Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., didampingi Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A. Md, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., serta pimpinan OPD terkait, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik pembangunan di Kota Sorong, Selasa (6/1/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Maranatha serta kegiatan revitalisasi drainase di kawasan KM 10 dan Jalan Handayani.
Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penataan kota dan peningkatan kualitas lingkungan.
Di sela-sela kunjungan, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa pemantauan langsung menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pembangunan. “Kami ingin memastikan setiap pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai standar, tidak hanya cepat selesai, tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang optimal agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Selain itu, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan. “Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua OPD harus bersinergi agar hasilnya maksimal dan benar-benar dirasakan oleh warga,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sorong, lanjut Wali Kota, berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan lapangan secara berkala terhadap seluruh program pembangunan yang sedang berjalan di berbagai wilayah kota.
“Kami akan terus turun ke lapangan untuk memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Sorong,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Dalam perayaan Natal bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan harapan besar agar tahun 2026 menjadi perubahan ke arah yang lebih baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik di Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan usai lakukan Natal Bersama di Gedung Lambert Jitmau pada Rabu (07/01/2026).
Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus diwujudkan melalui usaha, kerja keras, dan komitmen bersama, khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ada harapan besar supaya tahun 2026 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi perbaikan itu tidak datang begitu saja, harus kita usahakan, harus kita kerjakan,” ujar Elisa Kambu.
Dalam arahannya, gubernur secara khusus menyoroti kedisiplinan ASN. Ia meminta agar ASN lebih tertib masuk kantor, fokus pada tugas pokok, dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar kantor tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, kehadiran ASN di kantor sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta ASN lebih tertib masuk kantor. Kalau terlalu banyak aktivitas di luar, sementara tugas di kantor terbengkalai, maka pelayanan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Elisa Kambu juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia menyinggung keprihatinannya terhadap beberapa insiden yang menimpa ASN akibat terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan keselamatan dan keluarga.
“Kita harus rajin bekerja, tetapi juga ingat untuk pulang ke rumah, bertemu keluarga. Ada kejadian-kejadian yang membuat kita prihatin karena terlalu sibuk sampai lupa jaga diri,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ASN yang memiliki jabatan dan posisi strategis harus menjadi berkat bagi banyak orang. Menurutnya, jabatan bukan untuk dilayani, melainkan sarana untuk melayani masyarakat melalui kebijakan yang berpihak dan tindakan nyata di lapangan.
“Kalau kita diberi posisi dan jabatan, itu supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gunakan kewenangan itu untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat. Sapa mereka, temui mereka, dengarkan mereka,” tutur Elisa Kambu.
Dalam perayaan Natal kali ini, Gubernur Elisa Kambu juga mengajak ASN untuk memaknai Natal secara lebih mendalam, sebagai panggilan untuk peduli dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa hakikat kehadiran pemerintah adalah untuk melayani rakyat.
“Makna Natal itu bukan hanya untuk orang yang sudah berada, tapi Yesus datang untuk orang-orang yang membutuhkan. Pemerintah pun hadir untuk melayani rakyatnya,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan arahannya dengan menegaskan bahwa ASN merupakan ujung tombak negara dalam pelayanan publik. Karena itu, ia meminta seluruh ASN benar-benar menjiwai peran sebagai pelayan masyarakat dan memberikan pelayanan secara total.
“ASN adalah ujung tombak negara. Karena itu, saya minta kita semua menjiwai betul peran sebagai pelayan masyarakat dan melayani dengan sungguh-sungguh, secara total,” pungkas Elisa Kambu.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap tahun 2026 menjadi tahun transformasi kinerja ASN, dengan menekankan disiplin, dedikasi, keseimbangan hidup, serta komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Uddin resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Sorong. Penyerahan SK tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Sorong, di ruang rapat Anggrek kantor Wali Kota Sorong pada Rabu (07/01/2026).
Usai menerima SK, Uddin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya demi mendukung tugas-tugas pemerintah daerah,” ujar Uddin.
