Melanesia Times

Blog

  • Mafindo Sorong Lahirkan 100 Pelajar Expert AI Lewat Program AI Ready ASEAN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Mafindo Wilayah Sorong sukses menyelenggarakan Pelatihan AI Ready ASEAN yang didukung penuh oleh Google.org dan ASEAN Foundation. Kegiatan bergengsi ini melibatkan sebanyak 100 pelajar dari MAN Kota Sorong pada Senin, (29/09/2025),

    Menjadi momentum penting bagi lahirnya generasi muda Sorong yang melek kecerdasan buatan (AI).

    Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk siswa, melainkan juga untuk membangun literasi dan kompetensi fundamental AI bagi empat kelompok utama: pemuda, orang tua, pendidik (guru), serta master trainer. Dengan cakupan yang luas, program AI Ready ASEAN dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

    Bertempat di Aula Utama MAN Model Sorong, suasana pelatihan berlangsung penuh energi. Para trainer tampil maksimal menyampaikan materi, sementara peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyak mengajukan pertanyaan kritis seputar penggunaan dan dampak AI dalam kehidupan sehari-hari.

    AI Ready ASEAN sendiri merupakan program berskala besar yang dilaksanakan di 10 negara kawasan ASEAN. Di Indonesia, program ini digelar di 44 wilayah Mafindo, dan Sorong menjadi salah satu wilayah yang dipercaya melaksanakan kegiatan penting tersebut.

    Materi dalam pelatihan ini terdiri atas 12 modul utama yang mengupas berbagai aspek AI, mulai dari pengenalan dasar, pemanfaatan etis, hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Modul-modul tersebut disampaikan langsung oleh para master trainer yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainers (TOT) dan program Learning Management System (LMS) yang diadakan oleh Mafindo Pusat.

    Koordinator Wilayah Mafindo Sorong, Muhid Rumbalifar, menegaskan pentingnya kegiatan ini bagi para pelajar. Menurutnya, AI tidak hanya perlu dipahami sebagai teknologi canggih, tetapi juga harus digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. “Kami ingin pelajar di Sorong memiliki pemahaman yang kuat agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu berkontribusi sebagai inovator dalam dunia AI,” ujarnya.

    Kehadiran pelatihan ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak dalam menghadapi era digital yang serba cepat. Generasi muda dituntut tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mengelola, mengawasi, dan memanfaatkan AI dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan sinergi kuat antara lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo. Dukungan Google.org dan ASEAN Foundation semakin mempertegas komitmen bersama dalam membangun literasi AI yang inklusif, tidak terbatas pada kalangan tertentu, tetapi menjangkau hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Sorong.

    Dengan suksesnya penyelenggaraan ini, Mafindo Sorong berharap 100 pelajar yang terlibat dapat menjadi duta literasi AI di lingkungannya masing-masing. Mereka diharapkan mampu menularkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat luas.

    Pada akhirnya, pelatihan AI Ready ASEAN di Sorong ini bukan hanya sekadar kegiatan edukasi, tetapi juga sebuah investasi besar bagi masa depan. Generasi muda Sorong diproyeksikan akan menjadi expert AI yang siap bersaing di tingkat nasional maupun regional, serta berperan aktif dalam membangun peradaban digital yang lebih cerdas, beretika, dan bermanfaat bagi semua.

  • Ujian Nasional Dihapus, TKA Jadi Acuan Baru Ukur Prestasi Siswa di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi 700 siswa tingkat SMA dan SMK di Kota Sorong.

    Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mengukur kemampuan akademik siswa, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pendidikan ke depan.

    Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Toni Toharudin, saat membuka kegiatan di gedung Lambert Jitmau, pada Kamis (2/10/2025), menjelaskan bahwa TKA bertujuan menilai logika berpikir, pemahaman, dan daya juang siswa, khususnya yang duduk di bangku kelas XII.

    “Pelaksanaan TKA ini bukan sekadar ujian, melainkan latihan dan persiapan bagi siswa dalam menghadapi soal-soal seleksi maupun ujian berikutnya,” ujar Toni.

    Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikdasmen menyediakan sarana pelatihan melalui platform digital Ayo Coba TKA dan Sumber Belajar Ruang Murid. Kedua platform ini dapat diakses secara mandiri oleh siswa sehingga mereka bisa berlatih kapan saja tanpa batasan.

    Menurut Toni, melalui fasilitas tersebut siswa diharapkan dapat meningkatkan kesiapan akademik secara lebih matang. “Tidak ada lagi alasan untuk tidak siap. Semua akses sudah disediakan, tinggal kemauan siswa untuk berlatih,” tambahnya.

    Selain itu, TKA juga menjadi bagian dari sosialisasi program pembelajaran bagi siswa kelas XII, baik di sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum 2013.

