Melanesia Times

Blog

  • Ketua Bawaslu PBD Beserta Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Laporkan Kegiatan Kelembagaan ke Bawaslu RI

    Melanesiatimes.com, Jakarta– Ketua Bawaslu Provinsi PBD, Farli Sampe Toding Rego bersama Ketua – ketua Bawaslu Kab/Kota Se-PBD. Mengantarkan laporan kegitan Kelembagaan Ke Bawaslu RI pada Kamis (30/10/2025).

    Laporan kelembagaan Bawaslu se-PBD adalah rangkaian evaluasi terhadap tahapan Pemilu dan pilkada 2024.

    Bahwa kegiatan ini Bawaslu se Provinsi PBD menghadirkan pemateri wakil Komisi II DPR RI, Akademisi, Pegat pemilu Nasional, KPU Provinsi, Ta Bawaslu RI Pemerintah daerah di masing-masing tingkatan, sebagai pemateri.

    Kegiatan ini dihadiri oleh lembaga organisasi sasi masyarakat, mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Sorong, Partai Politik. tokoh agama, tokoh pemuda. Baik di Provinsi maupun di Kab/Kota.

    Audiensinya hampir sama. Tentu banyak masukan kritik dan saran kepada Bawaslu Papua Barat Daya Sendiri.

    Baik kepastian regulasi Pemilu dan undang-undang Otsus Papua, kinerja Bawaslu dalam tahapan pemilu dan pilkada, hingga saat ini Pada pemutahiran data Pemilih berkelanjutan diluar Tahapan sebagaimana amanat Se- 29 Tahun 2025 Bawaslu RI.

    Rekomendasi dari hasil kegiatan ini, partisipasi perlu ditingkatkan, kepastian regulasi, operasional penyelenggara terutama Bawaslu Kab/Kota Se-PBD dalam melaksanakan tugas hanya satu kendaraan Operasional roda empat di Bawaslu Kab/Kota sehingga fungsi pengawasan tidak maksimal, kemampuan dan kecakapan penyelenggara dalam memahami regulasi kepemiluan perlu dilakukan dan ditingkatkan.

    Hasil diskusi ini mendapat perhatian dan sambutan hangat dari Ketua Bawaslu RI Dr. Rahmat Bagja, S.H. LLM.

    Pesan beliau untuk; segera lakukan kordinasi dengan Pemda setemapat sehingga dapat dibantu dalam hal Pembangunan Kantor permanen Bawaslu di PBD Baik Prov dan Kab/Kota,

    Lakukan kerja sama kepala-Kepala Dinas Pendidikan di daerah dan lakukan Bawaslu Go to Schol. Meningkatkan pendidikan partisipasi pemilih untuk pemilih pemula, juga Kampus-kampus didaerah.

    Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menyampaikan banyak terimakasih kepada Pimpinan Bawaslu RI yang telah menerima laporan aspirasi dalam bentuk rekomendasi kelembagaan Bawaslu Se-Papua Barat Daya.

    Dan juga kepada Masyakarat Papua Barat Daya yang telah memberikan suport dalam bentuk kritik saran , catatan kritis dan solusi u pengawasan pemilu kedepan lebih baik kepada Bawaslu Se-PBD, bantuan terselenggaranya acara dari Gubenur PBD, Ketua DPR PBD, Anggota DPD dapil Papua Barat Daya. Sehingga kegiatan ini dapat terselenggaranya kegiatan ini, serta jajaran Sekertariatan se-PBD yang telah membantu para Ketua kab/kota sehingga laporan ini dapat diselesaikan tanggal yang ditargetkan oleh Bawaslu RI artinya selesai laporan PBD lebih awal.

  • Reses Baleg DPR RI Ke Provinsi Papua Barat, Serap Aspirasi Warga Terkait  RUU BPIP

    Melanesiatimes.com, 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah daerah di Papua Barat Daya, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Selasa (28/10/2025) pagi.

    Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., MM, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot, SE.

    Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Baleg DPR RI di Sorong, untuk mendengar langsung pandangan daerah terhadap RUU BPIP. Ia menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi putra-putri Papua di seluruh Indonesia serta penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa.

    “Kalau Papua maju, maka Indonesia juga maju. Ideologi Pancasila jangan hanya tertulis di dokumen, tapi harus dilaksanakan dalam kebijakan yang memberi keadilan dan akses bagi semua anak bangsa,” ujarnya.

