Melanesia Times

Blog

  • Dubes Uni Emirat Arab Jajaki Kerjasama Bilateral dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pertemuan penting antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) digelar di Marina Star Resto, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (2/11/2025).

    Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerjasama bilateral yang diharapkan dapat mendorong pembangunan di berbagai sektor strategis di provinsi termuda Indonesia itu.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Yakob Kareth, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suardi, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Sekretariat Daerah Atika Rafika.

    Turut hadir pula perwakilan dari sejumlah OPD, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Irma Riyani Soelaiman dan perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Irman Murafer. Kehadiran para pejabat ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun kemitraan strategis dengan negara sahabat.

    Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian upaya diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan di wilayah timur Indonesia.

    Duta Besar Uni Emirat Arab, H.E. Abdullah Salem AlDhaheri, yang juga menjabat sebagai Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia, Timor-Leste, serta ASEAN, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen UEA untuk memperluas jalinan kerjasama.

    “Tujuan kami datang ke Papua Barat Daya adalah untuk membangun hubungan bilateral yang kuat dengan Indonesia, khususnya provinsi ini,” ujar Dubes Abdullah Salem AlDhaheri dalam pertemuan tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa kunjungan kali ini merupakan tahap penjajakan awal untuk melihat sektor-sektor potensial yang dapat dikerjasamakan antara UEA dan Papua Barat Daya. Menurutnya, wilayah ini memiliki banyak potensi yang layak dikembangkan bersama.

    Dubes Abdullah juga menuturkan pengalamannya ketika tiba di Papua Barat Daya. Ia melihat banyak wisatawan mancanegara yang datang ke wilayah ini, dan hal itu menandakan sektor pariwisata memiliki prospek cerah untuk dikembangkan melalui investasi bersama.

    Selain sektor pariwisata, ia menyebut bahwa UEA selama ini telah menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor seperti pertanian, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Pada tahun 2019, nilai neraca perdagangan antara Indonesia dan UEA mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kini, pihaknya berambisi untuk meningkatkan nilai tersebut hingga mencapai 5 miliar dolar dalam waktu dekat.

    “Untuk tahap awal, kami ingin meninjau langsung potensi yang dimiliki Papua Barat Daya. Setelah itu, kami dapat melangkah pada pembahasan teknis untuk menyusun kesepakatan kerjasama,” lanjut Dubes Abdullah.

    Ia juga menyebut beberapa proyek investasi UEA yang telah berjalan sukses di Indonesia, seperti di Sumatera, Aceh, dan Surakarta. Proyek-proyek tersebut meliputi sektor infrastruktur, jalan, pelabuhan, serta bidang pendidikan melalui lembaga Alif Education yang kini memiliki lebih dari 600 siswa.

    Melalui pengalaman tersebut, pihaknya berharap dapat membawa model investasi serupa ke Papua Barat Daya. “Kami berharap pemerintah daerah dapat menerima tawaran kerjasama ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor mineral di wilayah ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyambut positif kunjungan dan tawaran kerjasama dari Pemerintah Uni Emirat Arab. Ia menilai hal ini merupakan momentum penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

    Gubernur Elisa menyampaikan apresiasi atas perhatian Dubes Abdulla terhadap potensi Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah sektor yang siap untuk dijalin kerjasama, terutama pariwisata, pertanian, dan perikanan.

    “Papua Barat Daya memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Namun untuk sektor minyak bumi dan mineral, kewenangannya berada di pemerintah pusat,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah yang memperkuat hubungan bilateral ini, terutama jika pertemuan lanjutan menghasilkan kesepakatan konkret.

    “Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi dapat berkelanjutan hingga terwujud dalam bentuk kerjasama nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya,” tutur Gubernur Elisa.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan Papua Barat Daya dapat menjadi salah satu pintu gerbang investasi Timur Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di masa mendatang.

