Melanesia Times

Blog

  • Dorong Kota Bersih dan Hijau, Wakil Wali Kota Sorong Tinjau Pabrik Daur Ulang di Klaten

    Melanesiatimes.com, Klaten Jawa Tengah – Dalam rangka jadikan Kota Sorong sebagai Kota bersih dan hijau Wakil Wali Kota, Hi. Anshar Karim, melakukan kunjungan lapangan ke Perusahaan Daur Ulang Indonesia yang berlokasi di Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (29/01/2026).

    Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sorong dalam mencari solusi konkret pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

    Kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong periode 2025–2030, yakni mewujudkan Kota Sorong yang bersih, aman, dan hijau. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk mempelajari secara langsung sistem pengolahan sampah yang telah diterapkan di perusahaan daur ulang tersebut.

    Dalam kunjungan lapangan, Hi. Anshar Karim meninjau seluruh alur proses pengolahan sampah plastik, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga proses pelelehan. Ia juga berdialog dengan pihak perusahaan terkait efektivitas teknologi yang digunakan dalam menekan volume sampah plastik.

    Teknologi yang diterapkan di perusahaan tersebut menggunakan mesin seko dan mesin pelelehan yang dicampur dengan zat kalsium. Proses ini memungkinkan sampah plastik diolah kembali menjadi bahan baku yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

    Dari hasil pengolahan tersebut, sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk bernilai guna, seperti toilet portable, pintu, kursi, dan meja. Inovasi ini dinilai mampu memberikan nilai tambah sekaligus membantu mengurangi timbunan sampah plastik.

    Hi. Anshar Karim menegaskan, Pemerintah Kota Sorong sangat serius mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. “Kami ingin Kota Sorong memiliki sistem pengolahan sampah yang modern dan berkelanjutan, tidak hanya membuang, tetapi juga mengolah dan memanfaatkan kembali,” ujarnya.

    Ia menambahkan, teknologi daur ulang seperti yang diterapkan di Klaten sangat relevan untuk diadopsi di Kota Sorong. “Selain mengurangi volume sampah, hasilnya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan fasilitas umum,” tambahnya.

    Menurutnya, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menyusun rencana pengolahan sampah yang lebih optimal dan terintegrasi. Pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan skema kerja sama dengan pihak terkait.

    Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Sorong didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, Corina Mansawan, SE., MM., serta anggota Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Johny Sumbung, SKM., MKes.

    Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terwujudnya Kota Sorong yang bersih, sehat, dan hijau.

  • Ditreskrimsus Polda PBD Kencangkan Pengawasan Biosolar, Polisi Ingatkan Tak Ada Ruang untuk Mafia BBM

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya menegaskan langkah serius dalam memperketat pengawasan BBM bersubsidi, khususnya biosolar, guna menutup ruang bagi praktik penimbunan dan penyalahgunaan di wilayah Papua Barat Daya.

    Hal itu disampaikan Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan Manurung melalui Kasubdit Tipiter Kompol Erwin Togar Haasian Situmorang, Kamis (29/1/2026).

    “Dalam beberapa hari terakhir kami intens melakukan patroli serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM bersubsidi. Kami juga memperketat penerapan barcode biosolar agar benar-benar sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar,” kata Kompol Erwin.

    Ia menegaskan, penyesuaian barcode meliputi kecocokan plat nomor, jenis kendaraan, hingga data pendukung lainnya, sebagai upaya meminimalisasi potensi kecurangan di lapangan.

    “Langkah ini kami lakukan supaya tidak ada lagi kendaraan yang memanfaatkan barcode berbeda untuk melakukan pengisian biosolar secara berulang,” jelasnya.

    Kompol Erwin menambahkan, pihaknya saat ini tengah menindaklanjuti permintaan DPR agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap praktik BBM ilegal. Ditreskrimsus memastikan proses penyelidikan terus berjalan, dan akan mengambil tindakan hukum bila ditemukan unsur pelanggaran.

