Melanesia Times

Blog

  • Dialog Publik Yayasan Akar Semesta Papua, Jemima Lobat: Pelayanan Kesehatan Gratis Sudah Siap Diakses Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat hadiri Dialog publik yang digelar oleh Yayasan Akar Semesta Papua dengan tema “Transformasi Pelayanan Kesehatan Gratis Menuju Kota Sorong yang Sejahtera. Dialog Publik ini berlangsung di Aula Lantai tiga Kampus Unamin Sorong, pada Kamis (11/12/2025).

    Hadir dalam kegiatan ini Direktur Rumah Sakit Sle Be Solu, DPRK Kota Sorong Fraksi Otsus dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya serta mahasiswa Unamin Sorong.

    Forum dialog menjadi ruang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan perkembangan terkait pelaksanaan layanan kesehatan gratis di Kota Sorong. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis telah dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat. “Pelayanan kesehatan gratis ini sudah berjalan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah. Kami memastikan masyarakat bisa mendapatkan layanan tanpa biaya sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Pelayanan gratis ini mencakup fasilitas di tingkat primer maupun rujukan. Saat ini Kota Sorong memiliki tujuh rumah sakit, termasuk RS. Selebe Solo sebagai rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan utama dalam program layanan kesehatan gratis.

    Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan sepuluh puskesmas di setiap distrik serta 34 puskesmas pembantu yang tersebar di wilayah Kota Sorong. Jaringan fasilitas tersebut menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Jemima Elisabeth Lobat menjelaskan bahwa dukungan pendanaan untuk layanan kesehatan gratis berasal dari APBD yang disalurkan melalui pemerintah provinsi dan kota. “Kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai mitra resmi, sehingga pembiayaan layanan dapat dijamin dan berkesinambungan,” kata Jemima.

    Meski program telah berjalan efektif, pemerintah mengakui masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan gratis ini. Minimnya informasi menjadi tantangan dalam memastikan seluruh warga memahami hak mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

    Melalui dialog tersebut, para peserta terutama mahasiswa didorong untuk turut membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. “Mereka diharapkan menjadi jembatan komunikasi agar program kesehatan gratis dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu Ketua Panitia Faisal Ishak Warwey menegaskan dalam laporannya bahwa, “dialog publik ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor kesehatan demi mewujudkan Kota Sorong yang lebih sehat dan sejahtera,” ungkap Faisal

    Ia berharap dengan adanya dialog publik ini masyarakat bisa mengetahui layanan gratis yang di programkan oleh pemerintah pusat hingga daerah melalui BPJS.

    “Kami berharap dengan adanya dialog ini masyarakat dapat memahami tentang Kesehatan gratis sehingga tidak ragu untuk menggunakan BPJS dalam berobat,” tambahnya.

    Selain itu Direktur Rumah Sakit Sele Be Solu, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH menyampaikan ada beberapa Kategori masalah yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan yakni:

    1. Tindakan Kosmetik & Estetika: Operasi plastik, perawatan pemutih kulit, pemasangan kawat gigi (behel) untuk penampilan, bukan medis.
    2. Penyakit Akibat Perilaku Sendiri: Cedera dari percobaan bunuh diri, luka akibat penganiayaan diri sendiri, atau masalah kesehatan akibat konsumsi alkohol/narkoba.
    3. Kejahatan & Kecelakaan Tertentu: Penyakit/cedera akibat tindak pidana (penganiayaan, kekerasan seksual) atau kecelakaan kerja/lalu lintas (ditanggung program lain).
    4. Layanan Non-Medis/Eksperimental: Pengobatan alternatif/tradisional yang belum terbukti efektif, tindakan medis eksperimental, atau alat kesehatan rumah tangga.
    5. Masalah Reproduksi: Pengobatan mandul (infertilitas) atau program bayi tabung.
    6. Pelayanan di Luar Sistem BPJS: Layanan di luar negeri atau fasilitas non-rekanan tanpa rujukan yang sah, kecuali kondisi darurat.
    7. Kondisi Khusus: Penyakit yang sudah ada sebelum pendaftaran (pre-existing condition) tergantung evaluasi medis, atau perawatan khusus anggota TNI/Polri.

