Melanesia Times

Blog

  • Konfercab Ke-IV NU Kota Sorong Tetapkan Ustadz M. Muhyiddin sebagai Ketua PCNU Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Konferensi Cabang (Konfercab) Ke-IV Nahdlatul Ulama (NU) Kota Sorong sukses digelar di Masjid Baitussalam Kilometer 10, Kota Sorong, pada Minggu (2/8/2026). Mengusung tema “Bergerak Berdayakan Umat Memasuki Abad Kedua Nahdlatul Ulama”,

    Forum tertinggi organisasi di tingkat cabang ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan NU Kota Sorong untuk lima tahun ke depan.

    Konfercab dihadiri oleh para pengurus, ulama, tokoh masyarakat, serta perwakilan Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama se-Kota Sorong. Selain menjadi ajang evaluasi program kerja, kegiatan ini juga menjadi forum musyawarah untuk memilih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Sorong periode 2026–2031.

    Sebelum memasuki pemilihan Ketua PC NU, Sidang memilih Rois Syuriah melalui musyawarah dan di sepakati Hi. Uso Sebagai Ketua Rois Syuriah.

    Dalam tahapan pencalonan, sidang pleno menetapkan dua nama sebagai bakal calon Ketua PCNU Kota Sorong, yakni Ustadz H. Abidin dan Ustadz Muhammad Muhyiddin. Setelah proses pengusulan selesai, sidang dilanjutkan dengan pemungutan suara yang diikuti oleh tujuh MWC NU Kota Sorong.

    Berdasarkan hasil pemungutan suara, Ustadz Muhammad Muhyiddin memperoleh suara terbanyak enam suara, sementara Ustadz H. Abidin meraih satu suara. Dengan hasil tersebut, Ustadz Muhyiddin secara resmi ditetapkan sebagai Ketua PCNU Kota Sorong periode 2026–2031.

    Ketua terpilih, Ustadz Muhyiddin, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh MWC. Amanah ini bukan hanya tanggung jawab saya pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membesarkan Nahdlatul Ulama dan terus memberdayakan umat di Kota Sorong,” ujarnya.

    Melalui Konfercab IV ini, diharapkan kepengurusan baru PCNU Kota Sorong dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan memperkuat peran organisasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan umat di Kota Sorong.

    Usai menetapkan Ketua PCNU Kota Sorong terpilih, sidang Konfercab IV dilanjutkan dengan pemilihan tim formatur. Tim ini diberikan mandat untuk mendampingi ketua terpilih dalam menyusun struktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Sorong periode 2026–2031.

    Pembentukan tim formatur diharapkan dapat menghasilkan susunan kepengurusan yang solid, representatif, dan mampu menjalankan roda organisasi secara optimal demi memperkuat peran NU dalam melayani serta memberdayakan umat di Kota Sorong.

  • Curi Enam Sepeda Motor, Dua Pelaku Curanmor Dibekuk Tim Mangewang Polresta Sorong Kota

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Tim Mangewang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dua pelaku, yakni Vitalis Wirem dan Beril Begawa Maday (ABH), berhasil diringkus saat berada di kawasan Terminal Pasar, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 03.41 WIT.

    Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas dua laporan polisi terkait kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Keberhasilan itu sekaligus mengungkap dugaan keterlibatan kedua pelaku dalam serangkaian aksi pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan terhadap dua laporan polisi.

    Kasus pertama tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/605/VII/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 22 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi di Jalan Harapan Indah Gang Melati III, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Sementara kasus kedua dilaporkan melalui LP Nomor LP/B/491/VIII/2026/SPKT/Polsek Sorong Timur/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 1 Agustus 2026, dengan lokasi kejadian di Jalan Sungai Kalagison, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara.

    “Dari hasil penyelidikan dan informasi yang diterima di lapangan, tim memperoleh petunjuk keberadaan kedua pelaku di kawasan Terminal Pasar Kota Sorong. Informasi tersebut kemudian segera ditindaklanjuti dengan operasi penangkapan,” ujar AKP Afriangga.