    Toni menegaskan bahwa TKA memiliki peran penting dalam mendukung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Salah satu syarat seleksi tersebut adalah nilai TKA, sehingga hasil tes ini akan berpengaruh pada peluang siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Sejak dihentikannya Ujian Nasional (UN) pada 2019, pemerintah menghadapi tantangan dalam memetakan kemampuan akademik siswa secara individu. Kehadiran TKA, lanjut Toni, diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan data akurat sebagai dasar evaluasi pendidikan.

    “Dengan TKA, kita bisa memperoleh peta akademik yang lebih komprehensif, yang nantinya dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan,” jelasnya.

    Selain itu Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, juga turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan TKA di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya.

    “Atas nama pemerintah kota, saya menyampaikan terima kasih kepada Kemendikdasmen. Program ini sangat penting untuk menyiapkan generasi muda yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Septinus.

    Pelaksanaan TKA di Kota Sorong menjadi momentum strategis untuk menumbuhkan kesiapan siswa, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Dengan langkah ini, diharapkan siswa mampu berkompetisi secara lebih baik di tingkat nasional maupun internasional.

  • Program Universal, JKN Hadir Memberikan Kepastian Perlindungan Jaminan Kesehatan Warga

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah harus memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, untuk itu maka setiap penduduk Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan nasional, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Kesehatan dipandang sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, sehingga Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (02/10/2025).

    Saat ditemui disela-sela aktifitas pekerjaan, Pupung mengatakan, Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan memiliki cakupan jaminan yang sangat luas. Mulai dari penyakit ringan seperti demam, flu, diare hingga penyakit berat dan berbiaya mahal dapat ditanggung oleh Program JKN. Tidak ada plafon biaya yang dibatasi per kasus seperti pada beberapa skema asuransi swasta, karena pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan indikasi medis pasien. Artinya, peserta JKN akan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan selama sesuai dengan standar pelayanan medis yang telah ditetapkan.

    “Tidak hanya penyakit dengan biaya tinggi, pelayanan kesehatan seumur hidup juga ditanggung BPJS Kesehatan. Misalnya cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes dan berbagai layanan kesehatan lainnya. Peserta JKN dapat mengakses layanan ini sesuai kebutuhan medisnya tanpa dibatasi oleh biaya,” kata Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menjelaskan, saat ini akses layanan bagi peserta JKN sangat mudah, peserta dapat berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama di seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya pada domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini, jaringan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan mencakup rumah sakit, klinik dan Puskesmas dari Sabang sampai Merauke. Berbeda dengan beberapa jenis asuransi swasta yang menerapkan sistem reimbursement, peserta JKN tidak perlu repot mengurus berkas klaim setelah berobat. Semua biaya langsung ditangani oleh BPJS Kesehatan sesuai prosedur.

    “Besaran iuran pun tidak didasarkan pada risiko kesehatan atau riwayat penyakit peserta, melainkan berdasarkan segmen kepesertaan, bahkan ada segmen peserta yang tidak perlu membayar karena iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah,” jelas Pupung.

    Pupung menambahkan, Program JKN bersifat yang universal dan inklusif, serta kepesertaannya tidak memiliki batasan usia. Seluruh penduduk Indonesia termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja atau menetap minimal 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Mulai dari bayi yang baru lahir hingga lansia berusia lanjut, semua berhak mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

    “BPJS Kesehatan tidak membedakan kondisi kesehatan calon peserta. Baik dalam keadaan sehat maupun telah memiliki riwayat penyakit, semua dapat menjadi peserta JKN. Inilah perbedaan mendasar antara sistem jaminan sosial kesehatan nasional dengan asuransi kesehatan komersial,” tambah Pupung.

    Pada kesempatan terpisah, salah satu peserta JKN yang ditemui saat menjalani pengobatan di salah satu fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, Lis Cici Amsya (41) turut membagikan pengalamannya selama menjadi peserta JKN. Dia menuturkan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya selama ini sangat memuaskan dan tidak pernah terkendala dari sisi biaya.

    “Selama berobat menggunakan kartu JKN, saya merasa sangat terbantu. Hingga saat ini, saya belum pernah mengeluarkan biaya sepeser pun karena seluruh kebutuhan medis sudah dijamin. Mulai dari pemeriksaan, obat-obatan hingga tindakan medis semuanya ditanggung penuh. Hal ini jelas meringankan beban kami sebagai masyarakat,” ungkap Lis.

    Lis menyampaikan, dirinya merupakan peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), dimana iuran JKN dipotong langsung setiap bulan dari penghasilannya. Menurutnya, besaran iuran yang dipotong relatif kecil apabila dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang bisa sangat mahal apabila ditanggung sendiri. Menurutnya akses layanan yang diberikan sangat mudah, tanpa memerlukan banyak persyaratan administrasi.

    “Setiap kali berobat, saya hanya perlu membawa kartu JKN atau cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Prosesnya sederhana dan tidak ada administrasi tambahan setelah selesai berobat. Hal ini membuat kami sebagai peserta merasa lebih tenang karena terlindungi dan dilayani dengan baik,” tutup Lis.

