Melanesia Times

Blog

  • Turnamen GALA KARYA Dibuka, Raja Ampat Optimis Raih Juara

    JAKARTA, Melanesiatimes.com – Liga Sepakbola Karyawan (GALA KARYA) tingkat nasional pada tahun keduanya. Turnamen ini mempertemukan 16 tim karyawan dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang berlaga di Stadion Soematri Brojonegoro, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5-12 Oktober 2025.

    Ajang ini menjadi wadah aspirasi dan pengembangan talenta sepakbola karyawan, menjalin silaturahmi antarinstansi, sekaligus mendukung produktivitas kerja melalui peningkatan kesehatan dan kebugaran. Penyelenggaraan GALA KARYA 2025 juga selaras dengan INPRES No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional.

    Turnamen ini didukung oleh Kemenpora R.I, PSSI, Pemprov DKI Jakarta, Dispora DKI Jakarta, serta berbagai pihak yang terlibat. Tim juara akan memperebutkan Piala Bergilir, Piala Tetap, Medali, Sertifikat, serta penghargaan individu.

    Peserta Lomba GALA KARYA 

    Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat Daya), Kabupaten Sorong (Papua Barat Daya), Kabupaten Maybrat (Papua Barat Daya), Teluk Bintuni (Papua Barat), Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat), Bank Jabar (Jawa Barat), Bank Kalbar (Kalimantan Barat), Badan Keuangan Daerah (Kalimantan Barat) PT. Freport Indonesi (Papua Tengah) , Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Sumatera Utara), PT. Roda Prima Lancar (Banten).

    Yehuda Manggarai (Wakil Ketua I DPRK Raja Ampat) selaku Manager, Tiodoris Yandri Kapisa (Anggota DPRK Raja Ampat) sebagai Asisten Manager dan Pelatih Yopi Rayar beroptimis turnamen GALA KARYA kali ini Raja Ampat bakal keluar sebagai juara.

    Selain itu, Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, turut hadir dan menyaksikan langsung pembukaan turnamen GALA KARYA, Ia berharap event ini menjadi penyemangat serta cikal bakal pengaktifan kembali PERSIRAM dimulai dari usia dini.

    “Dengan adanya turnamen ini kedepan PERSIRAM dapat diaktifkan kembali sekaligus event ini menjadi penyemangat Pemuda agar tetap merawat minat olahraga Sepakbola dimulai dari usia dini hingga kelak bisa menghadirkan bibit-bibit unggul di bidang olahraga Sepakbola PERSIRAM,” tutupnya.

  • BWS Papua Barat Tanggapi Isu Hoaks Proyek Talut di Mariat dan Adukan Ke Dewan Pers

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Wempi Nauw, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar di sejumlah media yang dianggap tidak jelas legalitas hukumnya.

    Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa proyek talut di bantaran Sungai daerah Mariat Kabupaten Sorong, mengalami kerusakan akibat pengerjaan asal-asalan.

    Informasi yang beredar tersebut dinilai merugikan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk memastikan kebenaran, Kepala BWS Papua Barat bersama beberapa awak media turun langsung meninjau lokasi talut yang dimaksud.

    Dalam keterangannya, Wempi Nauw menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi bukan karena kualitas pekerjaan yang buruk atau unsur kesengajaan. Ia menjelaskan, faktor utama penyebab kerusakan adalah bencana alam berupa banjir besar yang melanda Kabupaten Sorong termasuk kawasan tersebut secara berturut-turut tanggal 14, 21 dan 25 Agustus 2025.

    “Posisi talut berada tepat di tikungan sungai. Debit air yang tinggi dan arus deras saat banjir menabrak dan menekan sehingga menyebabkan tekanan luar biasa. Apalagi kondisi talut masih basah dan belum kering sempurna, sehingga wajar apabila struktur beton pecah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wempi menuturkan bahwa proyek tersebut bukanlah pembangunan baru, melainkan kegiatan pemeliharaan berkala. Saat proses pemeliharaan berlangsung, bencana banjir datang sehingga struktur beton yang belum kering sempurna tidak mampu menahan derasnya arus.

