Melanesia Times

Blog

  • Pemkot Sorong Hadiri Rakornas: Komitmen Teguhkan Arah Pembangunan Terpadu

    Melanesiatimes.com, Bogor – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., bersama Wakil Wali Kota Sorong, H. Anhsar Karim, A.Md, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02/2026).

    Kehadiran pimpinan daerah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.

    Rakornas tersebut merupakan agenda strategis nasional yang mempertemukan Presiden Republik Indonesia dengan para kepala daerah serta jajaran Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyatukan arah pembangunan agar selaras dengan visi dan prioritas pemerintah pusat.

    Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga serta pemerintah daerah. Presiden mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan menanggalkan ego sektoral yang kerap menjadi penghambat pembangunan. “Permasalahan utama kita bukan kekurangan anggaran atau sumber daya, tetapi lemahnya koordinasi dan masih adanya sekat antarinstansi,” tegas Presiden.

    Presiden juga menginstruksikan agar setiap kebijakan dan program pemerintah tidak saling tumpang tindih. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan syarat utama dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah agar lebih efektif, transparan, serta akuntabel. “Pemerintahan yang kuat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bekerja sebagai satu tim untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong dalam Rakornas ini menjadi wujud kesiapan Pemerintah Kota Sorong untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi tersebut mencakup penguatan iklim investasi, pengendalian inflasi, serta percepatan kesejahteraan sosial yang membutuhkan kerja lintas sektor.

    Melalui forum ini, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen membawa semangat kolaborasi hingga ke tingkat daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu mengimplementasikan arahan Presiden, khususnya terkait efisiensi birokrasi dan penguatan koordinasi, guna menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.

    Rakornas yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut ditutup dengan penegasan pentingnya menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan program prioritas menuju visi Indonesia Emas 2045.

  • Usai Dilantik HIPKA PBD Fokus Perkuat UMKM di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan kawasan perumahan di wilayah Sorong Raya.

    Komitmen tersebut disampaikan Ketua BPW HIPKA Papua Barat Daya, Ir. Nasir Silehu, ST, usai pelantikan Pengurus HIPKA Papua Barat Daya periode 2026–2031 yang digelar di Aston Hotel Sorong, pada Senin (02/02/2026).

    Nasir mengatakan, rangkaian pelantikan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan forum bisnis yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang industri, keuangan, dan dunia usaha, mulai dari pelaku UKM, UMKM, hingga pengusaha menengah dan besar.

    “Kami juga menggelar forum bisnis dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pengembangan sektor industri, keuangan, dan usaha,” ujar Nasir.

    Ia menyebutkan, dalam forum tersebut HIPKA menghadirkan pihak perbankan, salah satunya pimpinan Bank BTN wilayah Indonesia Timur, Ali Irfan. Kehadiran perbankan dinilai penting untuk mendukung rencana pengembangan kawasan permukiman di Sorong Raya.

    “Kami sudah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan pemukiman di Sorong Raya karena kebutuhan perumahan di kota dan kabupaten saat ini sangat tinggi,” katanya.

    Selain sektor properti, HIPKA Papua Barat Daya juga menaruh perhatian besar pada pengembangan UMKM melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Nasir menilai, ketergantungan Papua Barat Daya terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi.

    “Contoh kecil, telur masih kita datangkan dari Surabaya. Padahal potensi itu bisa dikembangkan di Papua Barat Daya,” ungkap Nasir.

    Ia menegaskan, ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius jika terjadi gangguan distribusi akibat bencana, konflik, atau faktor lainnya.

    “Kalau terjadi perang, bencana, atau gangguan distribusi, Sorong bisa kesulitan pangan. Karena itu HIPKA mendukung program ketahanan pangan agar Sorong bisa surplus beras dan telur sendiri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Nasir menyampaikan bahwa HIPKA akan merangkul pengusaha Orang Asli Papua (OAP) serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, termasuk dari kalangan mahasiswa, melalui program pengembangan kewirausahaan.

    “Kami ingin menciptakan pengusaha-pengusaha baru, termasuk dari kalangan mahasiswa, dengan dukungan jaringan perbankan, Bank Indonesia, dan OJK,” katanya.

    Untuk tahun pertama kepengurusan, HIPKA Papua Barat Daya akan memprioritaskan pengembangan sektor properti. Nasir menargetkan pembangunan minimal 500 unit rumah sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “HIPKA sudah memiliki lahan sekitar lima hektare. Dari satu hektare bisa dibangun sekitar 40 unit rumah subsidi,” jelas Nasir.

