Melanesia Times

Blog

  • Ketua LMA Tehit Ajak Masyarakat Maknai 99 Tahun Injil di Tanah Tehit, Menuju Perayaan Satu Abad

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil (HUT PI) ke-99 di Tanah Tehit, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Altius Y. Thesia, S.IP., M.Tr.IP, mengajak seluruh masyarakat Tehit, baik yang berada di Sorong Selatan maupun di seluruh Tanah Papua, untuk memaknai momentum sejarah ini sebagai dasar memperkuat persatuan dan komitmen menuju perayaan satu abad masuknya Injil pada 27 Januari 2027.

    Altius menjelaskan bahwa Injil pertama kali masuk ke Tanah Tehit melalui dua guru Injil, yakni Matatula dan Yotleli. Keduanya tiba pada 27 Januari 1927 dengan menggunakan KM Jong Holland dari Resord/Zendeling Inanwatan, dan memulai penginjilan di Kampung Wersar dan Kampung Teminabuan.

    “Injil masuk ke Tanah Tehit pada 27 Januari 1927 melalui Guru Injil Matatula dan Yotleli yang memulai penginjilan di Kampung Wersar dan Teminabuan. Ini adalah tonggak sejarah iman orang Tehit yang harus terus kita jaga dan wariskan,” ujar Altius.

    Ia menambahkan, masuknya Injil ke Tanah Tehit tidak terlepas dari peran besar para pemimpin adat pada masa itu, khususnya Raja Anggok atau Agustinus Onim Konjol dan Raja Isak Besi Thesia. Kedua raja tersebut mendorong pengutusan penginjil ke wilayah Tanah Tehit yang pada masa itu masih berada dalam kehidupan penyembahan animisme dan dinamisme.

    “Para raja adat saat itu memiliki visi rohani yang kuat. Mereka mendorong pengutusan penginjil ke Tanah Tehit, sehingga terang Injil boleh masuk dan mengubah kehidupan masyarakat,” katanya.

    Berkat pengutusan tersebut, Injil kemudian bertumbuh dan menyebar dari wilayah pesisir, lembah, hingga pegunungan di daratan Teminabuan. Penyebaran itu terus meluas hingga ke wilayah A3 atau Maybrat saat ini, pesisir Beraur, bahkan sampai ke Klamono di Tanah Moi Klabra, Kabupaten Sorong, yang dibawa oleh para penginjil pribumi dari Suku Tehit.

    “Setelah menerima pengajaran Injil, para penginjil pribumi dari Suku Tehit melanjutkan panji-panji kebenaran itu ke berbagai wilayah. Ini menunjukkan bahwa orang Tehit bukan hanya penerima Injil, tetapi juga menjadi pembawa Injil,” jelas Altius.

    Menurutnya, perayaan HUT PI ke-99 di Tanah Tehit tahun ini harus dimaknai sebagai momentum penyatuan konsep dan komitmen seluruh masyarakat Tehit untuk melangkah bersama menuju perayaan satu abad masuknya Injil pada tahun 2027.

    “Perayaan 99 tahun ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyatukan konsep dan komitmen, agar satu tahun ke depan kita benar-benar siap menyongsong perayaan satu abad Injil masuk di Tanah Tehit,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung bahwa kepemimpinan Kabupaten Sorong Selatan saat ini yang dipimpin oleh putri asli Suku Tehit, Petronela Krenak, S.Sos., M.Tr.AP, merupakan salah satu buah nyata dari berkat Injil bagi masyarakat Tehit.

    “Hari ini, Sorong Selatan dipimpin oleh putri asli Suku Tehit. Ini adalah salah satu buah berkat Injil yang nyata bagi kita. Injil telah mengubah peradaban, cara berpikir, dan melahirkan generasi pemimpin,” ungkap Altius.

    Menutup pernyataannya, Ketua LMA Tehit mengajak seluruh masyarakat adat untuk memaknai perayaan HUT PI ke-99 pada 27 Januari 2026 dengan penuh sukacita melalui ibadah dan ucapan syukur, sembari mempersiapkan perayaan akbar satu abad Injil di Tanah Tehit tahun depan.

    “Mari kita maknai HUT PI ke-99 ini dengan ibadah yang penuh sukacita, memuji Tuhan, dan melangkah bersama menuju perayaan satu abad Injil di Tanah Tehit. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam sejarah ini dan tetap menjadi bagian utama dalam perjalanan iman orang Tehit,” pungkasnya.