    Menurutnya, dalam setiap pekerjaan konstruksi, faktor alam tidak bisa diprediksi sepenuhnya. “Siapa pun yang mengerjakan proyek seperti ini, ketika menghadapi bencana alam, tentu akan menghadapi risiko serupa. Beton yang masih basah pasti sangat rentan rusak jika terkena arus banjir,” tambahnya.

    Kepala BWS Papua Barat juga membantah tegas isi pemberitaan yang menyebutkan bahwa tidak ada pekerjaan talut di lokasi tersebut. Ia menekankan bahwa yang dikerjakan pihaknya adalah pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun.

    “Jadi perlu diluruskan, ini bukan proyek baru. Pekerjaan kita adalah pemeliharaan agar infrastruktur tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, setelah pemeliharaan banjir besar datang dan mengakibatkan kerusakan,” jelas Wempi.

    Ia juga menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan hanya menyudutkan pihak BWS Papua Barat tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang faktual dan akurat kepada masyarakat.

    Wempi berharap klarifikasi ini dapat dipahami publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan pekerjaan sesuai prosedur, standar, dan aturan teknis yang berlaku.

    “Pihak balai sudah melakukan tanggap darurat yang telah dimulai dari beberapa ruas sungai, yakni sungai Makbusun, sungai Klafma dan sungai Mariat serta mengutamakan kualitas dalam setiap pekerjaan. Namun ketika bencana alam datang, itu di luar kendali manusia. Karena itu, mari kita melihat persoalan ini secara objektif,” pungkasnya.

    Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitas maupun kebenarannya. BWS Papua Barat menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya dalam menjaga serta memelihara infrastruktur sumber daya air di wilayah Papua Barat.

    Akibat dari pemberitaan yang merugikan pihak BWS dan tidak berimbang, BWS akan mengadukan beberapa media tersebut ke Dewan Pers di Jakarta.

  • Dinilai Langgar Ketentuan AD/ART Organisasi, Yohan Desak Transparansi dan Teguran Serius Kepada Ketua GMB

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Garda Muda Betkaf (GMB) diterpa badai kontroversi, Frans Mambrasar diketahui menduduki jabatan lain selain Ketua GMB, hal ini dinilai merupakan tindakan yang mencederai semangat profesionalitas dan melanggar ketentuan AD/ART GMB.

    Yohan menyebut, praktik jabatan ganda tidak dibolehkan dalam berorganisasi dan merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 24 AD/ART GMB yang secara eksplisit melarang ketua GMB menduduki jabatan yang sama pada organisasi lain seperti GERBANG.

    “Aturan ini tegas, tapi tetap dilanggar. Bagaimana mau membenahi internal organisasi kalau hal mendasar saja diabaikan?” ujar Yohan Sauyai. Minggu (5/10/25).

    Yohan mempertegas pernyataannya dengan menyatakan bahwa persoalan tersebut tak bisa dipandang sepele. Selain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, juga mencerminkan krisis etika dalam tata kelola organisasi.

    Dia juga meminta untuk segera mengeluarkan surat teguran atas pelanggaran serius kepada Frans Mambrasar yang dinilai telah melanggar ketentuan AD/ART, hal ini menurutnya, penting untuk ditindaklanjuti demi menjaga marwah serta kredibilitas dalam berorganisasi.

    Lebih lanjut Yohan mendesak Frans Mambrasar, untuk memberikan penjelasan terkait status sekretariat Garda Muda Betkaf (GMB). Dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk membayar sekretariat GMB.

    “Jika pelanggaran AD/ART organisasi dibiarkan, kepercayaan anggota terhadap Garda Muda Betkaf (GMB) bisa ambruk. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi menyangkut moral dan integritas,” tegas Yohan.

