Blog

  • Koordinator Kampung Nelayan Malawei Dukung Transmigrasi Lokal

    Melanesiatimes.com – Dalam langkah strategis menuju pembangunan yang lebih merata di Papua Barat Daya, Koordinator Kampung Nelayan Kelurahan Malawei, Kota Sorong, Ibu Yohana Marini, mengungkapkan dukungan penuh terhadap program transmigrasi lokal yang dicanangkan pemerintah pusat.

    Program ini dinilai sangat relevan dengan aspirasi warga pesisir yang selama ini harus bertahan hidup di atas rumah panggung di lautan. Sabtu (16/11/2024).

    Menurut Ibu Yohana, program transmigrasi lokal menawarkan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir. “Banyak dari warga nelayan yang lama ingin pindah ke daratan demi kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi berbagai risiko yang sering terjadi di wilayah pesisir,” tegasnya. Dengan pindah ke daratan, warga diharapkan akan mendapatkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

    Di kampung nelayan, masalah kesulitan air bersih, terbatasnya fasilitas pembuangan sampah, serta ancaman cuaca buruk yang kerap datang tanpa diduga menjadi masalah utama yang perlu ditangani.

    “Keinginan untuk hidup stabil di daratan muncul karena ombak kerap kali merusak rumah mereka dan mengganggu kehidupan sehari-hari,” lanjut Yohana, saat ditemui di sela-sela kegiatan bersama warga.

    Selain berfokus pada peningkatan kualitas hidup, program transmigrasi lokal juga diharapkan akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat pesisir terhadap fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan. “Dengan demikian, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan akses layanan kesehatan menjadi lebih terbuka,” ujar Ibu Yohana.

    Lebih jauh, transmigrasi lokal diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan inklusif. Dengan menetap di daratan, masyarakat nelayan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan yang tersedia.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tambahnya.

    Dari sisi tata ruang, program ini juga memungkinkan adanya pengelolaan kawasan pesisir yang lebih baik. Penataan ini tidak hanya akan memperbaiki estetika kawasan tersebut, tetapi juga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif dari bencana alam.

    “Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa meminimalisir risiko alam yang kerap mengancam kampung nelayan,” katanya.

    Langkah strategis transmigrasi lokal ini juga menjadi bagian integral dari rencana besar pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya.

    Melalui transmigrasi, pemerintah memanfaatkan momentum untuk memperluas jaringan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi baru. “Ini akan membawa dampak positif bagi semua sektor, termasuk perekonomian lokal,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari upaya kolektif, Ibu Yohana mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam merealisasikan program ini.

    Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses transmigrasi lokal sehingga lebih banyak masyakat dapat merasakan manfaatnya.

    “Kebersamaan akan menjadikan program ini berjalan lebih lancar dan tepat sasaran,” ucapnya dengan penuh optimisme.

    Program transmigrasi lokal di Kelurahan Malawei, Kota Sorong, memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi daerah lain di Papua Barat Daya. Dengan dukungan yang kuat dan komitmen bersama dari semua pihak, perubahan positif sudah di depan mata untuk masyarakat nelayan Malawei.

    Transformasi ini akan menjadi langkah nyata dalam usaha menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

  • Kampanye Terbatas Kaka Pit Bawa Harapan Baru untuk Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dalam suasana yang penuh warna, Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, Petrus Kasihiw, yang akrab disapa Kaka Pit, melaksanakan kampanye terbatas di Kabupaten Sorong pada Sabtu (16/11/2024).

    Kampanye ini berlokasi di Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, di mana pasangan ARUS ingin lebih dekat dengan masyarakat dan mengenalkan visi serta program prioritas mereka.

    Kedatangan Kaka Pit disambut hangat oleh warga dengan prosesi adat Papua yang meriah dan diarak dengan iringan suling tambur. Sambutan penuh semangat ini menunjukkan dukungan kuat dari masyarakat setempat terhadap pasangan ARUS, yang digawangi oleh Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur dan Petrus Kasihiw sebagai wakilnya.

    Dalam pidato orasinya, Kaka Pit menegaskan keyakinan dan pengalaman pasangan ARUS dalam memimpin daerah, ia mengenang masa kepemimpinannya sebagai bupati selama dua periode di Kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan Abdul Faris Umlati di Kabupaten Raja Ampat. Kedua daerah ini dikenal memiliki tantangan tersendiri dengan masyarakatnya yang majemuk.

    “Kami memiliki rekam jejak kepemimpinan di daerah yang beragam, dan keberagaman ini juga ada di Papua Barat Daya,” ungkapnya di hadapan ratusan warga.

