Blog

  • Merawat Budaya, Membangun Ekonomi: Kiprah LMA Papua Barat Daya di Era Digital

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

    Dalam diskusi publik bertema ‘Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Papua Barat Daya’ bertempat di hotel Derefan Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025),

    Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga yang kini genap berusia 12 tahun tersebut.

    Diskusi yang dipandu oleh moderator Olha Irianti Mulalinda ini menjadi ruang reflektif sekaligus progresif dalam menyoroti bagaimana media dan digitalisasi dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Franky Umpain mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa LMA bukan hanya sekadar organisasi adat, namun turut penjaga peradaban orang asli Papua.

    “Sejak resmi berdiri pada awal tahun 2011, LMA telah diakui baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan Papua yang berbasis pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal,” ujar Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain

    Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, LMA senantiasa hadir berkontribusi dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, politik, kesehatan, hingga pendidikan maupun ekonomi.

    “Kami bukan hanya jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, namun sebagai motor penggerak perubahan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Anggota DPR Otsus PBD ini menyebut bahwa LMA telah terlibat aktif dalam dinamika kebijakan nasional maupun daerah, termasuk dalam pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan regulasi turunannya.

    “Kiprah LMA juga terlihat dalam proses pemekaran wilayah di tanah Papua, dimana lembaga ini memberikan masukan penting yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat,” terangnya.

    Dijelaskannya bahwa keberadaan kursi Fraksi Otsus di DPR Papua Barat dianggap menjadi bukti nyata dari kontribusi pemikiran LMA.

    “Kami tidak hanya bicara soal identitas, tetapi soal masa depan dan kesejahteraan orang asli Papua,” bebernya.

    Ia menuturkan bahwa terdapat salah satu fokus utama LMA ke depan yakni mengenai peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adat, khususnya generasi muda.

    “LMA menyadari pentingnya mengintegrasikan seni, budaya, dan teknologi dalam strategi pembangunan ekonomi,” tuturnya.

    Melalui berbagai program, LMA terus mendorong generasi muda untuk mengeksplorasi potensi ekonomi berbasis seni budaya, termasuk kriya lokal, musik tradisional, hingga pertunjukan seni digital.

    Disisi lain, alih teknologi digital turut menjadi perhatian utama, guna menjembatani masyarakat adat dengan pasar yang lebih luas melalui platform digital.

    “Digitalisasi bukan ancaman, namun peluang besar bagi masyarakat adat. Lewat media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya, produk-produk lokal bisa dikenal dunia,” pungkasnya.

    Diskusi ini menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat adat. Media dinilai memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, mengangkat potensi lokal, sekaligus menjadi alat edukasi dan advokasi.

    “Media harus menjadi mitra perubahan, bukan sekadar penyampai berita. Kami butuh media yang hadir di tengah masyarakat adat, memberdayakan mereka, dan menyuarakan keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

    LMA diinginkan Franky terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lintas lembaga hingga komunitas lokal. Tujuannya adalah satu, yakni menciptakan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi tanpa kehilangan jati diri budaya dan adatnya.

    “LMA akan terus hadir menata serta menatap sebuah perubahan peradaban orang asli Papua dalam tatanan adat, tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

    Diskusi ini dikemas secara menarik dan konstruktif dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Perdana Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025. (Firdaus Askari)

  • AB Resmi Nahkodai JMSI Papua Barat Daya Periode 2025-2030

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Zakarias Abner Balubun terpilih sebagai ketua Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, periode 2025-2030. Zakarias terpilih dalam forum Musyawarah Daerah ke-I yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 September 2025, di Hotel Darevan Kota Sorong.

    Zakarias atau biasa disapa Aris terpilih secara aklamasi setelah dicalonkan dan disetujui oleh seluruh peserta Musda.

    Dalam sambutannya, Aris mengaku akan menyusun struktur organisasi JMSI Papua Barat Daya dan mengembangkan sayap JMSI di seluruh Papua Barat Daya. Aris juga meminta dukungan seluruh rekan-rekan media yang tergabung dalam JMSI Papua Barat Daya, untuk bersama-sama membesarkan organisasi media.

