Blog

  • Sambut Kemenangan, Zulkarnain Imbau Jaga Hubungan Baik Basudara di Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com – Tahapan pemilihan kepala daerah di kabupaten Maluku Tengah telah sampai pada titik klimaks perhelatan politik.

    Hal itu terjadi setelah pada beberapa jam yang lalu, KPU Malteng lewat rapat pleno terbuka (04/12/2024) dengan resmi mengumumkan perolehan suara keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    Berdasarkan ketetapan dan pengesahan tersebut, kubu paslon 04 (Zulkarnain-Mario) langsung menyambut baik keputusan KPU dengan menggelar konferensi pers di posko pemenangan kelurahan lesane kecamatan kota Masohi.

    Selain Zulkarnain, sejumlah politisi dari parpol pengusung terlihat mendampingi beliau seperti Rudolf Lailossa (ketua Golkar Malteng), Burhanuddin Karepesina (sekretaris Gerindra Malteng), Randi Amri Tomagola (sekretaris PAN Malteng), Ismail Ohorella (sekretaris Demokrat Malteng) serta sekretaris PKS Malteng Iwan Hatuina dan ketua divisi saksi ustad Abidin Tuasamu.

    Dengan penuh haru dan bangga Zulkarnain mengucapkan bannyak rasa syukur kepada Allah SWT atas kemenangan yang diraih pada pilkada Maluku Tengah yang baru saja dilalui.

    “kita bersyukur atas kemenangan ini, terimakasih untuk semua tim gabungan parpol pengusung dan relawan yang sudah mendampingi saya sejak mendaftar di partai politik hingga pengumuman hasil malam hari ini,” kata Zulkarnain kepada pendukungnya yang memenuhi halaman posko.

    Zulkarnain juga menyampaikan jika hasil yang diperoleh dirinya dan Mario Lawalata saat ini tidak akan merubah hubungan baik dengan semua paslon dan pendukung mereka.

    “kita semua orang basudara. Kontestasi pilkada sudah kita lalui bersama, sekarang saatnya saling merangkul kembali dan menjaga hubungan baik seluruh masyarakat Maluku Tengah,” jelasnya menyampaikan.

    Sementara itu, Zulkarnain yang ditanyai awak media perihal rencana kerja yang menjadi prioritas awal dalam 100 hari pertama bekerja nanti menyebut jika semua akan diawali dari desa.

    Dikatakan Zulkarnain “tentu kita akan melangkah dari desa dulu. Terkait taraf hidup masyarakatnya, sumber penghasilan masyarakat, memperhatikan dusun-dusun. Ini yang perlu kita lihat,” jawab Zulkarnain.

    Bukan hanya itu saja, Zulkarnain juga menjawab pertanyaan lain seputar ada tidaknya kemungkinan menggandeng kompetitor lain dalam rangka menyatukan ide dan gagasan untuk membangun Maluku Tengah lewat visi misi yang mereka rumuskan.

    Menurutnya “tentu program yang kami punya juga banyak dan akan dijalankan saat kami memimpin. Sedangkan terkait visi misi paslon lain, akan kami lihat jika sesuai kebutuhan mungkin bisa dipertimbangkan,” tutup Zulkarnain. (HUAT)

  • Koarmada III Gelorakan Semangat Anti Korupsi Menjelang HAKORDIA 2024

    Melanesiatimes.com – Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang, Komando Armada III menyelenggarakan sosialisasi hukum tentang bahaya korupsi dan penanganannya yang di ikuti oleh seluruh Perwira Koarmada III di Gedung Serba Guna (GSG) Maspardi Koarmada III, Jl. Yos Sudarso Katapop,Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Rabu (04/12/24)

    Hal ini dilaksanakan sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam rangka penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Dilingkungan TNI AL, Hari Anti Korupsi Sedunia mengangkat tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”

    Asisten Perencanaan (Asrena) Pangkoarmada III Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr.Hanla. yang ditunjuk untuk mewakili Panglima Komando (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., membuka jalanya kegiatan sosialisasi tersebut.

    Koarmada III Gelorakan Semangat Anti Korupsi Menjelang HAKORDIA 2024
    Laksamana TNI Muhammad Ali (Kepala Staf Angkatan Laut)

    Asrena Pangkoarmada III mengatakan “kegiatan ini sangat baik dilaksanakan di Koarmada III untuk menggelorakan semangat anti korupsi guna mencegah korupsi di lingkungan Koarmada III, karena korupsi merupakan kejahatan di seluruh dunia yang dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat.” Ujarnya.

