Blog

  • Ria-Benoni : Selamat Buat ORMAS Atas Terpilihnya Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Ria Umlati-Benoni Saleo (RUBI), mwngucapkan selamat atas kemenangan dan terpilihnya Orideko Burdam-Mansur Syahdan sebagai Bupati dsn Wakil Bupati yang baru.

     

    Ucapan selamat tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp Calon Bupati pada (06/02/2024).

     

    Dalam keterangan yang ditulis Calon Bupati, ia menyampaiakan terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan serta relawan Ria-Benoni atas dukungan dan perjuangan mereka selama Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024.

     

    Ia menambahkan bahwa tahapan pilkada 2024 telah usai setelah pembacaan hasil sidang dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).

     

    “Mari beraktivitas seperti biasanya nelayan tetap memancing, tani tetap bertani, buruh tetap buruh, keputusan MK adalah keputusan yang mutlak. Untuk masyarakat Raja Ampat ayo sama-sama mendukung program pemerintah ke depan nya kita membangun Kabupaten Raja Ampat ini, dengan punuh rasa tanggung jawab dan dedikasi” ungkap Mantan Kadis UMKM itu. (Red/Ino)

  • Sabuk Kelapa Jadi Media Penghijaun Lahan di Pulau Gag

    Melanesiatimes.com, Bali – PT Gag Nikel merupakan salah satu diantara 13 perusahaan tambang ternama di Negara Republik Indonesia selain program pemberdayaan yang diterapkan kepada masyarakat lingkar tambang di distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.

    Perusahaan tambang milik PT Antam ini juga menerapkan metode penghijauan pada lahan yang telah dieksplorasi guna menjaga nilai estetika dan tidak menciderai pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

    Penerapan penghijaun yang dipakai cukup sederhana tetapi manfaatnya sangat dibutuhkan bagi tanah yang baru dieksplorasi yakni dengan menggunakan cocomesh (Jaring Sabuk Kelapa).

     

    Tidak hanya itu pada kegiatan media gathering bersama Perss dan LSM yang di gelar PT Gag Nikel di Fairffield by Marriot Bali Kuta Sunset Road, Minggu, 2 Februari 2025 kemarin. juga mempresentasikan sejumlah torehan prestasi salah satunya adalah penghargaan Good Meaning Practice oleh Kementerian ESDM.

    Good Mining Practice merupakan kaidah penambangan yang baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menciptakan pembangunan yang berlanjutan.

    ” Di tahun 2024 PT Gag Nikel berhasil mendapatkan penghargaan Good Meaning Practice dari Kementerian ESDM,” ungkap Office Manager Sorong PT Gag Nikel Ruddy S Sumual saat media gathering bersama insan pers dan LSM di Fairffield by Marriot Bali Kuta Sunset Road. (Red/Ino)

  • Prabowo Terima Kunjungan PBNU, Bahas Asta Cita dan Dukungan

    Melanesiatimes.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (03/02/2025) sore. Dalam suasana yang penuh kehangatan, PBNU melaporkan serangkaian kegiatan dalam rangkaian Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU), yang salah satunya adalah sarasehan bersama ulama mengenai Asta Cita yang digelar pada hari Selasa, 4 Februari 2025.

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan perhatian mendalam terhadap kajian Asta Cita yang akan dibahas dalam sarasehan. “Presiden Prabowo memerintahkan agar paket buku Asta Cita segera dikirimkan kepada seluruh peserta sarasehan besok,” ujar Staquf saat memberikan keterangan pers kepada awak media.

    Selain pembahasan Asta Cita, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk diskusi tentang potensi luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia dan bagaimana cara mengoptimalkannya untuk kesejahteraan rakyat. Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan masyarakat, dengan prioritas pada mereka yang paling membutuhkan.

    “Presiden berbicara tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak kekayaan alam negara ini, dan mengalokasikannya untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang paling lemah. Kami harus fokus pada itu,” jelas Yahya Cholil Staquf.

