Melanesia Times

Blog

  • Fraksi Golkar Soroti Postur Anggaran dan Prioritas Layanan Publik dalam Paripurna XXVII DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII DPR Kota Sorong Tahun 2025 menghadirkan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD 2026. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan bukanlah kritik destruktif, melainkan bentuk konsultasi konstruktif sebagai mitra pemerintah daerah. Golkar menilai bahwa DPR dan Pemerintah Kota harus berjalan seiring dalam memperkuat fondasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

    Fraksi Golkar menjelaskan bahwa pandangan mereka didasarkan pada riset lapangan, dialog intens dengan RT/RW, kajian pengalaman tahun sebelumnya, serta visi jangka panjang untuk kemajuan Kota Sorong. Karena itu, mereka berharap catatan yang diberikan dapat menjadi bahan refleksi untuk penyempurnaan Raperda APBD 2026.

    Dalam telaah Fraksi Golkar, postur anggaran APBD 2026 memperlihatkan upaya Pemerintah Kota dalam mengelola keterbatasan fiskal. Total belanja yang mencapai lebih dari 1,008 triliun rupiah dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Sorong yang mencapai lebih dari 300 ribu jiwa. Golkar menilai perlunya strategi belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Pada struktur anggaran, Golkar mencermati dua sektor prioritas: penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 582,20 miliar rupiah dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebesar 58,41 miliar rupiah. Kedua alokasi ini dianggap sebagai sinyal positif karena penanganan kelompok masyarakat paling rentan merupakan inti dari pembangunan yang berkeadilan.

    Golkar juga menyoroti dominasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dinas Pendidikan memperoleh 237,51 miliar rupiah dan Dinas Kesehatan mendapat 235,77 miliar rupiah. Kedua sektor ini menyerap hampir 47 persen belanja daerah, dan menurut Golkar, hal tersebut merupakan investasi penting untuk masa depan Kota Sorong melalui peningkatan kualitas generasi muda dan kesehatan masyarakat.

    Salah satu fokus utama Golkar adalah Insentif RT/RW. Mereka menilai bahwa RT/RW merupakan garda terdepan pemerintahan di tingkat paling bawah. Banyak ketua RT dan RW yang bekerja dengan dedikasi tinggi namun menerima insentif yang tidak memadai dan tidak konsisten. Golkar meminta agar APBD 2026 mengalokasikan anggaran yang layak demi meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan RT/RW.

    Golkar juga memberi perhatian khusus pada kondisi kantor-kantor kelurahan. Menurut pantauan mereka, banyak kantor kelurahan berada dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari bangunan bocor hingga kurangnya fasilitas kerja modern. Golkar menilai perlu adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan kantor kelurahan agar pelayanan publik dapat berjalan cepat dan profesional.

    Pada sektor infrastruktur dasar, Golkar mengangkat persoalan sumber air bersih, khususnya di Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung. Warga setempat kerap menghadapi krisis air bersih dan sangat bergantung pada hujan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas harian hingga pendidikan anak-anak. Golkar meminta agar APBD 2026 memberi perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah terpencil.

    Golkar juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota dalam mitigasi banjir. Mereka melihat langsung perkembangan proyek drainase, terutama di wilayah rawan seperti Kilo 10. Meski demikian, Golkar meminta agar anggaran mitigasi banjir tidak dikurangi dan program edukasi pengelolaan lingkungan terus ditingkatkan.

    Perhatian lain yang disorot adalah pelayanan pemadam kebakaran, menyusul insiden kebakaran lima hari lalu di Kanal Victory. Golkar menilai perlu adanya penambahan armada, peralatan modern, peningkatan pelatihan petugas, serta pembangunan pos pemadam di titik-titik rawan. Menurut mereka, investasi pada pemadam kebakaran adalah investasi pada keselamatan warga.

    Ketersediaan lampu jalan juga menjadi catatan penting. Golkar menjelaskan banyak wilayah gelap yang rentan tindakan kejahatan. Mereka meminta agar Pemerintah Kota memperluas pemasangan lampu jalan di titik-titik rawan untuk meningkatkan rasa aman, terutama bagi perempuan, lansia, dan anak-anak.

    Dalam isu pengelolaan sampah, Golkar menawarkan strategi berbasis pemberdayaan RT/RW dan kelurahan. Mereka menilai pendekatan terpusat tidak efektif. Dengan memberi anggaran khusus dan wewenang kepada RT/RW dan kelurahan, pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efisien mulai dari pemilahan, daur ulang lokal, hingga edukasi warga.