Lebih lanjut, Uddin menyatakan siap mendukung penuh visi dan misi Wali Kota Sorong, terutama dalam upaya penataan kota. Menurutnya, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
“Kami siap menjalankan visi dan misi Wali Kota Sorong, khususnya dalam mendukung program-program penataan kota dan penegakan aturan,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal setelah pelantikan, Uddin akan melakukan koordinasi internal dengan para kepala bidang dan sekretaris di lingkungan Satpol PP. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memetakan program kerja ke depan.
“Dalam waktu dekat, saya akan berkoordinasi dengan kepala bidang dan sekretaris untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan akan melanjutkan program-program positif dari pejabat sebelumnya serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang relevan.
“Program yang baik tentu akan kami lanjutkan, sementara yang kurang efektif akan kami evaluasi agar ke depan kinerja Satpol PP bisa semakin optimal,” tutup Uddin. SE Kepala Satpol PP Kota Sorong
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan Plt Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dan dihadiri Kepala BKPSDM, pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong pada Rabu (07/01/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menyerahkan SK Plt Kepala Satpol PP kepada Uddin, serta SK Plt Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong kepada Laudya Wattimena. Pemberian SK ini juga dirangkaikan dengan serah terima tugas pejabat sebelumnya, termasuk Daniel Jitmau dan Sahabuddin yang telah menjalankan peran penting dalam pemerintahan Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong mengajak seluruh jajaran untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kebersamaan yang masih diberikan. “Saya mengajak kita semua patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita, terutama berkat kesehatan. Berkat yang paling berharga adalah berkat kesehatan,” ujar Septinus Lobat.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Sahabuddin atau yang biasa di kenal dengan sebutan Raja Bima yang telah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perikanan selama hampir enam bulan.
Menurutnya, tugas yang diemban Raja Bima berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab. “Pak Raja Bima sudah kurang lebih hampir enam bulan mendapat tugas dari saya dan Pak Wakil untuk mengawal Dinas Perikanan. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya,” katanya.
Selain itu, Septinus Lobat turut mengapresiasi Daniel Jitmau yang selama ini mendampingi dan mengawal pemerintahan, termasuk dalam berbagai dinamika politik. “Beliau selalu membersamai saya di tengah pergolakan politik. Menurut saya, beliau adalah salah satu putra terbaik yang membantu kami mengemban amanah,” ungkap Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa dedikasi dan perjuangan para pejabat yang telah mengabdi tidak akan dilupakan. “Saya atas nama pribadi dan sebagai Wali Kota Sorong menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi dan perjuangan yang luar biasa mendampingi dan membantu kami,” ucapnya.
Secara khusus, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Raja Bima yang akan memasuki masa pensiun. “Enam bulan satu hari sudah tercatat Bapak pernah menjadi kepala dinas. Itu sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier dan pengabdian,” tuturnya.
Septinus Lobat berharap para pejabat yang telah menyerahkan tugas tetap memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Sorong.
“Hari ini setelah serah terima bukan berarti Anda meninggalkan kami. Tetap masih membersamai kami, memberikan support dan dukungan kepada kami dalam melaksanakan tugas,” katanya.
Lanjutnya “Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Kami tidak bisa membalas semua pengabdian itu, tetapi kami percaya Tuhan yang akan membalas. Saya mewakili Pemerintah Kota Sorong menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya,” pungkas Wali Kota.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu angkat bicara terkait penahanan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRP Papua Barat Daya berinisial JN, yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas DPRP Papua Barat Daya. Selasa (06/01/2026).
Sebelumnya, aparat penegak hukum menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kelima tersangka masing-masing berinisial JN, JCS, IWK, DJ, dan JU. Penetapan tersangka dilakukan pada akhir tahun 2025.
Dari lima tersangka itu, tiga orang telah ditahan oleh Polresta Sorong Kota, termasuk JN yang saat ini menjabat sebagai Sekwan DPRP Papua Barat Daya.
Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh proses harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
“Negara ini adalah negara hukum. Kita harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Sepanjang proses hukum berjalan sesuai ketentuan, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujar Elisa Kambu.
Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa dari sisi administrasi pemerintahan, roda pemerintahan tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mengambil langkah administratif terhadap pejabat yang terjerat kasus hukum,” tegasnya.
Ia menjelaskan, untuk jangka pendek, JN akan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Sekwan DPRP Papua Barat Daya. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan.