    Kaka Pit menggarisbawahi bahwa tantangan di Papua Barat Daya bukanlah hal baru bagi mereka. Berbekal pengalaman membangun daerah yang dikenal dengan potensi migas dan pariwisata, pasangan ARUS yakin mampu mengatasi dan memajukan Papua Barat Daya. “Kami siap membawa provinsi iniKampanye Terbatas Kaka Pit Membawa Harapan Baru untuk Papua Barat Daya menjadi lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

    Program unggulan yang diusung pasangan ARUS meliputi pendidikan dan kesehatan gratis yang akan dikaji secara mendalam agar tepat sasaran. Fokus utama adalah memastikan bahwa masyarakat pra sejahtera mendapatkan manfaat yang layak.

    “Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi adalah visi kami, namun tetap mengedepankan kualitas,” jelas Kaka Pit.

    Kesehatan juga menjadi perhatian utama pasangan ARUS, terutama untuk menciptakan generasi emas Papua Barat Daya. Kaka Pit menegaskan pentingnya layanan kesehatan berkualitas sejak masa kehamilan. “Kualitas kesehatan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

    Selain program sosial, ARUS juga berkomitmen mendukung ekonomi keluarga dengan memberikan bantuan modal usaha.

    “Kami akan mempermudah akses modal bagi keluarga yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambah Kaka Pit, sembari memastikan bahwa program tersebut bukan sekadar janji, melainkan target nyata berdasarkan pengalaman kepemimpinan sebelumnya.

    Mengakhiri kampanye, Kaka Pit bersama tim relawan ARUS, yang menamakan diri Posko Kencang, menegaskan komitmen mereka melalui penyerahan surat keputusan bagi tim relawan di Kelurahan Mariat Pantai dan Aimas. Langkah ini memperkuat solidaritas dan kesiapan tim dalam memenangkan pilgub di 27 November mendatang.

    Tak hanya berhenti di Kelurahan Mariat Pantai, Kaka Pit juga menjangkau warga di beberapa lokasi lain, termasuk di Jl. Intimpura Mariat Pantai, Aimas SP 2, dan Kampung Klasof, Modan 3, Distrik Moisegen.

    Kampanye ini menandai kesiapan pasangan ARUS untuk membawa perubahan di Papua Barat Daya, dengan dukungan penuh dari masyarakat yang optimis terhadap visi dan komitmen mereka.

  • Antusias Ribuan Masyarakat Belakang GOR, Sambut Kedatangan AFU dengan Penuh Gembira

    Melanesiatimes.com – Warga Masyarakat belakang Gor yang selama ini hanya melihat calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, lewat baliho, pamflet dan media masa, kini dapat bertemu dan bertatap muka langsung dengan calon nomor urut 1 dalam kampanye dialogisnya pada Sabtu (16/11/2024) di kompleks belakang Gor.

    Kampanye calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, pada Sabtu (16/11/2024) di kompleks Belakang Gor, Kota Sorong, berlangsung meriah dan penuh semangat. Bersama tim sukses dan didampingi oleh istrinya, Faujia Helga Tampubolon, yang juga seorang anggota DPR RI, AFU menyapa warga dengan penuh optimisme menjelang pemilihan yang akan datang pada 27 November 2024.

    Kehadiran AFU di lokasi tersebut membawa pesan kuat bagi pendukungnya. Ketua Tim Relawan ARUS Belakang Gor Muhammad Siddin menyampaikan keyakinannya akan kemenangan pasangan nomor urut 1 ini.

    “Meskipun ada banyak rintangan, kehadiran AFU mirip arus besar yang tak bisa dibendung. Kami yakin ini pertanda kemenangan bagi kami,” tegasnya.

    Menurutnya AFU merupakan orang baik, “beliau juga sudah banyak membantu kami masyarakat belakang Gor setiap tahun, sehingga kami wajib untuk menangkan beliau di kompleks ini,” tambah Ketua Relawan ARUS Belakang Gor, Muhammad Siddin.

    Pernyataan ini disambut sorak sorai para pendukung yang hadir, sembari memberikan semangat tambahan dalam kampanye tersebut.

    Selain itu Abdul Faris Umlati, yang juga dikenal sebagai AFU, menyampaikan visi dan misinya kepada warga, menekankan rekam jejaknya paslon ARUS sebagai Bupati dan mantan Bupati dua periode sudah terbukti bukan janji, olehnya itu Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang sudah terbukti dan mampu membawa perubahan.

