Melanesia Times

Blog

  • Kepala Suku Maybrat Sosialisasikan Peran Lembaga Adat dan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sosialisasi mengenai peran lembaga adat dalam mendukung Asta Cita dan penguatan empat pilar kebangsaan. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.30 hingga 10.00 WIT itu dipimpin oleh Elimas Bosawer selaku Kepala Suku Maybrat Kota Sorong dan diikuti sekitar 30 peserta. Giat ini digelar di Komplek Sorpus, Kota Sorong, pada Senin (08/12/2025).

    Dalam penyampaiannya, Elimas Bosawer menekankan bahwa masyarakat perlu memahami fondasi berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Ia menyebut empat pilar kebangsaan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

    “Empat pilar kebangsaan kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini hal penting yang harus kita pahami dan jalankan bersama,” ujar Elimas.

    Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mengajarkan arti persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan yang memecah belah masyarakat, terlebih di lingkungan multietnis seperti Kota Sorong.

    “Dalam Pancasila, kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan antar suku. Kita harus tetap bersatu, saling menghormati, dan hidup rukun,” lanjutnya.

    Elimas juga mengingatkan pentingnya menaati aturan serta menjaga tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyoroti perilaku destruktif seperti konsumsi minuman keras secara berlebihan yang sering berujung pada tindakan kriminal.

    “Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga diri dan lingkungan. Hindari perbuatan yang merusak, seperti mabuk-mabukan, karena itu bisa memicu tindakan negatif, bahkan sampai terjadi pembunuhan,” tegasnya.

    Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Elimas mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak dan menjaga keamanan lingkungan bersama-sama.

    “Saya berpesan kepada mama-mama dan orang tua sekalian, mari kita jaga anak-anak kita dan saling menjaga keamanan. Ini penting, terutama menghadapi momen Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran lembaga adat, nilai kebangsaan, dan pentingnya ketertiban masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis.

  • Rayakan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan Kota Sorong Canangkan Peran Strategis dalam Pendidikan Anak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Sorong memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 dengan penuh sukacita. Perayaan tahun ini mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045” dengan tagline DWP Mengajar, Mendidik dengan Hati, dan Menginspirasi Negeri.

    Giat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (HUT-DWP) Ke-26 berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada Selasa (09/12/2025).

    Ketua Dewan Pembina DWP Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menjelaskan bahwa tema tersebut menjadi landasan penting bagi seluruh anggota dalam memperkuat peran perempuan, khususnya istri ASN, dalam mendukung pendidikan anak sejak usia dini. “Tema ini menjadi motivasi bagi kita semua. Ini adalah pedoman agar kita lebih mengutamakan pendidikan anak, karena pendidikan pertama selalu dimulai dari keluarga,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa DWP Kota Sorong akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Sorong, terutama dalam mendukung kebijakan pendidikan gratis. “Program Bapak Wali Kota harus menjadi semangat bagi orang tua agar anak-anak berada dalam dunia pendidikan. Kami berharap ibu-ibu DWP memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Jemima.

    Selain itu Wali Kota Sorong Septinus Lobat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi DWP selama lebih dari dua dekade. Ia menyebut ulang tahun ke-26 ini bukan hanya perayaan, tetapi juga refleksi atas peran besar perempuan dalam pembangunan daerah.

    “Peringatan ini bukan hanya momentum syukur, tetapi pengingat betapa besar peran perempuan, khususnya istri ASN, dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

    Rayakan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan Kota Sorong Canangkan Peran Strategis dalam Pendidikan Anak
    Jemima Elisabeth Lobat (Ketua Dewan Pembina DWP Kota Sorong)

    Ia menambahkan bahwa DWP telah menunjukkan kiprah nyata dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, etika, moral, serta kegiatan sosial.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DWP yang bekerja dengan semangat dan ketulusan. DWP bukan sekadar organisasi pendamping aparatur, tetapi mitra strategis pemerintah,” tegas Septinus.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dan penguatan ketahanan keluarga untuk mendukung visi pembangunan daerah. “Perempuan memiliki kekuatan besar dalam menciptakan perubahan.

    Saya berharap DWP terus memperluas kegiatan sosialnya dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Sorong, kata Septinus, berkomitmen mendukung seluruh program DWP sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Kota Sorong yang maju, bersih, aman, dan penuh kasih.