    Ia menambahkan, proyek tersebut akan dijadikan sebagai percontohan dan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan agar Papua Barat Daya masuk dalam skala prioritas nasional.

    “Ini akan menjadi pilot project dan kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan agar Papua Barat Daya menjadi prioritas,” pungkasnya.

    Nasir berharap, kehadiran HIPKA Papua Barat Daya dapat memberikan dampak nyata bagi pergerakan ekonomi daerah, khususnya dalam penguatan UMKM, peningkatan peran pengusaha OAP, serta penyediaan hunian layak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

  • HIPKA Papua Barat Daya Tegaskan Komitmen Kolaborasi Dorong UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Panitia Pelantikan dan Forum Bisnis BPD Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya, Alfaris Yasir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia.

    Alfaris menyampaikan bahwa Papua Barat Daya yang merupakan provinsi ke-38 membutuhkan keseriusan semua pihak dalam membangun berbagai sektor strategis, khususnya sektor ekonomi dan infrastruktur. Menurutnya, keterlibatan aktif dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan daerah.

    “Pada prinsipnya, karena Provinsi Papua Barat Daya ini adalah provinsi yang paling muda di Indonesia tentu membutuhkan keseriusan di dalam pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi maupun sektor infrastruktur,” ujar Alfaris. Usai melakukan pelantikan di Aston Hotel pada Senin (02/02/2026).

    Ia menjelaskan, HIPKA Papua Barat Daya memfokuskan perannya pada upaya membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam forum bisnis tersebut, HIPKA menghadirkan sejumlah stakeholder strategis, di antaranya Bursa Efek Indonesia, Bank BTN, dan Bank Indonesia dan lain-lain.

    “Fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi kita dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta stakeholder yang berkaitan, sehingga kita bisa terlibat langsung dalam pemberdayaan dan pembangunan UMKM,” katanya.

    Menurut Alfaris, penguatan UMKM menjadi prioritas utama karena sektor ini memiliki peran besar dalam menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan sinergi yang kuat, ia optimistis UMKM di Papua Barat Daya dapat berkembang secara berkelanjutan.

    Momentum pelantikan dan forum bisnis BPD HIPKA Papua Barat Daya periode 2026–2031, lanjut Alfaris, tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi langkah awal sekaligus komitmen nyata organisasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

    “Ini bukan sekadar momentum seremonial, tetapi bentuk awal dan komitmen kita untuk memulai, dan hal ini tidak boleh putus sampai di sini,” tegasnya.

    Ia juga mendorong seluruh pengurus dan anggota HIPKA Papua Barat Daya agar aktif mengembangkan usaha masing-masing, baik yang telah berjalan maupun yang baru akan dirintis, di berbagai sektor seperti UMKM, jasa, dan sektor usaha lainnya.

    “Yang sudah usaha harus mengembangkan usahanya, yang belum harus segera mulai usahanya, terserah di sektor apa pun, baik UMKM, jasa, maupun sektor lainnya,” ucap Alfaris.

    Ke depan, Alfaris berharap adanya kesadaran kolektif dari seluruh anggota dan pengurus HIPKA Papua Barat Daya untuk terus merespons perkembangan dunia usaha berbasis lokal, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

    “Ekonomi bisa berkembang dan pertumbuhan ekonomi bisa naik kalau kolaborasi kita dengan berbagai stakeholder dan pemerintah itu sendiri berjalan dengan baik,” tutupnya.

  • Operasi Keselamatan Dovior 2026 Resmi Dimulai, Polda Papua Barat Daya Utamakan Pendekatan Humanis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya resmi memulai Operasi Keselamatan Dovior 2026 melalui apel gelar pasukan yang berlangsung di halaman Mapolda Papua Barat Daya, Senin (2/2/2026).

    Apel tersebut dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa, dan diikuti oleh personel lintas satuan.

    Operasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam membangun kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya mobilitas kendaraan pada periode mudik dan balik Lebaran 2026.

    Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Dax Ememanuelle Samson Manuputty, menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Dovior merupakan tahapan awal sebelum digelarnya Operasi Ketupat. Fokus utamanya adalah menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan selamat sejak dini.