    Golkar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota atas upaya menyusun Raperda APBD 2026 di tengah tantangan ekonomi yang kompleks. Namun, mereka menegaskan bahwa catatan yang diberikan merupakan bentuk kontribusi konstruktif untuk memastikan anggaran berdampak langsung pada masyarakat.

    Pada bagian akhir pandangan umum, Golkar mengajak seluruh pihak tetap sabar, konsisten, dan bijak dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Mereka menekankan bahwa solusi harus dicari bersama secara efisien dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

    Fraksi Golkar menutup pandangan umumnya dengan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka berharap Raperda APBD 2026 benar-benar menjadi wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Kota Sorong.

  • Fraksi PKS Sorong Sampaikan Pemandangan Umum APBD 2026 dengan Enam Catatan Utama

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sorong menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII Masa Sidang 2025. Agenda resmi itu dihadiri pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Plt. Sekda, para asisten, staf ahli, serta jajaran Sekretariat DPR.

    Rapat Paripurna XXVII berlangsung di ruang sidang utama kantor DPR Kota Sorong Papua Barat Daya pada Selasa (25/11/2025).

    Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, bukan hanya sekadar dokumen keuangan. Karena itu, setiap anggaran harus digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.

    Fraksi PKS kemudian menyampaikan enam poin utama sebagai catatan strategis terhadap penyusunan APBD 2026 yang dianggap penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong.

    Pada poin pertama, Analisis Umum APBD 2026, pemerintah mengajukan pendapatan daerah sebesar Rp 963,409 miliar dan belanja daerah Rp 1,008,023 triliun. Hal tersebut menciptakan defisit sebesar Rp 44,614 miliar yang sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan netto, didukung oleh SILPA Tahun 2025 sebesar Rp 46,009 miliar.

    PKS menilai struktur ini menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi pada SILPA sebagai penyeimbang fiskal. Kondisi tersebut juga dianggap menunjukkan ketidakefisienan penyerapan anggaran serta lemahnya kemandirian fiskal daerah.

    Poin kedua, Analisis Pendapatan Daerah, mencatat penerimaan dari PAD sebesar Rp 237,250 miliar, pendapatan transfer Rp 706,159 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 20 miliar. PKS menyoroti bahwa PAD hanya berkontribusi 24,6 persen dari total pendapatan sehingga Kota Sorong masih sangat bergantung pada transfer pusat.

    PKS juga menilai pajak daerah sebesar Rp 145,450 miliar masih stagnan karena minimnya inovasi pemungutan, pendataan yang belum diperbarui, dan pengawasan lapangan yang belum maksimal. Retribusi daerah yang hanya Rp 20,350 miliar dinilai terlalu rendah dan rawan kebocoran akibat sistem yang masih manual.

    Fraksi PKS turut menyoroti tidak adanya kontribusi dari BUMD dan mengusulkan pemerintah melakukan kajian pembentukan BUMD di sektor yang memiliki potensi besar seperti air minum, transportasi, manajemen parkir, dan pengelolaan pasar. Selain itu, PKS meminta penjelasan rinci mengenai komponen lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 70,15 miliar.

    Pada poin ketiga, Analisis Pendapatan Transfer, PKS mencatat total pendapatan transfer sebesar Rp 706,159 miliar. Ketergantungan tinggi ini dinilai berisiko apabila terjadi perubahan kebijakan nasional atau penundaan pencairan dana. Karena itu, OPD diminta meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan yang disiplin.

    Poin keempat, Analisis Belanja Daerah, memuat total belanja sebesar Rp 1,008,023 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp 871,842 miliar dan belanja modal Rp 134,144 miliar. Belanja pegawai yang mencapai Rp 531,504 miliar dinilai terlalu besar karena menyentuh 52,7 persen dari total belanja daerah.

    Fraksi PKS menilai komposisi belanja pegawai tersebut mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan. Belanja barang dan jasa Rp 280,114 miliar juga diingatkan berpotensi menimbulkan pemborosan apabila tidak dikelola secara efisien. Hibah dan bansos diminta diberikan secara selektif dan tepat sasaran.

    Belanja modal sebesar 13,3 persen dinilai jauh dari memadai untuk mendukung pembangunan Kota Sorong. PKS mendorong peningkatan alokasi pada sektor infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta penataan kawasan ekonomi rakyat.