     

  • Wali Kota Sorong Serahkan Bantuan Mesin dan Ternak Sapi bagi OAP di Distrik Klaurung

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., didamping sang istri, dan Asisten II secara resmi menyerahkan bantuan mesin dan ternak sapi bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung. (31/10/2025).

    Bantuan ternak sapi tersebut diserahkan kepada masyarakat di dua distrik, yaitu Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran hutan.

    Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat yang tinggal di kawasan dekat hutan agar memperoleh sertifikat hak atas tanah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan segera mengusulkan perubahan status kawasan dari Area Penggunaan Lain (APL) menjadi wilayah pemukiman melalui Kementerian Kehutanan.

    “Saya minta besok data penduduk yang tinggal di kawasan ini segera disiapkan, termasuk data perguruan tinggi dan aktivitas masyarakat. Supaya bisa saya bawa langsung ke Menteri Kehutanan sebelum saya mengikuti Lemhannas, agar kawasan ini segera dikeluarkan dari APL dan masyarakat dapat mengurus sertifikat,” tegasnya.

    Selain itu, Wali Kota juga menyoroti bantuan sektor pertanian dan peternakan yang telah disalurkan oleh Dinas Pertanian Kota Sorong. Ia menilai program pemberdayaan masyarakat harus terus disesuaikan dengan karakter masyarakat lokal.

    Wali Kota turut mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong yang dinilai mampu memahami karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

    “Saya menempatkan orang yang cocok dengan masyarakat. Karena sebagian besar warga di sini berasal dari pegunungan dan hidup dari pertanian, jadi harus dipimpin oleh orang yang tahu kehidupan mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Septinus mengingatkan agar warga penerima bantuan tetap berdomisili di wilayah administrasi Kota Sorong dan tidak berpindah ke daerah lain. Ia juga meminta kepala distrik, lurah, dan tokoh masyarakat untuk membentuk kelompok warga guna mempermudah penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

    Menutup arahannya, Wali Kota kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kota Sorong yang bersih, tertata, bebas banjir, dan nyaman bagi masyarakat.

    “Saya tidak banyak bicara visi misi. Kota ini harus bersih dan bebas banjir. Bapak-Ibu kalau turun ke kota pasti lihat, sekarang sudah beda. Wajah kota makin bagus. Tidak perlu bangun banyak, yang penting bersih dan masyarakatnya senang,” pungkasnya.

  • Wali Kota Sorong Tegaskan Dukung MBG Seraya Minta Tambahan Pendidikan Gratis dan Dokter Spesialis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menegaskan, Pemerintah Kota Sorong mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas nasional.

    Disampaikan Wali Kota bahwa, pernyataannya pada Jumat (31/10/2025) sebagaimana yang diberitakan sejumlah media massa, adalah kurang tepat diterjemahkan dari konteks sebenarnya, yakni sebagai bentuk masukan untuk memperkuat pembangunan di wilayah timur Indonesia.

    “Saya sebagai kepala daerah pada intinya mendukung Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas nasional. Tidak ada niat untuk meniadakan program Presiden. Namun, kami hanya memberi masukan agar untuk wilayah timur, khususnya Papua, ke depan dapat ditambahkan program sekolah gratis dan penambahan tenaga dokter spesialis,” jelas Wali Kota, Sabtu (1/11/2025) di kediamannya.

    Menurutnya, masukan tersebut lahir dari kondisi nyata di tanah Papua yang masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan.

    “Untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia Timur, tidak ada jalan lain selain membangun pendidikan yang baik dan berkualitas. Pendidikan adalah dasar peradaban,” ujar Wali Kota.

    Diungkapkannya, Pemerintah Kota Sorong saat ini telah menyiapkan lima titik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan nasional tersebut.

    “Kami sudah menyiapkan titik pelaksanaan MBG di Kota Sorong. Artinya, kami mendukung penuh program Presiden. Hanya saja, untuk Papua, kami juga butuh tambahan kebijakan pendidikan gratis dan dokter spesialis,” katanya.