    “Operasi Keselamatan ini merupakan langkah awal untuk membentuk situasi lalu lintas yang kondusif sebelum masuk ke Operasi Ketupat pada masa mudik dan balik Lebaran,” kata Kombes Pol Manuputty.

    Ia menjelaskan, Operasi Keselamatan merupakan agenda rutin Polri setiap tahun yang menekankan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

    “Tujuan utamanya adalah pencegahan. Karena itu, pendekatan yang kami lakukan lebih kepada edukasi dan imbauan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, Operasi Keselamatan Dovior 2026 didominasi oleh kegiatan preemtif dan preventif dengan porsi mencapai 95 persen. Sementara penegakan hukum hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran tertentu yang berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan.

    “Penindakan tetap dilakukan, namun secara humanis. Kami lebih mengutamakan teguran tertulis dan meminimalisir penilangan, kecuali untuk pelanggaran berat yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegas Manuputty.

    Selain itu, operasi ini juga diarahkan pada kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di berbagai lapisan masyarakat. Sasaran kegiatan mencakup pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, serta kelompok pengguna jalan seperti pengemudi angkutan umum, ojek online, ojek pangkalan, dan masyarakat di pusat-pusat aktivitas.

    Pada tahun 2026 ini, Polda Papua Barat Daya turut menyoroti persoalan over dimensi dan over loading (ODOL) sebagai bagian dari materi sosialisasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum kebijakan penindakan diberlakukan secara penuh pada tahun berikutnya.

    “Untuk saat ini kami masih melakukan sosialisasi terkait ODOL. Penindakan secara penuh baru akan diterapkan pada tahun 2027,” jelasnya.

    Manuputty juga mengajak masyarakat agar tidak merasa khawatir terhadap pelaksanaan Operasi Keselamatan, selama mematuhi aturan dan tertib dalam berlalu lintas.

    “Selama masyarakat tertib, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai tingkat pelanggarannya, baik melalui teguran maupun penilangan,” ujarnya.

    Untuk mendukung kelancaran operasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya mengerahkan sekitar 50 personel, yang diperkuat oleh jajaran Satuan Lalu Lintas di masing-masing Polres di wilayah Papua Barat Daya.

  • Tekan Angka Stunting, Septinus Lobat Resmi Launching PBMT Posyandu se-Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menekan angka stunting dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kota Sorong.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan BKMT, sekaligus peluncuran program Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PBMT) Posyandu yang menyasar 10 distrik dan 41 kelurahan di Kota Sorong. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, (31/01/2026).

    Wali Kota Sorong menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya sebagai Penjabat Wali Kota, pemerintah daerah secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap program dan aktivitas BKMT. Dukungan itu mencakup koordinasi kelembagaan, sinergi program, hingga dukungan secara personal dan keluarga dalam setiap kegiatan BKMT.

    “BKMT memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program peningkatan gizi masyarakat. Melalui PBMT Posyandu, BKMT menyalurkan bahan makanan tambahan yang diperuntukkan bagi kader Posyandu, untuk kemudian didistribusikan kepada Posyandu di seluruh distrik dan kelurahan sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di Kota Sorong,” ujar Septinus Lobat.

    Ia menambahkan, peran BKMT tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung kebijakan sekolah gratis. Menurutnya, pendidikan dan pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Papua menuju Indonesia Emas 2045 dan Papua Emas.

    “Kebijakan sekolah gratis telah dianggarkan pada tahun berjalan dan tidak diperbolehkan adanya pungutan di sekolah. Pemerintah Kota Sorong akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pungutan yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota Sorong menjelaskan bahwa visi pembangunan Kota Sorong mencakup aspek maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera. Unsur “bersih” dimaknai tidak hanya sebagai kebersihan lingkungan, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan yang baik serta derajat kesehatan masyarakat.

    “Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menyiapkan infrastruktur kesehatan yang memadai guna meningkatkan pelayanan kesehatan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sorong yang terus meningkat,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sorong secara resmi melaunching Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PBMT) Posyandu Distrik se-Kota Sorong sebagai bagian dari dukungan peningkatan gizi bayi, balita, dan ibu hamil. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Milad BKMT ke-45 Tahun dan Milad BKMT Distrik se-Kota Sorong ke-2 yang digelar di Gedung Lambert Jitmau.