  • BPJS Kembali Mendapat UHC Awards 2026, Bersama Wujudkan Akses JKN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya melalui penyelenggaraan UHC Awards 2026. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk di wilayahnya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    UHC Awards merupakan bentuk apresiasi kepada Pemda yang memiliki komitmen tinggi dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Dengan tercapainya UHC, masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap risiko finansial saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menjelaskan bahwa tujuan utama UHC Awards adalah mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keaktifan peserta JKN.

    “UHC merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan capaian tersebut,” ujarnya.

    Penghargaan UHC Awards dijadwalkan akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Selasa, 27 Januari 2026 kepada pemerintah daerah sesuai kriteria. Terdapat tiga kategori penilaian pemerintah daerah, yaitu Utama, Madya, dan Pratama.

    Kategori Utama diberikan kepada daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 99%, tingkat keaktifan peserta minimal 95%, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 18%, serta telah berstatus UHC Prioritas dan melunasi pembayaran iuran PBPU Pemda hingga September 2025.

    Kategori Madya diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98% dan tingkat keaktifan minimal 85%, atau penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 25% dengan tingkat keaktifan minimal 80%. Selain itu, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 10%, berstatus UHC Prioritas, serta pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

    Sementara itu, kategori Pratama diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98%, tingkat keaktifan minimal 80%, dan status pembayaran iuran PBPU Pemda yang telah lunas hingga September 2025.

    Untuk Provinsi Papua Barat Daya, capaian UHC menunjukkan hasil yang sangat baik. Lima kabupaten, yaitu Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan, telah masuk dalam kategori Utama, sementara Kota Sorong berada pada kategori Madya. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya telah memperoleh status UHC Prioritas.

    Status UHC Prioritas merupakan hak istimewa bagi daerah yang telah memenuhi batas minimal cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN. Melalui status ini, masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ke segmen PBPU Pemda akan langsung aktif kepesertaannya. Artinya, masyarakat dapat langsung mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan tanpa harus menunggu masa aktif kepesertaan.

    “Dengan status UHC Prioritas, masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Papua, kini dapat merasakan kemudahan layanan kesehatan dengan prinsip mendaftar hari ini, hari ini juga aktif. Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan demi mewujudkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Pupung.

  • Gubernur Elisa Kambu Buka Lepas Sambut dan Kongres I Alumni Holandia Jayapura di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Ikatan Alumni Kota Studi Holandia Jayapura resmi dideklarasikan di Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan lepas sambut dan kongres pertama yang mempertemukan para alumni dari berbagai daerah dan latar belakang profesi.

    Kegiatan ini diikuti oleh alumni yang berasal dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada Senin (26/01/2026).

    Ketua Panitia, Yanto Ijie, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat persahabatan dan silaturahmi seluruh alumni, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, sekaligus membangun jejaring komunikasi untuk mendukung pembangunan daerah.

    “Tujuan kegiatan ini adalah mempererat persahabatan dan silaturahmi seluruh alumni kota studi Holandia Jayapura di Papua Barat Daya. Baik yang masih aktif atau sudah pensiun, kita tetap bersatu di sini,” ujar Yanto Ijie.

    Ia menambahkan, selain lepas sambut, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kongres pertama untuk memilih ketua umum ikatan alumni serta mendeklarasikan secara resmi keberadaan organisasi alumni di Papua Barat Daya.

    “Kita kumpul di sini juga untuk membangun jejaring komunikasi bersama antara seluruh alumni dari berbagai profesi, guna mendukung pemerintah Papua Barat Daya menuju masyarakat yang sejahtera. Selain lepas sambut, kita juga melaksanakan kongres pertama untuk memilih ketua umum dan mendeklarasikan ikatan alumni Holandia Jayapura di Papua Barat Daya,” jelasnya.

    Menurut Yanto, pembahasan program kerja dan arah organisasi akan dilanjutkan dalam rapat kerja setelah struktur kepengurusan terbentuk.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran alumni kota studi dalam mendukung pembangunan, khususnya terkait pembangunan kota, perubahan penggunaan tanah, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Pemerintah harus jujur mengakui bahwa banyak perubahan telah terjadi di atas tanah ini. Perubahan itu dimulai dari bagaimana kita mengolahnya, dan semua itu harus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Elisa Kambu.

