Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin malam (2/12/2024). Dalam operasi tersebut, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, beserta delapan orang lainnya diamankan. Selain itu, satu orang lagi juga ditangkap di Jakarta, sehingga total sembilan orang yang dibawa ke KPK.
“Total sembilan orang yang diamankan, delapan orang dari Pekanbaru dan satu lainnya dari Jakarta,” ujar juru bicara KPK, Tessa, dalam keterangan resminya, Selasa (3/12/2024).
Pantauan di Gedung KPK, Risnandar Mahiwa tiba sekitar pukul 17.39 WIB bersama Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. Mereka tiba dengan mengenakan topi dan masker hitam. Risnandar hanya menyapa awak media tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Benar, pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya, mereka akan dimintai keterangan lebih lanjut,” tambah Tessa.
Menurut informasi sementara, operasi ini berkaitan dengan penggunaan uang bendahara yang tidak dipertanggungjawabkan. Risnandar Mahiwa diduga terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif.
“Kasus ini berhubungan dengan penggunaan uang bendahara, dengan modus mengambil uang tunai yang kemudian dibagikan dengan bukti pengeluaran yang fiktif,” jelas Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Bali, Selasa (3/12/2024).
Sebagai contoh, Alexander menjelaskan bahwa pengadaan barang fiktif, seperti alat tulis kantor (ATK), tercatat dengan kuitansi palsu, meskipun barangnya tidak ada.
Melanesiatimes.com –KBRI Seoul mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan, seiring dengan penetapan status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-Yeol. Imbauan ini disampaikan melalui surat yang diposting di akun Instagram resmi KBRI pada Selasa malam, 3 Desember 2024.
Dalam surat tersebut, KBRI meminta agar WNI tetap tenang, waspada, dan memantau perkembangan situasi di sekitar mereka. KBRI juga menyarankan agar WNI menghindari kerumunan massa, serta tidak mendekati lokasi-lokasi yang rawan kerusuhan atau unjuk rasa, termasuk kawasan strategis di Seoul seperti National Assembly di Yeouido dan kantor Kepresidenan di Yongsan.
“Jaga keselamatan dengan menghindari kerumunan dan selalu mengikuti instruksi dari aparat keamanan setempat,” kata KBRI. Selain itu, WNI diminta untuk mematuhi Dekrit Darurat Militer dan memastikan mereka membawa identitas resmi.
WNI yang menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan dapat menghubungi KBRI Seoul melalui nomor hotline (+82-10-5394-2546), telepon (02 2224 9000), atau email di seoul.kbri@kemlu.go.id.
Pada malam yang sama, Presiden Yoon Suk-Yeol mengumumkan keadaan darurat militer dengan alasan adanya ancaman dari kelompok yang diduga berafiliasi dengan Korea Utara. “Darurat militer diperlukan untuk mempertahankan kebebasan konstitusional,” ujar Yoon dalam pidato televisi.
Namun, tak lama setelahnya, anggota parlemen Korea Selatan bertemu dan dengan suara mayoritas memilih untuk membatalkan status darurat militer tersebut. Presiden Yoon kemudian mencabut keputusan tersebut pada Rabu pagi.
Melanesiatimes.com – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk meningkatkan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih banyak Peraturan Menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.
Supratman menyatakan, “Semua kebijakan yang dikeluarkan harus melalui kajian Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum sebelum saya tandatangani,” dikutip, Rabu (4/12/2024).
Selama ini, beberapa Peraturan Menteri diterbitkan sebagai solusi praktis terhadap masalah yang muncul, namun hal ini menyebabkan jumlah Peraturan Menteri yang diterbitkan semakin membengkak. Data menunjukkan bahwa antara 2019 hingga 2023, sebanyak 5.267 Peraturan Menteri telah diterbitkan, dengan Kementerian Hukum menyumbang sekitar 3,2 persen dari total tersebut.
Supratman mengingatkan bahwa jumlah regulasi yang berlebihan ini dapat menimbulkan tumpang tindih antara peraturan kementerian satu dengan lainnya. Ia juga menyoroti peran penting BSK Hukum dalam mengatasi permasalahan ini dengan memastikan kualitas kebijakan yang dihasilkan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi.
