Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sejumlah aktivis mahasiswa bersama sopir angkutan kota (angkot) di Papua Barat Daya mendatangi Kantor Fuel Terminal Pertamina Sorong di Jalan Yos Sudarso, Kota Sorong, pada Senin (3/8/2026).

Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sorong Raya.

Koordinator aksi, Zainudin Narwawan atau yang biasa disapa Zein, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi kesulitan untuk memperoleh BBM, meskipun Pertamina menyatakan stok dalam kondisi aman.

“Kami sudah mengantongi sejumlah data. Beberapa hari sebelum antrean panjang terjadi, kami masih menemukan kendaraan tanpa pelat nomor yang bebas masuk dan mengisi BBM di SPBU,” ujar Zein kepada wartawan di Fuel Terminal Pertamina Sorong.

Ia menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina yang menyebutkan stok BBM di Sorong Raya masih mencukupi hingga 17 hari ke depan.

“Kalau stok benar-benar aman, mengapa masyarakat masih harus mengantre panjang? Ini menjadi anomali yang sulit diterima. Jangan sampai masih ada praktik mafia BBM yang memanfaatkan situasi,” tegasnya.

Zein juga menyoroti fenomena tutupnya sejumlah pengecer BBM secara bersamaan saat antrean panjang terjadi. Selain itu, ia mempertanyakan dugaan adanya jalur khusus atau “VVIP” di SPBU yang diduga dimanfaatkan oleh oknum kendaraan tangki siluman untuk memperoleh BBM, kemudian menjualnya kembali secara eceran.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan di sektor minyak dan gas (migas) karena merampas hak masyarakat untuk mendapatkan BBM.

Hal senada disampaikan aktivis Sorong Raya, Manaf Rumodar. Ia menyebut antrean panjang telah memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama para sopir angkot yang menggantungkan penghasilan dari operasional kendaraan setiap hari.

“Kami datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi tanpa data. Kami membawa sejumlah catatan yang kami harapkan segera ditindaklanjuti agar persoalan antrean BBM bisa segera diatasi,” katanya.

Manaf menambahkan, bagi sebagian orang, mengisi satu hingga dua liter BBM mungkin dianggap sepele. Namun bagi para sopir angkot, jumlah tersebut sangat berarti karena menjadi penunjang mata pencaharian dan kebutuhan keluarga.

Dalam pertemuan tersebut, para aktivis juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga berulang kali mengisi BBM di SPBU dalam sehari. Menurut mereka, praktik tersebut berpotensi mengurangi hak masyarakat lain untuk memperoleh BBM.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sales Area Manager Retail Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, mengakui bahwa antrean panjang memang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia memastikan ketersediaan stok BBM di Sorong Raya tetap aman.

“Kami akui beberapa hari terakhir terjadi antrean di sejumlah SPBU. Namun yang perlu kami tegaskan, stok BBM masih aman hingga sekitar 17 hari ke depan,” ujarnya.

Arif menjelaskan Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk merespons masukan dari DPR Kota Sorong, sehingga dalam waktu 24 jam dilakukan upaya untuk mencegah kepanikan masyarakat.

Selain itu, Pertamina juga meminta aparat penegak hukum segera menindak oknum yang diduga berulang kali membeli BBM di SPBU untuk dijual kembali.

“Kami berharap aparat segera menindak pelaku yang masih nekat melakukan pengisian berulang karena tindakan tersebut jelas mengambil hak masyarakat lain,” katanya.

Ia juga mengaku prihatin karena di tengah kondisi stok yang dinyatakan aman, masih ditemukan aktivitas penjualan BBM eceran di sekitar area SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong akibat sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.

Tokoh Pemuda, Zainudin Narwawan, yang biasa akrab disapa Zein, menilai anomali kelangkaan BBM yang terjadi saat ini telah memunculkan pertanyaan publik terhadap kinerja Pertamina dalam menjamin distribusi energi di Kota Sorong.

Menurutnya, penjelasan Pertamina yang menyebut stok BBM masih mencukupi hingga 17 hari ke depan tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Kalau memang stok BBM masih aman untuk 17 hari ke depan, mengapa hampir di setiap SPBU justru terjadi antrean panjang dan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM? Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan pernyataan tersebut,” ujar Zein pada Selasa (4/8/2026

Ia mengakui bahwa kendala teknis dalam proses distribusi merupakan hal yang bisa saja terjadi. Namun, menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap pola kemitraan antara Pertamina dengan pengelola SPBU.