  • RDP Pansus Cipayung Dinilai Kurang Berkualitas, Dewan Kritisi Perwakilan TNI/Polri Tidak Berkompeten

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Cipayung DPRD Kota Sorong menuai kritik tajam setelah dinilai tidak berjalan optimal. Sejumlah peserta rapat menyesalkan ketidakhadiran kelompok mahasiswa Cipayung yang sejatinya menjadi pihak penuntut dalam kasus penembakan yang tengah disoroti publik.  Pertemuan ini berlangsung di Kantor DPR Kota Sorong Papua Barat Daya pada Kamis (02/10/2025).

    Anggota DPRD Sorong, Dewanto Silalahi, menyebut pertemuan tersebut terkesan hanya bersifat formalitas. “Mahasiswa tidak hadir, Kapolres dan Dandim pun hanya mengirim perwakilan yang tidak berkompeten. Jadi rapat ini seolah dagelan (main-main)  saja,” tegasnya.

    Menurut Dewanto, inti tuntutan mahasiswa bukan pada persoalan kondisi pasien korban tembak, melainkan penyelidikan tuntas terkait pelaku penembakan. Ia menegaskan bahwa persoalan utama adalah dugaan penyalahgunaan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban.

    “Apakah peluru itu berasal dari TNI, Polri, atau pihak lain? Ini yang seharusnya diselidiki serius. Sayangnya, pihak yang berkompeten justru tidak hadir sehingga rapat ini tidak menghasilkan apa-apa,” lanjutnya.

    Dewanto juga mengapresiasi pihak Rumah Sakit Sele Be Solu yang hadir lengkap bersama tim medis. Ia menilai rumah sakit merupakan satu-satunya pihak yang serius mengikuti rapat dengan membawa data dan penjelasan terkait penanganan pasien korban tembak.

    Dalam rapat itu, muncul pula kekecewaan karena Kapolres Sorong Kota disebut mengirimkan perwakilan yang tidak mengetahui detail persoalan. Begitu juga dengan Dandim Sorong, yang dinilai hanya menghadirkan perwakilan dari luar wilayah kota. “Ini kasus di Kota Sorong, kenapa yang dikirim justru dari kabupaten? Jelas tidak nyambung,” kritik Dewanto.

    Selain itu pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pasien sebenarnya sudah dalam kondisi sembuh, namun masih tertahan di rumah sakit akibat masalah biaya pemulangan. Pihak rumah sakit juga sudah berkoordinasi dengan wali Kota Sorong, namun hingga saat ini masih menunggu konfirmasi.

    Dalam rapat tersebut, muncul pula pertanyaan dari anggota DPRD David Hehanussa terkait apakah data medis pernah diminta oleh pihak kepolisian. Seorang dokter dari RS Sele Be Solu menegaskan bahwa ia sudah dipanggil penyidik dan memberikan keterangan lengkap hingga malam hari, bahkan data itu juga sudah disampaikan kepada Komnas HAM.

    Ketua Pansus Cipayung, Syarif Nari, turut menyampaikan kekecewaannya. Ia berharap rapat dihadiri langsung oleh Kapolres dan Dandim agar dapat memberi keterangan yang lebih komprehensif. “Kami butuh jawaban resmi, bukan sekadar diwakili,” ujarnya.

    Syarif juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kapolres. Saat itu, Kapolres menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan menunggu hasil uji forensik. “Kapolres janji hasilnya akan disampaikan setelah forensik selesai,” ungkapnya.

    Sebagai penutup, Syarif menyayangkan absennya kelompok mahasiswa Cipayung dalam RDP kali ini. “Padahal Pansus sudah bekerja sesuai tuntutan mereka. Namun sayangnya, undangan ini tidak mereka hargai. Hasil rapat hari ini tetap akan kami laporkan kepada pimpinan,” pungkasnya.

  • Hasil Bahtsul Masail PCNU Jakbar : Bela Tanah Air Wajib, Patuh Hukum Negara Boleh Sepanjang Tak Ada Kemaksiatan

    Melanesiatimes.com – Pengamat Politik Timur Tengah, Muhammad Najih Arromadloni alias Gus Najih menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PCNU Jakarta Barat bersama Rumah Wasathiyah.

    “Bahtsul Masail ini adalah program Rumah Wasathiyah yang dimaksudkan untuk meneguhkan tradisi keilmuan,” kata Gus Najih dalam paparannya di acara yang diselenggarakan di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Jakarta Barat, Rabu (1/10/2025).

    Kajian keilmuan ini penting sekali menurut Gus Najih, sebab kunci beragama yang baik dan benar harus disertai dengan ilmu yang memadai.

    “Karena ilmu adalah prasyarat utama dalam beragama. Tanpa ilmu, beragama justru akan mendatangkan mudarat, bukan manfaat,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, forum-forum kajian keilmuan Islam semacam ini perlu rutin dilakukan dalam rangka mencapai Islam yang wasathiyah.