“Untuk jangka pendek, yang bersangkutan pasti akan dibebastugaskan dari jabatannya. Ini bagian dari penataan administrasi pemerintahan agar pelayanan dan kegiatan tetap berjalan,” kata Gubernur.
Terkait kemungkinan pemberian bantuan hukum kepada JN sebagai aparatur pemerintah daerah, Elisa Kambu menyampaikan bahwa hal tersebut masih akan dipertimbangkan dan belum diputuskan.
Gubernur juga mengaku belum melakukan komunikasi khusus dengan JN terkait kasus hukum yang menimpanya, selain interaksi dalam urusan kedinasan sebelumnya.
Elisa Kambu menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Setiap aparatur pemerintah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan tidak melakukan pelanggaran hukum,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong dalam mengawali tahun kerja 2026. Apel pagi tersebut berlangsung di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Senin, (5/1/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota Sorong menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas kesempatan seluruh jajaran ASN dapat mengawali tahun kerja 2026 dalam keadaan sehat dan lengkap.
Ia menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua perjalanan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Sorong, sehingga dibutuhkan komitmen yang semakin kuat dari seluruh ASN.
“Pagi ini kita melaksanakan apel perdana mengawali tahun kerja 2026. Kita semua patut bersyukur. Memasuki tahun kedua perjalanan kepemimpinan saya dan Pak Wakil, hal pertama yang ingin saya tekankan adalah disiplin,” tegas Wali Kota.
Wali Kota menilai kehadiran ASN pada apel perdana tersebut sudah cukup baik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa disiplin tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran apel, melainkan juga melalui ketekunan dalam melaksanakan tugas hingga jam kerja berakhir.
Secara khusus, Wali Kota mengingatkan para kepala distrik dan kepala kelurahan agar selalu hadir dan terlihat di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa ASN harus mampu berinovasi dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak mau lagi mendengar laporan dari masyarakat bahwa kepala distrik atau kepala kelurahan tidak pernah terlihat. Kita ini ASN, harus hadir di tengah masyarakat dan mampu melakukan inovasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan motivasi kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan Pegawai Honorer yang baru diangkat. Ia mengingatkan agar kesempatan yang telah diperoleh dapat disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara PPPK dan Honorer harus bersyukur. Tahun 2025 kalian mendapat berkat dari Tuhan. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti yang kalian terima hari ini,” pesannya.
Terkait pelaksanaan apel ke depan, Wali Kota meminta agar petugas kesehatan, kecuali guru, tetap mengikuti apel agar memperoleh informasi dan arahan langsung dari pimpinan.
Ia juga menegaskan kepada kepala puskesmas serta petugas kesehatan di 10 puskesmas dan 34 pustu agar selalu berada di tempat tugas, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Pada akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong untuk tetap solid, bersatu, dan fokus pada janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Kita harus melakukan perubahan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Kita mulai dari penataan kota, menjadikan Kota Sorong sebagai kota yang modern, memperbanyak ruang terbuka, sehingga ke depan Kota Sorong menjadi kota yang maju, bersih, hijau, dan aman,” pungkasnya.
Apel diakhiri dengan silaturahmi antara Wali Kota Sorong dan Wakil Wali Kota Sorong bersama seluruh jajaran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Momentum ini menjadi ajang mempererat kebersamaan serta memperkuat semangat kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2026. (Diskominfo Kota Sorong)
Sorong — Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menggelar Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 se-Papua Barat Daya pada Senin (5/1/2026). Upacara ini berlangsung di Alun-alun Aimas, Jalan Sorong–Aimas, Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Upacara HAB ke-80 ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Agama dari enam wilayah di Papua Barat Daya, yakni Kementerian Agama Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat.
Peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama mengusung tema nasional “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar.
Dalam amanatnya, Menteri Agama menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan merupakan energi kebangsaan yang melahirkan sinergi produktif di tengah keberagaman identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial masyarakat Indonesia.
“Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa,” demikian amanat Menteri Agama yang dibacakan oleh Inspektur Upacara.
