Blog

  • Jembatan Wai Mer di Seram Bagian Timur Ambruk, Arey Minta KPK RI Segera Turun Tangan

    Melanesiatimes.com – Kejadian mengejutkan terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tepatnya di Jembatan Wai Mer, Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru. Jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bula-Masiwang tiba-tiba ambruk pada Kamis, (30/01/2025) pagi, menyebabkan sebuah truk bermuatan besar terperosok ke dalam kolam yang terbentuk di bawahnya.

    Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di kawasan tersebut terhambat, sementara mobil truk yang terjatuh menambah deretan kerugian yang ditimbulkan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku langsung mengambil tindakan darurat. Pihak berwenang tengah memasang rangka bailey untuk menggantikan struktur jembatan yang rusak guna meminimalkan gangguan akses.

    Namun, peristiwa ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, kini datang dari Syahwan Arey, Direktur Baeleo Hukum dan HAM Maluku, mengungkapkan kegelisahannya terkait kualitas proyek pembangunan jembatan ini. Menurutnya, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memicu kerusakan fatal hanya beberapa tahun setelah pembangunannya.

    Arey pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Jalan Maluku. Menurutnya, penyelidikan ini penting untuk memastikan tidak ada unsur kelalaian atau potensi penyimpangan dalam proyek infrastruktur yang telah merugikan publik ini.

    Insiden ambruknya Jembatan Wai Mer menjadi peringatan keras bagi pihak berwenang terkait pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur, demi memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah tragedi serupa di masa depan.

  • Pendidikan OAP Semakin Buruk Di Era Otsus Papua

    Penulis  Demas Mobalen – Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sorong

    Melanesiatimes.com – Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia di dunia karena dengan memperoleh pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kemajuan suatu wilayah, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu wilayah akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut andil dalam membangun negaranya. Maka dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan sangat mempengaruhi hasil dari pendidikan seseorang.

    Berbicara mengenai masalah pendidikan di Indonesia khususnya Papua tidak akan ada habisnya. Mulai dari kurikulum, pemerataan guru, standar kualifikasi yang dimiliki guru, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah masalah yang dihadapi Papua dalam membangun pendidikan yang baik. Ketertinggalan Papua dari provinsi lain tak lain disebabkan oleh pendidikan yang belum merata dan kualitas SDM yang masih rendah.

    Pada kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia belum sebaik negara lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh The World Bank, World Development Report (2007) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara yang diteliti dan survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Progamme For International Student Assessment (PISA) pada Desember 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Salah satu contoh dari pendidikan yang belum baik adalah pendidikan di daerah Papua khususnya daerah pedalaman. Jika diteliti lebih lanjut, kualitas pendidikan di Papua masih terbelakang jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, bahkan kondisi di Sini sangatlah memprihatinkan.

    Sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.

    Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

    Janji Otsus Tingal Janji

    Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa “sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi”.Selanjutnya pada pasal 56 terdiri dari enam ayat yang mengatur tentang pendidikan.

    a) Pertama, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.

    b) Kedua, pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.

    c) Ketiga, setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

    d) Keempat, dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.

    e) Kelima, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/ atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

    f) Dan Keenam, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

    Enam ayat tersebut dapat disebut sebagai janji pendidikan yang coba diberikan kepada penduduk di Tanah Papua. Sesuatu yang perlu ditepati karena merupakan amanat yang diberikan kepada pemerintah untuk dipenuhi. Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 sudah memberikan rambu-rambu terkait bagaimana kebijakan pendidikan pendidikan di Tanah Papua dijalankan. Pada aturan tersebut diatur mengenai peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang harus diselenggarakan oleh negara.

    Modouw (2013) berpendapat disahkannya Otsus berarti terdapat sejumlah prinsip penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu menghormati hak-hak dasar penduduk asli Papua, yaitu hak atas rasa keadilan, kesejahteraan, perlakuan yang sama dalam layanan umum maupun di depan hukum, dan penghargaan hak-hak asasinya sebagai manusia, termasuk pula hak masyarakat adat Papua atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua. Semua penduduk Papua yang selama ini terisolasi dan jauh dari fasilitas pendidikan, perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai program pendidikan.

    Selain aturan uu otsus  didalam  Inpres No. 9 Tahun 2020 tertuang  terdapat beberapa tambahan seperti peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun antara lain dengan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah, penerapan sekolah berpola asrama, sekolah satu atap, sekolah alam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah, kebutuhan masyarakat dan daerah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, kepulauan, dan perbatasan negara; kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan; bersama-sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri mengembangkan pendidikan vokasi berkualitas sesuai dengan sektor prioritas di daerah; memberi kesempatan yang lebih luas untuk menempuh Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi bagi SDM Unggul Papua.

    Kunci dari permasalahan di Papua terletak pada pembangunan sumber daya manusia. Masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua adalah hal yang sering didengar di tingkat lokal Papua dan nasional. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan kualitas hidup masyarakat yang relatif rendah akibat kurangnya pelayanan kesehatan bermutu, masalah perekonomian, serta kurangnya infrastruktur yang kurang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok
    Meskipun pendidikan sangatlah penting tetapi tidak banyak masyarakat Papua yang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan layak khususnya bagi masyarakat yang bermukim di daerah pedalaman. Otonomi khusus diukur dari seberapa jauh masyarakat Papua di kawasan-kawasan terpencil yang terisolir mampu meningkatkan sumber daya manusia karena tersedianya pelayanan pendidikan yang bermutu.

    Pendidikan di Papua ibarat bayi yang baru lahir dan dipaksakan untuk berlari. Dimana kurikulum di Indonesia  terus berganti mengikuti perkembangan zaman ini sangat bertolak belakang dengan kondisi ekonomi dan geografis di Papua. Ini juga menjadi salah satu pengahabat pendidikan di Papua yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

    Dr.Ir. Agus Sumule, pakar pendidikan Universitas Negeri Papua dalam laporan berdasarkan data BPS Papua dalam angka 2020, data BPS Papua Barat dalam angka tahun 2020 dan Neraca pendidikan daerah kemendikbudristek mengungkapkan  terdapat  hampir 500 ribu orang, tepatnya 476.534 orang – belum termasuk peserta didik PAUD dan Sekolah Luar Biasa. Angka ini menunjukkan, bahwa 34,58% dari PUS di Tanah Papua tidak bersekolah. PUS (usia 7-24 tahun) di Provinsi Papua sebanyak 1.053.944 orang, dan di Provinsi Papua Barat 324.112 orang.

