Melanesia Times

Blog

  • Satu Langkah Menuju Prestasi Dunia, Musorprovlub KONI Papua Barat Daya Resmi Bergulir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat Daya resmi dibuka di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (29/7/2026).

    Agenda utama musyawarah tersebut adalah memilih Ketua Umum KONI Papua Barat Daya untuk masa bakti berikutnya, sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen dalam membangun prestasi olahraga di provinsi termuda di Indonesia itu.

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Ketua Caretaker KONI Papua Barat Daya Mayjen TNI (Purn.) Eko Budi S., jajaran pengurus KONI Pusat, perwakilan cabang olahraga, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menegaskan bahwa persatuan merupakan modal utama dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Menurutnya, seluruh insan olahraga harus bersatu untuk menciptakan organisasi yang kuat dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level dunia.

    “Kita harus bersatu agar menjadi kuat. Bersatu membangun negeri melalui olahraga prestasi sehingga Papua Barat Daya semakin dibanggakan di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Marciano.Satu Langkah Menuju Prestasi Dunia, Musorprovlub KONI Papua Barat Daya Resmi Bergulir

    Ia mengaku selalu terkesan setiap berkunjung ke Tanah Papua karena semangat dan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakatnya. Menurutnya, potensi tersebut harus dibarengi dengan pembinaan olahraga yang berkelanjutan.

    “Tidak ada alasan Papua Barat Daya tidak mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dunia. Saya berharap Musorprovlub ini menjadi langkah awal kebangkitan olahraga di Papua Barat Daya,” katanya.

    Marciano juga mengingatkan peserta musyawarah agar tidak hanya terpaku pada persoalan administratif maupun aturan organisasi, tetapi lebih memfokuskan pembahasan pada strategi pembinaan atlet dan penguatan manajemen olahraga.

    “Perhatikan visi dan misi calon ketua, dukung penuh program pembinaan atlet. Target kita bukan hanya juara nasional, tetapi mampu melahirkan atlet SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa atlet merupakan patriot olahraga yang berjuang pada masa damai untuk mengangkat harkat dan martabat daerah serta bangsa.

    “Patriot olahraga adalah pejuang di masa damai. Mereka membawa nama baik daerah, bangsa, dan negara. Karena itu, bangunlah KONI Papua Barat Daya dengan organisasi yang solid dan pembinaan prestasi yang unggul,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Caretaker KONI Papua Barat Daya Mayjen TNI (Purn.) Eko Budi S. menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Musorprovlub. Ia menjelaskan bahwa tim caretaker berjumlah 20 orang yang terdiri dari unsur KONI Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.

    Menurutnya, tim caretaker mulai menjalankan tugas berdasarkan surat penugasan KONI Pusat tertanggal 23 Juni 2026 dan bekerja di Sorong sejak 19 Juli 2026 untuk mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan Musorprovlub.

    “Hari ini merupakan agenda utama Musorprovlub, yaitu pemilihan Ketua KONI Papua Barat Daya sesuai amanat AD/ART KONI. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas, serta mampu membawa olahraga Papua Barat Daya semakin maju,” katanya.

    Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh keluarga besar olahraga menjadikan Musorprovlub sebagai wadah memperkuat persatuan, bukan ajang perbedaan kepentingan.

    “Kita tidak perlu berdebat soal siapa yang unggul atau siapa yang kalah. Kita semua adalah satu keluarga yang memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan olahraga Papua Barat Daya,” ujar Elisa.

    Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sesuai kemampuan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan olahraga tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

    “Pemerintah akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan dan skala prioritas. Tetapi pembangunan olahraga bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari cabang olahraga, dunia usaha, hingga masyarakat,” katanya.

    Usai menyampaikan sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Papua Barat Daya Tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa sebanyak tiga kali secara bersama-sama didampingi Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, Ketua Caretaker KONI Papua Barat Daya Mayjen TNI (Purn.) Eko Budi S., serta jajaran tamu kehormatan.

    Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya Musorprovlub yang diharapkan menjadi tonggak kebangkitan olahraga prestasi di Papua Barat Daya melalui semangat persatuan, pembinaan atlet yang berkelanjutan, serta penguatan organisasi KONI yang profesional.