    Wali Kota juga mengutip pesan sejarah dari Dominee Izaac Samuel Kijne yang menyebut, “Di atas batu ini aku meletakkan peradaban bagi orang Papua.” Menurutnya, pesan itu menjadi pengingat bahwa kemajuan suatu bangsa dimulai dari pendidikan yang kuat dan merata di seluruh wilayah.

    Lebih lanjut, Wali Kota berharap klarifikasi ini dapat meluruskan pemahaman publik dan menjadi penguat kerja sama antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat dalam mendukung visi pembangunan Papua yang maju dan sejahtera.

    “Teman-teman wartawan sudah bekerja luar biasa menyampaikan informasi untuk publik. Mungkin saja terjadi perbedaan dalam menerjemahkan maksud kami, sehingga melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali dengan lebih lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tutupnya. (Diskominfo Kota Sorong)

  • Kepala Kelurahan Klasabi Apresiasi Anggota DPRK Sorong Dapil IV yang Serap Aspirasi Warga Klasabi dalam Reses Tahap III

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Kelurahan Klasabi, Abdul Rasyid Hanubun, SH, memberikan apresiasi kepada Anggota DPRK Sorong Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang telah melaksanakan kegiatan reses tahap III di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan langsung kepada para wakil rakyat.

    Kegiatan reses ini berlangsung di Kantor Lurah Klasabi, kompleks Melati Raya, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong pada Sabtu (01/11/2025).

    Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Dalam kesempatan itu, beberapa aspirasi disampaikan oleh warga Kelurahan Klasabi. Di antaranya adalah permintaan pembangunan kantor kelurahan secara permanen, penyediaan air bersih, kelanjutan program bantuan sosial PKH, serta perbaikan jalan di kompleks Kokoda yang dinilai rusak dan menghambat akses warga.

    Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah memperhatikan pemberian insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan administrasi dan koordinasi di tingkat lingkungan.

    Kepala Kelurahan A. Rasyid Hanubun berharap agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan diperjuangkan oleh anggota dewan di tingkat pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.

    “Kami berharap agar Aspirasi Warga Klasabi dapat di terima dan ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah Kota dalam pembahasan anggaran,” harap Rasyid.

    Ia juga menilai bahwa “kegiatan reses memiliki nilai strategis karena memperkuat hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih transparan dan konstruktif dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

    Sementara itu, Anggota DPRK Sorong Dapil IV menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

    Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Klasabi, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang kesejahteraan warga.

    Kegiatan reses ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah melalui penyampaian gagasan dan masukan yang bersifat membangun.

  • DPRK Sorong Dapil IV Serap Aspirasi Warga Klasabi, Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV melaksanakan kegiatan Reses Tahap III di Kelurahan Klasabi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Lurah Klasabi, Jalan Melati Raya, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong pada Sabtu (01/11/2025)

    Kegiatan reses merupakan moment penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar keluhan, serta menyerap aspirasi yang berkembang di wilayah konstituennya.

    Reses ini jua menjadi salah satu wujud nyata dari tanggung jawab moral dan politik anggota DPRK dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Klasabi menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan mendesak yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Usulan yang muncul di antaranya adalah pembangunan kantor Lurah Klasabi secara permanen, penyediaan air bersih, kelanjutan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta perbaikan infrastruktur jalan di Kompleks Kokoda.

    Selain itu, warga juga mengusulkan adanya perhatian pemerintah terhadap pemberian insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW. Hal ini dinilai penting mengingat peran Ketua RT/RW sangat strategis dalam menjaga ketertiban, mendukung pelayanan masyarakat, serta menjadi ujung tombak komunikasi antara pemerintah dan warga.

    Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh 4 Anggota DPRK Sorong dari Dapil IV, yakni Drs. Ec. John Lewarissa dan Mohammad Saman Bugis, Nuryadi dan Permadi Mahardika Kehadiran mereka mendapat sambutan hangat dari warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dan menyampaikan aspirasi secara langsung dan terbuka.