    “Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti dan yang bisa memberikan kemenangan nyata, bukan sekedar janji. Kami yakin pasangan ARUS akan menang dalam pemilihan ini,” ujar AFU dengan penuh percaya diri.

    Selain menyampaikan pidato politik, AFU juga memberikan janji yang signifikan kepada warga Belakang Gor. Ia berkomitmen untuk kembali dan merayakan kemenangan bersama pendukungnya jika berhasil memenangkan suara di kompleks tersebut.

    “Kalau ARUS menang telak di sini, kami akan kembali ke sini merayakannya bersama warga yang ada di kompleks ini,” janjinya kepada masyarakat.

    Kampanye tersebut tidak hanya fokus pada perayaan, tetapi juga pada komitmen kuat untuk perubahan positif. AFU bertekad untuk menjadi pelayan bagi masyarakat Papua Barat Daya, memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama jika ARUS terpilih nanti.

    “Saya yakin semua persoalan yang di hadapi masyarakat saat ini kami dapat mengatasinya ketika kami di percaya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pasalnya kami punya 2 anggota DPR RI, 11 Anggota DPR Provinsi, sehingga apa yang menjadi penyakit manahun kami akan selesaikan,” tegas AFU dalam sebuah keyakinan

    Persoalan krusial seperti banjir, sampah dan penyediaan air bersih menjadi sorotan AFU dalam kampanye ini. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menjadikannya agenda utama bila terpilih sebagai gubernur pertama di Provinsi yang ke-38 ini.

    Hal ini langsung disambut baik oleh warga, dengan teriakan “ARUS menang, menang, menang, lantik”, warga juga berterima kasih kepada AFU yang  telah merespon baik masalah besar tersebut.

    Di sisi lain, kehadiran Faujia Helga Tampubolon juga memberikan dukungan emosional dan strategis yang kuat bagi AFU. Kebersamaan mereka saat turun menemui warga menunjukkan keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.

    Ribuan masyarakat yang hadir di acara kampanye itu menyatakan rasa optimisme dan akan mendukung penuh terhadap AFU.

    Mereka berharap perubahan yang dijanjikan bukan sekadar retorika, namun benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka.

    Dengan suasana kampanye yang penuh antusias dan dukungan masyarakat yang semakin kuat, optimisme kemenangan pasangan ARUS pada tanggal 27 November 2024 mendatang semakin mengental di hati ribuan pendukung dan simpatisannya.

    Kampanye ini menandakan bahwa AFU dan timnya siap mengarungi kontestasi politik dengan semangat dan tekad yang bulat untuk membawa Papua Barat Daya ke arah yang lebih baik.

    “Pemimpin itu Tuhan sudah tentukan jadi mau bikin bagaimana pun tidak akan bisa merubah takdir. Saya tidak mendahului, tapi Saya yakin ARUS pasti jadi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024-2029, ” tutup AFU

    “SATU Untuk Semua, Semua Untuk SATU”

  • Diduga Tidak Netral Kuasa Hukum AFU Gugat Bawaslu Papua Barat Daya ke DKPP

    Melanesiatimes.com – Kontroversi terkait pelaksanaan Pilkada di Papua Barat Daya semakin memanas setelah kuasa hukum dari Calon Gubernur Abdul Faris Umlati (AFU) melaporkan Ketua dan anggota Bawaslu Papua Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut diterima dengan nomor registrasi 634/02-15/SET-02/XI/2024 pada Jumat, 15 November 2024, pukul 11.25 WIB.

    Kuasa hukum AFU, yang terdiri dari Benediktus Jombang, Kariadi, Agustinus Jemahin, dan Muhammad Rizal, menyampaikan kepada media bahwa tindakan melaporkan ini didorong oleh dugaan ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu Papua Barat Daya dalam memberikan rekomendasi kepada KPU. Hal ini dianggap sebagai salah satu indikasi terburuk dalam sejarah pilkada di Provinsi Papua Barat Daya.

    Benediktus Jombang mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan dalam rekomendasi Bawaslu, yang dinilai kurang cermat dan sarat kepentingan.

    “Rekomendasi yang dikeluarkan, meski sudah di-SP3 oleh Gakumdu, menunjukkan bahwa prosedur telah dilanggar. Ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap peraturan Bawaslu sendiri,” katanya.

