Melanesia Times

Blog

  • Antisipasi Kemacetan, Pemkot Sorong Susun ANDALALIN Pembangunan Pasar Remu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi memulai kegiatan Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk pembangunan Pasar Remu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sorong ini dibuka di Vega Hotel, Selasa (16/12/2025),

    Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas P2LH, pedagang pasar, konsultan pelaksana, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

    Mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan Pasar Remu merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana dan memberdayakan masyarakat, khususnya pedagang, demi peningkatan ekonomi.

    Namun demikian, Ruddy mengingatkan bahwa seluruh proses pembangunan harus tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. “Semua aturan yang menjadi perhatian, itu harus menjadi perhatian kita semua. Sehingga program pembangunan pasar ini menjadi penting, tapi tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Plt. Sekda juga mendorong agar seluruh persiapan administrasi, termasuk proses relokasi, dapat diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini penting agar pembangunan pasar yang direncanakan bersifat tahun jamak dapat dimulai pada 2026 dan berjalan tepat waktu pada setiap termin pelaksanaannya. Ia menilai keterlambatan akan berdampak langsung pada pedagang yang harus menunggu lebih lama di luar area pasar.

    Terkait urgensi ANDALALIN, Ruddy secara terbuka menyoroti kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Remu yang selama ini kerap semrawut. “Pasar yang padat nanti, pasti lalu lintas juga akan padat. Nah, sehingga ini harus diatur dengan baik supaya tidak terjadi kemacetan. ANDALALIN ini harus diselesaikan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang menghambat mobilisasi orang datang ke pasar,” jelasnya.

    Ia berharap konsultan pelaksana dapat menyusun dokumen kajian secara komprehensif dan detail, serta menghasilkan rekomendasi yang realistis dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah demi kelancaran transportasi di kawasan Pasar Remu pascapembangunan.

    Menurutnya, keteraturan transportasi juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi pedagang. “Ini juga dampaknya kepada pedagang nanti, kalau transportasinya semrawut, orang jadi malas ke Pasar Remu, jadi pedagang yang berjualan di situ pembelinya berkurang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ruddy meminta seluruh peserta kegiatan untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan masing-masing, agar dokumen ANDALALIN yang disusun benar-benar bersifat preventif dan bermanfaat ke depan.

    Menutup sambutannya, Plt. Sekda menegaskan agar Dinas Perhubungan mengawal secara ketat proses kerja konsultan sehingga menghasilkan dokumen yang valid dan dapat diimplementasikan.

    Ia juga menyampaikan upaya Pemkot Sorong dalam memperbaiki akses menuju pasar melalui pengajuan peminjaman lahan selebar tiga meter di sisi eks Transmigrasi guna pelebaran jalan yang saat ini masih tergolong sempit.

    Dengan demikian, Plt. Sekda Ruddy R. Laku secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Remu di Kota Sorong.

  • Wawali Sorong Tekankan Disiplin ASN dan Pelayanan Publik dalam Apel Pagi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., bertindak sebagai pembina apel pagi Pemerintah Kota Sorong yang digelar di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Senin (15/12/2025).

    Apel tersebut diikuti oleh Plt. Sekretaris Daerah, para pejabat, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Sorong.

    Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya kedisiplinan ASN, khususnya terkait kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja. Menurutnya, disiplin merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

    “Disiplin masuk kantor, tidak ada yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang tidak jelas,” tegas Anshar Karim di hadapan peserta apel.

    Ia juga menyoroti adanya unggahan masyarakat di platform media sosial yang menyinggung pelayanan di salah satu kantor kelurahan pada jam pelayanan. Wakil Wali Kota meminta agar hal tersebut segera ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh jajaran terkait.

    “Kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sebaliknya, masyarakat dapat mendukung pemerintah,” ujarnya.

    Selain itu, Anshar Karim mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak melakukan pungutan liar. Ia menekankan bahwa sistem pelayanan saat ini sudah berbasis digital dan dapat dipantau secara transparan.

    “Sekarang zaman online, lewat sistem sudah bisa dipantau, tidak perlu meminta-minta nomor, agar menghindari hal-hal yang tidak sehat,” kata Wakil Wali Kota.