    Ia juga menyoroti peran strategis kota studi dan pentingnya kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, semangat alumni harus diiringi dengan kejujuran, disiplin, dan ketertiban di tengah masyarakat.

    “Tunjukkan kerja yang baik, hidup tertib, dan disiplin di tengah masyarakat. Dari situ akan lahir kepercayaan dan pengakuan, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari kota-kota studi lainnya,” katanya.

    Gubernur Elisa Kambu turut menyinggung dinamika pembangunan, termasuk perobohan dan pemakaran yang pernah terjadi, sebagai realitas sosial yang harus disikapi dengan bijak dan dicari akar permasalahannya.

    “Kita punya keinginan bersama untuk menemukan penyebab dari berbagai kejadian yang terjadi. Dari situ, gagasan-gagasan besar harus lahir untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” ucapnya.

    Ia menilai kongres dan deklarasi ikatan alumni sebagai momen penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan Papua Barat Daya.

    “Kesempatan ini adalah anugerah. Mari kita manfaatkan sisa-sisa sumber daya dan warisan masyarakat untuk kemajuan komunitas. Kongres ini adalah wujud komitmen kita untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan berkontribusi bagi daerah,” tegas Elisa Kambu.

    Selain agenda utama deklarasi dan kongres, panitia juga mengumumkan pemenang desain logo alumni, yakni Melkianus Rumbekwan dari Raja Ampat. Dalam kesempatan yang sama, Mars Alumni Holandia juga diperkenalkan sebagai identitas pemersatu organisasi.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal konsolidasi alumni Kota Studi Holandia Jayapura di Papua Barat Daya, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Bantah Kadishub PBD, KOJURA Raja Ampat Desak KSOP dan Pemprov Jangan Tutup Mata Terhadap Pelanggaran Pelayaran

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Komunitas Jurnalis Raja Ampat (KOJURA) secara tegas mengkritisi usulan kenaikan tarif tiket kapal yang diajukan oleh PT Belibis Papua Mandiri kepada Dishub Provinsi Papua Barat. Minggu, (25/01/2026).

    Salah satu Anggota KOJURA menegaskan bahwa Kadishub Provinsi Papua Barat Daya dan Kadishub Raja Ampat agar tidak sepihak dalam menentukan harga tiket kapal cepat tanpa dasar.

    Pasalnya, perusahaan tidak secara bebas menentukan harga, tetapi wajib mengajukan usulan untuk ditinjau dan disetujui oleh pemerintah agar tarif yang diberlakukan tetap legal dan terjangkau.

    “Usulan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian tarif, terutama untuk jenis angkutan laut yang diatur atau disubsidi oleh pemerintah, seperti pelayaran perintis atau angkutan penyeberangan kelas ekonomi,” ujar Sutrisno Woy salah satu Anggota KOJURA.

    Menurutnya, Kapal Express Bahari bukan merupakan angkutan penyeberangan kelas ekonomi konvensional. Express Bahari dikategorikan sebagai layanan kapal cepat (fast ferry) yang menawarkan kelas Eksekutif dan VIP.

    “Meskipun kadang-kadang menerima subsidi pemerintah untuk rute-rute tertentu (seperti pada beberapa rute di Papua), layanan dasarnya tetaplah kapal cepat dengan standar kelas eksekutif/VIP, bukan feri ekonomi/ekonomi,” ungkapnya

    Selain itu, Ia juga meminta agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sorong tidak menutup mata dan telinga terhadap keluhan masyarakat Raja Ampat terkait fasilitas kenyamanan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Manajemen PT Belibis Papua Mandiri.

    Bukti tiket tak memiliki nama

     

    Berdasarkan informasi yang dihimpun pelayanan kapal tidak sesuai Standar Pelayanan Minimal angkutan laut. Ketentuan tersebut diatur dalam regulasi resmi Kementerian Perhubungan.

    “Keselamatan dan kenyamanan warga adalah prioritas utama pemerintah. Mestinya, tidak ada ruang negosiasi terhadap pelanggaran layanan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, bahkan terdapat temuan praktik penjualan tiket melebihi kapasitas kursi penumpang. Selain itu, fasilitas pendingin udara dinilai tidak memadai serta jalur evakuasi terhalang barang bawaan. Temuan tersebut dinilai berisiko bagi keselamatan penumpang.