    Menambahkan pernyataan Benediktus, Kariadi merinci bahwa laporan ke DKPP dipicu oleh perbedaan tajam antara rekomendasi Bawaslu dan langkah-langkah yang diambil DKPP. “Kita pertanyakan, mengapa setelah Gakumdu menghentikan kasus, Bawaslu justru mengeluarkan rekomendasi yang mengancam kepesertaan AFU sebagai calon gubernur?” ungkap Kariadi, menyoroti potensi ketidaknetralan dalam pengawasan oleh Bawaslu.

    Sementara itu, di sisi lain, AFU masih berusaha mencari keadilan melalui Mahkamah Agung. Menurut Kariadi, pernyataan publik Bawaslu yang sudah mendiskualifikasi AFU dan memerintahkan pencabutan alat peraga kampanye (APK) adalah tindakan tergesa-gesa yang tidak sejalan dengan hukum, karena status hukum klien mereka saat ini belum final.

    Lebih lanjut, Kariadi menegaskan bahwa hak AFU sebagai kandidat dan hak untuk berkampanye belum sepenuhnya hilang. “Rekomendasi diskualifikasi merupakan keputusan yang sangat serius dalam konteks pemilu, dan harus didasarkan pada kajian hukum yang mendalam,” jelasnya.

    Selain isu netralitas, kuasa hukum AFU juga menyoroti dugaan rekayasa penanggalan laporan oleh Bawaslu. Menurut Benediktus, tanggal dalam laporan tersebut disusun sedemikian rupa untuk memenuhi tenggat waktu, meskipun secara prosedural tidak layak.

    “Proses yang tidak cermat dan profesional ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran tugas secara netral sebagai penyelenggara pemilu,” ujarnya.

    Dalam tuntutannya kepada DKPP, para kuasa hukum mendesak agar Bawaslu RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Bawaslu Papua Barat Daya, sejalan dengan tindakan KPU RI terhadap KPU Papua Barat Daya demi menjaga integritas Pilkada.

    “Kami mengapresiasi langkah KPU RI yang sudah menunjukkan komitmen untuk mempertahankan netralitas penyelenggaraan Pilkada dengan menonaktifkan KPU Papua Barat Daya. Kami berharap Bawaslu RI bisa melakukan langkah serupa sebelum pelaksanaan pencoblosan,” pungkas Benediktus, mengakhiri konferensi pers dengan harapan keadilan dapat ditegakkan.

  • Turnamen Sepak Takraw: Merajut Persaudaraan dan Menjaring Talenta Muda di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Gelaran Turnamen Sepak Takraw Indonesia yang diinisiasi oleh Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Papua Barat Daya sukses dibuka pada Jumat, 15 November 2024.

    Acara yang berlangsung di halaman Gedung Olahraga (GOR) Kota Sorong ini, menjadi magnet bagi pecinta olahraga tradisional tersebut, sekaligus menjadi ajang pembuktian kebolehan para atlet muda.

    Pembukaan turnamen dilakukan dengan khidmat oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati (AFU), dengan didampingi oleh Calon Wakil Walikota Sorong, Muhammad Said, dan perwakilan dari Bawaslu Kota Sorong.

    Kehadiran mereka tidak hanya memberikan semangat kepada para peserta, tetapi juga menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga.

    Dalam sambutan yang diwakili oleh Sekretaris PSTI Kota Sorong, Syamsudin Mahid, selaku Ketua PSTI Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan bahwa turnamen ini dirancang bukan hanya sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan dan memupuk tali silaturahmi antar anggota PSTI se-Papua Barat Daya. Selain itu, turnamen ini diharapkan dapat menjadi sarana seleksi bagi atlet muda potensial yang akan diterjunkan ke tingkat provinsi dan nasional.

    Setelah sambutan, Abdul Faris Umlati dan Muhammad Said secara simbolis menyerahkan piala bergilir kepada panitia untuk diperebutkan oleh para peserta. Piala ini menjadi simbol prestasi dan semangat sportifitas yang diusung dalam turnamen.

    Turnamen tahun ini menarik perhatian dengan partisipasi 8 tim pelajar dan 12 tim perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

    Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap cabang olahraga sepak takraw, meskipun olahraga ini belum sepopuler cabang olahraga lain di daerah ini.

    Abdul Faris Umlati menegaskan pentingnya kompetisi ini sebagai ajang pencarian bibit unggul bagi generasi muda di Papua Barat Daya.

    “Kami melihat potensi besar dalam generasi muda kita, sebab turnamen ini adalah langkah awal untuk menyalurkan bakat mereka,” ujar AFU dalam sambutannya.