    Menutup amanatnya, Wakil Wali Kota berpesan kepada seluruh ASN untuk bersama-sama menjaga Kota Sorong agar tetap kondusif dan terus berkembang ke arah yang lebih baik.

    “Jaga Kota Sorong agar terwujud menjadi kota yang aman, maju, hijau, dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Pemkot Sorong Dukung Pelatihan Digital dan Keamanan Siber bagi Mahasiswa Unamin

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M., menghadiri Pelatihan Digital Enterpreneurship Academy (DEA) dan Pelatihan Thematic Academy (TA) dengan tema Basic Cyber Security (BCS). Kegiatan ini diselenggarakan oleh BBPSDMP Komdigi Kota Makassar dan berlangsung di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Senin (15/12/2025).

    Pelatihan tersebut dihadiri Kepala BBPSDMP Makassar, Kepala Biro Keuangan Kementerian Komdigi RI, Rektor Unamin Sorong, para dosen, serta mahasiswa-mahasiswi Unamin yang menjadi peserta kegiatan.

    Dalam sambutannya, Kepala BBPSDMP Komdigi, Drs. Baso Saleh, M.I.Kom., menjelaskan bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas digital masyarakat di tengah pesatnya transformasi teknologi.

    “Pelatihan ini sangat berguna bagi masyarakat, karena kita tahu bahwa transformasi digital adalah kunci untuk kita sama-sama maju. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan mindset dan juga literasi bagi peserta yang mengikuti pelatihan,” ujar Baso Saleh.

    Pada kesempatan yang sama, Rektor Unamin Sorong menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan di kampus Unamin. Ia berharap para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

    “Kegiatan pelatihan DEA tahun 2025 ini kami respons dengan sangat baik, karena kalau kita tidak ambil bagian maka kita akan ketinggalan. Saya pesan kepada mahasiswa dari prodi apa pun, apa yang kalian ikuti ini adalah sesuatu yang sangat baik dan nantinya kalian juga akan mendapatkan sertifikat sebagai pendamping ijazah ketika melamar pekerjaan,” kata Rektor Unamin Sorong.

    Sementara itu, sambutan tertulis Wali Kota Sorong yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong menekankan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan dan keniscayaan di era globalisasi dan revolusi industri saat ini.

    “Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Wali Kota Sorong dalam sambutannya.

    Ditegaskan pula bahwa Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi digital dan UMKM. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Sorong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah kemajuan digital.

    “Saya mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat Kota Sorong untuk bersama-sama beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi era digital ini. Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi layanan publik, serta penguatan literasi digital masyarakat harus kita dorong secara konsisten dan berkelanjutan,” ajaknya.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi pelatihan yang ditandai dengan penabuhan tifa oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, disaksikan para tamu undangan dan seluruh peserta pelatihan.

  • Pemprov Papua Barat Daya Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi Dana Otsus Bersama KPK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang berlangsung di Aston Hotel Sorong, pada Selasa (16/12/2025).

    Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, DPR Provinsi Papua Barat Daya, DPR Kabupaten Kota, MRP-PBD, Pimpinan OPD dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

    Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPK RI atas pendampingan aktif yang diberikan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua. Ia menilai peran KPK sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPK RI, khususnya Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Yakob Kareth.

    Ia menegaskan bahwa Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, serta memperkuat pelayanan publik. Namun demikian, besarnya kewenangan dan alokasi anggaran Otsus harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.

    “Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merampas hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama Otonomi Khusus,” tegasnya.

    Menurut Yakob, seminar dan lokakarya ini menjadi ruang strategis untuk pembelajaran bersama, refleksi, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional, optimalisasi pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan KPK dan seluruh elemen masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, dalam paparannya menyoroti kondisi anggaran keuangan negara dan daerah yang saat ini tidak dalam situasi ideal. Ia menyebutkan adanya pemotongan dana transfer, tuntutan efisiensi, serta tingginya belanja pegawai, termasuk beban APBD akibat pengangkatan PPPK.

    “Belanja pegawai yang tinggi berdampak langsung pada berkurangnya belanja fisik, sehingga manfaat pembangunan tidak optimal dirasakan masyarakat,” kata Dian Patria.

    Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otsus yang totalnya hampir mencapai Rp 200 triliun, dengan risiko korupsi yang kerap bermula sejak tahap perencanaan. “Banyak kasus korupsi Dana Otsus diawali dari perencanaan yang tidak tepat dan adanya praktik penitipan proyek,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPK mendorong dua fokus utama perbaikan, yakni perbaikan sistem dan perbaikan data Orang Asli Papua (OAP). Dari sisi sistem, pemerintah pusat mendorong integrasi aplikasi milik Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas ke dalam SIPD agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Dana Otsus dapat dikunci sejak awal secara transparan.

    “Ke depan, pemerintah daerah cukup mengisi satu sistem, dan Dana Otsus akan di-tagging dari awal hingga akhir agar tidak tercampur dan tidak disalahgunakan,” jelas Dian.

    Selain itu, KPK juga mendorong pendataan OAP yang akurat serta penyusunan regulasi turunan Dana Otsus, seperti definisi OAP yang telah diterapkan di Papua Barat. Pembenahan ini, menurutnya, merupakan pembelajaran dari pelaksanaan Otonomi Khusus jilid pertama yang belum memiliki target, kriteria, dan sistem yang jelas.

    “Harapannya, dengan sistem dan data yang semakin baik, masyarakat tidak lagi merasa tidak tahu atau tidak merasakan manfaat Dana Otsus,” pungkas Dian Patria.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh peserta dapat menjadikan hasil seminar dan lokakarya sebagai pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

  • Ombudsman Serahkan Hasil Pengawasan Pengelolaan Sampah dan ODGJ kepada Pemkot Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat secara resmi menyerahkan dua dokumen penting hasil pengawasan kepada Pemerintah Kota Sorong. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, di Ruang Rapat Wali Kota Sorong pada Senin (15/12/2025).

    Dua dokumen yang diserahkan merupakan hasil kajian mendalam terkait Pengelolaan Sampah di Kota Sorong serta Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kajian ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah.

    Kegiatan penyerahan hasil pengawasan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Kepala Dinas Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P2LH) Kota Sorong, serta Kepala Dinas Sosial Kota Sorong.

    Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana, S.H., S.Pt., M.M., dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil di daerah sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Ia menilai terdapat niat baik dan energi positif dari pimpinan Kota Sorong dalam upaya pengelolaan sampah.

    “Tahun ini, Kota Sorong bahkan diusulkan ke pusat sebagai sampel persampahan. Ini menunjukkan niat baik dalam pengelolaan sampah,” ungkap Amus Atkana.

    Namun demikian, ia menegaskan bahwa kemajuan suatu kota selalu diiringi dengan berbagai tantangan. Selain persoalan persampahan, meningkatnya aktivitas dan dinamika perkotaan juga berdampak pada bertambahnya jumlah ODGJ yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.

    Berdasarkan hasil kajian dan diskusi dengan Dinas Kesehatan serta yayasan terkait, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam penanganan ODGJ di Kota Sorong.

    Permasalahan tersebut antara lain mahalnya harga obat, belum terbentuknya tim terpadu yang efektif, keterbatasan fasilitas karena belum tersedianya rumah sakit khusus untuk perawatan ODGJ, belum adanya regulasi yang memadai, serta ketiadaan dokter jiwa yang menetap di Kota Sorong.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan publik, khususnya terkait kebersihan dan pengelolaan sampah.

    “Kita sangat konsen terkait kebersihan. Tahun depan kita juga ada mengevaluasi manajemen lagi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sorong melalui dinas terkait akan segera menindaklanjuti hasil kajian yang disampaikan Ombudsman sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian terhadap masukan lembaga pengawas.

    “Terima kasih atas kepeduliannya, Pemerintah Kota Sorong akan menindaklanjuti kajian melalui dinas terkait,” tutupnya.

  • Pemkot Sorong Hibahkan Aset Senilai Rp.26,4 Miliar kepada Kemenhub dan AirNav

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menghadiri kegiatan Penyerahan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sorong kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/AirNav Indonesia). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Sorong, Senin (15/12/2025).

    Penyerahan hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan penerbangan dan keselamatan transportasi udara. Total nilai aset yang dihibahkan mencapai Rp26.411.579.000.

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menjelaskan bahwa aset yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bernilai Rp22.366.579.000. Aset tersebut meliputi Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, portal dan pos jaga pengamanan bandara, serta tanah dan gedung fasilitas pendukung lainnya.