    Selanjutnya, Ketua Baleg DPR RI, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H, dalam sambutan menjelaskan, penguatan BPIP melalui undang-undang sangat penting agar pembinaan ideologi Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mudah diubah. RUU BPIP, katanya, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 Nomor 25.

    “Kami ingin memastikan BPIP tidak hanya menjadi lembaga seremonial, tetapi memiliki kewenangan strategis dalam membumikan Pancasila hingga ke tingkat daerah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, menambahkan, kunjungan ini dilakukan untuk menjaring masukan langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah, agar pelaksanaan nilai-nilai Pancasila benar-benar relevan dengan kondisi sosial budaya di Papua Barat Daya.

    “Kami ingin BPIP ke depan membumi, bukan hanya tulisan indah di atas kertas,” katanya.

    Dalam sesi penyampaian aspirasi, pihak akademisi, tokoh agama, perwakilan masyarakat, Danrem 181 PVT mewakili Forkopimda menyampaikan pandangan, bahwa peran BPIP selama ini belum berjalan efektif, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Diharapkan agar RUU BPIP nantinya memberi dasar hukum yang kuat agar pembinaan ideologi bisa masuk ke kurikulum pendidikan secara terstruktur.

    Beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa kehidupan masyarakat Papua sejatinya sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi dan gotong royong. Kabupaten Sorong disebut sebagai contoh nyata karena pernah meraih Harmony Award dan memiliki Kampung Pancasila sebagai simbol kehidupan rukun antarumat beragama.

    Selain itu, perwakilan masyarakat juga meminta agar aspirasi dari Papua tidak hanya didengar tetapi ditindaklanjuti secara nyata, mengingat mereka telah lama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai bahwa tantangan utama bukan pada pemahaman ideologi, melainkan pada konsistensi implementasi Pancasila dalam kebijakan nasional.

    Baleg DPR RI juga diingatkan agar pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan kewenangan kepada orang asli Papua untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya.

    Diusulkan agar pengaturan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan anggota DPR, menegaskan keterlibatan orang Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak politik dan kearifan lokal.

    Menutup kegiatan tersebut, Ketua Baleg menyampaikan terima kasih atas semua masukan yang dinilai sangat substansial dan menggambarkan semangat Pancasila yang hidup di Papua Barat Daya. Ditegaskannya, semangat keadilan sosial harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan akses ekonomi bagi masyarakat Papua.

    “Kekayaan sumber daya alam yang besar tidak boleh membuat rakyatnya tetap miskin. Itu bertentangan dengan nilai keadilan sosial,” tegas Ketua Baleg.

    Ia juga menambahkan bahwa, demokrasi politik dan kedaulatan rakyat harus terus diperkuat agar tidak mengalami kemunduran. Aspirasi dari Papua Barat Daya terkait keterwakilan, keadilan, dan kearifan lokal akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan penting dalam pembahasan RUU BPIP di tingkat nasional. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈)

  • Klarifikasi Asisten I Pemerintah Kota Sorong Terkait Kasus Penganiayaan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Wali Kota Sorong memberikan klarifikasi dalam bentuk hak Jawab pada saat ditemui di cafe Sorong pada Kamis (30/10/2025).

    Hak Jawab Jermias Gembenop selaku Asisten I Pemerintah Kota Sorong:

    Berdasarkan pemberitaan yang dimuat sejumlah media online di sorong dengan judul “Istri Oknum Pejabat di Wali Kota Sorong Diduga Aniaya ASN” dan menyebut Jabatan Asisten I Pemerintah Kota Sorong. Dengan ini saya menjelaskan bahwa:

    Benar Lokus delicti (tempat kejadian) Penganiayaan terjadi di ruang kerja saya, namun, bukan Saya yang melakukan atau merencanakan dan menginisiasi penganiayaan tersebut. Namun penganiayaan ini terjadi secara spontanitas.

    Terkait dengan narasi berita tentang Ditawari Minuman Beraklohol (Bir) Di Dalam Ruangan Asisten I Pemerintah Kota Sorong, perlu saya tegaskan bahwa itu tidak benar adanya.