    “Kami mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk ikut berperan aktif. Apabila menemukan dugaan penyimpangan BBM, segera sampaikan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Terkait pola pengawasan, ia menyebut personel Ditsamapta telah ditempatkan di sejumlah SPBU, sementara unit Reskrim melakukan pemantauan secara mobile dan siap turun ke lokasi jika terdapat laporan atau temuan di lapangan.

    “Kami mengombinasikan penjagaan statis dan patroli bergerak supaya pengawasan bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

    Selain persoalan BBM, Ditreskrimsus juga mengungkapkan perkembangan penanganan perkara dugaan penipuan terhadap warga negara Prancis dengan nilai kerugian sekitar Rp2,5 miliar.

    “Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memeriksa sejumlah pihak dari instansi terkait, termasuk perpajakan, OJK, dan perbankan, dan selanjutnya akan kami dalami melalui koordinasi lintas sektor,” pungkasnya.

  • Gelar Sidak Ke SPBU, DPRK Sorong Temukan Ada Setoran Pengecer BBM Subsidi ke Polsek Sorong Timur

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, bersama Ketua Fraksi Golkar DPRK Sorong, Risal Salossa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Kilometer 9, Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, pada Kamis (29/01/2026).

    Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Saat rombongan DPRK memasuki area SPBU, sejumlah pengendara motor yang diduga motor tap terlihat panik dan berupaya melarikan diri.

    Beberapa di antaranya tidak sempat kabur dan langsung diamankan untuk dimintai keterangan oleh anggota DPRK Sorong.

    Dari hasil pemeriksaan di lokasi, diketahui sebagian motor telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki yang jauh lebih besar dari standar. Salah satu pengendara motor tap mengaku kapasitas tangkinya mencapai 20 liter dan bisa mengisi BBM hingga belasan kali dalam sehari.

    “Kalau kapasitas tangki ini sekitar 20 liter, dan biasanya dalam sehari bisa isi 10 sampai 12 kali,” ujar salah satu pengendara motor tap di hadapan anggota DPRK.

    Usai meminta keterangan dari para pengendara, Ketua Komisi IV DPRK Sorong bersama anggota dewan langsung menemui pengawas SPBU. Dalam pertemuan tersebut, DPRK menanyakan soal mekanisme pengawasan hingga dugaan adanya setoran atau bagi hasil dari aktivitas pengecer BBM subsidi.

    Akbar, selaku pengawas SPBU, mengakui adanya praktik setoran dari pengecer. Ia bahkan menyebutkan bahwa setoran tersebut salah satunya mengalir ke Polsek Sorong Timur.

    “Biasanya pengecer langsung setor di Polsek Sorong Timur,” kata Akbar.

    Pernyataan itu mengejutkan Ketua Komisi IV DPRK Sorong, Mohammad Saman Bugis. Ia mempertanyakan keras alasan adanya aliran setoran dari BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

    “Kok bisa minyak subsidi ada setoran ke Polsek Sorong Timur?” ujar Mohammad Saman Bugis dengan nada heran.

    Ketika didesak untuk menyebutkan identitas oknum yang dimaksud, Akbar mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada manajer SPBU ataupun kepada para pengecer.

    “Kalau soal itu, langsung tanyakan ke manajer dan pengecer, mereka lebih tahu,” ungkap Akbar.

    Sidak ini menjadi temuan serius bagi DPRK Sorong. Komisi IV menyatakan akan menindaklanjuti hasil inspeksi tersebut melalui rapat resmi dan mendorong aparat berwenang untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi serta keterlibatan pihak-pihak terkait.

    “Kami akan kejar terus, siapa oknum polisi yang mendapat setoran dari pengecer,” tegas Saman Bugis.

    Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi IV DPRK Sorong, Ketua Komisi IV Mohammad Saman Bugis menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pengelola SPBU dan Kapolsek Sorong Timur guna menindaklanjuti temuan yang ada.

