Blog

  • Ketua Presidium Pusat PMKRI Resmi Lantik PMKRI Cabang Sorong 2025-2027

    Melanesiatimes.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sorong Santo Agustinus menggelar pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Sorong untuk periode 2025-2027.

    Acara berlangsung di Gereja Katedral Katolik Sorong, Aula Rex Mundi yang terletak di Rufei, Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (6/3/2025).

    Tema yang diusung adalah “Penguatan Kapasitas Organisasi dengan Mempertegas Nilai-Nilai Benang Merah (Kristiantasi, Fraternitas, dan Intelektualitas) dalam Dinamika dan Transformasi Kepemimpinan.”

    Badan pengurus PMKRI Cabang Sorong Santo Agustinus merupakan langkah keenam dalam sejarah untuk menciptakan harapan baru bagi Papua Barat Daya. Proses pelantikan ditandai dengan pemasangan jas merah marun, baret merah ungu dengan bol kuning di atasnya, serta penyerahan simbolis kepada Ketua Presidium periode 2025-2027.

    Ketua Pengurus Pusat PMKRI, Susana Florika Marianti Kandaimu, mengungkapkan rasa bangganya berada di Tanah Malanoi, yang dijuluki sebagai Kota Minyak, serta tempat wisata mendunia.

    “PMKRI harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi melalui gagasan dan tindakan nyata demi bangsa dan negara, khususnya di Papua Barat Daya, yang merupakan daerah otonomi baru dan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” katanya saat diwawancarai wartawan Melanesiatimes.

    “Yang terpenting adalah anak-anak muda PMKRI harus bersinergi dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemda (OKP) dan Cipayung untuk mendukung serta memberikan masukan positif kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam kepemimpinan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta DPRD di masing-masing daerah selama lima tahun ke depan,” lanjutnya dengan penuh semangat.

    Susana menegaskan bahwa Sorong dan Raja Ampat merupakan destinasi wisata premium. “Kita melihat banyak turis internasional datang ke Sorong, sehingga pembangunan yang masif untuk mendukung pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis lokal menjadi sangat penting,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan nilai-nilai budaya Papua yang luar biasa dan pentingnya sinergitas antara pemuda dan pemerintah. “Saya yakin dengan adanya kesempatan untuk berkolaborasi, kita dapat mencapai tujuan bersama. Kita harus berpikir tentang langkah-langkah alternatif dan peluang kerja untuk masa depan,” tegas Susana Kandaimu.

    Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pemuda dan mahasiswa untuk berinovasi. “Masa depan Indonesia, khususnya Papua, sangat membutuhkan kontribusi mereka. Anak-anak muda harus memiliki kesadaran diri untuk menjauhi tindakan yang merugikan masa depan, seperti mengonsumsi minuman keras. Mari kita bersinergi untuk menjaga daerah ini tetap aman,” lanjutnya.

    Ketua terpilih PMKRI Cabang Sorong, Marselus Nauw, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan kader yang telah memberikan amanah kepadanya. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh senior PMKRI yang telah berkontribusi positif dari awal pemilihan hingga pelantikan ini,” ujarnya dengan semangat.

    Lebih lanjut, Nauw mengingatkan bahwa PMKRI yang baru dilantik memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk menjalankan program yang ada, serta harus bersinergi untuk kemajuan organisasi dan daerah. “PMKRI harus tetap menjaga persatuan yang aman dan kondusif dalam transformasi kepemimpinan di daerah,” tambahnya dengan harapan baru.

    Hadir dalam acara pelantikan ini antara lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sorong, Polresta Sorong Kota, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengurus baru PMKRI Cabang Sorong.

  • BPN Mengeluarkan Informasi Sertifikat Tanah Hilang: Kesempatan Bagi Masyarakat Ajukan Keberatan Pergantian Sertifikat Hilang

    Melanesiatimes.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Sorong baru-baru ini mengeluarkan Pengumuman No. 205/PENG-92.71.HP.02.02/III/2025 yang menginformasikan hilangnya sejumlah sertifikat tanah.