    Musorprovlub KONI Papua Barat Daya diharapkan menjadi titik awal lahirnya kepengurusan baru yang mampu membangun organisasi olahraga yang profesional, memperkuat pembinaan atlet, serta membawa Papua Barat Daya mencetak prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

  • David Dimara: Pendidikan Adalah Investasi Terbesar untuk Menyiapkan SDM Unggul dan Masa Depan Raja Ampat ‎

    CAMBRIDGE, MELANESIATIMES.COM – Akademisi dan pengamat pembangunan asal Kabupaten Raja Ampat yang saat ini tengah menempuh studi di ”University of Florida, USA, David Dimara”, menegaskan bahwa sektor pendidikan harus diletakkan sebagai prioritas tertinggi dan investasi paling berharga bagi masa depan daerah.

    ‎Dalam siaran pers dan pandangan resminya yang dirilis dari Cambridge, Amerika Serikat, David Dimara menyoroti bahwa kekayaan alam Raja Ampat yang luar biasa tidak akan memberikan manfaat secara maksimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan kepemimpinan profesional.

    ‎Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat lokal akan memiliki daya saing untuk mengembangkan berbagai sektor unggulan di Raja Ampat, seperti pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan.

    ‎”Pendidikan memberikan kemampuan bagi masyarakat lokal untuk mengisi berbagai posisi strategis sebagai profesional, pengusaha, peneliti, maupun pemimpin. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat Raja Ampat benar-benar menjadi tuan rumah di tanah sendiri dengan tingkat kesejahteraan yang terus meningkat,” ujar David Dimara dalam keterangannya.

    ‎David Dimara juga menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan berarti mencetak pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan tepat demi kemajuan jangka panjang.

    ‎Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pendidikan diyakini mampu memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian kekayaan alam dan budaya secara berkelanjutan.

    ‎Dengan SDM yang unggul, Raja Ampat diproyeksikan tidak hanya berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing global, tetapi juga tetap konsisten melestarikan identitas serta warisan alamnya bagi generasi-generasi mendatang.

  • 5 Mahasiswa Terancam Putus Kuliah, Ketua DPRK Raja Ampat Desak BPK dan APH Bongkar “Permainan” Dinas Pendidikan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Masa depan generasi muda Kabupaten Raja Ampat seolah digadaikan di atas meja birokrasi yang mandul empati. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom hak-hak pendidikan anak daerah, Dinas Pendidikan justru menampilkan wajah birokrasi yang abai, lamban, dan berlindung di balik alasan klise. Rabu (29/7/26).

    ‎Kemarahan publik kini memuncak setelah lima mahasiswa asal Raja Ampat yang menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN Yogyakarta harus menanggung akibat fatal: terancam sanksi cuti paksa selama dua semester akibat tunggakan uang kuliah yang tak kunjung diselesaikan oleh instansi berwenang. Batas akhir ultimatum dari pihak kampus jatuh pada 22 Agustus.

    Adapun kelima mahasiswa asal Raja Ampat yang namanya tercatat terancam sanksi akademik di kampus tersebut meliputi:

    • ‎Muahamd Ramadan Ihamahu (Semester 4)
    • Aril Tamima (Semester 4)
    • Moh Mukti Tafalas (Semester 4)
    • Irfan Alawohid (Semester 4)
    • Farhan Macap (Semester 6)

    ‎Ironisnya, alogika birokrasi yang dimainkan oleh Dinas Pendidikan dinilai sudah di luar batas kewajaran. Saat para mahasiswa mendatangi kantor dinas untuk meminta kejelasan, jawaban yang diterima hanyalah ratapan kosong tanpa solusi: kas keuangan kosong.

    ‎Para mahasiswa dipaksa menggantungkan nasib di tengah ketidakpastian, sementara pihak kampus telah memberikan toleransi perpanjangan waktu selama tiga bulan yang kini telah habis.