  • Terkait PPPK Tahap II dan CASN Optimalisasi Tahun 2024, Begini Hasil RDP Komisi I DPRK dan BKPSDM Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRK bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Raja Ampat terkait PPPK Tahap II dan CASN Optimalisasi tahun 2024, Kamis, (29/01/2025).

    Dalam agenda rapat itu BKPSDM Raja Ampat menginformasikan bahwa data PPPK Tahap II yang telah dikirim ke pusat berjumlah 703 berkas, 76 diantaranya masih harus dilakukan perbaikan, 9 orang lainya belum melakukan penginputan Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta 618 telah melalui Pertimbangan Teknis (Pertek) oleh BKN.

    “Untuk PPPK Tahap II dari 703 berkas telah di kirim BKPSDM Raja Ampat namun ada 76 berkas yang masih perlu perbaikan dan 9 orang belum melakukan pengisian DRH serta 618 sudah di pertek oleh BKN. Kesimpulannya adalah PPPK Tahap II tinggal menunggu 85 yang masih harus melakukan perbaikan berkas baru bisa diterbitkan SK-nya,” ujar Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat, pada Selasa, 27 Januari 2026.

    Selain itu, Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat, Anwar Kopong menjelaskan bahwa, 441 CASN Optimalisasi tahun 2024  juga terdapat 7 berkas yang belum melakukan pengisian DRH 3 diantaranya telah lolos TNI/POLRI, 1 meninggal dunia dan 3 orang lainya belum ada keterangan resmi (tidak terkonfirmasi BKPSDM).

    Untuk itu, Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat menghimbau kepada para PPPK Tahap II dan CASN Optimalisasi tahun 2024 untuk proaktif mengecek serta melakukan perbaikan data sesegera mungkin agar bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah.

    Lanjutnya, berdasarkan hasil RDP itu BKPSDM menyampaikan tidak ada data dan kuota yang dikurangi (diganti). Bahkan, Badan Kepegawaian Negara memberikan waktu agar CASN Optimalisasi tahun 2024 dan PPPK Tahap II menyelesaikan perbaikan data.

    Ia juga berharap, agar para PPPK Tahap II dan CASN Optimalisasi tahun 2024 tetap bersabar dan ikuti prosedur perubahan yang diminta oleh BKN maupun BKPSDM Raja Ampat.

  • Gelar Rapat Perdana 2026 Bawaslu PBD Fokus Penguatan Tim dan Strategi Pengawasan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat perdana tahun 2026 pada Rabu (28/01/2026).

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego, bersama para anggota Bawaslu, yakni Sofyan Saman (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi), Zatria Wati (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Regina Gembenop (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), serta Herdi F. Rumbewas (Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi).

    Kegiatan ini turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, Kepala Sekretariat, serta para Koordinator Sekretariat kabupaten/kota. Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

    Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menjelaskan bahwa rapat perdana ini menjadi momentum awal untuk membangun soliditas tim dan menyusun langkah kerja strategis ke depan.

    “Rapat ini menjadi bagian dari upaya membentuk tim Bawaslu Papua Barat Daya yang solid melalui rangkaian aktivitas terstruktur dan strategis, guna meningkatkan hubungan interpersonal, kerja sama, dan komunikasi di lingkungan Bawaslu,” ujar Farli dalam sambutannya.

    Selain penguatan internal, rapat juga membahas evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Bawaslu Papua Barat Daya menyoroti aspek kehadiran, pelaksanaan pleno, serta laporan-laporan pengawasan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan perbaikan.

    “Kami melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas tahun 2025 sebagai dasar untuk menyiapkan langkah strategis dan Indikator Kerja Utama (IKU) di tahun 2026,” kata Farli.

    Lebih lanjut, Farli menegaskan bahwa Bawaslu Papua Barat Daya juga mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti surat instruksi dan edaran Bawaslu Republik Indonesia tahun 2026, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan di luar tahapan pemilu.