    Sementara dalam kesempatan terpisah Pangkoarmada III mengatakan “Menindak lanjuti arahan Kasal tentang pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih Korupsi (WBBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Koarmada III akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung program- program pemerintah guna tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045.” Tuturnya.

    Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi hukum oleh Kadiskum Koarmada III Kolonel Laut (H) Abdul Halib Sabale, S.H., M.H., tentang bahaya Korupsi dan Penanganannya yang meliputi pengertian korupsi, menganalisa perbuatan korupsi dan perilaku koruptif dimasyarakat serta bentuk-bentuk korupsi, pengertian Integritas dan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia serta penindakan dan pencegahan korupsi.

  • Devie Rahmawati Sebut Judi Online Merusak Pondasi Negara.

    Melanesiatimes.com – Dewasa ini media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam pembentukan ranah publik di berbagai aspek kehidupan. Jika dibandingkan dengan media konvensional, media sosial  memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara masif dan egaliter. Dengan demikian, media sosial tentunya mempunyai peran penting dalam penguatan demokratisasi dan emansipasi publik untuk mengakses ranah publik.

    Disamping memberikan dampak yang baik dalam hal penguatan partisipasi publik dalam menyikapi berbagai isu dan masalah yang muncul ke permukaan, nyatanya media sosial juga menimbulkan sejumlah masalah yang saling berkaitan dan berpotensi memperburuk kondisi sosial  jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu penting untuk memberikan perhatian khusus, kerjasama serta kebijakan yang inklusif.

    Hal senada juga dikemukakan oleh Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, ia mengemukakan bahwa kecanggihan teknologi informasi telah memanjakan penggunanya untuk memilih hidup di ruang-ruang yang mereka sukai saja, yang cenderung menjadi homogen yang membuat masyarakat menjadi sensitif dan sukar menerima perbedaan karena larut dalam pergaulan yang homogen di ruang digital.

    “Kalau kita amati secara seksama, kecanggihan teknologi informasi membuat masyarakat kita punya kecenderungan menjadi sangat sensitif serta sukar menerima perbedaan karena larut dalam pergaulan yang homogen di ruang digital”, ungkap Devie Rahmawati saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (3/12/24).

    Devie juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial di tengah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, ia menegaskan bahwa semua calon yang ikut berkompetisi dalam Pilkada ini punya tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali masyarakat pasca Pilkada.

    Selanjutnya Devie Rahmawati juga turut menyoroti fenomena maraknya judi online di tanah air, menurutnya Judi online adalah kanker sosial yang bisa menghancurkan keluarga hingga kehidupan para pelakunya. Bahkan dalam ruang yang lebih besar, praktik judi online bisa mengancam keutuhan negara.

    “Judi online ini adalah kanker sosial, bisa betul-betul melumpuhkan bangsa. Judi online merusak pondasi negara, yaitu keluarga,” kata Devie Rahmawati kepada wartawan, Selasa (3/12/24).

    Disamping sejumlah hal diatas, Pengamat sosial Devie Rahmawati juga menjabarkan sejumlah masalah sosial yang sedang  ramai di perbincangkan di media sosial yakni:

    1. Kesenjangan sosial & ekonomi

    Upaya Mengurangi Kesenjangan dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat untuk mengurangi perbedaan keterampilan dan peluang. Mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih progresif untuk memastikan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Pemerintah dapat menyediakan program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, dan pendidikan gratis atau terjangkau untuk kelompok miskin. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan marginal melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

    2. Perubahan Iklim & kerusakan lingkungan

    Tindakan untuk Mengatasi Kedua Masalah, diperlukan upaya global yang melibatkan individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Beberapa langkah penting meliputi: Pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Restorasi alam seperti reboisasi dan rehabilitasi terumbu karang untuk memperbaiki ekosistem yang rusak.  Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa alam diperlakukan dengan bijak. Pendidikan dan kesadaran lingkungan agar masyarakat lebih peduli terhadap dampak aktivitas mereka terhadap planet ini.

    3. Hak Asasi Manusia/HAM

    Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status sosial. HAM meliputi hak-hak dasar yang diperlukan untuk hidup bermartabat, seperti kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebebasan berbicara, dan perlindungan dari penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi.

