Blog

  • Rakor Pra Musrembang Papua Barat Daya: Mendengar Suara Daerah untuk Maju Bersama

    Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Musrembang Provinsi Papua Barat Daya berlangsung di Ryilich Panorama Hotel Kampung Baru pada Selasa (11/3/2025).

    Acara ini menjadi kesempatan pertama kali bagi Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau untuk mendengarkan langsung program dan aspirasi dari para kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya.

    Rakor ini dihadiri oleh kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya. Gubernur Kambu, didampingi oleh Wakil Gubernur Nausrau dan Pj Sekda Johni Way, menyampaikan pentingnya memprioritaskan program dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

    Dalam pembukaan, Gubernur Elisa Kambu menggarisbawahi keharusan untuk menghilangkan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk biaya pendaftaran. “Mulai Mei mendatang, tidak boleh ada biaya untuk masuk sekolah, tanpa diskriminasi,” tegas Kambu.

    Menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Elisa Kambu mendorong para kepala daerah agar fokus pada kelanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah. “Alihkan dana untuk pendidikan anak-anak, bukan hanya untuk pejabat,” tambahnya.

    Dalam hal kesehatan, Gubernur meminta para kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit yang dilengkapi dengan minimal empat spesialis, termasuk spesialis kandungan dan anak.

    Tidak hanya itu, Gubernur juga menekankan pentingnya program nasional pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat saat ulang tahun daerah. Program ini diharapkan dapat memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada semua masyarakat.

    Gubernur juga mengajak semua kepala daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Dipimpin oleh Pj Sekda Johni Way sebagai moderator, rakor ini memberi kesempatan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan laporan dan harapan mereka. Walikota Sorong, Septinus Lobat, menjadi yang pertama berbicara dan mengungkapkan permasalahan banjir yang mengganggu kota.

    Lobat juga menjelaskan tentang rencana pendidikan gratis yang sejalan dengan program prioritas Gubernur. “Kami akan menyediakan pendidikan gratis dari TK hingga SLTA di 72 sekolah negeri,” jelasnya.

    Kota Sorong juga mendapatkan perhatian dari Walikota yang meminta agar pembangunan rumah sakit tidak hanya terpusat di satu tempat. “Kami perlu memperluas akses kesehatan ke wilayah lain,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyampaikan pentingnya menjaga kewenangan daerah. Ia menyatakan bahwa dampak dari UU Nomor 23 tahun 2014 membuat Raja Ampat kehilangan daya tariknya sebagai destinasi pariwisata.

    Orideko berharap agar kewenangan pelimpahan dari provinsi dan pusat dapat dipertimbangkan kembali. “Raja Ampat hanya 3,5 persen daratan, tanpa dukungan, kami bisa menjadi kenangan,” ucapnya.

    Acara rakor ini juga dihadiri oleh Bupati Maybrat Karel Murafer, Bupati Tambrau Yeskiel Yesnath, Walikota Sorong Selatan Yohan Bodori, dan Wakil Bupati Sorong Setejo. Semua pihak berharap agar komunikasi dan kolaborasi ini dapat mendukung pembangunan yang lebih baik untuk Papua Barat Daya.

    Dengan semangat kebersamaan, Rakor Pra Musrembang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

  • Tolak Konsesi Tambang di Manyaifuin, Lucky Mambraku : Demi Pariwisata Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Aktivitas penambangan di perairain Manyaifuin, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat terus mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat.

     

    Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Pemuda Kreatif Raja Ampat (PERKARA) di Caffe Barcelona pada Senin tanggal 10 maret 2025.

     

    Menurut Lucky Mambraku (Ketua PERKARA) bahwa ada sejumlah pemuda pemerhati lingkungan, Asosiasi Homestay serta masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkar tambang sedang beramai-ramai menandatangani petisi penolakan.

    Masyarakat Lingkar Tambang Saat Menandatangani Petisi Penolakan (sumber foto/Lucky Mambraku)

    “Sejumlah masyarakat lingkar tambang dan aktivis lingkungan serta Praktisi Pariwisata saat ini sedang menandatangani petisi penolakan terhadap tambang yang beroperasi di kampung Manyaifuin distrik Waigeo Barat Kepulauan,” ujarnya.

