Blog

  • Pj Gubernur Papua Selatan Ajak Semua ASN Fokus pada Kebijakan Presiden

    Melanesiatimes.com – Dalam langkah strategis, Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengumpulkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut untuk menyerap arah kebijakan Presiden Republik Indonesia. Selain ASN, kepala organisasi perangkat daerah di Papua juga turut hadir dalam momen penting ini. Pengarahan ini berlangsung di Gedung Olahraga Merauke pada Selasa (12/11/2024), dengan pendampingan Pj Sekda Maddaremmeng.

    Rudy membuka sesi dengan menegaskan pentingnya kehadiran ASN. “Saya sudah melakukan absensi semua. Saya panggil yang belum hadir, dan jika tidak ada alasan yang jelas, saya akan menggunakan wewenang untuk menggantikan mereka,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kehadiran setiap ASN sangat krusial dalam implementasi kebijakan presiden.

    Kebijakan yang disampaikan mengacu pada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung visi “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini diwujudkan melalui delapan misi utama, mulai dari penguatan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif.

    Salah satu kebijakan unggulan adalah alokasi satu juta hektar lahan pertanian di Merauke, yang juga diterapkan di wilayah lain di Papua Selatan. Rudy menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim global yang dapat mengganggu pasokan beras dari negara-negara Asia seperti China, Thailand, dan India. “Kita harus mempersiapkan ketahanan pangan nasional sejak dini agar tidak tergantung pada negara lain yang mungkin terhambat pasokan akibat peningkatan suhu global,” tambahnya.

    Rudy juga menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto berjalan lancar tanpa hambatan. “Transisi di tingkat nasional sejuk, dan diharapkan juga di tingkat kabupaten semuanya berjalan damai tanpa konflik. Saya minta ASN untuk tetap netral dan tidak berpihak pada kandidat manapun,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan dikenai sanksi berat.

    Dalam pengarahan tersebut, Rudy menyoroti pentingnya profesionalisme, kejujuran, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan upaya pencegahan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui digitalisasi dan penyederhanaan peta kerja. “Penghematan anggaran adalah perintah presiden yang harus kita jalankan dengan mengurangi perjalanan dinas dan rapat koordinasi yang tidak penting,” ujar Rudy.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Rudy menambahkan bahwa peningkatan kualitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan sosial tetap menjadi prioritas utama. “Papua Selatan menunjukkan performa yang baik dalam pengendalian inflasi, dan kita harus terus menjaga kestabilan ini,” pungkasnya.

    Dengan semangat Asta Cita, Papua Selatan diharapkan dapat berkontribusi besar menuju Indonesia Maju, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

  • Pj Gubernur Papua Selatan Hadiri Rakornas Pemerintahan Daerah di Sentul

    Melanesiatimes.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Acara bergengsi ini dihadiri sekitar 5.300 peserta dari berbagai elemen pemerintahan, termasuk kementerian dan lembaga negara, jajaran Polda dan Pangdam se-Indonesia, Kejaksaan Tinggi, para bupati, hingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh penjuru Tanah Air.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rakornas ini dengan pemukulan gong yang menjadi simbol dimulainya agenda penting tersebut. Seluruh menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dan memberikan paparan dalam empat sesi diskusi strategis yang berlangsung sepanjang kegiatan.

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hadir menutup Rakornas dengan pesan kuat bagi seluruh kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gibran menekankan pentingnya kekompakan, sinergi, dan integrasi antarlembaga demi mewujudkan visi nasional yang satu, yakni visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada visi lain selain visi Presiden. Tidak ada program lain selain program dari Presiden,” ujar Gibran tegas. Ia juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, ia menyebut tiga provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

    Rakornas ini menjadi momen krusial bagi seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah menuju pembangunan Indonesia yang lebih maju.