    Oleh sebab itu perlu saya jelaskan kronologis kejadian tersebut sesuai dengan faktanya bahwa, Peristiwa ini berawal dari Korban LS yang merupakan Pegawai Kelurahan hendak menemui temannya (Kabag Hukum) di Kantor Wali Kota Sorong, tetapi karena temannya susah dihubungi, sehingga LS mengbungi Pak Otto (kabag adm pembangunan) via telepon, dan Pak Otto menyarankan untuk datang ke ruangan kerja Pak Otto, kemudian terjadi pembicaraan yang mengarah ke paningkatan jabatan. Setelah itu dijelaskan oleh Pak Otto mengenai jabatan structural adalah kewenangan  Asisten I, Bidang Pemerintahan dan Kesra.

    Setelah Pak Otto menjelaskan mengenai jabatan structural kepada LS, Pak Otto kemudian menelpon dan meminta ijin kepada Asisten I untuk bertemu menjelaskan maksud pengurusan Korban LS di Kantor Wali Kota Sorong (seperti poin 3), kemudian diijinkan oleh Asisten I untuk mengantarkan korban LS ke ruangan Asisten I.

    Setelah korban LS masuk ke ruangan dan berdiskusi dengan Asisten I tentang maksud tersebut, disaksikan oleh Pak Otto dan beberapa orang lainnya (semua dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi miras). Tiba-tiba muncullah istri dari Pak Asisten I, melihat keberadaan LS, setelah itu langsung pergi meninggalkan ruangan.

    Beberapa saat kemudian, Istri Pak Asisten I (pelaku) kembali ke ruangan kerja Asisten I dan melihat LS masih berada di ruangan kerja Asisten I  bersama teman-teman lainnya, Tanpa berbicaraan panjang lebar, istri Pak Asisten I (pelaku) kemudian menanyakan LS “Ibu pu suami dimana” sembari menuju ke arah LS kemudian menjambak korban. Korban LS saat itu duduk di kursi roda, karena reflex akhirnya korban LS terjatuh dari kursi roda.

    Saat itu pula Pak Asisten I langsung meminta bantuan Jodi Pameo (TNI) untuk mengamankan korban.

    Setelah kejadian itu Korban langsung beranjak pulang ke rumahnya.

    Closing Statement saya ingin meluruskan pemberitaan ini agar tidak terkesan menyudutkan saya secara pribadi bahkan mencoreng nama baik pemerintah kota sorong.

  • Terkait Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Usia Begini Tanggapan Kadis DP3AKB Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Menindaklanjuti pernyataan Kasat Reskrim Polres Raja Ampat terkait maraknya kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.

    Dilansir dari PBDNEW.com edisi 29 oktober 2025 dengan judul “Kasus Kekerasan Anak Melonjak, Polres Minta DP3A Raja Ampat Gencar Lakukan Sosialiasi”

    Berdasarkan data yang dihimpun dari salah satu media online, sejak Januari hingga Oktober 2025, tercatat sudah 17 kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus persetubuhan yang ditangani oleh Polres Raja Ampat.

    Menyikapi hal itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ati Rumadaul kepada media ini menyampaikan bahwa pihaknya selalu intens melakukan koordinasi bahkan mengagendakan kerja sama dengan Bapas Kelas II Sorong.

    “Kalau mengenai sosialisasi kami selalu intens untuk menindaklanjuti hal itu kemudian terkait dokumen nanti saya lampirkan sekaligus dengan pernyataan kepala bidang DPAKB jadi sosialisasi itu kami lakukan di sekolah-sekolah dan dilakukan kepada para orang tua dari anak bahkan dalam sosialisasi itu kami libatkan PPA sebagai narasumber dan pemateri sekaligus, ujarnya, Kamis (30/10/2025).

    Kadis DP3AKB menuturkan perihal kekerasan terhadap anak dibawah usia menjadi warning bagi semua kalangan bukan hanya dinas terkait hal ini bisa dimulai dari lingkungan dan keseharian orang tua bersama para anak.

    “Jujur bahwa masalah kekerasan terhadap anak ini bukan untuk kita saling menyalahkan atau menyerang individu namun hal ini merupakan masalah yang sedikit urgent dan rumit untuk diatasi sehingga dibutuhkan intervensi dan peran orang tua dan bahkan pihak-pihak berkaitan ada juga insiden kriminalisasi yang merujuk pada keterlibatan anak di bawah usia,” pungkas Kadis DP3AKB Raja Ampat.