    Jika melihat dari hasil temuan tersebut sangat miris melihat pendidikan di Papua bila dibandingkan dengan besarnya anggaran  dana Otsus yang diluncurkan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Papua. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, Sepanjang 2020, Papua mendapat alokasi anggaran pendidikan Rp1,62 triliun dari total dana Otsus Papua sebesar Rp5,29 triliun. Sementara Papua Barat menerima sekitar Rp 470 miliar dari total dana Otsus Papua Barat Rp1,7 triliun.

    Selama ini, kata Nadiem, pihaknya hanya menerima laporan alokasi tentang anggaran pendidikan dari dana otsus yang digelontorkan ke dua provinsi paling timur di Indonesia itu. Namun, tak pernah ada laporan terkait rincian dan detail penggunaan dana otsus bidang pendidikan tersebut.

    Buruknya tata kelola dan pengawasan dari penegak hukum  terhadap pengelolaan dana otonomi khusus Papua atau otsus Papua menyebabkan penyaluran dana itu belum tepat sasaran, terutama untuk pembangunan sumber daya manusia.
    Meskipun pemerintah daerah seringkali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan penegak hukum namun sayangnya didalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran Otsus  masih sangat lemah dan terkesan terjadi pembiaran. Hal ini sangat mempengaruh pembangunan sumber daya manusia Papua di sektor pendidikan mulai dari tingakat dasar hingga perguruan tinggi.

    Peran Strategis Guru dan Dosen dalam Pembentukan Generasi Berkualitas dan Relevansi Teori Pendidikan
    Peran Guru dan Dosen dalam Membentuk Karakteristik Siswa dan Mahasiswa Yang Mandiri.
    Guru dan dosen merupakan pilar penting dalam dunia pendidikan yang membentuk pola pikir dan karakter manusia.
    Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membimbing generasi muda menuju masa depan yang lebih baik.
    karena

    Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia di dunia karena dengan memperoleh pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kemajuan suatu wilayah, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu wilayah akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut andil dalam membangun negaranya. Maka dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan sangat mempengaruhi hasil dari pendidikan seseorang. Berbicara mengenai masalah pendidikan di Indonesia khususnya Papua tidak akan ada habisnya. Mulai dari kurikulum, pemerataan guru, standar kualifikasi yang dimiliki guru, atw pu dosen fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi.

    Fungsi utama guru dan dosen adalah mendidik siswa dan mahasiswa agar memahami pelajaran yang diajarkan, kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti (karakter), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak menuju kesempurnaan hidup. Dalam peran ini, guru dan dosen bertanggung jawab tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan etika.

    Menurut Lev Vygotsky, seorang psikolog pendidikan, proses belajar terjadi dalam zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). Artinya, guru dan dosen memiliki peran sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka melalui interaksi dan bimbingan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bergantung pada buku atau kurikulum, tetapi juga pada hubungan antara pendidik dan peserta didik.

    Selain itu, guru dan dosen bertindak sebagai motor penggerak pembangunan sumber daya manusia (SDM). Malcolm Knowles, dengan teorinya tentang pembelajaran orang dewasa (andragogy), menekankan bahwa dosen khususnya harus memahami bahwa mahasiswa belajar melalui pengalaman, refleksi, dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.
    Siswa dan mahasiswa bukanlah objek pasif dalam proses pendidikan. John Dewey, filsuf pendidikan progresif, menyatakan bahwa pembelajaran harus berbasis pengalaman. Dalam konteks ini, siswa dan mahasiswa harus aktif mencari pengetahuan, mengembangkan keterampilan kritis, dan berinovasi. Mahasiswa, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu mereka. Penelitian ini tidak hanya membantu mereka memahami teori secara mendalam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Paulo Freire, dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, menegaskan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membebaskan peserta didik untuk berpikir kritis dan memberdayakan mereka untuk mengubah lingkungan sosial mereka.

    Tempat Belajar dan Kualitas PendidikanSekolah dan kampus adalah pusat pembelajaran, tempat guru dan dosen memberikan pelajaran, pengalaman baru, dan inspirasi. Namun, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh relevansi kurikulum dan metode pengajaran. Howard Gardner, dengan teorinya tentang kecerdasan majemuk (multiple intelligences), menunjukkan bahwa setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, seperti linguistik, logis-matematis, spasial, atau interpersonal. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus mampu mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan ini agar peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka.

    Sementara menjamin belum melalui taksonominya menekankan pentingnya pengembangan tiga domain pembelajaran: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Guru dan dosen yang sukses adalah mereka yang mampu memadukan ketiga domain ini dalam proses pengajaran.
    Tantangan dan Solusi

    Tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah kesenjangan kualitas pendidikan dan kurangnya adaptasi terhadap teknologi modern. Sugata Mitra, seorang peneliti pendidikan, menyebutkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Guru dan dosen perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam membimbing generasi muda.

  • Gerakan Mahasiswa Papua Latih Kader dengan Aksi dan Orasi untuk Perjuangan

    Melanesiatimes.com – Gerakan Mahasiswa Papua (GERMAPA) menggelar pelatihan simulasi aksi dan orasi yang bertujuan memberikan pendidikan politik mendalam kepada anggotanya. Acara ini, yang merupakan bagian dari tahapan kedua dalam pengembangan organisasi, berlangsung di Pantai Skouw Yambe, kawasan perbatasan Papua Nugini (PNG), pada Sabtu (1/2/2025).

    Ketua Gerakan Mahasiswa Papua, Varra Iyaba, menegaskan pentingnya pendidikan revolusioner dalam organisasi mereka. “Setiap kader harus mendapatkan pengetahuan revolusioner yang cukup agar bisa beraksi di basis-basis masyarakat yang terus-menerus dibebani penindasan. Rakyat Papua hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme, yang mengakibatkan diskriminasi, eksploitasi, dan marginalisasi. Karena itu, pemimpin perjuangan revolusioner haruslah berasal dari kalangan yang terdidik dalam organisasi,” ujarnya

    Lebih lanjut, Iyaba menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari kurikulum lanjutan di GERMAPA. “Program ini sangat vital untuk membangkitkan semangat juang dan meningkatkan kualitas perlawanan terhadap kolonialisme. Pembebasan rakyat Papua hanya bisa tercapai melalui perlawanan yang dipimpin oleh para revolusioner yang terdidik dan siap beraksi,” tambahnya.