    “Terimakasih atas kepercayaan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Setelah ini kita akan secepatnya menyusun struktur pengurus dan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” terang Aris.

    Setelah ini pihaknya akan membangun sinergitas dengan pemerintah maupun organisasi pers lainnya. Dengan harapan pers menjadi garda terdepan di papua barat daya untuk memberikan dukungan penuh dalam pembangunan daerah.

    Bagi Aris, pers mempunyai peran penting dalam membangun daerah, salah satunya dengan menyajikan informasi pembangunan dan juga mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan positif untuk dibaca oleh public.

    Pantauan Media ini, Musda I JMSI Papua Barat Daya yang digelar sejak pagi ini, dibuka oleh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan dihadiri Pemerintah Kota Sorong, Anggota DPR Papua Barat Daya serta Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya.

    Usai pembukaan, acara tersebut diisi dengan diskusi public yang mengahadirkan Ketua Harian LMA Papua Barat Daya, Franky Umpain sebagai pemateri yang bertemakan Peran Media Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Adat.

    Sebelumnya, dalam sambutan Gubernur Papua Barat Daya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Iriani Sulaiman mengatakan kehadiran JMSI di Papua Barat Daya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem informasi, dan komunikasi publik yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik hadirnya JMSI sebagai wadah yang tidak hanya menghimpun media siber, tetapi juga mendorong profesionalisme dan integritas jurnalisme di era digital ini,” ujar Irma Riani.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam membangun narasi positif tentang pembangunan dan kemajuan daerah. Menurutnya, media siber memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi yang faktual, edukatif, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan.

    “Kami berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menjaga ruang digital dari hoaks dan disinformasi,” tambahnya.

  • Unamin Sorong: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Budidaya Lebah Madu Trigona Berbasis Agroforestri

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Universitas Muhammadiyah Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Budidaya Lebah Madu Trigona Berbasis Agroforestri”. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Batu Lobang Pantai, Kabupaten Sorong, dengan sasaran utama “Kelompok Tani Lebah Berseri” yang diketuai oleh Bapak Salomok Malagawak, pada

    Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Kampung Batu Lobang Pantai yaitu Bapak Maurits Malibela yang menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan potensi lokal. Melalui budidaya lebah trigona berbasis agroforestri, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Beliau mengungkapkan harapannya bahwa “Mari Memanfaatkan kesempatan ini untuk peningkatan Ekonomi masyarakat.”

    Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim pengabdian lintas disiplin ilmu yang terdiri atas Ibu Ponisri, S.Hut., M.P selaku ketua pelaksana dari bidang Kehutanan, dengan anggota Ibu Riskawati, S.P., M.Si dari bidang Agroteknologi, serta Ibu Anif Farida, S.Si., M.Sc dari bidang Teknik Lingkungan. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh melalui pendanaan Hibah Pengabdian DPPM Kemendiktisaintek tahun 2025. Berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2025. Kolaborasi lintas bidang ini diharapkan mampu memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari aspek budidaya hingga pengelolaan lingkungan.

    Lebah trigona dipilih sebagai fokus program karena memiliki keunggulan khusus, yakni menghasilkan madu dengan nilai ekonomi tinggi, berperan penting dalam proses penyerbukan, serta lebih adaptif terhadap sistem pertanian berbasis agroforestri. Melalui pendekatan ini, kelompok tani tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga turut menjaga keseimbangan ekosistem lahan pertanian dan kehutanan di kawasan Batu Lobang Pantai.

    Dalam kegiatan pemberdayaan ini, kelompok tani diberikan pelatihan teknis terkait cara budidaya lebah trigona berbasis agroforestri, pemeliharaan koloni, panen dan hingga strategi pemasaran hasil produk. Selain itu, disampaikan pula pentingnya integrasi budidaya lebah dengan sistem agroforestri, sehingga praktik pertanian masyarakat dapat lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong dari berbagai program studi. Kehadiran mahasiswa menjadi sarana pembelajaran langsung di lapangan, sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberi manfaat bagi kelompok tani, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis yang relevan dengan keilmuannya.