    “Diskusi keilmuan juga penting selalu dilakukan karena kompleksitas masalah saat ini banyak yang tidak tercantum dalam Quran dan hadis, sehingga perlu ijtihad untuk merumuskannya,” tuturnya.

    “Kegiatan ini adalah bagian dari ijtihad untuk merumuskan sikap dan kemantapan hati,” sanbung Gus Najih.

    Dalam forum bertemakan “Hukum Positif dalam Pandangan Islam” tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama dan cendekiawan muslim. Antara lain ; Ustadz Para Wijayanto, Ustadz Aslam, Ustadz Imtihan Syafi’i, Ustadz Ade Muhammad Aziz, Prof. JM Muslimin, KH Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil, dan KH. Abdurrahman Sholeh.

    Diterangkan Prof JM Muslimin memberikan paparan soal konsep ketatanegaraan dengan dalil “barangsiapa tidak berhukum selain dengan hukum Allah maka kafir”.

    Dalam pengetahuannya, banyak ulama berbeda pendapat dan mayoritas menyebut jika dalil tersebut tidak serta merta dialamatkan kepada sistem ketatanegaraan, seperti konsep monarkhi, demokrasi, sosialis maupun yang lainnya.

    “Hukum Allah yang dimaksud tidak terkait dengan ketatanegaraan,” kata Prof JM Muslimin.

    Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah tersebut pun mengutip dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, disebutkan bahwa pemerintahan non islam tapi adil akan diberkahi sementara pemerintahan islam tapi tidak adil akan dihancurkan.

    “Karenanya tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan atau perlawanan kepada pemerintah dengan alasan mereka tidak melaksanakan hukum Allah,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kunci ”hukum Allah”, mengutip Muhammad Said Ramadhan al Buthi, dalam ketatanegaraan adalah “kebermanfatan atau maslahah”, persatuan bangsa, dan kewajiban membela negara.

    “Konsekuwnsinya: hukum negara harus dipengaruhi prinsip maslahat sesuai syariat, hukum harus mewujudkan stabilitias dan kebaikan kolektif, penegakan hukum bertujuan menciptakan masyarakat aman, tertib, dan produktif,” papar Prof JM Muslimun.

    Dalam kesempatan yang sama, cendekiawan muslim, Ust Para Wijayanto memberikan paparannya soal konteks kenegaraan, bahwa sebuah bangsa diperintahkan untuk bersatu tanpa mempedulikan latar belakang kesukuan maupun agama.

    “Kita semua adalah ummah yang diperintahkan untuk bersatu, apa pun latar belakang agamanya. Itu artinya, meskipun berbeda agama, kita semua memiliki tanggung jawab politik, keamanan, dan sosial yang harus dijalankan bersama,” kata Para Wijayanto.

    Setiap insan bangsa Indonesia terlepas apa pun agamanya, memiliki kewajiban untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negaranya. Terlebih dalam konsep Islam, membela tanah air adalah wajib.

    “Konsep bela negara dalam Islam dan NKRI bukan hanya urusan kelompok tertentu, tapi tanggung jawab kolektif semua warga. Relevan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar piagam kebangsaan Indonesia,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, mantan Amir Jemaah Islamiyah terasbut menekankan bahwa untuk bisa menjaga kedaulatan NKRI, harus memahami aspek fundamental. Antara lain ; mandasan hukum & filosofi bela negara di Indonesia yakni Pancasila (Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial).

    Kemudian UUD 1945. Yang mana di dalam Pasal 27 ayat (3), termaktub tentang hak dan kewajiban bela negara. Begitu juga dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang sistem pertahanan semesta, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional,” ucap Ustadz Para Wijayanto.

    Maka dari itu, ada makna yang harus dipahami, bahwa bela negara tidak hanya persoalan angkat senjata, akan tetapi juga sikap, perilaku, dan tindakan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sesuai peran masing-masing.

    “Dimensi perilaku bela negara antara lain ; kesadaran berkonstitusi (taat hukum, menghormati perbedaan). Partisipasi sosial-politik (gotong royong, pemilu, demokrasi). Ketahanan nasional (ilmu, teknologi, ekonomi, kewaspadaan ancaman),” paparnya.

    Selain itu juga persoalan kesiapan fisik dan mental (pelatihan bela negara, disiplin, semangat juang). Kemudian hubungan bela negara dengan cinta tanah air yang seharusnya menjadj motivasi, sebab bela negara adalah manifestasi nyata.

    Semua itu dapat dilakukan dengan cara menunjukkannya bagaimana menjaga simbol negara, melestarikan budaya dan lingkungan, memakai produk dalam negeri, menjaga citra bangsa.

    Dalam perspektifnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekinian, yakni memanfaatkan teknologi dan informasi.