     

    Saat ini dirinya bersama beberapa teman-teman yang tergabung dalam pemuda pemerhati pariwisata sedang berupaya melakukan mediasi dengan pemerintah daerah agar hal ini disikapi secara penting dan urgent (mendesak).

     

    lebih lanjut, jika dilihat dengan adanya petisi tersebut, tentu hadirnya tambang ini jelas tidak menguntungkan apa-apa bagi masyarakat disana.

     

    Selain tidak menguntungkan, kehadiran tambang tersebut juga membawah dampak negatif serta mengancam ekosistem laut dan pelaku pariwisata.

     

    “Penandatanganan petisi ini merupakan bagian dari pelestarian dan peduli pada Wisata Raja Ampat, juga sebagai bentuk protes keras terhadap kegiatan ekstraktif tambang di Manyaifuin,” katanya.

  • Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP., Berkomitmen Benahi Sektor Birokrasi

    Melanesiatimes.com – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP., berkomitmen membenahi sektor birokrasi yang lebih baik kedepannya demi menunjang visi Malteng Bangkit.

    Langkah tersebut mulai ditunjukkan lewat pernyataan serius beliau di setiap agenda kegiatan yang dilaluinya di awal-awal menjabat sebagai Bupati. senin (10/03/2025)

    Saat memimpin apel perdana bersama ASN (08.30 WIT) di Baileo Ir. Soekarno dan Rapat dengan para pimpinan OPD (14.00 WIT) di ruang rapat lantai III Kantor Bupati, beliau menegaskan bahwa keberhasilan program kerja hanya bisa dicapai dengan kerja cepat dan serius.

    Sementara itu, Zulkarnain yang disinggung terkait rencana perombakan birokrasi yang mungkin akan dilakukan menjawab kalau hal itu wajar adanya jika ingin berbenah.

    Dikatakannya “hal tersebut (rencana perombakan birokrasi) jelas akan ada,” sahut Zulkarnain dengan tegas.

    “tentu dengan mengacu pada evaluasi yang akan dibuat. Entah itu terkait kinerja pimpinan, dan lain-lain pasti akan kami lihat dan kami lakukan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

    Dengan melihat pada kekosongan jabatan di beberapa OPD, orang nomor satu di Malteng ini menegaskan “akan segera diisi,” ucap Zulkarnain merujuk pada beberapa pos di lingkup pemda Malteng yang masih ditempati oleh pelaksana tugas sementara atau plt.

    Bupati Zulkarnain Awat Amir memang dikenal serius dalam upayanya memajukan Kabupaten Maluku Tengah. Sebuah visi mulia yang selalu disampaikannya lewat kegiatan resmi dan agenda penting lainnya.

    Tentunya, keseriusan ini harus terus ditunjukkan dengan keberhasilan beliau dalam memimpin. Terutama pada 100 hari awal masa kerjanya bersama Wakil Bupati Mario Lawalata, ST. (HUAT).

  • DWP BKHIT Maluku Gelar Aksi Sosial Berbagi Kasih di Hari Perempuan Sedunia

    Melanesiatimes.com –  Dharma Wanita Persatuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku (DWP BKHIT Maluku) mengadakan aksi sosial bertajuk “Berbagi Kasih” pada Sabtu (8/3/2025). Kegiatan ini sengaja dipersembahkan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

    Aksi sosial ini menyasar tiga lokasi berbeda, yaitu warga sekitar kantor BKHIT Maluku di Kate Kate, Yayasan Penabur Maluku Panti Asuhan (LKSA) Caleb House di Negeri Soya, dan Yayasan Al-Madinah Ambon di Warasia. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan kebutuhan dasar lainnya untuk meringankan beban masyarakat, terutama di bulan Ramadan.

    Ketua DWP BKHIT Maluku, Novri Elza, hadir secara langsung membuka acara dan turun tangan menyalurkan bantuan. Dalam sambutannya, Novri menyampaikan harapan agar bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan. “Semoga dukungan ini dapat menjadi penyemangat, terutama bagi anak-anak di panti asuhan, untuk tetap optimis menjalani hari. Ramadan adalah momen tepat untuk berbagi kebaikan,” ujarnya.

    Novri berharap kegiatan serupa dapat dijalankan secara berkelanjutan setiap tahun. “Ini adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Mari jadikan tradisi berbagi sebagai inspirasi bagi masyarakat luas,” tambahnya.