  • Etape Terakhir Misi Diplomasi , Satgas Port Visit 2024 Tiba Di Papua New Guinea (PNG)

    Melanesiatimes.com – Satuan Tugas (Satgas) Port Visit 2024 KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo (WSH) -991 tiba di Negara Papua New Guinea yang merupakan negara terakhir dalam misi diplomasi sebelum kembali ke negara Indonesia. Saat tiba, Satgas disambut oleh Dubes RI untuk PNG Bapak Andriani Supandi didampingi Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla. bersama dengan WNI yang berada di Papua New Guinea, bertempat di Port Moresby Harbour, pada minggu siang waktu setempat. (17/11/24)

    Turut hadir menyambut CO. Basiliks CMDR Libetina Graham, Direktur Maritim CMDR. Sebasstian Maru, Chief Of Force Preparation Col. Craeg Solomon, Athan RI untuk PNG Kolonel Inf Piter Dwi Ardianto, Sahli A Wilnas Pok Sahli Pangkoarmada III Kolonel Mar Augustinus Purba, S.E., CRMP., Asops Danlantamal X Kolonel Laut (P) Yustus Nasarius Rossi, dan Mayor (Mar) Risa Bekti Kumbara (Asathan RI) serta para staf KBRI PNG.

    Saat KRI WSH-991 sudah sandar di dermaga, Dansatgas Port Visit 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo turun untuk menyambut dan memberi penghormatan kepada Dubes RI untuk PNG dan Kadispotmaral.

    Selanjutnya Dubes RI beserta rombongan masuk ke KRI WSH-991 dengan melewati valreep dari Prajurit KRI.

    Setelah itu rombongan diarahkan ke lounge room Perwira dilanjutkan pengisian buku tamu dan rombongan diajak untuk menyaksikan latihan kesenian tarian nusantara di geladak heli KRI WSH-991 bersama-sama dengan masyarakat yang hadir.

    Acara dimulai dengan sambutan Komandan Pasmar 3 menyampaikan, “Rasa bangga dan terimakasih kepada Dubes RI beserta staf KBRI, Para Pejabat Papua New Guinea, WNI yang berada di Papua New Guinea, dan masyarakat Papua New Guinea dalam menyambut kedatangan KRI WSH-991 yang akan melaksanakan misi muhibah dan diplomasi di PNG dengan melaksanakan beberapa kegiatan dan program.” Ujar Brigjen Mar Sugianto.

    Sementara itu Dubes RI mengatakan “selamat datang di Negara Papua New Guinea, terimakasih atas kunjungan, pengabdian, dan dedikasinya Satgas Port Visit 2024 dalam mengemban misi menjalin hubungan diplomasi di negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang salah satunya adalah negara Papua New Guinea,”

    “Kehadiran Satgas Port Visit dengan berbagai program-program kegiatannya selama berada di Papua New Guinea beberapa hari kedepan diantaranya layanan kesehatan dan penyerahan bantuan obat-obatan, bakti sosial di Gereja, olahraga persahabatan, dan open ship merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kami tentunya akan menambah citra baik Indonesia.” Pungkas Dubes RI

    Sementara itu dikesempatan yang berbeda Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si.,mengatakan misi Satgas Port Visit 2024 melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, operasi diplomasi ini juga untuk membangun kepercayaan dan persahabatan (confidence building measure) dengan negara-negara di Kawasan.

  • Dukungan Pujasera Semakin Memperkokoh Paslon ARUS Dalam Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Dukungan Paguyuban Jawa, Sunda, Madura (Pujasera), semakin memperkokoh pasangan calon Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS) dalam kontestasi politik tahun 2024.

    Dalam langkah solid untuk mendukung calon yang mereka anggap tepat untuk memimpin Papua Barat Daya, Paguyuban Jawa, Sunda, Madura (Pujasera) Sorong Kepulauan mengumkan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS).

    Pemberian dukungan itu berlangsung dalam suasana yang meriah pada kampanye terbatas yang diadakan di lapangan Putera Samudera, kepulauan Doom, pada Minggu (17/11/2024).

    Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan anggota paguyuban serta masyarakat setempat yang antusias. Dalam sambutannya, Ketua Pujasera Sorong, Dr. H. Joko Santoso, menyatakan bahwa keputusan untuk mendukung ARUS didasarkan pada visi misi pasangan tersebut yang dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat.

    “Kami percaya bahwa ARUS memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan daerah ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Abdul Faris Umlati dalam orasinya menjelaskan program-program unggulannya jika terpilih sebagai gubernur. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan penguatan sektor ekonomi lokal.

    “Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dukungan dari semua pihak, termasuk Pujasera, akan sangat berarti,” ujarnya.

    Petrus Kasihiw juga memperoleh sambutan hangat dari hadirnya tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

    “Kami ingin setiap suara dari masyarakat diperhitungkan. Mari kita buat perubahan bersama,” tandasnya.