Selain itu, Supratman menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sebuah aspek yang sering kali mendapatkan perhatian lebih. “BSK Hukum, baik diminta maupun tidak, harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh Unit Kerja di Kementerian Hukum,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com– Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menegaskan pentingnya kedua negara, Australia dan Indonesia, bekerja sama untuk mengatasi masalah hukum terkait pemindahan narapidana. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024, bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pembicaraan fokus pada rancangan kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine dari Indonesia ke Australia. Burke menyatakan bahwa Australia menghormati sistem hukum Indonesia dan menyambut baik niat baik Indonesia dalam kerja sama ini. “Kami membahas berbagai isu dalam sistem hukum masing-masing dengan cara yang konstruktif,” ungkap Burke. Ia juga menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut antara pejabat kedua negara akan segera dilanjutkan.
Selain pemindahan narapidana, pembicaraan antara kedua negara juga menyentuh kerja sama terkait migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Burke menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang terus berkembang, yang terjalin melalui komunikasi dan kerja sama antara kedua negara, khususnya dalam hal penanganan isu-isu krusial ini.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Indonesia telah menyerahkan rancangan kerja sama terkait pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia. Dalam rancangan tersebut, Indonesia mengajukan beberapa persyaratan, di antaranya Australia harus menghormati kedaulatan Indonesia dan putusan pengadilan Indonesia. Indonesia juga menegaskan bahwa pemindahan narapidana akan dilakukan dalam status narapidana, namun jika Australia memberikan grasi, amnesti, atau remisi, Indonesia akan menghormati keputusan tersebut.
Namun, Yusril juga mencatat bahwa Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara, dan hingga kini, Indonesia dan Australia belum memiliki perjanjian resmi terkait hal ini.
Bali Nine merujuk pada sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005 karena terlibat dalam sindikat penyelundupan narkoba. Mereka kedapatan membawa 8,2 kilogram heroin. Dari sembilan narapidana tersebut, dua orang, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi mati pada tahun 2015. Renae Lawrance, yang dihukum 20 tahun penjara, dibebaskan pada 2018 setelah menerima beberapa remisi. Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia di penjara pada 2018, sementara lima narapidana lainnya—Si Yi Chen, Michael Czugai, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens—masih menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia.
Melanesiatimes.com– Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, yang akrab disapa Eddy Hiariej, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk mereformasi Undang-Undang (UU) Narkotika. Reformasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua aspek penting, yakni kesehatan dan hukum pidana. “Kami akan mereformasi UU Narkotika dengan pendekatan yang menggabungkan aspek kesehatan dan hukum pidana,” ujar Eddy usai acara diskusi publik di Jakarta pada Rabu (4/12/2024).
Menurut Eddy, reformasi ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih adil bagi pengguna narkotika. Pemerintah berpendapat bahwa pengguna narkotika yang hanya berperan sebagai konsumen tidak seharusnya dikenakan hukuman pidana. “Untuk pengguna murni, kita tidak akan lagi mengenakan sanksi pidana, melainkan tindakan seperti rehabilitasi atau penilaian oleh tim asesmen,” tambahnya.
Eddy, yang juga seorang guru besar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya revisi UU Narkotika, yang saat ini sudah tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan hak rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. “Semakin banyak dialog publik dan masukan dari berbagai pihak, semakin besar peluang UU ini diterima secara luas oleh masyarakat,” tandas Eddy.
Melanesiatimes.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) sukses meraih tiga penghargaan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum dan HAM. Acara ini berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa lalu.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, bersama Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.
Tiga penghargaan yang diraih oleh Kemenkumham Babel adalah:
Terbaik I dalam Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024.
Terbaik II dalam Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil.
Terbaik II dalam Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh unit kerja untuk serius dalam melaksanakan penilaian empat mandatori yang ditetapkan oleh BSK, yakni Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).
Menkum Supratman juga menekankan pentingnya mengatasi tantangan hiper-regulasi, termasuk di lingkungan Kementerian Hukum, dengan memastikan kualitas kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi.