Menteri Agama juga menekankan bahwa kehadiran Kementerian Agama sejak awal berdirinya merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Selama delapan dekade, Kemenag terus berperan strategis menjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan serta membina kehidupan keagamaan yang damai, adil, rukun, dan sejahtera.
Pada peringatan HAB ke-80 ini, Kementerian Agama kembali meneguhkan komitmen “Kemenag Berdampak”, yakni menghadirkan kebijakan dan layanan keagamaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat. Transformasi digital layanan keagamaan, penguatan ekonomi umat melalui pesantren dan dana sosial keagamaan, serta peningkatan mutu pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan menjadi capaian penting yang terus dikembangkan.
Selain itu, Menteri Agama juga menyoroti tantangan zaman modern, khususnya perkembangan teknologi dan Artificial Intelligence (AI). ASN Kementerian Agama didorong untuk aktif mengisi ruang digital dengan konten keagamaan yang moderat, otoritatif, sejuk, dan mencerahkan agar teknologi menjadi sarana pemersatu, bukan sumber perpecahan.
“ASN Kementerian Agama harus lincah, adaptif, terbuka terhadap inovasi, serta responsif dalam melayani umat dengan empati dan integritas,” tegas Menteri Agama.
Melalui peringatan HAB ke-80 ini, seluruh jajaran Kementerian Agama se-Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas wilayah dan lintas umat beragama demi terwujudnya Indonesia yang damai, maju, dan bermartabat.
“Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi dan menjadi cahaya pencerah bagi bangsa,” pungkas amanat Menteri Agama RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menanggapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Sabtu (03/01/2026).
KUHP baru ini digadang-gadang sebagai tonggak pembaruan sistem hukum pidana nasional karena disusun oleh anak bangsa setelah melalui proses panjang selama 59 tahun, sekaligus menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda.
Namun, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menilai penerapan KUHP baru justru berpotensi mundur dari semangat Reformasi dan demokrasi terbuka. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyebut sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi membatasi ruang kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.
“KUHP ini kami nilai tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat Reformasi. Ada pasal-pasal yang berpotensi digunakan untuk membungkam kritik dan suara rakyat,” ujar Yanto Ijie dalam keterangannya.
Menurut Yanto, beberapa ketentuan dalam KUHP baru patut menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah Pasal 188 yang mengatur tentang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Pasal ini dinilai berpotensi digunakan untuk menargetkan kelompok atau gerakan masyarakat yang memperjuangkan perubahan sosial.
Selain itu, Pasal 218 hingga 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden juga dikhawatirkan dapat membatasi ruang kritik terhadap penyelenggara negara. “Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari demokrasi. Jika dibatasi secara berlebihan, maka demokrasi itu sendiri terancam,” kata Yanto.
Fopera Papua Barat Daya juga menyoroti Pasal 240 dan 241 terkait penghinaan terhadap pemerintah. Pasal-pasal ini dinilai rawan digunakan sebagai alat untuk menekan masyarakat yang menyampaikan keluhan atau kritik atas kebijakan publik. “Rakyat bisa takut menyuarakan aspirasi karena khawatir dikriminalisasi,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Pasal 263 dan 264 mengenai penyebaran berita bohong dan berita yang dinilai tidak pasti atau berlebihan turut menjadi sorotan. Fopera menilai ketentuan tersebut berpotensi multitafsir dan dapat mengancam kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. “Jika tidak ada batasan yang jelas, pasal ini bisa menjerat jurnalis maupun masyarakat sipil,” ujarnya.
Lebih jauh, Yanto menegaskan bahwa kelompok minoritas, termasuk Orang Asli Papua, berpotensi merasakan dampak paling besar dari penerapan KUHP baru. Menurutnya, kelompok-kelompok yang selama ini membutuhkan ruang aspirasi justru akan semakin sulit menyampaikan suara mereka.
“Kami khawatir pasal-pasal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan penghinaan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi perjuangan hak-hak dasar rakyat, khususnya kelompok minoritas,” tegas Yanto.
Sebagai organisasi yang mengawal perjuangan rakyat, Fopera Papua Barat Daya menegaskan bahwa KUHP seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi. Proses penyusunan KUHP yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara bermakna juga menjadi catatan kritis.
