Melanesia Times

Blog

  • Serapan APBD Rendah, DPRK Raja Ampat Sidak Dua Bangunan DAK Milik Pemda

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – DPRK Raja Ampat lakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi kontruksi bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 milik Pemda yakni Rumah Sakit (RS) tipe C dan Bangunan Baru Laboratorium Kesehatan (Labkes) di Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota, Rabu, (26/11/25).

    Dalam pertemuan itu Ketua DPRK Raja Ampat Moh Taufik Sarasa, menegaskan bahwa dateline (garis tanggal) menjadi dasar acuan kontraktor agar seluruh kontruksi bangunan yang bersumber dari DAK segera diselesaikan. Jika, tak kunjung rampung maka berdampak pemangkasan pada Dana Alokasi Khusus tahun 2026.

    “Sidak ini bertujuan agar memastikan progres kontruksi bangunan harus sinkron dengan batas waktu, selain bertujuan mengimbangi penyerapan APBD 2025 yang menurun drastis. Juga untuk memastikan tidak terjadinya pemangkasan DAK di tahun 2026, akibat dari capaian progres yang tidak sesuai target,” tegasnya.

    Ketua DPRK Moh Taufik Sarasa Saat Bersama Pihak Kontraktor

    Menurutnya, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2025 hingga saat ini mencapai hampir 70 persen.

    Taufik menjelaskan bahwa, inspeksi mendadak semacam ini lebih membantu pemerintah dalam hal penyerapan APBD 2025 dan juga situasi kontruksi hari ini. Kunjungan tanpa persiapan khusus, dinilai lebih efektif untuk mengukur kinerja para kontraktor secara natural.

    Selain itu DPRK Raja Ampat Komisi III, Roni Romelus Rumbewas, juga menerangkan bahwa, Bangunan Rumah Sakit tipe C tersebut bersumber dari DAK 2025 maka perlu dievaluasi dan diawasi secara bersama-sama karena menurutnya, selain nilai yang menjanjikan keuntungan bagi kontraktor. Namun, dampak progres tak maksimal jadi tantangan pemerintah dan ancaman serius terhadap DAK 2026.

    “Bangun RS tipe C ini menggunakan dana DAK 2025 dengan nilai fantastis untuk itu perlu dievaluasi agar targetnya tercapai. Jika tidak memenuhi target maka sudah barang tentu menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan ancaman terhadap DAK kita di tahun 2026,” tandasnya.

    Berdasarkan keterangan bahwa progres bangungan tersebut baru mencapai 40 persen sementara target batas ketentuan waktu hanya sampai pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk itu, Rumbewas mengatakan selain berpotensi tantangan dan ancaman. Ia juga berharap Kualitas bangunan RS tipe C harus dipastikan sesuai standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar masyarakat Raja Ampat benar-benar mendapat bangunan yang layak digunakan.

  • DPRK Sorong Desak Evaluasi Pengelolaan Sampah: Usul Pembagian Lima Zona dan Penambahan Sub

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi II DPR Kota Sorong Soroti penanganan sampah di Kota Sorong, hal ini di sampaikan Muhammad Rum Rumoni usai melakukan rapat pembahasanateri raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026, Rapat ini berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor DPR Kota Sorong pada Rabu (26/11/2025).

    Sampah kembali menjadi sorotan lantaran dinilai tidak berjalan maksimal. Sejumlah titik masih ditemukan tumpukan sampah liar yang mengganggu kebersihan kota dan kenyamanan masyarakat.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sorong menjelaskan bahwa penanganan sampah saat ini berada di bawah tanggung jawab pihak ketiga. Meski begitu, pelaksanaannya dinilai belum memenuhi harapan. “Saat ini pengelolaan sampah memang dikerjakan pihak ketiga, namun ada beberapa kendala teknis di lapangan,” ujar perwakilan DLH.

    Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPR Kota Sorong mendorong segera dilakukannya pertemuan resmi antara DLH dan pihak ketiga demi mencari solusi konkret. DPR menilai koordinasi yang terbangun selama ini belum efektif. “Kami melihat sistem yang berjalan sekarang belum memberikan hasil yang baik dan perlu segera dievaluasi,” kata Ketua Komisi II DPR Kota Sorong, Muhammad Rum Rumoni.