    Kegiatan kampanye ini juga diwarnai dengan berbagai penampilan seni budaya dari masing-masing suku, seperti hiburan dan goyang tarian adat yang menunjukkan kekayaan budaya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

    Hal ini semakin memperkuat tali persaudaraan antar suku serta menunjukan adanya kesatuan dalam keberagaman.

    Dukungan Pujasera ini tidak hanya terfokus pada sisi politik, tetapi juga mencakup rencana aksi kemasyarakatan yang akan dilakukan setelah pemilihan.

    Melalui forum-forum diskusi dan dialog, Paguyuban berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Salah satu anggota Pujasera, Ibu Siti Fatimah, mengungkapkan harapannya agar pasangan ARUS dapat membawa perubahan positif. “Kami sudah menunggu pemimpin yang peduli pada kebutuhan rakyat. Semoga harapan ini bisa terwujud,” ungkapnya.

    Sementara itu, di sisi lain, petisi dukungan kepada ARUS terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka berharap agar pasangan ini bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada di Papua Barat Daya. Dalam konteks ini, Pujasera berperan sebagai jembatan komunikasi antara calon dan masyarakat.

    Dengan antusiasme yang tinggi, Paguyuban Jawa, Sunda, Madura berkomitmen untuk terus mengawal setiap langkah ARUS sampai pelaksanaan pemilihan serta setelahnya.

    Melihat jalannya kampanye ini, terlihat jelas bahwa dukungan terhadap ARUS semakin solid dan nyata. Semua elemen masyarakat bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Papua Barat Daya.

    Dengan demikian, Sorong tidak hanya menjadi saksi bagi benturan politik, tetapi juga bagian penting dalam upaya membentuk pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat Papua Barat Daya.

    Dukungan dari Pujasera menunjukkan pentingnya kolaborasi antar suku dalam mewujudkan visi bersama untuk kemajuan Provinsi yang ke-38 ini.

  • Sikapi Kejadian di Halteng DPW AMKEI Malut Imbau, Tetap Jaga Kerukunan Antar Sesama

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Wilayah Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia (DPW AMKEI) Maluku Utara sangat menyayangkan kejadian yang menimpa para korban, yang notabene merupakan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMKEI Halmahera Tengah, pada Sabtu, 16/11/2024 di Weda.

    Kejadian yang melibatkan kedua kelompok etnis Kei dengan Manado tersebut, tentu bukan dilandasi oleh sentimen etnis atau suku. Kejadian tersebut disinyalir berpangkal dari efek mengkonsumsi miras (minuman keras) dari salah satu pihak.

    Menyikapi hal itu, Muhar Syahdi Difinubun selaku caretaker DPW AMKEI Maluku Utara sangat menyayangkan tindakan yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa manusia.

    “Kami tentu berharap bahwa situasi di Weda segera pulih dan kondusif kembali pasca kejadian tersebut, selain itu, tentunya tetap mendorong pihak yang berwenang dalam hal ini teman-teman kepolisian untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pembunuhan saudara kampung,” pungkas Difinubun ketika dihubungi melalui telfon seluler di Jakarta.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus membangun komunikasi yang intens dengan pihak lain, terutama yang berhubungan dengan persoalan Kamtibmas di Malut.

    “Sesuai instruksi dari Ketum AMKEI, Bung John Kei, sekaligus tanggung jawab untuk berpartisipasi menjaga kondusifitas wilayah Moloku Kie Raha menjelang pelaksanaan pilgub pada 27 November 2024 nanti, maka AMKEI terus berupaya membangun sinergi melalui proses komunikasi terutama dengan pihak keamanan (TNI-Polri, dlsb), di samping terus mengkampanyekan pentingnya menjaga kerukunan hidup antar sesama dalam bingkai persatuan dan kesatuan berdasarkan filosofi orang-orang Kei yakni ‘ain ni ain’ atau orang-orang Maluku Utara sendiri, yaitu marimoi ngone futuru,” pungkasnya.

    Kejadian naas yang terjadi di Weda itu mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang dan 1 orang luka serius. Sementara pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian setempat.

  • Bawaslu Sorong Temukan Anggota KPPS Terdaftar di Partai Politik

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong menerima laporan mengejutkan mengenai tujuh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Temuan ini mengundang perhatian, mengingat peran krusial KPPS dalam menjaga integritas pemilu yang akan datang di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Minggu (17/11/2024)

    Ketua Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan, mengonfirmasi bahwa informasi mengenai tujuh anggota KPPS tersebut masih bersifat umum dan belum terverifikasi secara mendetail.