    Poin kelima, Analisis Pembiayaan Daerah, menyoroti penggunaan SILPA 2025 sebesar Rp 46,009 miliar dan penyertaan modal Rp 1,395 miliar. PKS menilai SILPA besar menandakan program yang tidak berjalan optimal serta lemahnya akselerasi OPD dalam pelaksanaan kegiatan.

    Pada poin keenam, Isu Prioritas dan Aspirasi Masyarakat, Fraksi PKS menyoroti aspirasi pedagang Pasar Remu yang sedang menghadapi proses relokasi. PKS menekankan bahwa relokasi harus dilakukan secara manusiawi, bertahap, serta melibatkan pedagang dalam proses pengambilan keputusan.

    PKS juga meminta agar lokasi relokasi harus strategis dan tidak menurunkan pendapatan pedagang, sementara pembangunan lapak wajib menggunakan APBD tanpa pungutan tambahan. Penataan lingkungan pasar harus menjamin keamanan, kebersihan, drainase, sanitasi, pencahayaan, dan area bongkar muat yang tertata baik.

    Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan rekomendasi ini dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Kota Sorong dalam mengoptimalkan APBD 2026. PKS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan semangat amanah dan keberpihakan kepada masyarakat.

  • Pelatihan Mitigasi Bencana Perkuat Kesiapsiagaan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., melalui Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Abdul Rahim Oeli, S.E., membuka kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Senin (24/11/2025).

    Kegiatan ini diikuti para lurah serta perwakilan warga dari sejumlah kelurahan rawan bencana.

    Pelatihan yang berlangsung di Belagri Hotel Sorong ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana yang kerap mengancam wilayah Kota Sorong. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai langkah-langkah teknis dan kebijakan penanggulangan bencana.

    Dalam sambutan tertulis Wali Kota Sorong yang dibacakan oleh Staf Ahli, disampaikan bahwa Kota Sorong memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan, tsunami, hingga cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut adanya kesiapsiagaan, pengetahuan, serta koordinasi yang baik dari semua pihak.

    Wali Kota menegaskan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Sorong.

    Upaya mitigasi, edukasi, dan peningkatan kesiapsiagaan disebut harus menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan dan proses pemulihan dapat berlangsung cepat bila bencana terjadi. Wali Kota berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan responsif.

    Tugas penanggulangan bencana, menurut Wali Kota, merupakan tugas kemanusiaan yang membutuhkan keikhlasan, kecepatan, ketelitian, serta koordinasi lintas sektor. Ia meminta para peserta mengikuti seluruh rangkaian materi dengan baik agar dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.

    Wali Kota juga menegaskan bahwa ilmu dan pengalaman yang diperoleh dalam pelatihan ini sangat berharga, baik untuk diterapkan di lapangan maupun untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat sekitar.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penabuhan tifa sebagai tanda pembukaan resmi pelatihan, sebelum para peserta menerima pemaparan materi dari narasumber yang diundang BPBD Kota Sorong.

  • Tepis Isu Publik Burhanuddin Karepesina Beri Tanggapan Serius

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Staf Ahli Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Maluku Burhanuddin Karepesina beri tanggapan terkait perkembangan isu publik yang berkembang usai paripurna penetapan APBD Malteng 2026 digelar beberapa waktu lalu.

    Kepada awak media di Masohi, senin (24/11/2025) Karepesina menyampaikan sah-sah saja jika terjadi dinamika demikian. Menurutnya “isu-isu yang berkembang mengenai beberapa insiden di rapat paripurna kemarin adalah hal yang wajar dan merupakan dinamika yang sering terjadi di forum,” ucapnya.

    Namun demikian, lanjut Karepesina menambahkan “kita perlu tahu bahwa hal-hal semacam itu sering didasari atas kesalahpahaman saja,” tambahnya.

    Diketahui sebelumnya bahwa publik Maluku Tengah geram dengan hasil paripurna penetapan APBD Malteng yang dinilai terjadi kemerosotan yang sangat memperihatinkan.

    Tak pelak, banyak dari masyarakat yang menyayangkan hasil paripurna ini sampai tak sedikit dari mereka yang menyuarakan Ketua DPRD harus dicopot dari jabatannya.

    Menanggapi situasi tersebut, Karepesina yang juga merupakan Sekretaris Partai Gerindra Maluku Tengah merasa perlu untuk menyikapi persoalan tersebut.

    Dikatakannya “bahwa apa yang sudah disahkan merupakan ketetapan yang sesuai dengan hasil rapat,” ujarnya.

