Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kabar membanggakan datang dari tanah Papua Barat Daya. Putra asal Kampung Kambuskato, Kabupaten Maybrat, Ir. Pison Kambu, ST, resmi dilantik sebagai Insinyur Teknik Sipil oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), di Yokyakarta pada Selasa, (13/01/2026).
Pelantikan ini merupakan keberhasilannya menyelesaikan Program Profesi Insinyur dengan predikat cumlaude di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Pison Kambu lahir di Kambuskato pada 20 Oktober 2000. Ia menamatkan pendidikan menengah atas di SMA YPPK Taruna Dharma Kota Jayapura. Pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Sarjanawiyata, Yogyakarta, Jurusan Teknik Sipil pada 2018–2021 dan lulus dengan predikat cumlaude.
Saat ini, ia juga masih tercatat sebagai mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 2024 dan diperkirakan akan diwisuda pada Maret 2026 mendatang.
Keberhasilan meraih gelar insinyur tidak diraih dengan jalan mudah. Sejak 2024, Pison harus membagi waktu antara dua program sekaligus, yakni kuliah S2 Teknik Sipil di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Program Profesi Insinyur di UGM. Disiplin tinggi dan motivasi kuat menjadi kunci utama hingga ia mampu menuntaskan salah satu program tersebut dengan hasil membanggakan.
“Semua ini saya jalani dengan tekad dan keyakinan bahwa anak muda Papua juga mampu bersaing dan berprestasi di perguruan tinggi besar di Indonesia,” ujar Pison usai pelantikan.
Putra Maybrat Pison Kambu Sukses Raih Gelar Insinyur di UGM
Ia juga mengungkapkan rasa syukur kepada kedua orang tuanya, khususnya sang ibu yang sehari-hari berjualan keladi bakar di sekitar Aimas, Sorong, Papua Barat Daya. “Pengorbanan orang tua saya adalah sumber kekuatan terbesar. Dari mereka saya belajar arti kerja keras dan tidak mudah menyerah,” katanya.
Menariknya, seluruh proses pendidikan yang ditempuh Pison dijalani hanya dengan dukungan keluarga, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah daerah maupun dana Otonomi Khusus. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi setinggi mungkin.
“Saya ingin anak-anak muda Papua percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan takut bermimpi besar, karena dengan usaha dan doa, kita bisa sampai,” tutur Pison.
Prestasi Ir. Pison Kambu, ST, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat, bahwa semangat belajar, ketekunan, dan dukungan keluarga mampu membuka jalan menuju pencapaian akademik di tingkat nasional.
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Aksi pemalangan yang dilakukan sekelompok Masyarakat Adat Suku Kawei di Pulau Wayag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian menuai kontroversi.
Enos Sakaipele salah satu Anak Adat Suku Kawei dan kelompoknya mengadukan sejumlah oknum Masyarakat Adat yang turut serta melakukan pemalangan di Pulau Wayag kepada Kepolisian Resor (Polres) Raja Ampat.
Pasalnya pemalangan yang terjadi di Pulau Wayag menurut Enos, tidak hanya merusak citra Raja Ampat di mata dunia pariwisata. Tetapi juga, telah merugikan Anak Adat Suku Kawei secara menyeluruh.
Dalam jumpa Pressnya, Sakaipele menyebutkan bahwa, aksi pemalangan dengan mengatasnamakan Marga serta Adat Suku Kawei adalah tindakan yang keliru dan tidak benar.
“Kami merasa bahwa tindakan yang dilakukan itu sangat merugikan kami semua selaku masyarakat adat suku kawei,” ujar Enos, Selasa, (13/01/2026).
Sehingga, hal tersebut diadukan kepada pihak berwajib agar menjadi mediator serta mecari jalan tengah dengan menghadirkan kedua pihak, baik yang membuka palang maupun pihak yang melakukan pemalangan di Pulau Wayag.