    Kegiatan ini disambut antusias oleh penerima manfaat. Perwakilan Yayasan Al-Madinah Ambon mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian DWP BKHIT Maluku. “Bantuan ini sangat berarti, apalagi di bulan Ramadan yang penuh tantangan. Semoga menjadi amal baik bagi semua pihak yang terlibat,” tuturnya.

    Aksi sosial ini tidak hanya memperkuat solidaritas antarwarga, tetapi juga menegaskan peran perempuan dalam membangun kepekaan sosial. Dengan semangat Hari Perempuan Sedunia 8 Maret 2025 dan Ramadan, DWP BKHIT Maluku berkomitmen terus mendorong gerakan kemanusiaan yang inklusif dan berdampak luas. (*)

  • Founder NIC Kritik Geisz Chalifah: Jangan Gunakan Media Sosial untuk Provokasi

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menanggapi pernyataan mantan anak buah Anies Rasyid Baswedan, Geisz Chalifah, yang mengkritik penunjukan pejabat di PT Pertamina. Kelrey menilai bahwa Geisz kerap memprovokasi masyarakat melalui media sosial.

    “Ini anak buah mantan Gubernur DKI Jakarta kerjaannya provokasi masyarakat. Misalnya, ia mempersoalkan jabatan Kristia Budiyarto. Maksudnya, soal kasus korupsi di Pertamina kok dia malah memprovokasi masyarakat soal jabatan?” ujar Kelrey pada Kamis (10/03/2025).

    Kelrey juga meminta Anies Rasyid Baswedan untuk menasihati para mantan anak buahnya agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan provokasi.

    “Anies Rasyid Baswedan, coba lah nasihati anak buah, jangan biarkan mereka menggunakan media sosial untuk memprovokasi masyarakat Indonesia. Gunakan media sosial dengan adab, bukan untuk memprovokasi rakyat,” tegasnya.

    Menurut Kelrey, jika Geisz Chalifah memiliki masalah dengan jabatan Kristia Budiyarto, sebaiknya ia menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan.

    “Kalau ada masalah, temui dan bicarakan secara baik-baik. Kalau ingin marah, sampaikan langsung, jangan malah memprovokasi rakyat lewat media sosial,” tambahnya.

    Kelrey juga menegaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina saat ini masih dalam proses hukum. Ia menekankan pentingnya mengawal proses tersebut dengan baik, bukan malah memperkeruh suasana dengan provokasi.

    Sebelumnya, Geisz Chalifah menyoroti penunjukan sejumlah pejabat di PT Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Ia menuding Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengangkatan mereka.

    “Para pencoleng di Patra Niaga, itu yang menunjuk dan menempatkan mereka adalah Erick Thohir,” tulis Geisz dalam unggahannya di platform X @GeiszChalifah pada Rabu (27/2/2025).

    Ia juga menuding bahwa Erick Thohir telah menempatkan individu yang disebutnya sebagai “penipu CV,” merujuk pada Kristia Budiyarto, yang dikenal sebagai Kang Dede.

    “Erick Thohir juga yang menempatkan si penipu CV Dede Budhyarto. Apa tanggung jawab Erick Thohir terhadap itu semua?” cetusnya.

    Geisz bahkan melontarkan pernyataan keras dengan menyebut bahwa hingga saat ini Kristia Budiyarto masih tetap menduduki posisinya di perusahaan tersebut.

    “Bahkan si bajingan Dede Budhyarto masih dalam posisinya,” tandasnya.

    Pernyataan Geisz Chalifah ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Abdullah Kelrey yang mengingatkan agar isu-isu terkait dugaan korupsi disikapi dengan bijak dan sesuai proses hukum yang berlaku.

  • Kapolres SBT Imbau Warga Jaga Keamanan Ramadan, Polri Gencarkan Pengamanan di Berbagai Daerah

    Melanesiatimes.com – Kapolres Seram Bagian Timur (SBT), AKBP Agus Joko Nugroho, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Imbauan ini disampaikannya saat melakukan pemantauan arus lalu lintas dan pengamanan aktivitas warga yang berburu takjil pada Sabtu (8/3/2025) sore.