    Menurutnya banyak terjadi kasus kriminalisasi dan insiden-insiden yang kemudian melibatkan anak di bawah usia dan faktor-faktor yang melatar belakangi persoalan tersebut juga variatif bisa jadi karena kurangnya pengawasan dan lain sebagainya.

  • Lauching Program Perdana CODRS di Kofiau dan Uji Coba SISPANDALWAS, BLUD UPTD KKP Raja Ampat Libatkan Nelayan Pesisir Misool Pertahankan Blue Economy.

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Coder Crew Operator Data Recording System (CORDS) merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimana masyarakat yang berprofesi nelayan dilibatkan secara langsung sebagai upaya dalam mempertahankan Blue Economy (Ekonomi Biru).

    “Tugas kami di BLUD adalah di bagian khusus Tim Monitoring itu melakukan identifikasi terhadap panjang dan jenis hasil tangkapan nelayan tersebut ini juga salah upaya untuk mendukung kebijakan KKP perikanan terukur dan juga Blue Ekonomi,” terang Alan Ramandey Koordinator Komunikasi di Kantor BLUD KKP Raja Ampat, Rabu (29/10/2025).

    BLUD UPTD KKP Raja Ampat juga melakukan uji coba Sistem Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan (SISPANDALWAS). Terhadap maraknya aktivitas kapal wisata di perairan Misool yang merupakan zona konservasi.

    Tim Monitoring SISPANDALWAS

    BLUD UPTD KKP Raja Ampat sendiri diketahui memiliki tugas untuk memitigasi zona degradasi terhadap pemanfaatan sumber daya sehingga muncullah ide SISPANDALWAS atau Kluster System ini.

    “Di Misool sendiri kita membagi 4 kluster tujuan utamanya adalah mengurai agar kapal-kapal wisata tersebut tidak terfokus hanya satu titik tetapi tersebar dibeberapa lokasi dengan sistem booking dan sistem antri dari 4 kluster system itu kurang lebih ada 5 kapal wisata yang memanfaatkan 1 kluster selama 72 jam,” tutupnya.

    Selain CORDS dan SISPANDALWAS, salah satu Staf menjelaskan keberhasilan BLUD UPTD KKP Raja Ampat dalam menerapkan Artificial Fish House (Rumah Ikan Buatan).

    Hasil Pemasangan Rumah Ikan Setelah 4 Bulan

    “Lokasi rumah ikan itu dipasang di depan kampung Fafanlap ada sekitar 25 titik pemasangan awal di bulan agustus, pada awal tim melakukan identifikasi memang belum terlihat hasilnya namun pada november berselang 4 bulan ini kurang lebih ada 8 titik yang sudah nampak hasilnya,” ujar salah satu staf BLUD.

    Tujuan penerapan dan pemasangan rumah ikan ini dijelaskan, agar para nelayan dimudahkan dalam akses penangkapan sekaligus memudahkan BLUD untuk menerapkan program perikanan terukur dari KKP RI.

     

  • AMPERA Raja Ampat Gelar Sosialisasi Hilirisasi Kelapa Jadi Produk Unggulan dan Modern di SMK Bukit Zaitun Alfa Omega

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Angkatan Pemuda Raja Ampat (Ampera) gelar sosialisasi hilirisasi kelapa jadi produk unggulan dan modern di SMK Bukit Zaitun Alva Omega, Rabu, (29/10/25).

    Kegiatan tersebut diikuti 45 peserta didik yang merupakan Siswa-siswi Jurusan Kewirausahaan SMK Bukit Zaitun dan turut hadir Ketua BPC HIPMI Raja Ampat, Bung Alfius A. Dimara.

    Alfius A. Dimara, dalam materinya menyebutkan selain perikanan dan pariwisata, Raja Ampat juga memiliki sektor pertanian yang diyakini mampu mengubah wajah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi jalan menuju lonjakan besar ekonomi daerah jika diolah menjadi bernilai tinggi seperti coconut milk, virgin coconut oil (VCO), sabun mandi dan berbagai produk turunan lainnya yang sering dilakukan Masyarakat di Pesisir Pantai Utara (Kep. Pam) Kabupaten Raja Ampat.

    Hilirisasi kelapa ini terwujud setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Minggu, 26 Oktober 2025 secara resmi melepas ekspor perdana produk olahan kelapa asal Maluku Utara menuju pasar Tiongkok.