    “Pengawasan harus tetap berjalan efektif, tepat waktu, dan memiliki prioritas yang jelas, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan agenda pengawasan di luar tahapan,” tegasnya.

    Rapat berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota, termasuk jajaran sekretariat.

    Melalui rapat perdana ini, Bawaslu Papua Barat Daya berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas pengawasan sepanjang tahun 2026.

  • BPK Audit Interim LKPD 2025, Wali Kota Sorong Minta OPD Siap dan Kooperatif

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya resmi memulai pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini ditandai dengan entry meeting yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, pada Rabu (28/1/2026).

    Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Interim LKPD TA 2025 BPK Perwakilan Papua Barat Daya, Rahmadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan mandat undang-undang yang wajib dilakukan setiap tahun sebelum pemeriksaan terinci atas laporan keuangan.

    “Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas pengendalian internal, mengumpulkan data dan dokumen sebagai bahan pemeriksaan terinci, serta melakukan uji substantif baik secara terbatas maupun secara luas,” ujar Rahmadi.

    Ia menyampaikan, pemeriksaan interim akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari dan ditargetkan berakhir pada pertengahan Maret 2026. Setelah itu, BPK akan melanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah Pemerintah Kota Sorong menyerahkan laporan keuangan unaudited sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Rahmadi juga menyoroti masih banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

    “Masih terdapat sekitar 50 hingga 60 persen rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Kondisi ini perlu segera diselesaikan karena sangat berpengaruh terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan selanjutnya,” tandasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan pejabat terkait untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan interim dengan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.

    “Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan OPD harus menuntaskan temuan serta rekomendasi pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah,” tegas Wali Kota.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur pengelola keuangan dan aset daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

    “Saya minta bendahara pengeluaran, bendahara barang, serta pejabat pelaksana kegiatan tetap siaga, baik di kantor maupun di lapangan, guna memperlancar penyediaan data dan pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh tim BPK,” ujarnya.

    Kegiatan entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan interim dari Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Interim LKPD TA 2025 BPK Perwakilan Papua Barat Daya kepada Wali Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong)

  • DPRK Sorong Segerah Bentuk Satgas Gabungan: Sikat Habis Mafia BBM Subsidi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – DPR Kota Sorong semakin keras menyuarakan perang terhadap dugaan praktik penimbunan dan mafia BBM subsidi yang dituding menjadi biang kerok antrean panjang di sejumlah SPBU.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan pengelola SPBU, Komisi IV DPR Kota Sorong secara tegas mendesak Pemerintah Kota Sorong segera membentuk satuan tugas (satgas) gabungan untuk melakukan pengawasan rutin. Selasa (28/01/2026).

    Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, mengatakan RDP yang melibatkan pimpinan DPR, pihak Pertamina, serta pengelola SPBU, khususnya SPBU Hansen, SPBU Jalan Baru, dan SPBU Sorpus, menghasilkan banyak catatan penting. Fokus utama DPR, kata Saman, adalah penertiban antrean dan pemberantasan penimbunan BBM subsidi.

    “Hasil RDP hari ini kami Komisi IV dengan pimpinan DPR bersama pihak Pertamina serta SPBU, terutama tiga SPBU yaitu SPBU Hansen, Jalan Baru, dan Sorpus telah melakukan RDP, Sudah banyak kami memberikan saran masukan, terkait persoalan BBM yang terjadi hari ini,” ujar Saman kepada wartawan.

    Ia menegaskan, DPR mendesak agar segera membentuk satgas gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, Pertamina, dan aparat penegak hukum. Satgas ini diharapkan rutin melakukan inspeksi mendadak ke SPBU.

    “Untuk penertiban terkait mengenai antrean SPBU ini, kami dari DPR minta agar  secepatnya bentuk satgas, satgas gabungannya itu dari Pemerintah Kota Sorong, eksekutif, legislatif, pihak Pertamina, dan aparat penegak hukum, agar setiap bulan kita harus sidak ke setiap SPBU,” tegasnya.

