “Dalam proses pembangunan, ada pihak yang merumuskan kebijakan dan ada pula yang menjalankan kebijakan. Karena itu dibutuhkan eksekutor yang mampu menerjemahkan hasil konferensi menjadi program konkret yang bisa dilaksanakan di lapangan,” tandasnya.

    Seminar Nasional Konferensi Studi Regional PMKRI Komda Regio Papua Barat Daya ini berlangsung selama tiga hari, dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ditutup langsung oleh Asisten I Pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus PMKRI, senior, ketua presidium cabang, delegasi peserta, dewan pengurus, serta pengamat.

  • Pemkab Sorong Selatan Umumkan Kehilangan BPKB Mobil Dinas Toyota Kijang Innova

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengumumkan terjadinya kehilangan satu dokumen penting berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik kendaraan dinas pemerintah daerah. Jum’at (30/01/2026).

    BPKB yang dilaporkan hilang tersebut merupakan dokumen kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova dengan nomor rangka TGN4 OR–6KMDKB dan nomor polisi PB 5848 T. Kendaraan tersebut tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

    Informasi kehilangan ini disampaikan langsung oleh Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, Fransiscus Bleskadit, ST, sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada masyarakat luas sekaligus upaya untuk mempercepat proses pencarian dokumen tersebut.

    Dalam keterangannya, Fransiscus menjelaskan bahwa pihaknya berharap adanya kerja sama dari masyarakat apabila mengetahui atau menemukan BPKB yang dimaksud. “Barang siapa yang menemukan BPKB kendaraan tersebut, kami mohon untuk dapat menginformasikannya kepada kami di Bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa peristiwa kehilangan BPKB mobil dinas tersebut diketahui terjadi pada bulan Desember tahun 2025. Lokasi kehilangan berada di areal Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

    “Hilangnya BPKB Toyota Kijang Innova dengan nomor rangka TGN4 OR–6KMDKB dan nomor polisi PB 5848 T terjadi di lingkungan kantor BPKAD pada bulan Desember 2025,” jelas Fransiscus.

    Lebih lanjut, Fransiscus menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam membantu menemukan dokumen tersebut, khususnya aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

    “Kami berharap kepada seluruh masyarakat dan para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, apabila ada yang menemukan BPKB tersebut, kiranya dapat segera menghubungi kami di Bagian Aset Daerah,” katanya.

    Menurutnya, keberadaan BPKB tersebut sangat penting sebagai dokumen administrasi kendaraan milik daerah, sehingga perlu segera ditemukan untuk menghindari potensi permasalahan administrasi di kemudian hari.

    Di akhir keterangannya, Fransiscus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta partisipasi semua pihak yang bersedia membantu. “Atas kerja sama dan kepedulian semua pihak, kami menyampaikan terima kasih,” pungkasnya.

  • Dukung Perikanan Rakyat, Gubernur Elisa Kambu Serahkan 37 Coolbox kepada Nelayan OAP

    Melanesiatimes.com, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penguatan sektor perikanan rakyat melalui penyaluran bantuan sarana penunjang bagi nelayan.

    Sebanyak 37 unit coolbox diserahkan kepada nelayan Orang Asli Papua (OAP) sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Pelabuhan Perikanan Jembatan Puri, Kelurahan Klademak, Kota Sorong, pada Jumat (30/1/2026).

    Penyerahan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan nelayan pesisir.

    Program bantuan coolbox tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025, yang difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan OAP di wilayah Papua Barat Daya.

    Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa bantuan coolbox merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban kerja nelayan sekaligus menjaga kualitas ikan hasil tangkapan agar memiliki nilai jual yang lebih baik.

    “Kita patut bersyukur atas berkat Tuhan. Bantuan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang pekerjaan bapak dan ibu nelayan, agar hasil tangkapan tetap segar dan kualitasnya terjaga,” ujar Elisa Kambu.

    Ia mengakui bahwa bantuan yang diberikan masih terbatas dan belum dapat menjangkau seluruh nelayan di Papua Barat Daya. Keterbatasan tersebut, menurutnya, disebabkan oleh kuota dan mekanisme penggunaan Dana Otsus yang secara khusus diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. “Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan permohonan maaf kepada nelayan yang belum menerima bantuan,” katanya.

    Meski demikian, Gubernur menegaskan pemerintah provinsi akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Pemerintah akan terus hadir dan berusaha semaksimal mungkin agar program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menjelaskan bahwa 37 unit coolbox tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan OAP yang telah terdata dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

    “Karena bersumber dari Dana Otsus, maka seluruh penerima bantuan adalah nelayan Orang Asli Papua. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan bantuan serupa juga dapat menyasar nelayan dari berbagai latar belakang,” jelas Absalom Solossa.

    Ia menambahkan, keberadaan coolbox sangat penting untuk menekan biaya produksi nelayan, terutama dalam hal penyimpanan hasil tangkapan di laut maupun setelah ikan didaratkan. “Dengan sistem penyimpanan yang lebih baik, kualitas ikan tetap terjaga sehingga harga jual meningkat dan pendapatan nelayan ikut terdongkrak,” tuturnya.

    Melalui program bantuan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap sektor perikanan rakyat dapat terus berkembang, produktivitas nelayan meningkat, serta kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan pesisir dapat terwujud secara berkelanjutan.