    Pelatihan ini juga melibatkan dua pembicara, Etho dan Jhon, yang memberikan materi orasi dan simulasi dengan pendekatan interaktif. Peserta, yang terdiri dari anggota GERMAPA, merespons dengan antusias, menunjukkan efektivitas dari pelatihan ini dalam memperkuat pengetahuan revolusioner mereka. “Kami ingin setiap anggota kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjuangan ini, dan siap memimpin perlawanan di garis depan,” ujar Iyaba.

    Di sisi lain, Ukimam Kambue, Koordinator Divisi Pendidikan Politik GERMAPA, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan komitmen bersama dalam perjuangan rakyat Papua. “Gerakan ini adalah tentang bagaimana kita, mahasiswa dan rakyat Papua, bersama-sama memimpin perjuangan menuju pembebasan nasional Papua Barat dan hak menentukan nasib sendiri,” jelas Kambue.

    Komunitas PYCAN turut hadir mendukung kegiatan ini, dengan 30 anggota GERMAPA yang berpartisipasi aktif dalam pelatihan tersebut. Kegiatan orasi dan simulasi ini dianggap sebagai bekal penting bagi para kader untuk memimpin gerakan perlawanan yang semakin mendesak di tengah situasi penindasan yang terus berlangsung di Papua.

    Pelatihan ini menjadi bukti nyata dari tekad Gerakan Mahasiswa Papua untuk terus bergerak, mengedukasi, dan memperkuat barisan perjuangan demi pembebasan tanah Papua.

  • Pangkoarmada III Hadiri Rapim TNI-Polri 2025 yang Dipimpin Presiden RI

    Melanesiatimes.com – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/01/2025)

    Rapim TNI-Polri tahun ini mengusung tema “Sinergitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045” dan diikuti oleh 310 peserta yang terdiri dari 234 Pejabat TNI dan 76 Pejabat Polri.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di lokasi pada pukul 15.20 WIB dan disambut oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selaku tuan rumah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta para kepala staf, termasuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma yang mewakili Kepala Staf Angkatan Laut.

    Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis kepada para perwira tinggi TNI-Polri. Beliau menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta pelayanan kepada rakyat Indonesia.

    Rapim ini berlangsung sejak pagi hari dengan berbagai sesi pembekalan, termasuk materi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pembekalan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI-Polri dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Rapim TNI-Polri 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkokoh koordinasi dan soliditas antara TNI dan Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan dan pertahanan negara di masa depan.

  • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Diduga Lakukakan Peyerobotan Lahan

    Melanesiatimes.com -Pemprov PBD diduga lakukan penyerobotan tanah milik Tomas Olla Witak dan Ahmad Ridha Hanafi, yang berlokasi stadion Wombik, Km 16, lokasi tersebut juga direncakan akan dibagun Kantor Pemeritahan Provinsi Papua Barat Daya.

    Melalui pesan WhatsAppnya, Tim Hukum pemilik lahan menyampaikan bahwa, penyerobotan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah tindakan-tindakan yang melawan Hukum serta melanggar ketentuan UU Negara Republik Indonesia.

    “Sebab Pemerintah provinsi sendiri tahu bahwa lahan tersebut adalah milik klien Kami, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor registrasi perkara 138/Pdt.G/2021/PN Son dimana bapak Tomas Olla Witak sebagai Penggugat, Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Papua Barat, cq. Bupati Kabupaten Sorong selaku Tergugat,” ujar Kuasa Hukum Klien.

     

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengundang Tim Hukum dan pemilik tanah, untuk dapat menyelesaikan masalah lahan tersebut, Namun 2023 silam hingga saat ini belum ada kejelasan dan kepastian dari Pemprov dan hal ini diduga ada unsur kesengajaan.

     

    “Jadi Pemprov PBD seakan-akan mengabaikan hak atas klien Kami, dan tindakan penyerobotan ini tentu merugikan kliean Kami” tegas Tim Hukum Tomas Olla Witak dan Ahmad Ridha Hanafi kepada media ini, Kamis (30/01/2025).

    Sebagai informasi tambahan bahwa tanah tersebut telah dilakukan pemalangan dan menghentikan sementara aktifitas pembangunan sampai Pemprov beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tanah milik Tomas Olla Witak dan Ahmad Rhida Hanafi.

     

    Jika Pemprov memaksakan pembangunannya tetap berjalan, demi keadilan Klien, Bayu Purnama Cs akan menempu jalur Hukum, atas penyerobotan lahan yang diduga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan PT. Landasan Utama Ayamaru.

     

    “Kami tegaskan Agar Pemerintah Provinsi beritikad baik utuk menyelesaikan Tanah milik klien Kami dalam waktu beberapa hari kedepan, jika hal itu tidak diindahkan maka kami akan membuat pengaduan dan Laporan Polisi atas Peyerobotan tanah milik klien Kami,” pungkas Tim Hukum Bayu Purnama Cs. (Red/Ino)

  • Mengenal Jenis Kepsertaan JKN dan Manfaat, serta Iuran JKN Bagi Seluruh Peserta BPJS

    Melanesiatimes.com – Tarif biaya pelayanan kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat membebani masyarakat terutama bagi mereka yang harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri. Kamis (30/01/2025).

    Untuk itu pemerintah melalui BPJS Kesehatan menghadirkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai solusi perlindungan finansial bagi seluruh penduduk Indonesia. Program JKN memastikan bahwa setiap individu baik pekerja maupun bukan pekerja dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

    Dengan berbagai segmen kepesertaan dan skema iuran yang telah disesuaikan, JKN memberikan perlindungan kesehatan yang merata termasuk bagi pekerja asing yang tinggal di Indonesia selama minimal enam bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong.

    “Kesehatan adalah hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN agar memiliki perlindungan finansial terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat,” ujar Pupung.