  • Denis Faruan Kutuk Kekerasan terhadap Kurir Ninjaxpress di Manokwari

    Melanesiatimes.com, Manokwari Papua Barat – Seorang kurir jasa pengiriman Ninjaxpress, berinisial AR, menjadi korban tindak kekerasan di kawasan Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Insiden tersebut terjadi pada Rabu (1/10/2025) sekitar pukul 16.00 WIT, tepatnya di area parkiran Hilux depan salah satu konter handphone.

    Peristiwa bermula ketika AR hendak mengendarai sepeda motornya yang diparkir di lokasi tersebut. Tanpa sengaja, ia menyentuh kaki seorang pembeli yang tengah berada di konter handphone. Kejadian kecil itu memicu emosi pembeli hingga berujung pada tindak kekerasan.

    Menurut informasi yang diperoleh, AR langsung mendapat ancaman dan pukulan dari pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga mencoba merebut motor korban. Ancaman semakin memuncak ketika pelaku mengatakan akan memanggil rekannya untuk melukai AR.

    Akibat pemukulan itu, AR mengalami luka di kepala dan bagian tubuh lainnya. Merasa terancam, korban akhirnya melarikan diri dari lokasi untuk menyelamatkan diri. Tindakan brutal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar.

    Menanggapi kejadian itu, Ketua Bidang Hukum dan Ham DPD GMNI Tanah Papua, Denis Faruan, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai kasus kekerasan ini tidak hanya mencoreng rasa aman masyarakat, tetapi juga menunjukkan perlunya perlindungan bagi para pekerja kurir yang setiap hari berhadapan dengan risiko di lapangan.

    “Kekerasan terhadap kurir adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Mereka bekerja untuk melayani masyarakat dan seharusnya mendapat perlindungan serta penghargaan, bukan perlakuan kasar,” tegas Denis.

    Lebih lanjut, Denis mendesak aparat kepolisian untuk segerah menindaklanjuti laporan korban secara serius. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran agar masyarakat lebih mengedepankan komunikasi dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

    AR sendiri sudah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian. Laporan itu diharapkan dapat segera diproses agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan pekerja di sektor jasa, termasuk kurir, harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

  • Pembekalan Latsar CPNS 2025 Dibuka, Robert Asmuruf, SH.MH Tekankan Disiplin dan Integritas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pembekalan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2025 resmi dibuka oleh Robert Asmuruf, SH.MH. Kegiatan ini menjadi pintu awal penting bagi para CPNS yang akan mengikuti tahapan diklat sebagai syarat utama pengangkatan menjadi PNS.

    Pelatihan dasar Calon pegawai negeri sipil formasi 2025 ini berlangsung di gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong pada Kamis (01/10/2025).

    Dalam arahannya, Robert Asmuruf menekankan bahwa seluruh CPNS wajib mengikuti latihan dasar dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dalam membentuk karakter dan kompetensi aparatur sipil negara. “Sekitar 80 persen tanggung jawab pelaksanaan latihan dasar ada pada peserta, dan 10 persen lainnya masih di tangan pimpinan kepala daerah,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan serta kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan Latsar berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. “Latsar ini penting sekali agar CPNS memperoleh pemahaman mendalam terkait aturan dan etika birokrasi,” tambahnya.

    Pelaksanaan Latsar CPNS Formasi 2025 akan berlangsung mulai 13 Oktober hingga 20 Desember mendatang, atau sekitar tiga bulan penuh. Seluruh kegiatan akan diarahkan sesuai dengan regulasi internal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Materi yang akan diberikan mencakup teori pembelajaran, praktik administrasi, serta pembentukan nilai dasar ASN. Para penguji dan mentor akan mendampingi peserta sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Peserta juga diwajibkan membuat laporan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi.

    Selain itu, sebanyak tujuh penguji akan didatangkan sesuai jumlah angkatan peserta. Kehadiran para penguji ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan, termasuk seminar-seminar Latsar, berjalan dengan baik dan sesuai target capaian.

    Robert Asmuruf juga menegaskan bahwa pemahaman materi menjadi kunci utama keberhasilan. Peserta Latsar harus aktif dalam menyerap pengetahuan yang diberikan, baik dalam sesi teori maupun praktik. Hal ini akan memengaruhi kinerja mereka di masa mendatang sebagai aparatur negara.

