Melanesia Times

Blog

  • Wakil Wali Kota Hi. Anshar Karim Serahkan Materi Raperda Kepada Ketua DPRK Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, menghadiri Rapat Paripurna XXVIII DPR Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2025 yang mengagendakan penyerahan dan pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota Sorong serta Raperda prakarsa DPRK Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

    Penyerahan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota Sorong ini berlangsung di ruang sidang DPRK Sorong pada Jumat (19/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut dalam keadaan sehat. Ia juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kota Sorong atas respons positif terhadap Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif.

    “Respons positif dewan yang terhormat terhadap Raperda yang diajukan eksekutif menunjukkan terjalinnya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujar Hi. Anshar Karim.

    Ia menegaskan bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua lembaga tersebut perlu terus dipertahankan agar seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara bersama demi kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

    “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin,” katanya.

    Lebih lanjut, Anshar Karim menekankan pentingnya peraturan daerah sebagai instrumen legal dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Ia menilai, dengan usia Kota Sorong yang telah mencapai 25 tahun, jumlah peraturan daerah yang ada masih belum sebanding dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

    “Perkembangan dan mobilitas Kota Sorong sangat signifikan dan berdampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang memadai,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas guna mewujudkan Kota Sorong sebagai kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, kebijakan daerah harus ditopang oleh peraturan daerah yang disusun melalui kerja sama eksekutif dan legislatif serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    Terkait Raperda yang sedang dibahas, Wakil Wali Kota Sorong berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara optimal, mengingat posisi strategis Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kota Sorong diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian dan barometer pembangunan bagi daerah-daerah lain di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.

    Ia juga berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada masa sidang tahun 2025, sehingga dapat dijadikan dasar implementasi kebijakan Pemerintah Kota Sorong pada tahun anggaran 2026 mendatang.

    “Dengan menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai, diharapkan Perda yang dihasilkan benar-benar bermutu dan tepat sasaran,” katanya.

    Hi. Anshar Karim juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif serta mengajak seluruh pihak untuk terus bersatu membangun Kota Sorong.

    “Semoga hubungan kemitraan ini terus terjaga demi membangun Kota Sorong yang kita cintai dan banggakan,” tutupnya, sekaligus menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Selamat Menyambut Tahun Baru 2026.

  • Perkuat Peran Pemuda, Pemkot Sorong Salurkan Mesin Babat Rumput ke 23 Karang Taruna

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menyalurkan bantuan mesin babat rumput kepada 23 Karang Taruna yang tersebar di 9 distrik dan 14 kelurahan. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula YPK Maranatha, Remu, Kamis (18/12/2025).

    Bantuan tahun anggaran 2025 ini diberikan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran aktif pemuda dalam menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan di wilayah Kota Sorong.

    Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Sorong Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Abdul Rahim Oeli, S.E, yang mewakili Wakil Wali Kota Sorong, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong.

    Dalam sambutannya, Abdul Rahim Oeli menyampaikan bahwa Karang Taruna memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, khususnya di tingkat distrik dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan organisasi kepemudaan tersebut menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

    “Keberadaan Karang Taruna memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, bantuan mesin babat rumput diberikan agar Karang Taruna dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti dan penataan fasilitas umum. Dengan dukungan peralatan yang memadai, diharapkan aktivitas pemuda di lingkungan masing-masing semakin efektif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Abdul Rahim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Karang Taruna di Kota Sorong yang selama ini konsisten terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia menilai, semangat gotong royong yang ditunjukkan para pemuda perlu terus dipelihara dan dikembangkan.

    “Saya memberi apresiasi kepada Karang Taruna yang selama ini aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Penanggung Jawab Kegiatan, Rizal Latupono, S.An, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong.

    Menurut Rizal, program tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Karang Taruna, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai persoalan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar.

    “Program ini bertujuan mendorong koordinasi Karang Taruna dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai persoalan kesejahteraan sosial,” paparnya.

    Ia menambahkan, sasaran bantuan mesin babat rumput difokuskan pada 9 Karang Taruna tingkat distrik dan 14 Karang Taruna tingkat kelurahan. Seluruh pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong tahun anggaran 2025.

    Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan mesin potong rumput secara simbolis kepada tiga perwakilan penerima, yakni Kepala Distrik Sorong Utara, Karang Taruna Nusantara Kelurahan Kampung Baru, serta Karang Taruna Sinifagu Kelurahan Klasaman.