    “Kejahatan bukan hanya karena niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga mereka,” ujar AKBP Agus Joko Nugroho kepada awak media.

    Polri Tingkatkan Keamanan di Berbagai Wilayah

    Upaya pengamanan selama Ramadan juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Di Banda Aceh, Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh menggelar pengaturan lalu lintas (strong point) setiap sore menjelang waktu berbuka puasa. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan di jalanan.

    Sementara itu, Polres Serdang Bedagai (Sergai) turut berpartisipasi dalam menciptakan suasana Ramadan yang lebih harmonis dengan menggelar aksi berbagi takjil kepada pengguna jalan di depan Mako Polres Sergai. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai langkah mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat.

    Masyarakat Apresiasi Langkah Polri

    Kehadiran polisi di tengah masyarakat selama Ramadan mendapat sambutan positif dari warga. Banyak yang merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasa, terutama saat beraktivitas di luar rumah.

    Langkah proaktif aparat kepolisian ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang tertib dan kondusif, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk tanpa gangguan keamanan.

    Tetap waspada, jaga ketertiban, dan mari sambut Ramadan dengan penuh kedamaian!

  • Surat Cinta untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto 

    Penulis : Kamil Mony (Founder Abdoel Moethalib Sangadji Institute)

    “Surat Cinta untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto”

    Bapak Presiden yang kami hormati

    Melanesiatimes.com – Melalui surat cinta ini, perkenankan kami mewakili harapan dan impian segenap Rakyat Maluku terhadap sebuah proses perjuangan panjang yang hingga saat ini luput dari perhatian serius pemerintah pusat akan sebuah gelar Pahlawan Nasional.

    Di tengah aktivitas dan padatnya jadwal kenegaraan kami mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kekuatan, kelancaran, keberkahan, kesehatan yang prima, dalam rangka menunaikan amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin besar bangsa di seantero republik. Aaamiin Ya Rabbal Alamin.

    Abdoel Moethalib Sangadji, adalah salah satu tokoh perintis kemerdekaan republik Indonesia kelahiran Maluku, 3 Juni 1889 dan wafat sebagai kesuma bangsa di Yogyakarta 8 Mei 1949.

    Nama beliau tidaklah se familier dua sahabat karibnya dalam wadah organisasi Syarikat Islam. Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Hadji Agus Salim. namun ketiga tokoh bangsa ini kerap disebut trio SI.

    Dalam catatan sejarah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia A.M. Sangadji yang oleh pemerintah kolonial dijuluki Jago Toea sebab kepiawaiannya dalam melakukan agitasi dan propaganda demi sebuah cita cita besar yang digaungkan oleh toean Tjokroaminoto, Zelfbestuur (membentuk pemerintahan sendiri ) agar supaya kaoem Bumiputera tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia.

    Kiprah perjuangan nasionalisme kebangsaan A.M.Sangadji adalah potret realitas anak bangsa dengan tulus serta ikhlas menanggalkan kemapanan, kenyamanan, sebagai anak bangsawan juga pamong pemerintah hindia Belanda menuju Indonesia Merdeka.

    Jago Toea A.M.Sangadji menjadi representasi dari semua tipologi manusia pelopor penggerak perubahan dalam dirinya mewujud tipikal manusia pembelajar, alim ulama, cendekiawan, intelektual, aktivis pergerakan, militan, mengorganisir dan memimpin laskar hizbullah, penegak hukum, birokrat, pengusaha, diplomat ulung, orator hebat, jurnalis dan penulis produktif, pendidik, guru bangsa, serta politisi ulung.

    Perjumpaannya dengan tokoh tokoh pendiri republik di tanah Jawa asal syarikat Islam merubah perspektif keindonesiaannya sekaligus menjadi pedoman perjuangan sampai ke pelosok Sulawesi dan Borneo. Puncaknya A.M.Sangadji diamanahkan menjadi Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat islam menggantikan broer Tjokroaminoto pada oppenbare vergradering di alun alun kota Yogyakarta, tahun 1930 an.

    Izin Bapak Presiden, kami tidak lagi mengulas lebih jauh tentang rekam jejak sang calon Pahlawan Nasional A.M.Sangadji. Dokumen pengusulan /naskah akademik telah kami serahkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia awal Januari tahun 2023 sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang ( Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ).