  • Senator ARK Raih Indonesia Innovation Excellence Award 2026 di Bali

    Melanesiatimes.com, Bali – The One Indonesia Magazin menggelar ajang Indonesia Innovation Excellence Award 2026 di Bali. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada figur-figur inspiratif di berbagai bidang, mulai dari kepala daerah hingga tokoh sosial masyarakat yang dinilai memiliki dedikasi dan pengabdian luar biasa. Bali (23/01/2026).

    Dalam ajang tersebut, Senator ARK berhasil masuk nominasi dan meraih penghargaan pada kategori The Most Inspiring Connecting People Aspiration. Penghargaan diberikan setelah melalui proses penilaian terhadap sejumlah aspek dan kategori yang ditetapkan panitia.

    Saat menerima penghargaan, Senator ARK menyampaikan sambutan yang mengugah dan penuh refleksi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan akan menerima penghargaan semacam ini.

    “Selama kurang lebih 20 tahun saya menjadi aktivis mahasiswa, memperjuangkan isu-isu masyarakat, dan bekerja sebagai relawan NGO lokal maupun internasional, saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini untuk menerima penghargaan,” ujar ARK.

    Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan utama dalam pengabdian. Ia menegaskan bahwa perjuangan sosial lahir dari kesadaran akan identitas dan tanggung jawab terhadap tanah dan masyarakat tempat seseorang berasal.

    “Penghargaan ini bukan tujuan utama kita bekerja, ini hanya bonus. Kita lahir di mana, besar di mana, di situlah urat nadi kita. Karena itu kita terus berjuang dan mengabdi,” katanya.

    ARK juga mempersembahkan penghargaan tersebut kepada Tuhan serta seluruh pihak yang selama ini membersamainya dalam perjuangan. “Penghargaan ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang memberi kekuatan dan hikmat,” ucapnya.

    Selain itu, ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat adat Papua, NGO, insan pers, serta tim dan keluarga yang selalu mendukung perjalanan pengabdiannya.

    “Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh masyarakat adat Papua yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya, kepada NGO lokal dan internasional, kepada wartawan yang setia memberitakan isu-isu tentang Papua, kepada tim yang selalu mendukung saya dalam kerja, karya, dan pengabdian, serta kepada keluarga yang selalu ada dalam suka dan duka,” tuturnya.

    ARK menegaskan bahwa penghargaan ini justru menjadi pengingat untuk terus bekerja lebih keras demi kemanusiaan.

    “Tidak ada yang sempurna. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi. Kita hidup di dunia ini sementara saja, dan hidup yang sementara ini harus kita persembahkan untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

    Ia juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut diterimanya atas nama banyak pihak. “Penghargaan ini saya terima atas nama masyarakat adat, NGO, teman-teman wartawan, organisasi perempuan, pemuda, dan semua orang Papua yang hebat,” kata ARK.

  • Dari Moswaren untuk Tanah Papua: Mubes I Moswaren Raya Perkuat Persatuan dan Arah Perjuangan

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya se-Tanah Papua menggelar Musyawarah Besar (Mubes) I yang berlangsung di Kantor Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (23/1/2026).

    Kegiatan ini mengusung tema “Solid Bergerak Menuju Kejayaan Moswaren Raya”, dengan subtema “Menyatukan Keluarga Besar Moswaren se-Tanah Papua dalam Satu Gerak Organisasi yang Kuat dan Bermartabat.”

    Mubes I ini menjadi momen penting bagi masyarakat Moswaren Raya untuk mempererat tali persaudaraan, menyatukan visi dan misi, serta merumuskan arah perjuangan organisasi Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya di seluruh Tanah Papua.

    Intelektual Moswaren Raya, Yanto Yatam, A.Md.Sos, dalam arahannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya, Musyawarah Besar pertama Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya se-Tanah Papua dapat dilaksanakan pada hari ini, tanggal 23 sampai 25 Januari 2026,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, musyawarah besar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus menyatukan pandangan seluruh masyarakat Moswaren Raya. “Mubes ini menjadi ruang untuk menyatukan visi dan misi, serta membahas arah perjuangan dan organisasi Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya di seluruh Tanah Papua,” kata Yanto.

    Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Ini adalah hak konstitusional masyarakat untuk membentuk organisasi sebagai sarana memperjuangkan kepentingan bersama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yanto menuturkan bahwa mubes bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat Moswaren Raya se-Tanah Papua, sekaligus membentuk dan menetapkan struktur organisasi. Selain itu, forum ini juga menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menetapkan program kerja organisasi ke depan.