    Sementara itu, Pemerintah Kota Sorong juga menghibahkan aset kepada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) senilai Rp4.450.000.000 berupa gedung menara Air Traffic Control (ATC Tower) yang selama ini digunakan sebagai pusat pengendalian lalu lintas penerbangan di Bandara DEO Sorong.

    “Dengan ditandatanganinya hibah ini, kami berharap seluruh aset yang diserahkan dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan penerbangan sekaligus menjamin keselamatan transportasi udara di Kota Sorong,” ujar Wakil Wali Kota Sorong.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Sorong juga menyampaikan permohonan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Sorong berupa pinjam pakai lahan Bandara Domine Eduard Osok Sorong.

    Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, serta akses jalan menuju Pasar Sentral Remu Sorong. Permohonan tersebut, lanjut Wakil Wali Kota, akan ditindaklanjuti secara resmi melalui surat dari Wali Kota Sorong.

    Kegiatan penyerahan hibah ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Korsup Wilayah V, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktur Utama Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), Ketua DPRK Kota Sorong, Sekretaris Daerah Kota Sorong, Kepala Kantor BLU UPBU Kelas I Bandara DEO Sorong, serta General Manager LPPNPI Cabang Sorong.

    Usai prosesi penandatanganan hibah, Wakil Wali Kota Sorong bersama para tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke Bandara Domine Eduard Osok Sorong. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung Ruang VIP Bandara DEO Sorong yang menjadi salah satu aset hibah Pemerintah Kota Sorong kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

  • Dipercaya Masyarakat Pegadaian Area Sorong Capai Omset Rp.5,2 Triliun di Tahun 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – PT Pegadaian Area Sorong mencatatkan kinerja bisnis yang sangat impresif sepanjang tahun 2025. Hingga pertengahan Desember 2025, Outstanding Loan (OSL) Pegadaian Area Sorong tercatat mencapai Rp1,87 triliun dengan pertumbuhan year to date (YTD) sebesar 57,07 persen atau setara Rp679 miliar.

    Informasi tersebut disampaikan Deputi Bisnis Pegadaian Area Sorong, Ahmad Fadly Sanjaya, saat kegiatan media gathering yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (15/12/2025).

    Menurut Ahmad Fadly, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Pegadaian di wilayah Sorong yang terus mendorong perluasan layanan ke masyarakat. “Angka ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap produk dan layanan Pegadaian, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan per 14 Desember 2025, OSL Pegadaian Area Sorong berada di angka Rp1,87 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Pegadaian Area Sorong.

    Pegadaian Area Sorong sendiri membawahi wilayah kerja yang cukup luas, meliputi tiga provinsi, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah. Saat ini terdapat tujuh kantor cabang dengan total 44 outlet pelayanan, termasuk enam unit colocation yang tersebar di seluruh wilayah operasional.

    Di Provinsi Papua Barat Daya, Pegadaian memiliki tiga cabang utama, yaitu Cabang Boswesen, CPS Klademak (Syariah), dan Cabang Sorong di kawasan Remu. Sementara itu, di Papua Tengah terdapat Cabang Nabire dan Cabang Timika, serta di Papua Barat terdapat Cabang Manokwari dan Cabang Fakfak.

    Ahmad Fadly juga menyinggung transformasi Pegadaian setelah bergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMI) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Ia menjelaskan bahwa integrasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam pola pelayanan. “Kami kini mengembangkan konsep colocation agar masyarakat bisa mengakses layanan Pegadaian dan BRI dalam satu lokasi yang sama,” jelasnya.

    Secara nasional, Pegadaian Area Sorong juga menorehkan prestasi dengan menempati peringkat ketiga pertumbuhan YTD nasional, berada di bawah Area Banjarmasin dan Area Tanjung Priok.

    “Pencapaian ini menjadi indikator kuat bahwa Pegadaian semakin dipercaya sebagai solusi keuangan oleh masyarakat di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah,” kata Ahmad Fadly.

    Dari sisi produk, pertumbuhan OSL tertinggi berasal dari produk gadai yang mencapai 69,69 persen. Sementara produk non-gadai mengalami penurunan tipis namun masih dalam kondisi terkendali.

    Produk Tabungan Emas juga menjadi salah satu layanan unggulan yang paling diminati masyarakat. Tren menabung emas dinilai terus meningkat seiring meningkatnya literasi investasi.