    Kepala Kelurahan Klasabi, M. Rasyid Hanubun, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasinya kepada para anggota dewan yang telah turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia berharap hasil reses ini dapat menjadi jembatan antara warga dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di wilayah Klasabi.

    Drs. Ec. John Lewarissa dalam kesempatan itu menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelangsungan pembangunan di wilayah Klasabi.

    Sementara itu, Mohammad Saman Bugis menambahkan bahwa kegiatan reses seperti ini merupakan bentuk komitmen anggota DPRK untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

    Menurutnya, masukan dari masyarakat adalah fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

    Warga Klasabi menyampaikan apresiasi kepada para anggota dewan dan pemerintah kelurahan yang telah hadir dan mendengarkan secara langsung keluhan serta harapan mereka. Warga berharap agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di forum reses saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang konkret.

    Melalui kegiatan ini, DPRK Sorong menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Dengan menampung aspirasi masyarakat secara langsung, diharapkan pembangunan di Kota Sorong, khususnya di Kelurahan Klasabi, dapat berjalan lebih merata, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.

  • Sekretaris DPD I GPN PBD Soroti Kinerja Karateker KNPI PBD Ishak Yable dan Akan Laporkan Dugaan SK Palsu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris DPD I Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Papua Barat Daya, Risal Abusama, menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) serta kinerja Karateker KNPI Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Ishak Yable.

    Ia menilai, proses konsolidasi dan pelaksanaan kegiatan organisasi di bawah kepemimpinan Ishak Yable belum berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan besar KNPI. Pernyataan disampaikan saat di temui disalah satu warung kopi kota sorong pada Jumat (31/10/2025).

    Menurut Risal, tujuan awal berdirinya KNPI adalah merajut persatuan nasional, melakukan pembinaan terhadap pemuda, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Karena itu, ia menegaskan bahwa KNPI bukan milik segelintir orang, tetapi merupakan rumah besar bagi seluruh elemen pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan.

    “KNPI ini milik pemuda, bukan milik sekelompok orang tertentu. Di dalamnya ada berbagai latar belakang OKP dan Cipayung Plus, sehingga harus menjadi wadah yang inklusif dan mempersatukan,” tegas Risal.

    Ia juga menyoroti pelaksanaan Musda KNPI di beberapa kabupaten yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Salah satunya di Kabupaten Tambrauw, di mana menurutnya proses konsolidasi yang dilakukan oleh Karateker DPD I KNPI Papua Barat Daya Ishak Yable tidak dilakukan secara optimal. Selain itu, penundaan pelaksanaan RAPIM dan Musda di sejumlah daerah seperti Kabupaten Raja Ampat juga dinilai tanpa kejelasan.

    Risal mengkritisi status kepengurusan Karateker DPD I KNPI Papua Barat Daya di bawah pimpinan Ishak Yable yang menurutnya sudah melewati masa tugas. Ia menjelaskan bahwa secara mekanisme organisasi, masa kerja karateker seharusnya bersifat sementara. Namun hingga kini, status tersebut sudah hampir mencapai tiga tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

    “Tugas karateker adalah melakukan konsolidasi di kabupaten/kota hingga provinsi dalam waktu terbatas. Tapi ini sudah hampir tiga tahun belum juga tuntas. Olehnya itu, saya meminta DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ryano Pandjaitan untuk segera melakukan evaluasi bahkan mengganti karateker dengan kepengurusan yang baru,” ujar Risal.

    Lebih lanjut, Risal mengungkapkan bahwa pihaknya di DPD I Gerakan Pemuda Nusantara Papua Barat Daya memiliki bukti terkait dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) yang dilakukan oleh oknum dalam kepengurusan Karateker KNPI Papua Barat Daya. SK tersebut, menurutnya, dipalsukan atas nama DPP Gerakan Pemuda Nusantara dan digunakan dalam pelaksanaan Musda di Kabupaten Tambrauw.

    “Bukti sudah kami kantongi. Ada oknum yang memalsukan SK dari DPP Gerakan Pemuda Nusantara. Karena ini menyangkut nama baik organisasi, kami akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” tegasnya.