    Penyerahan tersebut disaksikan oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung peran pemuda membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya.

  • LBH CCI Laporkan Pelaku Hubungan Badan di bawah Umur Serta Adukan Oknum Polisi Inisial A Ke Polda PBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dugaan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berujung kehamilan terjadi di Kota Sorong. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia 15 tahun inisial N.A.M.

    Zulkifi Kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum Cenderawasih Celebes Indonesia (LBH-CCI). menjelaskan, peristiwa tersebut diduga bermula pada Mei 2025 di lingkungan sekolah. Saat itu, sekolah sedang melakukan persiapan kegiatan perpisahan siswa kelas akhir, sehingga sejumlah siswa diminta hadir pada sore hari untuk membantu.

    “Setelah kegiatan selesai dan hujan turun, terlapor mengajak klien kami ke bagian belakang sekolah. Klien kami sempat menolak, namun karena bujuk rayu dan tekanan, akhirnya tidak mampu mempertahankan penolakan tersebut,” ujar kuasa hukum saat di temui di Polda Papua Barat Daya pada Kamis (18/12/2025)

    Menurutnya, peristiwa serupa kembali terjadi pada kesempatan berikutnya sepulang sekolah. Korban kembali menyampaikan penolakan, namun berada dalam tekanan emosional. “Klien kami merasa terancam ditinggalkan sehingga berada dalam kondisi tidak berdaya,” katanya.

    Kejadian tersebut kemudian diketahui pihak sekolah setelah keduanya dipergoki oleh petugas kebersihan. Pihak sekolah lalu memanggil orang tua masing-masing dan memberikan pembinaan serta teguran kepada kedua belah pihak.

    Peristiwa berikutnya terjadi di luar lingkungan sekolah. Orang tua korban yang mencari keberadaan anaknya mendapati korban bersama terlapor di sebuah rumah kos kosong di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam komunikasi keluarga, korban mengakui telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan terlapor.

    Beberapa waktu kemudian, keluarga korban mengetahui bahwa korban dalam kondisi hamil. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan kemudian dilakukan melalui pertemuan antara kedua keluarga pada 29 November 2025 di kediaman pihak terlapor.

    “Pertemuan itu bertujuan mencari solusi dan bentuk tanggung jawab, namun belum menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan,” jelas kuasa hukum.

    Masih di hari yang sama, pertemuan lanjutan kembali digelar di kediaman keluarga korban. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban menyampaikan harapan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan masa depan anak, serta dilakukan secara kekeluargaan dan bermartabat.

    Mediasi kembali dilakukan keesokan harinya dengan melibatkan pihak keluarga terlapor. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula pandangan agar jalur hukum dapat ditempuh apabila tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian secara kekeluargaan.

    Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses yang telah berlangsung. “Kami menghargai setiap upaya dialog yang dilakukan. Prinsip utama kami adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan dari kehamilan di usia anak. “Kehamilan pada usia 15 tahun memiliki risiko kesehatan, tekanan psikologis, serta dampak sosial yang cukup berat dan dapat memengaruhi masa depan pendidikan korban,” katanya.

    Dari sisi hukum, Zulkifi mengingatkan bahwa perbuatan yang melibatkan anak di bawah umur tetap diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. “Ketentuan hukum ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal agar anak tidak kehilangan hak tumbuh kembang dan masa depannya,” tuturnya.

    Zulkifi menjelaskan, perkara tersebut bermula dari adanya pengaduan keluarga korban terkait tantangan yang dilakukan oleh keluarga pelaku. Dalam perjalanannya, pihak keluarga korban berencana meningkatkan status pengaduan tersebut menjadi Laporan Polisi (LP) agar proses hukum dapat berjalan lebih tegas dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

    Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada kesepakatan awal dengan pihak pelaku untuk memberikan kompensasi sebesar Rp24 juta. Namun, kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan setelah mendapat penolakan dari anggota keluarga pelaku lainnya.

    “Kesepakatan awal sudah ada, tetapi kemudian ditolak oleh keluarga pelaku. Hal ini membuat pihak korban merasa tidak mendapatkan keadilan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Zulkifi menyebut adanya tantangan terhadap pihak korban. Salah satu anggota keluarga pelaku diduga merupakan oknum Polri berinisian A berpangkat Bripka yang menantang pihak korban untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dalam Voice Note Whatsapp, saudara Bripka A mengatakan Pertama (1). “INTINYA KALAU TIDAK MAU TERIMA , SILAKAN LAPOR KE POLISI ITU SAJA TITIK” (2). “SAMPAIKAN KE MEREKA SUDAH…! MEREKA BUAT LAPOARAN POLISI KITA TINGGAL TUNGGU SURAT PANGGILAN, HABIS ITU KITA DATANG, BILANG MEREKA KAPAN BUAT LAPORAN POLISINYA?”.

