Blog

  • Pasar Murah Perlu Dilakukan Sebagai Antisipasi Lonjakan Harga Barang Saat Momen Hari Raya

    Melanesiatimes.com,Waisai – Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat memberikan tanggapan tentang Pasar Murah Bersubsidi perlu dilakukan untuk membantu masyarakat kecil jelang hari raya keagamaan.

     

    Kepada Melanesiatimes.com, Jumat (27/3/2025), anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, Khaddafi memberi tanggapan terkait penting adanya Program Pasar Murah Bersubsidi.

     

    “Perlu ada subsidi pasar murah guna membantu menetralisir lonjakan harga sembako saat menjalang hari raya,” jelas Pria Kelahiran Kampung Gag itu.

     

    Ditambahkan, Disperindag harus melihat pasar murah bersubsidi sebagai indikator dalam mempermudah rakyat kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat menyambut hari raya Idul Fitri

     

    “Pasar murah harusnya dilakukan oleh Disperindag untuk mempermudah rakyat kecil agar bisa mengurangi beban kebutuhan saat menyambut Idul Fitri,” pungkas politisi Hanura itu

     

    Lanjutnya, persoalan yang cukup krusial adalah sering terjadi lonjakan harga komoditi seperti beras, minyak goreng, telur dan daging sapi atau ayam mendekati perayaan hari raya Idul Fitri dan Natal.

     

    Oleh karena itu, pasar murah bersubsidi mestinya sudah harus menjadi strategi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga barang saat menjelang hari raya.

     

     

  • Stok Pasar Murah Ditiadakan Disperindag, Picu Kekecewaan Warga Kota Waisai

    Melanesiatimes.com, Waisai – H-4 menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah masyarakat membutuhkan barang-barang dengan harga terjangkau seperti pasar murah yang digelar Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperindag. Kamis (27/3/25).

    Sayangnya kali ini pasar murah diduga ditiadakan oleh Pemda Raja Ampat entah apa alasannya padahal program ini menjadi prioritas tahunan pada saat memasuki momen Natal dan Idul Fitri.

    Kondisi ini menimbulkan kecurigaan diduga ada pihak tertentu yang sengaja meniadakan sembako murah tersebut.

    Warga pun meminta agar pemerintah lebih jelih melihat kebutuhan di tengah situasi ekonomi yang sulit, keberadaan pasar murah menjadi harapan bagi masyarakat kecil.

    Warga berharap program ini bisa menjadi prioritas Pemerintah dan jumlah barang yang disediakan lebih mencukupi kebutuhan.

    “Kami butuh pasar murah, tapi kalau ditiadakan, lantas bagaimana mau membantu banyak orang, Semoga ke depan pasar murah ini menjadi prioritas pemda,” kata seorang warga kepada media ini.

    Dengan meningkatnya permintaan dan keluhan dari masyarakat, diharapkan pemerintah bisa mengevaluasi program ini agar lebih efektif. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan kekecewaan karena tidak adanya persediaan barang.

     

  • DPP AMKEI Desak Kapolri Tuntaskan Mafia Hukum di Kepulauan Kei

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Pusat Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia (DPP AMKEI) dengan tegas mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo untuk segera menindak tegas praktik mafia hukum di Kepulauan Kei, Maluku. Rabu (27/03/2025).

    Desakan ini disampaikan menyusul berbagai permasalahan yang mengancam stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta ketidakadilan hukum yang terjadi di wilayah tersebut.

    Romadan Reubun, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) DPP AMKEI, menyoroti dugaan ketidakprofesionalan AKBP Frans Duma, S.P sebagai Kapolres Maluku Tenggara.

    “Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot AKBP Frans Duma, S.P. dari jabatannya sebagai Kapolres Maluku Tenggara. Kami juga meminta pembentukan tim investigasi khusus dari Mabes Polri guna menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan serta konflik yang terjadi di wilayah ini,” tegas Romadan Reubun.