    4. Perubahan tatanan sosial di era digital

    Perubahan tatanan sosial di era digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Era digital, yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa perubahan tatanan sosial yang signifikan di era digital:

    Transformasi dalam Komunikasi, Keterhubungan Global, Perubahan Cara Berinteraksi, Perubahan dalam Dunia Kerja, Pekerjaan Digital, Perubahan dalam Pendidikan, Perubahan dalam Struktur Keluarga dan Sosial, Pergeseran Nilai dan Budaya, Kesenjangan Digital, Perubahan dalam Konsumsi dan Ekonomi, Pengaruh Media Sosial terhadap NormaSosial.

    5. Kesehatan Mental Masyarakat khususnya Generasi Z

    Upaya Mengatasi Masalah Kesehatan Mental di Kalangan Generasi Z, Pendidikan Kesehatan Mental, Kampanye untuk mengurangi stigma terkait kesehatan mental bisa membantu mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka. Dukungan dari Keluarga dan Teman, Akses ke Layanan Kesehatan Mental, Mengurangi Penggunaan Media Sosial Secara Berlebihan.

    Terakhir Pengamat Sosial Devie Rahmawati menyampaikan bahwa ia mendukung sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka menangani sejumlah masalah sosial yang muncul akibat besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari – hari.

    “Tentunya sebagai Akademisi, saya mendukung langkah & kebijakan yang hari ini diambil oleh Pemerintah sepanjang tujuannnya untuk mengembalikan ruang digital menjadi lebih beradab dan bermanfaat bagi kesehatan mental masyarakat”, ujarnya

  • Lahiran Mudah di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan Program JKN

    Melanesiatimes.com – BPJS Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan layanan kesehatan bagi peserta JKN dengan meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta JKN dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus merujuk ke rumah sakit, terutama untuk layanan yang dapat diberikan di FKTP. Dengan peralatan medis yang sudah dilengkapi dengan baik, FKTP kini siap memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat termasuk untuk pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (04/12/2024).

    Optimalisasi layanan di FKTP merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terintegrasi. Salah satu perkembangan penting adalah ketersediaan layanan pemeriksaan kehamilan serta persalinan di FKTP.

    Peserta JKN kini dapat melakukan kontrol rutin, pemeriksaan USG, persalinan hingga pasca persalinan di FKTP tanpa harus pergi ke rumah sakit. Semua layanan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan prosedur yang berlaku.

    Dengan begitu, ibu hamil yang terdaftar sebagai peserta JKN bisa mendapatkan layanan kesehatan yang menyeluruh selama masa kehamilan, tanpa khawatir soal biaya.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap ibu hamil yang terdaftar dalam program JKN bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. Dengan hadirnya layanan bersalin di FKTP, peserta tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk persalinan, cukup di FKTP yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai,” kata Pupung.

    Pupung juga menjelaskan bahwa saat ini untuk wilayah Kota Sorong terdapat beberapa FKTP yang menyediakan fasilitas layanan bersalin seperti Puskesmas Klasaman, Puskesmas Remu, Puskesmas Malanu, Puskesmas Malawei serta Puskesmas Sorong Barat.

    Layanan persalinan di FKTP tersebut juga telah didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan peralatan yang memadai, sehingga peserta JKN tidak perlu lagi khawatir harus jauh-jauh ke rumah sakit jika kebutuhan medisnya dapat ditangani di FKTP.

    Pupung juga menambahkan, Jika selama pemeriksaan di FKTP ditemukan indikasi medis yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis.

    Dengan alur yang telah terstruktur ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh, dari FKTP hingga rumah sakit. Kehadiran layanan persalinan di FKTP ini juga diharapkan bisa mengurangi beban rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.

    “Dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan di tingkat pertama yang dilengkapi dengan layanan lengkap, peserta JKN dapat merasa lebih tenang dalam menjalani masa kehamilan dan persalinan karena mereka tahu ada layanan yang siap sedia kapan saja mereka membutuhkannya,” jelas Pupung.

    Sebagai penutup, Pupung juga menghimbau agar peserta JKN memanfaatkan sepenuhnya layanan yang telah disediakan di FKTP. Sebagai pintu gerbang pertama dalam pelayanan kesehatan, FKTP merupakan fasilitas yang tepat untuk memulai pemeriksaan kesehatan dan konsultasi medis. Dengan memanfaatkan layanan di FKTP, peserta dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat.