    “Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghadirkan manfaat besar bagi keluarga dan masyarakat,” tutupnya.

    Perayaan HUT ke-26 DWP Kota Sorong berlangsung meriah dalam rangka memperkuat peran perempuan dalam mendukung pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

  • Wali Kota Sorong Kukuhkan Bunda PAUD Distrik dan Kelurahan Se-Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa.

    Pelantikan serta pengukuhan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, serta Kepala Distrik dan Kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di Rilych Panorama Hotel Kota Sorong pada Selasa (09/12/2025).

    Dalam arahannya, ia menekankan bahwa peran Bunda PAUD bukan sekadar simbol, tetapi memiliki fungsi strategis dalam pembangunan SDM. “Peran Bunda PAUD tidak hanya sebatas simbol, tetapi merupakan motor penggerak yang menjembatani kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Sorong. Wali Kota menyebut bahwa pembentukan Pokja merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola layanan PAUD, sekaligus menjadi ruang koordinasi dalam merumuskan program, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang aman, layak, dan penuh kasih.

    Wali Kota Lobat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat peran Bunda PAUD secara lebih luas. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. “Bunda PAUD adalah mitra pemerintah yang memastikan implementasi PAUD Holistik Integratif berjalan optimal, sekaligus jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.

    Melalui forum koordinasi tersebut, ia menyampaikan harapan agar komitmen bersama dapat memperluas akses layanan PAUD berkualitas, terutama di wilayah yang masih minim fasilitas. Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas pendidik tetap menjadi prioritas, karena kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru.

    Wali Kota juga menegaskan dukungan terhadap penerapan PAUD Holistik Integratif yang menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Ia menilai bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah harus diperkuat agar setiap program pemerintah sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak usia dini.

    “Komitmen dan kepedulian para ibu terhadap pendidikan adalah kekuatan besar yang akan membentuk masa depan anak-anak kita,” ujar Wali Kota.

    Ia kemudian mengucapkan selamat kepada para anggota Pokja Bunda PAUD yang baru dikukuhkan. Menurutnya, kerja bersama yang mulai digerakkan hari ini akan menjadi langkah awal menuju perubahan besar bagi generasi masa depan.

    Wali Kota Sorong Kukuhkan Bunda PAUD Distrik dan Kelurahan Se-Kota Sorong
    Jemima Elisabeth Lobat (Bunda PAUD Kota Sorong)

    Sementara itu, Bunda PAUD Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, turut mendampingi proses pelantikan dan pengukuhan Bunda-Muda PAUD tingkat distrik dan kelurahan yang.

    Usai pelantikan, seluruh Bunda PAUD mengikuti rapat koordinasi yang menjadi forum strategis untuk merancang program kerja Pokja PAUD Kota Sorong. Dalam kesempatan itu, Jemima menegaskan komitmen jajarannya untuk bekerja lebih terarah. “Kami ingin seluruh program PAUD di kota, distrik, dan kelurahan berjalan sejalan dengan visi besar pemerintah, terutama terkait pendidikan gratis,” ucapnya.

    Rapat tersebut berfokus pada penyusunan program kerja tahun 2026, baik di tingkat kota, distrik, maupun kelurahan. Program-program tersebut dipastikan akan terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong tahun 2026.

    Pembahasan ini lebih pada penguatan layanan PAUD di distrik dan kelurahan guna memastikan seluruh anak usia dini mendapatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Kota Sorong.

  • 16 Tahun Berjuang Deklarator Minta Pemerintah Prioritaskan Hak Para Pejuang PBD Lewat DPR

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Provinsi Papua Barat Daya menjadi momentum bagi para deklarator untuk kembali menyuarakan aspirasi terkait pengakuan dan pemenuhan hak-hak para pejuang pemekaran.

    Ketua Tim Deklarator Pemekaran Papua Barat Daya, Bernard Jitmau, menegaskan bahwa “tiga tahun perjalanan pemerintahan provinsi ini telah menunjukkan kemajuan, namun masih membutuhkan optimalisasi pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Bernard usai upacar perayaan HUT Ke-3 Provinsi di alun-alun Aimas pada Senin (08/12/2025).