    Program JKN memiliki beberapa segmen kepesertaan dengan besaran iuran yang berbeda. Salah satunya adalah Segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dan didaftarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Kesehatan berdasarkan data dari Kementrian Sosial dan iurannya ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

    Segmen lainnya adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari pegawai swasta, ASN, anggota TNI/Polri, serta pejabat negara. Untuk peserta dengan segmen PPU, iuran dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 4% dari gaji serta 1% dibayarkan oleh pekerja itu sendiri.

    “Melalui berbagai segmen kepesertaan ini kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Pupung.

    Selain itu, terdapat segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri, yaitu peserta yang membayar iuran sendiri dan memiliki skema iuran berdasarkan kelas perawatan mulai dari kelas I yang iurannya sebesar Rp150.000 per bulan, Kelas II sebesar Rp100.000 per bulan, dan Kelas III sebesar Rp42.000 per bulan. Namun, khusus untuk Kelas III, pemerintah pusat dan daerah memberikan subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta hanya perlu membayar Rp35.000 per bulan.

    Selain itu, terdapat juga peserta Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) seperti veteran, penerima pensiun, perintis kemerdekaan, dan lainnya yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan iuran sebesar Rp37.800 per bulan, di mana pembayarannya turut dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah.

    “Dengan adanya berbagai pilihan segmen ini, kami berharap seluruh masyarakat dapat terdaftar sebagai peserta JKN dan merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu membayar iuran tepat waktu agar kepesertaan tetap aktif dan bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan,” jelas Pupung.

    Pupung juga mengatakan bahwa selain memastikan akses layanan kesehatan, peserta JKN dapat mengakses manfaat fasilitas kesehatan yang luas. Mulai dari pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis non-spesialistik, serta rawat inap tingkat pertama.

    Jika dibutuhkan, peserta JKN juga bisa mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang mencakup konsultasi spesialis, tindakan medis lanjutan, pelayanan obat dan alat kesehatan, serta rawat inap intensif maupun non-intensif serta fasilitas ambulans yang disediakan sebagai penunjang layanan kesehatan bagi peserta yang memerlukan.

    “Peserta JKN cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk bisa mengakses layanan di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan adanya sistem ini, peserta tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan kesehatan baik di daerah tempat tinggalnya maupun di luar daerah,” tutup Pupung.

    Pada kesempatan yang terpisah, Amalia Amirudin (34), merupakan seorang peserta segmen PBI yang ditemui pada saat sedang melakukan kontrol pemeriksaan kesehatannya, Amalia bercerita tentang pengalamannya selama menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

    Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena dengan kepesertaan JKN, ia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya. Sejak pertama kali menjadi peserta, ia sudah beberapa kali memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan, termasuk saat menjalani persalinan dan kini untuk pengobatan penyakit jantung yang ia derita.

    “Saya bisa bilang bahwa saya sangat puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Waktu melahirkan dari awal masuk rumah sakit sampai selesai persalinan semuanya lancar dan pelayanannya bagus. Sekarang, saya juga sedang menjalani pengobatan karena ada kendala pada jantung dan puji tuhan pelayanannya juga sangat bagus,” cerita Amalia.

    Ia juga mengaku bahwa meskipun terdaftar sebagai peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, ia tidak pernah merasa dibedakan dengan peserta lainnya. Setiap kali berobat, ia mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa ada perlakuan yang berbeda atau dipersulit dalam proses administrasi maupun tindakan medis.

    “Saya senang karena semua layanan diberikan dengan baik dan gratis. Saya sangat bersyukur dan berharap BPJS Kesehatan terus memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat,” tambahnya.

  • Proyek Strtegis Nasional (PSN), Ekspansi Militerisme dan Eksistensi Kehidupan Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

    Oleh: Varra Iyaba Ketua Gerakan Mahasiswa Papua (GERMAPA)

    Melanesiatimes.com – Kita perlu ketahui bersama bahwa Program Nasional Negara Kolonialisme Indonesia belakangan ini ada dua yang lagi di prioritaskan yaitu, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perluasan Struktur Militerisme dalam hal ini (TNI) di beberapa daerah perusahaan ini merupakan produk kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat adat Papua. Kita juga perlu tahu bahwa Perluasan Struktur Militerisme Indonesia dan PSN adalah satu produk yang sama untuk mengancam eksistensi kehidupan Masyarakat Adat Papua demi kepentingan politik pendudukan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam. Memang orang Papua melihat setiap program Negara Kolonialisme Indonesia adalah produk kejahatan dalam hal ini, dari sisi Ekosida dan Etnosida berdasarkan jejak rekam yang panjang terjadi di Tanah Papua. Orang Papua telah lama mengetahui watak asli Negara Indonesia penuh dengan nafsu politik pendudukan dan rakus akan sumber daya alam Papua tanpa memperdulikan hak atas hidup orang Papua.

    Apa yang di maksud dengan Proyek Stategis Nasional (PSN) dengan model ekonomi Food Estate.
    Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan model ekonomi Food Estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kolonialisme Indonesia yang di rancang dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi,dan konsep ini yangb di gagas oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020. Food Estate juga merupakan pengembangan pusat pangan, yang tidak hanya mengembangkan pusat pertanian Sawa tetapi pusat pertanian lain, seperti Singkong, tebu, petatas, dll. Konsep ini di dorong dengan kepentingan akumulasi modal bagi Kapitalis dan Kolonialisme selaku anjing penjaga kebun sih kapitalis.Pemerintah Kolonial Indonesia sebelum meluncurkan Proyek Stategis Nasional model Food Estate ini, seharusnya melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi dengan nafsu eksploitasi dan ekplorasi Sumber Daya Alam terburuh – buruh meluncurkan program tanpa memiliki analisis.

    Orang Papua telah mengetahui lama dengan segalam macam tipu daya Negara Kolonialisme Indonesia mengunakan dalil bahwa masyarakat adat Papua mengalami krisis energy dan pangan. Orang Papua juga tahu bahwa itu slogan kosong yang selalu di gunakan oleh Negara Kolonialisme untuk menjalankan proses akumulasi modal. Masyarakat adat Merauke memiliki rekam jejak para capital merampas ha katas tanah dengan segala macam tipu daya kepada masyarakat, waktu 36 perusahaan dengan program MIFE masuk itu sudah mengalami kehilangan tanah ribuan hektar. Memang itu watak keaslian kolonialisme dan Negara Negara capital di dunia untuk keruk sumber daya alam bangsa lain.