    “Jangan hanya mengikuti Latsar sebagai kewajiban, tetapi jadikan sebagai proses pembelajaran dan pembentukan jati diri ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya mengingatkan.

    Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa Latsar juga merupakan wadah untuk menguji kemampuan adaptasi CPNS dalam lingkungan kerja birokrasi yang dinamis. Oleh karena itu, para peserta dituntut aktif, kreatif, dan mampu berkolaborasi dengan mentor maupun rekan seangkatan.

    Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan CPNS Formasi 2025 dapat menyiapkan diri secara optimal. Latsar bukan hanya sekadar pelatihan, melainkan proses transformasi menuju aparatur sipil yang berkualitas, siap melayani masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di Papua Barat Daya.

    Kegiatan pembukaan pembekalan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian panjang Latsar. Semua peserta diingatkan untuk menjadikan kesempatan ini sebagai modal penting dalam menapaki karier di dunia birokrasi dengan penuh tanggung jawab. (Firdaus Askari)

  • Wali Kota Sorong Lantik Jemima Elisabeth Sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong, resmi melantik dan mengukuhkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masa bakti 2025–2030. Acara tersebut digelar di Gedung Lambertus Jitmau, pada Jumat (3/10/2025).

    Pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Sorong, sekaligus menetapkan Jemima Elisabeth sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Sorong Nomor: 100.3.3.3/55/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Posyandu Kota Sorong Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa pembentukan tim pembina Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Aturan tersebut mengatur peran Posyandu secara lebih luas, tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan juga sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa maupun kelurahan.

    “Peraturan ini menetapkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan peran yang diperluas. Artinya, Posyandu tidak lagi sebatas urusan ibu dan anak, tapi juga mencakup pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh,” ujar Septinus Lobat.

    Ia menjelaskan, sesuai Permendagri tersebut, pembinaan Posyandu dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kota Sorong menjadi salah satu daerah yang baru mengukuhkan tim pembina Posyandu untuk memperkuat peran kader di lapangan.

    “Tugas tim pembina adalah melakukan pembinaan, memberikan arahan, serta mengedukasi kader-kader Posyandu di tingkat distrik dan kelurahan. Hal ini penting agar pelayanan dasar kepada masyarakat bisa lebih optimal, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita,” tambahnya.

    Lebih jauh, Wali Kota Sorong menekankan bahwa pembentukan tim ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah kota. Ia menyebut, angka stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama lintas sektor.

    “Harapan kami, terbentuknya kepengurusan ini bisa menjadi daya dongkrak untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Sorong. Posyandu punya peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung beberapa program prioritas Posyandu yang akan dijalankan, antara lain pemberian vitamin A dan zat besi bagi anak usia 6–59 bulan, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, pendidikan gizi dan kesehatan keluarga, serta penyuluhan mengenai praktik sanitasi dan kebersihan lingkungan.

    Menurutnya, langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam memastikan generasi masa depan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

    “Kader-kader Posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Karena itu, tim pembina wajib memastikan mereka mendapatkan dukungan, arahan, dan pelatihan yang memadai,” pungkas Wali Kota Sorong.

    Acara pelantikan ini diakhiri dengan doa bersama dan foto bersama para pengurus Tim Pembina Posyandu Kota Sorong masa bakti 2025–2030. (Eskop Wisabla)

  • Informasi Sertifikat Tanah Hilang, BPN: Masyarakat Dapat Ajukan Keberatan Pergantian Sertifikat Hilang

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Sorong baru-baru ini mengeluarkan Pengumuman No. 902/PENG-92.71.HP.02.02/X/2025 yang menginformasikan hilangnya sejumlah sertifikat tanah.

    Pengumuman ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki lahan dan sertifikat tanah terdaftar.

    Melalui pengumuman tersebut, BPN memberikan waktu selama 30 hari kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap penggantian sertifikat yang hilang.