    ‎Akibat kelalaian sistemik ini, akun email kampus dikunci, absensi ditutup, hingga hak mengikuti ujian dan pengumpulan tugas dicabut secara sepihak oleh institusi pendidikan.

    ‎”Sangat tidak masuk akal ketika masa depan anak-anak daerah kita harus dikorbankan hanya karena alasan klasik keuangan kosong di tingkat dinas. Ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan cerminan buruknya tata kelola anggaran pendidikan,” kecam Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa.

    ‎Melihat carut-marut yang terkesan dibiarkan ini, Moh Taufik Sarasa menolak untuk tinggal diam. Ia menilai alasan “kas kosong” yang selalu didengungkan oleh dinas terkait tidak boleh lagi diterima mentah-mentah.

    ‎Ada indikasi kuat salah urus atau bahkan penyelewengan alokasi dana yang seharusnya menjadi hak mutlak para mahasiswa penerima bantuan studi.

    ‎Oleh karena itu, pimpinan legislatif tersebut secara terbuka dan resmi mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum untuk segera turun melakukan audit investigasi di Dinas Pendidikan.

    ‎Usut tuntas, ke mana anggaran untuk hak-hak mahasiswa ini dialokasikan. Ia menambahkan jangan jadikan alasan kas kosong sebagai perisai untuk menutupi ketidakberesan tata kelola keuangan.

  • Respon Cepat Keadaan Darurat, Polresta Sorong Kota Maksimalkan Layanan Call Center 110

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota terus memperkuat pelayanan publik dengan mengoptimalkan sosialisasi Layanan Call Center 110, sebuah layanan pengaduan dan pelaporan kepolisian yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam. Senin (27/7/2026).

    Layanan ini disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai peristiwa yang membutuhkan penanganan cepat dari aparat kepolisian, mulai dari tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bencana alam, hingga kondisi darurat lainnya.

    Setiap laporan yang masuk melalui Call Center 110 akan diterima oleh operator dan tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan proses pemantauan sekaligus mempercepat respons kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Tak hanya itu, sistem Call Center 110 juga telah terintegrasi secara berjenjang. Apabila panggilan tidak terjawab di tingkat Polresta Sorong Kota, maka secara otomatis akan diteruskan ke operator 110 Polda Papua Barat Daya. Jika di tingkat Polda juga belum terhubung, panggilan akan dialihkan ke operator 110 Mabes Polri.

    Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan masyarakat tetap dapat dipantau dan ditindaklanjuti, sehingga peluang masyarakat memperoleh bantuan kepolisian secara cepat menjadi lebih besar.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, layanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional kepada masyarakat.

    “Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya gangguan kamtibmas, segera hubungi Call Center 110. Sampaikan informasi secara jelas, padat, dan tenang agar petugas dapat segera mengambil langkah penanganan yang diperlukan,” ujar Kapolresta.

    Untuk mengakses layanan tersebut, masyarakat cukup menghubungi nomor 110 melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Setelah tersambung dengan operator, pelapor diminta menyampaikan kronologi kejadian secara singkat, memberikan alamat atau titik lokasi secara lengkap, serta mengikuti arahan petugas agar personel terdekat dapat segera diterjunkan ke lokasi.

    Di sisi lain, Polresta Sorong Kota mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan layanan Call Center 110 dengan melakukan panggilan iseng maupun memberikan laporan palsu. Seluruh panggilan yang masuk dapat ditelusuri, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan layanan berpotensi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Melalui optimalisasi Call Center 110, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, humanis, dan profesional. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kota Sorong tetap aman dan kondusif.

  • DPD Pelikha Minta DPRP Mediasi Sengketa PHK Sepihak PT.HIP, 3 Bulan Berjuang Hak Pekerja Masih Terkatung-katung

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) Provinsi Papua Barat Daya, Denisius Faruan, kembali mendesak PT Henderson Inti Prasada (HIP) agar segera memenuhi hak-hak para mantan karyawan yang hingga kini belum diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selasa (28/7/2026).

    Denisius menegaskan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung lebih dari tiga bulan tanpa adanya penyelesaian yang memberikan kepastian bagi para pekerja.

