Melanesia Times

Blog

  • Satu Tahun Kepemimpinan Septinus Lobat–Hi. Anshar Karim: Wujudkan Sekolah Gratis hingga Tata Kelola Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, memperingati satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan capaian kinerja, refleksi pemerintahan, serta komitmen melanjutkan pembangunan di Kota Sorong.

    Dalam sambutannya, Septinus Lobat menegaskan bahwa kepemimpinannya bukan sekadar simbol atau penuh retorika. Ia menekankan bahwa dirinya dan wakil wali kota bekerja secara nyata untuk masyarakat.

    “Saya ini bukan kaleng-kaleng, bukan banyak retorika, bukan main-main, dan bukan lari-lari seperti ikan gabus,” tegas Lobat pada acara satu tahun Kepemimpinan, Senin (23/02/2026).

    Pada kesempatan itu, Lobat dan Hi. Anshar Karim menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para istri, unsur Forkopimda tingkat kota dan provinsi, serta seluruh tim sukses.

    “Orang pertama yang harus kami ucapkan terima kasih adalah istri-istri kami, kemudian Forkopimda dan seluruh pihak yang telah mendukung kami,” ujar Lobat.

    Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu program unggulan, yakni sekolah gratis, mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintah provinsi dengan anggaran lebih dari Rp6 miliar. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antarlevel pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

    Satu Tahun Kepemimpinan Septinus Lobat–Hi. Anshar Karim: Wujudkan Sekolah Gratis hingga Tata Kelola Kota Sorong
    Rayakan Satu Tahun Pemerintahan Kota Sorong, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Menyampaikan penyampaian satu Tahun Kerja

    Menurut Lobat, seluruh program kerja yang dijalankan telah selaras dengan visi pembangunan Kota Sorong. “Semua program kerja sudah kami laksanakan sesuai visi Kota Sorong, yaitu bersama membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” katanya.

    Meski demikian, Lobat menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata hasil kemampuan pribadi. “Semua ini bukan karena kecerdasan atau kepintaran kami berdua, tetapi semua karena Tuhan, serta kerjasama antara tim” ungkapnya.

    Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Lobat juga menyoroti komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan. Ia mengungkapkan telah menunjuk sembilan perempuan sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan berencana menambah jumlah tersebut.

    “Kenapa harus perempuan, karena mereka bekerja jujur, tidak sama dengan bapak-bapak,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim menyampaikan bahwa latar belakangnya sebagai pengusaha menjadi motivasi dalam menjalankan pemerintahan. “Saya ini background-nya pengusaha. Jadi ketika melihat satu hal maju, kami harus lebih dari itu. Itu yang menjadi motivasi kami,” katanya.

    Anshar Karim juga menjelaskan bahwa dirinya diberi tanggung jawab khusus oleh Wali Kota Sorong untuk menangani persoalan sampah. Ia menyebutkan bahwa penanganan tersebut telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Bangun Malamoi Indah yang dipimpin oleh Johanis Malibela.

    “Penanganan sampah sudah kami laksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga agar lebih optimal,” pungkasnya.

    Pemerintah Kota Sorong mengakui bahwa program yang dilaksanakan belum sepenuhnya sempurna karena keterbatasan APBD, tetapi ia berjanji akan menggenjot APD sehingga pembangunan kota sorong dilaksanakan secara maksimal dan merata di semua sektor.

  • Tokoh Pemuda Sorsel Mengecam Kekerasan KKB yang Dinilai Menghalangi Upaya Negara Bangun Papua

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Berbagai program strategis digulirkan untuk mempercepat pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Senin (23/02/2026)

    Namun, upaya tersebut dinilai kerap terganggu oleh keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terus melakukan aksi kekerasan di sejumlah wilayah Papua. Aksi tersebut dinilai menghambat misi negara dalam membangun Papua secara menyeluruh.

    Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Sorong Selatan, Nikodemus Konjol, menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua tidak perlu diragukan lagi.

    “Komitmen pemerintah pusat sangat jelas dalam membangun Indonesia secara luas, termasuk Tanah Papua. Salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan dari bidang infrastruktur hingga sumber daya manusia,” kata Nikodemus kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

    Ia menyebut kehadiran KKB justru bertolak belakang dengan misi besar pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.

    Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan KKB telah menimbulkan banyak korban, khususnya dari kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

    “Hampir setiap hari korban terus berjatuhan akibat ulah KKB. Sangat disayangkan, korban yang berjatuhan itu merupakan masyarakat biasa atau warga sipil,” tegasnya.

