Melanesia Times

Blog

  • Peringati Isra Miraj, Polres Sorong Selatan Gelar Bakti Sosial Bersihkan Sejumlah Masjid

    Melanesiatimes.com, Teminabuan – Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi, Polres Sorong Selatan menggelar kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti bersih-bersih di sejumlah titik, Selasa (20/1/2026).

    Kegiatan ini mengusung tema “Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial”.

    Bakti sosial tersebut dilaksanakan di beberapa lokasi, yakni Mapolres Sorong Selatan, Masjid Al-Hasyim Nurul Kajase, Masjid Ar-Rahman, dan Masjid Jabal Nur Ampera. Sejumlah personel Polres Sorong Selatan diterjunkan untuk membersihkan area dalam dan luar masjid, halaman, serta fasilitas pendukung lainnya.

    Sejak pagi hari, para personel terlihat bergotong royong membersihkan lingkungan dengan penuh semangat kebersamaan. Aktivitas ini tidak hanya difokuskan pada kebersihan fisik, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekitar.

    Kapolres Sorong Selatan AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan dan masyarakat. “Melalui bakti sosial ini, kami ingin menanamkan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial kepada seluruh personel,” ujarnya.

    Ia menambahkan, momentum Isra Miraj menjadi pengingat bagi anggota Polri untuk terus memperkuat keimanan dalam menjalankan tugas. “Peringatan Isra Miraj bukan hanya seremonial, tetapi harus menjadi refleksi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” kata AKBP Gleen.

    Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi jamaah. “Kami berharap masjid-masjid yang dibersihkan hari ini dapat digunakan dengan lebih nyaman oleh umat dalam beribadah,” ungkapnya.

    Selain itu, bakti sosial ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antara Polri dan warga. Kehadiran anggota kepolisian di tengah masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan dinilai sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan publik.

    AKBP Gleen juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj harus terus diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. “Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, personel Polri dituntut untuk selalu hadir dengan hati dan kepedulian,” tegasnya.

    Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung tertib dan lancar serta mendapat apresiasi dari pengurus masjid dan masyarakat setempat. Mereka menilai langkah Polres Sorong Selatan ini sebagai bentuk nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

  • ICMI Orwil PBD Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemprov, Dorong Gerakan “Satu Siswa Satu Pohon Cabai”

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan lingkungan.

    Hal tersebut disampaikan Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya, Rahman, S.STTP., M.Si., saat memimpin rapat bersama pengurus dan sejumlah perwakilan bidang. Dalam arahannya, Rahman menekankan pentingnya menyelaraskan program organisasi dengan kebijakan pemerintah daerah.

    “Kita berharap nanti ada masukan dari masing-masing bidang. Tapi sudah jelas arahnya, kita ingin mendukung program kebijakan dari pemerintah provinsi. Seperti tadi Pak Gubernur sarankan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” ujar Rahman usai pembukaan Rakerwil ICMI yang berlangsung di Ayla City Hotel Kota Sorong pada Selasa (20/01/2026).

    Ia menjelaskan, ICMI akan memfokuskan program kerja yang tidak terlalu banyak, namun memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu gagasan yang tengah dimatangkan adalah gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah.

    “Kita ingin buat program itu tidak banyak, dia sedikit, tapi menyentuh. Salah satu yang kita dorong terkait ketahanan pangan adalah HMI menginisiasi dengan sekolah-sekolah gerakan satu siswa satu pohon cabai,” jelasnya.

    Menurut Rahman, gerakan tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan laju inflasi, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini.

    “Walaupun kecil, satu siswa satu pohon, tapi ini bisa memberikan dampak yang luas. Ini menjawab inflasi, ketahanan pangan, dan juga isu iklim,” katanya.

    Selain itu, ICMI Papua Barat Daya juga memberi perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia Muslim Papua, khususnya di wilayah Sorong Raya. Ia menyebutkan, hal ini sejalan dengan arahan Gubernur agar dilakukan pencarian dan pembinaan bibit-bibit unggul untuk dikembangkan di bidang pendidikan.

    “Tadi sudah ada petunjuk dari Bapak Gubernur supaya kita mencari bibit-bibit Muslim Papua yang ada di Sorong Raya untuk kita orbitkan di bidang pendidikan. Ini menjadi atensi kami,” ungkap Rahman.

    Ia menegaskan, kehadiran ICMI harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan daerah, bukan sebaliknya.