    Menurut Saman, praktik penimbunan sudah sangat meresahkan dan berdampak langsung pada kelangkaan serta antrean panjang, terutama untuk Biosolar.

    “Mengingat penimbunan-penimbunan SPBU terlalu banyak, terlalu marak di Kota Sorong. Itu mengakibatkan antrean panjang yang ada di tempat pengisian, terutama Biosolar,” katanya.

    Ia menyoroti fakta bahwa pasca sidak dan aksi unjuk rasa, kondisi SPBU sempat terlihat lebih lengang. Hal itu, menurutnya, memperkuat dugaan adanya permainan terorganisir.

    “Kalau ada sidak-sidak begitu ada, langsung agak redup. Nah itu, karena mafia-mafia minyak ini banyak sekali ada yang bekap-bekap di situ,” ungkap Saman.

    Saman menegaskan DPR tidak memiliki kepentingan lain selain memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Ia juga memperingatkan siapa pun yang terlibat, termasuk bila ada oknum dari lembaga mana pun, akan tetap diproses.

    “BBM minyak subsidi ini terutama Solar dan Pertalite harus menyentuh kepada yang menerima. Jadi kalau siapa pun yang bermain di situ kalau kami DPR terlibat di situ maka siapa pun tetap kami angkat. Itu, harus dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah DPR akan bersikap tegas terhadap mafia BBM, Saman menjawab lugas.

    “Ya kalau menurut saya itu begitu, saya dari Komisi IV dan saya tidak peduli siapa pun di situ. Kami melakukan fungsi kontrol kami sebagai DPR Kota Sorong terutama Komisi IV yang bermitra langsung dengan pihak Pertamina. Dan siapa pun di belakang situ kami akan usut dan angkut,” katanya.

    Bahkan jika ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat, Saman menegaskan tidak boleh ada kompromi.

    “Meskipun Oknum – oknum APH, tetap kita usut mereka, tidak boleh. Ini minyak subsidi, minyak itu harus menyentuh mereka,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Saman juga mengungkap keluhan dari pihak Pertamina yang disebutnya enggan melakukan sidak sendiri karena alasan keamanan.

    “Kami meminta agar kita sama-sama sidak di setiap SPBU, tapi dari pihak Pertamina awalnya mereka menyampaikan bahwa dari Pertamina sendiri tidak berani sidak di SPBU terkait mengenai temuan-temuan penimbunan BBM. Mereka takut, alasannya  takut faktor keamanan,” bebernya.

    Karena itu, DPR menyatakan siap turun langsung mendampingi agar pengawasan bisa berjalan maksimal.

    “Makanya itu saya menyampaikan bahwa kalau memang dari pihak Pertamina takut, libatkan kami DPRD karena kami punya fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Kami tidak ada kepentingan apa-apa di sini. Kepentingannya adalah rakyat Kota Sorong. Siapa pun Mafia di belakang itu, kami tidak gentar,” tutup Saman Bugis.

  • DPRD Kota Sorong RDP dengan Pertamina Bahas Distribusi BBM dan Antrean Solar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – DPRD Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah pengelola SPBU untuk membahas persoalan pendistribusian BBM, khususnya solar subsidi dan Pertalite, yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

    RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sorong John Lewarissa bersama Komisi IV yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Sorong, pada Rabu (28/01/2026).

    Rapat ini digelar menyusul aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong beberapa hari sebelumnya.

    Dalam forum rapat dengan pendapat, anggota DPRD Kota Sorong melontarkan berbagai pertanyaan dan pernyataan kritis kepada pihak Pertamina dan pengelola SPBU. DPRD menyoroti kelangkaan solar subsidi dan Pertalite yang dinilai memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

    “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan sopir angkutan terkait antrean solar dan Pertalite. Ini harus dicarikan solusi konkret agar tidak terus berulang,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat.

    DPRD juga mengusulkan agar jam operasional pengisian BBM diperpanjang, mulai pagi hari hingga pukul 18.00 WIT dan pukul 18.00 hingga 06.00 pagi guna mengurangi penumpukan antrean.