    Nikodemus menegaskan bahwa masyarakat Papua sejatinya membutuhkan rasa aman, kehidupan yang damai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Keberadaan KKB menjadi ancaman dan momok menakutkan bagi masyarakat Papua. Bertahun-tahun kelompok ini melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan korban jiwa,” bebernya.

    Ia pun mendesak agar negara hadir secara nyata untuk melindungi masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah rawan konflik.

    “Kami mohon negara hadir dan menegakkan hukum untuk melindungi warga Papua, secara khusus di daerah-daerah konflik di Tanah Papua,” ujarnya.

    Selain itu, Nikodemus juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan bersenjata yang menyasar warga sipil, fasilitas umum, serta infrastruktur sosial.

    “Kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun karena menimbulkan korban jiwa, trauma, serta ketakutan di tengah masyarakat,” terangnya.

    Ia menambahkan bahwa BMP Sorong Selatan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang tegas dan profesional, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan bersama-sama mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.

  • Wali Kota Septinus Lobat Resmikan Sarana Prasarana TIK Kominfo Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Kota Sorong, Septinus Lobat, meresmikan sejumlah sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) milik Pemerintah Kota Sorong, peresmian ini berlangsung di kantor Wali Kota Sorong, pada Selasa (23/2/2026).

    Fasilitas yang diresmikan meliputi videotron di empat titik strategis, video standing banner, backbone network, serta satu ruang podcast pemerintah yang disebut sebagai satu-satunya di Tanah Papua.

    Peresmian tersebut menjadi bagian dari refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong. Kehadiran sarana TIK ini dinilai sebagai lompatan besar dalam penguatan sistem informasi dan pelayanan publik berbasis digital di daerah.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur TIK ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan zaman. “Hari ini ada satu hal yang membanggakan kita, yaitu telah hadirnya lompatan sarana prasarana teknologi informasi di Kota Sorong,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kehadiran fasilitas tersebut tidak lepas dari amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. “Kami tetap berdiri dan bekerja karena kami sudah menerima amanah dari Tuhan dan kepercayaan rakyat untuk melaksanakan tugas ini,” kata James.

    Menurutnya, Kota Sorong harus menjadi pelopor transformasi digital di Tanah Papua. “Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu keharusan. Kota Sorong harus menjadi yang pertama di Tanah Papua,” tegasnya.

    James juga mengapresiasi kontribusi pimpinan sebelumnya serta seluruh jajaran yang terlibat dalam pembangunan sarana TIK tersebut. “Di tempat ini kita juga melakukan perpisahan, tapi sekaligus penggabungan semangat untuk menghadirkan ruang-ruang khusus yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan rasa syukur atas perjalanan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. “Puji Tuhan, sampai hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Apa yang kami janjikan kepada masyarakat, semuanya sudah berjalan,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan peran media. “Terima kasih kepada teman-teman wartawan dan wartawati yang telah membantu menyampaikan informasi, sehingga masyarakat tahu bahwa kami tidak hanya bicara, tapi kami bekerja,” kata Septinus.

    Dalam sembilan bulan terakhir, lanjutnya, sejumlah perubahan nyata telah dirasakan masyarakat. “Kota ini sudah terlihat lebih bersih, pengendalian banjir kita lakukan dengan membangun kanal, dan sekolah gratis yang kami janjikan sudah berjalan, walaupun masih ada kekurangan,” jelasnya.

    Septinus mengakui keterbatasan anggaran daerah, namun memastikan pemerintah tetap berupaya melakukan pembenahan, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan. “Dana kita terbatas, tapi kami terus berupaya memperkuat layanan, termasuk SDM kesehatan dan insentifnya ke depan,” ucapnya.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi membangun Kota Sorong. “Kami mohon dukungan semua stakeholder agar kita bisa berkolaborasi menjalankan amanah masyarakat untuk membangun Kota Sorong empat tahun ke depan,” tutupnya.

    Dengan visi maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera, Pemerintah Kota Sorong optimistis transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

  • HIPMA-SBT PBD Awali Kepengurusan dengan Aksi Sosial Ramadhan, Pembagian 500 Kotak Takjil

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIPMA-SBT) Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan sosial pembagian takjil sebanyak 500 kotak kepada masyarakat di Kota Sorong.

    Kegiatan tersebut menjadi program perdana HIPMA-SBT Papua Barat Daya pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar pada pekan lalu.

    Pembagian takjil ini berlangsung di taman Sorong City depan Bandara DEO Kota Sorong pada Minggu (21/02/2026) sore.

    Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus HIPMA-SBT Papua Barat Daya bersama masyarakat Seram Bagian Timur yang berdomisili di Kota Sorong dan sekitarnya.

    Ketua terpilih HIPMA-SBT Papua Barat Daya, Muhajir Rumadan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan sosial tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial pertama HIPMA-SBT Papua Barat Daya di bulan suci Ramadhan ini,” ujar Muhajir.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan pembagian takjil tersebut merupakan hajat kita bersama, bukan milik segelintir, kelompok atau pengurus organisasi saja tapi semua masyarakat Seram Bagian Timur.

    HIPMA-SBT PBD Awali Kepengurusan dengan Aksi Sosial Ramadhan, Pembagian 1000 Kotak Takjil
    Muhajir Rumadan Ketua (HIPMA-SBT) Papua Barat Daya

    “Kegiatan ini adalah hajat kita semua, bukan hanya sebagian kelompok. Karena itu saya mengajak teman, sahabat, dan seluruh keluarga Seram Bagian Timur di Papua Barat Daya untuk bergandeng tangan bersama-sama, saling mendukung membantu sesama Masyarakat Seram yang ada di wilayah Papua Barat Daya,” katanya.

    Menurut Muhajir, kolaborasi antar pemuda, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih maju dan berkarakter.

    “Kita perlu berkolaborasi bersama pemerintah untuk membangun Papua Barat Daya yang madani, dimulai dari kegiatan-kegiatan sosial seperti ini,” ujarnya.

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat nilai-nilai keimanan.

    “Di bulan suci Ramadhan ini, mari kita berbenah diri, memperkokoh keimanan, dan mempererat silaturahmi antar sesama,” tutur Muhajir.

    Muhajir menambahkan bahwa kegiatan pembagian takjil ini tidak berhenti sampai di sini dan akan terus dilaksanakan pada Ramadhan-Ramadhan berikutnya. “Insyaallah, kegiatan sosial seperti ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk komitmen HIPMA-SBT Papua Barat Daya kepada masyarakat,” tutupnya.

  • BMP RI Raja Ampat Kecam Pelanggaran Kemanusiaan di Tanah Papua

    PBD, Melanesiatimes.com – Komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia secara luas termasuk tanah Papua terus dilakukan dari berbagai program hingga pembangunan sumber daya.

    Namun ditengah-tengah perjalan ini muncul kelompok yang dianggap menentang misi pemerintah Indonesia dalam membangun tanah Papua secara menyeluruh.

    “Tahun, bulan bahkan hampir setiap hari korban dari kelompok KKB terus berjatuhan, dan sayangnya para korban-korban tersebut adalah masyarakat sipil,” terangnya.

    Ketua BMP RI Raja Ampat, Herman Dimara menyampaikan bahwa, masyarakat Papua butuh hidup aman, damai serta pendidikan dan kesehatan yang layak dalam bingkai NKRI.

    Menurutnya, keberadaan KKB menjadi ancaman dan momok yang nyata bagi masyarakat Papua. Bertahun-tahun kelompok ini dianggap melakukan tindakan kriminal dan memusnahkan ribuan nyawa yang tak bersalah.

    “Kami mohon negara hadir dan tegakan hukum melindungi warga Papua secara khusus di daerah-daerah konflik di tanah Papua,” tegasnya.

    Ditambahkan BMP RI Raja Ampat mengutuk keras tindakan pelanggaran kemanusiaan yang terus dilakukan oleh Kelompok Bersenjata di tanah Papua.

  • Tewas Dianiaya Oknum Brimob, IPMPK Sorong Raya Minta Pimpinan Polda Maluku Bertanggung Jawab

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ikatan Pemuda Mahasiswa Pelajar Kei (IPMPK) Sorong Raya mengecam keras aksi penganiayaan yang menewaskan RT (14), seorang siswa MTs Negeri Maluku Tenggara, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku berinisial MS di Kota Tual, Provinsi Maluku.

    Kecaman tersebut disampaikan menyusul meninggalnya korban akibat tindakan kekerasan aparat yang dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan tugas serta fungsi kepolisian sebagai pelindung masyarakat.

    Ketua Umum Ikatan Pemuda Mahasiswa Pelajar Kei (IPMPK) Sorong Raya, M Saman Bugis, menilai peristiwa tersebut sebagai tamparan keras bagi pimpinan institusi Polri, tidak hanya di Maluku tetapi juga secara nasional.