“Harapannya Polres dapat berkoordinasi baik dengan Pemda Raja Ampat agar memanggil Bapak Adat selaku penanggung jawab serta mempertemukan kedua pihak, baik yang membuka palang dan pihak yang melakukan pemalangan,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Politisi Papua Barat Daya sekaligus mantan Anggota DPD RI, Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR), menyoroti keras pembangunan kanal atau drainase di Sungai Maruni, Kota Sorong, yang dinilainya tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Ia mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait proyek tersebut yang dinilai tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
“Secara terkait dengan desas-desus dan isu-isu masyarakat tentang pembangunan kanal atau drainase Sungai Maruni, yang menurut masyarakat itu tidak transparan, tidak terpublikasi, terutama tidak ada plan atau papan nama proyek,” ujar MSR, pada Selasa (13/01/2026).
MSR menyebutkan, proyek yang dikabarkan menelan anggaran sekitar Rp6,1 miliar itu tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Bina Marga, baik pada APBD induk maupun perubahan. Padahal, menurutnya, setiap proyek pemerintah wajib melalui mekanisme perencanaan dan persetujuan DPR.
“Yang anehnya, proyek tersebut tidak ada dalam dokumen perencanaan anggaran atau tidak ada dalam perencanaan awal APBD induk maupun perubahan, tetapi tiba-tiba muncul dan dikerjakan,” katanya.
Ia menambahkan, jika proyek tersebut bersifat insidentil atau prioritas, maka seharusnya ada pergeseran anggaran yang disetujui DPR. “Mekanismenya harus ada persetujuan DPR untuk melakukan pergeseran anggaran,” tegasnya.
Politisi Papua Barat Daya (M. Sanusi Rahaningmas)
Selain persoalan anggaran, MSR juga menyoroti volume pekerjaan yang dinilainya tidak sebanding dengan nilai proyek. Ia menyebut pekerjaan kanal tersebut baru mencapai kurang dari 100 meter dari waktu pelerjaan di bulan september 2025.
“Kalau kita lihat dari volume pekerjaan, itu hanya sekitar dari samping apotek sampai sedikit tikungan, tidak sampai 100 meter, padahal sudah 3 bulan berjalan,” ungkapnya. Ia juga menyayangkan tidak adanya papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
Menurutnya, papan proyek merupakan kewajiban hukum agar masyarakat mengetahui sumber dana, nilai anggaran, dan masa kontrak pekerjaan. “Sepanjang jalan di Kota Sorong, tidak pernah ada papan nama yang mencantumkan proyek ini berasal dari APBD kota, provinsi, atau APBN. Sumber dananya dari mana, DAK, DAU, atau dana Otsus, itu tidak pernah ada. Ini wajib hukumnya untuk dipublikasikan karena ini konsumsi publik,” katanya.
Lebih jauh, MSR mengkritik pola pembangunan drainase di Kota Sorong yang menurutnya kerap tidak berkualitas dan terkesan asal jadi. Ia mencontohkan pekerjaan drainase di kawasan jalan Basuki Rahmat yang pernah ia kritik sebelumnya.
“Drainase hanya dipasang paving block, celah-celahnya tidak ditutup, lalu ditutup dari atas. Itu hanya jadi tempat penampungan air, bukan saluran. Akibatnya, setiap hujan rembesan air membuat drainase penuh lagi, sehingga setiap tahun dikerja ulang. Ini termasuk ha mubazir atau membuang uang rakyat,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, MSR juga menyinggung dugaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk proyek infrastruktur seperti jalan dan kanal. Ia menilai hal tersebut menyalahi peruntukan dana Otsus.
“Sebagian besar pekerjaan-pekerjaan ini digunakan dana Otsus. Itu menyalahi aturan. Dana Otsus tidak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kecuali perumahan rakyat, rumah sakit, dan pendidikan. Karena Otsus itu hanya mengamanatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan untuk Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan dana Otsus untuk jalan dan kanal dinilai tidak tepat sasaran. “Kalau digunakan untuk membangun jalan, yang menikmati adalah orang-orang yang punya kendaraan. Banyak orang Papua tidak punya kendaraan. Begitu juga kanal-kanal, hampir tidak ada orang Papua yang menempati dataran aliran sungai. Itu rata-rata ditempati para pengusaha,” katanya.