    Sektor pertanian yang satu ini dikenal menyimpan potensi luar biasa karena hampir seluruh bagiannya bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi mulai dari daging, air, tempurung, hingga serat sabutnya.

    Contoh sederhana namun mencolok, kelapa butir mentah hanya bernilai Rp3.000 per buah, tetapi jika diolah menjadi santan atau air kelapa kemasan, nilainya bisa melonjak menjadi Rp40.000–Rp50.000 per butir.

    Selain manfaat hilirisassi buah kelapa siswa-siswi jurusan kewirausahaan SMK Bukit Zaitun Alfa Omega juga dibekali pemahaman bisnis dalam memajukan UKM dan UMKM di kabupaten Raja Ampat.

  • JMSI dan ACJA Tandatangani MoU, Bangun “Rumah Wartawan Tiongkok–Indonesia” untuk Perkuat Kolaborasi Media

    Melanesiatimes.com, Jakarta — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Asosiasi Wartawan Seluruh Tiongkok (All China Journalists Association/ACJA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan saling pengertian, pertukaran, dan kerja sama di antara para profesional media kedua negara.

    MoU tersebut ditandatangani Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu dan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa di gedung VOI Media Jalan Tanah Abang III, Jakarta, hari Selasa, 28 Oktober 2025.

    “ACJA dan JMSI sepakat untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan “Rumah Wartawan Tiongkok-Indonesia” melalui kegiatan seperti pertukaran personel, seminar berita, dan pertemuan budaya,” ujar Ketua Umum JMSI Teguh Santosa.

    Dia mengatakan, hubungan baik kedua organisasi telah berlangsung sejak lama, sejak Belt and Road Journalist Network (BRJN) didirikan pada tahun 2017 di Beijing di mana Teguh Santosa hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan itu.

    “Pendirian wadah ini sejalan dengan slogan kerja JMSI bahwa wartawan profesional bekerja di perusahaan pers yang profesional,” sambungnya.

    Sementara Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu menggarisbawahi arti penting kerja sama masyarakat pers kedua negara dalam kerangka yang lebih besar, yakni hubungan baik Tiongkok dan Indonesia di berbagai bidang sejalan dengan Belt and Road Initiative yang dikembangkan Presiden Xi Jinping.

    JMSI dan ACJA Tandatangani MoU, Bangun “Rumah Wartawan Tiongkok–Indonesia” untuk Perkuat Kolaborasi Media
    Prosesi Penandatanganan MoU Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Asosiasi Wartawan Seluruh Tiongkok (All China Journalists Association/ACJA)

    Dia menambahkan, “Rumah Wartawan Tiongkok-Indonesia” akan mengorganisir dan mengirimkan delegasi wartawan untuk kunjungan timbal balik. Selain itu, menyelenggarakan kegiatan pelaporan bersama yang berfokus pada tema Belt and Road Initiative.

    “Rumah Wartawan Tiongkok-Indonesia” juga mendorong pengorganisasian dan partisipasi dalam kegiatan pelatihan wartawan serta mendukung pertukaran dan kerja sama antar sekolah jurnalistik di kedua negara.

    Dalam acara penandatanganan MoU ini hadir pengurus JMSI, Ketua Harian Ari Rahman, Ketua Hubungan Antar Lembaga Wayan Sudane, Ketua Dewan Pakar, Hendry Ch Bangun, Utusan Khusus Luar Negeri Yophiandi Kurniawan, dan Wakil Sekjen Sambri.

    Sementara dari ACJA,  selain Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu, juga hadir Wakil Direktur Internasional ACJA Wang Lin, Sekretaris Asosiasi Wartawan Provinsi Shaanxi Fu Hangzhen, Direktur Eksekutif Asosiasi Wartawan Provinsi Chongqing Ni Ning, Direktur Pelaksana China Daily Wang Shanshan, serta Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad beserta jajaran redaksi.

    Sebelum penandatanganan MoU, JMSI dan ACJA berkunjung ke Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

    Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan utama yang mendorong kolaborasi antara media Indonesia dan Tiongkok adalah masalah disinformasi, misinformasi, dan hoaks.

    Hendrasmo memandang penanganan informasi yang masif ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu-dua entitas, melainkan melibatkan banyak pihak.

    “Intinya kita saling berkolaborasi untuk verifikasi berita,” katanya.