    “Globalisasi dan digitalisasi: melawan hoaks, ujaran kebencian, disinformasi. Ancaman radikalisme dan terorisme: memperkuat toleransi dan moderasi beragama,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama pula, Gus Ulil memberikan pemahaman tentang hukum positif yang berjalan di Indonesia selama ini. Apakah umat Islam boleh patuh pada hukum konstitusi tersebut.

    “Terkait tema hukum patuh pada hukum nasional, PBNU menyatakan boleh; selama tidak bertentangan dengan hukum agama,” kata Gus Ulil.

    Sebagai pemimpin negara, pemerintah memang berhak untuk menyusun sebuah aturan yang disepakati oleh masyarakat. Bahkan produk Undang-Undang dan regulasi turunannya pun wajib diatuhi oleh umat sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan.

    “Pemimpin negara diperbolehkan membuat aturan atau siyasah, dan penduduknya wajib mematuhi kebijakan tersebut,” ujarnya.

    Bahkan patuh pada aturan hukum konstitusi negara tersebut merupakan bagian dari perintah Allah SWT. Di mana umat wajib taat pada ulil amri atau pemerintah. Hal ini termaktub di dalam Alquran surat Surat An-Nisa ayat 59.

    “Alquran menegaskan agar taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Konsekuensi logis yang dianut para ulama kita adalah mengangkat pemimpin yang bijak. Dalam kitab-kitab klasik disebut kewajiban patuh pada pimpinan berasal dari perintah agama, bukan akal,” pungkas Gus Ulil.

    Hasil Bahtsul Masail PCNU Jakarta Barat :

    1. Islam memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak pada kemaksiatan. Dalam konteks Indonesia, hukum positif boleh dipatuhi meskipun tidak sepenuhnya bersumber dari syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Para Ulama memandang Indonesia sebagai Dār al-„Ahd wa al-Syahādah1, sehingga menaati hukum negara adalah bagian dari menjaga kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī„ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
    harta.

    2. Islam adalah raḥmatan lil-„ālamīn yang menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Aksi-aksi tersebut bukan jihad, melainkan ḥirābah yang haram karena merusak jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Pandangan Ulama menegaskan pentingnya moderasi, toleransi, dan keadilan demi menjaga persatuan umat sesuai maqāṣid al-syarī„ah.

  • Wali Kota Sorong Serahkan Bantuan Modal Usaha Rp2 Juta untuk 100 Pelaku Usaha Mikro

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara resmi menyerahkan bantuan modal usaha kepada 100 pelaku usaha mikro di Kota Sorong. Penyerahan berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (01/10/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus menegaskan bahwa pelaku usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, meski menghadapi berbagai tantangan, usaha mikro terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen memberikan dukungan nyata. Bantuan modal usaha ini adalah bentuk apresiasi dan dorongan agar bapak/ibu semakin semangat berusaha, berinovasi, dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

    Tahun ini, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya Rp1 juta per penerima. Kenaikan ini, kata Wali Kota, menjadi bukti kepedulian pemerintah untuk memperkuat usaha masyarakat kecil agar lebih berdaya saing.

    PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, Sherly Agaki, menjelaskan bahwa penerima bantuan dipilih melalui seleksi ketat dari 86 proposal yang diajukan. Ia berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan secara bijak untuk mengembangkan usaha menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

    “Program ini bukan sekadar memberi modal, tetapi juga mengajarkan pelaku usaha pentingnya pengelolaan yang tepat agar usahanya bisa bertahan dan berkembang,” jelas Sherly.

    Selain itu, pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama, menjaga semangat gotong royong, dan membangun jaringan usaha yang sehat. Dengan begitu, para pelaku usaha mikro di Kota Sorong diharapkan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga hingga ke tingkat nasional.

    Acara penyerahan bantuan diakhiri dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan penerima dari berbagai kelurahan. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • SMA Negeri 1 Raja Ampat Dipalang, Ketua Komite Minta Perhatian Penuh Bupati dan Seluruh Jajaran

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Polemik pemalangan sekolah kembali terjadi kali ini SMA Negeri 1 Raja Ampat dipalang, aktivitas belajar mengajar terhenti total akibat tumpukan tanah timbunan dan kayu yang ditaruh di depan pintu gerbang oleh pemilik hak ulayat. Rabu, (1/10/25).

    Ketua Komite SMA Negeri 1 Raja Ampat, Soleman Dimara, menegaskan jangan pernah berangan untuk mencetak generasi emas jika fasilitas penunjung SDM masih dalam status bermasalah.

    Kondisi SMA Negeri 1 Raja Ampat Saat Ini

    “Bagaimana mungkin kita bermimpi membangun generasi emas jika masif terjadi palang memalang di sejumlah fasilitas sekolah,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, sekolah merupakan objek vital dan juga wadah yang berperan penting dalam pengetahuan serta menjadi mediator penunjang Sumber Daya Manusia (SDM) guna mencetak generasi emas di Kabupaten Raja Ampat.