    Pengumuman ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki lahan dan sertifikat tanah terdaftar.

    Melalui pengumuman tersebut, BPN memberikan waktu selama 30 hari kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap penggantian sertifikat yang hilang.

    Ini merupakan langkah transparan dan partisipatif yang diambil oleh BPN agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya terkait penggantian sertifikat tanah yang dianggap hilang dalam proses administrasi.

    Sertifikat-sertifikat yang dilaporkan hilang mencakup dua dokumen penting dengan rincian yang telah ditetapkan oleh BPN. Penggantian sertifikat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan dasar hukum dalam pengelolaan sertifikat tanah di Indonesia.

    Ada beberapa sertifikat yang tercatat hilang, di antaranya adalah sertifikat dengan nomor 01780/Remu Selatan, yang terdaftar atas nama GAMAR MALABAR. Sertifikat ini memiliki luas 483 m² dan dibuka pada 21 September 2024, sementara sertifikat hilangnya dicatat pada 05 Maret 2025. Pengumuman ini juga mencakup sertifikat lainnya yang juga menggunakan nama pemohon dan lokasi yang sama.

    Sertifikat lainnya yang diumumkan hilang adalah Pakai No. 03537/Rufei, dengan luas 308 m², dan juga terdaftar atas nama NELLY THO. Dibuka pada 23 Februari 2000, sementara sertifikat hilangnya dicatat pada 17 Februari 2025.

    sertipikat hilang

    BPN Kota Sorong mengingatkan masyarakat bahwa jika tidak ada keberatan yang muncul dalam kurun waktu 30 hari, sertifikat pengganti akan resmi diterbitkan dan sertifikat yang hilang akan dinyatakan tidak berlaku. Ini menjadi langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

    Penting untuk dicatat, bagi masyarakat yang merasa keberatan, mereka diminta untuk menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong. Ini adalah kesempatan bagi warga untuk menjaga hak-hak mereka atas tanah yang mereka miliki.

    Pengumuman ini ditandatangani oleh Mesak Taloy, S.Sos, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong. Keterlibatan pihak berwenang dalam memberikan informasi terbuka kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses pendaftaran tanah.

    Untuk pertanyaan lebih lanjut atau informasi tambahan, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pertanahan Kota Sorong. Dengan langkah ini, BPN menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah pertanahan secara adil dan transparan, serta memastikan bahwa setiap pemilik sertifikat mendapatkan perlindungan yang tepat atas hak-hak mereka.

  • Ketua Fraksi Demokrat : Kalau Perkada Dilakukan Siapa Yang Awasi

    Melanesiatimes.com, Waisai – Paripurna dalam rangka penyampaian pidato bupati raja ampat masa jabatan tahun 2025-2030 yang digelar DPRK Raja Ampat di ruang paripurna, kamis (06/2/25).

    Soleman Dimara Ketua Fraksi Demokrat menanggapi visi misi yang disampaikan oleh Bupati tentu menarik simpati,

    “Kami juga berkeinginan agar program ini bisa berjalan dan di kawal bersama oleh DPRK, tetapi bagaimana program bisa berjalan sementara sidang ditukan akibat pemerintah menetapkan Perkada yang tidak sesuai prosedural,” pungkasnya

    Harapannya jangan ada oknum yang sengaja menggiring persoalan ini hingga pemerintah membuat keputusan untuk melakukan perkada. Lembaga ini siap membuka diri.

    Dia menjelaskan bahwa sebelumnya DPRK periode 2019-2024 pernah menyurat kepada pemerintah daerah kurang lebih 2x ditambah dengan masa pimpinan sementara Saudara Ketua Moh Taufiq Sarasa.