    Ekspansi Militerisme Kolonial Indonesia
    Ekspansi militerisme atau mobilisasi militerisme massif dalam suatu bangsa itu kita harus waspada karena praktik negara kolonial untuk menakluhkan sebuah bangsa yang tertindas, dan hal itu kebudayaan dari leluhur kolonial itu sendiri guna menghancurkan rakyat yang memiliki potensi sumber daya alam demi kepentingan akumulasi modal. Hari ini kalau terjadi ekspansi militerisme dalam skala besar ke Tanah Papua itu tanda bahwa bangsa ini sedang menuju kehancuran. Negara Kolonial Indonesia dari sejak 60-an sampai detik ini 2025 masuk, selalu mengunakan militer sebagai alat untuk melanggengkan penindasan dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Papua. Militerisme selalu mengunakan praktik – praktik pembungkaman ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat adat Papua ini juga merupakan kejahatan kemanusiaan dan memperkosa undang – undangnya sendiri tentang demokrasi.

    Satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan pembungkaman ruang hidup masyarakat adat Papua adalah pendoropan institusi TNI 400 personil ekspansi ke wilayah Masyarakat Anim-Ha di Merauke Pada hari Minggu 03 November 2024 lalu, dan meluncurkan alat berat sebagai sarana Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Distrik Kurik dan Distrik Ilwayab Kabupaten Merauken Provinsi Papua Selatan. Dari sini kita bisa menilai bahwa setiap ekspansi militerisme TNI/POLRI memasuki wilayah Papua dengan tujuan untuk melindungi setiap Perusahaan, dan kita bisa mengatakan Negara menjadikan militer sebagai anjing penjaga kebun tuannya.

    Selain militerisme menjaga kebun sih Kapitalis, ia juga membungkanruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat adat dan mengancam eksistensi kehidupan secara terustruktur, sistematis, dan massif. Kehadiran militerisme dalam skala besar di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), sudah tentu masyarakat Merauke terintimidasi secara langsung karena watak militerisme Indonesia yang selalu melanggengkan kejahatan kemanusiaan / pelanggaran HAM dari waktu ke waktu.

    Fakta Perampasan Tanah Adat di Merauke
    Kita telah mengetahui bersama bahwa data yang di keluarkan oleh Yayasan Pusaka Bantala (PUSAKA 2024) bahwa tanah yang di rampas oleh perusahaan Cetak Sawa, Tebu, dan Pembuatan Saluran Irigasi 2.000 juta hektar ini tanpa ada mufakat bersama masyarakat adat sebagai ahli waris Tanah.

    Proyek Pengembangan perkebunan Tebu dan Bioethanol yang di kelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 500 hektar.
    Proyek Optimalisasi Lahan (OPLAH) melalui mekanisme pertanian saluran Irigasi, pembersi alat mesin pertanian (ALSINTA) di 6 Distrik Yakni; Distrik Kurik, Distrik Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, dan Malind dengan lahan seluas 400 hektar, yang di kelola oleh Kementrian Pertanian, pemerintah daerah, TNI Petani dan Mahasiswa Polbangtan.
    Proyek Cetak Sawah baru di kelola Kementrian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1.000 juta hektar pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan.

    Dan ini salah satu bukti dari pada kejahatan kemanusiaan dengan kekuatan Militer TNI/POLRI merampas hak atas Tanah Masyarakat adat yang selalu hidup bergantung pada hasil ola Tanah dengan cara tradisional mereka. Kita menilai dan bisa mengatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di luncurkan oleh Negara Kolonialisme Indonesia ini merupakan salah satu produk kejahatan kemunusiaan untuk rakyat Papua.Rakyat Papua memiliki rekam jejak pelanggaran HAM cukup banyak yang di lakukan oleh Negara Indonesia, maka rakyat melihat setiap produk Kolonial adalah kejahatan kemanusiaan, bukan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Rakyat Papua di Merauke masih eksis menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) karena mereka tahu isi dari pada produk (PSN) adalah kejahatan, dan mereka juga sudah lama mengetahui dengan proses panjangnya industrialisasi di tanah Papua yang selalu mengancam eksistensi kehidupan mereka.

    Argumentasi Hukum Masyarakat Adat Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke Papua.
    Argumentasi Hukum masyarakat adat “PAPUA BUKAN BUKAN TANAH KOSONG! ANIM-HA BUKAN TANAH KOSONG!” Masyarakat adat Merauke menolak dengan argumentasi itu karena mereka adalah ahli waris tanah Anim-Ha, Tanah Anim-Ha Merauke yang di miliki oleh manusia berkulit hitam rambut keriting, ras Negroid, rumpun Melanesia Bangsa West Papua. Marga mereka adalah sertifikat asli yang tidak bisa di gangu gugat dengan dalil apapun, baik itu kepentingan Negara sekalipun.
    Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agrarian (UUPA) mengatur perlindungan tanah adat, undan – undang ini juga mengatur hak ulayat masyarakat Adat.
    Berikut ini beberpa hal yang di atur dalam (UUPA):

    Menghapus perbedaan antara hukum perdata belanda terkait pertanahan. Memastikan kepastian hukum dengan mengatur penndaftaran tanah. Mengatur hak milik atas tanah sebagai hak turun – temurun,memberikan mandate untuk mendaftarkan seluruh tanah adat milik masyarakat adat.

    Selain UUPA, perlindungan tanah adat juga di atur dalam pasal 18 B UUD 1945. Pasal ini mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat dan hak – hak tradisional.

    Kita telah ketahui bersama bahwa ada hukum kolonial Indonesia yang melindungi hak – hak tanah masyarakat adat, namun hukum itu tidak berlaku di atas tanah Papua. Ada Hukum namun terlihat diskriminasi terhadap masyarakat adat terlebih khusus di Tanah Papua karena fakta tidak melindungi hak atas tanah adat. Hukum Kolonialisme Indonesia berpihak pada kaum kapital demi kepentingan akumulasi modal, dan hukum akumulasi modal tidak peduli dengan hukum adat di tanah Papua. Hukum di jual belikan antra para investor, pemerintah, dan hakim yang memiliki kuasa hukum Negara kolonialisme Indonesia. Mereka ini saling menguntungkan tanpa memikirkan hak hidup masyarakat adat Papua dan 3 pecundang ini merusak moral hukum republic Indonesia. Kita juga bisa mengatakan bahwa mereka ini actor yang memperkosa undang – undang agrarian yang melindung hak – hak tanah masyarakat Adat.