    Menurut Bernard, pemerintah telah menjalankan sejumlah layanan dasar seperti pelayanan publik, pembangunan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai seluruh capaian tersebut perlu terus diperluas agar manfaatnya dirasakan merata di Sorong Raya, meliputi lima kabupaten dan satu kota.

    “Kami dari tim deklarator bersama rekan-rekan presidium akan mengupayakan langkah resmi melalui surat kepada DPR. Jika DPR berinisiatif, maka ada peluang besar untuk mengakomodasi hak-hak para pejuang pemekaran,” ujarnya.

    Bernard juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kajian akademik sebagai dasar pengajuan resmi kepada DPR. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam memperjuangkan pengakuan bagi deklarator dan presidium yang telah berjuang selama lebih dari 16 tahun.

    Dalam kesempatan itu, Bernard turut mengenang dua tokoh sentral perjuangan, mendiang Deki Asmuruf dan Andi Asmuruf. Ia menilai keduanya sebagai figur penting yang mendedikasikan hidup untuk mewujudkan berdirinya Papua Barat Daya. “Mereka sudah tiada, tetapi saya percaya di alam roh mereka merasakan sukacita. Provinsi ini kini berdiri di kepala burung, sesuai impian mereka untuk mempermudah pelayanan ke daerah-daerah yang dulu sulit dijangkau,” tuturnya.

    Bernard menambahkan bahwa proses panjang pemekaran menghadapi banyak tantangan administratif, termasuk tumpang tindih aturan antara undang-undang umum dan kekhususan Papua. Namun seluruh hambatan itu terlewati berkat komitmen kolektif para pejuang.

    Sementara itu, Sekretaris Tim Deklarator, Zainuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi yang untuk pertama kalinya memberikan penghargaan kepada tim deklarator. Ia berharap perhatian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

    “Pada prinsipnya kami mendukung penuh pemerintah dalam membangun provinsi ini. Harapan saya, tahun 2026 nanti kami bisa lebih diperhatikan, terutama terkait dukungan anggaran. Itu saja harapan kami sebagai bagian dari sejarah terbentuknya Papua Barat Daya,” ungkap Zainuddin.

    Tim deklarator berharap pemerintah terus memperkuat ekonomi dan pemerataan pembangunan sehingga seluruh masyarakat Papua Barat Daya dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.

  • Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak PBD: 17 Panti Asuhan Resmi Terakreditasi

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi 17 panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk memperoleh akreditasi dari Kementerian Sosial RI. Upaya ini menjadi bagian dari peningkatan mutu layanan pengasuhan anak di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anace Nauw, menjelaskan bahwa proses akreditasi pada tahun 2025 melibatkan 26 yayasan yang tersebar di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Setelah melewati verifikasi administrasi serta penilaian lapangan, 17 lembaga dinyatakan memenuhi standar.

    “Akreditasi ini adalah bentuk penegasan bahwa lembaga pengasuhan harus dikelola secara profesional. Kita ingin memastikan setiap anak mendapat layanan yang aman dan layak,” kata Anace.

    Dari total 17 LKS yang lolos, satu lembaga meraih akreditasi A, enam lembaga mendapat akreditasi B, dan sepuluh lembaga memperoleh akreditasi C. Menurut Anace, hasil tersebut menggambarkan adanya kemajuan signifikan dalam tata kelola lembaga pengasuhan di Papua Barat Daya.

    Ia menyebutkan bahwa pendataan LKS di Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat akan dilakukan secara menyeluruh untuk memenuhi standar penilaian tahap berikutnya. “Kami perlu data yang akurat agar proses akreditasi selanjutnya berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Menurut dia, akreditasi memberikan sejumlah manfaat penting bagi lembaga, termasuk legalitas operasional serta peluang mendapatkan program peningkatan kapasitas. “Dengan status terakreditasi, lembaga dapat lebih mudah mengakses pelatihan, pendampingan, dan bantuan pemerintah,” jelasnya.

    Anace menambahkan bahwa beberapa yayasan telah mulai menerima dukungan dari kementerian terkait sebagai bentuk tindak lanjut dari proses akreditasi tersebut. “Kami melihat respons positif dari pemerintah pusat, dan ini memotivasi kami untuk memperluas pendampingan ke seluruh kabupaten,” katanya.

    Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen melanjutkan pembinaan melalui penguatan administrasi, peningkatan sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi pengelola LKS.

    Ia berharap seluruh lembaga pengasuhan di Papua Barat Daya dapat terakreditasi dalam waktu dekat.”Harapan kami sederhana, yakni memastikan bahwa setiap anak yang diasuh di panti-panti ini tumbuh dalam lingkungan yang lebih terjamin,” tutup Kepala Dinas Sosial PBD Anace Nauw

  • Pemprov Papua Barat Daya Salurkan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas pada HUT ke-3

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lewat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan sejumlah alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berkebutuhan khusus di daerah tersebut.

    Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (08/12/2025).

    Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anace Nauw, mengungkapkan bahwa bantuan diberikan kepada 11 penerima manfaat, mencakup alat bantu dengar, kursi roda, serta tongkat adaptif.

    “Jumlahnya mungkin belum besar, tetapi setiap alat bantu ini sangat berarti bagi penerima. Pemerintah ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak dan mandiri,” ujar Anace.

    Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari agenda pembangunan inklusif yang terus didorong pemerintah provinsi.

    Pemprov Papua Barat Daya Salurkan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas pada HUT ke-3
    Anace Nauw (Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya)

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Papua Barat Daya tidak meninggalkan siapa pun. Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan layanan negara,” tambahnya.

    Anace berharap bantuan tersebut dapat berdampak langsung bagi mobilitas serta meningkatkan kemandirian para penerima manfaat.

    Dinas Sosial juga memastikan bahwa penyaluran bantuan serupa akan dilanjutkan secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    “Ke depan, jenis bantuan juga akan diperluas. Pemerintah sedang menyiapkan program pelatihan kemandirian, pendampingan, hingga berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya agar penyandang disabilitas semakin berdaya,” tutupnya.

    Bantuan ini mendapat apresiasi dari keluarga penerima manfaat. Mereka menilai perhatian pemerintah merupakan langkah penting bagi penyandang disabilitas yang selama ini membutuhkan dukungan untuk menunjang aktivitas keseharian mereka.

  • Sambut HUT Ke-3 Papua Barat Daya: Pemerintah Fokus Infrastruktur SDM dan Ekonomi Daerah

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Provinsi Papua Barat Daya berlangsung sukses. Hut ke-3 ini dihadiri oleh jajaran OPD, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh Pemuda  serta berbagai unsur lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Senin (08/12/2025).

    Kegiatan ini menjadi momen istimewa, terutama karena untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

    Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan tiga tahun Papua Barat Daya sebagai provinsi baru di Indonesia. Ia menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi penanda penting perjalanan daerah menuju kemajuan dan kemandirian.

    “Kita semua berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memperingati tonggak sejarah yang sangat bermakna ini. Perjalanan tiga tahun bukan sekadar hitungan waktu biasa, tetapi buah dari perjuangan panjang yang penuh keringat dan pengorbanan,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

    Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk kembali mengingat sejarah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Setelah perjuangan sekitar 17 tahun, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akhirnya disahkan DPR RI pada 17 November 2022 dan diundangkan pada 8 Desember 2022. Momentum tersebut menjadi awal baru bagi pembangunan di wilayah Kepala Burung.

    “Keberhasilan menghadirkan provinsi ini adalah jawaban atas doa dan cita-cita rakyat. Pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan lebih cepat, dan pembangunan lebih merata adalah alasan utama provinsi ini berdiri,” tegasnya.

    Gubernur juga menegaskan bahwa perjuangan pendahulu harus menjadi inspirasi bagi seluruh pihak dalam mengisi masa depan Papua Barat Daya dengan kerja nyata. Ia menekankan bahwa kini tongkat estafet perjuangan berada di tangan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

    Memasuki tahun pertama kepemimpinannya setelah terpilih pada Pemilukada 27 November 2024, Gubernur Elisa Kambu memastikan bahwa pihaknya fokus membangun fondasi pemerintahan yang kokoh.

    Upaya tersebut mencakup penguatan kelembagaan, penyusunan tata kelola yang terpadu, perencanaan pembangunan yang terarah, hingga memastikan peran otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan dokumen RPJMD 2025–2029 yang telah ditetapkan dengan visi mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal serta pembangunan berkelanjutan.