    “Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang semakin baik, dan emas menjadi pilihan karena risikonya relatif aman serta bisa dimulai dengan nominal kecil,” ungkapnya.

    Dari sisi omset, Pegadaian Area Sorong mencatat rata-rata Rp500 miliar per bulan, dengan total omset periode Januari hingga pertengahan September 2025 mencapai sekitar Rp5,2 triliun. Jumlah nasabah aktif juga meningkat signifikan dengan penambahan 87.569 nasabah, sementara total penambahan nasabah aktif tahunan mencapai 188.658 orang.

    Sejalan dengan pertumbuhan kinerja tersebut, laba usaha Pegadaian Area Sorong turut mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2025.

    Melalui kegiatan media gathering ini, Pegadaian Area Sorong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai mitra strategis.

    “Kami berharap sinergi dengan media dapat terus terjaga agar informasi mengenai layanan dan program Pegadaian dapat tersampaikan secara luas dan akurat kepada masyarakat,” tutup Ahmad Fadly.

  • Respon Aksi Demo Mama-mama Papua, ini Penjelasan Pemprov Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Merespon aksi demo yang di lakukan oleh Paguyuban Pedagang Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memfasilitasi bantuan usaha bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP) di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    Pernyataan ini disampaikan diruang kerja lantai dua kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (15/12/2025).

    Program fasilitasi bantuan usaha tersebut merupakan respons atas aspirasi yang disampaikan kelompok Paguyuban Pedagang Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), yang sebelumnya beberapa kali melakukan seruan dan aksi untuk mendorong keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM OAP. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2025.

    Aksi Pedagang Mama – mama Papua ini berlangsung di depan kantor Gubenur Provinsi Papua Barat Daya pada Senin 15 Desember 2025.

    George menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 10 Tahun 2025. “Pergub ini mengatur secara tegas kriteria penerima bantuan, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga menengah milik OAP, termasuk persyaratan administrasi dan mekanisme verifikasi,” ujar George.

    Ia menambahkan, seluruh proses pendataan hingga penetapan penerima bantuan wajib mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penetapan penerima nantinya dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya, sehingga tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam penggunaan dana OTSUS.

    Terkait sumber data calon penerima, George Yarangga menyebutkan bahwa pihaknya mengompilasi data dari berbagai jalur. Data tersebut berasal dari proposal pinjaman modal tanpa bunga melalui Bank Papua, proposal perorangan yang masuk langsung ke dinas, daftar UMKM dari kelompok P2MPKS, serta data UMKM yang dihimpun oleh sejumlah tim di wilayah Sorong Raya. Selain itu, data inventaris UMKM Kota Sorong dari dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi rujukan utama.

    Namun demikian, dalam proses verifikasi dan validasi administrasi, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian. Di antaranya terdapat calon penerima dengan KTP di luar Provinsi Papua Barat Daya, calon yang telah meninggal dunia atau pindah domisili, hingga lokasi usaha yang tidak sesuai dengan wilayah administrasi domisili.

    Temuan lain juga adalah adanya penggunaan foto tempat usaha yang sama oleh beberapa calon penerima, pengajuan dari aparatur sipil negara seperti PNS, CPNS, P3K, serta anggota Polri yang secara tegas tidak diperbolehkan sesuai regulasi. Selain itu, ditemukan pula nama-nama yang sebelumnya telah menerima bantuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, serta pengajuan lebih dari satu anggota dalam satu keluarga.

    Yarangga menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyaringan ketat. “Kami tidak bisa meloloskan data yang tidak memenuhi syarat karena ini menyangkut dana OTSUS yang harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Terkait data dari P2MPKS, Yarangga menjelaskan bahwa pada 12 Desember 2025, ketua P2MPKS menyerahkan langsung daftar nama anggota ke Dinas Koperasi dan Perindustrian Papua Barat Daya. Data tersebut diterima oleh petugas SPK 1 selaku BNP dan sekretaris tim sebagai ketua tim verifikasi. Setelah penyerahan data, tim langsung menggelar rapat internal untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data secara menyeluruh.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak, namun tetap berpegang teguh pada aturan. “Kami ingin bantuan ini benar-benar diterima oleh UMKM OAP yang berhak dan membutuhkan, bukan sekadar memenuhi tekanan atau kepentingan kelompok tertentu,” tutupnya.