    “Semua ini penting agar organisasi berjalan terarah, kuat, dan bermartabat,” ujarnya.

    Musyawarah besar ini diikuti oleh perwakilan masyarakat Moswaren Raya, intelektual, pemuda, serta para tokoh dari tujuh kampung di Distrik Moswaren, bersama sejumlah tamu undangan lainnya.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan seminar pada 23 Januari 2026, dilanjutkan pembahasan AD/ART serta pemilihan badan pengurus pada 24 Januari 2026. Mubes kemudian ditutup dengan ibadah oikumenis dan pelantikan badan pengurus terpilih pada 25 Januari 2026.

    Yanto juga menegaskan bahwa kegiatan ini murni lahir dari kebutuhan masyarakat. “Mubes ini tidak ada muatan lain atau dorongan dari pihak manapun. Ini adalah kebutuhan masyarakat Moswaren Raya, sehingga wadah ini harus ada untuk merangkul dan mendeteksi seluruh kepentingan masyarakat dari berbagai sektor,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur dilibatkan. “Untuk membangun suatu daerah, perlu keterlibatan semua sektor, baik masyarakat pada umumnya, intelektual, pemuda, pelajar, maupun para pemangku kepentingan, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan lebih khusus lagi di Moswaren Raya,” tutup Yanto.

  • LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan, Ferdinan Purba: Keputusan Ini Diambil Secara Kredibel dan Terukur

    Melanesiatimes.com Jakarta – Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin, 19 Januari 2026, LPS menetapkan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan dalam Rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum sebesar 3,50% dan TBP simpanan Rupiah pada BPR sebesar 6,00%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum sebesar 2,00%. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

    Pgs. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba menjelaskan, “keputusan penetapan TBP LPS dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tingkat suku bunga pasar (SBP) untuk simpanan yang trennya relatif menurun, jumlah simpanan di perbankan yang tumbuh positif dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tingkat cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat Undang-Undang, serta pertimbangan prospek dan momentum pertumbuhan ekonomi dan risiko makroekonomi global dan nasional. Kami berharap agar perbankan senantiasa memperhatikan TBP dalam rangka penghimpunan simpanan dari nasabah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

    Dalam press conference tersebut juga disampaikan beberapa data perkembangan industri perbankan nasional, antara lain meliputi fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga diikuti dengan kondisi permodalan dan likuiditas yang kuat, serta tingkat risiko kredit yang terkendali. Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi. Sementara itu dana pihak ketiga (DPK) tumbuh membaik sebesar 13,83% (yoy) dikontribusi terutama dari peningkatan aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

    Selanjutnya, ketahanan permodalan perbankan berada pada level yang tinggi sebagai upaya bank dalam memitigasi potensi risiko kredit dan risiko pasar. Rasio permodalan (KPMM) industri perbankan terjaga di level 26,05% per November 2025. Sementara itu, kondisi likuiditas industri perbankan masih memadai. Per Desember 2025, rasio AL/DPK berada di level 28,57%, jauh di atas threshold yang sebesar 10%. Adapun program penjaminan LPS dengan nilai simpanan dijamin maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank mencakup penuh 99,94% dari total rekening bank umum dan 99,97% dari total rekening BPR/BPRS. Cakupan program penjaminan ini jauh di atas mandat Undang-Undang sebesar 90%.

    Selanjutnya, Ferdinan mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

    “Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu menginfomasikan TBP LPS kepada nasabahnya. TBP merupakan bagian dari 3 syarat penjaminan LPS yang dikenal dengan 3T, yaitu 3T, yakni simpanan nasabah Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi Tingkat bunga yang telah ditetapkan oleh LPS, dan nasabah tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan Tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tutupnya.

    Kinerja LPS Tahun 2025

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, memaparkan mengenai kinerja LPS tahun 2025. “Setiap bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tanpa terkecuali merupakan anggota program penjaminan LPS,” ujarnya.

    Selanjutnya, Farid menjelaskan bahwa sejak LPS berdiri hingga saat ini, dalam perannya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, LPS telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR. Setiap resolusi bank tersebut dilakukan oleh LPS dengan cepat dan efektif.

    “Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” lanjutnya.