    Selain itu, DPRD mendorong agar seluruh SPBU di Kota Sorong dapat menyalurkan solar, sehingga antrean tidak hanya terpusat di beberapa SPBU tertentu salah satunya SPBU Hangseng yang selalu menghambat lalu lintas.

    “Jangan hanya tiga SPBU yang melayani solar. Kalau bisa, semua SPBU dilibatkan supaya antrean tidak menumpuk di satu titik,” tegas anggota DPRD lainnya.

    Menanggapi usulan tersebut, perwakilan Pertamina Patra Niaga Yunus Murrahman Sales Branch Manager I Papua Barat, menjelaskan bahwa penetapan SPBU penyalur solar bukan kewenangan Pertamina di daerah.

    “Itu bukan kewenangan kami di daerah, tetapi kewenangan BP Migas dan kantor pusatnya di jakarta. Jika mau diusulkan, harus melalui permintaan resmi dari Pemerintah Kota Sorong kepada BP Migas di Jakarta,” ujar Yunus

    DPRD Kota Sorong memastikan akan menyampaikan hasil RDP tersebut kepada Pemerintah Kota Sorong, sekaligus mengusulkan permintaan penambahan kuota solar serta evaluasi penyaluran di beberapa SPBU.

    Selain persoalan BBM, DPRD juga menyoroti kelangkaan minyak tanah yang masih dikeluhkan masyarakat. Namun, rapat khusus bersama agen minyak tanah belum dapat dilaksanakan.

    “Untuk minyak tanah, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama pihak agen,” ujar Ketua Komisi IV Muhammad Saman Bugis.

    Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Sorong, Yunus Murrahman, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman.

    “Dengan DPRD Kota Sorong kami membahas pendistribusian BBM, termasuk isu yang kemarin sama-sama kita ketahui adanya aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong. Hari ini kami menghadiri undangan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada para wakil rakyat,” kata Yunus.

    Ia menegaskan, tidak ada kendala dari sisi stok, namun ada sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pola antrean di SPBU.

    “Kami jelaskan semua hal yang mungkin dipertanyakan terkait kuota, pendistribusian, dan aturan di SPBU-SPBU. Sebenarnya tidak ada kendala sama sekali dari sisi stok,” ujarnya.

    Yunus juga menyinggung hasil inspeksi mendadak lintas sektor yang dilakukan akhir pekan lalu. Menurutnya, langkah tersebut berdampak pada berkurangnya antrean kendaraan, khususnya di SPBU penyalur solar.

    “Setelah adanya sidak dua hari kemarin, kondisi diakui oleh SPBU, antrean jadi semakin landai atau bahkan kosong. Alhamdulillah berarti action kita kemarin ada hasilnya, mengurangi atau malah menghapus antrean,” ungkapnya.

    Ia berharap pengawasan terpadu dapat dilakukan secara rutin agar distribusi BBM di Kota Sorong semakin tertib.

  • Kelangkaan Solar di Sorong, MSR Duga ada Dalang Penimbunan Dibaliknya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kelangkaan BBM jenis solar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, memicu aksi unjuk rasa ratusan sopir truk dan mobil Hilux di Kantor DPR Papua Barat Daya, pada Senin (26/1/2026).

    Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sulitnya mendapatkan solar yang selama ini menjadi kebutuhan utama transportasi dan distribusi barang.

    Para sopir menilai kelangkaan solar telah berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu aktivitas kerja mereka. Antrean panjang di sejumlah SPBU kerap terjadi, bahkan hingga berhari-hari, tanpa kepastian pasokan.

    Menanggapi kondisi tersebut, mantan Anggota DPR Papua Barat tiga periode dan Anggota DPD RI satu periode, M. Sanusi Rahaningmas, turut angkat bicara. Tokoh masyarakat yang akrab disapa MSR itu menilai kelangkaan solar di Kota Sorong seharusnya tidak terjadi, mengingat Sorong dikenal sebagai daerah yang memiliki infrastruktur perminyakan.