    “Saya sudah mendengar laporan ini, tetapi saya masih berada di luar daerah. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut,” ungkap Abdul Kadir dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media.

    Dikatakan bahwa anggota KPPS yang terdaftar dalam partai politik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut peraturan, salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah tidak terdaftar sebagai anggota partai politik manapun di Indonesia.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan netralitas dan independensi dalam pelaksanaan pemungutan suara.

    Abdul Kadir menegaskan bahwa laporan mengenai tujuh anggota KPPS akan segera ditindaklanjuti. “Kami akan memeriksa ke KPU Kota Sorong untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang identitas dan status keanggotaan mereka,” jelasnya.

    Penanganan cepat terhadap masalah ini diharapkan dapat menjaga kredibilitas pemilu di daerah tersebut.

    Ketua KPU Kota Sorong, Hilman Djahar, juga memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri informasi lebih lanjut mengenai dugaan ini.

    “Kami akan memastikan bahwa semua anggota KPPS mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Keterlibatan mereka dalam partai politik dapat menciptakan konflik kepentingan,” tegas Hilman.

    Lebih lanjut, Hilman menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh anggota KPPS.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan ini dan memastikan bahwa semua anggota KPPS memenuhi kriteria yang ditetapkan,” imbuhnya.

    Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi kecurangan dalam pemilu. Beberapa warga menyatakan keprihatinan mereka terhadap netralitas penyelenggara pemilu, yang sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

    Bawaslu Kota Sorong berharap masyarakat akan aktif melaporkan dugaan pelanggaran lainnya, sehingga pemilu dapat berlangsung secara transparan dan adil. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih juga akan terus digalakkan.

    Dalam beberapa hari ke depan, Bawaslu dan KPU Kota Sorong diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan ini. Langkah cepat dan tegas dalam menangani isu ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

    Dengan pemilihan umum yang semakin dekat, setiap langkah yang diambil oleh Bawaslu dan KPU sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mematuhi ketentuan yang berlaku.

    Masyarakat pun diharapkan tetap waspada dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

  • Kontroversi Pemberhentian Sementara 5 Komisioner KPU Papua Barat Daya: ini Tanggapan Kuasa Hukum

    Jakarta, Melanesiatimes.com – Viral di media sosial, surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengenai pemberhentian sementara lima komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) periode 2023-2028 memicu berbagai reaksi. Kuasa hukum KPU PBD, Pieter Ell, memberikan klarifikasi dalam konferensi pers yang diadakan melalui Zoom, menjelaskan bahwa kliennya belum menerima salinan resmi dari surat keputusan tersebut. Jakarta (14/11/2024).

    Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, Pieter Ell menegaskan bahwa meskipun SK tersebut beredar luas, informasi yang diterima pihaknya masih belum jelas. “Kami menduga SK yang beredar dikeluarkan oleh KPU RI, namun sampai saat ini, komisioner KPU PBD belum mendapatkan salinan surat keputusan tersebut,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sekretaris KPU PBD sedang berupaya untuk memastikan kebenaran informasi ini dengan mendatangi kantor KPU RI.

    Pieter menjelaskan bahwa sebelum SK tersebut diterbitkan, terdapat rapat internal yang diadakan melalui Zoom. Dalam rapat tersebut, dua komisioner KPU PBD telah mengunjungi KPU RI pada tanggal 8 November untuk berkoordinasi mengenai perkembangan pasca dikeluarkannya SK KPU RI nomor 105 tentang pembatalan calon Gubernur PBD, Abdul Faris Umlati. Ia menegaskan bahwa situasi ini perlu ditangani dengan hati-hati.

    “Alasan di balik pemberhentian sementara oleh KPU RI sepenuhnya merupakan kewenangan KPU RI. Kami belum mengetahui dengan pasti alasan spesifik di balik keputusan ini,” tambahnya, mengisyaratkan bahwa keterkaitan keputusan ini dengan pembatalan calon gubernur masih dalam proses klarifikasi.