    Dalam kedua kasus tersebut, korban diketahui memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah dengan kondisi stang terkunci, menggunakan kunci ganda, serta pagar rumah dalam keadaan tergembok. Namun saat terbangun pada pagi hari, kendaraan telah raib sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

    Menindaklanjuti informasi yang diterima sekitar pukul 03.20 WIT, Kasat Reskrim memimpin arahan pelaksanaan (AAP) sebelum Tim Mangewang yang dipimpin Kanit Resmob Satreskrim Polresta Sorong Kota AIPTU Dachlan Anny, S.H., bergerak melakukan pemetaan lokasi dan menyusun strategi penyergapan.

    Sekitar pukul 03.38 WIT, tim melakukan penyergapan terhadap kedua pelaku. Meski sempat berupaya melarikan diri, keduanya berhasil dihadang dan diamankan tanpa perlawanan berarti. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    “Dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan cara mematahkan stang kemudi, mendorong dan mengangkat kendaraan, kemudian menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor dapat dihidupkan sebelum dibawa kabur,” ungkap AKP Afriangga.

    Polisi juga mengungkap bahwa salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan enam unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana, terdiri dari satu unit Honda Beat Street warna putih, satu unit Honda Beat warna biru hitam, satu unit Yamaha Mio M3 warna merah hitam, satu unit Yamaha Mio J warna merah, satu unit Honda Beat warna hitam, serta satu unit Honda Beat warna hitam biru.

    Sementara itu, Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat dan menekan angka kejahatan kendaraan bermotor di wilayah Papua Barat Daya.

    “Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan para pelaku dalam kasus curanmor lainnya. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan memarkir kendaraan di tempat yang aman serta menggunakan kunci pengaman tambahan guna meminimalisir peluang terjadinya pencurian,” ujar Kompol Jenny.

  • Kapolda Papua Barat Daya Hadiri Pelantikan Pengurus PSMTI, Perkuat Sinergi dan Toleransi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., menghadiri pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Papua Barat Daya periode 2026–2030 yang digelar di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Sabtu (1/8/2026) malam.

    Kehadiran Kapolda menjadi wujud dukungan Polri terhadap penguatan persatuan, toleransi, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat di Papua Barat Daya.

    Pelantikan yang dimulai pukul 18.00 WIT tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Momentum ini menjadi ajang mempererat hubungan antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh komponen masyarakat demi mendukung pembangunan dan terciptanya stabilitas keamanan di Papua Barat Daya.

    Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat Daya, Komandan Korem 181/PVT, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), perwakilan BPMD Kota Sorong, serta masyarakat Marga Tionghoa yang berada di Papua Barat Daya.

    Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan kehadiran Kapolda merupakan bentuk komitmen Polri dalam memperkuat hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat.

    “Kehadiran Bapak Kapolda pada pelantikan Pengurus PSMTI Papua Barat Daya merupakan bentuk dukungan Polri terhadap penguatan kebersamaan, toleransi, serta sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat Daya,” ujar Kompol Jenny.

    Ia menambahkan, Polda Papua Barat Daya terus membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

    “Polri berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua Barat Daya,” katanya.

    Seluruh rangkaian pelantikan berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat. Situasi keamanan selama kegiatan tetap aman dan kondusif berkat sinergi antara aparat keamanan, panitia pelaksana, serta seluruh peserta yang hadir.

  • Direktur LBH Mambo Waswar Minta BPH Migas Evaluasi Kebijakan Penyaluran BBM di Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Direktur LBH Mambo Waswar Raja Ampat, Arfan Poretoka, S.H., M.H., mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengevaluasi implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

    ‎Arfan menilai penerapan kebijakan tersebut tidak boleh mengakibatkan masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Raja Ampat, mengalami kesulitan memperoleh BBM. Menurutnya, apabila implementasi regulasi justru memicu kelangkaan, pembatasan akses, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, maka pemerintah perlu segera melakukan evaluasi.