    Melalui program ini, Universitas Muhammadiyah Sorong berharap tercipta sinergi positif antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Budidaya lebah trigona yang dikembangkan berbasis agroforestri diyakini dapat menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian ling kungan di Papua Barat Daya.

  • Pemerintah Kota Sorong Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2025 Pada Rapat Paripurna XXIV DPRK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Pleno XXIII Paripurna XXIV DPRD Kota Sorong. Penjelasan tersebut dibacakan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, pada Jumat (26/09/2025).

    Dalam pemaparannya, Anshar Karim menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 dilatarbelakangi oleh perkembangan asumsi kebijakan umum APBD murni 2025. Perubahan ini dilakukan baik pada sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah agar lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan.

    “Penyesuaian pendapatan dilakukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara itu, pada sisi belanja, beberapa alokasi anggaran kegiatan di berbagai perangkat daerah juga mengalami penyesuaian,” jelas Anshar.

    Raperda Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sorong dan DPRD. Rancangan ini juga mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong.

    Dalam struktur APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp.1.252.816.193.232 atau meningkat sebesar Rp.1.205.544.723.232, naik sekitar 0,04 persen dibanding APBD murni 2025. Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.1.202.149.723.232 dengan peningkatan menjadi Rp.1.346.459.221.058,66, atau naik sekitar 0,12 persen.

    Menurut Anshar, tambahan belanja ini akan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Belanja daerah juga diutamakan untuk memenuhi mandatory spending, guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Sorong,” tambahnya.

    Selain itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp.95.038.027.826,66, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp.1.395.000.000. Skema pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran apabila belanja daerah melebihi pendapatan yang diperoleh.

    Pemerintah Kota Sorong berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

    “Semoga dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, APBD Perubahan 2025 dapat terwujud sebagai anggaran yang aspiratif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Anshar Karim.

    Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Sorong, sekaligus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

  • DPC Demokrat Kabupaten Raja Ampat Bagi Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir, Wujud Konsisten Rawat Manifesto “Nasional Religius”

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat kembali berbagi kasih kepada korban bajir kota waisai. Jumat (26/9/25).

    Aksi nyata yang diselenggarakan ini sebagai bentuk kepedulian sosial, empati, dan solidaritas antar sesama dan kegiatan tersebut merupakan agenda ketiga dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat.

    Usai memeberi kasur dan makanan gratis pada dua hari sebelumnya. Kini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat berbagi sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Waisai.

    Aksi kepedulian ini diterangkan oleh Billy Mayor, Ketua DPAC Distrik Waigeo Timur, selain rasa empati para kader juga sebagai wujud pengamalan nilai kemanusiaan dan rasa syukur serta konsisten dalam merawat manifesto “Nasional Religius” Partai Bintang Mercy tersebut.

    Ditambahkan, aksi peduli korban bencan ini perlu dipandang penting oleh para politikus sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran parpol bukan hanya soal kepentingan dan meraut keuntungan namun sentuhan kasih itu benar-benar ada.

  • Pemprov Papua Barat Daya Dorong Kota Sorong Jadi Embarkasi Haji, Target Awal 2027

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiensi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia di kediaman Menteri kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Papua Barat Daya, sekaligus mendorong Kota Sorong sebagai pusat embarkasi haji di Tanah Papua.

    Rombongan Pemprov Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, anggota DPR Papua Barat Daya, serta perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dalam Negeri.

    Audiensi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya dengan memperkenalkan para pendampingnya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan salam hangat dari Gubernur Papua Barat Daya dan ucapan terima kasih atas kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemerintah pusat terkait rencana penguatan pelayanan haji dan umrah.