    “Intinya, kehadiran ICMI ini ingin menjadi mitra strategis pemerintah. Kita sebagai pemberi solusi dan penjawab masalah, bukan bagian dari masalah,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Rahman juga mengingatkan kembali amanat pendirian ICMI oleh almarhum B.J. Habibie, yakni memperkuat iman dan takwa, sekaligus membangun generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

    “ICMI dibentuk untuk meningkatkan iman dan takwa, sekaligus melahirkan generasi yang menguasai IPTEK. Supaya antara ilmu dan amal bisa berjalan seimbang dan tidak disalahgunakan, sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, bagi kesejahteraan umat dan seluruh alam,” tutup Rahman.

  • Rakerwil ICMI Orwil PBD 2026: Perkuat Sinergi Cendekiawan Muslim untuk Pembangunan Berkelanjutan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2026 di Ayla City Hotel, Kota Sorong, pada Selasa (20/01/2026).

    Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Papua Barat Daya, OPD di linkup Papua Barat Daya, Forkopimda, Ketua BMI, Ketua Lasqi, Ketua BKPRI, BKMT, Provinsi Papua Barat Daya, tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan tokoh perempuan yang di wakili oleh Ibu-ibu Pengajian.

    Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri dari pengurus wilayah dan perwakilan organisasi daerah (Orda) dari Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrauw, sekaligus pembentukan Orda Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

    Ketua Panitia Rakerwil, Mustahid, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanat organisasi untuk merumuskan arah dan program strategis ICMI ke depan. Menurutnya, Rakerwil tidak hanya berfokus pada penyusunan program kerja, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi.

    “Rakerwil ini merupakan amanat organisasi untuk merumuskan program strategis yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan lokal di tahun 2026,” katanya.

    Ia menegaskan tujuan kegiatan ini adalah menyusun program kerja satu periode ke depan, mempererat silaturahmi antara daerah dan wilayah, serta mendorong pembentukan Orda baru di kabupaten dan kota yang belum terbentuk.

    Rakerwil ICMI Orwil PBD 2026: Perkuat Sinergi Cendekiawan Muslim untuk Pembangunan Berkelanjutan
    Rakerwil ICMI Orwil PBD 2026: Perkuat Sinergi Cendekiawan Muslim untuk Pembangunan Berkelanjutan

    “Kegiatan ini bertujuan menyusun dan membahas program kerja, serta mendorong pembentukan orda baru di kota dan Kabupaten sorong,’ tandasnya.

    Pada kesempatan yang sama Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya, Rahman, S.STTP., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerwil menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah strategis dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.

    “Tema yang kita usung hari ini adalah Sinergitas Cendekiawan Muslim Papua Barat Daya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang,” kata Rahman di hadapan Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, para rektor, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tamu undangan lainnya.

    Rahman menjelaskan, keanggotaan ICMI Papua Barat Daya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, profesional, politisi, hingga praktisi ekonomi dan perbankan. Komposisi tersebut, menurutnya, menjadi modal besar untuk mengawal pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberpihakan kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

    “Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi memastikan keberpihakan kepada masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta harmonisasi nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal,” tegasnya.

    Ia juga menegaskan komitmen ICMI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “ICMI siap mendukung kebijakan Gubernur Papua Barat Daya yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami siap memberikan masukan berbasis kajian akademik dan data, serta mengawal implementasi kebijakan publik agar berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.

    Rahman berharap, melalui Rakerwil pertama ini akan lahir program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “ICMI Papua Barat Daya ingin hadir sebagai rumah besar cendekiawan muslim yang aktif berkontribusi dalam penguatan SDM, pemberdayaan umat, pengembangan ekonomi daerah, serta penguatan nilai persatuan dan kebangsaan di Tanah Papua,” imbuhnya.

    Rapat Kerja Wilayah ICMI Papua Barat Daya tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Rakerwil.

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengapresiasi pelaksanaan Rakerwil ICMI dan berharap forum tersebut melahirkan gagasan konstruktif untuk pembangunan daerah.

    “Saya bangga dan bersyukur karena organisasi ini sudah ada di Papua Barat Daya. Saya berharap kehadiran ICMI menjadi kemaslahatan di tempat kita berada. Apa yang lahir dari forum ini adalah keputusan bersama untuk memikirkan upaya membangun negeri ini,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menegaskan bahwa hasil-hasil Rakerwil dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis. “Silakan didiskusikan dan dilahirkan di tempat ini. Pemerintah akan menjadikannya referensi dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk percepatan pembangunan di wilayah ini,” katanya.