    Tantangan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini yang akan di Alami oleh Masyarakat Adat Anim-Ha / Merauke.
    Dampak Sosial

    Masyarakat adat Merauke mengalami kehilangan tanah 2.000 juta hektar ini tentu mereka terancam hak atas hidup.
    Proyek Strategis Nasional tentu mengantikan pangan local ke pangan korporasi demi kepentingan akumulasi capital.
    Proyek Strategis Nasional (PSN) ini masuk merusak relasi sosial bagi masyarakat Adat Merauke.

    Merusak struktur Sosial bagi masyarakat adat. PSN juga tentu memusnakan pengetahuan – pengetahuan adat
    Ekspansi militerisme (TNI/POLRI) dalam skala besar tentu membungkam ruang hidup masyarakat adat dengan dalil keamanan dan ketertiban wilayah konservasi perusahaan.

    Ekspansi militerisme justru memperburuk kebebasan ruang hidup masyarakat Adat Anim-Ha Merauke
    Normalisasi perkawinan di antara masyarakat adat setempat dengan TNI yang bertugas di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke / Anim -Ha, masyarakat adat kehilangan alat – alat bangunan tradisional kanera deforestasi hutan yang massif di wiayah merauke tempat dimana Proyek Strategis Nasional (PSN) beroperasi.

    Memusnakan seluruh makhluk binatang yang berada di wilayah konservasi. Perusaan juga sudah pasti menciptakan Konflik sosial diantara masyarakat adat merauke / Anim-Ha

    Dampak Iklim
    Temapt dimana perusahaan beroperasi tentu membuat polusi yang buruk akibat dari perusahaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke/ Anim-Ha. Pembuangan limba tanpa memikirkan hak atas hidup dan kesehatan mental bagi masyarakat adat setempat

    Setiap sungai sudah tentu tercemar dari perusahaan Proyek Strategis Nsional (PSN) Food Estate. Pemanasan iklim akibat operasi perusahaan, suhu air laut terus naik setiap detik. Bencana alam dapat terjadi akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang semakin para. Hutan lindung dan Konservasi yang di deforestasi sangat luar biasa demi kepentingan perusahaan Tebu dan Sawa melalui Program Nasional, dalam hal ini Proyek Strategis Nasional (PSN). Menghisap dan merusak sari sari tanah tempat perusahaan beroperasi. Batas – batas planet bumi krisis.

    Masyarakat Adat mengalami kegagalan panen karena banjir yang mengakibatkan kerusakan hutan,bencana kelaparan bagi masyarakat adat karena kehilangan hak atas tanah,kehilangan obat – obatan tradisional yang sering masyarakat adat gunakan untuk mengobati kesakitan,kehancuran tempat ritual – ritual adat sebagai kepercayaan tradisional bagi masyarakat adat Anim-Ha / Merauke mengalami kehancuran kepercayaan tradisioanl bagi masyarakat Adat dan tentu masyarakat adat mengalami krisis banyak hal ketika perusahaan mulai beroperasi.

    Rekomendasi atas Perampasan Tanah Masyarakat Adat di Merauke
    Uskup Mgr. Petrus Canisius Mendagi. MSC. Penjahat bagi Umat di Keuskupan Merauke, agar segera bertnggung jawab atas pernyataan yang memberikan legitimasi kepada program Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke. Negara segera membatalkan Program Pembangunan 5 KODIM di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke. Negara Indonesia agar Segera Tarik TNI 400 personil yang di drop ke Merauke demi kepentingan melindungi perusahaan.

    Kami tujukan Kepada seluruh LSM dan Organisasi revolusioner progresif yang berada di Indonesia dan lebih khsus di Tanah Papua, agar segera membangun kesadaran masyarakat adat dengan kritis. Kami yakin bahwa ketika masyarakat adat memiliki kesadaran kritis, tentu menolak segala bentuk investasi dan kepentingan lain di Tanah Papua.

    Kami juga sarankan kepada seluruh LSM dan organisasi Revolusioner agar mengawal setiap kasus perampasan adat dan perampokan sumber daya alam untuk mencabut izin investasi di atas tanah Papua, pada khususnya di PSN di merauke. Kami meminta kepada seluruh NGO/LSM di Tanah Papua bangung koalisi bersama untuk mengawal kasus perampasan tanah 2.000 hekta di Merauke agar proses hukum berjalan dengan cepat, dan mencabut izin perusahaan. Apa bilah seluruh usul saran dan proses advokasi persoalan tidak berjalan dengan baik, maka bangun kesadaran revolusioner kepada masyarakat adat untuk memimpin pemerontakan merebut Kemerdekaan West Papua.

  • Insiden di Perairan Piaynemo Berujung Damai, Warga dan Kapal Ratu Laut Saling Memaafkan

    Melanesiatimes.com – Insiden yang melibatkan beberapa warga di perairan Piaynemo berakhir dengan permintaan maaf dan klarifikasi antara pihak kapal Ratu Laut dan oknum masyarakat yang terlibat dalam pemalakan.

    Pertemuan antara perwakilan desa, syahbandar, Polsek Waibar, pelaku wisata, dan aktivis sosial dilakukan untuk menjernihkan situasi yang sempat mencekam ini.

    Kepala Desa Pam, Nikolas Obinaru, dalam pertemuan tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kapal Ratu Laut atas tindakan yang dilakukan oleh oknum warga dari desanya.

    “Saya atas nama pimpinan desa memohon maaf kepada Crew Kapal Ratu Laut atas kesalahan yang terjadi. Kami berupaya untuk menempuh jalur perdamaian,” ungkap Nikolas saat berbicara dengan captain kapal dan awaknya.

    Captain Kapal, Budie Christofel, menyambut baik permintaan maaf tersebut. Ia menyayangkan insiden ini karena terjadi saat kapal membawa wisatawan dari berbagai negara.

    “Kami menerima permohonan maafnya. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Kami semua sudah berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan,” katanya.