    Turnamen Sepak Takraw: Merajut Persaudaraan dan Menjaring Talenta Muda di Papua Barat Daya
    Penyerahan Piala kepada Panitia

    Ia juga mengapresiasi kerja keras pengurus PSTI dalam menggelar acara ini untuk mendukung minat anak muda terhadap olahraga.

    Muhammad Said menambahkan bahwa lokasi turnamen yang strategis di GOR Kota Sorong memungkinkan warga menyaksikan langsung pertandingan, sehingga dapat mengenalkan lebih luas cabang olahraga sepak takraw di Papua Barat Daya.

    Ia berharap cabor ini dapat meningkatkan popularitas olahraga tersebut dan mendorong lebih banyak partisipasi di masa depan.

    Semangat dan antusiasme yang ditunjukkan para peserta merupakan cerminan dari harapan dan cita-cita untuk membawa nama Papua Barat Daya di kancah nasional.

    “Mudah-mudahan melalui turnamen ini, kita bisa melahirkan atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama provinsi kita di tingkat nasional,” tutup Abdul Faris Umlati dengan optimis.

    Turnamen Sepak Takraw Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga kesempatan bagi Papua Barat Daya untuk memperlihatkan keseriusannya dalam pengembangan olahraga. Dengan visi tersebut, besar harapan bahwa atlet-atlet muda dapat terus berprestasi dan menjadi kebanggaan bagi daerah mereka.

  • Kampanye Ibrahim Ruhunussa Di Bumi Silalouw Sepa, Suarakan Keadilan Dan Pemerataan Pembangunan

    Masohi, Melanesiatimes.com – Calon bupati Maluku Tengah nomor urut 2 Ibrahim Ruhunussa tiba di negeri sepa pada, kamis, (14/11/2024) untuk menghadiri kampanye yang disiapkan tim sukses dan relawan pendukungnya.

    Kedatangan Ruhunussa disambut luar biasa oleh masyarakat negeri sepa. Seolah menjadi satu-satunya calon bupati yang diinginkan masyarakat sepa, IR sapaan akrab Ibrahim Ruhunussa diberkati layaknya panglima/raja yang akan berangkat ke medan perang bersama pasukannya.

    Lihat saja bagaimana sosok yang muncul dengan kesederhanaannya ini dipandu menginjakkan kakinya melewati tanah berkat itin silalouw sebelum menuju panggung utama untuk berkampanye.

    Tak tanggung-tanggung, tiga tokoh sentral negeri sepa terlihat mendampingi, menuntun, dan mendoakan calon bupati Malteng ini mulai dari proses penyambutan hingga penutupan.

    Mereka adalah mantan raja sepa Abbas Tihurua, tokoh pemuda yang juga pernah menjabat kepala pemuda negeri sepa Usman Tihurua, dan tentu saja H. Abubakar Namasela yang merupakan mantan anggota legislatif DPRD kabupaten Maluku Tengah yang kini menjalani kehidupannya sebagai imam masjid sayyidina ali di kota Masohi.

    Ibrahim Ruhunussa yang didampingi ketua tim pemenangan Abraham Picarima dan sejumlah tokoh politik dari parpol pengusung, terlihat begitu menjiwai kepribadian masyarakat negeri sepa dengan selalu berbicara tentang sepa setiap kali beliau berkampanye.

    Dan itu bukan hanya terjadi di negeri sepa saja melainkan saat pendaftaran di KPU, debat kandidat, ataupun kampanye di tempat lain IR selalu menjadikan sepa sebagai salah satu tolak ukur Maluku Tengah.

    Dalam orasi kampanye yang disampaikan di hadapan ratusan masyarakat negeri sepa, IR menyebutkan jika beberapa hal yang jadi evaluasi pada kabupaten Maluku Tengah ialah kurang adanya keadilan dan pembangunan yang merata di segala sektor.

    “terutama pada negeri-negeri adat yang ada di Maluku Tengah,” kata Ruhunussa menyampaikan.

    Beliau juga menambahkan jika “hal tersebut sebenarnya mudah untuk dilaksanakan. Hanya saja pemimpinnya tidak adil dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala daerah,” ujar IR menambahkan.

    Suasana kampanye menjadi semakin menarik untuk disimak setelah pada suatu kesempatan Ibrahim Ruhunussa mencontohkan negeri sepa yang kaya raya dan punya wilayah kekuasaan yang luas namun masyarakat dan kampungnya tak menjadi prioritas utama bupati sebelumnya.