    Gubernur juga menekankan pentingnya musyawarah dalam forum tersebut. “Forum ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang hebat, tetapi forum kita bersama. Kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat,” tegasnya.

    Elisa Kambu memastikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung seluruh organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Pemerintah provinsi berkewajiban mendukung semua organisasi di Papua Barat Daya sesuai dengan kemampuan fiskal yang kita miliki,” pungkasnya.

     

  • Hadiri Rakernas Apkasi Bupati Maluku Tengah Usulkan Mentan Perkuat Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

    Melanesiatimes.com, Batam – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, yang menjabat Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi yang diselenggarakan di Batam pada, (18/01/2026).

    Kegiatan ini diketahui berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 18 sampai 20 Januari 2026 dan dihadiri segenap pemerintah kabupaten se-Indonesia.

    Dalam kegiatan tersebut, Bupati Maluku Tengah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, guna membahas penguatan sektor pertanian daerah, khususnya di wilayah kepulauan.

    Beliau menyampaikan pentingnya penguatan sektor pertanian berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah.

    Menurutnya “karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang khas memerlukan pendekatan kebijakan pertanian yang kontekstual dan berkelanjutan,” kata Zulkarnain.

    Pengembangan pertanian di Maluku Tengah, lanjut ia menambahkan “haruslah bertumpu pada kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Sehingga, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan berdaya saing,” jelas Zulkarnain kepada Mentan.

    Lewat kesempatan itu, ia juga mendorong Kementerian Pertanian agar memberikan perhatian lebih kepada daerah kepulauan melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan teknologi tepat guna, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian di daerah.

    Apalagi, “lewat Rakernas Apkasi ini sangat tepat. Sebab merupakan forum nasional yang mempertemukan

    pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan pemerintah pusat dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata,” sahut Zulkarnain.

    Melalui forum tersebut, sambung ia “Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap terbangunnya kebijakan pertanian yang berpihak pada potensi daerah, berbasis kearifan lokal, serta mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional secara berkelanjutan,” tutup Zulkarnain. (HUAT)

  • Sekretaris OKK KNPI Kota Sorong Mengutuk Keras Tindakan Pembunahan Terhadap Akitivis Perempuan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Insiden penikaman yang terjadi pada Minggu pagi di depan Gereja Katolik Santos, SP1, Kabupaten Sorong, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari John Malibela, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), alumni GMNI, sekaligus Sekretaris OKK DPD KNPI Kota Sorong.

    Dalam pernyataannya, John Malibela mengutuk keras tindakan pelaku yang dinilainya tidak berperikemanusiaan, apalagi peristiwa tersebut terjadi di depan rumah ibadah dan pada hari Minggu.

    “Saya, sebagai aktivis dan juga senior Cipayung, mengutuk keras tindakan penikaman yang terjadi di depan Gereja Katolik Santos SP1 Kabupaten Sorong terhadap seorang aktivis Cipayung PMKRI. Perbuatan ini sangat tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan,” tegas John Malibela pada Melanesiatimes.com di kantor Wali Kota Sorong pada Senin (19/01/2026).

    Ia mengungkapkan bahwa korban penikaman merupakan kader salah satu organisasi Cipayung yang dikenal aktif dan memiliki masa depan cerah.

    “Korban adalah adik kita, kader Cipayung, seorang aktivis perempuan yang punya potensi dan masa depan yang sangat baik. Peristiwa ini sangat kami sesalkan,” ujarnya.

    Menurut John, tindakan kekerasan tersebut mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, terlebih dilakukan pada hari yang dianggap sakral oleh umat Kristiani.

    “Ini bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga mencederai nilai kesucian hari Minggu. Hari di mana umat diajarkan tentang kasih dan takut akan Tuhan, tetapi justru dinodai oleh tindakan keji,” katanya.

    Ia pun mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Sorong, agar segera bertindak cepat, menangkap pelaku, dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

    “Saya meminta kepada Polres Sorong untuk segera menyikapi kasus ini, menangkap pelaku, dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya,” tegas John.

    Selain itu, John juga mengajak masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian.