    “Pernyataan ini yang kami nilai sebagai  tantangan untuk melapor ke polisi, dan ini tentu kami anggap serius,” ungkap Zulkifi.

    Pengaduan awal yang disampaikan kepada Kapolda Papua Barat Daya, lanjut Zulkifi, telah mendapatkan atensi khusus. Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan anggota Polri yang berpotensi melanggar kode etik.

    “Kapolda memberikan atensi karena ada dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan oknum aparat, dan ini menjadi catatan penting dalam penanganan kasus,” ujarnya.

    Saat ini, pihak korban dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis (visum) di RSU Jhon Pit Wanane Kilometer 24. Setelah itu, proses hukum akan dilanjutkan dengan pembuatan Laporan Polisi serta pemeriksaan lanjutan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    “Kami berharap proses hukum berjalan transparan, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban,” pungkas Zulkifi.

  • Jelang Nataru 2025-2026 Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Air Bersih dan Renovasi Rumah Kepada Tokoh Adat di Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya hadir di tengah masyarakat dengan menyalurkan bantuan bahan bangunan untuk renovasi rumah Kepada masyarat adat di Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kamis, (18/12/2025).

    Bantuan yang disalurkan berupa air bersih dan material renovasi rumah . Bantuan tersebut sangat dibutuhkan karena proses renovasi rumah di daerah itu masih berlangsung dan memerlukan tambahan material, khususnya pada bagian lantai dan dinding bangunan.

    Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan para kepala suku di wilayah Papua. Momentum menjelang Natal dan Tahun Baru diharapkan dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

    Isak Watem, Tokoh Adat Distrik Kofiau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat tepat waktu dan sangat membantu mempercepat proses renovasi rumah yang akan ditempati bersama keluarganya.

    “Sebagai Tokoh Masyarakat Adat Kofiau, Saya sampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat lebih khusus kepada bapak Presiden Prabowo atas perhatiannya kepada kami yg berada di daerah 3T,” ujarnya.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir di tengah masyarakat, memperkuat hubungan dengan kepala suku dan tokoh adat, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial, khususnya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Raja Ampat.

  • Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Renovasi Rumah Untuk Tokoh Agama di Distrik Kofiau

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Pusat kembali menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya melalui program bantuan sosial serta penyaluran bahan bangunan kepada Warga di Kepulauan Misool, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat. Kamis, (18/12/2025).

    Bantuan tersebut diserahkan kepada salah satu Tokoh Agama, Alfaris Buyen. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Alfaris Buyen menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui Pemerintah Pusat kepada masyarakat di Distrik Kofiau. Ia berharap bantuan bahan bangunan ini dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam menunjang kesehatan dan kenyamanan keluarga.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat atas bantuan ini terlebih khusus Presiden Prabowo. Bahan bangunan ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di pesisir kepulauan raja ampat,” ujar Alfaris Buyen.

    Selain itu bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah serta komitmen Pemerintah pusat untuk terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.

  • Dari Belajar Hingga Berdaya, 43 Lansia Kota Sorong Diwisuda

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui 20 persen pada 2045. Kondisi tersebut menuntut kebijakan serta program yang terencana dan berkelanjutan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif.

    Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jeremias Gembenop, S.Sos., M.H., saat mewakili Wali Kota Sorong pada Wisuda Sekolah Lansia Standar I, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Rabu (17/12/2025).

    “Peningkatan jumlah lansia harus diimbangi dengan program yang memastikan mereka tetap sehat, mandiri, dan mampu berkontribusi di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” ujar Jeremias dalam sambutannya.

    Sebanyak 43 lansia dinyatakan lulus setelah mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun. Peserta tersebut terdiri dari 22 lansia Sekolah Lansia Lusia di Distrik Sorong Kota dan 21 lansia Sekolah Lansia Bethel di Distrik Sorong Timur. Program pembelajaran dilaksanakan sejak November 2024 hingga November 2025 dengan frekuensi satu kali setiap bulan.