    “Peristiwa ini harus menjadi tamparan keras bagi pimpinan Polri di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Maluku,” ujar Saman kepada awak media, Sabtu (21/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa perilaku oknum anggota kepolisian tersebut telah mencederai cita-cita luhur Polri sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat.

    “Anggota Polri yang dicita-citakan menjadi pengayom, pelayan, dan pelindung justru muncul seperti penjahat dan melakukan penganiayaan hingga merenggut nyawa anak bangsa,” tegasnya.

    Saman yang juga merupakan anggota DPR Kota Sorong meminta pimpinan Polda Maluku untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut dan segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap oknum pelaku.

    Menurutnya, tindakan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh aparat bersenjata di tengah situasi Kota Tual yang sedang aman dan kondusif.

    “Kami mengecam keras kejadian ini. Pimpinan Polda Maluku juga harus mencopot Komandan Brimob Batalyon karena dinilai gagal membina anggotanya sehingga bertindak di luar prosedur tetap,” katanya.

    Ia berharap kasus ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi institusi kepolisian agar ke depan mampu melahirkan personel yang profesional, berintegritas, dan benar-benar hadir untuk mengayomi serta melindungi masyarakat kecil. (***)

  • Papua Barat Daya Menuju Destinasi Unggulan, Gubernur Elisa Kambu Ajak Semua Pihak Berkolaborasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerahkan bantuan hibah barang kepada 17 pelaku pariwisata se-Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepariwisataan.

    Penyerahan bantuan hibah tersebut berlangsung di lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada Sabtu, (21/02/2026).

    Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta para pelaku usaha pariwisata dari 17 homestay yang di wilayah Papua Barat Daya.

    Bantuan yang diserahkan meliputi peralatan akomodasi, peralatan makan dan minum, peralatan elektronik, serta peralatan kebersihan yang diperuntukkan bagi pelaku pariwisata, khususnya pengelola homestay.

    Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk terus mendorong dan mempromosikan potensi pariwisata Papua Barat Daya, baik ke tingkat nasional maupun internasional.

    “Kita di pemerintah punya kewajiban hanya untuk mengampanyekan potensi wisata negeri ini kepada mancanegara dan kepada Nusantara,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menyampaikan bahwa promosi yang dilakukan secara konsisten akan membuat banyak orang tertarik dan penasaran untuk datang berkunjung ke Papua Barat Daya.

    “Melalui promosi yang kita lakukan, saya yakin banyak orang sudah mendengar, penasaran, dan berusaha untuk datang ke daerah kita,” katanya.

    Namun demikian, Gubernur menekankan bahwa promosi harus diiringi dengan komitmen bersama untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

    “Yang pertama kita harus pastikan adalah keamanan. Aman itu nomor satu,” tegas Elisa.

    Selain keamanan, ia menyoroti pentingnya kualitas layanan dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata.

    “Kualitas layanan itu tidak identik dengan fasilitas yang mewah, tapi dimulai dari hal-hal kecil,” ujarnya.

    Menurut Elisa, kebersihan lingkungan, keaslian alam, rasa nyaman, serta keramahan dalam pelayanan merupakan faktor penting yang menentukan kesan wisatawan.

    “Bagaimana kita menyapa mereka, memberi ruang, dan membuat mereka merasa nyaman, itu yang paling penting,” lanjutnya.

    Gubernur juga menyinggung rencana pengembangan Bandara Domine Eduard Osok Sorong yang telah ditetapkan sebagai bandara internasional mulai 8 Agustus 2025.

    Ia menyebutkan, dalam jangka pendek pemerintah akan mendorong penambahan terminal agar ke depan dapat melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri.

    “Kalau nanti penerbangan reguler internasional sudah ada, kita harus siap menampung wisatawan yang datang,” katanya.

    Elisa Kambu juga mengajak generasi muda Papua Barat Daya untuk bangkit dan mengambil peran dalam pembangunan sektor pariwisata.

    “Anak-anak muda harus fokus, bekerja keras, dan jangan terpengaruh ajakan-ajakan yang justru menghambat kemajuan,” tegasnya.

    Yusdi Lamatenggo (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya)

    Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menjelaskan bahwa 17 pelaku pariwisata penerima hibah merupakan pengelola homestay di sejumlah wilayah wisata.

    “Sebanyak 17 pengelola homestay mendapatkan bantuan berupa tempat tidur, peralatan makan dan minum, peralatan kebersihan, peralatan elektronik, hingga solar panel dan sarana transportasi,” ungkap Yusdi.