    Pieter Ell juga menegaskan bahwa meskipun SK KPU RI belum diterima, semua produk yang dikeluarkan oleh KPU PBD tetap dianggap sah. Ia memberikan contoh dari satu kabupaten di Papua Pegunungan, di mana SK KPU RI yang dikeluarkan pada 26 Mei baru diterima sebulan kemudian. “Sebelum diterimanya SK, produk yang dikeluarkan masih dianggap resmi,” jelasnya.

    Dalam konferensi pers yang sama, Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyatakan rasa syukurnya atas situasi yang tengah dihadapi. Ia mewakili komisioner lainnya untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Pieter Ell dalam menangani persoalan ini. “Kami percaya bahwa segala sesuatunya akan diselesaikan dengan baik,” ungkap Kambu.

    Reaksi masyarakat terhadap peristiwa ini beragam. Banyak netizen yang mengekspresikan keprihatinan mereka mengenai transparansi dan komunikasi antara KPU RI dan KPU PBD. Situasi ini tentunya menambah ketegangan menjelang Pilkada yang akan datang, di mana setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati.

    Kejadian ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai tata kelola dan komunikasi dalam lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Beberapa pengamat politik menyarankan agar KPU RI memperbaiki saluran komunikasi untuk menghindari kebingungan di kalangan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

    Pieter Ell menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses pemilu. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan berharap dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Dengan situasi yang masih berkembang, masyarakat dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengikuti perkembangan selanjutnya. KPU PBD dan kuasa hukumnya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menjaga kualitas demokrasi di Papua Barat Daya.

  • KPU Papua Barat Daya Gelar Color Run untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar acara Color Run yang diadakan di Lapangan Kantor Gubernur setempat, menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Papua Barat Daya.

    Acara ini tidak hanya sekadar lomba lari, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

    Ribuan warga dari berbagai kalangan berkumpul di depan Kantor Gubernur untuk mengikuti kegiatan yang penuh warna dan semangat. Dengan rute yang menawan, peserta memulai lari dari pintu masuk kantor gubernur, melewati berbagai jalan utama di kota, termasuk Jalan Cenderawasih dan Jalan Basuki Rahmat, sebelum kembali ke titik finish yang sama.

    Antusiasme peserta terlihat jelas, dengan banyak di antara mereka mengenakan pakaian berwarna cerah dan membawa atribut khas Color Run.

    Color Run  ini tidak hanya dimeriahkan oleh semangat peserta, tetapi juga oleh penampilan sejumlah artis lokal. Mereka tampil di panggung utama yang telah disiapkan panitia, menghibur peserta dengan pertunjukan yang energik dan menggugah semangat. Suasana ceria ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warga, mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan dalam proses demokrasi.

    Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, George Yarangga, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

    “Partisipasi masyarakat yang tinggi bukan hanya mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga menjadi tolok ukur kedewasaan demokrasi kita,” ujarnya.

    George Yarangga menambahkan, melalui KPU Color Run, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, KPU berusaha menjadikan proses demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga partisipatif dan inklusif.

    “Kegiatan ini diharapkan mampu menjangkau generasi muda, yang merupakan tonggak masa depan bangsa,” tuturnya.

    Setiap peserta Color Run mendapatkan racepack yang berisi jersey, running bag, dan medali, sebagai kenang-kenangan dari acara yang berkesan ini. Hal ini menambah semangat peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada mendatang.

    Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memotivasi warga untuk tidak hanya berlari, tetapi juga berlari menuju tempat pemungutan suara pada hari pemilihan nanti.

    Giat Color Run juga menjadi ajang untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga integritas dan kedamaian selama proses pemilu. Dalam sambutannya, George mengajak semua pihak untuk menjadikan momen ini sebagai pengingat akan pentingnya kedamaian dan kesatuan dalam setiap tahapan Pilkada.

    “Kita harus bersama-sama menjaga suasana kondusif agar pemilihan berjalan lancar,” tegasnya.

    Kegiatan Color Run ini bukan hanya sekadar lari, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi demokrasi Papua Barat Daya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, KPU berharap dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya hak suara. Ini menjadi langkah positif dalam membangun kesadaran politik yang lebih baik di kalangan warga.

    Kesuksesan acara ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam mengkampanyekan demokrasi sangat diperlukan. Melalui pendekatan yang menarik dan tidak konvensional, KPU Papua Barat Daya berhasil menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengadakan acara serupa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

    Dengan semangat yang membara, Color Run di Papua Barat Daya telah sukses menjadi ajang yang tidak hanya meriah, tetapi juga berisi makna yang dalam.