    Kepala Sekolah Lansia Kota Sorong, Linda, S.E., menjelaskan Sekolah Lansia merupakan bagian dari program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya. Ia menegaskan seluruh peserta telah menyelesaikan tahapan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.

    “Sekolah Lansia hadir untuk membekali lansia dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka tetap aktif dan memiliki kualitas hidup yang baik,” jelas Linda.

    Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Sorong, Jenily Nanuru, S.KM., mengatakan program Sekolah Lansia membuktikan bahwa proses belajar dapat berlangsung sepanjang hayat.

    “Ilmu dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong lansia tetap aktif bersosialisasi di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

    Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.Sos., M.Si., menyampaikan Sekolah Lansia merupakan bagian dari program percepatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui konsep Sidaya atau Lansia Berdaya.

    “Program ini difokuskan pada penguatan keluarga sebagai lingkungan terbaik bagi lansia melalui pendekatan edukatif, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada 2024 BKKBN telah membentuk 10 Sekolah Lansia di Papua Barat, termasuk dua sekolah di Kota Sorong. Wisuda Standar I menjadi tahap awal pembelajaran berjenjang, di mana peserta dapat melanjutkan ke standar berikutnya dengan fokus pada kemandirian, aktivitas sosial, hingga produktivitas sesuai potensi lansia.

    Dalam kesempatan itu, Philmona juga menyinggung isu stunting sebagai program prioritas nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat tercatat 30,5 persen, sementara Kota Sorong mengalami penurunan dari 31,0 persen menjadi 29,3 persen.

    “Penguatan peran lansia dalam keluarga turut berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting antargenerasi,” pungkasnya.

    Di waktu terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jeremias Gembenop, menegaskan Sekolah Lansia merupakan pendekatan pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan nonformal.

    “Wisuda ini bukan akhir proses, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyiapkan lansia agar tetap berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan keluarga menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

  • DPRP Papua Barat Daya Tekankan Transparansi dan Tata Kelola Dana Otsus Harus Tepat Sasaran

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi Otonomi Khusus, Frangky Umpain, menegaskan peran legislatif dalam memastikan pengalokasian dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, dana Otsus secara mandatoris dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, sehingga membutuhkan tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran.

    “DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan yang dieksekusi pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua,” ujar Frangky Umpain.

    Ia mengakui, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, terutama bagi daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Barat Daya. Kendala tersebut meliputi keterbatasan regulasi turunan serta belum optimalnya sistem tata kelola kebijakan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Frangky menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas OPD teknis, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan fokus utama penggunaan dana Otsus.

    “Kami mendorong agar setiap OPD bekerja secara transparan, berbasis data, dan memiliki target yang jelas, sehingga program Otsus tidak hanya bersifat seremonial,” katanya.

    Ia juga menyoroti masih lemahnya perencanaan kebijakan di sejumlah OPD yang dinilai belum berkelanjutan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah program UMKM yang kerap tidak didukung database penerima yang memadai, sehingga sulit diukur dampak dan keberlanjutannya.

    “Program UMKM harus memiliki data yang kuat, target yang terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, yakni menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang pendapatan bagi masyarakat,” jelas Frangky.

    Selain itu, ia menyarankan agar setiap OPD melakukan kajian atau studi kebijakan terkait pemanfaatan dana Otsus, guna memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat Papua.

    Dalam kesempatan tersebut, Frangky juga menyinggung pentingnya klasifikasi penerima manfaat dana Otsus berdasarkan kriteria yang jelas, seperti keturunan Orang Asli Papua (OAP) maupun lama tinggal di Papua. Hal ini dinilai penting agar distribusi manfaat Otsus berjalan adil dan sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

    “Klasifikasi penerima Otsus harus jelas agar tidak menimbulkan polemik dan benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.

  • Velix Wanggai Ungkap Hasil Pertemuan Presiden Prabowo dan Kepala Daerah Se-Papua

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Velix Wanggai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para kepala daerah se-tanah Papua.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Papua pada Rabu (17/12/2025).

    Velix menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana serius namun tetap santai, dengan diskusi yang intens dan berbobot. Ia menyebut dialog antara Presiden dan para kepala daerah berjalan cukup panjang dan mendalam.

    “Begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, suasananya juga serius tetapi santai. Perbincangan yang kami catat dari jam 4 sore sampai jam 19.21, malam sehingga menjadi 3 jam 21 menit perbincangan yang sangat menarik,” ujar Velix

    Menurut Velix, terdapat sedikitnya lima plus satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik pertama berkaitan dengan kerangka perencanaan pembangunan Papua yang mendapat penekanan khusus dari Presiden Prabowo.