    “Sebenarnya yang salah di wilayah ini siapa, saya mau tegaskan bahwa DPRK hari ini siap diri mau buka sidang pagi tutupnya malam juga tidak jadi persoalan yang penting mari sama kita selesaikan persoalan ini,” ungkapnya

    Diklarafikasi bahwa tanggal 12 Desember DPRK tidak pernah melakukan agenda sebagaimana yang tercantum dalam surat Bupati, jangan seenaknya membuat ritme serta gerakan sendiri lembaga ini di bentuk atas dasar perintah undang undang.

    “Tetapi kemudian main irama sendiri, berperan sendiri, buat drama sendiri wah tidak bisa. Lembaga ini lembaga negara, lembaga representatif dari masyarakat,” tegasnya

    Ketua Fraksi Demokrat itu, memberi ketegasan bahwa masyarakat harus tahu, ketika perkada itu jalan siapa yang mengawasi. Kita tidak tahu apa yang ada dalam isi perkada itu. Tutupnya

  • Fraksi Demokrat : Perkada Dibolehkan Ketika Tidak ada Jalan Keluar

    Melanesiatimes.com, Waisai – Penundaan rapat paripurna akibat ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati serta Tim TAPD tentu hal ini dinilai cukup krusial oleh beberapa fraksi internal DPRK Raja Ampat.

    Soleman Dimara Ketua Fraksi Demokrasi dalam jumpa pressnya, Kamis (06/3/2025), bahwa ini merupakan agenda negara. Sebelumnya pernah diagendakan pada awal masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029.

    Setelah Bamus (Badan Musyawarah) kemudian DPRK mendistribusikan undangan kepada pemerintah daerah untuk menggelar rapat paripurna secara resmi.

    Menurut Ketua Fraksi Demokrat itu, bahwa tidak ada alasan kemudian untuk tidak ditindaklanjuti apa yang dilayangkan pemerintah daerah kepada DPRK.

    “Yang namanya regulasi, perkada boleh dilakukan apabila ada deadlock (jalan buntu) antara Pemerintah dan DPRD oleh karena itu DPRK merasa, ini lembaga negara penting untuk dikomunikasikan tidak langsung merujuk pada perkada itu,” ujarnya

    Dengan menjaga marwah DPRK sebagai representatif dari rakyat, ia menyampaiakan mekanisme tetap berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pesan Undang-Undang.

    Dikatakan terserah versi tafsirannya Pemerintah atau DPRK, tetapi pada prinsip lembaga tetap menjalan apa yang menjadi tugas dari fungsi lembaga itu sendiri.

    “Pada posisi ini kembali kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai siapa yang dipersalahkan, tidak ada tawaran selain menjaga marwah dari pada lembaga ini,” tutupnya.

  • Pembukaan Rapat Paripurna ke Empat Masa Sidang Kedua Pembahasan RAPBD Tahun 2025 di Tunda

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pembukaan rapat paripurna ke empat masa sidang kedua pembahasan materi RAPBD tahun 2025 yang berlangsung di Kantor DPRK Raja Ampat dinyatakan skorsing oleh Ketua DPRK Moh Taufiq Sarasa. Kamis (06/3/25)

     

    Rapat tersebut di tunda sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan karena Bupati dan Wakil Bupati serta Tim TAPD Kabupaten Raja Ampat enggan hadir mengikuti sidang paripurna

     

    Perihal atas ketidakhadiran Bupati dan Tim TAPD dilandasi dengan surat tentang tanggapan jadwal sidang yang di gelar DPRK Kabupaten Raja Ampat dengan nomor 100.1.4.2/43/SETDA

     

    Ada pun beberapa poin penting dalam isi surat sebgai berikut :

     

    1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama terhitung 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada Tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

     

    2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

     

    3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menyampaikan rancangan Perdatentang APBD sejak tanggal 12 Desember 2024 sehingga telah melampaui bataswaktu yang dipersyaratkan sebagaimana tercantung dalam ketentuan di atas.