    ‎”Masyarakat Raja Ampat tidak boleh menjadi korban regulasi yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan. Negara wajib menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat,” kata Arfan dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (1/8).

    ‎Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), termasuk asas kemanfaatan, keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    ‎Menurut Arfan, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan apabila masyarakat harus mengantre berhari-hari untuk memperoleh BBM, membeli dengan harga di atas harga resmi, atau mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.

    ‎LBH Mambo Waswar Raja Ampat menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta BPH Migas segera mengevaluasi pelaksanaan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat. Kedua, meminta PT Pertamina bersama seluruh sub penyalur menjamin distribusi BBM berlangsung adil dan tepat sasaran. Ketiga, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan wilayah daratan.

    ‎Arfan menambahkan, apabila implementasi kebijakan tersebut terus menimbulkan kesulitan bagi masyarakat tanpa solusi yang memadai, pemerintah perlu memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik dan akses terhadap energi tetap terpenuhi.

    ‎”Regulasi yang baik bukan hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Kebijakan negara harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan Raja Ampat,” ujarnya.

    ‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPH Migas belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan desakan yang disampaikan Direktur LBH Mambo Waswar Raja Ampat.

  • Ketua DPRK Kecam PT Maros Indah Buntut Penghentian Pasokan BBM Subsidi ke Pangkalan di Kepulauan Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, mengecam keras kebijakan PT Maros Indah yang menghentikan penyaluran BBM subsidi ke pangkalan-pangkalan di wilayah kepulauan Raja Ampat. Kebijakan yang mulai diberlakukan sejak awal Juli 2026 itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kepulauan dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama nelayan, pelaku pangkalan BBM, serta warga kampung yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.

    ‎Penghentian pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan BPH Migas yang mengatur penyaluran BBM subsidi melalui SPBU pada titik distribusi tertentu. Namun, menurut Taufik, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik geografis Raja Ampat sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur distribusi.

    ‎Ia menjelaskan, di banyak kampung pangkalan BBM menjadi satu-satunya mata rantai distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat. Sementara jumlah SPBU di Raja Ampat masih sangat terbatas, para pelaku pangkalan kini dipaksa mengambil sendiri pasokan BBM dari Waisai atau titik distribusi lainnya dengan biaya angkut yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini dinilai bukan hanya membebani pelaku pangkalan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat karena berpotensi memicu kenaikan harga BBM di tingkat konsumen.

    ‎Taufik menegaskan, kebijakan tersebut juga mengabaikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 100.3.3.2/77/SK-BRA/VII/2026 tentang Penetapan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Raja Ampat. Menurutnya, keputusan itu diterbitkan sebagai dasar hukum untuk menjamin pemerataan distribusi BBM bersubsidi hingga menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil yang sulit diakses.

    ‎Ia menilai, keberadaan sub penyalur yang telah ditetapkan pemerintah daerah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi. Penghentian pasokan ke pangkalan justru bertentangan dengan semangat pemerintah daerah dalam menjamin akses energi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

    ‎”Hal seperti ini menurut kami sangat tidak bagus. Secara tidak langsung mereka membunuh masyarakat kecil yang berharap dari BBM bersubsidi. Sementara masyarakat nelayan kita hidup dari laut dan sangat bergantung pada BBM ini,” tegas Moh Taufik Sarasa. Sabtu (01/8/26).

    ‎Ia mengingatkan, apabila kebijakan tersebut terus dipertahankan tanpa solusi yang berpihak pada kondisi riil Raja Ampat, maka dampaknya akan dirasakan secara luas, mulai dari pelaku pangkalan BBM yang kesulitan menjalankan usahanya, nelayan yang terbebani biaya operasional, hingga masyarakat kampung yang harus membeli BBM dengan harga lebih mahal.