    Wakil Gubernur menjelaskan bahwa rencana pengembangan embarkasi haji di Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Gubernur se-Tanah Papua. Dalam pertemuan para kepala daerah tersebut, disepakati beberapa langkah penting, di antaranya penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, peningkatan kuota jamaah, penyediaan layanan khusus bagi jamaah asal Papua, serta percepatan pembangunan asrama haji dan fasilitas pendukung di wilayah Papua Barat Daya.

    Ia juga menyoroti tantangan geografis dan biaya transportasi yang relatif tinggi bagi jamaah asal Papua. Karena itu, kehadiran embarkasi haji di Papua Barat Daya diharapkan dapat memangkas biaya perjalanan sekaligus memudahkan mobilitas calon jamaah. Kota Sorong dinilai sebagai lokasi paling strategis karena menjadi hub transportasi orang dan barang se-Tanah Papua.

    “Dari sisi keamanan, Sorong merupakan wilayah yang kondusif dan memiliki infrastruktur pendukung memadai. TNI AL Armada 3, Pasmar 3, Polda Papua Barat Daya, Korem, Batalyon Infanteri, dan Brimob siap mendukung penyelenggaraan haji apabila Sorong ditetapkan sebagai embarkasi,” ungkap Wakil Gubernur.

    Menanggapi paparan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan embarkasi penuh mensyaratkan minimal 4.000 jamaah haji setiap musim, sementara jumlah jamaah asal Papua saat ini masih di bawah ketentuan tersebut.

    Sebagai langkah awal, pemerintah pusat menawarkan opsi embarkasi antara mulai tahun 2027. Skema ini memungkinkan jamaah dari Papua Barat Daya melakukan keberangkatan haji melalui Sorong sebelum diterbangkan ke embarkasi utama di Makassar atau kota lain yang telah memenuhi syarat.

    Selain itu, Menteri Haji dan Umrah menyarankan pemanfaatan hotel-hotel di Kota Sorong sebagai asrama haji sementara. Rencana pembangunan asrama haji permanen akan diupayakan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait lainnya.

    Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk tim koordinasi bersama guna menindaklanjuti rencana embarkasi antara di Sorong. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan kesiapan Sorong, baik dari sisi lokasi strategis, transportasi, maupun keamanan, untuk mendukung penyelenggaraan haji bagi jamaah asal Papua.

    Wakil Gubernur Papua Barat Daya menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Haji dan Umrah RI atas dukungan dan perhatian yang diberikan. Ia berharap kesepahaman ini segera ditindaklanjuti agar peningkatan pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Papua Barat Daya dapat terwujud sesuai target.

    Dengan adanya kesepakatan ini, Papua Barat Daya selangkah lebih dekat menuju terwujudnya embarkasi haji sendiri. Kehadiran embarkasi antara di Sorong diharapkan menjadi titik awal pemenuhan hak beribadah masyarakat Papua secara lebih mudah, terjangkau, dan bermartabat

  • Agustinus Kambuaya: Polda Harus Tindak Dugaan Pemalsuan Ijazah oleh Ketua Yayasan MER

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dapil Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya dalam rilisnya kepada media ini meminta kepada Kapolda Papua Barat Daya untuk segera mengusut dugaan pemalsuaan Ijasah Taman kanak-kanak (TK) Baseftin Al-Ma’Arif dikampung Fafanlap distrik Misool Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Veronika Virly Yuriken yang bekerja sebagai Ketua Yayasan MER milik Andrew Jhon Miners warga negara asing (WNA) pemilik PT MER yang beroperasi di Misool Kabupaten Raja Ampat. Jumat (26/09/2025).

    Menurut Senator ARK, praktek pemalsuan ijazah TK Baseftin Al-Ma’Arif sudah lama dilakukan oleh Ketua Yayasan MER yang bernama Veronika Virly Yuriken dan perna dilaporkan di Polres Raja Ampat berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor B/149/X/Reskrim.1.24./2024/Reskrim oleh salah satu orang tua siswa tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh penyidik alias jalan di tempat.