    Selain itu, DPP AMKEI juga menyoroti peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurut Romadan, lemahnya pengawasan serta minimnya tindakan tegas dari BNN Kota Tual memperburuk situasi.

    “Kami mendesak Kepala BNN RI untuk mengevaluasi kinerja Kepala BNN Kota Tual dan segera mengambil langkah nyata dalam pemberantasan narkotika di wilayah ini. Peredaran narkoba harus dihentikan untuk menyelamatkan generasi muda Kei,” lanjutnya.

    Selain isu keamanan, DPP AMKEI juga menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kepulauan Kei.

    “Aktivitas pertambangan oleh perusahaan milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam di Pulau Kei Besar dan operasi PT. Samudera Indo Sejahtera (SIS) di Kota Tual perlu diawasi secara transparan. Pemerintah daerah harus membuka informasi kepada publik terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan ini,” tambahnya.

    Pernyataan Sikap DPP AMKEI:

    1. Mendesak Kapolri untuk mencopot AKBP Frans Duma, S.P. dari jabatannya sebagai Kapolres Maluku Tenggara.
    2. Meminta Kapolri membentuk tim investigasi khusus dari Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik Kapolres Maluku Tenggara.
    3. Mendesak Kepala BNN RI untuk mengevaluasi kinerja Kepala BNN Kota Tual terkait pemberantasan narkotika.
    4. Menuntut Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual bersikap proaktif dalam penanganan konflik guna menjaga keamanan masyarakat.
    5. Meminta transparansi pemerintah daerah terkait aktivitas pertambangan perusahaan milik Haji Isam di Pulau Kei Besar.
    6. Meminta transparansi terkait operasi PT. Samudera Indo Sejahtera (SIS) di Kota Tual.
    7. Mendesak DPRD Maluku Tenggara untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam penegakan hukum.
    8. Mengajak tokoh agama, adat, masyarakat, serta pemuda untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan suara masyarakat Kepulauan Kei didengar. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan,” tutup Romadan Reubun.

  • Pilkada Konflik, High Costs dan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Biaya Mahal Kepala daerah terpilih, banyak masuk Penjara, Soal Pengembalian Modal .

    Oleh : Yonas Chawaibo Yewen

    Melanesiatimes.com – Otonomi darah sebagai komitmen dan kebijkan politik nasional merupakan langkah stretegis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah disamping memciptkan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistis pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah.

    Namun demikian, pembangunan daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja, tanpa adanya proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemeritahan di daerah, yaitu pihak legeslatif (DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota), dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota).

    Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik secara cermin otonomi daerah yang sesuai dengan harapan maka perlu adanya suatu pemilihan umum yang dimaksudkan untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi daerah otonom sehingga mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah.

    Konflik dan Kekerasan Pilkada

    Sistem pemilihan ini, disebut dengan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

    Pilkada, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya dirancang untuk mentransformasi sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjdi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataanya seringkali jauh dari apa yang diharapkan. Pilkada yang dirancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan–benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjdi pemandangan jamak yang ditemui.

    Tensi konfik politik masyarakat dinilai lebih tinggi dalam sejumlah moment pemilihan kepala daerah (Pilkada), hal ini menjadi salah satu kelemahan yang mengemuka dari pilkada yang digelar.

    tentu tensi konflik ini mengemuka karena banyak peserta tidak mudah menerima kekalahan dalam pilkada. “Mereka itu, tau aturan dan tau menyalankannya. Tapi mereka tidak cukup legowo menerima kekalahan” tandasnya.

    Sementara itu, dalam penelitian anatara tahun 2005 – 2008 silam Lembaga Ilmu Peneliti (LIPI/BRIN) 10-15 % pemilihan kepala daerah diwarnai aksi kekerasan. Penelitian dilakukan terhadap pilkada di 491 kabupaten atau kota. Peneliti LPI, mengatakan konflik yang muncul dalam pilkada lebih banyak karena faktor ketidakpuasan terhadap kepala daerah terpilih yang diduga mengunakan politik uang.

    Mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegetimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolerir antara pihak-pihak yang berkepentingan di arena demokrasi. Atas dasar tersebut diatas maka diperlukan penelitian tentang analisis konflik sebagai dampak pelaksanan pemilukada.

    High costs Pimilukada Lansung ?

    Pemilihan Kepala Daerah (KDH) Guburnur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota seluruh Indonesia dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi, Kabupate maupun Kota, tentu menginggat Pemlihan secara lansung memakan biaya yang sangat mahal (high costs read).

    Pilkada secara langsung memang pembiayaan tinggi, Ini hanya mengantarkan pelantikan-pelantikan para kepala daerah ini dalam antrian masuk ke penjara. Kenapa? karena dia (Kepala daerah read) kemudian dia dalam tanda petik harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum untuk mencari uang kembalian dari biaya politik yang begitu besar.

    “ Bahkan kemarin Pilkada tahun 2024 itu, Penulis belum pernah mendapatkan informasi ada satu pilkada kabupaten atau kota yang habiskan biaya dari 50 Miliar belum ada itu, yang disini saya cek habiskan sekian ratus miliar itu baik yang menang maupun kalah itu rata-rata.”

    Pemilihan Langsung dan Dampak Pilkada langsung

    Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengacu pemilihan langsung oleh Rakyat kita bisa masing-masing mengidentifikasi masing-masing menurut penulis dapat menarik beberapa dampak baik itu terhadap kepala darah terpilih itu sendiri dan pelayanan pemerintah yang besih dan berwibawa (God Goverment).

    Pertama Pemilihan langsung akan berdampak biaya politik (high costs), Pembiayaan mulai dari konsulidasi, Biaya rekomendasi Partai politik, biaya pendaftaran, biaya pembentuk Tim Sukses, Kampanye, Biaya Saksi, hingga Biaya serangan Fajar, biaya pengawalan suara dan pleno KPU, belum lagi biaya ajukan gugatakan ke Mahkamah Konstitusi Rebulik Indonesia (MK RI) belum lagi biaya tak terduga.

    Selanjutnya, kepala daerah yang dinyatakan menang dan dilantik akan mengembalikan uang didukung para pihak ketiga (Kontraktor read) dengan nilai bervariasi, Pihak ketiga tentu mereka harus untung tdk bisa rugi, akan berpengaruh pada kwalitas pekerjaan yang mereka kerja, bisa pekerjaan fiktif, Marc Up, dan tdk ada manfaat untuk rakyat kecil merasakan. Karena dasarnya mereka kontraktor/Pengusaha kejar keutungan karena biaya pilkada langsung, Jika kalau tidak kepala daerah tersebut mereka mereka lapor one prestasi ke pihak berwajib ke Jaksan atau laporan polisi.

    Ini semua faktor yang membuat kepala darah tak berdaya dengan sistim pemilihan secara langsung dan kepala daerah bisa melakukan perbuatan melawan hukum, “Sebenarnya mereka kepala daerah orang baik, tetapi situasi memaksa mereka harus berbuat jahat”. Hal tersebut membuat banyak kepala daerah masuk penjara, Jika dia tidak masuk penjara pasti mengorbankan anak buah sebagai tumbalnya.

    Kedua, Apratur Sipil Negara (ASN/PNS) ikut bermain politik baik yang secara langsung maupun yang main dibelakang layar atau secara nyata didepan dengan bermodus tertentu. Tentu mereka ASN ini, mempunyai tujuannya untuk mendapatkan Job/Jabatan, Jika si jagoan mereka dukung menang, ini bukan rahasia umum. Undang –Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neagara sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Apratur Sipil Negara dan UU Pemili tidak ada memberikan efek jera lebih, atau sangsi yang tegas bagi para ASN ini, sehingga mereka lebih leluasa memainkan politik 75 % persen lebih ASN terjung langsung mamainkan peran politiknya seperti kader Parpol.