    Apalagi, sambung ia menjelaskan “bahkan sejauh yang saya alami selama kurun waktu 6 tahun terakhir ini, pembahasan anggaran yang paling transparan ialah pembahasan yang kemarin dilakukan. Jika dibandingkan dengan yang sudah-sudah,” ungkap Karepesina.

    “bayangkan pembahasan di Banggar saja sampai 2 hari,” tambahnya.

    Sementara itu, Karepesina yang ditanyai awak media seputar isu pencopotan Ketua DPRD Maluku Tengah yang juga merupakan Ketua Gerindra Kabupaten mengatakan hal itu tidaklah mudah.

    Apalagi, kata dia “persoalan hasil paripurna itu kan merupakan kebijakan dan keputusan yang disepakati secara bersama,” jawabnya singkat.

    “kalaupun toh terjadi kesalahan maupun perbedaan pendapat, ya itu wajar-wajar saja. Apalagi di forum rapat DPRD ya sering seperti itu,” lanjut Karepesina menambahkan.

    “intinya kepemimpinan di DPRD Maluku Tengah tetap solid dan baik-baik saja,” tutup Karepesina. (HUAT)

  • Franky Umpain Beri Selamat Kepada Zeth Demas Sauyai Usai Dilantik Jadi DPRK Jalur Otsus Kabupaten Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – DPRP Provinsi Papua Barat Daya, Mananwir Franky Umpain, ucapkan selamat atas dilantiknya Zeth Demas Sauyai sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029, pada Senin 24 November 2025.

    “Selamat atas dilantiknya Saudara Zeth Demas Sauyai sebagai DPRK Raja Ampat Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029,” ujar Mananwir dalam pesan WhatsAppnya.

    Franky Umpain, menjelaskan tahapan yang telah dilalui Oleh Zeth Sauyai hingga mewakili Keluarga Besar Betew Kafdarun di parlemen tidaklah mudah, mulai dari pengusulan Lembaga Adat, seleksi kompetensi yang kompetitif. Ia juga menambahkan bahwa pengabdian yang sesungguhnya berada di seberang mata.

    “Untuk itu saya berharap agar Saudara Zeth Demas Sauyai yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah sebagai DPRK sebaik mungkin dengan penuh dedikasi dan integritas agar kita sama-sama mewujud pengabdian terhadap Keluarga Besar yang telah mengusung kami berdua,” pungkasnya.

    Besar harapan, momentum pelantikan ini semata-mata bukan untuk pemenuhan struktural belaka. Tetapi kedepannya, mampu memperkuat fungsi kelembagaan serta menambah semangat baru dalam memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan.

    Mananwir berharap, hal ini menjadi spirit agar dapat membangun sinergitas antar Masyarakat Adat dan Eksekutif sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah senantiasa melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua.

  • BKPSDM Raja Ampat : Perubahan Sistem Aplikasi Murni Optimalisasi BKN, DPRK Harap Tidak Ada Kegaduhan

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Peserta CPNS Formasi 2024 datangi Kantor DPRK Raja Ampat guna memenuhi undangan terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) perihal perubahan status sistem SSCN BKN bersama ORTALA dan BKPSDM, Senin, (24/11/2025).

    PLT BKPSDM, Haris Kotala menjelaskan bahwa dalam sistem SSCN BKN tersebut telah mengalami perubahan yang mana sebelumnya peserta CPNS 2024 dinyatakan gagal kemudian berubah menjadi lolos dan yang lolos tak dapat mengisi menu Daftar Riwayat Hidup (DRH).

    Menurutnya, perubahan sistem tersebut resmi dari BKN sendiri (optimalisasi). Artinya, para peserta CPNS formasi 2024 yang sebelum lulus tetap akan dinyatakan lolos pada saat Pemerintah Daerah akan mengumumkan hasil tersebut secara resmi.

    Dihadapan puluhan Peserta CPNS 2024 dan DPRK Raja Ampat, PLT BKPSDM, menyampaikan bahwa pihaknya bakal surati BKN agar sistem aplikasi yang terkunci dapat dibuka kembali.

    “Mungkin hari Rabu kita sudah menyurat ke BKN untuk segera dibuka kembali sistem aplikasi yang telah dikunci,” ujar PLT BKPSDM, Senin (24/11/2025).

    PLT BPKSDM juga menjelaskan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mana sedang dalam tahapan verifikasi berkas akan diupayakan agar Surat Keputusan (SK) sudah bisa diterbitkan belum tanggal 31 Desember 2025.