  • Pemkot Sorong Melalui Dinas Kesehatan Salurkan Bantuan Transportasi Kepada 806 Kader Posyandu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan Pembagian Bantuan Transportasi bagi Kader Posyandu se-Kota Sorong. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian, serta dihadiri Wali Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, jajaran pimpinan OPD, Ketua TPP Posyandu Kota Sorong, kepala puskesmas, serta ratusan kader Posyandu.

    Kegiatan Posyandu Prima Antropometri, serta bantuan transportasi bagi kader ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada Senin (15/12/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, dalam sambutannya menegaskan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurutnya, penguatan Posyandu sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam transformasi layanan primer.

    “Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pelayanan publik terintegrasi di tingkat kelurahan dan kampung,” ujar Jemima Elisabeth Lobat.

    Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, pemerintah daerah diwajibkan memberikan dukungan berupa insentif, termasuk bantuan transportasi bagi kader, guna meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan Posyandu.

    Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Sorong menyalurkan bantuan penunjang Posyandu berupa Posyandu Prima, alat antropometri, serta bantuan transportasi bagi kader sebesar Rp.1.200.000/orang setiap tahun.

    Pemkot Sorong Melalui Dinas Kesehatan Salurkan Bantuan Transportasi Kepada 806 Kader Posyandu
    Penyerahan Alkes dan Uang Transportasi Kepada Posyandu dan Kader Posyandu oleh Wakil Wali Kota, Kadis Kesehatan dan Asisten II Kota Sorong

    Tercatat sebanyak 111 Posyandu aktif di Kota Sorong dengan jumlah kader penerima bantuan transportasi mencapai 806 orang.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” kata Jemima.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam melayani masyarakat di berbagai bidang, khususnya kesehatan dan pemberdayaan keluarga.

    “Peran kader sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintah di tengah masyarakat, dan bantuan transportasi ini merupakan bentuk perhatian serta komitmen pemerintah daerah,” ujar Hi. Anshar Karim.

    Ia menambahkan, tugas kader tidaklah ringan karena menuntut pengorbanan waktu, tenaga, serta biaya, terutama dalam mobilitas dari rumah ke rumah maupun ke lokasi pelayanan kesehatan.

    “Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga dapat menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas kader melalui berbagai program dan kebijakan, seiring keyakinan bahwa pembangunan yang berhasil berawal dari penguatan peran masyarakat di tingkat paling dasar.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi penguatan semangat pengabdian para kader menjelang akhir tahun serta menyongsong perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan harapan Posyandu di Kota Sorong semakin solid, berkualitas, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

  • Pemda dan Kejaksaan Sepakat Terapkan Pidana Kerja Sosial di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (MoU/PKS) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (11/12/2025).

    Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Basuki Sukardjono, S.H., M.H., serta PT Jamkrindo sebagai mitra pendukung. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam penerapan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan sosial.

    Selain itu, penandatanganan PKS juga dilanjutkan oleh para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Wali Kota Sorong, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Sorong. Kerja sama tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan hukum yang lebih humanis.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan bahwa pidana kerja sosial merupakan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tanpa harus selalu mengedepankan hukuman penjara. “Melalui pidana kerja sosial, pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Elisa Kambu.

    Kajati Papua Barat Basuki Sukardjono menjelaskan bahwa implementasi pidana kerja sosial akan dilakukan secara terukur dan diawasi secara ketat. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini bukan bentuk keringanan hukum, melainkan pendekatan keadilan restoratif. “Pidana kerja sosial tetap memiliki nilai hukuman, namun juga mendidik dan membangun,” katanya.

    Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam membina masyarakat. Menurutnya, pendekatan hukum yang berorientasi pada perbaikan perilaku akan berdampak positif bagi ketertiban sosial. “Pemerintah Kota Sorong siap mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial ini,” ungkap Septinus Lobat.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di daerah. Dengan dukungan kejaksaan dan pemerintah provinsi, pelaksanaan pidana kerja sosial di Kota Sorong diharapkan berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Kegiatan ini turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap penguatan sistem hukum di Papua Barat Daya.

    Melalui penandatanganan MoU dan PKS ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, bermanfaat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.