    Menurut Rum, pola pengangkutan yang tidak teratur dan kurangnya pengawasan di lapangan menjadi pemicu utama munculnya sampah liar. Ia menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar masalah serupa tidak terus berulang.

    DPRK Sorong Desak Evaluasi Pengelolaan Sampah: Usul Pembagian Lima Zona dan Penambahan Sub
    Kondisi Sampah masih tertumpuk di samping jalan Utama Kota Sorong

    Sebagai bentuk solusi, DPR Kota Sorong mengusulkan pembagian zona penanganan sampah menjadi lima bagian. Dengan sistem ini, setiap wilayah akan ditangani oleh satu sub operator agar lebih fokus dan mudah diawasi.

    Pembagian zona ini dinilai dapat mengurangi penumpukan sampah karena setiap sub pihak ketiga akan memiliki batas kerja yang jelas. Rum Rumoni menyampaikan, “Dengan zonasi, tidak ada lagi alasan tumpang tindih wilayah. Setiap pihak jelas tanggung jawabnya.”

    Adapun contoh pembagian zona yang diusulkan antara lain Sorong Kepulauan sebagai zona satu, Saoka hingga Kampung Baru sebagai zona dua, dan Sorong Manoi sebagai zona tiga.

    Sementara untuk zona empat mencakup wilayah Sorong Utara, dan zona lima meliputi kawasan Klasabi hingga kilometer 16. Skema ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan dan pemantauan di lokasi-lokasi padat penduduk.

    Rum Rumoni berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan tersebut bersama DLH dan pihak ketiga. “Kebersihan kota adalah tanggung jawab kita semua, dan kami ingin Solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” Ketua Komisi II DPR Kota Sorong Muhammad Rum Rumoni.

  • Lasqi Nusantara Jaya Lepas 59 Kontingen Papua Barat Daya Menuju Ajang Nasional 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lasqi Nusantara Jaya resmi melepas 59 kontingen dari Provinsi Papua Barat Daya untuk mengikuti lomba tingkat nasional tahun 2025. Kegiatan pelepasan tersebut digelar di Gedung Al-Akbar Kota Sorong pada Rabu (26/11/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan pentingnya masyarakat terus mengembangkan kemampuan serta memberikan yang terbaik melalui ajang seni dan qasidah. Ia menilai fasilitas negara melalui Lasqi merupakan ruang bagi umat untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan.

    Gubernur mengajak seluruh peserta agar mengikuti lomba dengan persiapan matang dan berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk ibadah. Ia mengingatkan bahwa setiap peserta membawa nama baik daerah, bukan sekadar mewakili diri sendiri.

    “Tugas kita bukan berangkat membawa diri sendiri, tetapi membawa nama baik Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Elisa Kambu dalam sambutannya.

    Ia juga berharap seluruh anggota kontingen dapat menjaga ketertiban, fokus pada tujuan, dan tetap kompak sehingga mampu mempersembahkan penampilan terbaik. Menurutnya, persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan utama masyarakat Papua Barat Daya dalam berbagai kegiatan.

    Ketua Umum DPW Lasqi Nusantara Jaya Papua Barat Daya, Sanusi Rahaningmas, menjelaskan bahwa peserta berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw. Jumlah 59 peserta tersebut ditambah pelatih, oficer, dewan hakim, dan pendamping, sehingga total keseluruhan mencapai 85 orang.

    Kontingen dijadwalkan berangkat dalam dua tahap mulai 2 Desember 2025. Sanusi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang telah memberikan dukungan hingga keberangkatan kontingen dapat terlaksana.

    Ia menegaskan bahwa meski Lasqi Papua Barat Daya baru pertama kali mengikuti ajang tingkat nasional, pihaknya tetap optimis dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam persaingan bersama 28 provinsi lainnya. “Kami ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa Papua Barat Daya juga ada dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ungkap Sanusi.