     

    4. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ Tertanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

     

    Menurut keterangan Ketua DPRK Moh Taufiq Sarasa bahwa di tanggal 12 Desember DPRK Raja Ampat tidak pernah menetapkan hasil atau penyerahan dokumen rapat paripurna.

     

    “Pada tanggal 12 Desember saat itu belum ada penyerahan dokumen KUA PPAS secara resmi oleh lembaga ini dan itu belum paripurnakan belum sempat dibuka saat itu juga Tim TAPD tidak lengkap dan OPD pun tidak utuh tidak memenuhi mekanisme persidangan,” tegas Taufiq

     

    Lanjut Ketua DPRK sangat menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah daerah harapannya hari ini pembahasan APBD 2025 diselesaikan melalui lembaga yang merupakan representasi dari rakyat.

     

    “Harapan kami APBD 2025 diselesaikan dalam lembaga yang merupakan representasi dari rakyat tentu ini bagian dari pengawasan baik secara perda atau regulasi guna mengawasi APBD 2025,” tutup Ketua DPRK Raja Ampat Moh Taufiq Sarasa.

     

    Tambahnya, apa pun itu harus mengikuti mekanisme yakni melalui perda untuk pembahasan APBD 2025 sehingga pengawasan DPRD bisa berjalan dan saling mengontrol.

  • Pentingnya Perlindungan Kesehatan Bagi Jamaah Haji Selama Ibadah di Tanah Suci

    Melanesiatimes.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk calon jamaah haji dan petugas haji tahun 2025.

    Dengan kepesertaan JKN yang aktif, jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang karena memiliki akses layanan kesehatan jika sewaktu-waktu diperlukan baik sebelum keberangkatan, saat berada di Tanah Suci, maupun setelah kembali ke tanah air. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Sorong, Pupung Purnama (06/03/2025).

    BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta JKN dapat memanfaatkan layanan kesehatan sejak proses persiapan keberangkatan. Jamaah haji bisa menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat, mendapatkan layanan medis jika mengalami kendala kesehatan setelah kembali dari ibadah, serta memperoleh penanganan jika membutuhkan pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan.

    Sebagai bentuk dukungan, BPJS Kesehatan juga aktif melakukan sosialisasi terkait manfaat JKN kepada petugas dan calon jamaah haji agar mereka memahami pentingnya kepesertaan yang aktif selama menjalankan ibadah.

    “Kami terus mengingatkan calon jamaah haji untuk memastikan status kepesertaan JKN mereka tetap aktif. Hal ini penting agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan tanpa harus khawatir mengenai biaya pengobatan. Jika ada kendala, peserta bisa segera mengecek dan menyelesaikannya sebelum keberangkatan,” ujar Pupung.

    Untuk mempermudah jamaah haji dalam mengecek status kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal layanan yang bisa diakses dengan mudah. Calon jamaah haji tidak perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan karena bisa mengecek kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) serta melaui BPJS Kesehatan Care Center 165.

    Jika status kepesertaan aktif, jamaah dapat langsung memanfaatkannya untuk berobat. Namun, jika statusnya tidak aktif, peserta harus segera menyelesaikan kendala tersebut agar bisa kembali memperoleh manfaat layanan kesehatan.

    “Bagi jamaah haji yang kepesertaannya tidak aktif akibat adanya tunggakan iuran, BPJS Kesehatan memberikan solusi agar mereka tetap bisa mendapatkan perlindungan kesehatan.

    Peserta dapat melunasi tunggakan secara langsung atau menggunakan program New Rehab 2.0 yang memungkinkan pembayaran secara cicilan. Sementara itu, bagi jamaah yang terkendala ekonomi dapat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah melalui Dinas Sosial setempat,” jelas Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Salah satu calon jamaah haji tahun 2025 yang juga merupakan peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Naura Fitriya (25) mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya sangat merasakan manfaat dari program JKN.

    “Saya dan keluarga sangat bersyukur menjadi peserta JKN. Setiap kali berobat, saya tidak perlu khawatir dengan biaya karena semua sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pelayanannya juga sangat baik, mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan di fasilitas kesehatan,” cerita Naura.