“Salah satu peran BSK adalah mengatasi masalah hiper-regulasi dengan memastikan kualitas kebijakan Kemenkumham di setiap tahapannya,” jelasnya. Supratman berharap semua kebijakan dan aturan yang dikeluarkan Menteri harus melalui evaluasi BSK sebelum ditandatangani.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Refleksi Akhir Tahun 2024 adalah “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita.” Andry menambahkan, sejak 2022, Kemenkumham telah berperan sebagai leading institution untuk Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan memperlihatkan peningkatan partisipasi dan kualitas IRH yang signifikan.
Di sisi lain, BSK Hukum juga fokus pada pengembangan kegiatan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara dan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam pengukuran Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum mengimplementasikan aplikasi survei yang sudah digunakan oleh berbagai instansi dan pemerintah daerah.
Kepala Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diterima, serta berterima kasih kepada pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis yang mendukung tugas dan fungsi BSK Hukum di wilayah tersebut.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala BSK Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, serta berbagai pejabat tinggi lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkumham seluruh Indonesia.
Gambar – Surat Klarifikasi/Hak Jawab Berita Melanesia Times.
Klarifikasi/Hak Jawab Berita Melanesia Times
Nomor: 1498/FHV/SP/XII/2024
Hal: Surat Klarifikasi
Jakarta, 02 Desember 2024
Kami ucapkan terima kasih atas perhatianya. Bersama ini, kami sebagai penasihat
hukum Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. (“KLIEN”) hendak menyampaikan Hak Jawab dan
Hak Koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 5 UU
No. 40/1999 tentang PERS, sebagai berikut:
1. Bahwa kami menemukan berita berjudul “Unsur Mens Rea Dalam Kasus Sumpah
Palsu Ike Farida” yang dipublikasikan dalam portal berita MELANESIATIMES
(laman https://melanesiatimes.com/2024/11/01/unsur-mens-rea-dalam-kasus-sumpah-palsu-
ike-farida/) pada 1 November 2024. Adapun dalam berita tersebut, terdapat
informasi yang tidak akurat, antara lain:
“…. namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan
penggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida
mengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan
tuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.”
…
“Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada
saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan
terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan
pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum.”
…
“Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan
kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini
juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah.”
2. Bahwa faktanya upaya hukum yang diajukan KLIEN, dari mulai melayangkan
laporan polisi sampai memberikan somasi, tidaklah dapat dikategorikan sebagai
itikad buruk, melainkan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hak
keperdataannya. Faktanya, unsur kesengajaan justru dilakukan pihak
pengembang dengan mengabaikan kewajibannya terhadap pendaftaran
pertelaan apartemen/rumah susun sampai upaya peninjauan kembali diajukan
(hal ini menunjukkan actus reus dan mens rea).
3. Bahwa faktanya KLIEN memberikan kuasa penuh untuk proses peninjauan
kembali kepada para kuasa hukumnya (tidak langsung turut terlibat dalam
proses peninjauan kembali). Dalam hal ini, KLIEN tidak mengontrol setiap
tindakan para penasihat hukumnya. KLIEN tidak mengetahui bahwa bukti baru,
yang menjadi objek utama dalam perkara, pernah digunakan dalam perkara
sebelumnya. Di samping itu, SP3D hasil Gelar Perkara Khusus yang diterbitkan
kapolri menyebutkan bahwa tidak terdapat mens rea KLIEN atas pelaporan
tuduhan pelanggaran Pasal 242 KUHP. Sehingga, pengajuan Novum tersebut
bukanlah bentuk kesengajaan.
4. Bahwa faktanya berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 609 K/Pid/2016 dalam
pertimbangannya didapati bahwa seandainya suatu bukti yang dianggap sebagai
novum pernah diajukan dan ternyata bukti tersebut tidak mempunyai kualitas
sebagai novum, maka seseorang tidak dapat dipidana karena hal tersebut
merupakan hak keperdataannya.