    Dalam pertemuan ini, PBNU juga menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pemberdayaan sosial. “Kami siap mendukung program-program pemerintah dengan jaringan yang luas dan pengalaman dalam pelaksanaan program nasional yang telah terbukti efektif,” ungkap Staquf.

    PBNU melaporkan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengimplementasikan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Program penanggulangan stunting bersama Kementerian Kesehatan dan ketahanan keluarga bersama Kementerian Agama menjadi beberapa program yang terus berjalan tanpa henti sejak pemerintahan sebelumnya.

    “Kerja sama yang sudah terjalin sangat baik ini akan kami lanjutkan dan kami harapkan bisa terus berkembang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Yahya Cholil Staquf.

  • Lembaga LAKIP Resmi Melaporkan Bupati Wakatobi Di Bawaslu dan KPK RI

    Melanesiatimes.com – Petahana Bupati Wakatobi dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI oleh Lembaga Advokasi Kemitraan Informasi Publik (LAKIP) Indonesia.

    LAKIP melaporkan Bupati Wakatobi tersebut atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rangka kepentingan memenangkan kembali dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Bupati Wakatobi diduga menggunakan anggaran Negara serta memanfaatkan para penyelenggara Negara dalam mencapai hasrat kekuasaannya untuk kembali terpilih menjadi Bupati Wakatobi.

    “Bupati Wakatobi telah resmi kami laporkan di Gakkumdu Bawaslu RI dan KPK RI, atas dugaan penyelewenangan kekuasaan yang dimilikinya,” kata arkhan dalam keterangannya, Senin (3/2).

    Arkhan menyebutkan salah satu yang dilakukan oleh bupati Wakatobi adalah menggunakan bantuan Beasiswa untuk para mahasiswa demi kepentingan pilkada agar penerima memilih dirinya untuk menjadi bupati.

    Selain itu, Bupati Wakatobi terpilih diduga memanfaatkan suara para P3K di Kabupaten Wakatobi yang dimobilisasi oleh para kepala dinas untuk menguntungkan pihaknya.

    “Kami melihat adanya indikasi kuat bahwa petahana memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Ini mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi Pilkada,” ujar Arkhan.

    Pihaknya juga telah melaporkan Bupati terpilih Wakatobi di KPK atas hal yang serupa.

    “Kita berharap ada tindak lanjut dari pelaporan hari ini, jika tidak, kami pastikan Lakip Indonesia akan kembali melakukan demonstrasi,” tutup Arkhan

  • Equality Before The Law dan Dasar Hukum Pembelaan

    Oleh; Ivand Wakano,S.H.

    Melanesiatimes.com -Dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan, prinsip equality before the law menjadi salah satu pilar utama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang apapun, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak atas pembelaan diri adalah salah satu manifestasi paling mendasar dari prinsip ini.

    Dasar Hukum Hak Pembelaan
    Hak atas pembelaan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
    Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjamin bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum guna membela dirinya dalam proses peradilan.

    Di tingkat internasional, hak pembelaan juga diakui dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
    Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten dan tidak memihak.

    Pentingnya Hak Pembelaan
    Hak pembelaan merupakan bagian integral dari prinsip due process of law, yang memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan menghormati hak asasi manusia.
    Tanpa adanya hak pembelaan, seseorang dapat menjadi korban kriminalisasi, diskriminasi, atau pelanggaran hukum lainnya.
    Hak ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan fakta, bukti, dan argumen hukum yang dapat membuktikan ketidakbersalahannya atau memperingan hukumannya.

    Dalam konteks negara hukum, keberadaan penasihat hukum atau pengacara menjadi elemen penting dalam mewujudkan hak pembelaan. Pengacara berperan sebagai penyeimbang antara individu yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga proses hukum dapat berjalan secara adil.