    Untuk itu Senator Agustinus Kambuaya, meminta kepada Kapolda Papua Barat Daya untuk segera mengambil alih laporan tersebut untuk di tangani oleh penyidik di Polda Papua Barat Daya dikarenakan pemalsuan ijazah TK Baseftin Al-Ma’Arif tersebut sudah lama kasusnya dilaporkan di Polres Raja Ampat pada hari Rabu tanggal 9 Oktober Tahun 2024 yang di tangani oleh penyidik bernama IPDHA JH tetapi laporan tersebut jalan ditempat.

    Berdasarkan Informasi ke kami di DPD-RI, Agustinus Kambuaya menjelaskan bahwa seharusnya Ketua Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (Yayasan MER) Veronika Virly Yuriken tidak berhak menandatangani ijasah dan yang berhak menandatangani ijasah adalah kepala sekolah TK Baseftin Al-Ma’Arif yang bernama Sri Mugi Astuti S.Pdi. Sedangkan yang menandatangani Ijasah tamatan 2023 adalah kepala sekolah yang baru adalah Riska Aulia Nakul, S.Pdi begitu pula Ijasah tamantan 2024 tetapi yang terjadi adalah Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken yang melakukan tanda tangan tentunya melanggar aturan dan bisa di pidana.

    Lanjut Senator Agustinus Kambuaya, Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken dengan menerbitkan dan menandatangani ijasah TK Baseftin Al-Ma’Arif secara ilegal atau palsu dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan penerbitan ijasah harus dilakukan oleh Lembaga pendidikan yang Sah.

    Dengan ditemukannya dugaan pemalsuaan Ijasah yang ditandatangani Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken maka sudah pasti yang bersangkutan dapat dijerat pasal pemalsuan surat yaitu Pasal 263 atau 272 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

    Untuk itu Senator Agustinus Kambuaya mendesak agar Polda Papua Barat Daya segera memanggil Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken agar yang bersangkutan tidak lari dari Kota Sorong ke jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan siswa taman kanak-kanak tentang ijasah TK yang dipalsukan dan bukan hanya itu saja tetapi Penyidik Polda juga memanggil Andrew Jhon Miners warga negara asing pemilik perusahaan PT MER dan Yayasan MER, tegas Senator Agustinus Kambuaya.

  • itel Luncurkan Smartphone 4G dengan Performa Tertinggi di Kelasnya, itel S26 Ultra

    Jakarta – itel resmi meluncurkan smartphone terbarunya, itel S26 Ultra, pada acara yang berlangsung di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan. Kehadiran itel S26 Ultra menghadirkan inovasi baru di segmen smartphone 4G, dengan performa, layar, kamera, dan fitur-fitur premium yang siap menjawab kebutuhan generasi muda yang aktif dan kreatif.

    Performa Tangguh dengan Chipset 6nm

    itel S26 Ultra ditenagai chipset T7300 dengan fabrikasi 6nm, menjadikannya smartphone 4G nomor 1 dengan performa tertinggi di kelasnya. Hal ini divalidasi dengan itel S26 Ultra mendapatkan penghargaan sebagai “best performance 4G Smartphone in price range” dari selular. Smartphone ini berhasil meraih skor Antutu Benchmark di atas 510.000, dan untuk Antutu ver 11 di atas 690.000+ memastikan pengalaman gaming, multitasking, dan penggunaan harian yang lancar tanpa hambatan.

    Layar Premium yang Tahan dan Cerah

    Sisi layar menjadi salah satu daya tarik utama dari itel S26 Ultra. Menggunakan Corning Gorilla Glass 7i, layar ini menawarkan ketahanan ekstra terhadap goresan dan benturan. Selain itu, tingkat kecerahan layar mencapai 4500 nits, memungkinkan pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone meskipun di bawah terik matahari.