    Ia berharap agar semua masyarakat bisa memahami dan mengetahui kategori yang tidak bisa di tanggung oleh BPJS Kesehatan.

  • Mewakili Pemkot Asisten I  Kota Sorong Buka Dialog Publik Bahas Transformasi Pelayanan Kesehatan Gratis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Universitas Al-Amin Sorong menjadi tempat berlangsungnya dialog publik bertema “Transformasi Pelayanan Kesehatan Gratis Menuju Kota Sorong yang Sejahtera” pada Kamis (11/12/2025).

    Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat hingga mahasiswa.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jermias Gembenop, hadir mewakili Wali Kota Sorong sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan dialog publik yang dilaksanakan oleh Yayasan Akar Semesta Papua.

    Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Direktur Rumah Sakit Sele Be Solu, perwakilan MRP-PBD, DPRK Otsus, Rektor Unamin Sorong, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta peserta dari mahasiswa.

    Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan bahwa tema dialog publik kali ini sangat relevan dengan arah pembangunan daerah.

    Jermias menyampaikan bahwa transformasi pelayanan kesehatan telah menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Asisten I, pelayanan kesehatan gratis bukan sekadar program rutin, melainkan upaya membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. “Pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat. Kami memahami bahwa kesehatan adalah pondasi kesejahteraan,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa transformasi layanan kesehatan harus dibangun melalui pemenuhan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga ketersediaan obat-obatan. “Kami ingin memastikan layanan kesehatan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun lokasi tempat tinggal,” jelasnya.

    Wali Kota melalui Asisten I turut menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Sorong selaku penyelenggara dialog. “Melalui dialog publik ini, kita diberi ruang untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Inilah esensi pembangunan partisipatif; pemerintah tidak berjalan sendiri,” katanya.

    Lebih jauh, Jermias menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan Kota Sorong sebagai kota yang sejahtera dan sehat secara sosial. Transformasi pelayanan kesehatan gratis disebut menjadi langkah strategis yang diarahkan untuk memastikan keadilan layanan bagi seluruh warga.

    Septinus Lobat melalui perwakilannya mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan masukan demi penyempurnaan kebijakan pelayanan kesehatan ke depan. “Setiap saran dan kritik akan menjadi masukan berharga, terutama dalam menyempurnakan skema pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Di akhir sambutan, ia menyampaikan harapan agar kegiatan dialog publik ini menghasilkan rekomendasi strategis bagi masa depan pelayanan kesehatan di Kota Sorong. Ia juga menutup pesan dengan doa agar seluruh pihak diberkati dalam membangun Kota Sorong menjadi lebih baik.

  • Advokat Papua Geram, Desak Polda PBD Tindak Tegas Oknum As I Raja Ampat Dalam Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Putri Kandung

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pengacara Papua Yance Dasnarebo secara resmi mendesak Polda Papua Barat Daya untuk segera mengambil langkah hukum tegas terhadap Oknum Pejabat Asisten I Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak kandungnya. Kamis, (11/12/2025).

    Kasus ini mencuat setelah beredarnya video viral siaran langsung melalui akun Facebook berinisial VW, yang memicu kemarahan publik serta kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.

    Menurut Yance Dasnarebo, tindakan yang terekam dalam video tersebut bukan hanya mencoreng martabat keluarga korban, tetapi juga merusak citra pemerintahan daerah dan melukai rasa keadilan masyarakat Papua.

    “Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pelaku, meski ia pejabat. Anak adalah korban yang wajib dilindungi negara. Kami meminta Polda Papua Barat Daya segera menetapkan langkah hukum paling tegas, termasuk penangkapan dan penonaktifan dari jabatan,” tegas Yance Dasnarebo.

    Yance menambahkan bahwa dugaan tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan berat yang diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, serta dapat dikenai ancaman hukuman maksimal.

    “Kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Pejabat publik yang melakukan kejahatan seksual adalah ancaman bagi masyarakat. Kami berdiri untuk keadilan korban dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi pihak mana pun,” tambahnya.