    Tantangan dan Realitas
    Meskipun hak pembelaan diakui secara hukum, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke bantuan hukum, terutama dari golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum gratis yang dapat diakses oleh masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

    Selain itu, budaya hukum masyarakat juga harus ditingkatkan. Banyak individu yang tidak menyadari hak-hak mereka, termasuk hak atas pembelaan, sehingga cenderung pasif saat menghadapi proses hukum. Pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi permasalahan ini.

    Penutup
    Hak pembelaan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara hukum. Pelaksanaannya mencerminkan sejauh mana sistem hukum menghormati martabat dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam memastikan bahwa hak pembelaan ini dapat terwujud secara nyata, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

  • Ahmad Muzani dipanggil ke Istana Negara Bahas Ketatanegaraan dan Program Nasional

    Melanesiatimes.com – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (03/02/2025).  siang untuk membahas sejumlah isu strategis yang tengah hangat diperbincangkan, termasuk kajian ketatanegaraan dan evaluasi program-program nasional yang sedang berjalan.

    Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan perkembangan terbaru terkait kajian yang dilakukan MPR mengenai konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembahasan juga mencakup pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintahan Presiden Prabowo.

    Salah satu fokus utama yang dibahas adalah program makan siang bergizi yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo, yang mendapat sorotan luas di kalangan masyarakat. “Kami menyampaikan kepada Presiden tentang pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan, termasuk program makan siang bergizi, yang dinilai sebagai terobosan besar,” ujar Muzani.

    Meskipun program ini mendapatkan apresiasi positif, Muzani mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan, terutama terkait dengan keterlambatan distribusi makanan di beberapa daerah. Namun, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menerima masukan tersebut dengan terbuka dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.

    “Presiden menganggap kritik dan catatan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki program yang sudah berjalan,” tambah Muzani. Masyarakat, lanjut Muzani, sangat antusias terhadap program ini karena dianggap dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    Selain itu, pertemuan ini juga menyentuh topik mengenai diplomasi internasional, khususnya kunjungan Presiden Prabowo ke India dan Malaysia. Lawatan tersebut dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik, meningkatkan posisi Indonesia di kancah global, dan mendorong investasi asing ke Indonesia.

    “Semua program masih dalam tahap proses, dan kami meminta masyarakat untuk bersabar karena hasil dari program-program ini tidak bisa instan,” ujar Muzani menambahkan.

    Dengan momentum ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat terus memperbaiki kualitas kebijakan dan program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi internasional.

  • Raja Juli Antoni dipanggil ke Istana Bahas Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Hutan

    Melanesiatimes.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Raja Juli mengungkapkan bahwa diskusi kali ini fokus pada upaya mengintegrasikan tiga aspek vital: pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Raja Juli, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi harus berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. “Kita harus memastikan tiga komponen ini dapat berjalan harmonis. Hutan kita, sebagai paru-paru dunia, harus dilindungi. Namun, pembangunan juga harus terus berjalan, karena pada akhirnya, pemanfaatan hutan harus bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Raja Juli mengumumkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang mencabut izin Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) untuk 18 perusahaan yang telah mendapat izin, namun gagal mengoptimalkan potensi hutan mereka. “Ada sekitar 526.144 hektare hutan dari Aceh hingga Papua yang diberikan izin kepada pihak swasta, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Presiden memerintahkan agar hutan ini dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat,” terang Raja Juli.

    Lebih lanjut, Raja Juli juga menyoroti pentingnya pengembangan program agroforestri sebagai solusi terhadap masalah hutan yang terdegradasi, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah berencana memanfaatkan 26,7 juta hektare hutan yang telah rusak, seperti area yang gundul atau bekas kebakaran, dengan pendekatan agroforestri yang produktif. “Agroforestri dan tumpang sari akan menjadi kunci untuk swasembada pangan, sekaligus menciptakan hutan cadangan untuk pangan, energi, dan air,” jelas Raja Juli.

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk merehabilitasi lahan dengan melakukan reboisasi dan menanam tanaman yang tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga mendukung ketahanan pangan. “Program ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan tetap lestari sambil memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” kata Raja Juli.

  • Revisi UU Minerba oleh DPR Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Material

    Melanesiatimes.com – Usulan revisi Undang-Undang (UU) Minerba yang sedang digodok oleh DPR RI menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Proses penyusunan RUU Minerba, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dimodifikasi oleh UU 3 Tahun 2020 dan Perppu Cipta Kerja, dianggap tidak memenuhi sejumlah kriteria hukum baik secara formil maupun material. Kritik ini datang dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), yang menyoroti sejumlah ketidaksesuaian dalam prosesnya. Selasa (23/01/2025) lalu.

    Menurut Bayu Yusya, Kepala Divisi Media dan Publikasi PUSHEP, revisi ini gagal memenuhi syarat formil karena tidak melalui prosedur yang benar. Salah satunya, RUU Minerba tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan langkah awal dalam perencanaan legislasi di Indonesia. Bahkan, alasan penggunaan “kumulatif terbuka” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak tepat. Bayu mengingatkan bahwa pada Desember 2024, MK telah menolak judicial review terhadap UU Minerba terkait dengan pemberian lokasi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas). Artinya, tidak ada masalah konstitusional yang mendasari perlunya revisi.

    Kritik lainnya datang dari ketidaksesuaian cara revisi ini disusun. Proses yang terkesan “mendadak” ini tidak dilakukan oleh Komisi XII yang memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan, melainkan melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selain itu, tidak adanya sosialisasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan semakin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan tersembunyi yang mendorong revisi ini. “Ini jelas merupakan usaha revisi diam-diam dengan tujuan tertentu,” tegas Bayu.

    Secara material, revisi ini juga tidak hanya mengatur soal jaminan pemanfaatan ruang untuk pertambangan, yang sebelumnya telah diputuskan oleh MK, tetapi juga mencakup pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan prioritas untuk berbagai pihak. Tidak hanya untuk BUMN, BUMD, dan Ormas keagamaan, tetapi juga untuk perguruan tinggi dan badan usaha swasta. Menurut Bayu, hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan IUP tanpa proses lelang, yang jelas berpotensi menimbulkan praktik yang tidak akuntabel.

    Pemberian IUP kepada perguruan tinggi, lanjut Bayu, hanya sekadar trik pemasaran atau gimmick, sementara tujuan utama dari revisi ini terlihat lebih kepada “bagi-bagi” kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini, menurutnya, berpotensi menciptakan celah korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Berdasarkan hal tersebut, PUSHEP mendesak agar pemerintah segera menghentikan proses revisi UU Minerba ini. Mereka juga meminta agar tidak ada pengiriman Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, dan menyarankan agar pembahasan lebih lanjut dibatalkan. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi transparansi, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih baik.

  • Jadwal Sidang Ke III Perselisihan Sengketa Pilkada Se-Tanah Papua

    Melanesiatimes.com – Sidang perselisihan hasil pemilukada kini masuk babak ke – 3, dimana semua Pemohon maupun termohon dan pihak terkait menantikan putusan sidang tersebut, dimana akan diteruskan atau dismisal.

    Hal ini membuat penantian yang sangat dinantikan oleh semua pihak sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Se-tanah Papua.

    Dalam babak ke-3 ini, akan mendengarkan agenda hasil putusan yang akan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, antara diterima atau ditolak.