    Selain itu, Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, menyampaikan kepada seluruh peserta CPNS 2024 bahwa pihaknya tetap terbuka menerima semua aduan dan aspirasi masyarakat.

    Ketua DPRK juga menambahkan pertemuan tersebut sudah ditemui titik terang dari persoalan yang dialami para peserta CPNS 2024. Harapannya, agar tidak terjadi lagi kegaduhan di media sosial setelah mendengarkan penjelasan PLT BKPSDM.

    “Kami berharap agar penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui BKPSDM ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi pencaker selain itu saya juga berharap agar segala sesuatu itu dikoordinasikan lebih dulu supaya tidak terjadi kegaduhan di media sosial facebook,” harap Taufik.

    Turut hadir dalam RDP tersebut, PLT Kepala BKPSDM, Mantan Kepala BKPSDM, Nyoman Sari Buana dan sejumlah Kepala Bidang di BKPSDM, Kabag ORTALA serta unsur pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat.

  • Wali Kota Sorong Serahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR XXVII

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., menghadiri Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong pada Rapat Paripurna XXVII dengan agenda utama Penyerahan Materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPR Kota Sorong, Senin (24/11/2025).

    Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Kota Sorong, Jhon Lawerissa, serta dihadiri para Wakil Ketua DPR, seluruh anggota dewan dari berbagai fraksi, Wakil Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah, Forkopimda, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa penyerahan materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan tahap awal dalam proses pembahasan APBD sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah serta arah pembangunan Kota Sorong ke depan.

     “Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kemitraan yang solid antara Pemerintah Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong. Karena itu, melalui forum terhormat ini saya berharap materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas secara cermat, objektif, dan mengedepankan semangat kebersamaan untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan seluruh warga Kota Sorong,” ujar Wali Kota.

    Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan untuk terus memberikan dukungan dan masukan konstruktif dalam proses pembangunan daerah.

    APBD 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tambahnya.

  • Rapat Paripurna XXVII: Wali Kota Serahkan Raperda APBD 2026 ke DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong menggelar Rapat Paripurna XXVII dengan agenda utama penyerahan Materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPR Kota Sorong, pada Senin 24/11/2025).

    Rapat Paripurna XXVII ini dihadiri langsung Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA dan Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim.  Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. Jhon Lawerisa, didampingi para wakil ketua serta seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi.

    Paripurna XXVII merupakan rapat penting dalam memulai rangkaian pembahasan APBD tahun depan. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Wakil Wali Kota Sorong H. Ansar Karim, Plt Sekda Kota Sorong Ruddy R. Laku, S.Pi., MM., unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

    Kehadiran Forkopimda dan OPD pemerintahan Kota Sorong merupakan komitmen bersama dalam penyusunan kebijakan fiskal Kota Sorong dalam menyongsong APBD tahun 2026.

    Dalam rapat, Wali Kota Sorong secara resmi menyerahkan dokumen Materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD. Penyerahan ini menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Raperda APBD 2026 dirancang untuk mendukung pelayanan publik yang lebih merata, memperkuat pembangunan di seluruh wilayah kota, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penyusunan anggaran juga diarahkan untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong. Ia berharap proses pembahasan dapat berlangsung konstruktif sehingga APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda prioritas pembangunan kota.

    Pimpinan DPR Kota Sorong dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan dokumen tersebut. DPR menegaskan siap menjalankan proses pembahasan secara komprehensif dan profesional dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Setelah dokumen diserahkan, DPR Kota Sorong akan memasuki tahapan pembahasan yang meliputi:

    1. Pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
    2. Pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan fraksi,
    3. Penyampaian laporan serta pendapat akhir fraksi.
    4. Persetujuan bersama melalui Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026.

    Dengan dimulainya rangkaian pembahasan tersebut, DPR dan Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi mendorong pembangunan Kota Sorong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (**)

     

  • DPRK Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Ketua DPRK: Wujud Penghormatan Terhadap OAP Dalam Koridor Negara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengambilan sumpah dan janji anggota dewan perwakilan rakyat terpilih Kabupaten Raja Ampat mekanisme pengangkatan (Jalur Otsus) periode 2024-2029 di Ruang Sidang Kantor DPRK Raja Ampat, Senin (24/12/2025)

    Pelantikan, pengambilan sumpah dan janji tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Helmin Somalay, dengan membacakan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya, Nomor 100.3.3.1/212/XI/2025, serta secara resmi melantik lima anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan (Jalur Otsus), yakni;

    1. Dapil 1 Wolter Gaman Keterwakilan Suku Ambel Maya.
    2. Dapil 2 Badarudin Mayalibi Kerterwakilan Suku Maya Klanafat.
    3. Dapil 3 Oktovina Hamui Keterwakilan Suku Matbat.
    4. Dapil 4 Zeth Demas Sauyai Keterwakilan Suku Betew Kafdarun.
    5. Markus S. Umpes Keterwakilan Suku Usba – Wardo.