    Mediasi yang berlangsung diusai insiden menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Raja Ampat. Budie menegaskan, situasi ini tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga mengganggu reputasi Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan.

    Angky Dimara, seorang tokoh muda dan aktivis sosial asal Kampung Pam, juga ikut bersuara dalam pertemuan tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengucapkan terima kasih kepada crew kapal yang menerima permohonan maaf. “Kami menghargai perhatian semua pihak dalam insiden ini dan mohon maaf kepada yang merasa terganggu,” ujarnya.

    Pihak berwenang, termasuk Syahbandar Yeriel Mayor dan Polsek Waibar, juga ikut serta dalam upaya menyelesaikan masalah. Mereka berharap insiden serupa tidak akan terulang di masa mendatang, terutama saat kapal melayani wisatawan.

    Kerjasama antara pihak kapal dan masyarakat lokal diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang lebih aman untuk para pengunjung. Mereka sepakat pentingnya menjaga nama baik Raja Ampat sebagai destinasi wisata yang damai dan menyenangkan.

    Konflik tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata di daerah terpencil seperti Raja Ampat. Namun, pertemuan ini menunjukkan bahwa semua pihak berkomitmen untuk mencari solusi pacifis.

    Dengan adanya kesepakatan damai, setiap orang berharap agar pengalaman wisata di Raja Ampat tetap aman dan nyaman. “Mari kita bersama menjaga Raja Ampat, laut kita, dan memberikan rasa nyaman kepada semua yang berkunjung,” tutup Angky.

    Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan wisata. INO

  • Insiden Pemalakan di Piaynemo Berujung Damai, Kades, Syahabandar, Praktisi Pariwisata serta Aktivis Menyampaikan Permohonan Maaf

    Melanesiatimes.com – Insiden yang dilakukan sejumlah warga di perairan piaynemo Kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat Daya berujung damai dan saling memaafkan antara pihak kapal dan oknum masyarakat yang melakukan pemalakan tersebut.

    Kades, Syahabandar, Polsek Waibar, Pelaku Wisata serta Aktivis Sosial, mengadakan agenda pertemuan klarifikasi dan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di perairan piaynemo pada selasa (28/01/2025) sekitar pukul 04:00 WIT dini hari.

    Kepala Desa Pam, Nikolas Obinaru, Pihak Syahabandar Yeriel Mayor, Pelaku Wisata Ariens Kapisa, Dalam video mediasi dan klarifikasi tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada Crew Kapal Ratu Laut atas tindakan oknum warga Pam yang terlibat dalam kejadian dini hari, “saya atas nama pimpinan desa memohon maaf kepada Crew Kapal Ratu Laut atas oknum warga kami yang melakukan kesalahan. Saat ini upaya yang kami lakukan untuk menempuh jalur perdamaian.” Nikolas Obinaru mengungkapkan pernyataannya saat bertemu Captain Kapal dan Abknya.

    Captain Kapal Budie Christofel menerima permintaan maaf dan sangat menyayangkan insiden tersebut terutama itu terjadi saat Km Ratu Laut ditumpangi para wisatawan dari berbagai mancanegara, “Kami menerima permohonan maafnya. Semoga kedepan tidak terjadi lagi. Kami semua sudah berdamai, dan masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih,” ujarnya.

    Dengan adanya kesepakatan damai ini, kedua belah pihak berharap situasi serupa tidak akan terulang, terutama pada saat kapal melakukan pelayaran dan saat ada Wisatawan di atas kapal karena momen ini paling berarti bagi wisatawan yang berkunjung di Raja Ampat.

    Angky Dimara Tokoh Muda Raja Ampat yang juga dikenali sebagai Aktivis Sosial asal Kampung Pam tersebut menyampaikan terima kasih kepada Crew Kapal serta permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu atas tindakan tersebut.

    “Mewakili masyarakat Kampung Pam Kami menyampaikan terima kasih kepada Crew Kapal dan semua pihak yang turut memberikan perhatian dan juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang merasa terganggu oleh insiden tersebut. Mari sama sama kita jaga Raja Ampat, kita jaga laut kita dan kita semua memberikan rasa nyaman kepada semua orang yang datang di raja ampat khususnya pyainemo,” tutup Angky. (Red/Ino)

  • Kejahatan Negara Terhadap Perempuan,Penculikan Nyawa Kesya Presiden Turun Tangan

    Oleh : Eskop Wisabla (Penulis adalah Mahasiswa Papua)

    Melanesiatimes.com – Pada prinsipnya, dorongan seksual fisik dapat dipuaskan dengan semua cara aktivitas tubuh. Tetapi pada semua kebudayaan, hanya sebagian dari aktivitas ini yang dianggap abash bagi semua kebudayaan membangun aturan-aturan mengenai seksualitas dari kekuasan wacana tertentu. Sebagai contoh, Anggota Masyarakat yang diatur oleh pengetahuan agama “ mengetahui” bahwa bentuk-bentuk aktivitas Seksual tertentu adalah baik (benar) atau buruk (salah).

    Para ahli agama bekerja menjalankan atauran-aturan tentang normalitas dan pelanggaran, dan resep-resep ini dikhotbahkan di altar gereja, pada kesempatan pengakuan dosa atau bentuk-bentuk lainya. Pada kebudayaan sekuler lebih umum bagi gagasan tentang apa yang “ alamiah” dan “ yang tidak alamiah” untuk memberikan dasar pengetahuan, yang dari landasan ini ditentukan seks normal dan yang menyimpang.

    Secara khas, pengaturan wacana demikian itu dicurigai bermuatan jender; adalah hal biasa bagi tubuh laki-laki dan tubuh Perempuan patuh kepada Resep-resep yang sangat berbeda berkenaan dengan aktivitas seksual.

    Salah satu bentuk pengaturan yang paling ketat terhadap tubuh Perempuan adalah Mutilasi alat kelamin Perempuan ( female genital mutilation). Ini adalah praktik yang tersebar luar biasa di seluruh dunia; Menurut World Health Organization ( 1997) diperkirakan bahwa sekitar 130 juta Perempuan di dunia sekarang diintervensi oleh Dokter. Bentuk yang paling ringan adalah disunat yaitu memotong sedikit klitoris, yang paling ekstrim adalah menjahit labia. Akibat dari intervensi ini sudah jelas, cairan tubuh akan tertahan sehingga berisiko terhadapa Kesehatan.