  • Kota Sorong Segera Miliki Labkesmas, Dukung Program MBG dan Penanggulangan TBC

    Melanesiatimes.com, Yogyakarta – Kota Sorong diproyeksikan segera memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) sendiri guna mendukung pengujian berbagai program kesehatan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta upaya pemberantasan tuberkulosis (TBC).

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan pembangunan Labkesmas di Kota Sorong mulai Mei 2026 sebagai bagian dari pemerataan layanan laboratorium kesehatan di seluruh provinsi.

    Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Sorong dan Balai Besar Labkesmas Yogyakarta yang berlangsung di Yogyakarta, pad Kamis, (29/01/2026).

    Dalam kesempatan itu, Wamenkes menegaskan bahwa ketersediaan laboratorium kesehatan masyarakat merupakan elemen penting dalam strategi nasional penguatan layanan kesehatan, khususnya dalam pengendalian TBC dan peningkatan sanitasi lingkungan berbasis daerah.

    “Laboratorium kesehatan menjadi tulang punggung dalam pengujian, deteksi dini, dan pengawasan kualitas lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kota Sorong belum memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai pengujian, termasuk sampel program MBG, masih harus dikirim ke luar daerah seperti Makassar dan Ambon.

    “Hal ini tentu berdampak pada lamanya waktu pengujian serta tingginya biaya operasional. Karena itu, kehadiran Labkesmas di Sorong menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah kami,” kata Anshar Karim.

    Ia menambahkan, kerja sama dengan Balai Besar Labkesmas Yogyakarta menjadi langkah awal yang strategis dalam transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah. “Kerja sama ini membuka peluang peningkatan kemampuan daerah, termasuk dalam pengolahan air bersih dan pengawasan kualitas lingkungan yang selama ini belum tersedia secara optimal di Kota Sorong,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wamenkes Benjamin kembali menekankan bahwa pembangunan Labkesmas di setiap provinsi merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Kesehatan dalam menekan angka TBC di Indonesia. Selain pembangunan infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga sanitasi dan kualitas lingkungan.

    “Kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap sanitasi lingkungan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tegas Benjamin.

    Dengan rencana pembangunan Labkesmas ini, Kota Sorong diharapkan mampu meningkatkan kemandirian layanan kesehatan, mempercepat proses pengujian laboratorium, serta memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah Papua Barat Daya.

  • Pesilat Putri MAN 2 Malteng Sabet Medali Perak di Kejuaraan Bupati Cup I

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah – Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup I resmi berakhir. Ajang bergengsi ini berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kota Masohi pada Minggu (01/02/2026).

    Ajang pencak silat ini diikuti oleh para atlet dari berbagai perguruan pencak silat di Maluku Tengah. Salah satu peserta yang mencuri perhatian datang dari Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti Ranting MAN 2 Maluku Tengah.

    Dalam kejuaraan tersebut, perguruan ini mengutus pesilat putri muda, Putri Cahyati Selano, untuk turun bertanding.

    Meski berstatus sebagai atlet pemula dengan minim pengalaman tanding, Putri Cahyati Selano justru mampu memberikan kejutan. Ia berhasil melangkah hingga babak final dan mengakhiri pertandingan dengan meraih medali perak.

    Ketua Komite MAN 2 Maluku Tengah, La Baiena, menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Putri. Menurutnya, hasil tersebut merupakan prestasi luar biasa bagi atlet yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan resmi.

    “Alhamdulillah, ini prestasi yang luar biasa. Baru pertama ikut kejuaraan silat langsung masuk final dan meraih medali perak,” ujar La Baiena saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan, pihak komite bersama sekolah berkomitmen untuk terus mengembangkan pencak silat sebagai salah satu kegiatan pembinaan bakat siswa di MAN 2 Maluku Tengah.

    “Ke depan, kami dari komite dan pihak sekolah akan terus berkomitmen mengembangkan pencak silat di MAN 2 Malteng, di samping kegiatan dan program pengembangan siswa lainnya,” tambahnya.

    Sementara itu, Putri Cahyati Selano mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak sekolah, komite, para pelatih, serta senior yang terus memberikan dukungan selama kejuaraan berlangsung.

    “Ini kemenangan bagi semua, termasuk teman-teman dan para guru di MAN 2 Maluku Tengah,” ujar Putri sambil menunjukkan medali perak yang diraihnya.

    Ia mengaku awalnya hanya berniat mencari pengalaman bertanding. Namun hasil yang diperoleh justru melampaui ekspektasi. “Awalnya niatnya hanya untuk pengalaman, tapi alhamdulillah bisa sampai final dan juara dua,” kenangnya.