    “Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan di FKTP yang sudah tersedia. Dengan adanya fasilitas lengkap dan tenaga medis yang berkompeten, kami yakin peserta JKN akan merasa lebih mudah dan nyaman dalam menjalani masa kehamilan. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP, KK, maupun kartu JKN-KIS digital, peserta sudah dapat mengakses layanan yang kami sediakan,” himbau Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Salah satu peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, Mita Aduku (26) yang ditemui saat memeriksakan kehamilannya di salah satu Puskesmas Kota Sorong. Mita menceritakan pengalamannya selama mengakses layanan di Puskesmas tersebut.

    “Sejak awal kehamilan, saya rutin periksa kandungan di Puskesmas, pelayanan disini baik sekali, petugasnya ramah dan mereka selalu memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi saya. Saya merasa nyaman dan diperhatikan,” ujar Mita.

    Mita juga mengungkapkan bahwa semua biaya pemeriksaan dan perawatan selama kehamilan ditanggung oleh BPJS Kesehatan mulai dari pemeriksaan rutin, USG, hingga obat-obatan, semuanya ditanggung oleh BPJS. Ia tidak lagi merasa khawatir dengan biaya pemeriksaan maupun persalinan yang cukup besar.

    “Saya merasa sangat terbantu dan tenang tanpa harus memikirkan biaya yang mahal. Saya cukup perlihatkan KTP atau Kartu Keluarga, saya sudah langsung dilayani,” cerita Mita.

  • Meriahkan Hari Armada RI, Koarmada III Akan Menggelar “PANGKOARMADA III GRASSTRACK CHAMPIONSHIP 2024”

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka memeriahkan Hari Armada RI Tahun 2024, Koarmada III akan menggelar kejuaraan Grasstrack skala Nasional yang akan dihelat pada tanggal 7-8 Desember 2024 di Sirkut KM. 24 – Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam upaya mendukung suksesnya acara nanti Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H.,M.Si., bersama pejabat utama Koarmada III meninjau kesiapan sirkuit. Minggu(01/12/24)

    Selesai meninjau sirkuit Pangkoarmada III mengatakan secara keseluruhan kesiapan kejuaraan lomba grasstrack sudah mencapai 90%, tiga hari kedepan sirkuit sudah siap menjadi ajang para grasstracker- grasstracker dari Maluku dan Ambon.

    “Mari para grasstracker yang berada di wilayah Papua dan Maluku untuk segera mendaftar dan meramaikan kejuaraan “PANGKOARMADA III GRASSTRACK CHAMPIONSHIP 2024” yang akan dilaksanakan tanggal 7-8 Desember 2024 di Sirkut KM. 24 – Kabupaten Sorong” Ajak Panglima.

    Lanjut Panglima, “Kegiatan ini sangat istimewa yaitu untuk mengakomodir hobi kalangan milenial, penggemar otomotif dalam membentuk mental dan jasmani lebih kuat. Serta meningkatkan sinergitas antara Koarmada III dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam upaya merangsang masyarakat agar cinta dan peduli terhadap olahraga prestasi berbasic otomotif.

    Ketua Panitia kejuaraan grasstrack Kolonel Laut (P) Robinson H. Etwiory menyampaikan, lomba diharapkan bisa menjadi referensi, tolak ukur, kajian dan pengembangan di penyelenggaaraan event-event grasstrack berikutnya.

    Sebagai ketua panitia, kami berusaha all out dan semaksimal mungkin menggunakan serta melibatkan sumber daya lokal, untuk menyelenggarakan event grasstrack perdana di Papua Barat Daya.

    “dengan kontiunitas dan keberlanjutan kejuaraan racing kompetisi roda dua seperti ini, akan memacu terbangunnya regenerasi tracker potensial di Papua Barat Daya”ungkap Kolonel Robinson

  • Proses Cerai Baim Wong: Bukti Baru dan Saksi Ahli Jadi Fokus Sidang

    Melanesiatimes.com – Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian antara aktor Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dalam agenda kali ini, tim kuasa hukum Baim Wong mengajukan bukti tambahan yang diharapkan dapat memperkuat posisi mereka di persidangan.

    Kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, menjelaskan bahwa bukti yang diajukan mencakup dokumen tertulis dan video. “Kami mengajukan bukti tambahan dalam bentuk tertulis dan video untuk melengkapi yang sudah ada,” ujar Fahmi saat ditemui wartawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Tidak hanya bukti fisik, Baim juga telah mempersiapkan lebih dari 10 saksi yang akan memberikan keterangan di persidangan berikutnya. “Ada lebih dari 10 saksi. Beberapa di antaranya akan menjelaskan detail peristiwa, sementara lainnya adalah saksi ahli. Semua ini merupakan bagian dari rangkaian pembuktian yang kami siapkan,” tambah Fahmi.