    Layar berukuran luas ini juga hadir dengan 3D Curved AMOLED Display beresolusi 1.5K serta mendukung refresh rate hingga 144Hz, menghadirkan visual yang tajam, jernih, sekaligus mulus untuk berbagai aktivitas digital.

    Fitur segudang AI dan Ketahanan Lebih Baik

    itel S26 Ultra dibekali dengan teknologi AI yang sangat banyak, sudah mempunyai teknologi dari deepseek dan google salah satunya AI Eraser memungkinkan pengguna untuk menghilangkan atau menambahkan objek dalam foto secara instan sesuai kebutuhan. Dari sisi ketahanan, smartphone ini kini telah ditingkatkan dengan sertifikasi IP65 (sebelumnya IP64), sehingga lebih tahan terhadap debu dan cipratan air.

    Kamera dan Baterai Andal

    Untuk kebutuhan fotografi, itel S26 Ultra menghadirkan kamera utama 50MP yang mampu menangkap detail dengan jernih, kamera makro 2MPserta kamera depan 32MP untuk selfie berkualitas tinggi. Ditenagai baterai besar 6000mAh, smartphone ini siap menemani aktivitas seharian penuh tanpa khawatir kehabisan daya.

    Inovasi DIY Case dengan Digital Paper Display

    itel juga menghadirkan inovasi unik berupa DIY Case dengan Electronic Digital Paper Display. Fitur ini memungkinkan pengguna menampilkan gambar yang bisa diubah sesuka hati melalui input NFC. Menariknya, gambar akan tetap terlihat meskipun case tidak terhubung ke sumber daya listrik, memberikan sentuhan personalisasi yang belum pernah ada sebelumnya.

    Harga dan Ketersediaan

    itel S26 Ultra tersedia secara eksklusif di TikTok Shop by Tokopedia dengan dua varian:

    Ram 8+8/128GB seharga Rp2.099.000

    Ram 8+8/256GB seharga Rp2.299.000

    Harga spesial ini hanya berlaku selama periode peluncuran berlangsung 24 september hingga 03 oktober 2025.

  • Pemerintah Kota Sorong Sampaikan Pendapat Akhir KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi menyampaikan pendapat akhir terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Pleno XXII Paripurna XXIII DPR Kota Sorong. Penyampaian pendapat akhir ini dibacakan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, mewakili Wali Kota Sorong di kantor DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).

    Dalam pandangan akhir, Anshar Karim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong, khususnya Badan Anggaran (Banggar), seluruh fraksi, dan kelompok khusus yang telah mencurahkan tenaga, waktu, serta pikiran dalam proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS. Menurutnya, kerja sama yang terjalin merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Ia menegaskan bahwa seluruh catatan, masukan, dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti secara serius. Setiap rekomendasi dianggap sebagai dorongan berharga bagi pemerintah untuk lebih cermat dalam perencanaan, optimal dalam pelaksanaan, dan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban anggaran.

    Perubahan KUA dan PPAS tahun 2025, lanjut Anshar, bertujuan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan dengan kondisi riil pendapatan daerah. Karena itu, setiap tambahan belanja harus disertai perhitungan matang dan strategi peningkatan penerimaan daerah yang jelas serta terukur. Pemerintah Kota Sorong, katanya, berkomitmen mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran.

    “Keberanian menambah belanja harus diimbangi ketegasan dalam mengejar target penerimaan, sebagaimana disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Anshar.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan pengawasan internal, serta mendorong inovasi layanan publik guna meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

    Program-program yang direncanakan melalui perubahan APBD 2025, tegasnya, tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, termasuk drainase untuk mengatasi banjir, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi fokus utama pemerintah. “APBD harus menjadi instrumen fiskal yang benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat Kota Sorong,” tambahnya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada Banggar DPR Kota Sorong atas laporan komprehensif dan analisis mendalam terhadap materi perubahan KUA dan PPAS. Menurut Anshar, hal ini menjadi bukti terjalinnya kemitraan sehat antara pemerintah daerah dan DPR Kota Sorong dalam membangun kota ke arah yang lebih baik.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan kesiapannya menindaklanjuti keputusan yang telah disepakati bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, kata Anshar, akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Anshar juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat dan disiplin dalam merealisasikan setiap program yang tertuang dalam perubahan APBD 2025. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan memastikan anggaran dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