    “Saya mengimbau seluruh masyarakat Sorong, khususnya di Kabupaten Sorong, agar tidak terpancing emosi. Mari kita tempuh cara-cara yang sehat dan santun. Kita percayakan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian,” tutupnya.

    Peristiwa penikaman tersebut kini dalam penanganan aparat kepolisian. Masyarakat berharap pelaku segera ditangkap agar memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban serta keluarga.

  • Warga Keluhkan Tidak Bisa Cetak KTP, Kadis Dukcapil Harap Wali Kota Suport Anggaran APBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Sorong mengakui masih terdapat ribuan warga yang KTP-el-nya belum tercetak dengan status Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disebabkan keterbatasan tinta dan roll film, yang berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan administrasi kependudukan.

    Kepala Dukcapil Kota Sorong, Onesimus Assem, S.Sos, kepada Media Melanesiatimes.com menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Dukcapil Kota Sorong, pada Senin (19/01/2026).

    Ia menjelaskan bahwa secara sistem, seluruh data kependudukan warga Kota Sorong sudah diperbarui menjadi Papua Barat Daya, namun pencetakan fisik KTP belum bisa dilakukan secara maksimal.

    “Di dalam sistem itu seluruhnya sudah di Papua Barat Daya, hanya tinggal tunggu kita cetak saja. Tapi sampai hari ini kita belum bisa cetak maksimal karena keterbatasan tinta dan roll film. Ini juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran,” ujar Onesimus.

    Menurutnya, saat ini tersedia hampir 12 ribu blanko KTP yang siap dicetak. Jika seluruh bahan tersedia, proses pencetakan bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

    “Blanko di ruangan ini hampir 12 ribu. Kalau bahan lengkap, tiga minggu saja itu bisa habis dicetak,” katanya.

    Onesimus menegaskan bahwa percepatan pencetakan KTP sangat penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah.

    “Supaya secepatnya kita selesaikan status penduduk Kota Sorong, agar mereka bisa urus hak-hak mereka. Program-program pemerintah seperti PKH, bansos, raskin, Kartu Indonesia Pintar, layanan kesehatan, sampai BPJS Ketenagakerjaan, itu semua butuh data kependudukan yang sesuai. Kalau status belum diperbarui, masyarakat akan mengalami kesulitan,” jelasnya.

    Ia pun berharap Pemerintah Kota Sorong, khususnya Wali Kota, dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pengadaan bahan cetak.

    “Lewat kesempatan ini saya berharap Bapak Wali Kota bisa dengar dan ambil kebijakan supaya kita cepat belanja roll film dan ribbon untuk cetak KTP warga Kota Sorong,” ungkap Onesimus.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini pencetakan KTP yang berjalan masih bersumber dari dana otonomi khusus, yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua, sesuai arahan pemerintah pusat.

    “Sumber dana ini dari otonomi khusus, dan itu perintah langsung dari Kepala Negara melalui Menteri Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Dukcapil, untuk mencetak bagi Orang Asli Papua. Untuk yang umum, belum bisa karena itu berasal dari APBD. Melalui APBD baru semua warga yang berdomisili di Kota Sorong bisa terlayani,” terangnya.

    Salah satu warga yang datang mengurus KTPnya guna bisa mendapatkan pengalihan status dari Provinsi Induk (Papua Barat) ke Papua Barat Daya, terkendala karena roll filmnya habis sehingga tidak bisa melakukan proses pemindahan dari Provinsi induk ke provinsi yang baru.

    “Saya sudah ke capil tapi kata petugas bahwa roll film habis, yang tersisa adalah roll film untuk masyarakat OAP saja sehingga kami yang Nusantara tidak bisa mencetak KTP yang baru,” katanya.

    Kami berharap agar pemerintah dalam hal ini bapak Wali Kota Sorong agar dapat selesaikan persoalan ini karena semua administrasi terkendala penyediaan tinta (roll film).

    Onesimus juga mengimbau masyarakat agar mendukung upaya Dukcapil dan bersabar hingga seluruh kebutuhan bahan cetak dapat terpenuhi.

    “Saya imbau warga Kota Sorong untuk memberi dukungan kepada kami, supaya proses ini bisa cepat selesai dan semua hak masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.