    Masyarakat diharapkan dapat membawa semangat ini ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang akan datang. Mari kita sambut masa depan demokrasi yang lebih baik dengan partisipasi aktif!

  • Pasangan SANTUN Makin Fokus Lakukan Kerja Politik Pilkada Fakfak Pasca-diskualifikasi Pasangan UTAYOH

    Melanesiatimes.com – Paslon SANTUN Intens Lakukan Kerja Politik Pasca-Putusan KPU Fakfak Mendiskualifikasi Pasangan Uta’Yoh

    FAKFAK – Pilkada Kabupaten Fakfak, Papua Barat diharap dapat berjalan dengan kondusif dan aman, setelah adanya putusan KPU yang mendiskualifikasi pasangan petahana Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom (Uta’Yoh).

    Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik (SANTUN) saat ini tetap fokus melakukan kerja-kerja politik untuk meraih kemenangan di Pilkada Kabupaten Fakfak 2024.

    Juru Bicara (Jubir) Paslon SANTUN, Siti Hajar Uswanas, yang akrabnya di panggil CHATY USWANAS mengatakan Tim Pemenangan Paslon SANTUN saat ini lebih fokus untuk tetap melakukan kerja-kerja politik pemenanganan SANTUN di Pilkada Fakfak 2024.

    “Kami solid dan tetap fokus melakukan kampanye dan konsolidasi di tiap basis massa. Kami juga melakukan rekrutmen saksi dan pelatihan saksi di TPS, PPS, PPD dan saksi di KPU,” kata chaty Uswanas saat diwawancara awak media, Sabtu (16/11/2024).

    Chaty Uswanas menegaskan, saat ini memang hanya tersisa satu pasangan calon di Pilkada Fakfak 2024, yakni pasangan SANTUN. Hal ini sesuai dengan putusan KPU Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 yang pada intinya mendiskualifikasi pasangan Uta’Yoh dari kontestasi Pilkada Fakfak 2024.

    “Sesuai dengan Keputusan KPU Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 mengenai pembatalan Paslon Uta’Yoh, maka sekarang hanya tersisa satu Paslon yakni SANTUN,” tegas Chaty Uswanas.

    “Dengan demikian, maka Paslon Uta’Yoh tidak lagi menjadi Paslon dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak. Maka secara otomatis tidak memiliki hak untuk melakukan atau melanjutkan sisa waktu kampanye yang ada sekarang,” lanjutnya.

    Atas putusan ini, Chaty Uswanas selaku jubir pasangan SANTUN berharap pihak aparat keamanan tetap bekerja profesional, menjaga netralitas di Pilkada Fakfak 2024 agar pesta demokrasi berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Sejauh ini kita tetap berharap, pihak aparat keamanan harua tetap menjaga netralitasnya dalam mengamankan Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak. Tidak memihak dan berpihak ke salah satu calon secara terang-terangan,” jelasnya.

    Chaty Uswanas juga menegaskan pasangan SANTUN selalu berpegang pada prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Pilkada harus berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu tim pemenangan pasangan SANTUN akan selalu mengawal proses pemilu ini berjalan dengan baik.

    “Tim Pemenangan Paslon Santun akan tetap ikut mengawasi netralitas aparat keamanan dalam pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak, serta siap melaporkan jika ada indikasi dan temuan tentang ketidaknetralan aparat keamanan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak,” tegas Chaty Uswanas.

    Terkait adanya putusan KPU RI yang menonaktifkan sementara komisioner KPU Kabupaten Fakfak, Chaty Uswanas menilai semua itu adalah kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

    “Yang memberhentikan sementara itu adalah KPU RI. Jadi pasti KPU RI sudah memiliki pertimbangan yang matang untuk proses yang diambilnya,” ungkap chaty Uswanas.

    Atas semua yang telah diputuskan ini, Chaty Uswanas selaku Jubir Paslon SANTUN berharap agar tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan tahapan yang ada. Dimana pencoblosan akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Pasangan SANTUN juga berharap Pilkada berjalan sesuai dengan Keputusan KPU Fakfak yang terbaru, yakni terkait dengan telah di diskualifikasi salah satu Paslon, yakni pasangan Uta’Yoh.