    Di sisi lain, neraca LPS menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dalam press conference tersebut, dipaparkan bahwa total aset LPS di tahun 2025 meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). LPS juga membukukan surplus pada tahun 2025 sebesar Rp33,8 triliun, naik 13,8% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Cadangan Penjaminan LPS meningkat 13,3% menjadi Rp213,4 triliun.

    Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS turut memberikan dukungan kepada perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya pada tahun 2025 sebesar Rp3 triliun (naik 15,3% dari tahun 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp51,4 triliun (naik 8,4% dari tahun 2024). Selain itu, LPS melalui program LPS Peduli juga telah menyumbangkan bantuan tanggap bencana, termasuk untuk bencana banjir Sumatera, sebagai bentuk kepedulian sosial dan empati kepada masyarakat terdampak bencana dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,4 miliar.

    Program Strategis 2026

    Selanjutnya, dalam press conference tersebut juga dipaparkan mengenai program-program strategis LPS di tahun 2026, yang antara lain meliputi akselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat diimplementasikan pada tahun 2027, program IT BPR, serta berbagai program peningkatan literasi keuangan dan penjaminan yang menyasar pada penurunan jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank (unbanked), yang akan dilaksanakan secara inklusif, intensif, dan kolaboratif bersama lembaga-lembaga anggota KSSK lainnya, lembaga/Kementerian terkait, dan pelaku industri keuangan.

    Menutup press conference, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menegaskan, “Tahun 2026 merupakan the Great Leap bagi LPS, kami akan menggunakan segenap sumber daya LPS untuk menjadi lembaga resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional dalam melaksanakan penjaminan serta resolusi bank dan perusahaan asuransi guna turut serta memelihara stabilitas sistem keuangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat”.

  • Turnamen Catur Wali Kota Cup Telah Dibuka

    Turnamen Catur – Walikota Cup Kota Sorong, Papua Barat Daya 🔥🔥

    Total Hadiah :

    • Kategori Pelajar (SD, SMP, SMA) : Rp 5.000.000
    • Kategori Umum : Rp 15.000.000

    Biaya Pendaftaran : GRATIS !!

    Batas Pendaftaran hingga 10 Februari 2026, 23.59 WIT.

    Pelaksanaan Turnamen Catur Walikota Cup Kota Sorong

    Lokasi: Cafe Hangout

    Alamat: Jl. Sungai Maruni KM. 10, Kota Sorong

    Tanggal : 14 s/d 16 Februari 2026

    Pukul : 09.00 WIT – Selesai

    Pendaftaran via Online : https://forms.gle/gJFupeDeVfKgtb8D9

    Follow Instagram Percasi Kota Sorong ✅🔥

    https://www.instagram.com/p/DTz1kC7kXkR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

  • Permuda Layanan JKN, BPJS Keliling Hadir di Mako Brimob Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau oleh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui layanan BPJS Keliling. Pada Kamis (22/01/2026).

    BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong melaksanakan kegiatan BPJS Keliling di Markas Komando (Mako) Brimob Sorong. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dengan konsep jemput bola guna mendekatkan layanan administrasi dan informasi JKN kepada peserta, khususnya anggota Polri yang memiliki keterbatasan waktu. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 90 peserta.

    Dalam kegiatan BPJS Keliling tersebut, BPJS Kesehatan memberikan pelayanan administrasi kepesertaan JKN yang didominasi oleh perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

    Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan sosialisasi terkait kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan melalui kanal digital, seperti layanan administrasi WhatsApp PANDAWA dan Aplikasi Mobile JKN.

    Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan layanan digital yang memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan kepesertaan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong, Pupung Purnama menjelaskan bahwa BPJS Keliling merupakan salah satu inovasi layanan dalam Program JKN untuk menjawab kebutuhan peserta akan pelayanan yang cepat, mudah, dan fleksibel.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat memanfaatkan berbagai fitur, seperti pengecekan status kepesertaan, kartu digital JKN, pendaftaran antrean pelayanan kesehatan, hingga perubahan data peserta, termasuk perubahan FKTP.

    “Kehadiran BPJS Keliling di lingkungan kerja seperti Mako Brimob merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan kemudahan layanan bagi peserta JKN. Dari total 90 peserta yang hadir, sebagian besar memanfaatkan layanan administrasi perubahan FKTP.

    Dengan dukungan layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA, peserta dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan kapan saja dan di mana saja,” ujar Pupung.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh salah satu peserta JKN segmen PPU/PN yang merupakan anggota Polri, Lukas Tabakore (23). Ia mengaku telah memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, khususnya fitur perubahan FKTP.