    Ajang nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4–7 Desember 2025 di halaman Kantor Bupati Bogor. Sanusi menambahkan bahwa meskipun masih memiliki sejumlah kekurangan, pihaknya tetap siap berkompetisi secara maksimal.

    “Atas nama kontingen, kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar peserta dari Papua Barat Daya dapat meraih hasil terbaik,” tutup Sanusi.

     

  • Pakar Hukum Desak Polda Papua Barat Daya Tetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu TK Baseftin

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Pakar Hukum Pidana Magister Hukum Universitas Widya Mataram Dr Buamona S.H., M.H angkat bicara terkait ijasah palsu TK Baseftin Al-Ma’arif dalam rilisnya kepada media ini mengingatkan kepada Polda Papua Barat Daya untuk tidak kaku dalam mengusut dan segera menetapkan tersangka setelah memiliki 2 alat bukti yang cukup kepada Warga Negara Portugal yang bernama Andrew Miners selaku Pembina Yayasan MER dan Ketua Yayasan MER Warga Negara Indonesia yang bernama Veronika Virly Yuriken yang diduga terlibat dalam penerbitan ijasah palsu tahun 2022-2024 sekolah taman kanak-kanak (TK)) Baseftin Al-Ma’arif di kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Rabu (26/11/2025).

    Dr. Hasrul Buamona sendiri mengatakan berdasarkan data dan informasi yang akurat bahwa Warga Negara Portugal Andrew Miners sebagai Pembina Yayasan MER adalah penanggung jawab akhir dari aktivitas yayasan tersebut dan diduga mengetahui, mendukung dan membiarkan Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken menandatangani ijasah Tk Baselftin Al-Ma’arif tanpa di tegur dikarenakan antara pembina yayasan dan ketua yayasan ada memiliki hubungan spesial.

    Menurut Ahli Hukum, tindakan Veronika Virly Yuriken sebagai Ketua Yayasan MER yang menandatangani Ijasah Tk tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, dikarenakan Ketua Yayasan MER dalam suatu Lembaga Pendidikan khusus sekolah taman kanak-kanak (TK) bukanlah kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijasah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

    Selain Itu kata Ahli Hukum Dr Hasrul Buamona SH.,MH, apabila melihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan berbunyi bahwa “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

    Artinya secara Implisit penjelasan ini telah membatasi Pengurus Yayasan dalam hal ini Ketua Yayasan MER Veronika Virly Yuriken untuk bertindak kedalam urusan badan usaha dari Yayasan MER termasuk dalam hal tanda tangan ijasah. Maka secara hukum mutatis mutandis, penegak hukum dalam hal ini penyidik Polda Papua Barat Daya bisa menjerat Ketua Yayasan MER dengan Pasal 263 ayat (1)KUHP, ujar Ahli Hukum Dr Hasrul Buamona.

    Lanjut Dr Hasrul Buamona, apabila penyidik Polda Papua Barat Daya tidak berani untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup maka sudah tentu konsukwensi adalah penyidik dan pimpinanya bisa dilaporkan oleh masyarakat yang merasa menjadi korban ke Mabes Polri atau Kompolnas dikarenakan penyidik dianggap bermain-main dan tidak serius dalam mengusut dugaan pemalsuan ijasah Tk Baselftin Al-Ma’arif.

    Apalagi sekarang Presiden Prabowo telah membentuk Komisi Reformasi Polri dan kalau masyarakat melaporkan hal tersebut ke Komisi Reformasi Polri di Jakarta maka sudah tentu ini akan menjadi citra buruk bagi Polda Papua Barat Daya yang baru berdiri seumur jagung dan dianggap tidak mampu mengusut laporan masyarakat, tegas Dr Hasrul Buamona.

  • Empat Terpidana Kasus Makar NFRPB Dijemput Massa di Bandara DEO Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sejumlah masyarakat mendatangi Bandara Domine Edward Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, untuk menjemput empat terpidana kasus makar Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang baru tiba di Kota Sorong. Rabu (26/11/2025)

    Sejak pukul 06.00 WIT, massa mulai berkumpul di area pintu kedatangan bandara sambil membawa spanduk serta menyampaikan orasi. Kehadiran mereka merupakan bentuk penyambutan atas kembalinya empat orang yang dianggap sebagai simbol perjuangan politik Papua.