    Selain itu, Naura juga merasakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN. Dengan aplikasi ini, ia bisa dengan mudah mengecek status kepesertaan, mencari informasi terkait layanan kesehatan, hingga melihat riwayat berobatnya.

    Baginya fitur ini sangat bermanfaat karena ia dapat menunjukkan riwayat kesehatannya kepada dokter jika sewaktu-waktu dibutuhkan terutama saat menjalani ibadah haji nanti.

    “Saya merasa lebih tenang menunaikan ibadah haji karena sudah memastikan kepesertaan JKN saya. Dengan JKN yang aktif, saya bisa beribadah dengan lebih tenang dan jika sepulang haji merasa kurang sehat karena aktivitas ibadah yang padat, saya bisa langsung berobat ke fasilitas kesehatan tempat saya terdaftar,” pungkasnya

  • Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau Resmi Menerima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Serah terima jabatan (sertijab) Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru berlangsung di Vega Prime Hotel, pada Kamis (6/3/2025).

    Acara ini juga mencakup sertijab Pj Ketua TP-PKK Papua Barat Daya masa jabatan kepada Ketua TP-PKK 2025.

    Sertijab ini ditandai dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Dirjen Otonomi Daerah, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kemendagri. Momen tersebut menjadi saksi penting bagi perubahan kepemimpinan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu. Ia dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, S.Pd.I MM resmi menyandang jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Provinsi ke-38 ini.

    Elisa Kambu mengapresiasi dedikasi mantan Pj Gubernur Dr. Muhammad Musa’ad dalam memimpin provinsi ini. Ia menilai kepemimpinan Musa’ad berhasil menjaga stabilitas, terutama selama Pilkada 2024 yang berlangsung aman meski sebelumnya Papua Barat Daya dikategorikan sebagai zona merah.

    Selama proses Pemilu, Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada penyelenggara Pilkada atas aksi demonstrasi yang terjadi. “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” tambahnya.

    Di hadapan para tamu undangan, Elisa Kambu menegaskan bahwa kepemimpinan sah di Papua Barat Daya sekarang adalah dirinya dan Ahmad Nausrau. “Tidak ada Gubernur kecil-kecil lagi,” ungkapnya,

    Ia menekankan bahwa fokus kepemimpinannya selama lima tahun ke depan adalah pada rakyat kecil. “Kami akan memprioritaskan kepentingan rakyat banyak, bukan elit-elit tertentu,” tegas Elisa

    Dalam pidatonya, Elisa Kambu menjelaskan perannya sebagai Gubernur, yang berfungsi untuk menjanjikan dan menjalankan program-program demi kemajuan rakyat. Dia menegaskan peran para ASN yang hanya bertugas untuk membantu administrasi dan menyampaikan keputusan pemerintah.

    “Kami ingin ASN yang siap bekerja dan melayani masyarakat. Bagi yang tidak siap, silakan laporkan,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif.

    Gubernur pertama Papua Barat Daya ini juga berharap mantan Pj Gubernur Muhammad Musa’ad menjalin komunikasi positif sebagai duta Papua Barat Daya.

    “Sampaikan bahwa Papua Barat Daya aman dan layak untuk dikunjungi,” ungkap Elisa saat menutup sambutannya.

    Sementara itu, mantan Pj Gubernur Muhammad Musa’ad mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya.

    Ia menyampaikan sejumlah program yang telah dilaksanakan seperti program Torang Jaga dan Paitua yang dinilai sukses.

    “Saya menyadari masih ada banyak kekurangan dalam pembangunan yang belum tercapai. Mohon maaf kepada rakyat Papua Barat Daya yang belum tersentuh program pembangunan,” ucap Musa’ad dengan tulus.

    Dengan sertijab ini, diharapkan akan muncul arahan baru dan semangat baru untuk memajukan Papua Barat Daya ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang pertama.