Fopera mengimbau para aktivis, jurnalis, dan masyarakat luas untuk membaca serta memahami isi KUHP secara menyeluruh. “Ini penting bukan hanya untuk menghindari konsekuensi hukum, tetapi juga agar kita memahami batasan-batasan baru yang ada dan tetap memperjuangkan sistem hukum yang adil,” kata Yanto.
Ia menambahkan, era baru KUHP seharusnya menjadi langkah maju bagi penegakan hukum di Indonesia. Namun tanpa pemahaman dan pengawasan ketat dari masyarakat, KUHP baru justru berpotensi menjadi alat pengekang kebebasan sipil.
“Fopera Papua Barat Daya akan terus mengawal penerapan KUHP ini dan tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Yanto Ijie.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama melalui peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Pura Jagat Buana Kerti. Minggu (04/01/2026).
Giat ini dihadiri oleh tokoh agama Hindu, sulinggih, pemangku, pengurus pura, serta tokoh adat dan masyarakat, pada momen perayaan HUT tersebut.
Mewakili Wali Kota Sorong, Asisten II Ekbang Tamrin Tajuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh umat Hindu atas peran Pura Jagat Buana Kerti dalam menjaga nilai spiritual dan sosial di Kota Sorong.
Ia membuka sambutan dengan ucapan lintas agama sebagai simbol keharmonisan, sekaligus mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas kebersamaan yang terjalin.
“Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kedamaian untuk memperingati Hari Ulang Tahun Pura Jagat Buana Kerti yang ke-7,” ujar Tamrin
Dalam sambutan tersebut, Pemerintah Kota Sorong secara resmi menyampaikan ucapan selamat atas tujuh tahun berdirinya Pura Jagat Buana Kerti. Menurutnya, perjalanan tujuh tahun ini merupakan tonggak penting bagi umat Hindu di Kota Sorong dalam meningkatkan sraddha dan bhakti, sekaligus memperkuat pembinaan moral dan spiritual masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Sorong dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-7 Pura Jagat Buana Kerti. Pura ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan moral, spiritual, dan kebudayaan,” katanya.
Lebih lanjut, Tamrin menegaskan bahwa keberadaan Pura Jagat Buana Kerti menjadi simbol nyata kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Sorong. Nilai-nilai ajaran Hindu yang menjunjung keseimbangan dan keharmonisan dinilai sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang inklusif dan bermartabat.
“Nilai-nilai ajaran Hindu tentang keseimbangan, keharmonisan, dan kedamaian sejalan dengan semangat kita bersama dalam membangun Kota Sorong sebagai kota yang rukun dan inklusif,” lanjutnya.
Pemerintah Kota Sorong, kata dia, berkomitmen untuk terus mendukung kehidupan beragama yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong Pura Jagat Buana Kerti berkembang sebagai ruang pemersatu umat dan wadah pembinaan generasi muda.
“Kami berharap Pura Jagat Buana Kerti ke depan semakin berkembang, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pemersatu, pembinaan generasi muda, serta pelestarian nilai-nilai luhur kebangsaan,” ucapnya.
Menutup sambutan, Pemerintah Kota Sorong berharap peringatan HUT ke-7 Pura Jagat Buana Kerti membawa berkah, kedamaian, dan kemajuan bagi umat Hindu serta seluruh masyarakat di Kota Sorong.
“Semoga peringatan Hari Ulang Tahun Pura Jagat Buana Kerti yang ke-7 ini membawa berkah, kedamaian, dan kemajuan bagi umat Hindu serta seluruh masyarakat Kota Sorong,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lembaga Bantuan Hukum Selalu Ada Gerakan untuk Umat (LBH-SAGU) menyoroti progres pembangunan gedung pendidikan di IAIN Sorong, Papua Barat Daya, yang dinilai belum sesuai dengan laporan resmi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sekretaris LBH-SAGU, Alexander Sagey, menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya perbedaan signifikan antara laporan administrasi dan kondisi fisik di lapangan. Menurutnya, laporan PPK yang menyebut progres pembangunan telah mencapai 80 persen patut dipertanyakan karena secara kasat mata fisik bangunan belum menunjukkan angka tersebut.