    Sance Karsau, yang memimpin orasi, mengatakan bahwa momentum ini dianggap penting bagi sebagian masyarakat Papua. Ia menyebut kedatangan keempat terpidana sebagai bagian dari perjalanan panjang aspirasi politik yang disuarakan secara damai.

    Menurutnya, hari tersebut menjadi momen bersejarah bagi rakyat Papua karena empat sosok yang mereka sebut “pejuang” kembali ke tengah masyarakat setelah proses hukum yang dijalani sejak dua tahun lalu.

    Keempat terpidana ini sebelumnya diproses hukum lantaran terlibat dalam pengantaran surat dari Presiden NFRPB kepada pemerintah Republik Indonesia di wilayah Papua Barat Daya, yang kemudian dijadikan dasar penetapan kasus makar.

    Dalam orasinya, Sance juga menyampaikan pandangannya mengenai identitas dan aspirasi sebagian masyarakat Papua yang menurutnya telah lama menginginkan ruang kebebasan yang lebih luas di tanah kelahiran mereka.

    Di tengah penyambutan itu, salah satu terpidana, Abraham Goram Gaman, turut memberikan pernyataan. Ia menyampaikan rasa syukur karena dapat kembali ke Sorong dan mengajak seluruh massa untuk tetap menjaga situasi agar tetap damai selama rangkaian penyambutan.

    Abraham menuturkan bahwa pihaknya berencana berjalan kaki dari Bandara DEO menuju Komplek Yohan sebagai bentuk simbolik perjalanan damai mereka. Ia kembali menegaskan bahwa aksi dan aspirasi yang disuarakan bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk mengekspresikan hak politik masyarakat Papua secara damai.

    Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebebasan yang mereka terima hari itu merupakan bagian dari keadilan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan leluhur Papua, sehingga mereka kini dapat kembali ke tengah masyarakat.

    Abraham kembali menolak anggapan bahwa tindakan mereka sebagai makar atau kriminal. Ia menyebut bahwa perjuangan mereka adalah ekspresi politik yang semestinya tidak dikriminalisasi.

    Ia menambahkan bahwa perjuangan Papua melalui bingkai Negara Federal Republik Papua Barat, menurut keyakinannya, harus dijalankan mengikuti jalur aturan internasional dan sepenuhnya melalui cara-cara damai.

  • Tanggapan Pemkot Sorong Dalam Pandangan Umum Fraksi Pada Rapat Pleno DPR Kota Sorong Tahun 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXXI Paripurna XXVII DPR Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2025 menjadi  penting bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menyampaikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda ini berlangsung di kantor DPR Kota Sorong pada Selasa (25/11/2025).

    Atas nama Pemerintah Kota Sorong, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi serta Kelompok Khusus DPRK Otsus yang telah memberikan pandangan, kritik, dan saran terhadap rancangan APBD.

    Pemerintah menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut merupakan wujud nyata kemitraan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Sebelum menyampaikan tanggapan rinci terhadap setiap fraksi, pemerintah menjelaskan bahwa sejumlah pemandangan umum yang memiliki substansi serupa akan dirangkum dalam tanggapan pada salah satu fraksi. Mekanisme ini dilakukan agar penyampaian jawaban tetap efektif, jelas, dan tidak berulang.

    Pemerintah kemudian menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sepenuhnya mengacu pada regulasi nasional, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Tanggapan pertama ditujukan kepada Fraksi Golongan Karya. Pemerintah mengapresiasi dukungan Golkar terhadap arah kebijakan APBD 2026 serta menilai pandangan fraksi tersebut sebagai masukan strategis untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.

    Terkait isu kemiskinan ekstrem, pemerintah menegaskan bahwa program penanganannya telah berjalan melalui pendataan berbasis DTKS, bantuan langsung bagi keluarga rentan, pemberdayaan ekonomi mandiri, hingga intervensi pemenuhan sanitasi dan perumahan. Pemerintah menargetkan pencapaian zero kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor.

    Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah memastikan layanan dasar tetap gratis bagi seluruh warga. Dukungan pembiayaan sekolah, beasiswa, hingga penguatan fasilitas kesehatan akan terus diperluas sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Sorong.

    Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya insentif RT/RW dalam penguatan pengelolaan sampah. Pemerintah menjelaskan bahwa mulai tahun 2026 insentif RT/RW akan diintegrasikan dengan indikator kinerja lingkungan, termasuk kebersihan wilayah, pengurangan sampah liar, serta pengelolaan bank sampah berbasis komunitas.

    Pada aspek pembangunan kantor lurah, pemerintah menyampaikan bahwa renovasi dan pembangunan baru akan dilakukan bertahap sesuai urgensi. Dua kelurahan menjadi prioritas tahun ini, sementara sisanya direncanakan melalui skema multiyears yang lebih terukur.

    Masukan terkait kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian penting. Pemerintah menjabarkan langkah peningkatan kapasitas PDAM, pembangunan reservoir baru, hingga program air bersih darurat untuk wilayah yang belum terjangkau layanan optimal.

    Upaya mitigasi bencana, khususnya banjir, turut menjadi perhatian bersama. Normalisasi sungai, pembersihan drainase, penegakan aturan sempadan sungai, dan penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah yang sedang dan terus dijalankan.

    Fraksi Golkar juga menyoroti kesiapan pemadam kebakaran. Pemerintah menanggapi bahwa penambahan armada, peningkatan kapasitas personel, hingga pembangunan posko baru akan dilakukan secara bertahap guna memperkuat respons kedaruratan.

    Perbaikan dan penambahan lampu penerangan jalan umum juga masuk dalam prioritas pemerintah. Sistem pelaporan digital akan diterapkan untuk mempercepat perbaikan dan memantau titik rawan kejahatan maupun kecelakaan.

    Selanjutnya, pemerintah memberikan tanggapan terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. PKS memberikan sorotan kritis menyangkut APBD, retribusi berbasis elektronik, dan optimalisasi Barang Milik Daerah. Pemerintah sepakat bahwa digitalisasi merupakan kunci transparansi pendapatan daerah.

    Pemerintah menjelaskan bahwa sistem e-retribusi tengah diperluas untuk sektor pasar, parkir, hingga layanan perizinan. Mekanisme nontunai diyakini mampu mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pada aspek pemanfaatan BMD melalui Perusda, pemerintah menyatakan bahwa kajian akademis komprehensif sedang disiapkan untuk menjamin tata kelola yang legal, produktif, dan berorientasi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) juga mendapat tanggapan khusus, terutama mengenai ketergantungan PAD terhadap transfer pusat dan dominasi belanja operasional. Pemerintah mengakui kondisi tersebut dan menegaskan bahwa APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan porsi belanja modal.

    Melalui pemutakhiran database pajak, digitalisasi pemungutan, dan penciptaan sumber PAD baru, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) juga memberikan sejumlah masukan penting. Pemerintah menanggapi isu akses air bersih, transportasi warga, hingga penerangan jalan sebagai prioritas yang akan ditangani melalui pemetaan kebutuhan dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah.

    Pembangunan posyandu dan fasilitas kesehatan dasar juga akan menjadi fokus pemerintah, terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi. Pemerintah menilai posyandu sebagai pilar kesehatan keluarga yang harus diperkuat.

    Terakhir, aspirasi mengenai pembangunan sekolah menjadi perhatian bersama. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan sarana pendidikan yang layak dan merata, serta memperluas akses layanan pendidikan bagi seluruh warga Kota Sorong.

    Dengan seluruh tanggapan tersebut, Pemerintah Kota Sorong menegaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi DPR merupakan fondasi penting dalam menyempurnakan APBD 2026. Pemerintah berkomitmen menghadirkan APBD yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

     

  • Fraksi Otsus Tekankan Keberpihakan Anggaran Bagi OAP dalam Rapat Paripurna DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII DPR Kota Sorong tahun 2025 kembali menjadi ruang strategis bagi Fraksi Otsus atau Kelompok Khusus untuk menyuarakan kepentingan masyarakat adat.