5. Bahwa faktanya KLIEN merupakan konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah
susun di Apartemen Casa Grande Residence, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta
Selatan, dari PT Elite Prima Hutama (PT EPH). Meskipun telah dilunasi sejak Mei
2012 lalu, PT EPH hingga kini menolak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu
menyerahkan unit tersebut secara keseluruhan, serta melakukan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan
alasan yang kabur dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan alasan tersebut,
KLIEN mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT EPH di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.
6. Bahwa demi mempertahankan hak keperdataannya, KLIEN telah menempuh
upaya hukum dan memenangkan 8 (delapan) putusan pengadilan yang final dan
binding, serta berkekuatan hukum tetap. Adapun sengketa kepemilikan tersebut
semestinya berakhir dengan keluarnya Berita Acara Eksekusi secara
SUKARELA berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
No. 53 PK/PDT/2021 (Putusan PK 53/2021) pada 13 April 2021, sebagaimana
dalam amar putusan menyatakan bahwa:
a. PT EPH merupakan pengembang yang beritikad buruk, terbukti melakukan
perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
b. Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. merupakan pembeli yang beritikad baik dan patut
dilindungi hukum; dan
c. PT EPH dihukum untuk menyerahkan unit dan menandatangani PPJB.
Alih-alih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan,
PT EPH justru merampas hak KLIEN selama 12 tahun dan kini mengusahakan
segala cara untuk mengkriminalisasi konsumennya sendiri.
Hormat kami,
KUASA HUKUM DR. IKE FARIDA, S.H., LL.M.
Melanesiatimes.com– Sebanyak 143 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit mirip flu di barat daya Kongo dalam dua minggu terakhir. Kematian ini tercatat antara tanggal 10 hingga 25 November di zona kesehatan Panzi, Provinsi Kwango.
Menteri Kesehatan Provinsi Kwango, Apollinaire Yumba, menyebutkan bahwa gejala penyakit yang menyerang korban termasuk demam, sakit kepala, batuk, dan anemia. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang segera mengirimkan tim ahli untuk menyelidiki penyebab wabah tersebut.
Pada hari Selasa (3/12), Wakil Gubernur Provinsi Kwango, Rémy Saki, mengonfirmasi bahwa jumlah kematian diperkirakan mencapai antara 67 hingga 143 orang. “Tim epidemiologi akan segera mengambil sampel di lokasi untuk membantu mengidentifikasi sumber penyakit ini,” ujar Saki.
Yumba mengimbau warga setempat untuk menjaga jarak dan menghindari kontak langsung dengan tubuh korban guna mencegah penyebaran penyakit. Ia juga meminta dukungan dari mitra nasional dan internasional untuk mengirimkan bantuan medis yang dibutuhkan.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya melaporkan adanya wabah cacar air di Kongo, dengan lebih dari 47.000 kasus terduga dan lebih dari 1.000 korban jiwa. WHO mengonfirmasi adanya penyakit yang belum teridentifikasi ini dan menyebutkan bahwa timnya bekerja sama dengan layanan kesehatan setempat untuk mengumpulkan sampel guna menentukan penyebab pasti wabah tersebut.
Melanesiatimes.com – Setelah dilantik sebagai pejabat negara, tindakan Gus Miftah menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa aksi yang dilakukannya mendapat sorotan tajam dari publik, termasuk prank yang dilakukan terhadap seorang pedagang es teh dan ucapan kasar yang dianggap tidak pantas.
Dakwah di Kelab Malam
Gus Miftah menjadi sorotan setelah memilih kelab malam sebagai lokasi dakwah. Ia beralasan bahwa dakwah agama perlu menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang tengah bersenang-senang di kelab malam. Namun, acara ini menuai kritik tajam, apalagi setelah muncul tudingan bahwa ada penghinaan terhadap Ustaz Khalid Basalamah. Akibatnya, Gus Miftah akhirnya meminta maaf.
Dakwah di Gereja
Kontroversi Gus Miftah tidak berhenti di situ. Ia juga sempat dikritik keras karena melakukan dakwah di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung, Jakarta Utara pada tahun 2021. Banyak yang menilai tindakan ini melanggar nilai-nilai toleransi agama. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah justru membela aksinya dengan menyebutnya sebagai bentuk orasi.