MRS meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui dinas terkait, khususnya PUPR, untuk memperbaiki tata kelola proyek dan meningkatkan transparansi. “Saya minta setiap pekerjaan proyek di Kota Sorong harus ada papan nama, supaya masyarakat tahu sumber dananya dari mana, berapa besar anggarannya, dan berapa lama masa kontraknya,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya sudah hampir 40 tahun tinggal di Kota Sorong. Kalau ini tidak dilakukan pengawasan, maka persoalan seperti ini akan terus menerus berulang,” tandasnya.
Diketahui juga bahwa proyek pembangunan kanal sungai maruni ini sudah di mulai sejak bulan november 2025 namun sampai saat ini belum mencapai 70 persen.
“Kalau waktu pekerjaan telah selesai sesuai kontrak maka wajib hukumnya di lakukan adendum untuk penambahan waktu tetapi apabila pekerjaan terus berlanjut maka bisa jadi akan di berikan denda kepada Kontraktor yang menangani Proyek tersebut,” tambahnya MSR.
Mantan Anggota DPD RI ini juga mengajak Masyarakat Papua Barat Daya, Aparat Penegak Hukum, serta Jurnalis agar sama-sama mengawasi seluruh Proyek pembangunan di Papua Barat Daya agar tidak menimbulkan korupsi, karena anggaran yang dipakai adalah uang Masyarakat.
“Jangan takut berbicara untuk kebaikan masa depan Kota dan Provinsi ini, kita semua mengawasi dan mengawal pembangunan agar menghindari korupsi dan lain-lain,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan Dinas terkait agar tidak hanya memberikan SPK terus lepas tangan, tetapi harus lebih aktif memantau seluruh pekerjaan yang ada di Papua Barat Daya agar berkualitas dan bisa memberikan asas manfaat kepada masyarakat.
Hal ini dilakukan agar di tahun-tahun mendatang pemerintah tidak hanya fokus pada pekerjaan itu saja tetapi masih banyak pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan APBD.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, meninjau langsung tumpukan sampah yang berserakan di lokasi penjualan buah di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, setelah menerima keluhan dari masyarakat setempat.
Informasi tersebut disampaikan warga yang tinggal di sekitar area penjualan buah, yang mengeluhkan banyaknya sampah dibuang sembarangan ke badan jalan, selokan, dan pinggiran selokan. Menindaklanjuti laporan itu, Mohammad Saman Bugis yang akrab disapa MSB, bersama RT setempat dan warga, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Selasa (13/01/2026).
“Setelah kami turun langsung, memang benar banyak sampah berserakan di jalan, di selokan, dan di pinggir selokan. Ini sangat mengganggu lingkungan dan berdampak langsung pada warga sekitar,” kata MSB di sela-sela peninjauan.
Di hadapan para pedagang buah, Anggota DPR Kota Sorong asal Partai NasDem itu memberikan peringatan tegas kepada para pedagang agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ia menekankan bahwa aktivitas jual beli tidak boleh merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Saya minta seluruh pedagang tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kalau masih ditemukan sampah berserakan, maka pedagang yang bersangkutan tidak diizinkan lagi berjualan di kawasan ini,” tegasnya.
MSB Pantau langsung Warga Seputaran penjualan buah yang turut membantu mebersihkan selokan akibat sampah buah-buahan
Meski demikian, MSB mengaku memahami bahwa para pedagang sedang mencari nafkah. Karena itu, ia memilih memberikan ultimatum sebagai langkah awal sebelum penindakan lebih tegas dilakukan.
“Kami mengerti semua orang mencari nafkah. Karena itu, hari ini kami tidak langsung mengambil tindakan keras, tapi kami beri peringatan tegas supaya hal ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar para pedagang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan selama berjualan, termasuk dengan menyediakan kendaraan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan.