“Saya melihat persoalan utamanya bukan hanya kendala teknis, tetapi perlu dievaluasi bagaimana hubungan kemitraan Pertamina dengan SPBU. Jangan sampai koordinasi yang tidak berjalan baik justru merugikan masyarakat,” katanya.

Aktivis muda (HMI) ini juga menyoroti minimnya komunikasi kepada masyarakat terkait gangguan distribusi BBM. Menurutnya, tidak adanya penyampaian informasi sejak awal membuat masyarakat tidak siap menghadapi situasi tersebut hingga memicu kepanikan dan meningkatnya emosi di tengah antrean panjang.

“Seharusnya Pertamina menyampaikan informasi lebih awal kepada masyarakat jika memang ada kendala teknis. Dengan begitu masyarakat bisa memahami situasi dan tidak terjadi kepanikan seperti yang kita lihat sekarang,” tegasnya.

Selain itu, ia mengaku menerima berbagai informasi dari masyarakat yang mengindikasikan adanya dugaan distribusi BBM yang tidak merata. Menurutnya, di saat masyarakat kecil kesulitan memperoleh BBM, justru ada pihak-pihak tertentu yang diduga masih memiliki stok dalam jumlah besar.

“Beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa kelangkaan ini lebih banyak dirasakan masyarakat kelas bawah dan menengah. Sementara ada oknum-oknum tertentu yang diduga masih memiliki stok BBM dalam jumlah lebih ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkannya. Dugaan seperti ini harus ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan keresahan yang semakin besar,” ujarnya.

Karena itu, Mantan Presma Unamin Sorong, juga mendesak kepada pihak Pertamina agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kemitraannya dengan SPBU.

Zein yang kerap dijuluki sebagai Jendral Lapangan saat Demonstrasi, ini meminta langkah konkret dari pertamina untuk memberantas praktik mafia BBM yang dinilai masih menjadi persoalan di Kota Sorong.

“Saya kembali menegaskan kepada Pertamina agar melakukan evaluasi yang terukur terhadap kemitraannya dengan SPBU, sekaligus benar-benar menghadirkan solusi permanen dalam memberantas mafia BBM di Kota Sorong. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh BBM,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com, Kab. Sorong  – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota dan Kabupaten Sorong masih terjadi hingga Selasa (4/8/2026).

Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, yang mempertanyakan kepastian pasokan BBM subsidi di Papua Barat Daya.

Masyarakat menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina Patra Niaga dalam konferensi pers pada Minggu (2/8/2026) yang menyebutkan stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman. Faktanya, antrean kendaraan masih mengular di hampir seluruh SPBU, sehingga memunculkan keraguan publik terhadap penjelasan yang telah disampaikan.

Sejumlah warga bahkan menduga masih terdapat persoalan mendasar dalam distribusi BBM subsidi yang belum diungkap secara terbuka kepada masyarakat. Dugaan tersebut, menurut mereka, perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh agar penyebab kelangkaan dapat diketahui secara jelas.

Salah seorang pengendara, Dilan, mengaku heran dengan kelangkaan Pertalite yang terjadi secara mendadak. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi sebelumnya yang relatif normal.

“Kok bisa tiba-tiba Pertalite menjadi langka. Jangan sampai stok yang disalurkan ke seluruh SPBU tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Masyarakat juga masih mengingat dugaan praktik mafia BBM yang sempat menjadi perhatian beberapa bulan lalu,” ujar Dilan.

Ia menilai dugaan tersebut semakin menguat karena bukan hanya SPBU yang kehabisan stok, tetapi juga para pengecer. Dampaknya, harga BBM eceran melonjak tajam hingga mencapai Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per botol berukuran 1,5 liter.

“Kami berharap DPR dan aparat penegak hukum segera mencari tahu penyebab pasti kelangkaan ini. Kalau memang ditemukan adanya penyalahgunaan BBM subsidi, maka harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Dilan meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan di wilayah Sorong. Menurutnya, selama beberapa waktu terakhir persoalan kelangkaan BBM subsidi masih kerap terjadi dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, terutama terhadap praktik pengisian BBM menggunakan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi atau dikenal masyarakat sebagai “motor tap”. Menurutnya, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga kini dinilai belum ditertibkan secara maksimal.

“Kami melihat pengawasannya masih lemah. Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi akan terus dirugikan,” katanya.

Dilan juga menyinggung kepemimpinan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sorong, Yunus Muharrahman. Menurutnya, sejak menjabat, persoalan distribusi BBM subsidi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan agar persoalan ini tidak terus berulang. BBM subsidi merupakan kebutuhan vital yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi di Kota maupun Kabupaten Sorong,” pungkasnya.