    Risal menambahkan, langkah hukum akan diambil untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar pengurus KNPI di semua tingkatan menjalankan tugas dan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas.

  • Syukuran HUT GKI Ekklesia Klasaman ke-98 Tahun: Wali Kota Sorong Tekankan Pentingnya Pendidikan bagi Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., didampingi Ketua TP-PKK Kota Sorong, Jemima Elisabet Windesi, S.K.M., M.A.P., bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sorong, menghadiri Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Gereja Kristen Injili (GKI) Ekklesia Klasaman. Acara syukuran ini digelar di gedung gereja setempat, Kamis (30/10/2025).

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, pengurus Klasis GKI Sorong, para hamba Tuhan, serta tamu undangan lainnya. Momentum peringatan HUT ini menjadi ajang refleksi dan kebersamaan jemaat dalam memperkuat iman serta pelayanan di tengah masyarakat.

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap rumah ibadah, Wali Kota Sorong sebelumnya telah memberikan bantuan berupa satu unit kanopi berkapasitas 500 hingga 600 orang untuk menunjang kegiatan peribadahan Jemaat GKI Ekklesia Klasaman.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Ia menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan jalan strategis untuk mempercepat kemajuan daerah.

    “Tidak ada jalan lain untuk mengejar ketertinggalan Papua selain pendidikan. Saya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar pendidikan di Papua digratiskan,” ujar Wali Kota Sorong.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai iman dan moral yang diwariskan oleh para pelayan Tuhan, termasuk tokoh GKI Tanah Papua, Samuel I.S. Kijne, harus terus dihidupi sebagai dasar pembentukan karakter dan kecerdasan generasi muda Papua.

    Menjelang perayaan satu abad GKI Ekklesia Klasaman dua tahun mendatang, Wali Kota berharap agar panitia dapat mempersiapkan kegiatan yang lebih meriah dan melibatkan seluruh masyarakat Kota Sorong.

    “Kalau bisa nanti perayaan satu abad dilakukan lebih besar, mungkin dengan pawai keliling kota. Kita tidak perlu takut karena semua ini untuk kemuliaan Tuhan,” ujarnya menutup sambutan.

    Selain perayaan HUT ke-98, acara tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian kanopi dan lahan parkir gedung gereja oleh Wali Kota Sorong bersama Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol sukacita dan rasa syukur jemaat.

  • Pemkot Sorong dan Korem 181 PVT Bahas Lanjutan Rencana Tukar Guling Tanah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong bersama Komando Resor Militer (Korem) 181 PVT Sorong menggelar Rapat Koordinasi Teknis Lanjutan terkait rencana tukar guling keterangan tanah, yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Jumat (31/10/2025) siang.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jermias Gembenop, S.Sos., M.H., yang hadir mewakili Wali Kota Sorong. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya mengenai penataan aset tanah antara Pemerintah Kota Sorong dan pihak TNI, guna memastikan legalitas serta pemanfaatan lahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

    Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan Komisi I DPRD Kota Sorong, Dandim 1802 Sorong, Komandan Denzibang, Pasilog Kodim 1802 Sorong, Kepala BPN Kota Sorong, perwakilan WN 2 DPNU Kota Sorong, serta unsur Dinas Pertanahan Kota Sorong.

    Jeremias Gembenop dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pihak TNI, agar proses tukar guling tanah dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

    Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan aset dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

    Rapat koordinasi tersebut berlangsung dinamis, diwarnai dengan pembahasan teknis mengenai status lahan, dokumen pendukung, serta langkah-langkah administrasi yang perlu dipenuhi sebelum penandatanganan kesepakatan final dilakukan.

    Dengan adanya koordinasi lanjutan ini, diharapkan seluruh proses administrasi dan legalitas pertukaran lahan dapat segera tuntas, sehingga lahan dimaksud dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pertahanan wilayah.