    Menurutnya, fitur tersebut sangat membantu mengingat tugas kepolisian yang mengharuskannya sering berpindah tempat penugasan dan memiliki waktu terbatas untuk mengurus administrasi kepesertaan secara langsung.

    “Sebagai anggota Polri, saya sering berpindah tempat tugas. Dengan Aplikasi Mobile JKN, saya bisa mengubah FKTP langsung dari ponsel tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Prosesnya cepat dan praktis, sehingga di mana pun saya berada, saya tetap bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

    Melalui pelaksanaan BPJS Keliling, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak peserta JKN yang memanfaatkan layanan digital untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga mengimbau peserta untuk terus memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN dan layanan PANDAWA sebagai solusi praktis dalam mengurus administrasi kepesertaan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan Program JKN secara berkelanjutan.

  • Mahasiswa Moi Angkat Bicara soal Proyek Talud dan Visi Misi Wali Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tokoh muda Moi yang juga merupakan mahasiswa, Risal Su, ST, angkat bicara terkait proyek pembangunan talud di sekitar lampu merah Kilometer 10, tepatnya mulai dari depan Paragon hingga Kali Klawuyut, depan Batalyon Km 10, Kota Sorong.

    Kepada media ini, Risal menilai berbagai kritik terhadap proyek tersebut sah-sah saja, namun harus disampaikan secara rasional dan berbasis kajian. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pekerjaan konstruksi tidak boleh dilakukan secara asal.

    “Kritik dan saran itu baik adanya, tapi harus rasional dan berbasis kajian intelektual soal konstruksi beton, bukan asal-asalan dalam memberikan penilaian,” ujar Risal pada Kamis (22/01/2026).

    Ia meyakini bahwa pekerjaan talud tersebut telah dikerjakan sesuai standar. Menurutnya, dari sisi material dan metode pekerjaan, proyek itu telah memenuhi ketentuan teknis.

    “Kalau dilihat dari rangka dan material lainnya, saya yakin sudah memenuhi syarat dan standar pekerjaan beton,” katanya.

    Risal juga mengingatkan peran penting media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap insan pers tetap mengedepankan prinsip jurnalistik, terutama kelengkapan unsur 5W+1H dalam setiap pemberitaan.

    “Saya berharap teman-teman media profesional dalam menyajikan kronologis atau topik pemberitaan, minimal fokus pada 5W+1H. Media punya peran penting dalam menjaring dan menyampaikan informasi, apalagi di era digital saat ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Risal menyinggung visi dan misi Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Hi. Ansar Karim. Ia menilai kepemimpinan keduanya patut didukung, mengingat Wali Kota Sorong merupakan putra asli Moi yang memahami kondisi dan kebutuhan daerah.

    “Wali Kota Sorong adalah putra asli Moi yang tahu isi dan jantung Kota Sorong. Beliau bukan orang yang datang lalu menumpang, jadi apa pun yang dilakukan pasti untuk tanah Moi, Kota Sorong, demi pembangunan jangka panjang ke depan,” tegasnya.

    Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, termasuk kinerja Dinas Bina Marga yang menangani proyek tersebut.

    “Mari kita semua dukung kebijakan Bapak Wali Kota Sorong, Hi. Ansar Karim, serta dinas terkait yang ditunjuk untuk menangani pekerjaan ini,” ucap Risal.

    Terkait papan informasi proyek yang sempat dipersoalkan, Risal menjelaskan bahwa papan nama dan nilai kontrak sebenarnya telah dipasang sejak awal pekerjaan. Namun, karena posisinya terlalu dekat dengan bahu jalan dan tidak memungkinkan, papan tersebut kemudian dibongkar oleh dinas terkait.

    “Soal papan nama proyek dan nilai kontrak sebenarnya sudah terpampang saat pekerjaan dimulai. Hanya saja karena terlalu mepet dengan bahu jalan dan tidak ada tempat, sehingga dibongkar oleh dinas terkait,” jelasnya.

    Risal mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan Kota Sorong secara lebih objektif. Ia menilai perubahan mulai terlihat, khususnya di sektor kebersihan dan pendidikan.

    “Saat ini Sorong sudah mulai berbenah. Wajah pembangunan kota sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat. Kebersihan dan pendidikan juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong, tanah Moi yang kita cintai bersama,” tutup Risal.