    “Kelangkaan BBM jenis solar sesungguhnya tidak boleh terjadi di Kota Sorong. Ini daerah pusat, ada Pertamina. Jadi sangat aneh kalau solar selalu langka,” ujar MSR.

    Menurut pantauannya sebagai warga Kota Sorong, antrean kendaraan pengangkut seperti truk dan Hilux hampir setiap minggu terjadi di sejumlah SPBU, antara lain di Jalan Ahmad Yani, Jalan Baru, dan kawasan Sorpus. Ia menyebut, jumlah kendaraan yang mengantre bisa mencapai puluhan unit dan berlangsung hingga dua sampai tiga hari.

    “Hampir setiap minggu mobil-mobil truk dan Hilux antre. Kadang sampai dua tiga hari. Ini menimbulkan pertanyaan, ke mana solar yang didistribusikan Pertamina? Berapa kali sebenarnya distribusi dilakukan dalam seminggu,” kata MSR.

    Ia menegaskan, jika kendaraan pengangkut tidak mendapatkan solar, maka dampaknya sangat luas. Selain menghambat pembangunan, kondisi ini juga mematikan mata pencaharian para sopir serta berpotensi melumpuhkan transportasi antarwilayah.

    “Kalau truk-truk tidak dapat solar, otomatis pembangunan bisa terhambat. Sopir tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Mobil Hilux sebagai transportasi antar kabupaten juga bisa macet,” tegasnya.

    MSR mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka melalui media mengenai penyebab kelangkaan solar. Ia juga meminta agar aparat terkait melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM.

    “Kami minta Pertamina menjelaskan secara terbuka kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan adanya informasi di masyarakat terkait dugaan penimbunan solar oleh pihak tertentu, termasuk untuk kepentingan usaha di sektor pertambangan, kayu, dan perikanan. Bahkan, kata dia, para nelayan kesulitan mendapatkan solar dan terpaksa membeli dari penjual eceran dengan harga lebih mahal.

    “Ada informasi bahwa nelayan sangat sulit mendapatkan solar, sehingga terpaksa membeli dari oknum-oknum tertentu. Bahkan ada dugaan solar dibeli dalam jumlah besar lalu disimpan di daerah-daerah tertentu,” ungkap MSR.

    Jika dugaan tersebut benar, MSR menilai hal itu merupakan bentuk penimbunan yang merugikan masyarakat luas. Ia meminta Pertamina, TNI, dan Polri segera turun melakukan pengecekan dan penindakan.

    “Kalau ini benar terjadi, itu bentuk penimbunan. Saya minta Pertamina, TNI, dan Polri segera cek. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu yang membuat masyarakat susah,” katanya.

    Lebih jauh, MSR juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun tangan langsung mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, sangat ironis jika Sorong yang dikenal sebagai “kota minyak” justru mengalami kelangkaan BBM, termasuk solar dan minyak tanah.

    “Ini sangat aneh. Orang di luar bilang Sorong kota minyak, tapi kenyataannya solar dan bahkan minyak tanah sering langka. Kadang warga harus keliling kompleks hanya untuk mencari minyak tanah,” ujarnya.

    Sebagai tokoh masyarakat, MSR berharap pemerintah pusat, Pertamina, dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ia menekankan perlunya tindakan tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran.

    “Kalau ada oknum, siapa pun dia, baik pegawai Pertamina, aparat, atau pihak swasta, harus ditindak tegas. Jangan pandang bulu. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang paling menderita, terutama para sopir yang setiap hari mencari nafkah untuk keluarga mereka,” tutup MSR.

  • Wali Kota Sorong Septinus Lobat Serahkan SK kepada 531 Honorer dan PPPK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 531 pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Serta pengambilan sumpah dan jabatan oleh 531 pegawai di lingkup Kota Sorong.