  • Asisten 1 R4 Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandungnya Aksi Terungkap lewat Siaran Langsung

    Melanesiatimes.com, Waisai Raja Ampat – Oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri berinisial VW. Kasus ini mencuat setelah korban berani menyiarkan kejadian tersebut secara langsung melalui media sosial.

    Terduga pelaku diketahui menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan. Publik dikejutkan ketika rekaman siaran langsung VW beredar luas pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIT.

    Dalam video berdurasi lebih dari tiga menit itu, VW mengaku terbangun dari tidurnya setelah pelaku diduga berusaha memaksanya untuk berhubungan badan. Kondisi tersebut membuat korban panik dan segera mengambil telepon genggamnya.

    VW kemudian melakukan siaran langsung di Facebook untuk meminta pertolongan dan menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Tindakan itu sontak memicu perhatian masyarakat yang menyaksikan video tersebut.

    Dalam siaran itu, VW menyampaikan bahwa pelaku adalah ayah kandungnya sendiri. Ia berbicara terbuka karena merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.

    Korban juga mengungkapkan bahwa tindakan tidak pantas tersebut bukan terjadi untuk pertama kalinya. Menurut pengakuannya, sejak ibunya masih hidup hingga setelah meninggal dunia, pelaku sudah beberapa kali berupaya melakukan hal serupa.

    VW menjelaskan bahwa dirinya datang ke rumah itu untuk menjenguk adik-adiknya. Namun situasi berubah menjadi mengerikan ketika pelaku, yang diduga berada dalam pengaruh minuman keras, mulai bertindak agresif.

    Hingga kini, kasus tersebut menjadi perhatian publik dan menimbulkan kecaman keras. Masyarakat menunggu langkah tegas kepolisian untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi korban.

  • 15 Tahun Mengabdi Bangun Harapan Anak Papua, Mei Heumasse Dapat Perhatian Presiden RI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Perjuangan panjang Mei Heumasse selama 15 tahun sebagai pendidik anak usia dini telah membawa perubahan besar bagi sebuah sekolah kecil di kawasan Pelabuhan Rakyat Kota Sorong. Rabu (10/12/2025).

    Sebagai Kepala PAUD Pelangi Sukacita 2, ia setiap hari menghadapi keterbatasan fasilitas, namun tidak pernah berhenti memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak asli Papua.

    Dalam kesehariannya, Mei selalu mengedepankan metode pembelajaran kreatif yang memadukan demonstrasi fisik, visual, dan permainan edukatif. Pendekatan ini membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

    Meski hidup sederhana, tekad Mei untuk memajukan pendidikan sangat kuat. Berbagai penghargaan yang ia terima selama bertahun-tahun menjadi bukti nyata bahwa dedikasinya bukan sekadar menjalankan profesi, melainkan panggilan hati.

    “Selama anak-anak masih bisa tersenyum saat belajar, saya akan terus mengajar,” ujarnya suatu ketika.

    Perjuangan itu akhirnya mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Pada 10 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui tim perwakilannya menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan bagi PAUD Pelangi Sukacita 2.

    15 Tahun Mengabdi Bangun Harapan Anak Papua, Mei Heumasse Dapat Perhatian Presiden RI
    Mei Heumasse Guru PAUD Pelangi 2

    Bantuan yang diberikan meliputi laptop, perangkat infokus, seragam anak-anak PAUD, serta bantuan honor dedikasi dan berkat Natal untuk empat guru yang selama ini bekerja secara sukarela tanpa menerima imbalan dari Juni hingga Desember 2025.

    Bantuan ini menjadi penyemangat baru bagi para pendidik yang telah lama berjuang tanpa keluhan.

    Dalam sambutannya, Mei menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang masih sering diabaikan. “Kami di sini bekerja karena panggilan hati, namun kami juga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan guru honorer dan sekolah-sekolah di wilayah terpencil,” kata Mei

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan.

    Menurutnya, kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak Papua, merupakan langkah penting untuk membangun masa depan yang lebih baik.

    Kisah ketulusan Mei turut menggerakkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lanjutan. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya mengambil langkah nyata dengan membangun gedung baru PAUD yang akan berdiri di atas laut, menyesuaikan karakter wilayah pesisir tempat sekolah tersebut berada.