    Dalam agenda penyampaian pandangan umum, Fraksi Otsus menekankan pentingnya keberpihakan anggaran bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam penyusunan Raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

    Kelompok Khusus menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berlandaskan prinsip lex specialis Otonomi Khusus. Menurut mereka, kekhususan bagi masyarakat adat, khususnya Suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong, wajib menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Selasa (25/11/2025).

    Dalam pandangannya, Fraksi Otsus meminta Wali Kota Sorong beserta jajaran agar sejak awal proses perencanaan anggaran telah memastikan fokus pembangunan tertuju pada kepentingan OAP. Hal ini dinilai penting agar program tidak salah sasaran dan tetap berada dalam koridor kebijakan kekhususan Otsus.

    Salah satu sorotan utama adalah terkait aspirasi masyarakat OAP yang telah dihimpun melalui kegiatan Reses I, II, dan III DPRK Kota Sorong. Kelompok Khusus mempertanyakan sejauh mana aspirasi tersebut diakomodasi dalam rancangan APBD 2026, dan meminta Wali Kota memastikan seluruhnya dimasukkan sebelum Raperda disahkan.

    Aspirasi masyarakat OAP tersebut meliputi berbagai kebutuhan mendesak, seperti pengadaan Bus Sekolah untuk rute Saoka menuju pusat Kota Sorong. Selain itu, masyarakat juga meminta penyediaan Rumah Layak Huni OAP sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk asli.

    Di bidang pendidikan, Fraksi Otsus mendorong pemerintah agar menjamin pendidikan gratis bagi OAP mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Mereka menekankan bahwa hak pendidikan ini seharusnya dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus, sehingga benar-benar menyentuh anak-anak asli Papua.

    Tidak hanya itu, kebutuhan infrastruktur dasar juga menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Pembangunan jalan, talud pantai, serta penyediaan air bersih dinilai penting untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat Papua di berbagai wilayah Kota Sorong.

    Fraksi Otsus juga meminta percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Suku Asli Moi. Perda ini dianggap perlu untuk memperkuat payung hukum bagi keberpihakan terhadap masyarakat adat sebagai identitas utama wilayah Sorong.

    Di sektor ekonomi, perhatian khusus diarahkan kepada Mama-Mama OAP yang selama ini masih berjualan di tempat yang tidak layak. Kelompok Khusus mendesak pemerintah membangun fasilitas jualan yang memadai, sebagai bagian dari komitmen keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat asli.

    Selain isu utama tersebut, Fraksi Otsus juga menyampaikan beberapa catatan tambahan. Mereka mendorong pemerintah melakukan pengukuran ulang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makbon, menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang tapal batas Kota dan Kabupaten Sorong, serta menambah anggaran Kesbangpol untuk sosialisasi UU Otsus dan pemeliharaan keamanan.

    Setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum, Rapat Pleno resmi ditutup oleh Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa. Agenda selanjutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan resmi dari Kepala Daerah terhadap seluruh pandangan fraksi.

    Rangkaian pembahasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar mencerminkan wajah pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong.

  • Fraksi Gerakan Indonesia Maju Desak Reformasi Struktur APBD Kota Sorong 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong tahun 2025 kembali digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

    Sidang Rapat Paripurna XXVII berlangsung  dengan sejumlah catatan kritis yang disampaikan fraksi GIM di ruang sidang utama kantor DPR Kota Sorong pada Selasa (25/11/2025).

    Dalam pandangannya, Fraksi Gerakan Indonesia Maju menekankan pentingnya memperbaiki struktur APBD agar lebih sehat, produktif, dan berorientasi pembangunan jangka panjang. Fraksi menilai struktur anggaran saat ini masih menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

    Fraksi GIM mengungkapkan bahwa pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh transfer pusat yang mencapai 73,30 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 24,60 persen, menunjukkan rendahnya optimalisasi potensi PAD yang dimiliki Kota Sorong.