  • Serah Terima Jabatan, Orideko : Bangkit Kerja Produktif Demi Masyarakat Sejahtera

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat selenggarakan serah terima jabatan (Sertijab) dari Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati kepada Bupati Raja Ampat terpilih Orideko Iriano Burdam dan Wakil Bupati Mansur Syahdan

     

    Agenda berlangsung Khidmat di aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat, Rabu (5/3/2025).

     

    Kegiatan diawali penandatanganan berita acara, dan diteruskan penyerahan surat keputusan oleh Gubernur Papua Barat Daya yang didelegasikan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF) Yusdi Lamatenggo.

     

    Dalam sambutan Orideko Burdam mengatakan sebagai Bupati Raja Ampat terpilih bersama Wakil Bupati menyampaikan penghormatan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Raja Ampat yang telah memberi kepercayaan dan amanah besar ini.

     

    “Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan jajaran pemerintahan yang baru. Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus kami emban dengan sepenuh hati dan dedikasi,” ujar Orideko Burdam.

     

    Bupati serta Wakil Bupati Raja Ampat mengakui bahwa pembangunan di Raja Ampat adalah proses berkelanjutan yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan yang baru mereka berkomitmen untuk :

     

    1. Melanjutkan program-program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, intrastruktur, maupun ekonomi.

     

    2. Memperkuat tata kelola pemerintahan (government) yang akun tabel dsn transparan guna memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

     

    3. Mengembangkan sektor unggulan daerah seperti pariwisata. perikanan, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat.

     

    4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan kebijakan yang berpihak kepada hak-hak pelestarian lingkungan.

     

    Sebagai politisi yang lahir dari rahim Birokrasi, Orideko Burdam menyadari tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa sinergitas dan dukungan dari semua pihak.

     

    Olehnya itu, Ori sapaan akrab Orideko Iriano Burdam mengajak segitiga emas (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) untuk mempererat sinergitas dalam percepatan pembangunan daerah.

     

    Bupati dan Wakil Bupati pun mengajak DPRK Raja Ampat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menciptakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

     

    Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode 2025-2030, mengajak masyarakat Raja Ampat untuk berperan aktif dalam mempercepat program pembangunan, tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan tidak berjalan secara optimal.

     

    “Mari kita jadikan periode ini sebagai momentum kebangkitan bagi Raja Ampat yang lebih maju dan sejahtera. Dengan kerja keras, bersinergi dan doa, saya yakin kita bisa mencapai harapan bersama,” ungkapnya.

     

    Mengakhiri Sertijab tersebut, Orideko Burdam kembali menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersatu, bekerja sama dalam membangun daerah yang dijuluki “Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi”.

     

    “Mari kita bangkit, bekerja produktif, demi masyarakat Raja Ampat yang sejahtera”, tutup Bupati Raja Ampat.

  • Momen Haru Sertijab AFU Kepada Bupati Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat gelar serah terima jabatan (Sertijab) antara Bupati Kabupaten Raja Ampat periode 2021-2025 yakni Abdul Faris Umlati kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat periode 2025-2030, Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan.

    Kegiatan berlangsung di aula wayag kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat pada rabu (5/3/2025).

    Dalam sambutan singkat AFU memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD Pemerintah Kab Raja Ampat.

    Mantan Bupati dua periode itu menambahkan secara de jure dan de facto semua sudah selesai, apapun itu tentu kami akan mendukung program pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang baru.

    Secara pribadi dan juga atas nama Keluarga AFU menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Raja Ampat ketika di masa kepemimpinannya sempat terjadi kesalahan.

    “Secara pribadi dan juga Keluarga saya mohon maaf apa bila dimasa jabatan saya melakukan kesalahan, manusia memang tak luput dari salah khilaf, meskipun saya sudah berupaya sebaik mungkin tetapi ya namanya manusia kadang kita lupa harfiah hakikat kehidupan dari manusia,” jelasnya

    Sebagai Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dalam sambutannya memberikan penghormatan dan apresiasi kepada Abdul Faris Umlati yang telah sama-sama sejak menjadi Kepala BPKAD hingga dipercayakan menjadi Wakil Bupati.