    Menurutnya, meskipun terdapat hak yang nantinya dapat diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan, hal itu tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif para pekerja.

    “Terlepas dari hak BPJS atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mungkin nanti diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan, persoalan ini sudah berlarut lebih dari tiga bulan. Kami berharap segera ada dialog atau kelanjutan pertemuan di DPR Papua Barat Daya agar masalah ini dapat diselesaikan,” ujar Denisius.

    Ia menjelaskan, PT Henderson Inti Prasada telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun karyawan tetap. Namun hingga kini, kata dia, perusahaan belum memenuhi berbagai hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, serta hak-hak normatif lainnya.

    Denisius juga meminta DPR Papua Barat Daya, khususnya Komisi III dan Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, segera mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

    “Kami berharap DPR Papua Barat Daya, khususnya Komisi III dan Komisi IV yang membidangi tenaga kerja, segera mengundang seluruh pihak terkait, termasuk dinas-dinas yang telah kami sebutkan dalam surat pengaduan, untuk melakukan mediasi pada pekan ini,” katanya.

    Ia mengaku prihatin terhadap kondisi para mantan pekerja yang hingga kini masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena hak-hak mereka belum dipenuhi.

    “Kasihan Bapak-Mama yang menjadi korban. Mereka terlantar, hak-haknya belum diterima, BPJS pun belum bisa dicairkan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Kami berharap persoalan ini segera mendapat perhatian dan penyelesaian,” tutup Denisius.

    Sementara itu, media ini juga telah mengonfirmasi salah satu anggota DPR Papua Barat Daya terkait permintaan mediasi tersebut. Anggota dewan itu menjelaskan bahwa DPR pada prinsipnya siap memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan, namun proses tersebut harus diawali dengan adanya surat resmi dari serikat pekerja sebagai dasar administrasi.

    “Masalah undangan atau pelaksanaan mediasi tidak bisa hanya datang lalu berbicara. Kami membutuhkan surat resmi dari pihak serikat pekerja. Itu akan menjadi dasar yang kuat bagi kami untuk mengambil langkah, termasuk memanggil perusahaan maupun pihak-pihak terkait dalam penyelesaian persoalan ini,” jelas salah satu Anggota DPRP Papua Barat Daya.

    Dengan adanya penjelasan tersebut, DPRP Papua Barat Daya membuka peluang untuk memfasilitasi dialog antara para mantan pekerja bersama PT Henderson Inti Prasada, serta instansi terkait lainnya. DPRP kini menunggu surat resmi dari pihak pengadu dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

  • Jangan Asal Klik! LPS Ungkap Bahaya Link Undangan Pernikahan yang Bisa Bobol Rekening

    Melanesiatimes.com, Palu – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap maraknya kejahatan siber yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Salah satu modus yang kini banyak beredar adalah penyebaran tautan (link) atau file undangan pernikahan palsu melalui aplikasi pesan instan yang bertujuan mencuri data pribadi dan menguras rekening korban.

    Peringatan tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Fuad Zaen, saat membuka kegiatan Media Meet Up bertema “Diskusi, Komunikasi dan Kolaborasi Media dalam Pengembangan Literasi Keuangan” di Hotel Aston Palu, Senin (27/7/2026).

    Kegiatan itu turut menghadirkan Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, serta Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III Sulampua, Prayitno Amigoro, sebagai narasumber. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antara LPS dan insan media dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Fuad menjelaskan bahwa transformasi digital telah membawa banyak kemudahan dalam aktivitas keuangan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melancarkan berbagai aksi penipuan dengan modus yang semakin beragam.

    “Saat ini masyarakat harus lebih berhati-hati. Jangan mudah membuka tautan atau mengunduh file dari pengirim yang tidak dikenal, apalagi jika diminta memasukkan data pribadi,” ujar Fuad.

    Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh sembarangan membagikan informasi penting seperti PIN, kata sandi, maupun kode One Time Password (OTP) kepada siapa pun.

    “Hati-hati, jangan memberikan data pribadi kita kepada orang lain,” tegasnya.