    Ketika kandidat tertentu memang, mereka ikut intervensi dan ancaman dengan tekanan tinggi agar mereka dapat posisi tertentu, disitulah kepala daerah yang dipilih langsung itu tak berdaya, tentu memaksa harus melantik tim sukses berkedok ASN/PNS tersebut sebagai pimpinan SKPD/OPD tidak sesuai basic ilmu atau disiplin ilmunya.

    Tentu dia tidak mampu melaksanakan tugas, distu terjadi ketimpangan pelayanan kepada masyarakat, dia kejar DPA saja, tidak bagus dalam peyanan, tdk mampu menyabarkan Visi, Misi Kepala daerah tersebut. Ini adalah sebuah realitas demokrasi yang terjadi daerah maupun nasional.

    Belum lagi Alokasi Anggaran baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang digelontor ke KPU dan Bawaslu pusat dan daerah selanjuntnya KPU dan Bawaslu kabupaten/Kota begitu besar, belum lagi biaya pengamanan pemilu juga besar.

    Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Wacana pemilihan Kepala Daerah dipiliah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Pemilihan Guburnur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota seluruh Indonesia. Tentu dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota akan menghemat anggaran (efisiensi) dan meminimalisir konfilik Pemilukada yang berujung pada kekerasan fisik.

    Selain efisiensi anggaran dan konflik pilkada, menghilangkan para ASN/PNS yang selama ini ikut bermain politik. Tentu Kepala Daerah yang dipilih bebas dari biaya Politik yang tinggi, Kepala Daerah bebas dari tekanan Tim sukses, tidak ada konflik, bebas menentukan jabatan sesuai kemampuan dan prestasi ASN sehinga perubahan itu benar-benar terjadi di birokrasi yang disebut pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

    Kita mencermati Pidato Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto dalam acara Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke 60 di Jakarta, Jumat (13/12/2024) secara tegas menyebutkan Pilkada Mahal (high kosts) dan Pilkada dipilih DPRD.

    Lanjut Presiden Prabowo, dalam pilkada yang mahal, baik yang menang maupun yang kalah sama-sama mukanya lesu. Dia mencontohkan negara tetangga kita lebih efisin anggaran seperti Negara Malaysia, Singapura dan Negara India sekali memilih anggota DPRD, selanjutnya DPRD yang milih guburnur dan Bupati/walikota, kata Presiden Prabowo.

    Peryataan Presiden Prabowo, Langsung disambut Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Bahlil Ladahalia mendukung sepenyuhnya pernyataan presdien mendukung Pilkada dipilih lewat DPRD yang di siarkan langsung Kompas TV, Jumat (13/12/2024) silam.

    Selanjutnya, KPU merespon usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD. Memurut KPU, evaluasi Pemilu serentak 2024 akan disampaikan ke DPR dan pemerintah untuk jadi bahan pertimbangan dalam hal pemilu ke depan.

    Ini yang penulis kira kita sama-sama melakukan koreksi total terhadap perjalanan bangsa ini dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti, ini beliau sendiri (presiden read) yang melontarkan gagasan ini. Karena lama sekali, hal ini pernah DPR RI sudah mencoba untuk melakukan perubahan undang-undang Pilkada untuk mengembalikan agar dipilihan oleh DPRD, digugat lagi sama Mahkamah Konstitusi, di tahun 2014 pernah dikeluarkan Perpu oleh Presiden SBY, karena desakan berbagai macam lembaga-lembaga inilah.

    Kita mencermati pernyataan Presiden yang dilontarkan seorang mantan Danjen Kopasus itu, tentu beliau melihat dan merasakan bagaimana pilkada langsung yang menguras anggaran, baik yang sebagai calon kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota dan pembiayaan di Kelompok penyelengara seperti KPU dan Bawaslu belum biaya pengamanan.

    Kepala daerah terpilih (Gubernur, Bupati dan Walikota read) akan berpotensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum, kenapa? Dia harus pengembalian modal, baik itu modal pribadi atau modal pinjaman pihak ketiga (kontraktor) dan sponsor lainnya.