    Ia mengatakan, bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan dan usulan masing-masing pengelola homestay, sehingga tidak bersifat seragam.

    “Ini bukan pertama kali, tahun ini sudah yang kedua, dan sifatnya stimulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” jelasnya.

    Yusdi menambahkan, saat ini terdapat sekitar 300 homestay di Papua Barat Daya sehingga bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

    “Kita punya keinginan besar untuk membantu semua, tapi dilakukan secara bertahap,” katanya.

    Selain memberikan bantuan, pemerintah provinsi juga melakukan pendampingan dan monitoring melalui asosiasi homestay.

    “Mereka melaporkan jumlah tamu, lama menginap, serta kendala yang dihadapi, dan itu menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa promosi homestay terus dilakukan dengan melibatkan pengelola dalam berbagai event dan pameran pariwisata.

    “Dalam setiap pameran, kami selalu membawa teman-teman pengelola homestay untuk promosi,” katanya.

    Menutup kegiatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu kembali menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi tentang potensi wisata Papua Barat Daya.

    “Media punya peran penting untuk membantu menyebarkan informasi tentang keindahan alam Papua, baik di pegunungan, lembah, maupun pantai, seperti di Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, dan Raja Ampat,” ucapnya.

    Ia optimistis, dengan keamanan yang terjaga, kebersihan yang diperhatikan, serta kualitas layanan yang terus ditingkatkan, Papua Barat Daya akan kebanjiran kunjungan wisatawan dan berkembang sebagai destinasi unggulan.

    Papua Barat Daya Menuju Destinasi Unggulan, Gubernur Elisa Kambu Ajak Semua Pihak Berkolaborasi
    Gubernur Papua Barat Daya Kambu, menyerahkan bantuan hibah barang kepada 17 pelaku pariwisata se-Provinsi Papua Barat Daya

  • Musda KNPI Kota Sorong Dinilai Cacat Aturan, Kuasa Hukum Caretaker DPD KNPI I PBD Angkat Bicara

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kuasa Hukum Caretaker DPD KNPI I PBD, Yosep Titirlolobi, menilai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD KNPI Kota Sorong tidak berjalan sesuai mekanisme dan aturan main organisasi. Penilaian tersebut disampaikan menyusul polemik hasil pemilihan Ketua DPD KNPI Kota Sorong.

    Yosep menjelaskan, salah satu persoalan mendasar terletak pada syarat usia calon ketua. Menurutnya, ketentuan organisasi secara tegas mengatur bahwa usia maksimal kandidat Ketua DPD KNPI adalah 40 tahun, dan aturan tersebut berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

    “Secara regulasi, batas usia calon ketua DPD KNPI maksimal 40 tahun. Aturan ini berlaku nasional, bukan hanya di daerah tertentu,” ujar Yosep saat dimintai keterangan di salah satu cafe di Kota Sorong pada Sabtu (21/02/2026).

    Namun, lanjut Yosep, fakta yang terjadi dalam Musda DPD KNPI Kota Sorong justru menunjukkan bahwa kandidat yang terpilih berusia di atas 41 tahun. Kondisi ini, menurutnya, menjadikan proses dan hasil Musda tersebut cacat secara hukum organisasi.

    “Jika syarat dasar saja tidak dipenuhi, maka hasil Musda itu jelas bermasalah dan secara aturan main organisasi dapat dikategorikan cacat hukum,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Yosep menilai hasil Musda DPD KNPI Kota Sorong harus ditinjau kembali. Ia menegaskan bahwa langkah evaluasi perlu dilakukan demi menjaga marwah dan kredibilitas organisasi kepemudaan tersebut.

    Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat Surat Keputusan (SK) Caretaker DPD KNPI tingkat provinsi yang sah, yakni dari DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya. Dengan adanya SK tersebut, Yosep menyebut persoalan ketidaksesuaian mekanisme dalam Musda KNPI Kota Sorong ke-VI akan kembali ditelaah.

    “Peninjauan ulang ini dilakukan semata-mata untuk menjunjung tinggi mekanisme, aturan main, dan konstitusi organisasi KNPI,” tutup Yosep.

  • Setahun Pimpin Papua Barat Daya, Elisa Kambu Dorong Dokter Spesialis dan Advokat OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Elisa Kambu bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).

    Hal ini dikatakan usai syukuran satu tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang di laksanakan di gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong pada Jumat (20/02/2026).

    Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan langsung kepada enam rumah sakit yang tersebar di wilayah Papua Barat Daya. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang saat ini berjumlah 28 orang dan akan terus ditingkatkan.