    Kepada Melanesia Times, Putri juga menyampaikan kebanggaannya dapat mewakili sekolah dan menorehkan prestasi. “Saya bangga bisa mewakili sekolah dan meraih prestasi di kejuaraan pencak silat,” kata Putri dengan penuh haru. (HUAT)

  • Masyarakat Aitinyo Raya Tegaskan Tolak Caplok Wilayah ke DOB Maybrat Sau

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Maybrat – Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Aitinyo Raya bersama masyarakat Aitinyo Raya yang terdiri dari lima distrik dan 26 kampung menggelar pertemuan untuk menyikapi sikap Pemerintah Kabupaten Maybrat yang dinilai lebih memprioritaskan dukungan terhadap DOB Maybrat Sau dan mengabaikan perjuangan DOB Aitinyo Raya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (01/02/2026).

    Dalam pertemuan itu, masyarakat menegaskan bahwa usulan pembentukan DOB Aitinyo Raya bukanlah aspirasi yang baru muncul, melainkan telah diusulkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat sejak tahun 2013 dan mengalami perubahan kedua pada 20 November 2017 di masa kepemimpinan Bupati Maybrat saat itu, Dr. Bernard Sagrim, MM.

    Ketua Tim Pemekaran DOB Aitinyo Raya, Kornelius Kambu, S.Sos, menjelaskan bahwa pemekaran wilayah Aitinyo Raya merupakan program pemerintah daerah untuk menjawab keterbatasan pelayanan publik akibat luasnya wilayah Kabupaten Maybrat. “DOB Aitinyo Raya bukan lahir dari kepentingan kelompok atau individu, tetapi merupakan kebijakan pemerintah daerah karena jangkauan wilayah yang luas membuat pelayanan publik tidak maksimal,” ujarnya.

    Ia menambahkan, usia Kabupaten Maybrat yang telah mencapai 16 tahun seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk segera mengawal aspirasi masyarakat Aitinyo Raya. “Kami mempertanyakan mengapa aspirasi DOB Aitinyo Raya diabaikan, sementara DOB lain justru diprioritaskan,” kata Kornelius.

    Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat Aitinyo Raya menegaskan tetap mendukung rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Namun, mereka secara tegas menolak wilayah Aitinyo Raya dimasukkan atau dicaplok ke dalam wilayah DOB Maybrat Sau.

    “Perlu kami tegaskan, calon Kabupaten Aitinyo Raya diusulkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat sejak 2013 ke pemerintah pusat, sedangkan calon Kabupaten Maybrat Sau justru diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” tegas Kornelius.

    Masyarakat juga mendesak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat agar segera memberikan jawaban atas aspirasi tersebut. Jika tidak ada respons dalam waktu dekat, mereka menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran. “Jika aspirasi kami tidak ditanggapi, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Maybrat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kornelius menegaskan bahwa masyarakat Aitinyo Raya tidak menolak pemekaran wilayah secara umum. Menurutnya, masyarakat mendukung pemekaran di Kabupaten Maybrat, termasuk pemekaran Maybrat Sau, Aitinyo Raya, Mare Raya, dan Aifat Timur, selama dilakukan secara adil dan sesuai prosedur.

    Ia juga menanggapi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan tokoh Aitinyo untuk mendukung DOB Maybrat Sau. “Bagi kami, itu adalah pernyataan individu, bukan sikap tokoh maupun masyarakat Aitinyo Raya. Kami menolak pernyataan tersebut karena masyarakat Aitinyo punya harga diri yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sepakat akan menggelar pertemuan lanjutan berskala besar pada Jumat mendatang untuk menyatukan persepsi sebelum melakukan aksi di Gedung DPRD Kabupaten Maybrat. Aksi tersebut bertujuan mendesak DPRD segera menggelar rapat paripurna terkait DOB Aitinyo Raya.

    “Murni ini adalah aspirasi masyarakat Aitinyo Raya, tanpa kepentingan atau dorongan dari pihak mana pun. Kami meminta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat menyikapi persoalan ini secara serius,” pungkas Kornelius.

  • Jemaat GKI Imanuel Eway Resmi Gunakan Gedung Gereja Baru di Aitinyo Tengah

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Maybrat – Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui Klasis GKI Aitinyo, secara resmi meresmikan dan mentahbiskan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Imanuel Eway. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Eway, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (31/1/2026).