    Kata Profesor Yusril, system yang kuat itu oran jahat akan dipaksa menjadi Orang Baik, Sebaliknya dalam system yang buruk orang baik terpaksa jadi orang jahat.

    Dia mencontohkan cape urus KTP bulak balik, pimpong sana-pimpong sini, akhirnya saya datang dan Tanya bung kapan KTP saya selesai, bisa selesai hari ini, bisa pak berapa harus saya bayar 1.000.000,- (Satu Juta Pak) ini saya bayar, kan saya bukan orang jahat, terpaksa saya harus jadi org jahat. Tapi klau kalau system itu kuat dan baik, orang jahat dipaksa jadi org baik. Tentunya, Para gubernur, bupati dan Walikota ini orang baik, tapi berada dalam system yang buruk, terpaksa mereka jadi orang jahat. Kalau mereka ada dalam system yang baik dan kuat mereka jadi orang baik.

    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan menilai meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD kurang demokratis karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat. Iwan juga menyebutkan tetap ada resiko praktik jual beli jabatan, dan rawan korupsi jika DPRD diberi wewenang memilih kepala Daerah.

    Penulis ingin meberikan rekomendasi DPR RI, khusus Komisi III, Pertama Perbaikan sistem Demokrasi kita, kedua Perlu reviuw UU ASN, dan Sangsi bagi ASN harus tegas, ketiga Kita dukung program hemat anggaran (efisiensi) dan keempat pilkada Dipilih DPRD atau dipilih langsug Rakyat disarankan mengkaji secara baik dengan semua pihak.

    Yonas Chawaibo Yewen : Penulis adalah Mantan Wartawan dan Anggota DPRK Maybrat Periode 2019-202.

  • Minimnya Sosialisasi dan Pengawasan Disperindag, Rokok Kadaluarsa Merajalela di Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, WAISAI – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabapaten Raja Ampat sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang di Kabupaten Raja Ampat. Pasalnya, masih banyak produk khususnya rokok yang beredar di pasaran masih menggunakan cukai yang telah kadaluarsa. Selasa (25/3/25).

     

    Harusnya produk rokok tersebut ditarik terlebih dahulu dari pasaran sebelum memasuki tahun 2025. Diduga, hal itu terjadi akibat minimnya sosialisasi ataupun pengawasan peredaran barang oleh petugas Disperindag.

     

    Pantauan Media ini saat membeli rokok tanpa melakukan pemeriksaan ketika ingin membuka rokok ternyata sudah kadaluarsa dan cukainya tertanggal 11 Mei tahun 2024.

    Gambar Rokok Dengan Cukai Kadaluarsa

    Rokok kadaluarsa tersebut ditemukan di sebuah warung yang berada di Kota Waisai, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat. kondisinya sudah kekuningan bercak-bercak tembakau pun menembusi lapisan rokok tersebut.

     

    Pentingnya sosialisasi agar masyarakat dan pedagang dapat membantu mengawasi peredaran barang yang tidak memenuhi petunjuk hukum yang berlaku.

     

    Untuk diketahui, bahwa rokok ilegal masih banyak merajalela di kabupaten raja ampat dan tersebar di warung-warung kecil tepatnya di kota waisai.

     

     

  • YLBHKIP Mendesak Polresta Sorong Kota Terhadap Kasus Kekerasan yang Libatkan Guru

    Melanesiatimes.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasih Indah Papua (YLBHKIP) Sorong, Papua Barat Daya, mendesak Polresta Sorong Kota untuk menegakkan hukum secara transparan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan korban bernama Shandy Rumebkawan dan pelaku berinisial AR, seorang guru yang mengajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

    Tim kuasa hukum YLBHKIP yang dipimpin Benyamin Boas Warikar, S.H, menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan dengan profesional dan transparan untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. “Kami bertindak sebagai kuasa hukum pelapor dalam dugaan tindak pidana penganiayaan ini,” ungkap Benyamin.