    ‎Karena itu, DPRK Raja Ampat mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat bersama pimpinan DPRK segera menyampaikan surat resmi kepada Pertamina dan PT Maros Indah agar kebijakan penghentian pasokan tersebut dievaluasi. DPRK juga meminta pemerintah pusat, BPH Migas, Pertamina, dan PT Maros Indah menyusun mekanisme distribusi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, sehingga tujuan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar dirasakan masyarakat.

    ‎Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat DPRK Raja Ampat akan mengagendakan audiensi bersama PT Maros Indah, BPH Migas, serta para pelaku pangkalan BBM di Raja Ampat. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi, mendengarkan secara langsung aspirasi para pelaku pangkalan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat kepulauan.

  • Tim Macan Polsek Sorong Kota Ringkus Pelaku Curat, Barang Hasil Curian Berhasil Diamankan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Macan Polsek Sorong Kota, Polresta Sorong Kota, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang meresahkan warga. Seorang pria berinisial Jeremias Alex Worabay alias Alex (25) ditangkap aparat kepolisian pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIT di wilayah Kota Sorong setelah diduga menjadi pelaku serangkaian aksi pencurian.

    Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/111/VII/2026/SPKT/Polsek Sorong Kota/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya, terkait kasus pembobolan rumah yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

    Korban, Nur Shinta Amir Suparyadi, melaporkan rumahnya dibobol saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Saat kembali sekitar pukul 12.30 WIT, korban mendapati pintu samping kiri rumah telah dijebol dan kondisi rumah dalam keadaan berantakan.

    Setelah melakukan pemeriksaan, korban mengetahui empat unit speaker kecil telah raib. Tidak hanya itu, korban mengaku rumahnya telah beberapa kali menjadi sasaran pencurian. Pada 12 Juli 2026, pelaku diduga membawa kabur satu unit iPhone 7 Plus.

    Kemudian pada 17 Juli 2026, satu unit mixer sound system merek Yamaha hilang. Selanjutnya pada 21 Juli 2026, korban kembali kehilangan satu unit speaker merek Crimson, satu set mikrofon nirkabel (wireless), serta satu unit keyboard mini.

    Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan kasus itu ke Polsek Sorong Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Kapolsek Sorong Kota, AKP Disa Javier Suwarta Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima Team Macan sekitar pukul 13.00 WIT mengenai keberadaan pelaku yang akan keluar dari kawasan Klademak 2 Pantai menuju Pasar Remu.

    “Setelah menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan konsolidasi dan memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap pelaku,” ujarnya.

    Tim yang dipimpin Panit Opsnal AIPTU Harun kemudian melakukan pemantauan di Jalan Jenderal Sudirman, jalur yang diperkirakan akan dilalui pelaku. Sekitar pukul 15.30 WIT, petugas melihat pelaku melintas menggunakan sepeda motor menuju arah Kantor Navigasi.

    “Pelaku sempat mencoba melintas, namun anggota berhasil melakukan pengejaran dan menghadang dari arah depan. Pelaku akhirnya diamankan tanpa memberikan perlawanan,” jelasnya.

    Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Mapolsek Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui seluruh perbuatannya.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit iPhone 7 Plus, satu unit speaker besar merek Crimson, satu set kotak mikrofon wireless, empat unit speaker kecil, dan satu unit keyboard mini. Sementara itu, satu unit mixer sound system merek Yamaha yang juga dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian oleh penyidik.

    Kapolsek menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan tindak kriminal di wilayah hukum Polsek Sorong Kota.

    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku,” pungkasnya.

  • Masjid Jadi Motor Ekonomi Umat, Bupati Maluku Tengah Resmikan Program Jum’at Berkah Samudera UMKM

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gagasan tersebut menjadi semangat yang diusung dalam peluncuran Program Jum’at Berkah yang digagas Samudera UMKM di halaman Masjid Ibnu Abdullah, Kota Masohi, pada  Jumat (31/7/2026).

    Program yang mengusung tema “Menghidupkan Masjid, Memakmurkan Umat, dan Menguatkan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM” itu mendapat apresiasi penuh dari Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.