    Bagaimana praktik semacam ini dimengerti? Kalau feminis menggambarkannya sebagai bentuk yang sangat tegas dari patriarki, maka Fouculdian memahamainya untuk menjelaskannya dalam cara pandang yang lebih materialis,dengan menghubungkan konteks biologis dan reproduksi dan dengan konteks produksi, manajemen dan distribusi kekayaan jelas ini adalah ekonomi.

    Seksualitas Perempuan dan pengalihan kekayaan pada pra moderitas menurut definisi, masyarakat pra modern kekurangan institusi moderitas yang menjadi landasan tempat bergantung nagi survival fisik, ekonomi dan Emosional kita. Sangat sering diartikan sebagai hidup tanpa suatu bentuk pemerintahan, lokal atau sentral,untuk mengatur hidup kita, agensi Hukum dan ketertiban untuk melindungi kita, agensi kesejahteran untuk membantu kita pada saat membutuhkan.

    Seringkali pula diartikan sebagai hidup tanpa uang dan harta. Juga dapat diartikan sebagai tetap hidup tanpa kapitalisme yang menjadi tempat kita bergantung kini misalnya, tanpa upah kerja untuk membiayai hidup kita atau segala macam organisasi yang menghasilkan keuntungan dengan menjual kepada kita barang dan jasa yang kita butuhkan.

    Dalam kondisi seperti itu kebutuhan dasar bagi eksistensi keamanan kenyamanan, makanan bergizi perlu dipenuhi dengan cara lain. Inilah sebabnya mengapa keluarga atau lebih tepat lagi,kelompok kerabat memainkan peranan yang sangat penting. Kelompok kerabat adalah satuan survival dasar, memberikan sebagian besar dukungan emosional, perlindungan fisik dan akses kepada kekayaan yang menjadi tempat bergantung setiap orang. Oleh sebab itu, bagaimana kelompok tersebut terbentuk, direproduksi, dan dilestarikan adalah sangat penting.

    Sebagai akibatnya, peranan Perempuan dan, khususnya kemampuan Fisiknya yang Unik untuk hamil dan melahirkan menjadi menentukan. Itulah sebabnya mengapa perkawinan penting: yakni memungkinkan seorang laki-laki menghasilkan keturunanya. Secara khas, harta kekayaan dimiliki secara kolektif. Tanah,tanaman dan hewan basis ekonomi bercocok tanam dan beternak adalah milik keluarga,bukan individu. Secara ekonomi suatu kelompok kerabat bertindak sebagai semacam korporasi yang para anggotanya memiliki harta kekayaan bersama, memilihara dan mereproduksi harta kekayaan.

    Penculikan Misteri Kesya Irena, Pelaku: Prajurit TNI AL
    Pembunuhan Kesya pelakunya adalah Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal XIV Sorong. Dibuang tanpa Busana yang kemudian Jasadnya ditemukan di Pantai Saoka,Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papau Barat Daya, Minggu ( 12/1/2025).Kesya Irena Yola Lestaluhu Usia 20 Tahun Warga Jalan Danau Tiga, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. kelasi satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi adalah Otak dibalik penculikan Kesya, kasus misterius kesya dilatarbelakangi ketidakpuasan pelaku terhadap sikap korban yang tiba-tiba menghentikan aktivitas hubungan intim.

    Pelaku juga dipengaruhi minuman keras mengambil kramik, lalu menusuk tubuh Kesya 32 kali hingga meninggal dunia.
    “Sumber data di media Sorong (Antara) Rabu, 15 Januari 2025 14:00 WIB. Rekonstruksi ulang pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu, tangisnya pecah saat menyaksikan langsung adegan demi adegan yang dianggapnya penuh kejanggalan.
    Kesya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tanpa busana, di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 32 luka tusukan benda tajam ditemukan di tubuhnya.

    Kekerasan Brutal sebelum kematianya, namun Rekonttruksi yang digelar Jurstru menyulut emosi bagi keluarga yang merasa Fakta di lapangan Tidak terungkap. Pelaku lebih dari satu di dalam Tragedi ini. ketidaksesuaian rekonstruksi dengan fakta penemuan jenazah ditemukan tanpa busana. Tapi di rekonstruksi dia masih mengenakan pakaian. Ini tidak sesuai kenyataan di lapangan pakaian korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.

    Kasus ini masih banyak yang kejanggalan.dibunuh di tempat lain, lalu dibuang ke Pantai Saoka dan pembunuhan bukan di Saoka karena berdasarkan fakta yang tidak sesuai pelaku bahkan saksi.Ini bukan hanya pembunuhan, tapi juga pelecehan terhadap perempuan. Jangan sampai ada keadilan yang dibungkam, kasus ini menjadi ujian belajaran besar bagi penegakan hukum di tanah air, khususnya terkait kejahatan terhadap perempuan. pihak berwenang hingga ke tingkat nasional. “Ini tentang martabat perempuan.

    Bapak Presiden turun tangan. Kami rakyat kecil butuh keadilan. Setiap kejanggalan harus diusut hingga tuntas, tanpa kompromi. Kini, publik menanti langkah tegas dari pihak berwenang. Mampukah kasus ini diungkap sepenuhnya, atau akan menjadi bayang-bayang gelap yang kembali mematahkan harapan akan keadilan. Sumber data media SORONG, iNewsSorong.id senin 20/1/2025.

    Paradigma Konflik dalam feminisme
    Setiap hubungan sosial termasuk hubungan kaum laki-laki dan Perempuan, bagi mereka, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagi senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan Perempuan.

    Sejarah justur mucul sebagai reaksi atas kultur sexisme atau diskriminasi sosial berdasarakn jenis kelamin di Barat pada tahun 60-an , khususnya sangat penting dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi ( Brownmiller,1976). Para penganut Feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara Tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis.

    Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum Perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta Ideologi Patriarkinya.seperti hubungan seksual, adalah bentuk penindasan terhadap kaum Perempuan patriarki itu dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarti seksual di mana laki-laki memiliki kekuasan superior. “ Indonesia negara hukum maka pelaku pembunuhan Kesya Dihukum setimpal dengan berbuatannya.(*)