    “Kami menargetkan sedikitnya 60 dokter spesialis. Setiap kabupaten dan kota minimal harus bisa menyekolahkan dan melahirkan dua dokter spesialis OAP,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menambahkan, salah satu rumah sakit rujukan di Papua Barat Daya juga akan segera diresmikan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

    Selain sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Pemerintah berencana mendukung sekolah advokat bagi anak-anak Papua agar ke depan dapat menjadi pengacara yang membela kepentingan masyarakat Papua.

    “Kita ingin anak-anak Papua juga hadir dalam ruang-ruang hukum, agar mereka bisa membantu masyarakatnya sendiri,” kata Elisa.

    Menurutnya, pembangunan akses antar kabupaten dan kota memang penting, namun yang paling utama adalah membangun kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung seluruh program strategis pemerintah pusat. “Komitmen kita dari Presiden jelas, kita wajib mendukung semua kerja-kerja pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, dan program nasional lainnya,” ucapnya.

    Elisa Kambu mengakui bahwa selama satu tahun memimpin bersama jajaran aparatur sipil negara, masih banyak tantangan yang dihadapi. Namun demikian, ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus melangkah dan berbenah.

    “Sudah satu tahun saya bersama jajaran ASN di sini. Kita siap melangkah ke depan, meskipun kita juga harus memahami bahwa kita tetap dikontrol dan diawasi oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “OPD harus bekerja sesuai tupoksinya, jangan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

    Penyerahan Bantuan kepada pelaku UMKM Kabupaten Maybrat oleh Gubernur Papua Barat Daya di Dampingi Selviana Sangkek Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya.

    Sebagai bentuk perhatian terhadap kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut memberikan bantuan kepada para tokoh agama, termasuk fasilitasi perjalanan ibadah seperti umrah dan ziarah rohani ke Israel.

    “Kita ingin semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, merasakan kehadiran pemerintah dalam mendukung tugas-tugas sosial dan keagamaan mereka,” tutup Elisa Kambu.

    Elisa Kambu juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Maybrat untuk menunjang usaha kecil menengah masyarakat, bantuan itu berupa alat potong kayu, alat cetak kue dan kompor.

  • JKN Hadirkan Kepastian, Pasien Katarak Rasakan Layanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Maleo

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Seorang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kristina Idorway (58) mengaku sangat terbantu dengan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui JKN.

    Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong ketika menjalani pemeriksaan rawat jalan, usai menjalani operasi katarak pada salah satu matanya pekan lalu. Kamis (19/02/2026).

    Ibu Kristina menuturkan, keluhan pada penglihatannya mulai dirasakan beberapa bulan terakhir. Pandangannya kian kabur dan sering terasa silau, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Ia mengira gangguan tersebut hanyalah faktor usia biasa, mengingat usianya yang hampir menginjak lansia.

    “Awalnya mata terasa buram dan silau. Saya pikir hanya karena faktor usia, tapi lama-lama makin mengganggu aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

    Sebagai peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas Remu Kota Sorong, Ibu Kristina terlebih dahulu memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Setelah menjalani pemeriksaan awal, dokter Puskesmas merujuknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis mata.

    Di rumah sakit, dokter spesialis mata menyampaikan bahwa Ibu Kristina mengalami katarak dan menyarankan tindakan operasi agar penglihatannya dapat kembali membaik. Ia pun mengikuti anjuran tersebut dan menjalani operasi katarak pada mata sebelah kanan.

    “Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Sekarang penglihatan saya sudah mulai membaik. Nanti akan dijadwalkan lagi untuk operasi mata sebelah kiri,” katanya.

    Ibu Kristina mengungkapkan rasa syukurnya karena seluruh rangkaian pelayanan kesehatan yang dijalaninya, mulai dari pemeriksaan di Puskesmas, konsultasi dokter spesialis di rumah sakit, hingga tindakan operasi dan kontrol lanjutan, seluruhnya ditanggung oleh JKN tanpa biaya tambahan.

    “Dari awal sampai operasi kemarin, saya tidak dikenakan biaya apa pun. Sangat terbantu sekali, apalagi saya hanya ibu rumah tangga dan tidak punya penghasilan tetap,” ungkapnya haru.

    Menurutnya, kehadiran Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan memberikan rasa aman dan kepastian dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Ia berharap program jaminan kesehatan ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    “Semoga Program JKN selalu ada untuk membantu masyarakat kecil seperti saya agar tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tutupnya.