    “lihat sepa, lihat negeri ini, daerah ini punya sumber daya alam yang melimpah. Wilayah kekuasaannya yang besar. Tapi apa yang masyarakatnya dapat? tak lain adalah selalu menjadi penonton di rumahnya sendiri,” koar Ruhunussa diikuti teriakan masyarakat nomor 2 menang, menang, messe!

    Berkaca pada persoalan tersebut, calon bupati yang dikenal dengan jargon nusa ina adil untuk semua ini pun berjanji jika dirinya terpilih menjadi bupati Maluku Tengah, maka negeri sepa akan berkembang dengan baik, semua potensi yang ada di wilayah ini akan dimaksimalkan.

    “semua akan kita benahi dengan baik, kemenangan saya akan menjadi kemenangan masyarakat negeri sepa dan Maluku Tengah secara keseluruhan,” ucap Ruhunussa.

    IR dan tim kemudian melanjutkan perjalanannya pada agenda yang sama yakni kampanye ke negeri soahuku islam, kelurahan namasina kota Masohi, dan berakhir di dusun sion kilometer 2 pada malam harinya. (HUAT)

  • Paslon ARUS Berkomitmen Membangun Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat PBD

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya memenangkan hati masyarakat, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, yang dikenal dengan pasangan ARUS, terus melakukan kampanye intensif. Kamis (14/11/2024)

    Kampanye ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat visi dan misi mereka kepada masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk mendukung pasangan ini pada Pilgub mendatang.

    Baru-baru ini, calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Petrus Kasihiw, mengunjungi warga di Saigun 1, Kampung Klasin, Distrik Segun, Kabupaten Sorong. Kunjungan pada tanggal 14 November tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye politik pasangan ARUS, di mana Petrus, yang akrab disapa Kaka Pit, menyampaikan orasi yang mengupas visi, misi, dan program unggulan mereka.

    Dalam orasinya, Kaka Pit menyoroti sejumlah program yang menjadi prioritas pasangan ARUS. Program tersebut antara lain meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih baik, serta pemberian bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM. Kaka Pit menegaskan pentingnya program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat Daya.

    Selain menyampaikan visi dan misinya, Kaka Pit membuka kesempatan bagi warga untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang mereka hadapi.

    Salah satu isu yang mengemuka adalah kondisi jalan provinsi yang menjadi satu-satunya akses utama ke kota yang sudah mengalami kerusakan parah, mempersulit warga dalam memasarkan hasil tani.

    Menanggapi keluhan tersebut, Kaka Pit menunjukkan rasa prihatinnya. Ia menyampaikan bahwa kondisi jalan yang memprihatinkan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

    Meski demikian, ia enggan menyalahkan pihak manapun, sebagai gantinya, Kaka Pit menyampaikan keyakinan bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, masalah ini dapat segera diatasi.

    “Kita tidak perlu saling menyalahkan, yang penting sekarang bagaimana kita bisa bekerjasama untuk memperbaiki dan membangun jalan ini,” ujar Kaka Pit optimis.

    Paslon ARUS Berkomitmen Membangun Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat PBD
    Petrus Kasihiw dalam memberikan orasi politik kepada pendukungnya

    Dengan pembentukan provinsi baru, Papua Barat Daya, ada harapan besar bagi perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

    Mengenai visi dan misi pasangan ARUS, Kaka Pit menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu fokus utama mereka.

    “Kami berkomitmen untuk membawa perubahan nyata di Papua Barat Daya. Pembangunan harus merata, tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau kampung-kampung,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kaka Pit memaparkan tentang komitmen mereka dalam menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas sebagai bagian dari program unggulannya.

    Ia juga menyebut pengalaman kepemimpinan keduanya sebagai modal berharga dalam memimpin Papua Barat Daya. Abdul Faris Umlati, kata Kaka Pit, telah memimpin Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, sementara dirinya memimpin Kabupaten Teluk Bintuni dengan prestasi yang membanggakan.

    Di akhir pertemuan, Kaka Pit menekankan bahwa pasangan ARUS tetap sah berkompetisi dalam Pilkada Papua Barat Daya, meskipun ada kabar simpang siur mengenai diskualifikasi mereka.

    “Kami tetap akan berada di depan bapak ibu sekalian, menyampaikan visi dan misi serta program kami. Jangan ragu pada tanggal 27 November nanti, pilih pasangan ARUS,” ujarnya sembari mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan.

    Dengan semangat perubahan dan pembangunan yang merata, pasangan ARUS optimis dapat membawa Papua Barat Daya ke arah yang lebih sejahtera dan maju. Masyarakat pun diharapkan dapat melihat dan merasakan dampak positif dari program-program yang mereka tawarkan.