    Ini merupakan langkah transparan dan partisipatif yang diambil oleh BPN agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya terkait penggantian sertifikat tanah yang dianggap hilang dalam proses administrasi.

    Sertifikat-sertifikat yang dilaporkan hilang mencakup dua dokumen penting dengan rincian yang telah ditetapkan oleh BPN. Penggantian sertifikat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan dasar hukum dalam pengelolaan sertifikat tanah di Indonesia.

    Ada beberapa sertifikat yang tercatat hilang, di antaranya adalah sertifikat dengan nomor 02018/Klawuyuk, yang terdaftar atas nama ANDI FADLY Sertifikat ini memiliki luas 135 m² dan dibuka pada 31 Maret 2010, sementara sertifikat hilangnya dicatat pada 18 Juni 2025. Pengumuman ini juga mencakup sertifikat lainnya yang juga menggunakan nama pemohon dan lokasi yang sama.

    Sertifikat lainnya yang diumumkan hilang adalah Pakai No. 01478/Klasaman, dengan luas 4407 m², dan juga terdaftar atas nama BAREND MALIBELA. Dibuka pada 21 Januari 1998, sementara sertifikat hilangnya dicatat pada 22 Agustus 2025.

    Daftar Nama Sertipikat hilang:

     

    BPN Kota Sorong mengingatkan masyarakat bahwa jika tidak ada keberatan yang muncul dalam kurun waktu 30 hari, sertifikat pengganti akan resmi diterbitkan dan sertifikat yang hilang akan dinyatakan tidak berlaku. Ini menjadi langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

    Penting untuk dicatat, bagi masyarakat yang merasa keberatan, mereka diminta untuk menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong. Ini adalah kesempatan bagi warga untuk menjaga hak-hak mereka atas tanah yang mereka miliki.

    Pengumuman ini ditandatangani oleh Mesak Taloy, S.Sos, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong. Keterlibatan pihak berwenang dalam memberikan informasi terbuka kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses pendaftaran tanah.

    Untuk pertanyaan lebih lanjut atau informasi tambahan, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pertanahan Kota Sorong. Dengan langkah ini, BPN menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah pertanahan secara adil dan transparan, serta memastikan bahwa setiap pemilik sertifikat mendapatkan perlindungan yang tepat atas hak-hak mereka.

  • Peresmian Sekretariat Bersama DPW PBD dan DPD PSI Kota Sorong, Ditandai Pemotongan Pita

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Peresmian Sekretariat Bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua Barat Daya dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Sorong berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah tokoh penting daerah yakni Wali Kota Sorong di dampingi Wakil Wali Kota Sorong.

    Acara tersebut berlangsung di Sekretariat Bersama jalan jendral sudirman Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (03/10/2025).

    Peresmian Sekretariat Bersama ini menjadi momen baru bagi PSI dalam memperkuat konsolidasi dan kerja politik di wilayah Kota Sorong dan Papua Barat Daya.

    Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Sorong sekaligus Ketua DPW PSI Papua Barat Daya, Septinus Lobat, SH. MPA. Kehadirannya menandai komitmen PSI dalam membangun basis perjuangan politik yang dekat dengan rakyat.

    Wali Kota Sorong didampingi Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, serta jajaran pengurus PSI dari tingkat provinsi hingga kota. Selain itu, turut hadir Anggota DPR Provinsi dan Kota Sorong, organisasi kepemudaan (OKP/OKPI), perwakilan partai politik lainnya, serta unsur TNI/Polri dan OPD di lingkungan pemerintah kota maupun provinsi.

    Dalam sambutannya, Ketua Panitia Peresmian, Surung Sibarani, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang hadir. Ia menegaskan, keberadaan sekretariat ini akan menjadi wadah strategis bagi PSI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    “Harapan kami, sekretariat ini bukan hanya sekadar kantor, tetapi juga tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan berdiskusi membicarakan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Surung.