“Kalau menurut kami, apabila presentasi dari PPK maupun kontraktor terkait pembangunan itu 80 persen atau tidak, itu harus dilihat berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Ada pembangunan fisik yang jelas bisa dicek,” ujar Alexander Sagey saat ditemui di Vega Prime Hotel pada Sabtu (03/01/2026).
Ia menegaskan bahwa keterangan sepihak dari PPK atau kontraktor belum dapat dijadikan dasar yang valid. “Itu belum valid ketika keterangan hanya sepihak oleh PPK ataupun kontraktor. Karena bisa saja ada kepentingan untuk menjaga nama baik atau urusan pekerjaan,” katanya.
Alexander menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proyek pemerintah telah diatur secara jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya. Seluruh regulasi tersebut, kata dia, mengatur pekerjaan konstruksi yang berbasis jangka waktu dan capaian fisik yang terukur.
“Pekerjaan yang sifatnya jangka waktu, dekat atau jauh, itu harus dicek kembali. Tidak bisa hanya berdasarkan laporan,” tegasnya.
Bangunan Pendidikan yang belum memiliki atap dan dinding di klaim sudah 80 Persen
LBH-SAGU pun mendorong lembaga pengawas dan penegak hukum untuk turun langsung ke lokasi proyek. “Kalau menurut kami, KPK harus datang memeriksa kondisi fisik yang telah di klaim sudah 80 persen, atau BPK dan instrumen penegakan hukum lainnya untuk melihat langsung perkembangan proyek itu seperti apa,” ujar Alexander.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan potensi kolusi antara pihak-pihak terkait. “Kita tidak bisa percaya sepenuhnya, dalam tanda kutip, karena bisa berpotensi terjadi kongkalikong antara PPK dan kontraktor,” katanya.
Terkait proyek pembangunan gedung pendidikan terpadu di IAIN Sorong, Alexander menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pekerjaan tahap pertama berakhir pada akhir Desember 2025 sudah memenuhi 80 persen. Namun, kondisi fisik bangunan dinilai belum mendekati 80 persen. “Kalau 80 persen itu hitungannya sudah finishing, sudah tembok, bahkan landscape juga sudah masuk hitungan. Tapi yang terlihat di lapangan belum seperti itu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan gedung pendidikan tidak boleh dimanipulasi, baik secara administratif maupun data lainnya. “Ini bangunan besar dan merupakan gedung pendidikan. Tidak boleh dimanipulasi, mau itu anggaran APBD atau APBN, semuanya harus jujur,” tegas Alexander.
Diketahui, proyek pembangunan gedung pendidikan IAIN Sorong menelan anggaran APBN sebesar Rp48.277.606.666. Proyek ini ditargetkan pada tahun 2025 mencapai progres 80 persen dan diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026 dengan sisa 20 persen pekerjaan.
Namun, berdasarkan hasil investigasi media di lapangan, progres fisik pembangunan tersebut dinilai belum mencapai 80 persen, bahkan diperkirakan masih berada di bawah 60 persen. Pekerjaan yang dijadwalkan selesai dalam waktu 210 hari hingga kini belum dimaksimalkan.
Gedung ini belum dilakukan semenisasi dan pemasangan kramik lantai di klaim sudah 80 persen
Adapun pencairan anggaran tahap pertama pada tahun 2025 telah dilakukan sebesar Rp36.710.604.500, sementara tahap kedua direncanakan hari senin 05 Januari 2026 sebesar Rp11.567.001.500.
Namun Sekretaris LBH-SAGU menegaskan bahwa sebelum pencairan dan penandatanganan tahap kedua Aparat Penegak Hukum yang tugasnya mengawasi harus turun lapangan melihat kondisi bangunan dulu, apakah benar sudah 80 persen atau belum. “Kami khawatir kondisi ini dipaksakan hanya untuk dapat pencairan 20 persen padahal secara fisik belum capai 80 persen pekerjaan,” tandasnya.
Ia juga meminta kepada pihak terkait agar apabila target 80 persen tahun 2025 belum tercapai, jangan dicairkan anggaran tahap kedua.
Media ini juga telah berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana proyek, PT Primatama Prima, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons maupun keterangan resmi yang diberikan oleh pihak kontraktor terkait progres pekerjaan tersebut.