    Dapat kami sampaikan bahwa Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat ( TP2GP) yang dibentuk Kemensos RI menyatakan Dokumen pengusulan CPN ( Calon Pahlawan Nasional ) atas nama Abdoel Moethalib Sangadji dengan hasil pembahasan memenuhi syarat. Tahun 2024 kami pun kembali mengusulkan gelar Calon Pahlawan Nasional A.M.Sangadji kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan kini di tahun 2025 , untuk ketiga kalinya pemerintah provinsi Maluku melalui dinas sosial provinsi kembali mengajukan proses pengusulan calon pahlawan nasional A.M.Sangadji

    Kontribusinya terhadap bangsa dan negara yang diabadikan sebagai nama jalan pada beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Jogjakarta, Surakarta, Semarang, Sorong, Kalimantan dan Maluku dapat menjadi catatan dan pertimbangan Bapak Presiden. Sering terlintas di pikiran kami mengapa teman teman seangkatan beliau telah lama dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, lalu bagaimana dengan A.M.Sangadji? Apakah A.M.Sangadji terlupakan?

    Semoga di era kepemimpinan Bapak Presiden yang memiliki pemahaman paripurna tentang akar sejarah perjuangan, pergerakan, negara dan bangsa dapat mewujudkan harapan kami Rakyat Maluku. Setelah Kapitan Pattimura, Christina Martha Tiahahu, Johannis Leimena. Insyaa Allah menyusul Abdoel Moethalib Sangadji, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres).

    pada momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, November 2025 mendatang.

    Salam Kebangsaan Indonesia Raya❗️

  • Program Dakwah Kemaslahatan BPKH Bersinergi dengan PPPA Daarul Qur’an Dapat Sambutan Positif

    Melanesiatimes.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program dakwah dan kemaslahatan umat. Kali ini, BPKH bersinergi dengan PPPA Daarul Qur’an dalam menyelenggarakan Program Dakwah Kemaslahatan untuk Umat yang bertajuk “Kewajiban bagi Orang yang Menjalankan Ibadah Puasa”. Kegiatan ini menghadirkan Ustadz Hasrul Kapailu, Da’i Nasional BPKH RI, sebagai penceramah di Masjid Nurul Huda, Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, (9/03/2025).

    Dalam ceramahnya, Ustadz Hasrul Kapailu menegaskan bahwa menjalankan ibadah puasa harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia mengingatkan bahwa puasa merupakan sarana untuk menghapus dosa serta bentuk ketaatan kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan dunia dan akhirat.

    “Kewajiban berpuasa adalah bagian dari rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yang mampu. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, puasa juga menjadi sarana penghapus dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: ‘Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni,’” ujar Ustadz Hasrul Kapailu.

    Program dakwah ini mendapatkan sambutan positif dari jamaah. Imam Masjid Nurul Huda, Ustadz Jamra, mengapresiasi sinergi antara BPKH dan PPPA Daarul Qur’an dalam menghadirkan para da’i yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas program dakwah ini. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak umat yang mendapatkan manfaatnya,” ujar Ustadz Jamra.

    Dengan adanya program dakwah ini, diharapkan semakin banyak umat Islam yang memahami keutamaan ibadah puasa serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara BPKH dan PPPA Daarul Qur’an menjadi bukti nyata bagaimana lembaga-lembaga Islam dapat bekerja sama dalam mendukung dakwah dan kemaslahatan umat.

  • Pegiat Hukum Desak Menhub Tindak Dugaan Konflik Kepentingan di Ditjen Hubla

    Melanesiatimes.com – Pegiat hukum Irwan Abd. Hamid mendesak Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan konflik kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Kasus yang diduga sudah berlangsung sejak 2022 ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian, bahkan muncul indikasi adanya mutasi terhadap staf yang berani mengungkap persoalan tersebut.

    Menurut Irwan, penyalahgunaan wewenang oleh atasan bertentangan dengan prinsip etika dan integritas pejabat publik. Oleh karena itu, ia menilai Menteri Perhubungan harus segera turun tangan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

    “Konflik kepentingan ini sudah berlangsung lama dan belum ada tindakan nyata. Menteri Perhubungan harus segera menyelesaikan masalah ini agar kepercayaan publik terhadap Ditjen Hubla tetap terjaga,” ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/3/2025).