    Menurutnya, program tersebut merupakan contoh nyata sinergi antara nilai-nilai keagamaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam sambutannya, Zulkarnain menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial dan keagamaan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

    “Program seperti ini patut diapresiasi karena menghadirkan konsep yang sangat mulia. Masjid tidak hanya dihidupkan sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM,” kata Zulkarnain.

    Ia menjelaskan, apabila aktivitas keagamaan berjalan beriringan dengan tumbuhnya sektor UMKM, maka manfaatnya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat.

    “Masjid bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Ketika aktivitas keagamaan berjalan seiring dengan tumbuhnya UMKM, maka keberkahan akan hadir, ekonomi masyarakat bergerak, dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas,” ujarnya.

    Bupati juga menilai UMKM memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Selain membuka lapangan pekerjaan, sektor tersebut mampu mendorong lahirnya kreativitas masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

    “Dari UMKM lahir lapangan kerja, tumbuh kreativitas, dan berputarnya ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar para pelaku UMKM semakin berkembang dan mampu bersaing,” tegasnya.

    Komitmen tersebut, lanjut Zulkarnain, akan diwujudkan melalui dukungan terhadap berbagai program dan inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sehingga mampu naik kelas dan menjadi keuatan utama ekonomi daerah.

    “Pemkab Maluku Tengah akan terus mendukung setiap langkah dan inovasi yang memperkuat pelaku UMKM agar semakin naik kelas, semakin berdaya saing, dan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi lokal,” imbuhnya.

    Menutup sambutannya, Zulkarnain berharap Program Jum’at Berkah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkembang menjadi gerakan bersama dalam membangun ekonomi umat berbasis masjid.

    “Kami berharap Program Jum’at Berkah ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan yang mampu mempererat ukhuwah, memperkuat kepedulian sosial, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Peluncuran Program Jum’at Berkah turut dihadiri para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, para alim ulama, tokoh agama, imam masjid dan kepenghuluan, Ketua Samudera UMKM beserta jajaran pengurus, serta para pelaku UMKM.

  • Rumah Bendahara Sekretariat DPRP PBD Digeledah, Penyidik Amankan Satu Berkas Dugaan Korupsi

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRP Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

    Kali ini, tim penyidik menggeledah sebuah rumah di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong, yang diketahui merupakan kediaman AR, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRP Papua Barat Daya. Penggeledahan berlangsung pada Jumat (31/7/2026) dini hari sekitar pukul 01.28 WIT.

    Kegiatan tersebut dipimpin oleh Iptu Ihot Tampubolon bersama jajaran Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah resmi kepada pihak keluarga dan para saksi yang hadir.

    Proses penggeledahan turut disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat di sekitar Jalan Sagu, Kompleks Aimas, serta pihak keuangan yang berkaitan dengan AR. Penyidik kemudian memeriksa setiap ruangan di dalam rumah, termasuk kamar milik bendahara tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, pihak keluarga menyampaikan bahwa AR telah beberapa hari tidak kembali ke kediamannya. Mereka juga mengaku yang bersangkutan belakangan ini jarang berada di rumah dan lebih banyak beraktivitas di luar.

    Penggeledahan berlangsung hingga sekitar pukul 03.00 WIT. Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan satu berkas yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRP Papua Barat Daya.

    Kasus dugaan korupsi tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian publik setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penggeledahan di Kantor DPRP Papua Barat Daya. Perkara itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 yang kini tengah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya.

    Hingga berita ini diterbitkan, penyidik belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil penggeledahan maupun nilai kerugian negara yang diduga timbul dalam perkara tersebut. Polisi juga masih terus mendalami alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tersebut secara menyeluruh.

  • KPU Raja Ampat Gelar Pendidikan Pemilih di Saporkren, Dorong Kualitas Demokrasi Lokal

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat memperkuat komitmennya dalam membangun kesadaran politik masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Kampung Saporkren, Distrik Waigeo Selatan, pada Kamis 30 Juli 2026.