    Turut hadir dalam prosesi pelantikan itu Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, Dandim 1805/RA, Wakapolres Raja Ampat, serta seluruh pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat.

    Dalam sambutan Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa memberikan ucapan selamat kepada lima anggota dewan yang baru saja dilantik dan menyampaikan kepada khalayak bahwasannya DPRK Mekanisme Pengangkatan merupakan perintah konstitusi sekaligus wujud nyata penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “DPRK Mekanisme Pengangkatan diibaratkan oase ditengah padang pasir yang luas, kehadirannya memperkuat representasi kultur orang asli papua dengan membeei ruang yang lebih luas dan hak kontitusional untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat Raja Ampat,” pungkas Ketua DPRK, Taufik Sarasa.

    Ia menambahkan, DPRK mekanisme pengangkatan dapat menjadi pengawal dan pengawas yang tajam dan kritis terhadap alokasi serta pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) agar tepat sasaran dan diarahkan untuk membiayai program prioritas yang langsung tertuju pada kebutuhan masyarakat.

  • Ketua Terpilih KAPP Papua Barat Daya Nikodemus Atanay Memberikan 10 Poin Penegasan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Terkait pelantikan Pengurus Kamar Adat Provinsi Papua Barat yang dinilai direkayasa oleh Ketua Umum KAPP periode 2025–2030, Musa Haluk, melalui pesan WhatsApp, Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya hasil Konferda I Tahun 2025, Nikson Atanay, menyampaikan klarifikasi dan penegasan resmi sebagai berikut:

    1. Organisasi KAPP sebagai mitra pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya wajib dipimpin oleh Ketua definitif yang dipilih melalui forum Konferda KAPP Provinsi Papua Barat Daya sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) KAPP.
    2. Forum Konferda yang dimaksud telah dilaksanakan pada tahun 2025, dan dalam forum tersebut Nikson Atanay terpilih sebagai Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya periode 2025–2030.
    3. Konferda KAPP Papua Barat Daya tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Ketua Umum KAPP melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Musa Haluk.
    4. Roymundus Nauw, S.Pd, kemudian dimunculkan secara sepihak sebagai Ketua KAPP tandingan melalui Surat Keputusan Ketua Umum KAPP yang dinilai tidak memiliki dasar hukum dan turut ditandatangani oleh Musa Haluk.
    5. Perlu diketahui bahwa Musa Haluk terpilih sebagai Ketua Umum KAPP periode 2025–2030 dalam Konferpus KAPP di Jayapura pada Februari 2025, namun hingga kini belum membentuk struktur pengurus pusat sebagaimana amanat AD/ART KAPP.
    6. Musa Haluk juga belum dilantik oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana lazimnya pelantikan pengurus KAPP pada periode sebelumnya.
    7. Selama delapan bulan terakhir, kendali operasional pengurus pusat yang semestinya dijalankan oleh Badan Pengurus secara kolektif, justru dijalankan sendiri oleh Musa Haluk. Ia menggunakan Surat Keputusan (bukan AD/ART) sebagai instrumen untuk mengatur KAPP di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga terkesan menempatkan kewenangannya melebihi aturan organisasi.
    8. Fakta-fakta pada poin 1–7 mencerminkan kondisi aktual dalam tubuh organisasi KAPP Pusat. Demi menjaga KAPP sebagai rumah besar para pelaku ekonomi Papua, Nikson Atanay meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya, pimpinan KAPP Pusat, serta seluruh pihak terkait untuk kembali berpegang pada AD/ART KAPP sebagai hukum tertinggi organisasi.
    9. Nikson Atanay secara khusus meminta Musa Haluk untuk menghentikan tindakan yang dianggap merusak persatuan internal KAPP di Papua Barat Daya. Ia menegaskan kesiapannya membawa persoalan ini ke ranah hukum bila diperlukan.
    10. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan dan permohonan kepada Dewan Kehormatan KAPP agar mempertimbangkan kembali status Musa Haluk sebagai Ketua Umum KAPP periode 2025–2030.

    Demikian siaran pers ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh pihak demi menjaga marwah dan persatuan Kamar Adat Pengusaha Papua.