    Adapun Teguh mengatakan, kunjungan ke RRI juga dilakukan karena kehadiran ACJA bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang merupakan salab satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    “RRI adalah alat perjuangan kemerdekaan yang tumbuh sebagai faktor penting dalam pembangunan kebangsaan Indonesia,” ujar Teguh lagi.

    Dia mengatakan, di tengah tantangan yang dihadapi di era digital dan disrupsi, RRI dapat menyesuaikan diri dan terus berkembang sebagai salah satu sumber informasi arus utama.

  • Pemerintah Kota Sorong Sambut Hangat Kedatangan Kapal Pesiar MV Odyssey, Wujud Kepercayaan Dunia pada Pariwisata Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pada Selasa pagi, pukul 08.00 WIT, kapal pesiar MV Odyssey (Villa Vie Residences) tiba di Pelabuhan Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Pada Selasa (28/10/2025). pagi, pukul 08.00 WIT

    Kedatangan kapal pesiar MV Odyssey (Villa Vie Residences) yang membawa ratusan wisatawan mancanegara ini disambut secara langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH., MPA, Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, A.Md., serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sorong.

    Dalam momen sambutan tersebut, para wisatawan disuguhkan dengan tarian yospan, sebuah tradisi lokal yang mencerminkan keramahan masyarakat setempat.

    Wali Kota Sorong, menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan para wisatawan.

    “Kami sangat senang dan berterima kasih atas kunjungan dari wisatawan mancanegara ke Kota Sorong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa kedatangan ini menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih siap menyambut kunjungan serupa di masa mendatang.

    “Kami berharap para wisatawan dapat menikmati keindahan laut serta kuliner khas yang ada di Kota Sorong,” tambahnya.

    Wali Kota juga mengungkapkan harapannya agar para tamu yang datang dapat meninggalkan kontribusi ekonomi di Kota Sorong.

    “Kami berharap para wisatawan tidak hanya menikmati kunjungan ini, tetapi juga meninggalkan jejak positif berupa pengeluaran yang dapat mendukung perekonomian lokal. Semoga mereka merasa terkesan dan ingin kembali melakukan kunjungan berikutnya ke Kota Sorong,” harapnya.

    Kapten MV Odyssey, Giuglea Valentine, juga menyampaikan rasa syukurnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sorong.

    Pemerintah Kota Sorong Sambut Hangat Kedatangan Kapal Pesiar MV Odyssey, Wujud Kepercayaan Dunia pada Pariwisata Papua Barat Daya
    Prosesi pengkalungan kepada kapten kapal wisata saat tiba di pelabuhan Sorong 

    “Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kota Sorong. Kami merasa seperti di rumah sendiri,” jelasnya.

    Usai acara penyambutan, Rombongan melakukan kunjungan ke para UMKM yang tersedia di pelabuhan Sorong.

    Kedatangan kapal pesiar ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sektor pariwisata di Kota Sorong serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. (Dinas kominfo kota Sorong).

  • Gubernur Elisa Kambu Salurkan Bantuan untuk Lima Pilot Asal Papua: Anak-anak Papua Juga Bisa

    Melanesiatimes.com, Papua Barat Daya — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memberikan perhatian khusus terhadap lima pilot muda asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di Filipina. Selasa (28/10/2025).

    Pemerintah provinsi berkomitmen menyalurkan bantuan pendidikan bagi kelima pilot tersebut setelah seluruh persyaratan administrasi mereka lengkap.

    Gubernur Elisa menegaskan bahwa bantuan tersebut akan segera dicairkan begitu semua berkas diserahkan kepada pemerintah daerah. “Apabila besok diselesaikan kelengkapan syaratnya, maka besok juga akan dicairkan bantuannya, sehingga bulan depan mereka bisa kembali ke kampusnya masing-masing untuk menyelesaikan studinya,” ujar Elisa.

    Ia menambahkan bahwa bantuan pemerintah hanya mencakup biaya studi, sementara kebutuhan pribadi seperti tiket perjalanan, akomodasi, makan, dan tempat tinggal menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Kebijakan ini, menurut Elisa, dilakukan agar pemerintah tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan putra-putri Papua.

    “Pemerintah hanya bertanggung jawab pada pendidikan mereka. Persoalan akomodasi dan kebutuhan harian itu urusan keluarga. Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar mendukung penyelesaian studi mereka,” jelasnya.