    Menurut fraksi GIM, kondisi tersebut menandakan perlunya inovasi dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong mengambil langkah lebih kreatif dalam menggali potensi penerimaan baru yang berkelanjutan serta memaksimalkan sektor-sektor yang selama ini belum terkelola optimal.

    Selain persoalan pendapatan, Fraksi Gerakan Indonesia Maju juga menyoroti ketimpangan belanja daerah. Komposisi belanja dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pada pembangunan jangka panjang yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

    Fraksi GIM mencatat Belanja Operasional masih mendominasi dengan porsi 86,40 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, Belanja Modal yang seharusnya mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset daerah hanya berada di angka 13,30 persen.

    Ketimpangan ini, menurut fraksi GIM, dapat menghambat percepatan pembangunan fisik, pembukaan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan penyesuaian prioritas agar proporsi belanja modal meningkat secara signifikan.

    Fraksi GIM juga menyoroti besarnya belanja barang dan jasa yang mencapai Rp 280,114 miliar. Angka ini dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan belanja modal yang hanya Rp 134,144 miliar, sehingga menunjukkan kecenderungan prioritas anggaran masih terfokus pada belanja rutin.

    Menurut fraksi GIM, belanja barang dan jasa yang terlalu besar perlu dievaluasi secara mendalam. Efisiensi anggaran harus menjadi fokus, terutama pada belanja-belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun penguatan ekonomi daerah.

    Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerakan Indonesia Maju meminta pemerintah kota untuk melakukan reformasi penganggaran agar sejalan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pembangunan jangka panjang. Struktur APBD harus mampu menjawab tantangan daerah yang terus berkembang.

    Fraksi GIM menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, mendorong penciptaan aset produktif, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, APBD 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat Kota Sorong.

  • Wali Kota Sorong Septinus Lobat. SH. M.PA Resmi Lantik 13 Kepala Dinas Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., resmi melantik 13 Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Selasa (24/11/2025),

    Pelantikan ini dihadiri para pejabat daerah serta unsur organisasi perangkat daerah.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta percepatan pembangunan di Kota Sorong. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja profesional, bertanggung jawab, dan membawa perubahan positif di unit kerja masing-masing.

    Pelantikan ini berdasarkan Lampiran Keputusan Wali Kota Sorong Nomor 821.2/03/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Berikut 13 pejabat yang dilantik:

    1. Saul Erens Solosa, S.Sos, menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Sorong.
    2. Muliani, S.Kep., Ners, sebagai Kepala Dinas Sosial.
    3. Nelwan Edison Hara, S.P, sebagai Kepala Dinas Pertanian.
    4. Eduard Jitmau, SE, sebagai Kepala Dinas Perindustrian.
    5. James Burung, S.Sos., MM, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
    6. Yulinda Mosso, SE., MM, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    7. Yuliana Kirihio, S.An., MM, sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
    8. Elusabeth Elsemina Sarah Agaki, SE, sebagai Kepala Dinas Perdagangan
    9. Jemima Elisabeth, S.KM., M.AP, sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
    10. Yafed Maniburi, S.T., M.T, sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
    11. Yoel Oktofianus Gifelem, ST, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
    12. Roberth Asmuruf, SH., MH, sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
    13. Corina Mansawan, SE., MM, sebagai Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap kinerja birokrasi semakin optimal dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Wali Kota juga menekankan pentingnya integritas, pelayanan publik yang prima, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Kota Sorong yang maju dan sejahtera.

  • Fraksi APPSA Dorong Transparansi dan Efisiensi Anggaran dalam Pembahasan APBD Kota Sorong 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, pada Selasa (25/11/2025).

    Fraksi APPSA menegaskan komitmen mendukung arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan dasar, pemerataan wilayah, dan penguatan ekonomi rakyat.

    Dalam penyampaian sikap politiknya, Fraksi APPSA menekankan pentingnya koherensi perencanaan, konsistensi dengan dokumen pembangunan, serta penguatan kapasitas fiskal agar program dapat dieksekusi sejak awal tahun anggaran 2026. APBD, menurut fraksi tersebut, harus menjadi instrumen yang menghubungkan visi jangka panjang dengan kebutuhan riil masyarakat.