“Setiap selesai berjualan, sampah harus dikumpulkan dan dibawa menggunakan mobil pickup ke tempat pembuangan. Jangan ditinggalkan di lokasi,” tambah MSB.
Pada kesempatan yang sama, MSB turut menghubungi Direktur PT Bangun Indah Malamoi, Jhon Malibella, selaku pihak ketiga rekanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sorong, untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Setelah meninjau lokasi, Jhon mengimbau para pedagang agar lebih disiplin dalam mengelola sampah.
“Kami minta semua pedagang mengumpulkan sampah di tempat masing-masing. Tidak boleh ada lagi yang dibuang ke jalan atau ke selokan,” kata Jhon.
Ia juga memberikan saran agar pedagang menyiapkan kantong sampah, khususnya untuk sisa buah yang dicicipi pembeli, sehingga tidak dibuang sembarangan.
“Kalau ada pembeli yang coba buah, sebaiknya langsung disiapkan kantong sampah. Supaya kulit atau sisa buah tidak dibuang ke jalan,” ujarnya.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan kesadaran pedagang semakin meningkat dan kawasan Jalan Basuki Rahmat dapat kembali bersih, tertib, serta nyaman bagi masyarakat dan pengguna jalan.
Masyarakat setempat pun saling gotong royong membersihkan selokan dari sampah. Para pedangan pun sepakat memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat yang sudah membantu membersihkan selokan.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, secara resmi membuka Workshop Tata Kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kota Sorong dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Gratis. Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa, (13/01/2026).
Workshop tersebut turut dihadiri Asisten Manager Penerbit Erlangga Wilayah Sorong, Ruben Silalahi, serta para kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan Dinas Pendidikan.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk komitmen dan investasi jangka panjang Pemerintah Kota Sorong bagi pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya di Kota Sorong.
“Program sekolah gratis di Kota Sorong bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah komitmen dan investasi besar kita untuk masa depan sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya di Kota Sorong yang kita cintai bersama,” ujar Hi. Anshar Karim.
Ia menjelaskan, program ini bertujuan meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua, sekaligus memastikan seluruh anak di Kota Sorong memperoleh akses pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak-anak kita, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan Program Sekolah Gratis sangat bergantung pada pengelolaan Dana BOS yang efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana BOS disebut sebagai tulang punggung operasional sekolah dalam mewujudkan pendidikan gratis di daerah ini.
“Implementasi program ini sangat bergantung pada pengelolaan dana BOS yang efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” tegasnya.
Workshop ini, lanjut Anshar Karim, menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait regulasi pengelolaan dana BOS, sekaligus meningkatkan kapasitas pengelola dana di tingkat sekolah, mulai dari perencanaan, penggunaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan.
“Melalui workshop ini, kita ingin menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas para pengelola dana di tingkat sekolah, agar pengelolaan BOS benar-benar sesuai aturan dan meminimalisir risiko penyimpangan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara agar menggunakan dana BOS secara optimal untuk peningkatan mutu pembelajaran, penyediaan alat pendidikan, serta mendukung kegiatan operasional non-fisik sekolah, dan menghindari penggunaan dana untuk pembangunan fisik yang tidak diperbolehkan.
“Saya tegaskan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara untuk mengelola dana ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Gunakan dana BOS secara optimal untuk peningkatan mutu pembelajaran dan hindari penggunaan yang tidak diperbolehkan,” katanya.
Wakil Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendidikan, bersama BPKP dan BPK, akan terus mengawal dan memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan demi memastikan setiap rupiah dana BOS memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap rupiah dana BOS memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hi. Anshar Karim juga menyampaikan apresiasi kepada Penerbit Erlangga Papua atas partisipasi dan kontribusinya dalam mendukung dunia pendidikan di Kota Sorong.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Penerbit Erlangga Papua yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung pendidikan di Kota Sorong,” tuturnya.