  • Sekolah Dasar di Kota Sorong Bersiap Terapkan Sistem e-Ijazah dan SIMAPRAS

    Melanesiatimes.com, 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Dunia pendidikan di Kota Sorong terus berbenah menuju era digital. Melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Prasarana (SIMAPRAS) dan e-Ijazah, sekolah-sekolah dasar kini bersiap meninggalkan metode konvensional dalam pengelolaan data kelulusan. Seluruh data lulusan nantinya akan dikelola secara digital dan terhubung langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Sorong untuk mendorong transformasi digital di sektor pendidikan. Tahapan awal dimulai dengan kegiatan Sosialisasi SIMAPRAS dan Manajemen Ijazah Tingkat SD Kota Sorong Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jumat (31/10/2025) pagi.

    Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SD, Diah Savitri, S.Pt., M.Pd., menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pihak sekolah mengenai konsep dan mekanisme penerapan e-ijazah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pelatihan bagi operator sekolah dalam proses penerbitan dokumen digital tersebut.

    “Dengan e-ijazah, sekolah tidak lagi bergantung pada proses manual. Data siswa akan lebih akurat, aman, dan dapat diverifikasi langsung oleh kementerian,” ujar Diah dalam laporannya.

    Peserta kegiatan terdiri dari kepala sekolah dan operator Dapodik dari SD negeri maupun swasta se-Kota Sorong. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Sorong, dengan pendanaan bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Tahun 2025.

    Sementara itu, Pengawas Muda Dinas Pendidikan Kota Sorong, Hasan Yusuf Masani, S.Pd., yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan, menegaskan bahwa penerapan sistem digital seperti e-ijazah merupakan sebuah keniscayaan di era modern.

    “Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia pendidikan harus bersentuhan dengan digitalisasi. Aplikasi seperti e-ijazah bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk mempermudah dan mengefisienkan kerja sekolah,” tegas Hasan.

    Ia menambahkan, sistem ini juga akan meminimalkan potensi kesalahan penulisan, kehilangan data, hingga penyalahgunaan ijazah. Karena itu, ia berharap setiap satuan pendidikan dasar segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan kesiapan implementasi di sekolah masing-masing.

    Dinas Pendidikan Kota Sorong memastikan akan terus melakukan pendampingan dan monitoring agar seluruh sekolah dapat menerapkan sistem e-ijazah secara mandiri, efektif, dan terintegrasi.

    Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya langkah awal digitalisasi pengelolaan ijazah di lingkungan pendidikan dasar Kota Sorong  sebuah momentum penting menuju tata kelola pendidikan yang modern dan transparan.

  • Dari Halaman Sekolah ke Kelas, Pembelajaran Berkelas Dunia di Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Masohi – Di bawah rindangnya pohon Ketapang, anak-anak SDN 234 Maluku Tengah (Malteng) duduk melingkar di atas tikar, Rabu (29/10/2025).

    Mata mereka berbinar menyimak cerita dari buku besar (big book)bertema Makanan Khas Maluku. Uniknya yang membacakan buku hari itu bukan guru, melainkan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.

    Kegiatan membaca bersama ini merupakan bagian dari transformasi pembelajaran yang digulirkan Pemkab Malteng, didukung oleh Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) kemitraan pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Australia.

    Metode membaca big book secara internasional dikenal sebagai pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca kelas awal anak.

    Namun pagi itu tidak berhenti di bawah pohon Ketapang. Zulkarnain melanjutkan kunjungannya ke ruang kelas. Ia bergabung dalam pelajaran matematika. Anak-anak memainkan ular tangga untuk mengenal konsep kelipatan. Tawa pecah saat sang bupati melempar dadu dan memindahkan boneka plastik sesuai angka yang keluar.

    Seorang murid perempuan bahkan menantangnya untuk ikut menjawab soal kelipatan empat. Mereka menyusun batu di angka 4, 8, 12, dan 16. Ketika jawaban mereka benar, tepuk tangan pun menggema.