    Perjalanan inspiratif Mei Heumasse menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya persoalan bangunan atau fasilitas, tetapi keberanian mempertahankan harapan. Dari sudut Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, semangatnya kini menjadi cahaya perubahan bagi masa depan anak-anak Papua.

  • RPKD dan RAT 2026–2029 Mulai Disusun, Pemkot Sorong Fokus pada Data Akurat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong mulai mematangkan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2026–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT). Kegiatan ini dipimpin Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., dan berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (10/12/2025).

    Dalam arahannya, Amos menekankan bahwa seluruh proses penyusunan harus berbasis data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa data adalah fondasi utama bagi setiap kebijakan, terutama terkait penanggulangan kemiskinan.

    Amos menyebut terdapat 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 10 distrik yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Karena itu, ia meminta adanya sinergi yang kuat dalam penyediaan data lintas sektor.

    “Penyusunan dokumen kemiskinan ekstrem ini harus memiliki dasar yang kuat. Semua harus berawal dari data. Jika tidak ada dokumen dan tidak ada dasar hukumnya, maka kita tidak memiliki pijakan untuk merumuskan program dan kegiatan,” ujar Amos.

    Ia juga meminta setiap perwakilan OPD mempersiapkan data sektoral dengan baik. Pertemuan ini menjadi sosialisasi awal sebelum permintaan data disampaikan secara resmi melalui surat dari tim penyusun.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Sorong berharap dokumen RPKD dan RAT dapat menjadi pedoman strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

    Pemerintah juga menargetkan agar dokumen tersebut mampu menjadi acuan dalam merancang program yang tepat sasaran, sekaligus memastikan upaya pengentasan kemiskinan berjalan terukur.

    Dengan keterlibatan OPD dan distrik secara menyeluruh, Pemkot Sorong optimistis penyusunan dokumen kali ini dapat menghasilkan perencanaan yang lebih akurat, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Penyusunan RPKD dan RAT ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan daerah, terutama dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Sorong.

  • Kadis Kominfo Kota Sorong Apresiasi Pelatihan Roti PPKS, Dorong Masyarakat Kuasai Keterampilan Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Mewakili Wali Kota Sorong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M., menghadiri kegiatan penutupan Pelatihan Vokasi Trainee “Tailor Made Training” BPVP Sorong dengan program pelatihan pembuatan aneka roti. Kegiatan tersebut digelar di Sekretariat Paguyuban Pasundan Kota Sorong (PPKS) pada (08/12/2025).

    Pelatihan ini menjadi salah satu upaya peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya di bidang kuliner. Program ini difokuskan pada pembuatan berbagai jenis roti yang dinilai memiliki peluang usaha cukup menjanjikan bagi pelaku UMKM.

    Kegiatan vokasi tersebut diikuti dengan antusias oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka mendapatkan materi mulai dari teknik dasar pembuatan roti hingga pengembangan produk yang memiliki nilai jual.

    Dalam sambutannya, James Burung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program vokasi ini. Menurutnya, kegiatan pelatihan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan serta membuka peluang usaha baru.

    “Saat ini telah dilakukan kegiatan vokasi. Kami dari Pemerintah Kota Sorong sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Pelatihan seperti ini perlu ditingkatkan lagi dan dapat juga melibatkan dinas-dinas teknis, misalnya Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Pemberdayaan,” ujar James Burung.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu membuka ruang kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan masyarakat. Termasuk kerja sama dengan PPKS yang selama ini aktif melaksanakan pelatihan.

    James juga menilai bahwa pemberdayaan masyarakat melalui vokasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Melalui pelatihan seperti ini, diharapkan peserta mampu mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan.

    Di akhir sambutannya, James Burung menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong sangat mendukung seluruh program pelatihan yang diselenggarakan oleh PPKS di masa mendatang. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sorong.

  • Distribusi Beras SPHP di Papua Barat Daya Dimaksimalkan Jelang Natal dan Tahun Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terus dilakukan di Papua Barat Daya. Pimpinan Cabang Bulog Sorong, Riyadi Muslim, memastikan stok beras dalam kondisi aman dan pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di seluruh wilayah. Selasa (09/12/2025).