SORONG – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Muhudar Wailegi, mengikuti Rapat Koordinasi (Breakfast Meeting) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI ini berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh pimpinan satuan kerja Kementerian Agama dari seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional, menyamakan persepsi kebijakan, serta menyampaikan arah program prioritas Kementerian Agama kepada jajaran di daerah.
Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong, Muhudar Wailegi, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan penguatan moderasi beragama.
“Arahan Menteri Agama menjadi pijakan penting bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas aparatur, serta memastikan program Kementerian Agama berjalan searah dengan kebijakan nasional,” ujar Muhudar Wailegi.
Lebih lanjut, Muhudar Wailegi mengungkapkan harapannya agar hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun kinerja Kementerian Agama Kota Sorong yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat ke depan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini mampu mendorong terwujudnya pelayanan keagamaan yang semakin profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Sorong. Tujuannya adalah menghadirkan Kementerian Agama yang adaptif terhadap tantangan zaman dan terus menjadi perekat kerukunan umat beragama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi internal, evaluasi program kerja, serta peningkatan komitmen seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
“Ke depan, kami berkomitmen menjadikan hasil kegiatan ini sebagai pedoman untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan mutu layanan publik, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Muhudar Wailegi.
Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Puskesmas Kota Masohi pada senin pagi, (12/01/2026).
Lawalata memang diketahui rutin lakukan Sidak ke berbagai instansi tak terkecuali Puskesmas Kota Masohi.
Pada kehadirannya kali ini, Lawalata sengaja bertanya langsung kepada beberapa pengunjung maupun pasien yang ada di lokasi.
Mulai dari pelayanan publik yang diterima, ketersediaan obat-obatan, sarana prasarana yang merupakan fasilitas penunjang, maupun kenyamanan selama berada di puskesmas kota Masohi.
Di hadapan awak media, Lawalata mengaku sidak yang dilakukannya merupakan arahan langsung dari Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir agar turun ke beberapa titik termasuk Puskesmas Kota Masohi.
Bahkan, kata Lawalata menyampaikan “beliau (Bupati Maluku Tengah) kemarin memberikan arahan langsung kepada saya untuk hari ini mengontrol kinerja pegawai di lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Termasuk puskesmas Kota Masohi,” ungkapnya.
“karena harapan kami sistem pelayanan publik ni harus dijalankan semaksimal mungkin. Dan itu harus kita yang memulai,” tambah Lawalata.
Diketahui sebelumnya bahwa pelayanan kesehatan di Maluku Tengah memang acap kali mejadi sorotan setelah sering mendapatkan penilaian kurang memuaskan dari publik.
Menanggapi dinamika tersebut, Lawalata menjelaskan “semua itu dimulai dari kita selaku pelayan masyarakat. Dengan tekun mengabdi, disiplin yang baik, sungguh-sungguh melayani masyarakat, maka masyarakat akan puas dengan pelayanan kita,” ujarnya.
Bahkan, sambung Lawalata “kalau para pegawai disiplinnya bagus, maka dipastikan kerjanya juga pasti bagus,” singkatnya.
Sambil mencontohkan sisi positif dari loyalitas pegawai dalam menjalankan tugasnya, Lawalata mengatakan “kalau pegawai kita tidak disiplin (contohnya jam 9 atau 10 pagi baru masuk kerja), ya tentu pelayanan tidak maksimal karena baru mengabdi 1-2 jam sudah harus istirahat.
Begitupun jika kita jam 8 pagi katakanlah sudah beraktivitas, maka waktu untuk kita melayani masyarakat juga semakin banyak dan bisa diselesaikan dengan maksimal,” jelasnya.
Usai berkeliling dan berbincang bersama para pegawai dan masyarakat, Lawalata kepada media mengungkapkan paling tidak terdapat beberapa poin dari hasil sidaknya ke puskesmas kota Masohi.