    Ia juga merinci lima misi pembangunan yang akan menjadi arah kerja pemerintah provinsi ke depan, yaitu:

    1. Membangun infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
    2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
    3. Mengembangkan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berdaya saing.
    4. Memperkuat ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
    5. Memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial-keagamaan.

    Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya, di mana pun berada, untuk bersatu menjaga daerah dan mendukung pembangunan demi masa depan yang lebih baik.

    “Perjuangan ini belum selesai. Kita harus terus melangkah bersama. Dengan persatuan, kerja keras, dan komitmen kuat, Papua Barat Daya akan menjadi rumah yang maju, aman, dan sejahtera bagi seluruh anak negerinya,” tutup Gubernur.

  • Rayakan HUT ke-3 Pemprov PBD Luncurkan 2 Unit Bus Gratis untuk Mahasiswa

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lewat Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya  meluncurkan dua unit bus gratis baru yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa di wilayah Sorong Raya. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan transportasi yang kerap dihadapi para pelajar, khususnya mereka yang tinggal jauh dari kampus.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya, Viktor Salossa, menjelaskan bahwa pengadaan bus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam mengurus sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi. “Pengadaan dua unit bis ini diperuntukkan untuk pelayanan bagi mahasiswa,” tegas Salossa, usai Upacara HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya di alun-alun Aimas pada Senin (08/12/2025).

    Dua unit bus ini akan beroperasi pada rute-rute strategis untuk menjangkau mahasiswa dari berbagai lokasi. Satu unit akan melayani rute dari arah Tanjung Kaswari/Saoka menuju kota, sementara unit lainnya akan beroperasi dari daerah Aimas dan Uni Muda. Setiap bus memiliki kapasitas 20 kursi untuk kenyamanan penumpang.

    Lebih lanjut, Viktor Salossa memastikan bahwa layanan transportasi ini akan sepenuhnya gratis bagi mahasiswa. “Gaji sopir, kemudian BBM, pemeliharaan semua ditanggung oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya melalui dinas Perhubungan Provinsi. Itu dibayar dari dana OTSUS,” jelas Vicktor.

    Bus akan beroperasi setiap hari mulai dari jam 7 pagi hingga sore hari, menyesuaikan jadwal perkuliahan mahasiswa.Rayakan HUT ke-3 Pemprov PBD Luncurkan 2 Unit Bus Gratis untuk Mahasiswa

    Selain bus untuk mahasiswa, pemerintah provinsi juga menyediakan satu unit bus untuk SLB Raja Ampat. Namun, Kadis Perhubungan menegaskan perbedaan pengelolaannya. “Kalau Bus untuk SLB Raja Ampat nanti di tangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat. Kami tidak urus itu,” imbuhnya.

    Di samping fokus pada transportasi pendidikan, Viktor Salossa turut memberikan pembaruan mengenai proyek Terminal Tipe B. Terminal yang telah lama dinantikan ini menjadi upaya peningkatan infrastruktur transportasi darat di Papua Barat Daya.

    Secara infrastruktur bangunan, Terminal Tipe B dilaporkan sudah siap. “Secara infrastruktur bangunan sudah siap,” kata Salossa, mengonfirmasi bahwa struktur fisik terminal telah rampung. Namun, sejumlah pekerjaan dan persiapan masih harus dilakukan sebelum terminal dapat beroperasi sepenuhnya.

    Beberapa kendala yang masih harus diatasi meliputi penyiapan sarana-prasarana pendukung di dalam terminal, seperti kios-kios, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan pelatihan khusus. Selain itu, akses masuk dan keluar terminal juga masih memerlukan penanganan lebih lanjut untuk memastikan kelancaran operasional.

  • Perayaan HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya Berlangsung Meriah: Yakob Kareth Ungkap Kunci Kesuksesan HUT PBD Ke-3

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Provinsi Papua Barat Daya berlangsung sukses dan meriah. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari upacara di alun-alun kota baru Aimas hingga acara hiburan berjalan lancar pada Senin (08/12/2025).