    Mengusung tema “Urgensi Pemilu sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong lahirnya pemilih yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi.

    Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Abdul Rasyid Nurlete, hadir langsung sebagai narasumber tunggal dalam kegiatan yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat Kampung Saporkren tersebut.

    Dalam pemaparannya, Abdul Rasyid menjelaskan bahwa Pendidikan Pemilih Berkelanjutan merupakan program jangka panjang KPU yang dilaksanakan secara konsisten, baik pada tahapan maupun di luar tahapan pemilu. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi kepemiluan agar warga memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.

    “Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan daerah,” ujar Rasyid.

    Ia juga menekankan bahwa indikator keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi yang utama adalah kualitas dari partisipasi itu sendiri. Dengan pemahaman demokrasi yang matang, pemilih diharapkan mampu menggunakan hak suaranya secara rasional, bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

    Selain penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pemilih serta prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Warga tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi mendalam terkait daftar pemilih dan tata cara penggunaan hak suara.

    Melalui kegiatan ini, KPU Raja Ampat berharap masyarakat Saporkren tidak sekadar berpartisipasi pada hari pemungutan suara, melainkan menjadi warga negara yang sadar hukum, memahami nilai-nilai demokrasi, dan turut mengawal kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan.

  • Polda Papua Barat Daya Geledah Kantor DPRP Termasuk Ruangan Sekwan dan Ketua, Kasus Korupsi 6,5 Miliar Berlanjut

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya menggeledah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya di Jalan Pendidikan Kilometer 8, Kota Sorong, Kamis malam (30/7/2026).

    Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa DPRP Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

    Kasus tersebut sebelumnya diumumkan oleh Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya dalam konferensi pers pada Senin 27 juli 2026. Dalam perkara itu, penyidik menduga telah terjadi penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp6,5 miliar.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang diduga dialihkan untuk kegiatan kesekretariatan, makan dan minum, serta reses anggota DPRP yang disebut tidak tercantum dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

    “Dugaan korupsi ini berkaitan dengan anggaran pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 yang diduga digunakan untuk kegiatan kesekretariatan, makan minum, serta reses anggota DPRP yang tidak masuk dalam pembahasan DPA Tahun 2024,” ujar Kombes Pol. Iwan P. Manurung dalam konferensi pers.

    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sekitar 30 anggota DPRP Papua Barat Daya sebagai saksi, selain sejumlah staf dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRP Papua Barat Daya. Proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk melengkapi alat bukti dan keterangan saksi.

    Penggeledahan pada Kamis malam dipimpin oleh Kanit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, IPTU Ihot R.P. Tampubolon, S.H., M.H., mewakili Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya.

    Dalam keterangannya usai penggeledahan, IPTU Ihot menyebutkan bahwa penyidik menggeledah sekitar 13 ruangan di lingkungan Kantor DPRP Papua Barat Daya.

    “Sekitar 13 ruangan kami lakukan penggeledahan, meliputi ruang Sekretaris Dewan, Kabag, Kasubag, ruang staf hingga ruang pimpinan dewan,” ungkap IPTU Ihot R.P. Tampubolon.

    Polda Papua Barat Daya Geledah Kantor DPRP Termasuk Ruangan Sekwan dan Ketua, Kasus Korupsi 6,5 Miliar Berlanjut
    IPTU Ihot R.P. Tampubolon, S.H., M.H., mewakili Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H.

    Ia menegaskan, proses penyelidikan masih berada pada tahap awal sehingga pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus berlanjut. Penyidik juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan besaran kerugian negara.

    “Kami masih meningkatkan penyelidikan. Pemeriksaan saksi masih akan berlanjut dan hasilnya belum lengkap. Untuk langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemeriksaan di lokasi lain, nanti akan kami sampaikan,” katanya.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga seluruh rangkaian penyelidikan rampung.