    Prosesi peresmian diawali dengan penjemputan tamu undangan yang disertai pengalungan cenderamata kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta tamu undangan lainnya yang hadir dalam acara tersebut.

    Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah syukur di gedung gereja lama. Dalam momen sakral ini, dilakukan pemindahan alat-alat sakramen dari gereja lama ke gedung gereja baru sebagai simbol peralihan pusat pelayanan peribadatan Jemaat GKI Imanuel Eway.

    Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci gedung gereja baru dari kepala tukang kepada Ketua Panitia Pembangunan. Kunci tersebut selanjutnya diserahkan kepada Ketua Klasis GKI Aitinyo, dan diteruskan kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua sebagai aset resmi GKI di Tanah Papua.

    Rangkaian acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, sekaligus pembukaan pintu Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Imanuel Eway. Setelah itu, ibadah syukur kembali dilaksanakan di gedung gereja baru dan dipimpin langsung oleh Ketua Klasis GKI Aitinyo.

    Pembangunan Gedung Gereja Baru GKI Imanuel Eway memakan waktu cukup panjang, yakni selama sembilan tahun, sejak dimulai pada tahun 2015 hingga diresmikan pada 31 Januari 2026. Total anggaran pembangunan gedung gereja ini mencapai Rp3.875.825.000.

    Gedung gereja baru ini dibangun di atas lahan seluas 100 x 100 meter persegi, dengan ukuran bangunan sepanjang 30 meter dan lebar 15 meter. Bangunan tersebut dinilai sangat representatif untuk menunjang berbagai aktivitas peribadatan dan kegiatan jemaat.

    Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru GKI Imanuel Eway, Musa Way, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembangunan hingga rampung.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan gedung gereja ini sejak awal hingga diresmikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak dan ibu dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

    Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, serta seluruh intelektual Eway Raya dan Jemaat GKI Imanuel Eway.

    “Terima kasih atas keterlibatan dan dukungan semua pihak dari awal hingga akhir pembangunan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua,” tutup Musa Way.

  • DPRD Kota Sorong Masifkan Sidak SPBU, Dugaan Mafia BBM Subsidi Masih Marak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, khususnya Komisi IV, kembali melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (31/01/2026).

    Sidak ini dilakukan sebagai upaya menekan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih marak terjadi.

    Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi IV menyasar beberapa SPBU, di antaranya SPBU Kilometer 16, SPBU Kilometer 9, serta SPBU di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saat sidak berlangsung, sejumlah oknum warga yang diduga terlibat dalam jaringan mafia BBM bersubsidi terlihat melarikan diri dari lokasi.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Sorong, M. Saman Bugis, mengatakan bahwa pola pelanggaran yang ditemukan masih serupa dengan sidak sebelumnya. Menurutnya, praktik penimbunan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan serius di wilayah Kota Sorong.

    “Kami masifkan sidak di SPBU karena masih banyak dugaan mafia BBM bersubsidi di wilayah Kota Sorong. Ini hampir sama dengan temuan kami saat sidak di SPBU Kilometer 9 sebelumnya,” ujar M. Saman Bugis.

    Ia menjelaskan, pada sidak kedua ini, rombongan Komisi IV bergerak dari SPBU Kilometer 16 menuju SPBU Kilometer 9. Namun, kehadiran tim DPRD justru membuat para oknum yang diduga terlibat langsung kabur meninggalkan lokasi.

    “Mereka sudah tahu. Makanya saat kami turun di SPBU, mereka (oknum) malah kabur,” ungkapnya.

    Komisi IV DPRD Kota Sorong menegaskan bahwa sidak akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga praktik mafia BBM bersubsidi benar-benar hilang, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Selain itu, DPRD juga berencana memanggil pihak SPBU yang dinilai masih membiarkan aktivitas ilegal tersebut.

    “Sepanjang sidak tadi, kami akui masih banyak mafia BBM bersubsidi. Kami tidak akan diam dan pasti akan mengusut persoalan ini hingga ke akar-akarnya,” tegas M. Saman Bugis.

    Terkait dugaan keterlibatan oknum polisi dalam BBM Subsidi ini, belum ada informasi resmi dari Polsek Sorong Timur. Media ini mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Polsek Sorong Timur namun hingga berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi dari pihak Polsek Sorong Timur.