    Ketua Panitia HUT Papua Barat Daya Ke-3, Yakob Karet, yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya, mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perayaan tahun ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran panitia yang terlibat.

    Menurutnya, dukungan penuh dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu faktor utama HUT ke-3 dapat terlaksana sesuai rencana. “Semua pimpinan OPD terlibat langsung. Mereka bekerja tanpa kenal waktu untuk memastikan acara ini berjalan maksimal,” ujarnya.

    Yakob Karet menyatakan bahwa kekompakan dan koordinasi antara panitia menjadi kekuatan besar dalam mensukseskan perayaan HUT ke-3 ini. Ia menilai kolaborasi yang terbangun mempercepat penyelesaian setiap persiapan yang diperlukan. “Kerja sama dan koordinasi kami sangat solid. Inilah yang membuat seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar,” kata Yakob

    Selain dukungan internal, Yakob juga mengapresiasi doa serta dukungan masyarakat Sorong Raya yang turut memberikan energi positif bagi pelaksanaan HUT ke-3 ini. “KKami berterima kasih atas dukungan masyarakat yang sangat luar biasa. Doa dan kebersamaan adalah bagian penting dari keberhasilan acara ini,” tambahnya.

    Peringatan HUT ke-3 Papua Barat Daya juga menjadi sejarah perjalanan panjang pembentukan provinsi termuda di Indonesia. Prosesnya melewati berbagai dinamika dan membutuhkan dedikasi banyak tokoh.

    Yakob menjelaskan bahwa inisiatif awal pembentukan Provinsi Papua Barat Daya digagas oleh sejumlah Tim deklarator, di antaranya Dr. Drs. Dorteus Deki Asmuruf, Ishak Hindom, Jhon Vlasi, dan Daud Obadiri. Namun, deklarasi awal sempat mengalami hambatan karena adanya blokade saat hendak dilakukan di lapangan dan akhirnya dipindahkan ke Jayapura.

    Setelah proses deklarasi, dibentuk tim persiapan di bawah penunjukan Deki kepada Andi Yasmuruf yang saat itu menjabat sebagai hakim. Tim ini berperan penting dalam menyusun berbagai dokumen dan kebutuhan administratif dalam proses pembentukan provinsi.

    Pada tahun 2011, perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Tim Presidium yang dipimpin oleh Yosafat Kambu. Tim ini memperkuat dorongan masyarakat dan menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pembentukan provinsi.

    Seiring perkembangan politik, pemerintah pusat kemudian mewajibkan agar seluruh usulan pemekaran provinsi harus diajukan melalui jalur resmi, yakni bupati, wali kota, dan gubernur. Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Papua Barat membentuk Tim Percepatan yang diketuai oleh Drs. Ec. Lambertus Jitmau yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Sorong periode 2017–2022.

    Tim tersebut diperkuat oleh para Bupati dan Walikota, seperti Samsudin Anggiluli sebagai wakil ketua, Gabriel Assen sebagai sekretaris, serta anggota lainnya yakni Bernard Sagrim, Bupati Sorong Joni Kamuru, dan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati. Para Bupati dan Wali Kota berperan aktif dalam melakukan pendekatan resmi dan administrasi kepada pemerintah pusat.

    Proses perjuangan juga menyentuh parlemen nasional. Pada tahun 2022, Papua Barat Daya sempat tidak masuk dalam pembahasan pemekaran oleh pemerintah. Namun, perjuangan dilanjutkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai usul inisiatif dari lembaga tersebut.

    Setelah berbagai upaya dilakukan, titik terang pun muncul. Pada tanggal 17 November, Komisi II DPR RI akhirnya menyetujui usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat yang telah lama menantikan kehadiran provinsi baru.

    Yakob Karet menegaskan bahwa keberhasilan itu adalah hasil kerja keras seluruh tim serta doa dan dukungan masyarakat dari berbagai daerah. “Perjuangan ini bukan milik satu dua orang, tetapi milik semua masyarakat Papua Barat Daya. Kita bersyukur karena ketekunan dan doa itu akhirnya membuahkan hasil,” ucapnya.

    Moment HUT ke-3 ini, kata Yakob, perjuangan menjadi pengingat penting bahwa perjalanan pembentukan provinsi Papua Barat Daya ini bukanlah proses yang singkat, melainkan perjuangan panjang yang harus terus dihormati dan diapresiasi oleh generasi sekarang maupun mendatang.