    Untuk itu, pihaknya berharap kepada Bupati dan seluruh jajaran tertuma Bidang Aset BPKAD sesegera mungkin menertibkan seluruh rangkaian administrasi catatan aset milik Pemda Raja Ampat.

    “Saya berharap agar persoalan ini menjadi perhatian penuh dan memohon kepada Bupati dan seluruh jajaran agar objek-objek vital ini diterbitkan administrasinya sehingga kita bisa mengetahui status bangunannya milik siapa dan solusi apa yang perlu disiapkan,” tegasnya.

    Ketua Komisi II DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara turut prihatin atas tindakan pemalangan yang terjadi. Menurutnya, masih banyak cara untuk menyelesaikan persoalan bukan hanya dengan palang memalang.

    “Sebagai anak raja ampat saya prihatin terhadap tindakan ini, jika merasa dirugikan masih banyak cara lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan apalagi ini dilakukan di sekolah yang merupakan wadah penting bagi generasi kita,” tutupnya.

  • Fraksi Golkar DPRK Sorong Setujui APBD Perubahan 2025 dengan Catatan Tegas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Sorong akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

    Persetujuan ini disampaikan oleh Muhammad Saman Bugis sebagai juru bicara fraksi dalam rapat paripurna XX1V yang berlangsung di ruang sidang DPR Kota Sorong pada Selasa (30/09/2025).

    Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa persetujuan ini lahir bukan tanpa catatan. Sejumlah kritik tajam diarahkan kepada Pemerintah Daerah terkait keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran yang dinilai sudah menjadi pola berulang.

    Kritik atas Keterlambatan

    Golkar menilai keterlambatan pembahasan APBD Perubahan merupakan akibat langsung dari proses perencanaan yang juga terlambat sejak awal. Mulai dari dokumen RPJMD, KUA-PPAS, hingga akhirnya menumpuk di pembahasan APBD Perubahan.

    “Ketika pemerintah daerah tidak menghormati jadwal dan siklus anggaran, itu berarti pemerintah sedang meremehkan kepentingan masyarakat,” tegas Fraksi Golkar dalam penyampaian sikap politiknya.

    Persetujuan dengan Syarat

    Meski menilai ada banyak kelemahan, Fraksi Golkar tetap memberikan persetujuan demi menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, mereka mengeluarkan tiga peringatan politik penting:

    Jika pola keterlambatan terus berulang, hal itu akan mempengaruhi sikap Golkar pada pembahasan APBD Induk 2026.

    Persetujuan tidak akan diberikan dengan mudah jika kualitas dokumen perencanaan tidak diperbaiki.

    Jika kesalahan dan keterlambatan kembali terjadi, Fraksi Golkar siap menolak dokumen anggaran di masa mendatang.

    Fokus Pengawasan

    Golkar menegaskan tidak hanya berhenti pada persetujuan, tetapi akan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus pengawasan, antara lain:

    Dinas Pendidikan, khususnya penggunaan hibah pendidikan dan rehabilitasi ruang kelas.

    Dinas Kesehatan, terkait belanja alat kesehatan, tenaga medis, hingga pemanfaatan dana BOK.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, pada pembangunan irigasi, SPAM, dan rekonstruksi jalan.

    Dinas Lingkungan Hidup, dalam penanganan sampah.

    Dinas Pemuda dan Olahraga, agar anggaran benar-benar digunakan untuk fasilitas nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

    Golkar juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBD Perubahan 2025. Fraksi menegaskan dana ini harus menyentuh kesejahteraan Orang Asli Papua, bukan habis untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat.

    Beberapa OPD dengan alokasi terbesar dari Dana Otsus yang akan diawasi antara lain:

    Dinas Pendidikan, terutama program Beasiswa OAP dan rehabilitasi sekolah.

    Dinas Kesehatan, pembangunan fasilitas layanan dasar.

    Bagian Kesejahteraan Rakyat, hibah organisasi sosial nirlaba.

    Dinas Kominfo, program internet SPBD dan pembangunan menara telekomunikasi.

    Dinas Binamarga, proyek rekonstruksi jalan.

    Prioritas Tambahan

    Selain sektor utama, Fraksi Golkar juga menekankan sejumlah prioritas tambahan, yakni:

    Distrik dan Kelurahan: memperkuat pelayanan publik langsung di tingkat kelurahan.

    Dinas Pemberdayaan Masyarakat: memastikan pembentukan kampung benar-benar terealisasi.

    Dinas Lingkungan Hidup: penanganan sampah dan pencemaran.

    Dinas Pemuda dan Olahraga: fokus pada fasilitas dan pembinaan generasi muda.

    Dinas Pemadam Kebakaran: kesiapan menghadapi peristiwa kebakaran di Kota Sorong.

    Akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2025 Kota Sorong. Namun, mereka menegaskan persetujuan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab politik demi kepentingan rakyat.