    Elisa Kambu menuturkan bahwa program bantuan bagi pilot ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) di bidang pendidikan dan profesi strategis. Pemerintah berharap ke depan semakin banyak anak muda Papua yang menempuh pendidikan di bidang penerbangan dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengadakan pertemuan dengan orang tua dari para pilot. Hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa begitu berkas kelengkapan diserahkan, pencairan bantuan akan segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama.

    “Kita berharap mereka fokus menyelesaikan sekolah dengan baik, menjaga integritas, dan kembali mengabdi kepada Nusa dan Bangsa melalui dunia penerbangan, karena yang mereka gunakan adalah uang rakyat,” tegas Elisa.

    Ia juga berpesan agar keberhasilan para pilot ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua lainnya. Menurutnya, semangat dan kerja keras mereka adalah bukti bahwa anak Papua mampu bersaing di tingkat internasional jika diberi kesempatan dan dukungan.

    “Studi mereka harus menjadi contoh bagi adik-adiknya, khususnya OAP, agar termotivasi mengikuti jejak mereka. Sudah waktunya orang Papua bangkit dan menunjukkan kemampuan. Tidak boleh ada cerita bahwa orang Papua kalah, kita harus maju terus,” tutur Elisa

    Sementara itu, para pilot beserta orang tua mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Elisa Kambu atas kepedulian dan dukungan yang diberikan. Mereka menilai bantuan ini bukan hanya soal biaya pendidikan, tetapi juga bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan anak-anak Papua.

    Diketahui, kelima pilot asal Papua tersebut sedang menempuh pendidikan di berbagai sekolah penerbangan di Filipina.

    Dua diantaranya adalah Bintang Eliezer Mayor dari Sekoah All Asia Aviation, Iba, Zambales. Berith Savior Waniopi dari Sekolah Eagle Air Academy, serta beberapa lainnya yang belajar di PT Proflight Pilot School dan akademi penerbangan lain di wilayah tersebut.

    Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, diharapkan para calon pilot ini dapat segera menyelesaikan pendidikan mereka dan kembali ke tanah air untuk berkontribusi dalam pembangunan Papua, khususnya di bidang transportasi udara yang menjadi urat nadi konektivitas di wilayah timur Indonesia.

  • Bawaslu Papua Barat Daya Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-97: Tanamkan Semangat Persatuan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman kantor Bawaslu, pada Selasa (28/10/2025).

    Kegiatan ini menjadi moment penting untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan memperkuat komitmen persatuan di lingkungan aparatur pengawas pemilu.

    Bertindak sebagai pembina upacara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Papua Barat Daya, Sofyan Saman. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan nasionalisme di tengah dinamika sosial serta tantangan demokrasi yang terus berkembang.

    “Semangat Sumpah Pemuda tidak boleh hanya menjadi seremonial tahunan. Ini adalah panggilan bagi kita semua, terutama para pemuda, untuk terus bergerak dan berkontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Sofyan dalam amanatnya.

    Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh seluruh pejabat dan staf sekretariat Bawaslu Papua Barat Daya. Peserta mengenakan pakaian nasional yang mencerminkan semangat kebhinekaan, sebagai simbol kebanggaan terhadap identitas Indonesia yang beragam namun tetap satu.

    Tahun ini, peringatan Sumpah Pemuda mengusung tema “Pemuda-pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan bangsa dan menggerakkan perubahan positif dalam setiap bidang kehidupan.

    Menurut Sofyan, nilai-nilai Sumpah Pemuda sangat relevan dengan tugas Bawaslu dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. “Sebagai pengawas pemilu, kita harus meneladani semangat persatuan dan tanggung jawab yang diwariskan para pemuda 1928. Tugas kita bukan hanya teknis, tapi juga moral,” tegasnya.

    Bawaslu Papua Barat Daya Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-97: Tanamkan Semangat Persatuan
    Suasana Khidmat saat penghormatan Bendera Merah Putih

    Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk menjadikan momentum ini sebagai refleksi diri dalam memperkuat disiplin, profesionalisme, dan semangat kerja sama. “Kita bekerja bukan hanya untuk lembaga, tetapi untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tambahnya.

    Melalui peringatan ini, Bawaslu Papua Barat Daya berharap semangat Sumpah Pemuda dapat terus hidup di setiap langkah aparatur pengawas pemilu, menjadi landasan moral untuk melahirkan pengawasan yang berintegritas, adil, dan berpihak pada kebenaran demi Indonesia yang bersatu dan demokratis.