  • Koalisi Masyarakat Sipil : Panglima TNI Harus Tindak Tegas Prajurit Yang Berbisnis Pengamanan Pribadi

    Melanesiatimes.com – Media sosial belakangan ini dikejutkan dengan pemberitaan mengenai Ivan Sugianto, seorang pengusaha dan orang tua murid di SMA Gloria 2 Surabaya. Ivan diduga memaksa seorang siswa untuk melakukan tindakan tidak pantas, seperti sujud dan menggonggong di depan publik, terkait dengan perselisihan antar siswa dari SMA Gloria 2 Surabaya dan SMA Cita Hati Surabaya yang melibatkan anaknya.

    Dalam video yang beredar, Ivan tampak tidak sendirian. Ia diduga datang bersama sekelompok orang berbadan tegap, yang sebagian disebut-sebut sebagai anggota Asosiasi Petinju Indonesia Jawa Timur. Kejadian tersebut memicu ketegangan dan perhatian publik.

    Setelah insiden tersebut, Ivan mengunggah video klarifikasi, menyatakan bahwa banyak fitnah yang menimpanya dan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, publik masih merasa terkejut dengan tindakan tersebut dan mulai mencurigai adanya keterlibatan pihak lain. Sebuah foto yang beredar menunjukkan Ivan bersama seorang perwira aktif TNI berpangkat kolonel di dalam mobil, menambah spekulasi mengenai dugaan hubungan antara Ivan dan TNI dalam bisnis pengamanan hiburan malam.

    Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan TNI Harus Profesional dan Tidak Terlibat Bisnis

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam bisnis pengamanan, khususnya yang melibatkan sektor hiburan malam. Pasal 39 huruf C UU TNI dengan jelas melarang prajurit aktif TNI untuk berbisnis, karena dapat mengganggu fokus utama TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Keterlibatan TNI dalam bisnis pengamanan berisiko melanggar hak asasi manusia, mengingat pendekatan sekuritisasi yang sering diterapkan di sektor ini.

    TNI sering terlibat dalam pengamanan industri sumber daya alam, seperti yang terjadi di PT Freeport Indonesia di Papua, PT Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, serta beberapa proyek strategis nasional lainnya, termasuk pembangunan bendungan dan kawasan industri. Koalisi menilai bahwa keterlibatan TNI dalam bisnis pengamanan ini menciptakan preseden buruk dan mencederai citra profesionalisme lembaga tersebut, mengingat minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

    Revisi UU TNI: Mengancam Profesionalisme TNI

    Pada Juli 2024, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro mengusulkan perubahan dalam UU TNI yang menghapus larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam bisnis. Koalisi menilai usulan tersebut sangat berbahaya dan bertentangan dengan tugas utama TNI untuk menjaga kedaulatan negara. Menghapus pasal yang melarang TNI berbisnis justru akan membuka pintu bagi praktik bisnis ilegal yang semakin berkembang.

    Koalisi menekankan bahwa prajurit TNI tidak seharusnya terlibat dalam dunia bisnis atau politik, dan perubahan tersebut harus dibatalkan dalam pembahasan revisi UU TNI. Jika diakomodasi, perubahan ini akan semakin mengukuhkan keterlibatan TNI dalam sektor pengamanan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu kepercayaan publik terhadap TNI.

    Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil:

    Mendesak Panglima TNI untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan TNI dalam bisnis pengamanan hiburan malam di Surabaya.

    Mengimbau Presiden dan DPR RI untuk membatalkan rencana perubahan UU TNI yang akan menghapus larangan bagi TNI untuk terlibat dalam bisnis.

    Mendorong Presiden dan DPR RI untuk memasukkan agenda perubahan UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Prolegnas 2024-2029.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari berbagai organisasi seperti SETARA Institute, PBHI, Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, Koalisi Perempuan Indonesia, Centra Initiative, LBH Jakarta, LBH Pers, ALDP, AMAN, Public Virtue, dan ICJR.

    Jakarta, 14 November 2024

  • MK Putuskan Pejabat dan Aparat Hukum Bisa Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada

    Melanesiatimes.com – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengabulkan gugatan terkait kepastian sanksi bagi pejabat negara, pejabat daerah, serta anggota TNI/Polri yang melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK memutuskan bahwa pelanggaran netralitas oleh pejabat daerah dan aparat hukum dapat dikenai sanksi pidana.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang MK dengan nomor perkara 136/PUU-XXII/2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024). Sidang ini menguji materi Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

    Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusan menyatakan, “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dan menegaskan bahwa ketentuan norma Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau Lurah yang melanggar netralitas Pilkada dapat dikenai pidana penjara selama 1 hingga 6 bulan, serta denda antara Rp600.000 hingga Rp6.000.000.