    Benyamin juga menyoroti perihal laporan polisi bernomor LP/B/685/IX/2024/SPKT/ Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat. Yang dibuat 19 September 2024, namun hingga kini tidak ada perkembangan lebih lanjut. “Kami merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini, hanya satu kali kami menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyayangkan kredibilitas penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terkesan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “SP2HP seharusnya diberikan secara berkala agar kami dapat memantau perkembangan perkara,” tambahnya.

    Benyamin mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus ini, serta kekhawatiran bahwa penyidik tidak ingin diawasi, bekerja sewenang-wenang, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban.

    “Kami belum mengetahui apakah kasus ini masih dalam penyelidikan atau sudah memasuki tahap penyidikan,” keluhnya.

    Dalam tanya jawab dengan wartawan, Benyamin meminta kejelasan dan penegakan hukum yang cepat. Menurutnya, enam bulan sudah berlalu sejak laporan polisi dibuat, namun belum ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh pihak kepolisian. “Korban dan saksi-saksi sudah diperiksa, tetapi tersangka belum ditangkap,” jelasnya.

    Yance P. Dasnarebo, S.H., kuasa hukum korban sekaligus direktur YLBHKIP, turut menekankan pentingnya kepolisian mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus. Ia memperingatkan bahwa jika SOP diabaikan, akan muncul dugaan adanya kolusi antara penyidik dan terlapor.

    “Kami menduga pelaku tidak bekerja sendirian, melainkan bersama oknum pejabat di pemerintahan setempat saat penganiayaan terjadi,” ujarnya.

    YLBHKIP mendesak Polresta Sorong Kota, terutama penyidik unit PPA dan Polda Papua Barat Daya, untuk bertindak nyata dengan memanggil oknum kepala dinas sebagai saksi dalam kasus ini. Langkah ini dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

    Dalam pernyataan penutup, Yance meminta agar Kapolresta Sorong Kota serta kasat reskrim memberikan perintah kepada penyidik unit PPA untuk segera menangkap dan menahan tersangka. “Kami berharap klien kami, selaku pelapor dan korban, dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang layak,” tutupnya.

  • Gelar Buka Puasa Bersama PWI, dan Kepala BRI Masohi Sampaikan Pentingnya Silaturahmi

    Melanesiatimes.com, Masohi – BRI Cabang Masohi gelar buka puasa bersama pengurus dan anggota organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tengah, jum’at (21/03/2025).

    Giat kegiatan ini berlangsung di ruang pelayanan BRI Cabang Masohi dan dihadiri pimpinan serta staf BRI, organisasi wartawan PWI, AJI serta ustad Hamdan selaku penceramah sebelum waktu berbuka.

    Kepada awak media, pimpinan cabang BRI Masohi Dheny Kurniawan Saputro yang dijumpai di lokasi kegiatan mengatakan acara tersebut bertujuan untuk terus menjaga silaturahmi antar sesama.

    “termasuk degan teman-teman (wartawan) semua di Maluku Tengah,” sahut Dheny kepada wartawan saat sesi wawancara berlangsung.

    Dheny juga menyampaikan jika kegiatan yang dikemas dengan tema Ramadhan Upgrade Iman Maksimalkan Kebaikan ini akan terus menjadi motivasi mereka dalam berkolaborasi bersama wartawan untuk hal-hal positif kedepannya.

    Sebab menurutnya “ada banyak masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan, dan lain-lain yang belum sampai pada kami tapi bisa mengetahui lewat pemberitaan yang positif dari wartawan,” ungkapnya.

    “kita di sini (BRI) bergerak di bidang jasa, olehnya itu kami juga pasti butuh support dari teman-teman wartawan semua lewat media,” lanjut Dheny menambahkan.