  • Calon Bupati Zulkarnain Optimis Raih Kemenangan Di Negeri Sepa

    Masohi, Melanesiatimes.com – Optimisme tinggi ditunjukkan calon bupati kabupaten Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir saat menginjakkan kakinya di negeri para kapitan Sepa Silalouw, sabtu, (16/11/2024).

    Kedatangan Zulkarnain dan tim pemenangannya disambut dengan tarian cakalele dari suku nuhatan dan sawat oleh masyarakat negeri sepa.

    Sontak pemandangan tersebut seakan mengisyaratkan pada publik jika kolaborasi lalato-nuhatan (sebutan untuk suku nuaulu dan sepa) telah siap menyatukan pilihan untuk paslon no urut 4 bang Ozan dan bung Mario.

    Selain cabup Zulkarnain, sejumlah elit politik dari parpol pengusung turut hadir mendampingi kandidat kuat pemenang pilkada Malteng 2024 ini.

    Mereka diantaranya H. M. Nafis Amahoru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku tuan rumah, tiga kader partai golkar Izzac Sitaniapessy, Rudi Lailosa, dan Hasan Al Katiri, Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Malteng Randi Amri Tomagola, serta simpatisan dan relawan nomor 4.

    H. Nafis Amahoru yang memulai kampanyenya untuk Cabup Zulkarnain mempertegas komitmennya memenangkan Ozan-Mario di negeri Sepa 27 November nanti.

    “saya pastikan bang Ozan dan Mario Lawalata akan menang di negeri sepa,” tegas Amahoru.

    Kesempatan berkampanye di hadapan masyarakat negeri sepa juga tidak disia-siakan oleh anggota legislatif dari PKS ini untuk mengingatkan seluruh simpatisan dan pendukungnya pada pileg kemarin untuk berdiri berjuang bersama beliau mengawal kemenangan Ozan-Mario di negeri sepa.

    “kita tunjukkan semangat yang sama saat kita memenangkan pertarungan legislatif kemarin. Kemenangan ini akan kita teruskan pada pilkada untuk Ozan dan Mario,” ucapnya.

    Amahoru yang berapi-api dalam orasi politiknya mengingatkan masyarakat sepa jika “sosok pemimpin bupati dari tanah seram yang ditunggu selama ini sudah ada. Jadi untuk apa lagi kita memilih yang lain,” ujar Amahoru.

    Materi kampanye tentang kepemimpinan orang seram dirasa sangat menyentuh masyarakat sepa sebab hal tersebut merupakan bagian dari kerinduan yang amat panjang.

    Sadar akan situasi yang dialami masyarakatnya, wakil rakyat dari negeri sepa ini menambahkan jika dalam waktu dekat akan ada dominasi kepemimpinan orang seram di DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

    Hal itu terjadi setelah tiga putra seram akan dilantik menjadi ketua dan wakil DPRD kabupaten Maluku Tengah periode 2024-2029.

    “mereka adalah bapak Herry M. C. Haurissa, Arman Mualo, dan Zet Latukarlutu. Olehnya itu sebagai orang seram kita harus bangga,” ungkapnya.

    Beliau juga menambahkan “InsyaAllah di tanggal 27 November 2024 nanti kebanggaan kita semakin lengkap karena bupati terpilih juga orang seram yakni bang Ozan,” kata Amahoru penuh optimis.

    Sementara itu, calon bupati Zulkarnain yang berkampanye pada acara puncak mengatakan jika fokus kepemimpinannya nanti saat terpilih sebagai bupati Malteng adalah membenahi sektor pendidikan dan kesehatan.

    Menurutnya “pendidikan adalah simbol kemajuan suatu daerah. Baik manusianya maupun daerah itu sendiri. Untuk kesehatan kita tahu banyak kendala di kampung-kampung yang perlu untuk diperhatikan dan difasilitasi segala infrastruktur maupun tenaga medisnya,” jelas Zulkarnain.

    Zulkarnain juga menyinggung soal banyaknya masyarakat yang mengeluhkan masalah kesehatan yang sulit dijangkau jika terjadi situasi yang emergency.

    “karena sulit mendapatkan akses pelayanan akibat kurangnya ketersediaan kebutuhan medis sehingga banyak pasien yang saat dilarikan ke RSUD Masohi meninggal di tengah jalan,” ungkapnya.

    Zulkarnain berjanji akan menyelesaikan persoalan seperti ini dengan serius agar masalah di kedua sektor tersebut dapat teratasi. (HUAT)