  • PMKRI Sorong Desak Polda Usut dan Tangkap Pelaku Pembunuhan Kadernya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sorong Santo Agustinus masa bakti 2025–2027 mengecam keras peristiwa pembunuhan yang menewaskan salah satu kadernya di Aimas, Kabupaten Sorong. Organisasi menilai peristiwa tersebut sebagai tindakan tidak manusiawi yang mencederai rasa keadilan.

    Korban diketahui bernama Cristina Ewit Syufi, seorang kader PMKRI Cabang Sorong. Pada periode terakhir kepengurusan, almarhumah mengemban jabatan sebagai bendahara.

    Kepergian korban meninggalkan duka mendalam di lingkungan PMKRI Sorong. Almarhumah dikenal aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas organisasi serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kaderisasi.

    Ketua PMKRI Cabang Sorong Santo Agustinus, Marselus Nauw, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang menewaskan kader PMKRI merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.

    “Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Korban adalah kader PMKRI Cabang Sorong dan jabatan terakhirnya adalah bendahara. Ini adalah tindakan tidak berperikemanusiaan yang kami kecam keras,” ujar Marselus, Minggu (18/1/2026).

    Marselus menyatakan, berdasarkan informasi awal yang dihimpun pihaknya, peristiwa tersebut patut diduga sebagai pembunuhan berencana. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara serius dan menyeluruh.

    PMKRI Cabang Sorong secara tegas mendesak Kepolisian Daerah Papua Barat Daya dan Kepolisian Resor Sorong agar segera mengejar dan menangkap pelaku.

    “Kami mendesak Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Sorong untuk segera mengejar dan menangkap pelaku, serta memprosesnya sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

    Selain penangkapan pelaku, PMKRI juga meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan agar keadilan bagi korban dan keluarga dapat terwujud.

    Marselus menekankan bahwa penanganan cepat dan tegas atas kasus ini penting untuk memulihkan rasa aman di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

    “Kami meminta aparat menunjukkan kesungguhan dengan segera menangkap pelaku. Keadilan bagi korban tidak boleh ditunda,” katanya.

    Lebih lanjut, PMKRI Cabang Sorong menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sampai tuntas.

    “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai pelaku benar-benar ditangkap dan diproses secara hukum. Kami ingin keadilan ditegakkan seterang-terangnya,” tutup Marselus.

  • Ibadah Syukur HUT ke-89 Pekabaran Injil Digelar di Tiga Lokasi Napak Tilas Bumi A3

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Maybrat – Dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil (PI) di Bumi A3 yang pertama kali terjadi pada 17 Januari 1937, umat Kristen di wilayah Ayamaru, Aifat dan Aitinyo (A3), Kabupaten Maybrat, menggelar ibadah syukur serentak di tiga lokasi berbeda, Sabtu (17/1/2026).

    Tiga lokasi tersebut merupakan titik napak tilas perjalanan tiga rasul penginjil yang menjadi bagian penting dari sejarah masuknya Injil di wilayah tersebut.

    Berdasarkan catatan sejarah, ketiga penginjil memulai perjalanan dari Kampung Baru Kais, kemudian sempat beristirahat di Dusun Hore-Hore. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Dusun Ikowok sebelum akhirnya tiba di Aitinyo, Johromo, yang pada masa pemerintahan Belanda merupakan pos pemerintahan yang dipimpin oleh Bestur Manuputi.

    Momentum bersejarah itu kini dikenang melalui pelaksanaan ibadah syukur di masing-masing lokasi secara bersamaan. Peringatan HUT PI ke-89 ini tidak hanya menjadi perayaan rohani, tetapi juga ruang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan gereja di tanah Maybrat.

    Ir. Dance Nauw, SP, M.Si, salah satu anak guru Injil dan generasi pertama, menegaskan bahwa peringatan Pekabaran Injil harus dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial.

    “Sebagai anak guru Injil dan generasi pertama, saya melihat peringatan ini bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi memperkuat identitas iman dan jati diri orang A3,” ujar Ir. Dance Nauw.

    Ia menambahkan bahwa sejarah Pekabaran Injil perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda secara benar dan bertanggung jawab.

    “Sejarah ini adalah fondasi peradaban orang A3. Kalau kita tidak rawat dengan baik, generasi berikut bisa kehilangan arah dan makna dari Pekabaran Injil itu sendiri,” katanya.

    Menurut Ir. Dance, peringatan HUT PI juga harus menjadi momentum untuk membangun kesatuan pandangan tentang sejarah masuknya Injil di Bumi A3.

    “Saya berharap ada keseriusan semua pihak, baik gereja, pemerintah, maupun para intelektual, untuk duduk bersama, mengkaji secara ilmiah, lalu menyepakati sejarah Pekabaran Injil sebagai warisan bersama,” tuturnya.

    Selain itu Nehaf Sau Bonot Saw sebagai toko masyarakat juga menekankan pentingnya menjadikan peringatan ini sebagai dasar untuk membangun kesepahaman bersama terkait pusat peradaban Bumi A3. Ia mendorong adanya kajian sejarah yang lebih mendalam dan terstruktur.

    “Kiranya momentum perayaan HUT Pekabaran Injil ke-89 ini menjadi perenungan dan bahan refleksi bersama bagi pemerintah, gereja, para tokoh intelektual, akademisi, serta generasi Maybrat untuk bersinergi membentuk satu tim independen,” ujar Nehaf.

    Ia menjelaskan, tim tersebut diharapkan bertugas melakukan kajian historis, rekonsiliasi, serta seminar bersama agar diperoleh pengakuan dari semua pihak terkait titik atau pusat peradaban orang A3.

    “Supaya ke depan tidak lagi ada perbedaan pemahaman dari setiap kelompok yang sampai hari ini masih mempertahankan masing-masing tempat atau pusat perayaan ibadah syukur HUT Pekabaran Injil,” lanjutnya.

    Menurut Nehaf, pekerjaan ini merupakan “pekerjaan rumah” besar bagi generasi Maybrat, pemerintah, dan gereja untuk bersama-sama menggumuli dan meluruskan peristiwa historis Pekabaran Injil di Bumi A3, agar dapat diwariskan secara utuh dan benar kepada generasi mendatang.

  • Yayasan Bingkai Cerita Rakyat Apresiasi Partai Gerindra Berbagi Kasih Dalam Natal Nasional

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya — Penyandang disabilitas Yayasan Bingkai Cerita Rakyat Sorong menerima bantuan paket sembako dalam rangkaian acara Natal Nasional Partai Gerindra, diselenggarakan oleh Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) yang berlangsung di gedung ACC Aimas pada Sabtu (18/01/2026).

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Sujono Djojohadikusumo usai Ibadah Natal.

    Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari komunitas disabilitas, khususnya yang selama ini mendampingi Yayasan Bingkai Cerita Rakyat. Zusana Tutuhatunewa, juru bahasa isyarat yayasan tersebut, mengatakan kehadiran langsung Menteri memberikan kebahagiaan tersendiri bagi teman-teman disabilitas.

    “Teman-teman disabilitas tentunya sangat senang dan bahagia sekali karena Bapak Menteri bisa datang sendiri dan secara langsung untuk memberikan perhatian kepada teman-teman disabilitas. Jadi tentunya mereka sangat senang,” ujar Zusana.

    Ia mengapresiasi dan berterima kasih khususnya kepada Partai Gerindra yang telah melaksanakan Natal tingkat Nasional di kabupaten Sorong Papua Barat Daya melalui Yayasan Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira).

    Dengan momentum seperti ini banyak masyarakat yang menjadi perhatian oleh pemerintah maupun partai Gerindra terkhusus kepada warga penyendang disabilitas. Semoga bantuan yang di berikan bermanfaat dan membuka senyum di wajah mereka.

    Zusana menjelaskan, Yayasan Bingkai Cerita Rakyat saat ini memiliki dua kelompok dampingan disabilitas, yakni SHG Kelabulu dan Malaingkedi. Kedua kelompok ini terdiri dari berbagai ragam disabilitas, mulai dari fisik, intelektual, sensorik, hingga psikososial.

    “Kami punya dua kelompok dampingan disabilitas, SHG Kelabulu dan Malaingkedi, dengan berbagai ragam disabilitas mulai dari disabilitas fisik, intelektual, sensorik sampai kepada disabilitas psikososial yang kami dampingi di Kota Sorong, Papua Barat Daya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, lima penyandang disabilitas yang berada dalam pendampingan langsung yayasan Bingkai Cerita menerima bantuan paket sembako.

    “Untuk kami sendiri, karena disini ada lima disabilitas yang saya dampingi, jadi mereka semua mendapatkan lima paket sembako,” ungkap Zusana.

    Ia menambahkan, selain paket sembako, terdapat pula kelompok disabilitas lain yang menerima bantuan alat bantu sesuai dengan kebutuhan.

    “Kalau untuk alat bantu, itu ada di teman-teman disabilitas kelompok yang lain,” katanya.

    Meski tergolong yayasan yang belum lama berdiri, Bingkai Cerita Rakyat terus berkomitmen mendampingi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai program, salah satunya Program Dignity yang bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi YAKUM dan Inklusi.

    “Yayasan ini belum terlalu lama, tapi sudah bekerja untuk teman-teman disabilitas. Harapannya semoga teman-teman disabilitas ini semakin diperhatikan lagi ke depannya dan bisa mendukung kemandirian, pemberdayaan, serta kesetaraan bagi teman-teman disabilitas,” tutup Zusana.

    Zusana Tutuhatunewa sendiri selama ini berperan sebagai juru bahasa isyarat bagi teman-teman disabilitas tuli dan pendamping kegiatan sosial di bawah naungan Yayasan Bingkai Cerita Rakyat di Kota Sorong.

  • Malteng Bangkit, Pelayanan Publik Membaik, OPD Diminta Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. Menyikapi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta menindaklanjuti arahan khusus Bupati Maluku Tengah, seluruh unit pelayanan diminta fokus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Maluku Tengah, Patriek M. Tanate, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (17/1/2026).

    Patriek menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian KemenPAN-RB, kualitas pelayanan publik di Maluku Tengah berada pada kategori C atau “cukup”. Menurutnya, pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

    “Padahal tidak seperti itu. C bukan berarti buruk, melainkan cukup. Artinya pelayanan publik sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun pada aspek-aspek tertentu masih perlu dibenahi lagi,” ungkap Patriek.

    Ia menyebutkan, sedikitnya ada enam poin penting yang menjadi fokus tindak lanjut oleh perangkat daerah dan unit pelayanan publik.

    Pertama, seluruh perangkat daerah diminta segera mengevaluasi dan membenahi seluruh instrumen pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, hingga inovasi layanan.

    Kedua, setiap perangkat daerah wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik setiap tahun dengan melibatkan masyarakat, guna mengevaluasi sekaligus menjaring masukan terhadap implementasi kebijakan dan instrumen pelayanan, agar proses pelayanan publik dari hulu ke hilir berjalan efektif, sederhana, cepat, dan terjangkau sesuai norma, standar, dan prosedur.

    Ketiga, perangkat daerah diminta melakukan pemutakhiran sistem data dan pelaporan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi.

    Keempat, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat capaian kinerja pelayanan publik, untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, cepat, murah, dan lancar.

    Kelima, Patriek menanggapi berbagai persepsi publik terkait capaian kinerja pelayanan publik Pemkab Maluku Tengah tahun 2026, khususnya pada lokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai masih kurang. Menurutnya, hal tersebut menjadi bahan evaluasi serius dan mendalam bagi pemerintah daerah.

    “Hasil ini tentunya menjadi bahan introspeksi khususnya bagi semua perangkat daerah untuk mewujudkan komitmen yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dengan orientasi kepuasan masyarakat,” jelasnya.

    Namun ia menegaskan, penilaian pada dua lokus tersebut tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh unit kerja pelayanan publik.

    “Perlu kami tegaskan bahwa hasil penilaian terhadap dua lokus tersebut tidak serta-merta digeneralisir terhadap semua unit layanan publik. Artinya, pelayanan publik oleh perangkat daerah tetap berjalan sesuai norma, standar, dan prosedur, serta terus melakukan perbaikan internal dan menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

    Keenam, Patriek menyampaikan hingga kini Laporan Hasil Evaluasi (LHE) resmi dari KemenPAN-RB yang memuat catatan dan rekomendasi detail belum diterima. Ia berharap laporan tersebut segera dirilis untuk mempercepat penyusunan rencana aksi tindak lanjut.

    “Mengingat sampai saat ini LHE belum diterima, kami berharap KemenPAN-RB segera merilisnya guna percepatan penyiapan rencana aksi,” ujarnya.

    Ia optimistis, jika seluruh poin tersebut ditindaklanjuti secara konsisten, kualitas pelayanan publik di Maluku Tengah akan semakin baik ke depan.

    “Hal-hal sebagaimana tersebut di atas apabila dibenahi, pasti kinerja pelayanan publik ke depan akan semakin baik,” pungkas Patriek.