    Menurut Fuad, salah satu modus yang tengah marak adalah pengiriman undangan pernikahan digital melalui WhatsApp. Pesan tersebut biasanya mengarahkan penerima untuk mengklik tautan atau mengunduh file yang tampak meyakinkan, padahal berisi aplikasi berbahaya atau malware.

    Jika aplikasi tersebut terpasang di perangkat korban, pelaku dapat mengambil alih akses ponsel dan mencuri berbagai informasi penting, mulai dari data pribadi, akses layanan perbankan digital hingga kode OTP.

    Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membobol rekening, mengambil alih akun digital, atau melakukan penipuan keuangan lainnya.

    Karena itu, LPS mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi identitas pengirim sebelum membuka tautan maupun mengunduh file yang diterima melalui aplikasi pesan instan. Kewaspadaan, menurutnya, menjadi langkah utama untuk mencegah kerugian akibat kejahatan digital.

    Fuad berharap kolaborasi antara LPS dan media dapat memperluas penyebaran informasi mengenai literasi keuangan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan transaksi digital.

    “Harapannya dengan silaturahmi bersama media, informasi mengenai pentingnya literasi keuangan dapat tersampaikan secara luas sehingga masyarakat merasa aman menabung di bank,” pungkasnya.

    Melalui kegiatan Media Meet Up tersebut, LPS bersama insan media juga berdiskusi mengenai penguatan edukasi publik terkait sistem perbankan, keamanan menabung, risiko investasi, serta berbagai ancaman penipuan digital yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi.(***)

  • Pemkab Maluku Tengah Apresiasi Samudera UMKM Gelar Workshop Penguatan Pelaku Usaha

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah memberikan apresiasi kepada Samudera UMKM atas penyelenggaraan Workshop Penguatan Pelaku Usaha yang diikuti para pelaku UMKM di Kota Masohi dan sekitarnya, Senin (27/7/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Masohi tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, tamu undangan, serta ratusan pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Maluku Tengah.

    Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setda Maluku Tengah, Zahlul Ikhsan, saat membuka kegiatan.

    Dalam sambutannya, Zulkarnain menyampaikan bahwa kehadiran Samudera UMKM merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

    “Samudera UMKM selama ini telah menunjukkan kepeduliannya dalam mendukung penguatan UMKM di Maluku Tengah. Kami mengapresiasi inisiatif ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan UMKM yang tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing di tengah perkembangan ekonomi.

    “Sektor UMKM tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, sektor ini harus terus diperkuat,” katanya.

    Ia menambahkan, pelaku UMKM perlu terus didorong untuk naik kelas melalui penguatan legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, serta penerapan strategi bisnis yang mampu menjawab tantangan pasar.

    “UMKM harus terus berinovasi, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Manfaatkan transformasi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas,” pesannya.

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan UMKM melalui pembinaan, pendampingan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

    “Kami berharap kerja sama dengan Samudera UMKM dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak UMKM yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tutupnya. (HUAT)

  • BPJS Tak Bisa Dicairkan Pasca-PHK, DPD Pelikha Desak PT.HIP Segera Putuskan Sistem BPJS Eks Karyawan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) Provinsi Papua Barat Daya mendesak PT. Hendrison Inti Persada (HIP) agar segera menyelesaikan hak-hak eks karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD Pelikha Papua Barat Daya, Denisius Faruan, usai mengawal puluhan eks karyawan PT. HIP di BPJS Kota Sorong pada Senin (27/7/2026).

    Para eks karyawan merasa bahwa dengan adanya PHK, maka para eks karyawan bisa mencairkan hak mereka atas BPJS Ketenagakerjaan pasca 30 hari kerja, namun sesampainya disana, dari pihak BPJS mengatakan bahwa semua BPJS mereka masih aktif sehingga belum bisa dicairkan meskipun sudah ada surat pemutusan hubungan kerja dari PT. HIP.

    Menurut Denisius, para pekerja yang mengalami PHK sejak 6 Juni 2026 hingga kini belum dapat mencairkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan karena status kepesertaan mereka di sistem perusahaan masih tercatat aktif.