    Riyadi menjelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Zona 3 saat ini ditetapkan sebesar Rp67.500. Ia menyebutkan, penjualan di bawah HET tetap diperbolehkan dan bahkan sangat membantu masyarakat.

    “Kami temukan beberapa titik yang menjual di angka Rp65.000 hingga Rp63.000, terutama di wilayah Aimas. Ini tentu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

    Terkait ketersediaan pasokan, Bulog Sorong memiliki stok sekitar 4.000 ton yang terdiri dari 3.000 ton di gudang utama dan 1.000 ton di Sorong Selatan. Riyadi memastikan jumlah tersebut sangat cukup untuk kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, termasuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ia menambahkan bahwa beras SPHP terus disalurkan melalui jaringan retail modern seperti Nomaret, Saga, dan Ramayana, serta pasar rakyat, kios, dan outlet resmi SPHP.

    “Penyaluran kami lakukan hingga wilayah kabupaten, termasuk Tamraw di Sausapor, serta wilayah Aimas dan Kota Sorong,” kata Riyadi.

    Dalam pemantauan harga yang dilakukan setiap pekan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait, tidak ditemukan pelanggaran harga di atas HET. Namun, ia mengakui masih ada persepsi masyarakat tentang kualitas rasa beras SPHP.

    “Sebagian warga bilang rasanya kurang sipa, tapi secara standar kualitas beras SPHP tetap sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan daring dengan Menteri Pertanian di Jayapura untuk memastikan penyaluran beras SPHP dilaksanakan serentak pada hari ini.

    “Kami ingin memastikan distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran. Semua jajaran sudah kami siapkan untuk mendukung pengamanan,” tegasnya.

    Sebanyak 57 ton beras SPHP didistribusikan hari ini di Papua Barat Daya. Rinciannya, Kabupaten Sorong menerima 13 ton, Kota Sorong 22 ton, Tambrauw 3 ton, Raja Ampat 10 ton, Sorong Selatan 7 ton, dan Maybrat 2 ton. Beras tersebut ditargetkan sudah tiba di masing-masing lokasi hari ini atau paling lambat besok.

    Brigjen Gatot juga menegaskan bahwa stok beras BULOG sebanyak 4.000 ton dinilai sangat aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Ia menyampaikan bahwa target intervensi SPHP untuk November hingga Desember sebesar 424 ton, sementara capaian hingga saat ini baru 193 ton. “Kami akan maksimalkan penyaluran hingga akhir tahun agar target terpenuhi,” katanya.

    Dengan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, distribusi beras SPHP diharapkan dapat menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi menjelang akhir tahun.

  • Kapolresta Sorong Kota Ajak Kepala Suku OAP Perkuat Keamanan Menjelang Natal 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menjelang perayaan Natal 2025, Polresta Sorong Kota mempererat komunikasi dengan para pemimpin adat melalui agenda Ramah Tamah bersama kepala suku dan tokoh masyarakat asli Papua. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sanika Satyawada, pada Selasa (9/12/2025),

    Pertemuan ini sebagai salah satu upaya membangun soliditas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru.

    Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, dengan kehadiran Kasat Binmas serta 23 kepala suku. Hadir di antaranya Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya Buce Ijie, Kepala Suku Biak Hengky Korwa, dan Kepala Suku Maya Matius Zeth Samagita.

    Dalam sambutannya, Kapolresta Amry Siahaan menyampaikan rasa hormat kepada para pemimpin adat yang disebutnya sebagai orang tua masyarakat di Kota Sorong. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka menjelang perayaan besar keagamaan.

    “Silaturahmi ini sangat penting untuk memastikan perayaan Natal berjalan aman dan damai. Kami berharap dukungan penuh dari para kepala suku,” kata Kapolresta.

    Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya, Buce Ijie, mengapresiasi langkah Polresta Sorong Kota yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah pasca munculnya kasus makar beberapa waktu lalu.

    Ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat adat, antara lain peningkatan pengamanan menjelang Natal, pembatasan penjualan minuman keras sepanjang Desember, serta permintaan agar aparat mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa pada peringatan Hari HAM.