    Baim Wong, yang hadir langsung di persidangan, menunjukkan komitmennya untuk terlibat penuh dalam proses hukum ini. Ia menegaskan pentingnya kehadirannya di setiap agenda sidang. “Saya bilang ke Bang Fahmi, saya ingin datang di setiap sidang. Karena hanya saya yang tahu ceritanya dengan detail,” ungkapnya.

    Namun, absennya Paula Verhoeven dalam sidang kali ini tidak mendapat tanggapan dari Baim. Aktor yang menikahi Paula pada tahun 2018 itu mengaku sudah siap menghadapi proses ini dengan kepala dingin.

    “Semua dijalani saja. Kita ambil hikmahnya, pasti ada manfaatnya di balik semua ini,” pungkas Baim Wong, yang dikenal lewat perannya dalam film Bila Esok Ibu Tiada.

    Proses cerai pasangan yang telah memiliki dua anak ini terus menjadi sorotan publik, dan perkembangan selanjutnya akan menjadi penentu langkah akhir mereka.

  • Kubu Pramono-Rano Sindir Saksi RK-Suswono Soal Penolakan Rekapitulasi di Jakarta Pusat

    Melanesiatimes.com – Kubu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung – Rano Karno, melontarkan kritik tajam terhadap saksi paslon Ridwan Kamil (RK) – Suswono yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi (form model D) di tiga kecamatan di Jakarta Pusat.

    Charles Honoris, Bendahara Tim Pemenangan Pramono-Rano, menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan saksi RK-Suswono. Namun, ia berharap semua pihak dapat menerima hasil pemilu berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Kami hargai jika mereka tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Tapi secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Doel unggul,” ujar Charles di Sekretariat Tim Pemenangan Pramono-Rano di Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

    Harus Legowo Menerima Hasil Pemilu
    Charles juga menekankan pentingnya sikap legowo dalam menerima hasil pemilu, apalagi jika data sudah tervalidasi oleh KPU. Ia menyayangkan upaya kubu RK-Suswono yang dinilai mencoba mendorong Pilkada Jakarta menuju putaran kedua.

    “Kalau terus memaksakan putaran kedua, bagaimana caranya? Pemilu adalah ajang demokrasi. Kadang menang, kadang kalah. Kita harus bisa menerima kenyataan. Jangan sampai Pilkada yang berjalan baik ini dikotori dengan hal-hal yang tidak perlu,” tegasnya.

    Kritik Alasan Penolakan
    Salah satu alasan saksi RK-Suswono menolak menandatangani hasil rekapitulasi adalah dugaan tidak adanya pembagian formulir undangan pencoblosan (C6) kepada warga. Charles membantah klaim ini dan menilai tuduhan tersebut tidak berdasar.

    “Jangan buat alasan yang mengada-ada. Warga Jakarta butuh pemerintahan baru yang segera bekerja menyelesaikan masalah kota ini,” lanjut Charles.

    KPU Klarifikasi Penolakan Saksi RK-Suswono
    Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang, mengonfirmasi bahwa saksi RK-Suswono menolak menandatangani form model D di tiga kecamatan. Menurut Sahat, saksi paslon 01 mempertanyakan rendahnya partisipasi pemilih dan distribusi formulir undangan pencoblosan.

    “Ada tiga kecamatan yang rekapitulasinya selesai, namun saksi paslon 01 menolak tanda tangan karena alasan partisipasi pemilih yang rendah dan distribusi formulir undangan yang dinilai tidak merata,” jelas Sahat.

    KPU memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai aturan, dan pihaknya akan terus memverifikasi serta menjawab setiap keberatan yang disampaikan oleh pihak terkait.

    Pemilu Bersih untuk Jakarta yang Lebih Baik
    Di tengah perdebatan ini, Charles menekankan perlunya menjaga integritas pemilu. “Saat ini, kita harus fokus pada membangun Jakarta yang lebih baik. Jangan sampai energi kita habis untuk hal-hal yang tidak substansial,” tutupnya.

  • Badai Bora Banjiri Rumah dan Jalanan di Pulau Rhodes, Yunani

    Melanesiatimes.com – Pulau Rhodes, salah satu destinasi wisata terkenal di Yunani, diterjang hujan deras pada Minggu (1/12), menyebabkan banjir yang menggenangi rumah, tempat usaha, dan jalan-jalan. Badai Bora yang melanda negara tersebut memasuki hari kedua, memaksa otoritas setempat untuk sementara melarang penggunaan kendaraan.