    Fraksi APPSA juga menegaskan bahwa pandangan umum ini merupakan bagian dari mekanisme resmi pembahasan Ranperda sebagai bentuk kontrol, evaluasi, dan pemberian catatan strategis terhadap rancangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Harapannya, proses pembahasan dapat menghasilkan dokumen anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Dalam penilaiannya, Fraksi APPSA mengapresiasi fokus pemerintah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, hingga perbaikan infrastruktur dasar. Fraksi juga mendorong kesinambungan program strategis yang disertai ruang dialog produktif antara eksekutif dan legislatif.

    Namun, fraksi juga mencatat tantangan kapasitas fiskal yang semakin terbatas sehingga membutuhkan penajaman prioritas. Optimalisasi pendapatan asli daerah diharapkan terus dilakukan tanpa menambah beban bagi UMKM. Selain itu, disiplin belanja berbasis kinerja perlu diperkuat agar hasil pembangunan lebih efektif.

    Fraksi APPSA turut menyoroti ketimpangan antarwilayah, persoalan konektivitas, hingga stabilitas harga komoditas pokok. Hal-hal tersebut dinilai membutuhkan program yang tepat sasaran dengan indikator kinerja yang terukur. Sinkronisasi penuh dengan RPJMD dan RKPD juga diminta untuk memastikan pembangunan berorientasi pada hasil.

    Dalam penguatan tata kelola, fraksi menekankan pentingnya transparansi, penguatan BUMD dan PDAM secara akuntabel, termasuk percepatan layanan dasar melalui target infrastruktur yang realistis dan merata. Fraksi APPSA memberikan sejumlah catatan untuk diakomodasi dalam APBD 2026.

    Salah satu perhatian utama ialah berkurangnya dana transfer pusat sebesar lebih dari 28 persen. Fraksi meminta pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran yang semakin sempit. Belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar harus dikurangi, sementara sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanganan banjir, dan persampahan harus diperkuat.

    Fraksi APPSA juga menekankan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas. Evaluasi hibah dan bantuan sosial diminta dilakukan secara ketat agar manfaatnya jelas. Pemerintah juga diimbau menekan biaya seremonial yang dianggap tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    Di bidang pendidikan, fraksi mendorong penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) secara menyeluruh sesuai aturan. Penerapan standar layanan berbasis delapan Standar Nasional Pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran, termasuk penguatan guru, sarana prasarana, serta monitoring berbasis indikator mutu.

    Sementara pada sektor kesehatan, Fraksi APPSA meminta pemerintah fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penajaman belanja kesehatan harus berorientasi pada hasil, termasuk sinkronisasi dengan prioritas RKPD 2026 seperti layanan ibu-anak, penurunan stunting, sanitasi, air minum, dan lingkungan sehat.

    Fraksi juga mendorong penguatan layanan rujukan, penambahan dokter spesialis, serta pemberian beasiswa bagi tenaga medis putra-putri daerah. Selain itu, program penanggulangan HIV/AIDS perlu diperkuat karena kasus di Kota Sorong meningkat dari 215 kasus pada tahun 2024 menjadi 222 kasus pada 2025.

    Mengenai hasil reses DPRD, Fraksi APPSA meminta pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai amanat undang-undang. Contoh kebutuhan mendesak ditemukan di Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung, yang membutuhkan air bersih, akses transportasi, penerangan jalan, posyandu, hingga fasilitas pendidikan. Evaluasi kinerja lurah juga diminta untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

    Fraksi APPSA menilai persoalan serupa juga terjadi di berbagai kelurahan dan distrik lain sehingga membutuhkan perhatian serius dalam Ranperda APBD 2026. Pemerintah diminta tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui masa reses anggota DPRD sebagai bentuk representasi rakyat.

    Sebagai penutup, Fraksi APPSA menegaskan komitmen untuk mengawal APBD 2026 agar berpihak pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan tata kelola yang akuntabel. Fraksi menolak alokasi anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan mendorong efisiensi belanja berbasis data serta orientasi hasil. Harapannya, setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Sorong.