    Ia berharap semangat persatuan yang terbangun dalam perayaan maupun dalam sejarah perjuangan pembentukan provinsi dapat terus dijaga untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih maju di masa depan.

    “Semoga kebersamaan ini terus terjaga. Kita bangun Papua Barat Daya dengan hati, kerja nyata, dan komitmen bersama untuk Papua Barat Daya yang lebih baik dan berkontribusi” tutup Yakob Karet.

  • Kelly Kambu Serukan Rekonsiliasi dan Pengesahan Perda untuk Tim Pejuang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus menyerukan rekonsiliasi dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan mengakui peran tim pejuang.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk syukur atas terbentuknya provinsi yang kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua Barat Daya, usai upacara HUT Ke-3 di Alun-alun Aimas pada Senin (08/11/2025).

    Kelly Kambu mengucap syukur kepada Tuhan atas terlaksananya semua proses panjang yang telah diperjuangkan. Menurutnya, pembentukan provinsi ini adalah hasil kerja keras tanpa henti untuk menghapus air mata dan membawa senyum kebahagiaan bagi  Masyarakat Papua Barat Daya terutama Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di pegunungan, lembah, hingga pesisir. “Provinsi ini hadir atas dasar hasil dari perjuangan tiga Tim Pemekaran Papua Barat Daya,” ujarnya,

    Lebih lanjut, Kelly menerangkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan upaya mandiri yang dilakukan oleh “tim pejuang” tanpa dukungan eksternal pada perjuangan awal. Ia menjelaskan bahwa tim presidium, tim deklarator, dan tim percepatan adalah pihak-pihak yang berjuang sendirian, yang sering menghadapi tantangan dan gesekan internal demi mewujudkan cita-cita perjuangan ini.

    Mengingat sejarah perjuangan yang panjang dan berat tersebut, Julian Kelly Kambu mendesak semua anggota tim pejuang untuk duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi. Ia tekankan bahwa pentingnya membangun kembali persatuan di antara ketiga kelompok ini diantaranya tim percepatan, tim pemekaran presidium, dan deklarator demi kepentingan bersama ke depan.

    Poin dari usulan ini adalah untuk menyusun dan mengesahkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Perda ini dirancang khusus secara resmi menetapkan dan mengakomodasi seluruh anggota tim pejuang, memastikan pengakuan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menghadirkan Provinsi Termuda ini.

    Usai di lakukan rekonsiliasi usulan ini diharapkan dapat diajukan melalui hak inisiatif DPRD atau inisiatif eksekutif.

    Juru Bicara Tim Pemekaran juga menjelaskan bahwa tujuan utama Perda tersebut adalah untuk memastikan bahwa tim pejuang dihargai, dihormati, dan terlibat sebagai “ring satu” dalam setiap kebijakan pembangunan provinsi. “Mereka harus merasakan hasil perjuangan ini,” serunya.

    Ia menekankan bahwa Provinsi Papua Barat Daya memiliki karakteristik perjuangan yang unik dan berbeda dengan tiga provinsi lain di Tanah Papua yang terbentuk melalui proses yang berbeda, provinsi ini lahir dari perjuangan langsung masyarakat. “Provinsi ini berbeda dengan Provinsi yang lain karena diperjuangkan sendiri oleh masyarakat sejak tahun 2026,” kata Kambu,

    Oleh karena itu, Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi termuda ini sangat berharap agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak eksekutif di Provinsi Papua Barat Daya dapat bekerja sama mendorong dan mendukung pembentukan Perda ini.

    “Perda tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat untuk mengakomodasi kebutuhan para tim pejuang,” tegas Kelly.

    Juru bicara Kelly Kambu optimistis bahwa tim pejuang akan mendapatkan hasil dalam  telah mereka perjuangkan. “Ini bukan hanya tentang pengakuan historis, melainkan juga tentang memastikan keadilan bagi mereka yang telah berkorban demi memperjuangkan masa depan Provinsi termuda ke 38 Papua Barat Daya,” tutup Kelly Kambu Juru Bicara Tim Pemekaran Papua Barat Daya.