    Sibarani menambahkan, PSI Papua Barat Daya berkomitmen menjadikan sekretariat sebagai pusat komunikasi politik yang terbuka bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Ia menekankan pentingnya doa dan dukungan seluruh elemen agar perjuangan partai dapat berjalan dengan baik.

    Ia juga berkomitmen untuk memantapkan langkah dalam persiapan menghadapi pemilu yang akan datang dengan menargetkan kursi sebanyak satu fraksi di Provinsi maupun Kota.

    “Target kami kalau bisa dapat satu fraksi, kalau presentasinya 15% hingga 20% dari 38 kursi,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong yang juga Ketua DPW PSI Papua Barat Daya, Septinus Lobat, menilai peresmian ini sebagai langkah penting dalam memperkuat struktur organisasi. Menurutnya, PSI hadir untuk membawa warna baru dalam perpolitikan di Papua Barat Daya dengan mengutamakan transparansi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

    “PSI ingin menjadi rumah politik yang bersih, terbuka, dan fokus pada kepentingan rakyat. Sekretariat ini adalah simbol nyata dari tekad kami untuk selalu berada di tengah masyarakat,” ujar Septinus.

    Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, aparat keamanan, hingga organisasi kepemudaan. Menurutnya, kebersamaan tersebut menunjukkan dukungan moral yang besar bagi perjalanan PSI di Papua Barat Daya.

    Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, dalam kesempatan itu juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah konsolidasi PSI. Ia berharap kehadiran sekretariat dapat memperkuat komunikasi politik yang sehat di tingkat daerah.

    Peresmian Sekretariat bersama ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua DPW PSI Papua Barat Daya,  Septinus Lobat, sebagai simbol dimulainya operasional sekretariat di wilayah Papua Barat Daya.

    Sekretariat ini juga merupakan tempat kumpul DPD Kabupaten Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Dengan diresmikannya sekretariat ini, PSI Papua Barat Daya optimis dapat semakin dekat dengan masyarakat. Ke depan, sekretariat akan menjadi pusat kegiatan, aspirasi, dan pelayanan politik demi memperjuangkan kepentingan rakyat di Papua Barat Daya.

  • Sebagai Bentuk Dedikasi Terhadap Negeri Inspektorat Raja Ampat Ditantang Audit Dana Desa di Misool Utara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Setelah memberikan keterangan kapada awak media soal pihaknya pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong kini Pemuda asal Desa Waigama menantang Inspektorat Raja Ampat audit seluruh keuangan desa di Misool Utara sebagai bentuk dedikasi anak negeri.

    “Ya saya tantang Om Inspektur sebagai anak waigama sebagai putra daerah sekarang audit dana desa di Misool Utara sistem pengauditannya harus akuntabel dan transparan,” tegas Sutrisno Woy, pada sesi wawancaranya, Jumat (03/10/25).

    Otokritik ini dilontarkan terang-terangan kepada Inspektorat usai membaca salah satu berita media online yang memuat tentang pernyataan Kepala Inspektur Muhidin Tafalas terkait realisasi penyaluran dana desa harus sesuai APBK.

    “Om Inspektur jangan hanya tekan para kepala kampung tentang realisasikan dana desa harus sesuai APBK jika fungsi pengawasan APIP dalam intern Inspektorat masih lemah artinya apa ketika Inspektorat mengakui ada kecolongan dan realisasi tidak sesuai APBK maka fix itu akibat dari pengawasan Inspektorat yang lemah,” pungkasnya. 

    Lebih lanjut dia bilang Kepala Kampung merupakan jabatan struktural pemerintahan terkecil di Indonesia maka perlakuannya harus beda dan tak perlu segala hal mau dikait-kaitkan dengan urusan keluarga.

    “Kepala Kampung itu jabatan yang dibentuk undang-undang jadi perlakuannya harus menggunakan aturan yang berlaku dalam negara ini bukan dengan asas kekeluargaan mau jadi apa Negeri ini jika semua hal kita pakai indikator keluarga, keluarga itu ada ruangnya. Dana desa ini uang orang banyak lagian audit itu bagian daripada perintah tugas jabatan fungsional yang melekat,” jelasnya.