    Penyerahan SK dan Pengambilan sumpah dan jabatan ini berlangsung di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada (27/01/2026)

    Penyerahan SK ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, S.H., M.M., yang menilai komitmen Pemkot Sorong sebagai langkah luar biasa di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tidak stabil.

    “Kami dari BKN juga sangat berterima kasih kepada Pak Wali di tengah kondisi keuangan negara yang tidak sedang dalam baik-baik saja ini. Pak Wali beserta jajaran berkomitmen untuk menyelesaikan dan mengangkat teman-teman ini menjadi aparatur sipil negara,” ujar Basuki dalam sambutannya

    Basuki mengungkapkan, masih terdapat sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang hingga kini belum menyelesaikan formasi 2021, bahkan masih terkendala dalam penganggaran gaji. Karena itu, pihaknya memutuskan singgah di Sorong sepulang dari Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Pemerintah Kota Sorong.

    “Di beberapa daerah sampai sekarang masih belum menyelesaikan terkait formasi 2021 dan ada juga yang masih terkendala terkait penganggaran gaji. Ini merupakan komitmen yang luar biasa dari Pak Wali beserta jajaran,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Basuki juga menegaskan bahwa para penerima SK kini resmi berstatus aparatur sipil negara dan wajib tunduk pada seluruh regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan CPNS masih berada dalam masa percobaan sebelum diangkat penuh menjadi PNS.

    “Sekarang statusnya adalah aparatur sipil negara, di mana kita semua harus tunduk pada regulasi yang ada. CPNS ini masih tahap percobaan selama satu tahun. Kalau bisa membuktikan kinerja, disiplin, dan kesehatan, bisa diangkat menjadi PNS. Tapi perlu diingat, tidak seratus persen,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya disiplin dan etika sebagai ASN, terutama di era keterbukaan informasi.

    “Sekarang sudah tidak perlu lapor-lapor ke Satpol PP atau ke Inspektorat. Sekarang cukup direkam dan diviralkan. Ini yang akan sangat berbahaya bagi karier teman-teman semua ke depan,” ujarnya mengingatkan.

    Basuki optimistis para ASN muda yang baru menerima SK kelak akan menjadi pemimpin di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    “Lima belas sampai dua puluh tahun lagi yang menjadi kepala UPT adalah teman-teman semua. Tapi harus bisa menunjukkan kinerja, disiplin, dan inovasi bagi Kota Sorong,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menegaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menepati janji kepada para pegawai honorer dan PPPK.

    “Pada waktu itu saya berjanji bahwa bulan Januari Anda menerima SK. Dan tepat hari ini juga adalah masa-masa Anda menerima. Berarti Pak Wali tidak tipu toh? Bicara harus dilaksanakan, jangan janji-janji kosong. Kita harus komitmen,” ujar Septinus saat memberikan sambutan.

    Ia mengingatkan seluruh ASN yang baru diangkat agar fokus bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya minta kita harus punya komitmen untuk melayani masyarakat. Jangan tampilkan badan bagus atau cantik, tapi tampilkan kerjamu. Tampilkan etos kerjamu,” tegasnya.

    Septinus juga berbagi pengalaman pribadinya sebagai mantan ASN yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, serta mengingatkan para pegawai agar bijak mengelola penghasilan dan tidak terjebak gaya hidup yang dapat mengganggu kinerja.

    “Jangan sampai menggadaikan dirimu. Gaji kita tidak banyak. Hari ini Anda sudah pegawai, sudah di zona aman. Tapi tantangan ke depan sangat berat,” katanya.

    Wali Kota Sorong mengajak seluruh ASN baru untuk terus belajar, disiplin, dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

    “Kepala dinas ini juga dulu jadi staf. Dari CPNS, eselon III, eselon II, baru jadi kepala dinas. Jadi tunjukkan bahwa Anda layak memimpin. Terus mengabdi buat bangsa dan negara, buat Pemerintah Kota Sorong,” tutupnya.