    “Hari ini kami bersama para mantan pekerja PT.Hendrison Inti Persada yang pada 6 Juni lalu mengalami PHK. Kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena hingga saat ini status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka belum dinonaktifkan oleh perusahaan sehingga manfaat yang menjadi hak pekerja belum bisa dicairkan,” ujar Denisius.

    Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses administrasi setelah PHK harus segera dilakukan agar pekerja dapat mengakses hak jaminan sosialnya. Namun, hingga lebih dari satu bulan setelah PHK, perusahaan diduga belum menyelesaikan proses tersebut.

    Denisius mengatakan pihaknya telah mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta penjelasan. Dari hasil pertemuan itu, diperoleh informasi bahwa penonaktifan status kepesertaan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

    “Kami telah memperoleh penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa yang memiliki kewenangan menonaktifkan sistem adalah perusahaan. Selama status pekerja masih tercatat aktif, maka hak BPJS mereka belum dapat diproses,” katanya.

    Selain persoalan BPJS, Denisius mengaku menerima laporan dari para eks karyawan mengenai dugaan adanya pemotongan gaji pada bulan Juli, padahal hubungan kerja mereka telah berakhir. Ia juga menyebut para pekerja mengaku belum menerima upah selama sekitar dua bulan.

    Atas kondisi tersebut, Denisius yang juga bertindak sebagai penanggung jawab sekaligus Ketua Serikat Pekerja mendesak manajemen PT. HIP segera mengambil langkah administratif agar hak-hak para pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Saya mendesak pimpinan PT Hendrison Inti Persada, baik pemegang saham, manajemen, direktur utama maupun pihak yang berwenang, agar segera menonaktifkan status kepesertaan para mantan pekerja. Hubungan kerja mereka telah berakhir dan mereka bukan lagi karyawan PT HIP. Hak-hak konstitusional mereka, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, harus segera dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

  • Polda PBD Naikkan Dugaan Korupsi Rp6,5 Miliar di Sekretariat DPRP Papua Barat Daya ke Tahap Penyidikan

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya resmi meningkatkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam perkara tersebut, penyidik memperkirakan kerugian negara sementara mencapai Rp6,5 miliar.

    Peningkatan status perkara itu disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan P. Manurung, dalam konferensi pers di Mapolda Papua Barat Daya, Senin (27/7/2026).

    Kombes Pol. Iwan menjelaskan, penyelidikan telah dilakukan sejak Januari hingga Juli 2026. Selama kurang lebih enam bulan, penyidik mengumpulkan data, memeriksa puluhan saksi, serta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

    “Proses penyelidikan telah berjalan sejak Januari hingga Juli 2026. Kami telah memeriksa 43 orang saksi dan berkoordinasi dengan BPK. Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara ini kami tingkatkan ke tahap penyidikan dengan estimasi sementara kerugian negara sekitar Rp6,5 miliar,” ujar Kombes Pol. Iwan.

    Ia mengatakan, objek penyidikan meliputi dugaan korupsi pengadaan komputer untuk staf DPRD, pengadaan peralatan kantor, konsumsi, serta sejumlah pengadaan barang dan jasa lainnya yang bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

    Dalam proses penyidikan, penyidik juga mendalami dugaan bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut dialihkan untuk membiayai kegiatan reses anggota DPR Papua Barat Daya. Dugaan tersebut masih merupakan temuan awal berdasarkan hasil penyelidikan dan akan dibuktikan lebih lanjut melalui proses penyidikan.

    “Data awal menunjukkan adanya indikasi penyerapan anggaran yang mengarah pada kegiatan reses anggota DPR Papua Barat Daya. Namun, hal itu masih kami dalami melalui proses penyidikan untuk memastikan aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Kombes Pol. Iwan.

    Ia menegaskan, dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mendalami dokumen, melakukan penyitaan, hingga penggeledahan apabila dibutuhkan guna mengungkap fakta-fakta hukum.

    “Kami masih mendalami seluruh penggunaan anggaran tersebut. Dengan naiknya status ke penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk mempelajari dokumen, penyitaan, maupun penggeledahan apabila diperlukan,” jelasnya.