    “Saya ingin anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, yang membuat mereka berpikir dan berani bertanya,” ujar Zulkarnain. Ia percaya pendidikan harus menyentuh hati, bukan hanya kepala.

    Dari Halaman Sekolah ke Kelas, Pembelajaran Berkelas Dunia di Maluku Tengah
    Dari Halaman Sekolah ke Kelas, Pembelajaran Berkelas Dunia di Maluku Tengah

    Transformasi pembelajaran ini merupakan gerakan besar selama satu tahun terakhir. Transformasi ini bertujuan meningkatkan keterampilan literasi, numerasi, dan karakter kepada 47.000 murid di 395 SD dan 45 MI di Malteng.

    Dengan 95,8 persen wilayahberupa laut, pulau-pulau, dan pengunungan menyebabkan distribusi guru belum merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Belum lagi kualitas pembelajaran masih rendah, pelatihan guru terbatas, dan akses internet sangat minim.

    Menjawab tantangan tersebut, Pemkab Malteng menghadirkan Starlink, akses internet berbasis satelit untuk membuka akses di wilayah 3T.

    Perangkat dan genset telah disalurkan ke sekolah-sekolah terpencil. Targetnya: 30 sekolah yang selama ini terisolasi akan terhubung digital sebelum akhir tahun.

    Langkah lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kapasitas guru. Instruksi Bupati Nomor 420/04/INS/2025 mewajibkan pelatihan mingguan di Kelompok Kerja Guru (KKG).

    Hasilnya mulai terlihat. Guru kini lebih kreatif, kelas lebih hidup, dan metode pembelajaran semakin beragam. Nilai literasi siswa meningkat dari 43,51 (2023) menjadi 47,13 (2024). Indeks SPM Pendidikan juga menunjukkan tren positif.

    Keseriusan Pemerintah Malteng juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan prioritas pendidikan yang mengintegrasikan indikator kinerja terkait literasi, numerasi dan karakter kedalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah, diantaranya RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Disdikbud Malteng.

    Kepala SDN 234 Malteng, Rugaya Ipaenin, mengatakan dukungan dari pemkab telah membantu sekolah mengatasi tantangan literasi melalui strategi terukur dan kolaboratif.

    Strategi tersebut mencakup pemetaan kemampuan membaca, pembentukan bengkel literasi, pengadaan media variatif, pelatihan guru secara rutin dilakuukan setiap minggu melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), komunikasi intensif dengan orang tua, dan pendampingan dari mitra pendidikan. Hasilnya, capaian literasi dalam Rapor Pendidikan meningkat dari 56,67% (2024) menjadi 80% (2025).

    Pakar pendidikan dan komunikasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), Anwar Kholil, mengapresiasi langkah Bupati Zulkarnain. Menurutnya, sekolah di Maluku Tengah telah menunjukkan kemampuan mendesain pembelajaran yang melatih keterampilan abad ke-21.

    “Proses pembelajaran yang saya amati di SDN 234 dan MIT Nurul Falah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diterapkan di Maluku Tengah mencerminkan praktik pembelajaran berkelas dunia. “Ketika anak-anak belajar dengan cara yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual, mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan karakter dan kompetensi global,” jelas pakar yang pernah menjadi konsultan pendidikan di program yang didukung Pemerintah Amerika dan Bank Dunia tersebut.

    Provincial Manager INOVASI Maluku, Mus Mualim, menyatakan bahwa transformasi pembelajaran yang digagas Bupati Zulkarnain akan memberikan dampak sosial ekonomi di masa depan. Berdasarkan studi Hanushek & Woessmann (2012), peningkatan 10 persen pelajar dengan kemampuan membaca dasar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0,3 persen.

    Sementara itu, studi Lee Crawfurd (2025) menunjukkan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam literasi dan numerasi anak usia 7–12 tahun di Indonesia berkorelasi dengan peningkatan pendapatan saat dewasa sebesar 11 persen.

    Temuan ini memperkuat bahwa investasi pada keterampilan dasar memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan. (HUAT)