    Kepala Negara membahas Rencana Induk Pembangunan Papua yang telah disusun oleh Bappenas, sekaligus meminta agar dilakukan pemetaan ulang terhadap agenda-agenda strategis nasional serta program prioritas kementerian dan lembaga di Papua.

    Topik kedua menyangkut klaster anggaran pembangunan. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan catatan terkait besarnya investasi pemerintah pusat di Papua.

    Velix menyampaikan bahwa anggaran untuk program prioritas pemerintah di Papua pada tahun mendatang diproyeksikan mencapai Rp61 triliun, di luar dana otonomi khusus.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga membuka peluang peningkatan dana otonomi khusus Papua. Velix mengungkapkan bahwa meskipun dana Otsus Papua diproyeksikan turun menjadi Rp10 triliun pada 2026, Presiden membuka kemungkinan untuk menaikkan kembali jumlah tersebut.

    “Presiden membuka potensi agar dana otonomi khusus Papua tahun depan bisa sama dengan tahun ini, yakni Rp12,69 triliun, asalkan pemerintah dapat melakukan efisiensi dan penghematan anggaran,” jelas Velix.

    Ia menambahkan, komitmen Presiden dalam pertemuan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan yang lebih terarah dan terukur.

  • Wakil Wali Kota Serahkan Bansos Kepada Warga Kota Sorong di Kelurahan Klasaman

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menyerahkan bantuan sosial (bansos) permakanan bagi keluarga miskin yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Sorong. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Selasa (16/12/2025).

    Bantuan sosial permakanan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar permakanan. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako kepada keluarga penerima manfaat.

    Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan sosial permakanan bahan pokok (bapok) di Kota Sorong mencapai 4.777 orang yang tersebar di 41 kelurahan se-Kota Sorong. Program ini merupakan bagian dari upaya perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Sosial.

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial ini mencerminkan kehadiran pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang berada dalam kondisi kurang mampu.

    “Penyerahan bantuan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” ujarnya.

    Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima, sekaligus membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan,” kata Anshar Karim.

    Lebih lanjut, Wakil Wali Kota berpesan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

    Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus berupaya meningkatkan kualitas program sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik guna mendorong kemandirian dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

  • Pemkot Sorong Perkuat SDM Digital, Wawali Dorong Tindak Lanjut Pelatihan ASN Bersama BBPSDM KEMKOMDIGI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M., menerima audiensi Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (BBPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KEMKOMDIGI) Makassar, di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Sorong, pada Selasa (16/12/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Sorong menekankan pentingnya tindak lanjut pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Ia menilai pelatihan yang umumnya berlangsung selama empat hingga lima hari sangat strategis untuk memperkuat kompetensi ASN.

    “Kami berharap pelatihan-pelatihan ini dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan, karena peningkatan kapasitas ASN merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan,” ujar H. Anshar Karim.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menjelaskan bahwa sebelumnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan pelatihan bagi ASN.

    Kedepan, pada tahun 2026, pelatihan serupa direncanakan kembali digelar secara terpadu, seiring dengan ditetapkannya Kota Sorong sebagai bagian dari ekosistem Kota Cerdas (Smart City).

    “Kota Sorong sudah masuk dalam ekosistem Smart City, sehingga kesiapan sumber daya manusia menjadi sangat penting dan strategis,” kata James Burung.

    Ia menambahkan, seiring pesatnya perkembangan teknologi, hampir seluruh layanan dan aktivitas pemerintahan kini berbasis digital dan dilakukan secara daring.

    Menyikapi hal tersebut, Dinas Kominfo Kota Sorong menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pimpinan dan seluruh ASN dalam pelaksanaan berbagai pelatihan digital yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

    “Kami siap mendukung pelatihan-pelatihan digital bagi ASN, khususnya dalam penguatan literasi dan kompetensi digital, agar sejalan dengan kebutuhan tiap OPD,” jelasnya.

    Lebih lanjut, James Burung menegaskan bahwa pelatihan digital bagi ASN merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

    Melalui pelatihan ini, ASN diharapkan mampu meningkatkan kemampuan digitalnya sehingga dapat mendukung kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

    “Dengan pelatihan yang tepat, ASN akan lebih siap menghadapi tantangan era digital dan mampu menghadirkan layanan publik yang modern serta berbasis teknologi,” pungkasnya.