    Pihaknya juga membenarkan bahwa pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong soal carut marut dana desa di distrik misool utara. Mirisnya, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat tidak mengetahui hal itu.

    “Ya, kalau tidak salah namanya Alfond Sinaga dia tanya tentang kenapa saya tidak dilibat trus seperti apa penyalaluran dana desa disana jika tidak dilibatkan saya jawab pak saya tidak tahu karna tidak dilibatkan terus saya kasih nomor Kepala Desa Sekertaris dan Bendahara,” ujar dia.

    Ditambah jangankan soal keuangan desa, sekelas laporan administrasi pun dia tidak pernah dilibatkan maka penting diduga terjadi penyalahgunaan dana desa di misool utara. Tutupnya.

  • Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Pemuda Minta Bupati Raja Ampat Turunkan PLT dan Inspektorat Didesak Tingkatkan Pengawasan di Misool Utara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemuda Kampung Salafen, Waigama dan Aduwei minta Bupati turunkan Pelaksana Tugas (PLT) dan Inspektorat didesak tingkatkan pengawasan terhadap berjalannya dana desa di Misool Utara.

    Hal tersebut disampaikan oleh ketiga pemuda yang enggan namanya dipublish media ini. Berdasarkan keterangan mereka penerapan serta progres dana desa selama ini tidak sesuai hasil musyawarah.

    “Bagaimana tidak muncul kecurigaan yang diusulkan 27 unit motor tempel yang dibelanjakan kurang lebih hanya 2 unit jadi penerapan dana desa selama ini tidak menjawab hasil musyawarah untuk itu kami minta Bupati segera turunkan PLT di Kampung Salafen,” ungkap salah satu pemuda asal kampung salafen via teleponnya. Jumat, (03/10/25).

    Dijelaskan oleh pemuda tersebut, selain penyaluran dana desa yang tidak berdasarkan hasil musyawarah, terdapat honorium Aparat dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kampung Salafen kurang lebih 6-10 bulan belum direalsikan oleh Pemerintah setempat.

    Disinyalir, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di dua kampung lainnya di Distrik Misool Utara. Yakni, Waigama dan Aduwei dugaan tersebut dilontarkan oleh Pemuda berinisial IP dan keterangan pendamping lokal desa di tiga desa tersebut.

    Pemuda lainya juga menerangkan bahwa selama program desa berjalan Kampung Aduwei tak nampak progres yang dilakukan. Begitupun dengan Waigama dugaan kuat terjadi beberapa program yang terinklut di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak direalisasikan secara baik oleh pemerintah desa.

    Saat dikonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan dana desa ini. Pendamping Lokal Desa (PLD) mengungkapkan dugaan itu bisa saja terjadi sebab selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan meskipun upaya koordinasi dan pendekatan sudah dilakukan.

    “Saya tidak tahu menahu soal itu pada dasarnya, saya hanya bertugas untuk mengevaluasi dan monitoring bahkan sosialisasikan tentang tata cara penggunaan dana desa berdasarkan Permenkeu dan Permendes namun semua kembali pada kepala desa masing-masing mereka adalah pengguna anggaran saya sifatnya hanya membimbing dan membina,” jelas Sutrisno Woy PLD Salafen Waigama dan Aduwei.

    Lanjutnya, persoalan ini pernah dibicarakan dengan Inspektorat namun dia diarahkan untuk tempuh jalur mekanisme yang berlaku padahal dia bilang pengawasan Intens terhadap Dana Desa bukan hanya dengan metode laporan namun keluhan masyarakat desa juga bagian daripada hal yang wajib dijadikan acuan Inspektorat daerah.

    Pria asal desa waigama itu mengakui pernah dihubungi oleh petugas Kejaksaan Negeri Sorong terkait progres dana desa di tiga kampung tersebut pihaknya menegaskan bahwa dia tidak pernah mengintervensi administrasi apalagi soal Keuangan desa.