    MK menegaskan bahwa netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, merupakan prinsip fundamental dalam pemilu untuk memastikan pemilihan yang adil dan jujur. Hakim MK, Arief Hidayat, menambahkan bahwa dengan menjaga netralitas, negara dapat memastikan Pilkada berlangsung tanpa manipulasi atau keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

    Menurut Arief, meskipun DPR dan pemerintah telah merevisi Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk mencakup pejabat daerah dan TNI/Polri, perubahan tersebut belum diikuti oleh perubahan pada Pasal 188. Hal ini menyebabkan perbedaan antara norma primer dan sekunder yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar netralitas.

    “Ketidakselarasan antara norma Pasal 188 dan Pasal 71 mengarah pada ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ujar Arief.

    Dalam putusan ini, MK mengubah rumusan Pasal 188 yang sebelumnya hanya mencakup pejabat negara dan ASN, dengan memasukkan pejabat daerah, anggota TNI/Polri, serta Kepala Desa atau Lurah sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melanggar ketentuan netralitas dalam Pilkada.

    Isi Pasal 188 yang baru setelah putusan MK:

    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

    Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan menjamin Pilkada yang lebih transparan dan berintegritas.

  • GPK Beri Catatan Penting ke Wakapolri Baru: Perlu ada Perekrutan Bintara Cyber untuk Menelisik Pelaku Judi Online

    Melanesiatimes.com – Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) memberikan catatan penting kepada Wakapolri baru Komjen Pol Ahmad Dhofiri yang baru saja dilantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Catatan pertama, Ketua GPK Abdullah Kelrey menyoroti isu menonjol saat ini yakni kasus judi online di tanah air. Kelrey meminta agar Wakapolri memperhatikan proses rekrutmen yang bisa bermanfaat untuk korps Bhayangkara khususnya pencegahan dan mengusut tuntas kasus judi online.

    “Salah satu untuk sukseskan program Presiden Prabowo adalah berantas judi online. Jadi ada perhatian khusus pada perekrutan bintara cyber dari latar belakang pendidikan informatika. Pengembangan tim yang terdiri dari programmer dan hacker putih yang dapat membantu mengatasi kejahatan dunia maya dan melacak oknum yang terlibat dalam kejahatan digital sangat penting. Termasuk menelisik para pemain dibelakang layar judi online,” tegas Kelrey, hari ini.

    Kelrey juga mendukung proses perekrutan Polri yang sudah sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni mensukseskan program swasembada pangan.

    “Dengan demikian, rekrutmen dari berbagai disiplin ilmu, seperti pertanian, peternakan, dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri, bahkan di daerah-daerah dengan potensi pengembangan lahan kosong,” sebutnya.

    Disisi lain, Wakapolri harus mendukung program Kapolri agar ada keselarasan dan kolaborasi antara keduanya. Karena sangat penting agar Polri tetap terorganisir dengan baik dan mampu menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

    “Kami yakin Wakapolri baru Ahmad Dhofiri bisa bekerja sama yang efektif dengan Kapolri untuk menciptakan atmosfer kepercayaan di kalangan anggota Polri dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi,” ujarnya.

    Catatan lainnya, kata Kelrey adalah mewujudkan program Kapolri dan Visi Indonesia Emas 2045. Yakni modernisasi Teknologi dan Digitalisasi Layanan: Mengimplementasikan sistem berbasis digital yang lebih efisien, termasuk penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mendukung tugas kepolisian, serta deteksi dini terhadap ancaman.

    Selanjutnya, pemberantasan korupsi dalam internal Polri : Memperkuat komitmen Polri dalam memberantas korupsi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi yang tegas terhadap anggota yang terlibat dalam praktik korupsi.

    “Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Anggota Polri : Mengutamakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif serta pembekalan pengetahuan internasional agar anggota Polri mampu menghadapi berbagai tantangan global,” jelasnya.

    Dan persiapan pengamanan Pemilu 2024 yakni mempersiapkan Polri untuk menyukseskan pengamanan Pemilu serentak 2024, dengan fokus pada penguatan kapasitas internal dan koordinasi antar lembaga.

    “Netralitas Polri di Pilkada Serentak harus dijunjung tinggi,” pungkasnya.