    Sementara itu, Dheny yang disinggung mengenai antisipasi pihak BRI dalam memberikan pelayanan publik selama libur berlangsung mengatakan

    “sudah kami antisipasi terkait libur panjang nanti. Intinya chanel kita tetap jalan seperti biasanya. Bukan hanya di sini saja, SBT, SBB dan yang lainnya juga demikian,” kata Dheny sambil mencontohkan antisipasi serupa yang dilakukan oleh cabang-cabang lainnya.

    Harapannya “kita (BRI dan PWI) akan terus bersama dalam kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan kolaborasi keduanya,” tutup Dheny. (HUAT)

  • Marhaban Ya Ramadhan, Syamra Digital Cetak Spanduk Gratis Untuk Seluruh Masjid di Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Lebaran menjadi momen yang paling dinantikan setiap Umat Muslim di seluruh dunia. Biasanya semarak ini dihiasi dengan berbagi bingkisan Idul Fitri kepada keluarga dan kerabat terdekat, Minggu (23/3/25).

    Dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Percetakan Syamra Digital yang beralamat di Perumahan Sosial, Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di samping Gereja Alfa Omega.

    Kembali membuka cetak spanduk gratis untuk seluruh masjid di Kabupaten Raja Ampat.

    Spanduk gratis yang disediakan bukan hanya momentum Idul Fitri, namun pada saat Natalan pun Percetakan Syamra Digital menggratiskan spanduk untuk seluruh Gereja se-Kabupaten Raja Ampat.

    Cetak spanduk gratis ini selain mempererat silaturahmi antar sesama, juga salah satu rutinitas tahunan dan ini merupakan program prioritas Percetakan Syamra Digital yang ke-6 kalinya.

    “Alhamdulillah program ini merupakan prioritas bagi Percetakan Syamra Digital. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun sejak 2019 silam,” ujar Ismail Syam Pemilik Syamra Digital kepada Melanesiatimes.com

    Ismail bilang, jika selama Percetakan Syamra Digital masih di tanah Raja, maka pada saat momentum hari besar Umat Muslim dan Nasri, Ia akan menggratiskan spanduk untuk seluruh Masjid dan Gereja se-Kabupaten Raja Ampat.

  • Komitmen Pendidikan Layak Jadi Prioritas DPRD di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

    Melanesiatimes.com, Yalimo – Benawa, salah satu distrik di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, sedang dalam sorotan. Menyimpan berbagai potensi sumber daya alam seperti kaharu, emas, dan batu bara, kini diharapkan mendapatkan perhatian serius dalam sektor pendidikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kamis (20/03/2025).

    Obaja Deal, anggota DPRD dari Dapil II, menyatakan bahwa kunjungan kerja (kunker) kali ini merupakan langkah pertama untuk memastikan program prioritas pendidikan dari kepemimpinan sebelumnya. “Kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab untuk lima tahun ke depan,” ungkapnya.

    Kunjungan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah krusial, seperti perlunya perbaikan infrastruktur, termasuk jalan yang menghubungkan Distrik Benawa hingga ke Distrik Batani. “Hal ini sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas di wilayah kami,” jelas Obaja.

    Lebih lanjut, Obaja mengungkapkan keprihatinan setelah mengunjungi SD Negeri Benawa. Pihak sekolah mengeluhkan kurangnya tenaga pengajar, kondisi gedung yang memprihatinkan, dan tunjangan guru yang tidak diperhatikan selama sembilan tahun. “Ini sangat memengaruhi pendidikan anak-anak kami,” tambahnya.

    Dalam pertemuan tersebut, masyarakat dan guru mengajukan beberapa tuntutan penting. Mereka meminta pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan gedung sekolah permanen dengan enam kelas, ruang guru, dan perpustakaan. “Akses dari kantor distrik ke halaman sekolah juga perlu diaspal agar lebih memadai,” ungkap salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

    Obaja juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap hak guru. Banyak guru yang seharusnya mendapatkan gaji yang layak namun tidak hadir di lapangan. “Kami akan terus mengawasi ini dan mendesak agar hak-hak guru diperhatikan,” tegasnya.