    Bencana ini dimulai pada Sabtu (30/11), ketika banjir bandang merenggut nyawa seorang pria di pulau Yunani lainnya di wilayah Aegea utara. Dinas Pemadam Kebakaran menerima lebih dari 650 panggilan terkait genangan air yang mengancam bangunan dan properti warga. Sebanyak 80 orang dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kota Ialysos, yang terletak di Rhodes, dilaporkan menjadi kawasan yang paling parah terdampak banjir. Beruntung, tidak ada laporan korban luka.

    Di jalan-jalan yang terendam, kendaraan dan puing-puing berserakan, sementara warga berusaha membersihkan lumpur dari rumah dan bisnis mereka. Sofia Kanelli, salah seorang penduduk Ialysos, menggambarkan situasi yang tragis: “Beberapa orang kehilangan rumah, beberapa lainnya mengungsi. Mobil-mobil kami juga rusak parah,” ungkapnya.

    Juru bicara Pemadam Kebakaran, Vassilis Varthakogiannis, mengonfirmasi bahwa cuaca buruk diperkirakan akan terus berlanjut hingga Senin (2/12).

    Yunani, yang terletak di kawasan Mediterania, telah mengalami peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan menyebut negara ini sebagai “pusat” dari perubahan iklim. “Kondisi cuaca dalam beberapa tahun terakhir sangat berbeda; kami sering mengalami hujan lebat dan banjir mendadak,” kata Varthakogiannis.

    Pada 2023, lebih dari 20.000 wisatawan dan penduduk setempat terpaksa mengungsi dari rumah dan hotel di kawasan pantai akibat kebakaran hutan besar yang berlangsung berhari-hari.

    Selain itu, badai petir dan hujan lebat juga mengganggu layanan kereta api di berbagai wilayah, terutama di bagian tengah dan utara Yunani.

  • KPK Tetapkan Pj Walikota Pekanbaru Tersangka Korupsi Anggaran

    Melanesiatimes.com  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tahun 2024-2025.

    Risnandar yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 02.30 WIB, memberikan sedikit keterangan kepada wartawan. “Nanti kita jelaskan pada waktunya,” ujar Risnandar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Risnandar diduga menerima uang sebesar Rp2,5 miliar terkait dengan pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Pemerintah Kota Pekanbaru. “Pada November 2024, ada penambahan anggaran untuk Setda, termasuk untuk biaya makan dan minum (APBD-P 2024). Dari sini, Pj Wali Kota diduga mendapatkan jatah sebesar Rp2,5 miliar,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

    Selain Risnandar, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Sekretaris Daerah Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dan Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Novin Karmila.

    Ghufron menjelaskan bahwa Risnandar dan Indra memerintahkan bawahannya untuk memotong anggaran Pemkot Pekanbaru, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi mereka berdua. “Pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dilakukan sejak Juli 2024,” tambahnya.

    Penetapan tersangka terhadap Risnandar berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sembilan orang dan barang bukti berupa uang senilai lebih dari Rp6 miliar. “Tim KPK mengamankan total sembilan orang, delapan di Pekanbaru dan satu di Jakarta, serta uang sekitar Rp6,82 miliar,” jelas Ghufron.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Penjabat Walikota Pekanbaru Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

    Melanesiatimes.com – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) pukul 17.39 WIB. Sebelumnya, Risnandar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Pekanbaru, Riau, pada Senin malam (2/12/2024).

    Pantauan Wartawan di lokasi, Risnandar datang bersama Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, mengenakan topi dan masker hitam. Sesampainya di gedung KPK, Risnandar hanya menyapa para wartawan tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

    Informasi yang diperoleh menyebutkan, ada delapan orang yang dibawa ke gedung KPK dalam operasi tersebut. OTT ini terkait dugaan penyalahgunaan uang bendahara, yang diduga dipalsukan atau dibuat fiktif sebagai bukti pertanggungjawaban.

    Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan penggunaan uang bendahara, di mana salah satu modus yang terungkap adalah pengambilan uang tunai yang kemudian dibagikan dengan bukti pengeluaran palsu. “Contoh pengadaan fiktif ini adalah alat tulis kantor (ATK), yang kuitansinya dibuat sendiri tanpa barang yang nyata,” jelas Alex.

    Penyidik KPK langsung menindaklanjuti kasus ini dan memulai proses penyidikan dalam waktu 1×24 jam setelah penangkapan.