    Selain itu, Irwan menyoroti dugaan mutasi terhadap ASN yang berani menyuarakan adanya konflik kepentingan di Ditjen Hubla. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk intimidasi untuk membungkam pihak yang mengungkap praktik yang tidak benar.

    “Mutasi ini jelas merupakan bentuk tekanan terhadap ASN yang berani berbicara. Menteri Perhubungan harus segera mengusut tuntas kasus ini serta memastikan perlindungan terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.

    Irwan juga mendorong agar Kementerian Perhubungan segera membentuk tim independen untuk melakukan audit investigasi guna mengungkap secara transparan dugaan konflik kepentingan yang terjadi. Hasil dari audit ini, menurutnya, perlu diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

    “Jika dugaan ini benar, maka tindakan tegas harus segera diambil agar praktik serupa tidak terus berulang di masa depan,” imbuhnya.

    Irwan menilai mutasi yang dilakukan terhadap ASN tersebut berdampak buruk terhadap produktivitas kerja. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 24 ayat 1 huruf e mengatur bahwa ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Namun, jika mutasi dilakukan tanpa kejelasan pola karir, maka hal itu justru bisa menghambat kinerja yang bersangkutan.

    “ASN ini memiliki harapan besar untuk membangun karirnya di Kemenhub tingkat pusat, sebelum akhirnya kembali ke wilayah timur untuk berkontribusi di daerah asalnya,” ungkap Irwan.

    ASN tersebut diketahui aktif berkoordinasi dengan rekan-rekannya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla wilayah timur dalam berbagai tugas teknis. Kolaborasi ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

    Namun, sebelum dimutasi, ASN tersebut sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan atasan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk terkait dugaan konflik kepentingan. Ironisnya, alih-alih mendapatkan respons yang konstruktif, ASN tersebut justru dipindahkan tanpa alasan yang jelas.

    “Seharusnya, keluhan ASN ini ditindaklanjuti dengan investigasi yang transparan, bukan malah direspons dengan mutasi yang tidak memiliki kejelasan pola karir,” pungkasnya.

    Irwan menegaskan bahwa langkah Menteri Perhubungan dalam menangani persoalan ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kepentingan pribadi. Ia berharap tindakan tegas dapat segera diambil demi menjaga integritas lembaga dan memberikan kepastian hukum bagi para ASN yang ingin bekerja secara profesional.

  • LPM Honai UNAMIN Lantik Anggota Baru dan Tetapkan Program Menulis

    Melanesiatimes.com – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Honai Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) baru aja ngadain Pelantikan Anggota Baru dan Rapat Program Kerja Tahun 2025, sambil buka puasa (bukber) di Kota Sorong. Acara ini berlangsung di Mace Daeng, Jalan Ahmad Yani, Malabutor, Papua Barat Daya, Sabtu (8/3/2025).

    Ketua LPM Honai, Pritami Tamala, bilang kalau pers mahasiswa itu lebih dari sekadar media info. “Kita harus jadi inspirasi dan ikut bersuara lewat tulisan terkait isu-isu penting,” tuturnya. Dia juga menekankan pentingnya solidaritas di kalangan mahasiswa, agar pers bisa jadi cerminan kesadaran sosial dan pendorong perubahan positif.

    Di acara ini, mereka juga silaturahmi dengan anggota baru, pengurus, dan demisioner. Pritami menambahkan, LPM Honai bakal fokus pada program kerja yang melibatkan unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan ngadain diklat untuk anggota baru selama dua hari, tentang dasar-dasar jurnalistik.

    Setelah diklat, anggota baru akan magang selama tiga bulan sebagai syarat untuk resmi bergabung. “Kita harap LPM Honai semakin maju dan dikenal luas,” ungkapnya.

    Dia juga menambahkan, kampus UNAMIN mendukung penuh keberadaan LPM Honai dan ingin melibatkan semua mahasiswa untuk belajar menulis berita dan memahami dunia jurnalistik.

    Senada dengan itu, Pembina LPM, Muhamad Yusuf, mengingatkan pentingnya memberikan yang terbaik di dunia jurnalistik. Ia mengajak semua anggota untuk aktif meneruskan program seperti workshop dan pelatihan menulis. “Menulis adalah kunci untuk keabadian,” tutup Yusuf.