    “Keterlambatan dan kecerobohan tidak boleh lagi terjadi pada pembahasan APBD Induk 2026. Jika pemerintah tidak menunjukkan perbaikan nyata, Golkar siap mengambil sikap politik lebih keras, termasuk penolakan,” tegas Fraksi Golkar

    Golkar berharap APBD Perubahan 2025 menjadi momentum mempercepat pembangunan, memperbaiki tata kelola, serta mengembalikan kepercayaan publik. Dengan pengawasan ketat dan kerja bersama, diharapkan Kota Sorong dapat maju, bersih, dan lebih sejahtera.

  • 1,3 Triliun APBD Perubahan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2025, ini Tanggapan DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan pendapat akhirnya dalam Rapat Pleno XXVII Paripurna XXIV DPRD Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2025. Agenda utama rapat yang digelar pada Selasa (30/09/2025) tersebut adalah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan materi Perubahan RAPBD Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Sorong, khususnya Banggar, atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang proses pembahasan. Menurutnya, dinamika yang terjadi selama rapat menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.

    Septinus menegaskan bahwa RAPBD bukan hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan instrumen vital untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Ia menyebutkan, penyesuaian anggaran dalam perubahan kali ini harus mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat secara tepat dan terukur.

    Ia menambahkan, Perubahan RAPBD 2025 diarahkan pada penguatan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, perhatian lebih kepada kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), serta upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Catatan dari DPR melalui fraksi, kelompok khusus, maupun Banggar juga diapresiasi sebagai masukan berharga.

    Wali Kota juga menyoroti beberapa program prioritas yang akan segera direalisasikan. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, penataan kota, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Semua program dirancang untuk dijalankan dengan sinergi erat bersama DPRD.

    Lebih jauh, Septinus menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih cepat, tepat, dan sesuai arah kebijakan pembangunan.

    Dalam pidatonya, Wali Kota juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama DPRD. Menurutnya, harmonisasi yang terjalin menjadi bukti bahwa semangat membangun Kota Sorong jauh lebih besar dibandingkan perbedaan pandangan yang sempat terjadi.

    Mengakhiri pendapat akhirnya, Septinus berharap kesepakatan mengenai Perubahan RAPBD 2025 dapat menjadi pijakan kuat untuk mempercepat pembangunan. “Semoga apa yang telah kita sepakati bersama menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kota Sorong yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

    Sementara itu, DPRD Kota Sorong dalam sidang paripurna menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting. Dewan menekankan agar anggaran benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan tidak mengendap pada program yang tidak berjalan.

    DPR menemukan adanya sejumlah alokasi besar di beberapa OPD yang tidak bisa digunakan karena program kosong. Pemerintah diminta untuk mengalihkan anggaran tersebut ke sektor lain yang lebih mendesak sehingga pembangunan dapat berjalan maksimal.

    Selain itu, DPR mendesak agar setelah pengesahan perubahan APBD, pemerintah segera merealisasikan anggaran ke OPD terkait. Hal ini penting untuk mencegah lambatnya penyerapan anggaran yang dapat menekan perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Berdasarkan ringkasan perubahan APBD Kota Sorong 2025, pendapatan tercatat sebesar Rp1,202 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,346 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp144,3 miliar.

    Melihat kondisi tersebut, DPR mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai kota jasa, Sorong dinilai memiliki potensi besar di sektor pajak dan retribusi yang harus dikelola secara profesional, termasuk melalui digitalisasi sistem.

    DPR juga menyoroti kinerja OPD pemungut PAD. Dari 22 OPD yang memiliki potensi besar, sebagian dinilai belum memberikan kontribusi maksimal. Wali Kota diminta melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan OPD dalam enam bulan jika tidak ada perbaikan.

    Selain aspek keuangan, DPR memberi perhatian pada isu sosial. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Sorong mencapai 40,68 ribu jiwa atau 13,67 persen. Angka ini dinilai mendekati kategori ekstrem sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan.

    Masalah pengangguran juga menjadi sorotan. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,98 persen pada 2023, DPR menegaskan perlunya penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan dominasi tenaga kerja dari luar daerah.

    Dalam catatan lainnya, DPR turut menyoroti persoalan sampah, keterbatasan lahan pemakaman umum, serta penerangan jalan. Pemerintah diminta memperbaiki pola pengangkutan sampah, menambah lahan pemakaman di Km 10, serta meningkatkan anggaran pemasangan lampu jalan di titik rawan kriminalitas.

    Meski pembahasan berjalan alot, DPR menilai proses perubahan APBD 2025 berlangsung baik dan selesai tepat waktu. Namun pemerintah tetap diminta lebih matang dalam menyiapkan dokumen perencanaan agar pembahasan berikutnya tidak terkesan terburu-buru.