    Menurut Iwan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, termasuk sekitar 30 anggota DPR Papua Barat Daya beserta unsur pimpinan DPRP. Seluruhnya masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

    “Kurang lebih 30 anggota DPRD sudah kami periksa, termasuk pimpinan DPRD. Saat ini semuanya masih berstatus sebagai saksi. Mengenai penetapan tersangka, kami belum sampai pada tahap itu karena penyidik masih melengkapi alat bukti sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penyidik belum dapat menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen maupun menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebelum seluruh alat bukti terkumpul.

    “Kami tidak ingin berspekulasi. Semua harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah,” ujarnya.

    Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya memaparkan bahwa pagu anggaran pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya mencapai sekitar Rp8 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp6.541.792.880 atau sekitar 81,15 persen.

    Dana tersebut dicairkan melalui empat perusahaan, yakni sekitar Rp2.366.480.000 melalui CV.PBP, Rp2.023.141.200 melalui CV.HF, sekitar Rp1,939 miliar melalui CV.A, serta Rp213.079.680 melalui CV.SMP. Setelah dipotong pajak, nilai bersih dana yang dicairkan tercatat sekitar Rp6.093.478.796.

    Penyidik menduga dana yang dicairkan melalui empat perusahaan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Modus yang terungkap sementara adalah pekerjaan fiktif, sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa diduga dialihkan ke kegiatan lain, termasuk dugaan pembiayaan kegiatan reses anggota DPR Papua Barat Daya.

    “Indikasi awal yang kami temukan adalah adanya pekerjaan fiktif sehingga anggaran diduga dialihkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satu yang sedang kami dalami adalah dugaan pengalihan untuk kegiatan reses. Seluruhnya masih akan dibuktikan dalam proses penyidikan,” ungkap penyidik.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan seluruh dugaan penyimpangan anggaran diproses sesuai ketentuan hukum. Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik menegaskan seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi sembari menunggu kelengkapan alat bukti.

  • Kapolda Papua Barat Daya: AI Harus Jadi Motor Kemajuan, Bukan Ancaman bagi Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., menghadiri pembukaan AI Ignition Road to Sorong, sebuah kegiatan edukasi dan pelatihan Artificial Intelligence (AI) yang digelar di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).

    Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan literasi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Berbagai unsur hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum yang mengikuti Leader’s Roundtable Talkshow dan AI Training.

    Turut hadir Anggota Komite I DPD RI, Paul Finsen Mayor, S.I.P., CM.NNLP., serta Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., CM.NNLP.

    Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

    “Sebesar apa pun dukungan anggaran pembangunan, apabila kondisi daerah tidak aman, maka pembangunan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, Polri hadir untuk memastikan keamanan tetap terjaga sehingga seluruh program pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Kapolda.

    Ia menilai perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence, membuka peluang besar bagi kemajuan berbagai sektor. Namun, di balik manfaat tersebut, AI juga memiliki potensi risiko apabila digunakan tanpa pemahaman etika dan tanggung jawab.

    “AI ibarat pisau. Di satu sisi dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tetapi di sisi lain juga dapat disalahgunakan apabila tidak digunakan secara bijak. Karena itu, pemahaman dan literasi digital menjadi sangat penting,” katanya.

    Kapolda juga mengapresiasi terselenggaranya AI Ignition Road to Sorong sebagai bukti bahwa Papua Barat Daya mampu mengikuti perkembangan teknologi global. Menurutnya, semangat #SaPapuaSaJugaBisa harus menjadi motivasi bagi generasi muda Papua untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan daya saing di era digital.

    Selain itu, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan daerah.

    “Menjadi pendengar yang baik merupakan bagian dari pelayanan Polri. Kami akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar keamanan tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.

    Melalui AI Ignition Road to Sorong, diharapkan lahir generasi Papua yang tidak hanya mampu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendorong inovasi dan pembangunan, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap etika, keamanan digital, serta tanggung jawab dalam penggunaannya.

    Kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, inovatif, dan siap menghadapi era transformasi digital.