    Menutup pendapat akhirnya, Anshar mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat kerja demi kemajuan Kota Sorong. “Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Kota Sorong menerima dan menyetujui laporan Badan Anggaran serta pendapat akhir fraksi-fraksi atas KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

    Ia berharap keputusan yang diambil membawa kebaikan dan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kota Sorong. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi setiap usaha kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

    Dengan demikian, rapat pleno paripurna tersebut menandai langkah penting dalam proses pembangunan Kota Sorong. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.

  • Fraksi GIM Berikan Catatan Kritis Namun Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Pemerintah Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) DPRK Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

    Pandangan akhir fraksi ini disampaikan Rinoldi Rumfeka dalam Rapat Pleno XXII Paripurna XXIII DPRK Kota Sorong yang berlangsung dengan penuh perhatian dan antusiasme pada Kamis (25/09/2025).

    Dalam kesempatan itu, Fraksi GIM menilai materi KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki peran strategis sebagai pedoman penyusunan anggaran daerah. Dokumen ini dinilai penting karena memuat tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah secara bertahap melalui pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.

    Fraksi GIM menekankan bahwa pemerintah Kota Sorong telah merumuskan target pembangunan yang jelas. Prioritas utama yang diangkat meliputi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas kesehatan dan ketahanan keluarga, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan, perbaikan pelayanan publik, serta penguatan supremasi hukum.

    Namun, fraksi juga mengingatkan bahwa pencapaian target ambisius tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan yang kuat di dua aspek ini, program-program strategis dikhawatirkan sulit terealisasi sesuai harapan masyarakat.

    Dalam pemaparan pandangan akhir, Fraksi GIM menyoroti sumber penerimaan pemerintah Kota Sorong yang masih bertumpu pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum optimal bahkan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pembiayaan pembangunan.

    Fraksi GIM menegaskan, ketergantungan pada dana transfer pusat tidak dapat terus dibiarkan. Optimalisasi PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan program prioritas tanpa bergantung penuh pada bantuan pemerintah pusat.

    Rinoldi Rumfeka menyampaikan beberapa catatan penting untuk pemerintah Kota Sorong, di antaranya perlunya langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan PAD. Upaya ini mencakup perbaikan sistem pajak dan retribusi, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan aset daerah yang lebih profesional.

    Fraksi GIM menilai optimalisasi PAD sangat mendesak agar berbagai program prioritas seperti sekolah gratis, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebersihan kota, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengendalian banjir dapat diwujudkan secara nyata. Semua program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Selain itu, Fraksi GIM juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kota, membangun infrastruktur yang mendesak, serta melaksanakan program-program strategis lainnya demi mewujudkan visi Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Sorong.

    “Tanpa pendapatan asli daerah yang cukup, sangat sulit untuk mewujudkan prioritas sasaran pembangunan yang kita cita-citakan bersama,” tegas Rinoldi Rumfeka dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.

    Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi GIM tetap menyatakan persetujuannya terhadap materi KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini diberikan agar materi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

    Fraksi GIM juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal dalam menyusun KUA-PPAS Perubahan APBD 2025. Upaya pemerintah dianggap telah menunjukkan keseriusan dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan kota.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, Fraksi GIM menegaskan siap mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.

    Dalam penutup pandangannya, Fraksi GIM mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, DPRK, maupun masyarakat, untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang maju, hijau, bersih, dan sejahtera. Kerja sama lintas sektor disebut sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

    Dengan sikap tegas namun konstruktif, Fraksi GIM berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Demi kemajuan Kota Sorong yang kita cintai, mari kita optimalkan semua potensi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan,” tutup Rinoldi Rumfeka.