Protes atas Larangan Penggunaan Speaker Masjid
Gus Miftah juga menimbulkan kegaduhan dengan kritiknya terhadap larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Alquran saat bulan Ramadan. Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan acara dangdutan yang diizinkan, sebuah pernyataan yang memicu amarah banyak pihak. Kritikan ini disampaikannya saat berdakwah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.
Olokan terhadap Pedagang Es Teh
Baru-baru ini, Gus Miftah kembali menerima kritik setelah mengolok-olok seorang pedagang es teh. Dalam kesempatan itu, ia menggunakan kata-kata kasar yang mengejutkan banyak orang yang hadir. Perilaku ini membuat banyak orang kecewa, terutama karena Gus Miftah bukan hanya seorang pendakwah, melainkan juga seorang pejabat negara.
Publik pun semakin mempertanyakan sikap Gus Miftah, berharap ia dapat lebih bijaksana dalam bertindak sebagai seorang pejabat yang harus memberi contoh baik.
Melanesiatimes.com –Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan pengumuman darurat militer melalui siaran langsung di televisi pada Selasa, 3 Desember 2024. Namun, keputusan tersebut hanya berlangsung beberapa jam sebelum akhirnya dicabut.
Langkah Darurat yang Ditentang
Dalam periode singkat darurat militer, Presiden Yoon mengeluarkan dekrit yang melarang protes, menghentikan aktivitas parlemen dan partai politik, serta menempatkan media di bawah kontrol pemerintah. Langkah ini memicu protes dari parlemen dan tekanan kuat dari berbagai pihak, sehingga Yoon membatalkan keputusannya pada hari yang sama.
Alasan di Balik Deklarasi
Presiden Yoon menjelaskan bahwa darurat militer diberlakukan untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan Korea Selatan. “Saya menetapkan darurat militer demi melindungi negara dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan kekuatan anti-negara yang mengancam kebebasan serta stabilitas rakyat,” tegas Yoon dalam pernyataannya, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Namun, Yoon tidak memberikan rincian ancaman spesifik dari Korea Utara. Sebaliknya, ia menyoroti konflik politik domestik, termasuk 22 mosi pemakzulan terhadap pejabat pemerintahannya sejak ia menjabat pada Mei 2022.
Militer Beraksi Singkat
Selama darurat militer berlangsung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su ditunjuk untuk memimpin komando darurat. Militer bahkan mengerahkan pasukan lengkap dengan senjata dan peralatan canggih ke Majelis Nasional, tempat mereka menghadapi perlawanan dari staf parlemen.
Dekrit juga mencakup larangan aksi mogok, termasuk bagi para dokter, dengan ancaman penangkapan tanpa surat perintah bagi pelanggar. Meski begitu, hingga Rabu pagi, tidak ada indikasi pemerintah mengambil alih kendali penuh atas media.
Reaksi Publik dan Internasional
Keputusan darurat militer ini memicu gelombang protes besar. Ribuan demonstran berkumpul di luar gedung parlemen, sementara anggota parlemen dari berbagai kubu mengecam tindakan Yoon sebagai inkonstitusional. Dalam pemungutan suara, seluruh 190 anggota parlemen yang hadir sepakat mencabut dekrit darurat militer.
Menanggapi tekanan tersebut, Yoon mengumumkan bahwa pasukan telah ditarik kembali, dan ia berjanji akan mencabut dekrit melalui rapat kabinet dalam waktu dekat.
Sementara itu, komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut. Mereka menyerukan agar prinsip hukum dan demokrasi tetap dijunjung tinggi.
Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan
Darurat militer bukan hal baru di Korea Selatan. Terakhir kali kebijakan ini diterapkan pada 1979, menyusul pembunuhan Presiden Park Chung-hee. Masa tersebut diwarnai pembatasan ketat terhadap partai politik, yang akhirnya memicu aksi pro-demokrasi besar-besaran.
Pada 1987, hak-hak sipil sepenuhnya dipulihkan, dan demokrasi mulai berkembang hingga saat ini. Peristiwa 2024 ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi stabilitas politik Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir.