Melanesia Times

Blog

  • Demo Petugas Kebersihan;  Hi. Anshar Karim Janji Tuntaskan Masalah Kontrak dan Perlindungan Kerja

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Katim, A. Md turun langsung menemui para petugas kebersihan yang melakukan aksi penyampaian aspirasi di Lapangan Kantor Wali Kota Sorong. Kehadiran Wakil Wali Kota tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kota Sorong terhadap kesejahteraan tenaga kebersihan yang selama ini berperan penting menjaga kebersihan kota. Kamis, (15/1/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, perwakilan petugas kebersihan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi selama bekerja. Di antaranya, belum adanya kontrak kerja meski telah bekerja selama kurang lebih enam bulan. Mereka menjelaskan bahwa sejak awal bekerja, pihak manajemen menyampaikan masih dalam masa transisi sehingga kontrak belum dapat diterbitkan.

    Selain itu, para petugas juga mengungkapkan adanya informasi bahwa kontrak kerja akan dibuat dua kali, serta permasalahan jaminan perlindungan bagi pekerja yang mengalami sakit maupun kecelakaan kerja di lapangan karena belum adanya kontrak resmi. Mereka juga menyinggung hak lembur, khususnya saat Hari Raya Natal, yang dinilai tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petugas kebersihan yang telah berkontribusi besar terhadap perubahan wajah Kota Sorong dalam beberapa bulan terakhir.

    “Kita semua melihat bahwa dalam lima bulan terakhir Kota Sorong sudah banyak berubah dan semakin bersih. Itu semua tidak terlepas dari kerja keras bapak dan ibu semua,” ujar Wakil Wali Kota.

    Terkait permasalahan kontrak kerja, Wakil Wali Kota menegaskan akan memberikan waktu selama lima hari kepada pihak manajemen untuk segera menyelesaikan kontrak para pekerja.

    “Saya beri kesempatan lima hari kepada manajemen untuk menyelesaikan kontrak kerja. Jika tidak diselesaikan, maka kontrak perusahaan tidak akan kami perpanjang dan Pemerintah Kota Sorong akan mencari perusahaan lain yang lebih bertanggung jawab terhadap karyawannya,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan kesehatan bagi para petugas kebersihan, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

    “Terkait BPJS dan perlindungan pekerja, saya akan memanggil manajemen dan meminta hal ini diperhatikan dengan serius. “ lanjutnya.

    Wakil Wali Kota menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal sepele, karena kebersihan kota merupakan bagian penting dari visi Pemerintah Kota Sorong.

    “Ini bukan main-main. Visi kami adalah menjadikan Kota Sorong bersih, dan itu harus didukung dengan perlakuan yang adil kepada para petugas kebersihan,” ujarnya.

    Di akhir pertemuan, Wakil Wali Kota mengucapkan terima kasih atas keterbukaan para petugas kebersihan dalam menyampaikan aspirasi, serta meminta mereka untuk kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu penyelesaian dari pihak manajemen.

    “Terima kasih atas kehadiran dan penyampaian aspirasi hari ini. Setelah ini silakan kembali bekerja dengan baik. Saya sendiri yang akan memanggil manajemen kebersihan untuk menghadap,” pungkasnya.

  • DPC GPM Maluku Tengah Kecam Fitnah Terhadap Bupati Maluku Tengah, Desak Pelaku Diseret ke Ranah Hukum

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Maluku Tengah, Taufik Maruapey membakar semangat persatuan rakyat dengan pernyataan sikap yang tegas kepada media Melanesia Times di Masohi, Kamis (15/01/2026).

    Maruapey menyebut pernyataan Alter Sopacua dalam laman facebooknya sangat tidak berdasar dan sarat akan unsur fitnah.

    Oleh karena itu, kata ia “GPM mengutuk keras tindakan akun Facebook atas nama Alter Sopacua yang dinilai telah menyebarkan fitnah keji terhadap Bupati Maluku Tengah terkait tuduhan sentimen agama dan penghinaan personal Abunawas Basar Alam,” ucap Maruapey.

    Marhaenis Menggugat: Lawan Premanisme Digital!

    Ketua GPM ini juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh akun tersebut bukanlah bentuk kemerdekaan berpendapat, melainkan sebuah tindakan kontra-revolusioner yang mencoba memecah belah persatuan rakyat di Bumi Pamahanunata.

    Dikatakannya “kami kaum Marhaenis, ahli waris pemikiran Bung Karno, tidak akan membiarkan sejengkal tanah pun di Maluku Tengah dijadikan tempat menyemai benih fitnah! Menuduh Bupati alergi terhadap organisasi Kristen adalah upaya memecah belah rakyat secara horisontal. Ini adalah tindakan pengecut yang bersembunyi di balik layar ponsel!” seru Maruapey.

    Desak Proses Hukum: Jangan Ada Impunitas!

    Lebih jauh, ia menyampaikan “GPM akan mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam melihat upaya penghancuran martabat pemimpin daerah,” tegas Maruapey.

    Sebab, lanjut ia menambahkan “bahwa supremasi hukum harus tetap dijalankan demi tegaknya keadilan bagi siapa saja terlebih kepada seorang kepala daerah yang ikut serta menjaga kewibawaan daerah,” ungkapnya.

    “Demi keadilan yang beradab, kami menyatakan bahwa tindakan fitnah dan penghinaan ini HARUS DIPROSES SECARA HUKUM! Tidak ada tempat bagi pelaku fitnah untuk menghirup udara bebas tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. dalam kasus ini, hukum harus menjadi pedang keadilan agar preseden buruk ini tidak terulang kembali di masa depan!” koar Maruapey.

    Sebuah pertanyaan mengemuka Mengapa GPM begitu keras mendesak proses hukum?

    “Karena kita sedang membangun peradaban! Jika fitnah dibiarkan, maka demokrasi kita akan mati dalam kubangan kebencian. Kita tidak boleh membiarkan mentalitas ‘Inlander’ yang senang mengadu domba sesama saudara tumbuh subur. Pelaku harus diseret ke meja hijau agar menjadi pelajaran bagi siapa pun bahwa kebebasan berbicara ada batasnya, yaitu etika dan kebenaran!,” jawab Maruapey.

    Komitmen untuk “Malteng Bangkit”

    Menutup pernyataannya, KETUA GPM mengingatkan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan di atas rel kritik yang sehat, bukan sabotase karakter.

    “Pemerintah Daerah wajib dikritik! Mereka butuh saran, masukan, bahkan hantaman pemikiran yang konstruktif demi tercapainya slogan Malteng Bangkit. Kami adalah garda terdepan yang akan mengoreksi kebijakan pemerintah jika tidak pro-rakyat,” ujarnya.

    Namun, ia mengakhiri dengan pesan kemanusiaan yang mendalam:

    Menurutnya “tindakan fitnah dan penghinaan terhadap siapapun adalah tindakan terkutuk sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain. Kami menuntut keadilan! Biarkan hukum bekerja, agar martabat daerah ini tetap terjaga dan persaudaraan kita tetap abadi. Merdeka!,” tegas tokoh muda Marhaenis tersebut berpesan. (HUAT)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Menakar Adab Dalam Dialektika: Ketua KAPATA Kecam Fitnah Terhadap Bupati Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Ruang publik digital Maluku Tengah kembali diguncang oleh disharmoni narasi yang melampaui batas etika filosofis dan koridor yuridis.

    Menanggapi unggahan akun Facebook atas nama Alter Sopacua, Ketua KAPATA (Kosong Ampa Kota) Masohi, Ismail Marasabessy, SH, yang ditemui di kediamannya di Kelurahan Ampera Kota Masohi pada, kamis (15/01/2026) angkat bicara dengan nada lugas namun penuh kedalaman reflektif.

    Marasabessy mengutuk keras narasi yang dibangun oleh akun tersebut, yang menuding Bupati Maluku Tengah “alergi” terhadap kegiatan organisasi keagamaan Kristen dan menyematkan julukan “Abunawas Basar Alam”.

    Bagi Marasabessy, tindakan ini bukan sekadar letupan ekspresi, melainkan sebuah bentuk dekadensi moral dalam berdemokrasi.

    Anatomi Fitnah : Antara Kebebasan dan Keadaban

    Menurut Marasabessy, tuduhan bahwa Bupati anti-terhadap salah satu nafas keagamaan adalah upaya memutus “urat nadi” persaudaraan di Bumi Pamahanunusa.

    “Kata-kata adalah cermin jiwa. Menuduh pemimpin alergi terhadap ritualitas spiritualitas tertentu tanpa basis data adalah tindakan mematikan nalar sehat. Ini bukan lagi kritik, melainkan upaya meracuni sumur kehidupan antar-orang basudara,” ujar Marasabessy dengan nada filosofis.

    Perspektif Hukum dan Kepastian Yuridis Sebagai seorang akademisi hukum, Marasabessy membedah fenomena ini melalui kacamata kepastian hukum.

    Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah ruang hampa tanpa batas (vacuum of limits), melainkan ruang yang dibatasi oleh hak-hak orang lain.

    Tinjauan Delik : Tindakan akun Alter Sopacua dinilai memenuhi unsur pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP.

    Analogi Hukum : Marasabessy mengibaratkan hukum sebagai “pagar kedaulatan martabat”. Jika pagar itu dirobohkan oleh fitnah, maka anarki sosial tinggal menunggu waktu.

    Ultimum Remedium : Ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku adalah sebuah keniscayaan hukum (obligatio) demi mencegah preseden buruk di masa depan.

    “Pelaku wajib diproses secara pidana. Bukan atas dasar dendam, melainkan sebagai edukasi publik bahwa lisan yang tajam tanpa kebenaran adalah pedang yang akan melukai kohesi sosial kita. Hukum harus hadir sebagai tabir pelindung bagi integritas kemanusiaan,” tegas Marasabessy.

    Menutup pernyataannya, Ketua KAPATA memberikan refleksi mendalam mengenai hubungan antara rakyat dan penguasa.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti-kritik, namun kritik harus disampaikan melalui jalur dialektika yang sehat.

    “Pemerintah Daerah wajib dikritik, diberi saran, dan disuapi masukan demi tercapainya cita-cita ‘Malteng Bangkit’.

    Kritik adalah vitamin bagi metabolisme pembangunan. Namun, fitnah dan penghinaan adalah tindakan terkutuk. Secara eksistensial, menghina manusia lain dengan sebutan merendahkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap harkat kemanusiaan itu sendiri,” pungkas Marasabessy. (HUAT)

  • Sidak Mendadak DPR Kota Sorong Temukan Pasien Menumpuk di UGD Sele Be Solu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu. Sidak ini dipimpin langsung Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerisa, bersama pimpinan lintas komisi dan sejumlah anggota dewan pada Rabu (14/01/2026).

    Kunjungan mendadak tersebut dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Sorong itu. DPR ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan serta kebenaran laporan yang disampaikan warga.

    Dalam peninjauan tersebut, rombongan DPR menyasar sejumlah titik pelayanan, termasuk Unit Gawat Darurat (UGD) dan beberapa ruang perawatan. Hasilnya, dewan menemukan masih adanya pasien yang belum memperoleh ruang perawatan layak.

    Ketua Komisi I DPR Kota Sorong, Iqbal Arsyad Arfan, mengungkapkan bahwa kondisi UGD menjadi salah satu sorotan utama. Ia menilai keterbatasan fasilitas berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan pasien.

    “Kami melihat langsung di ruang UGD masih ada pasien yang menunggu penanganan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Beberapa kebutuhan dasar seperti penambahan AC dan tempat tidur memang sangat diperlukan,” ujar Iqbal kepada wartawan.

    Selain UGD, DPR juga mengecek sejumlah ruangan perawatan yang diketahui dalam kondisi kosong. Seluruh temuan tersebut didokumentasikan oleh tim sekretariat dewan sebagai bahan laporan dan bukti visual.

    Namun, ketika hal itu dikonfirmasi kepada petugas dan penanggung jawab ruangan, DPR memperoleh penjelasan bahwa beberapa kamar baru saja ditinggalkan pasien.

    “Ada yang keluar sejak pagi, ada juga yang keluar sejak siang. Karena belum pergantian shift, dokter penanggung jawab belum memberikan instruksi lanjutan untuk memindahkan pasien dari UGD,” jelas Iqbal.

    Ia menambahkan, kondisi ini mengakibatkan sejumlah pasien masih harus menunggu di luar ruangan. Bahkan, DPR menemukan ada pasien yang terpaksa berbaring di area koridor sekitar UGD.

    “Kami menerima informasi dan melihat langsung masih ada pasien yang tidur di luar ruangan, bahkan di lorong-lorong sekitar UGD. Inilah yang menjadi dasar kami turun langsung melakukan sidak,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPR Kota Sorong memastikan akan memanggil Direktur RSUD Sele Be Solu untuk dimintai penjelasan resmi terkait kondisi tersebut sekaligus membahas langkah-langkah perbaikan sesuai kewenangan yang ada.

    “Kami akan memanggil Direktur RSUD Sele Be Solu agar memberikan penjelasan secara menyeluruh, dan kami ingin ada solusi konkret untuk memperbaiki pelayanan,” kata Iqbal.

    Tak hanya itu, DPR juga mendorong Wali Kota Sorong untuk memberi perhatian serius terhadap manajemen rumah sakit. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan demi peningkatan kualitas layanan kesehatan.

    “Kami juga akan meminta perhatian Wali Kota Sorong agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja direktur rumah sakit. Mengingat beliau sudah cukup lama menjabat, evaluasi menyeluruh sangat penting demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tutupnya.

  • Pemprov Papua Barat Daya Mulai Validasi Data OAP, Kota Sorong Jadi Wilayah Terbanyak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap Orang Asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kamis (15/01/2026).

    Pendataan ini bertujuan menghasilkan data by name by address yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi dana otonomi khusus.

    Yakob Kareth menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Desember 2025 sebagai tahap awal. Data dikumpulkan langsung dari kelurahan, RT, dan RW, mengingat dinamika penduduk yang terus bergerak antarwilayah.

    “Penduduk ini bergerak terus. Ada yang karena faktor keamanan di tempat lain kemudian pindah domisili ke Sorong, bahkan ada yang belum sempat terdata. Sehingga kita pastikan dia orang Papua, domisilinya di sini, atau KTP-nya sudah berubah. Itu semua harus dipastikan,” ujar Yakob Kareth.

    Menurutnya, pendataan OAP tidak hanya berhenti pada tahap pertama, tetapi akan terus dilanjutkan sepanjang 2026 untuk memastikan tidak ada warga Orang Asli Papua yang terlewat. Targetnya, seluruh OAP di Papua Barat Daya terdata lengkap berdasarkan nama dan alamat.

    “Target kita seluruh penduduk Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya terdata by name, by address, sehingga kita benar-benar tahu jumlah dan sebarannya di kabupaten dan kota,” katanya.

    Yakob menyebutkan, berdasarkan data awal yang telah diluncurkan, sebaran OAP terbanyak berada di Kota Sorong. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat dari kabupaten lain menuju pusat kota.

    “Untuk daerah dengan OAP terbanyak itu Kota Sorong. Hampir di 10 distrik dan 41 kelurahan ada sebaran OAP. Banyak yang pindah ke Sorong karena aktivitas ekonomi, usaha, atau sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Dukcapil kabupaten/kota agar serius melakukan pendataan berkelanjutan, termasuk mencatat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

    “Mereka harus sungguh-sungguh memastikan data ini berjalan. Kalau ada yang baru lahir, pindah, atau meninggal, itu harus langsung dipastikan masuk dalam data, supaya data OAP betul-betul valid,” tegas Yakob.

    Terkait pemanfaatan data, Yakob mengatakan hasil pendataan saat ini belum dapat digunakan sebagai dasar alokasi dana otonomi khusus. Data tersebut baru akan menjadi rujukan perencanaan dan pengusulan kebutuhan dana Otsus untuk tahun 2027.

    “Ini belum bisa dipakai untuk alokasi dana Otsus karena pendataan masih berjalan. Targetnya, 2026 kita sisir lagi, lalu divalidasi. Kalau 2–3 bulan sebelum Mei sudah valid, maka itu bisa dipakai sebagai data dasar perencanaan dan pengusulan DAO tahun 2027,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa saat ini data OAP yang telah terhubung dari kabupaten/kota dan terkoneksi ke Dukcapil Pusat berjumlah 296.210 jiwa.

    “Data yang sudah connect dari kabupaten kota dan langsung ke Dukcapil pusat, khusus orang asli Papua, itu 296.210. Itu yang saat ini sudah pasti,” kata Nikolas.

    Ia menambahkan, terdapat tambahan sekitar 5.000 data dari Kabupaten Tambrauw yang masih dalam proses input ke dalam aplikasi, sehingga angka tersebut berpotensi meningkat setelah seluruh data masuk dan diverifikasi.

    “Data 5.000 dari Tambrauw itu sementara masih diinput. Kalau sudah masuk semua, tentu jumlahnya akan bertambah. Tapi yang valid saat ini tetap 296.210,” jelasnya.

    Nikolas mengakui, kendala utama pendataan terjadi di Kabupaten Tambrauw akibat keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet. Untuk mengatasi hal tersebut, Dukcapil Provinsi telah menyiapkan dukungan berupa perangkat Starlink dan laptop.

    “Di Tambrauw itu kendalanya SDM dan jaringan. Karena itu kami siapkan bantuan Starlink dan laptop untuk membantu pendataan di daerah yang belum ada jaringan,” ungkapnya.

    Dalam pelaksanaan pendataan, Dukcapil melibatkan berbagai unsur di tingkat lokal, mulai dari RT, kelurahan, kepala kampung, tokoh masyarakat hingga kepala suku, guna memastikan akurasi dan keterbukaan data.

    “Kami libatkan kepala distrik, kelurahan, tokoh masyarakat, dan kepala suku supaya pendataan ini betul-betul sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

    Nikolas juga menegaskan bahwa hingga saat ini data kependudukan yang paling akurat dan digunakan secara nasional, termasuk untuk pemilu dan perencanaan pembangunan, adalah data dari Dukcapil.

    “Kalau secara nasional, data yang dipakai dan dianggap paling akurat itu data Dukcapil. Itu yang digunakan untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, DPR, sampai perencanaan,” tutupnya.

  • Pemprov Papua Barat Daya Luncurkan Buku Data Jumlah Penduduk OAP dan Non OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi meluncurkan buku Data Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data kependudukan yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis (15/01/2026)

    Peluncuran buku data tersebut diprakarsai oleh Plt Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, serta instansi terkait.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Yakop Kareth dalam sambutannya menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam seluruh pelayanan publik.

    “Administrasi kependudukan bukan hanya urusan dokumen, tetapi menjadi dasar dalam semua pelayanan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan pembangunan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, keabsahan identitas, perlindungan status dan hak-hak sipil penduduk, serta menyediakan data dan informasi kependudukan yang terpadu secara nasional,” ujar Yakop Kareth.

    Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban untuk hadir langsung di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan kependudukan.

    “Tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh penduduk Indonesia secara tepat, akurat, lengkap, dan gratis. Negara juga harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” tegasnya.

    Yakop Kareth juga mengaitkan pentingnya data OAP dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kebijakan otsus menempatkan data Orang Asli Papua sebagai variabel penting dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.

    “Kebijakan Otonomi Khusus Papua bertujuan melindungi, memberi afirmasi, dan memberdayakan Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Karena itu, pendataan OAP menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang adil dan tepat sasaran,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa data OAP tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak masyarakat adat.

    “Data OAP mencakup aspek demografi, sosial, budaya, ekonomi, dan hak-hak adat. Data ini digunakan untuk merancang kebijakan yang melindungi dan memberdayakan masyarakat Papua, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Yakop.

    Lebih lanjut, Yakop Kareth menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan di Papua harus berbasis data yang valid.

    “Dengan data yang akurat, pembangunan di Papua dapat lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Papua,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pendataan penduduk OAP menjadi salah satu tugas penting pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, terutama sebagai dasar pengelolaan sumber daya dan perhitungan alokasi dana dari pemerintah pusat.

    “Apa yang kita lakukan hari ini adalah menjalankan amanat negara agar pengelolaan program dan anggaran benar-benar berbasis pada data Orang Asli Papua,” katanya.

    Berdasarkan buku data yang diluncurkan, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 614.415 jiwa, yang terdiri dari Orang Asli Papua dan non-OAP. Dari jumlah tersebut, penduduk OAP tercatat sebanyak 296.210 jiwa, sementara non-OAP sebanyak 318.205 jiwa. Data ini merupakan hasil pendataan terakhir per 31 Desember 2025 dan akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    Buku Data Penduduk OAP tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekda Papua Barat Daya Yakop Kareth kepada perwakilan instansi dari masing-masing wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

    Menutup sambutannya, Yakop Kareth mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.

    “Meskipun terdapat perbedaan jumlah antara OAP dan non-OAP, kita semua harus tetap hidup aman, rukun, dan damai di tanah Papua Barat Daya,” pungkasnya.

  • Wakil Wali Kota Sorong Hadiri Pelantikan DPP dan DPK KPM Bone Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Perantau Masyarakat (KPM) Bone Papua Barat Daya dan Dewan Pengurus Kota (DPK) KPM Bone Kota Sorong. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (14/1/2026).

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para undangan lainnya. Suasana pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

    Adapun pengurus yang dilantik untuk DPP KPM Bone Papua Barat Daya meliputi Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, dan Bendahara. Sementara untuk DPK KPM Bone Kota Sorong, yang dilantik yakni Ketua Umum, Wakil Ketua I, Sekretaris, dan Bendahara.

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap KPM Bone mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat Bone di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong.

    “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga KPM Bone dapat menjadi rumah besar yang mempersatukan masyarakat Bone, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga,” ujar H. Anshar Karim.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, keberadaan KPM Bone diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, melestarikan nilai adat dan budaya, serta menumbuhkan semangat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk.

    “Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan toleransi, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan,” katanya.

    Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh pengurus yang dilantik untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia berharap KPM Bone aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, junjung tinggi nilai kebersamaan, dan berikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

    Menutup sambutannya, H. Anshar Karim berharap KPM Bone terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Sorong demi terwujudnya kota yang aman, harmonis, dan sejahtera. “Pemerintah Kota Sorong membuka ruang seluas-luasnya untuk bersinergi. Mari bersama-sama membangun Sorong menjadi kota yang aman, harmonis, dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Kemenhaj Kota Sorong Jalin Koordinasi dengan Pemda, Perkuat Pelayanan Jamaah Haji

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Sorong melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Sorong. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Ansar Karim pada Rabu (14/01/2026).

    Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kantor Kemenhaj Kota Sorong, H. Rajab Kasira, didampingi Kasubag Tata Usaha, H. Rasul Rumakat. Kunjungan ini bertujuan memperkenalkan secara resmi keberadaan Kementerian Haji dan Umrah di tingkat daerah.

    H. Rajab Kasira menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah kini telah terbentuk secara struktural mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, pihaknya merasa perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Kami datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah sudah terbentuk dari pusat sampai ke kabupaten/kota, termasuk di Kota Sorong,” ujar H. Rajab Kasira.

    Ia menambahkan, keberadaan Kemenhaj di daerah diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji. Fokus utama yang dibahas adalah dukungan operasional dan sinergi lintas sektor.

    Kemenhaj Kota Sorong Jalin Koordinasi dengan Pemda, Perkuat Pelayanan Jamaah Haji
    Wakil Wali Kota Hi. Anshar Karim Bersama Anggota DPR Papua Barat Daya, Kepala Kementerian Haji dan Umroh serta Tata Usaha.

    “Kami sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan dari Pemerintah Kota Sorong dalam memberikan pelayanan operasional kepada calon jamaah haji,” katanya.

    Menurut H. Rajab, pelayanan yang optimal harus dimulai sejak di daerah, hingga proses keberangkatan jamaah ke embarkasi.

    Hal ini dinilai penting demi kenyamanan dan kelancaran ibadah jamaah. “Pelayanan jamaah tidak hanya di embarkasi, tetapi harus dimulai dari Kota Sorong sampai ke titik keberangkatan,” jelasnya.

    Selain itu Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Ansar Karim, menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenhaj Kota Sorong untuk membangun koordinasi sejak awal.

    “Kami menyambut baik kehadiran Kementerian Haji dan Umrah di Kota Sorong dan tentu siap bersinergi demi pelayanan jamaah yang lebih baik,” ujar Hi. Ansar Karim.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, khususnya yang menyangkut kebutuhan jamaah haji.

    “Pelayanan kepada jamaah adalah bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan secara maksimal, profesional, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya Komisi II, Siti Tafalas. Ia memberikan sejumlah masukan terkait pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran.

    “Kita perlu mendorong adanya dukungan penganggaran agar operasional pelayanan jamaah, dari Sorong hingga ke embarkasi, dapat berjalan lancar,” ungkap Siti Tafalas.

    Melalui pertemuan ini, Kemenhaj Kota Sorong dan Pemerintah Daerah berharap dapat membangun kerja sama yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi masyarakat Kota Sorong secara menyeluruh.

  • Pengurus KPMB Resmi Dilantik, Siap Bersinergi Dukung Pembangunan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelantikan Pengurus Kerukunan Perantau Masyarakat Bone (KPMB) Kota Sorong berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus KPMB Provinsi Papua Barat Daya dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPMB Ikatan Wanita Keluarga Bone Kota Sorong. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta mempertegas peran KPMB dalam mendukung pembangunan daerah.

    Giat ini berlangsung di gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (14/01/2026).

    Ketua KPMB Kota Sorong yang juga merupakan Anggota DPRK Sorong, Nuryadi menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan pelantikan tersebut. “Alhamdulillah acara pelantikan hari ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, setelah pelantikan, pengurus akan segera menggelar rapat kerja guna menyusun agenda organisasi untuk lima tahun ke depan. “Ke depan kami dari pengurus KPMB Kota Sorong akan melakukan rapat kerja untuk menyusun agenda-agenda kami lima tahun ke depan. Jadi ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” jelasnya.

    Menurutnya, keberadaan KPMB di Kota Sorong pada prinsipnya adalah untuk membantu pemerintah dalam memperlancar pembangunan. “Pada intinya bahwa KPMB Kota Sorong ada di Kota Sorong untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan, memperlancar pembangunan di Kota Sorong ini. Sudah ada program-program prioritas ke depannya,” ungkapnya.

    Anggota DPRK ini juga menegaskan bahwa warga Bone yang ada di Kota Sorong telah lama menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah. “Pada prinsipnya kami warga Bone yang ada di Kota Sorong bukan orang baru. Kita bisa melihat sendiri pembangunan-pembangunan Kota Sorong ini, sedikit banyaknya pasti ada keterlibatan kami,” katanya.

    Terkait prioritas ke depan, Ketua KPMB Kota Sorong menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. “Yang pertama tentu bersinergi dengan warga Bone yang ada di Kota Sorong, bersinergi dengan seluruh warga Kota Sorong, dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi maupun Kota dalam kehidupan kita sehari-hari di Wilayah Papua Barat Daya,” tuturnya.

    Ketua PKMB berharap adanya dukungan dari seluruh anggota KPMB serta pemerintah daerah kepada PKMB dalam berkolaborasi membangun Papua Barat Daya yang lebih baik. “Harapan ke depan, kami mengharapkan dukungan dari warga KPMB, yang ada di Kota Sorong, dan juga dukungan dari pemerintah provinsi serta Pemerintah Kota Sorong untuk sama-sama membangun daerah ini lebiu baik,” tutup Nuryadi.

  • Perkuat Dunia Pendidikan Mafindo Sorong Gelar Kelas Kecerdasan Artifisial

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Sorong menyelenggarakan Kelas Kecerdasan Artifisial bertajuk AI Goes to School yang diikuti puluhan guru tingkat MI, MTs, dan MA, Selasa (13/01/2026).

    Kegiatan ini berlangsung di Aula IAIN Sorong dan dihadiri oleh Wakil Rektor II IAIN Sorong, Dekan Fakultas Tarbiyah, serta perwakilan Kementerian Agama Kota Sorong. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan.

    Koordinator Wilayah Mafindo Sorong, Pungkus Muhid, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkenalkan kecerdasan artifisial kepada para pendidik sekaligus menanamkan pemahaman etika dalam pemanfaatannya.

    “Kelas ini kami rancang untuk memperkenalkan AI atau kecerdasan buatan, sekaligus bagaimana etika dan pemanfaatannya secara bijak dalam dunia pendidikan,” kata Pungkus.

    Ia menambahkan, antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi berlangsung. Para guru tidak hanya dikenalkan pada konsep dasar AI, tetapi juga didorong untuk memahami potensi serta risiko penggunaannya.

    Menurut Pungkus, kegiatan ini merupakan pelaksanaan kedua yang digelar Mafindo Wilayah Sorong dengan sasaran utama para guru.

    “Fokus kami adalah mendorong guru agar mampu mengarahkan siswa-siswi supaya lebih bijak dan kritis dalam menggunakan AI,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai perangkat berbasis AI yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, seperti pembuatan modul pembelajaran kreatif menggunakan Napkin AI, Gemini AI, Suno AI, dan ChatGPT.

    “Guru perlu didorong untuk lebih kreatif memanfaatkan tools AI agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi,” tambah Pungkus.

    Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak IAIN Sorong dan Kementerian Agama Kota Sorong atas dukungan yang diberikan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Sorong dan Kemenag Kota Sorong yang telah menerima Mafindo untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap ke depan kerja sama ini terus terjalin dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang literasi digital,” tutupnya.