Dikatakannya “puskesmas kota Masohi sangat bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini saya dengar langsung dari beberapa orang yang saya tanyai tadi. Lalu kemudian dari sisi keaktifan pegawai juga sangat baik terlihat jelas masih pagi gini saja sudah sangat sigap melayani di saat puskesmas ramai,” kata Wabup Malteng ini menyampaikan.
Sebelum mengakhiri sesi wawancara bersama sejumlah awak media, Lawalata sempat memberi signal bakal melakukan hal yang sama (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Masohi dalam waktu dekat.
Kata ia “berikutnya kita akan atur waktu, agendakan untuk kita Sidak ke RSUD Masohi. Karena ada banyak hal yang mesti kita tinjau langsung,” pesan Lawalata sambil mengakhiri pembicaraan.
Pantauan Redaksi Melanesia Times di lokasi, Sidak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata ini didampingi Kepala BKD Malteng Sah Alim Latuconsina dan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Malteng Zahlul Ikhsan. (HUAT)
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Panitia pelantikan pengurus sekaligus Panitia Wali Kota Cup 2026 Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Sorong resmi dibentuk dalam rapat yang digelar di salah satu pengurus Percasi Kota Sorong pada Senin (12/01/2026).
Dalam rapat tersebut, M. Said Saifuddin ditetapkan sebagai Ketua Panitia dan Astro Simanjuntak sebagai Sekretaris Panitia.
Ketua Panitia M. Said Saifuddin menyampaikan bahwa pelantikan pengurus direncanakan akan dilaksanakan pada 10 Februari 2026. Setelah pelantikan, kegiatan akan langsung dilanjutkan dengan pembukaan turnamen Wali Kota Cup 2026 Percasi Kota Sorong.
“Pelantikan direncanakan tanggal 10 Februari, setelah itu langsung dilanjutkan dengan pembukaan Wali Kota Cup Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Sorong,” ujar M. Said Saifuddin.
Turnamen Wali Kota Cup 2026 direncanakan akan berlangsung di Cafe Hangout, Kota Sorong. Panitia menargetkan jumlah peserta sebanyak 100 orang pada kategori umum, dengan ketentuan tidak dibatasi usia.
Ketua Panitia menegaskan bahwa ajang ini terbuka bagi seluruh pecinta catur, termasuk anak-anak, selama memiliki kemampuan bermain catur.
“Meskipun usia masih anak-anak, namun jika bisa bermain catur maka bisa diterima sebagai peserta,” tegasnya.
Dalam kejuaraan ini, para peserta akan memperebutkan piala tetap dan piala bergilir Wali Kota Cup. Selain itu, panitia juga menyiapkan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap pengembangan prestasi atlet catur di Kota Sorong.
“Selain piala tetap dan piala bergilir, kami juga menyiapkan uang pembinaan sebagai motivasi bagi para peserta,” tutup M. Said Saifuddin.
Dalam kejuaraan ini, panitia telah menyiapkan sistem peringkat mulai dari juara I, juara II, juara III hingga harapan I, harapan II, dan harapan III.
“Peringkat yang kami siapkan mulai dari juara satu sampai harapan tiga. Selain piala tetap dan piala bergilir, juga ada uang pembinaan sebagai bentuk motivasi bagi peserta,” tutup M. Said Saifuddin.
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melakukan aksi bersih-bersih sampah di sekitar wilayah perairan Saonek Mondei dan Pulau Meoskon.
Saonek Mondei dan Pulau Meoskun merupakan tempat menyelam ajaib yang di miliki Raja Ampat, terkenal dengan kebiruan lautnya serta kekayaan biota laut yang mempesona (Blue Magic Dive Site).
Tak hanya menjadi areal blue magic, kawasan ini juga seringkali dijadikan jalur lintasan Speedboat menuju objek wisata seperti Pasir Timbul, Arborek dan Piaynemo.
Pantauan Melanesiatimes.com, dari permukaan laut terlihat berbagai macam jenis sampah terapung di perairan blue magic. Sampah itu diduga merupakan kiriman dari Kota Sorong, yang terseret arus air laut hingga sampai di perairan Raja Ampat.
Syafri Tuharea, Kepala BLUD UPTD Raja Ampat, mengatakan bahwa aksi bersih-bersih laut yang dilakukan oleh Timnya adalah bagian dari rutinitas BLUD UPTD KKP Raja Ampat.
Syafri menambahkan bahwa, aksi tersebut merupakan edukasi dan wujud kepedulian serta tanggungjawab semua elemen. Menurutnya ,Hal yang lebih penting adalah menciptakan kesadaran bersama, sehingga laut tidak mudah dicemari.
“Laut bukan tempat sampah,terkait dengan urusan persampahan ini bukan semata-mata tugas pemerintah,akan tetapi tanggung jawab semua masyarakat,” ungkap Syafri.
Melanesiatimes.com, Kabupaten Maluku Tengah – Seram Multisektor Usaha Daerah-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAMUDRA UMKM) gelar deklarasi awal dimulainya langkah baru perkuat ekonomi daerah lewat pengembangan UMKM di Maluku Tengah, (09/01/2026).
Giat kegiatan yang berlangsung di pelataran Masohi Plaza (MAPLAZ) itu dihadiri Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, ST yang datang mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP.
Kedatangan Lawalata disambut hangat seluruh pengurus dan panitia serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah bersiap di lokasi sejak pagi.
Kepada awak media di lokasi kegiatan, Lawalata berujar jika kehadiran Samudra UMKM merupakan langkah positif yang harus terus disupport oleh Pemda Maluku Tengah.
Menurutnya, “gerakan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari Samudra UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tengah ke arah yang lebih baik,” tutur Lawalata.
Disamping itu juga, sambung iya menyampaikan “duperlukan tekad yang kuat dalam mengembangkan UMKM sehingga tak berhenti pada semangat di awal saja, melainkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga terus berkembang dengan baik,” kata ia sembari memberikan dukungan kepada Samudra UMKM dan para pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Maluku Tengah ini juga menyempatkan diri berkunjung dan melihat langsung beberapa perwakilan UMKM yang ada di lokasi kegiatan.
Sembari berbincang dengan para pelaku usaha dan tak lupa membeli oleh-oleh dari setiap produk yang dipamerkan, Lawalata tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada para pelaku usaha dalam upaya mereka mengembangkan UMKM.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemasaran produk dan olahan dagangan lokal yang ada di Maluku Tengah, Lawalata menjelaskan “sepanjang itu diperlukan, kami akan siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja pelaku usaha agar bisa disupport dengan baik,” jelasnya kepada wartawan.
Beliau menilai penting kiranya kita juga mengorbitkan pangan lokal dalam bisnis kuliner. Namun Lawalata menyampaikan bahwa tantangan terbesarnya bisa datang dari modal usaha dan juga sejauh mana cara kita berinovasi mengembangkan pangan lokal.
“contohnya seperti sagu, ini tidak bisa selamanya masyarakat jual dalam bentuk dan olahan yang itu-itu saja. Melainkan butuh inovasi baru menjadikan sagu dalam bentuk olahan lain dan dikemas dengan konsep modern,” kata Lawalata beri pandangan.
Menyadari hal tersebut, Lawalata berjanji akan terus mensupport UMKM sehingga lebih berinovasi dan mampu bersaing di skala regional, nasional maupun internasional.
Diketahui bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 9-10 Januari 2026 yang sekaligus akan dimeriahkan oleh para komunikasi dance, dan perwakilan kontestan KDI perwakilan Maluku Tengah dan Maluku Riko Tualepe yang siap menghibur masyarakat Koata Masohi dan sekitarnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Para Pimpinan OPD dan Forkopimda Lingkup Malteng, Ketua Tim Penggerak TP PKK, Insan Pers, pengurus dan panitia, serta pelaku usaha UMKM. (HUAT)