    Di bidang kesehatan, kunjungan ke Puskesmas di Benawa menunjukkan adanya masalah serupa. Informasi yang diterima menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis sangat minim, dengan hanya tiga orang yang tinggal di tempat. “Kami mendesak Kepala Dinas Kesehatan untuk berkunjung langsung dan memenuhi kebutuhan tenaga medis di sini,” serunya.

    Obaja menegaskan pentingnya ketersediaan dokter, mantri, dan suster untuk meningkatkan layanan kesehatan di kawasan tersebut. “Kesehatan juga menjadi prioritas, dan kami ingin memastikan bahwa masyarakat Benawa mendapatkan layanan medis yang layak,” tambahnya.

    Masyarakat Benawa juga meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Bupati terpilih, untuk mengoperasikan layanan transportasi udara ke Elelim dan daerah lain. “Kami berharap transportasi udara ini akan membantu akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, terutama dalam situasi darurat,” ujar mereka.

    Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan akan ada perubahan positif dan tindakan nyata bagi masyarakat Benawa, menjadikan distrik ini lebih maju dan sejahtera. “Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk masa depan pendidikan dan kesehatan di Benawa,” tutup Obaja

  • FIFGROUP Cabang Sorong Berbagi Kebahagiaan dengan Santunan Anak Yatim Piatu di Bulan Ramadan

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam rangka merayakan bulan suci Ramadan, karyawan FIFGROUP Cabang Sorong menggelar agenda sosial berupa santunan untuk anak yatim piatu di Panti Asuhan Emeyodere, Kota Sorong.

    Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian FIFGROUP terhadap sesama, terutama pada bulan yang penuh berkah ini yang dilaksanakan di Jl. Basuki Rahmat KM.9,5 Ruko Harco No.4-5, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong pada Sabtu (22/03/2025).

    Bona Julis Happsang Manurung, selaku pimpinan FIFGROUP Cabang Sorong, menyampaikan pentingnya berbagi kebahagiaan. “Kami berharap, dengan santunan ini, adik-adik kita juga dapat merasakan kebahagiaan di bulan suci ini,” ungkapnya.

    Kegiatan yang diberi nama FIFGROUP Berbagi ini diorganisir oleh tim FIFGROUP di bawah kepemimpinan Irsan, yang juga merupakan PIC acara tersebut. Ia menambahkan, “Ini adalah agenda rutin tahunan selama bulan Ramadan, dan kami ingin terus menjaga semangat berbagi ini,” tambah Isran

    Safril, selaku OSSH di FIFGROUP Cabang Sorong, juga menunjukkan dukungan terhadap kegiatan ini. “Kegiatan santunan ini bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami,” ujarnya.

    Ibu Irnawati Rahman, AO Amitra FIFGROUP Cabang Sorong, turut menambahkan bahwa pelaksanaan FIFGROUP Berbagi adalah langkah baik untuk menunjukkan bahwa FIFGROUP berkomitmen membantu kesejahteraan anak-anak yatim, baik Muslim maupun non-Muslim. “Kami ingin berkontribusi positif dalam lingkungan sekitar kami,” tambahnya.

    Tidak hanya kegiatan santunan, FIFGROUP Cabang Sorong juga memperkenalkan pembiayaan syariah untuk ibadah haji dan umrah. “Kami menawarkan pembiayaan melalui PT Federal International Finance AMITRA untuk memfasilitasi warga yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah,” ungkap Bona.

    Bona mengingatkan bahwa berbagi di bulan suci ini memiliki makna yang dalam. “Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ‘Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan’ (HR. Tirmidzi),” ujarnya, mengingatkan pentingnya beramal di bulan yang penuh berkah.

    Kegiatan santunan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam program sosial bagi anak-anak yang membutuhkan.

    “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan lebih banyak orang,” tutup Irsan.

    FIFGROUP Cabang Sorong berkomitmen untuk terus menjalankan program berbagi ini setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.