  • DPR Rekomendasi Beberapa Poin Penting Pada APBD Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menyampaikan sejumlah catatan, kesimpulan, dan rekomendasi penting terkait pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Dalam sidang paripurna, DPR menekankan agar alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan secara efektif demi kepentingan masyarakat dan tidak dibiarkan mengendap pada program yang tidak berjalan. Selasa (30/09/2025).

    DPR Kota Sorong menemukan adanya sejumlah anggaran besar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat digunakan karena program kosong. Atas hal ini, DPR meminta pemerintah kota mengalihkan anggaran tersebut kepada OPD yang lebih membutuhkan, sehingga roda pembangunan berjalan maksimal.

    Selain itu, DPR juga menegaskan bahwa setelah pengesahan perubahan APBD 2025, pemerintah kota harus segera merealisasikan anggaran ke masing-masing OPD. Hal ini penting untuk mencegah lambatnya penyerapan anggaran yang dapat berdampak pada melemahnya perputaran ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

    Kondisi APBD Kota Sorong 2025

    Berdasarkan ringkasan, perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 mencatat:

    1. Pendapatan sebesar Rp 1,202 triliun
    2. Belanja sebesar Rp 1,346 triliun
    3. Defisit sebesar Rp 144,3 miliar

    Melihat struktur ini, DPR mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai kota jasa tanpa sumber daya alam, Sorong dinilai memiliki potensi besar di sektor jasa, pajak, dan retribusi yang harus dikelola profesional dengan dukungan digitalisasi.

    Sorotan terhadap OPD dan PAD

    DPR Kota Sorong juga menyoroti lemahnya kontribusi OPD pemungut terhadap PAD. Dari hasil monitoring, terdapat 22 OPD yang memiliki potensi besar, namun banyak di antaranya tidak memberikan kontribusi berarti. DPR mendesak wali kota untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD dan melakukan pergantian dalam waktu enam bulan jika tidak ada perbaikan.

    Tantangan Sosial: Kemiskinan dan Pengangguran

    Permasalahan kemiskinan menjadi sorotan utama. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Sorong mencapai 40,68 ribu jiwa atau 13,67% dengan garis kemiskinan sebesar Rp 902.534 per kapita. DPR menilai angka ini sudah mengarah pada kategori ekstrem sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menanggulanginya.

    Di sisi lain, data tahun 2023 mencatat 54,62% penduduk usia kerja sudah bekerja, namun angka pengangguran tetap cukup tinggi yaitu 5,98%. DPR mendesak pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi dominasi tenaga kerja dari luar Sorong.

    Masalah Lain: Sampah, Pemakaman, dan Penerangan Jalan

    DPR juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Meskipun penanganan sampah dinilai cukup baik, waktu pengangkutannya dinilai kurang tepat. DPR merekomendasikan agar pengambilan sampah dilakukan pada pukul 03.00–06.00 WIT agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di sekitar sekolah dan kawasan padat penduduk.

    Selain itu, keterbatasan lahan pemakaman umum di Km 10 juga menjadi perhatian serius. DPR mendorong pemerintah segera mengakomodasi usulan penambahan lahan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

    Masalah penerangan jalan turut disoroti. DPR meminta pemerintah memperhatikan penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan untuk pemasangan lampu jalan di kawasan rawan kriminalitas.

    Apresiasi kepada Pemerintah Kota

    Dalam sidang, DPR Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kota sorong yang telah sigap membantu korban penembakan dalam kerusuhan baru-baru ini. Pemerintah kota menyalurkan bantuan sebesar Rp 120 juta untuk biaya perawatan korban di RS Kandou Manado. DPR berharap korban segera pulih dan dapat beraktivitas kembali.

    Catatan Pembahasan

    Meski pembahasan perubahan APBD 2025 berlangsung cukup alot, DPR menilai prosesnya berjalan baik dan selesai tepat waktu. Namun DPR memberi catatan agar ke depan pemerintah lebih matang dalam menyiapkan dokumen KUA-PPAS dan rancangan APBD, sehingga pembahasan tidak terkesan terburu-buru.

    Koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD juga dianggap perlu ditingkatkan agar program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat direalisasikan secara maksimal.

    Rekomendasi DPR

    Beberapa rekomendasi penting yang disampaikan DPR Kota Sorong antara lain:

    1. Pemerintah segera menyelesaikan status hukum tanah 20 hektar di Distrik Manoy yang akan digarap Dinas Perikanan.
    2. Evaluasi penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan agar tepat sasaran.
    3. Sinkronisasi hasil Musrenbang dan reses anggota DPR dengan program pembangunan pemerintah kota.
    4. Penambahan lahan pemakaman umum serta perbaikan pengelolaan sampah.
    5. Perluasan pemasangan lampu penerangan jalan untuk mendukung keamanan masyarakat.

    DPR Kota Sorong menegaskan bahwa seluruh rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

    “Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan yang jelas. Semua impian bisa menjadi kenyataan jika kita berani mengerjakannya,” demikian pesan penutup DPR Kota Sorong dalam sidang paripurna.