    Menanggapi hal itu, Kapolresta menegaskan kesiapan pihaknya memberantas peredaran miras tanpa izin. Ia menyampaikan bahwa penindakan telah dilakukan di sekitar 20 titik dengan barang bukti hampir satu ton miras ilegal.

    “Kami sudah mengamankan pelaku penjualan miras ilegal. Penertiban akan terus dilakukan secara terukur,” tegasnya. Ia menambahkan, pengawasan terhadap toko berizin akan dilaksanakan melalui koordinasi bersama pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

    Perwakilan Kepala Suku Biak, Hengky Korwa, turut memberikan dukungan penuh atas kebijakan kepolisian. Ia menyatakan kesiapannya bergerak bersama masyarakat untuk menjaga stabilitas kota menjelang Natal.

    “Kami siap bersinergi dengan kepolisian menjaga kota ini tetap aman, damai, dan bebas dari miras,” ungkap Hengky.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta juga memaparkan sejumlah program proaktif dalam pemeliharaan keamanan, seperti kegiatan tatap muka dengan warga, pembagian bantuan sosial, pembangunan Pos Kamling, hingga penyediaan fasilitas olahraga dan turnamen Mini Soccer untuk pemuda.

    Acara Ramah Tamah ditutup dengan santap siang bersama sebagai kebersamaan dan komitmen menjaga kedamaian di Kota Sorong menjelang perayaan Natal 2025.

  • Dorong Wisata Berkelanjutan, Dispora Parekraf  PBD Gelar Pelatihan Ekowisata untuk OAP

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yusdi Lamatenggo resmi membuka Pelatihan Ekowisata bagi para pengelola objek wisata Orang Asli Papua (OAP).

    Giat ini berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya pada Selasa (09/12/2025).

    Kegiatan ini selama tiga hari mulai dari tanggal 9 – 11 Desember 2025. Giat ini merupakan program Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.

    Dalam sambutannya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat asli Papua sebagai pengelola destinasi wisata.

    Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong lahirnya pengelolaan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

    “Pelatihan ekowisata ini adalah langkah yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat lokal agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional,” ujar Yusdi.

    Yusdi menambahkan bahwa pengembangan ekowisata juga menuntut keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. “Ekowisata bukan sekadar menghadirkan kunjungan wisata, tetapi memastikan bahwa alam tetap terjaga,” tambahnya.

    Kadispora Parekraf mengakui bahwa Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong itu sangat luar biasa, unik dan hebat apalagi dari segi pariwisatanya tidak kalah dengan Kabupaten lain.

    “Kalau zaman dulu orang berwisata itu datang foto-foto pulang, sekarang ekowisata tidak seperti itu, karena Ekowisata lebih kepada pengalaman, pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal menjadi pelaku utama yang mengelola seluruh potensi yabg dimiliki,” ungkap Kadispora Parekraf.

    Ia juga menyatakan pelatihan yang dilakukan tidak bertumpu pada teori kendati di utamakan juga praktek dilapangan. “Jadi sistemnya 50 persen teori 50 persen praktek, sehingga semua sejalan bersama,” tutupnya.

    Selain itu Ketua Panitia Pelaksana, Yance Kambu, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.

    Yance menyatakan bahwa pelatihan ini mencakup materi tentang konsep dasar ekowisata, konservasi lingkungan, pengelolaan produk wisata, hingga strategi pemasaran.

    “Kegiatan pelatihan bagi pengelola objek wisata Orang Asli Papua merupakan kegiatan penting dimana kegiatan ini memberikan ilmu kepada OAP terkait Ekowisata,” kata Yance.

    Ia juga menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat OAP mengenai pengelolaan wisata yang berkelanjutan. “Kami berharap peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas destinasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Peserta paltihan ini dibimbing oleh para narasumber dan instruktur yang kompeten, yang terdiri dari akademisi perguruan tinggi negeri, praktisi ekowisata hingga Flora dan Fauna Indonesia Program Tanah Papua.

    Selain meningkatkan kompetensi peserta, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata daerah.

    “Kami percaya pelatihan ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan pariwisata Papua Barat Daya,” tambah Yance.

    Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada beberapa landasan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.