    “Sebagai Bupati Raja Ampat saya memberikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Abdul Faris Umlati yang telah berjalan sama-sama-sama sejak menjadi Kepala BPKAD dan di gandeng menjadi Wakil Bupati mendampingi Beliau, atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Faris Umlati yang telah sama-sama membangun negeri para Raja ini,” pungkas Orideko Bupati Raja Ampat Periode 2025-2030.

    Lanjut Bupati Raja Ampat menyampaikan kepada Abdul Faris Umlati agar di kemudian hari bisa bersinergitas, membangun kabupaten Raja Ampat dan memohon ijin mengambil alih pemerintah di Raja Ampat serta melanjutkan Program strategis seperti pendidikan, kesehatan, Infrastruktur maupun ekonomi.

     

     

  • Komitmen Pendidikan Gratis dari Gubernur dan Wagub Pertama Papua Barat Daya: Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau

    Melanesiatimes.com – Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya pertama yang komitmen akan pendidikan. Rabu, (5/3/2025).

    Usai pelantikan di jakarta, kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Sorong disambut dengan antusias oleh ratusan masyarakat dan simpatisan yang telah menunggu.

    Dalam sambutannya, Gubernur terpilih Elisa Kambu menyampaikan rasa syukur yang mendalam. “Syukur, syukur, syukur Tuhan,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan Papua Barat Daya. “Kami membutuhkan bapa/ibu sebagai mitra kerja sama untuk membangun provinsi kita yang megah ini,” tambahnya.

    Tak lupa pula Gubernur Papua Barat Daya ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pendukung dari partai pengusung, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

    “Terima kasih kepada semua elemen masyarakat Papua Barat Daya yang telah berkorban untuk mewujudkan harapan baru,” tuturnya dengan penuh rasa hormat.

    Dilanjutkan dengan pernyataan bahwa pemilu telah selesai, Elisa meminta semua stakeholder untuk bersatu dalam membangun masa depan yang cerah bagi provinsi PBD ini. “Sekarang saatnya kita fokus ke depan dan merangkul semua pihak untuk bekerja sama,” katanya penuh harapan.

    Salah satu janji penting dari pemerintahan baru ini adalah pendidikan gratis dari TK hingga SMA. Gubernur Pertama ini menegaskan bahwa, akses pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi ini

    “Kami pastikan bahwa pendidikan dari TK hingga SMA akan digratiskan, karena sumber daya manusia adalah prioritas kami,” tegasnya.

    Elisa juga menekankan pentingnya sektor kesehatan dan infrastruktur dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. “Kami akan berupaya maksimal untuk memastikan seluruh aspek, termasuk infrastruktur dan ekonomi, mendapatkan perhatian yang layak,” ungkap Kambu dengan penuh tekad.

    Kedua pemimpin ini juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya-upaya pembangunan yang akan dilakukan. “Kami hadir untuk semua suku bangsa yang mendiami negeri ini, dan suara Tuhan telah menitipkan amanat ini kepada kami,” tambah Gubernur PBD

    Dalam kesempatan tersebut, mereka memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya. “Mari kita bersatu, bergerak maju bersama-sama untuk provinsi yang lebih baik,” seru Kambu.

    Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, mereka berharap bisa menciptakan perubahan positif yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Pesta rakyat di Alun-alun Aimas menjadi momentum awal bagi pemerintahan mereka untuk berkolaborasi dengan semua lapisan masyarakat.

    Sebagai gubernur pertama dari provinsi ke-38 di Indonesia, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau memiliki tantangan besar di depan mereka. Namun, dengan dukungan masyarakat dan semangat untuk membangun, mereka optimis untuk mencapai visi besar yang telah ditetapkan.