    Berikut jadwal Agenda putusan ketetapan :

    Selasa, 04 Februari 2025

    Pukul: 08.00 WIB / 10.00 WIT

    PANEL 1:

    Kab. Kepulauan Yapen

     

    PANEL 2:

    Kab. Raja Ampat

    Kab. Sorong Selatan

    Kab. Mimika

     

    PANEL 3:

    Kab. Tambrauw

    Prov. Papua Selatan

    Kab. Puncak

    Kab. Intan Jaya

     

     

    Selasa, 04 Februari 2025

    Pukul: 13.30 WIB / 15.30 WIT

    PANEL 2:

    Kab. Mappi

    Kab. Sorong Selatan

    Kab. Fak Fak

    Kab. Waropen

    Kab. Boven Digoel

     

    PANEL 3:

    Kab. Tolikara

    Kab. Intan Jaya

     

     

    Selasa, 04 Februari 2025

    Pukul: 19.30 WIB / 21.30 WIT

    PANEL 3:

    Kab. Deiyai

    Kab. Keerom

    Kab. Lanny Jaya

    Kab. Tolikara

     

     

    Rabu, 05 Februari 2025

    Pukul: 08.00 WIB / 10.00 WIT

    PANEL 1:

    Kab. Teluk Wondama

    Kab. Sarmi

    Kab. Manokwari Selatan

    Kab. Dogiyai

    Kab. Kepulauan Yapen

    Kab. Manokwari

    Kab. Mamberamo Raya

     

    PANEL 2:

    Kab. Mappi

    Kab. Biak Numfor

    Kab. Fak Fak

    Kab. Raja Ampat

    Kab. Pegunungan Bintang

    Kab. Boven Digoel

    Prov. Papua Pegunungan

    Prov. Papua

     

    PANEL 3:

    Prov. Papua Selatan

    Kab. Yahukimo

    Kab. Tambrauw

    Kab. Merauke

    Kota Sorong

    Kab. Jayapura

    Kab. Puncak

    Kab. Lanny Jaya

    Kab. Tolikara

    Kab. Puncak Jaya

     

    Rabu, 05 Februari 2025

    Pukul: 13.30 WIB / 15.30 WIT

    PANEL 1:

    Kab. Supiori

    Kab. Maybrat

    Kab. Nduga

    Kab. Mamberamo Tengah

    Prov. Papua Barat Daya

    Prov. Papua Tengah

     

    PANEL 2:

    Kab. Kaimana

    Kab. Mimika

    Kab. Yalimo

    Kab. Jayawijaya

    Kota Jayapura

    Kab. Paniai

     

    PANEL 3:

    Kab. Teluk Bintuni

    Kab. Deiyai

    Kab. Tambrauw

    Kab. Nabire

    Kab. Asmat

    Prov. Papua Selatan

    Kab. Intan Jaya

     

    KETERANGAN:

    Ada Perkara dalam 1 (SATU) Kabupaten / Provinsi yang lebih dari 1 (SATU) Perkara, Jadwal Putusan TIDAK BERSAMAAN DALAM SATU WAKTU, namun Berbeda waktu (BEDA HARI DAN BEDA JAM)

  • Jembatan Wai Mer Ambruk, Truk Terperosok: Abdullah Kelrey Desak Audit Proyek

    Melanesiatimes.com – Jembatan Wai Mer di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengalami keruntuhan pada Kamis (30/1/2025). Insiden ini menyebabkan sebuah truk bermuatan berat terjebak dalam kolam di bawah jembatan, memicu kekhawatiran publik terkait kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.

    Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyoroti dugaan adanya masalah dalam proyek pembangunan jembatan ini. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan.

    Kelrey menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap perusahaan pelaksana proyek, serta evaluasi terhadap pihak pemerintah daerah dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku.

    “Audit ini sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah proyek tersebut dikerjakan sesuai standar atau justru berpotensi merugikan negara. Jangan sampai kesalahan dalam konstruksi justru ditutupi dengan alasan bencana alam,” tegas Kelrey.

    Ambruknya jembatan Wai Mer kini menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan besar tentang pengawasan proyek infrastruktur di daerah. Publik pun menanti langkah konkret dari pemerintah dalam menangani persoalan ini secara transparan dan profesional.