Melanesiatimes.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasih Indah Papua (YLBHKIP) Sorong, Papua Barat Daya, mendesak Polresta Sorong Kota untuk menegakkan hukum secara transparan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan korban bernama Shandy Rumebkawan dan pelaku berinisial AR, seorang guru yang mengajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
Tim kuasa hukum YLBHKIP yang dipimpin Benyamin Boas Warikar, S.H, menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan dengan profesional dan transparan untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. “Kami bertindak sebagai kuasa hukum pelapor dalam dugaan tindak pidana penganiayaan ini,” ungkap Benyamin.
Benyamin juga menyoroti perihal laporan polisi bernomor LP/B/685/IX/2024/SPKT/ Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat. Yang dibuat 19 September 2024, namun hingga kini tidak ada perkembangan lebih lanjut. “Kami merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini, hanya satu kali kami menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan kredibilitas penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terkesan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “SP2HP seharusnya diberikan secara berkala agar kami dapat memantau perkembangan perkara,” tambahnya.
Benyamin mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus ini, serta kekhawatiran bahwa penyidik tidak ingin diawasi, bekerja sewenang-wenang, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban.
“Kami belum mengetahui apakah kasus ini masih dalam penyelidikan atau sudah memasuki tahap penyidikan,” keluhnya.
Dalam tanya jawab dengan wartawan, Benyamin meminta kejelasan dan penegakan hukum yang cepat. Menurutnya, enam bulan sudah berlalu sejak laporan polisi dibuat, namun belum ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh pihak kepolisian. “Korban dan saksi-saksi sudah diperiksa, tetapi tersangka belum ditangkap,” jelasnya.
Yance P. Dasnarebo, S.H., kuasa hukum korban sekaligus direktur YLBHKIP, turut menekankan pentingnya kepolisian mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus. Ia memperingatkan bahwa jika SOP diabaikan, akan muncul dugaan adanya kolusi antara penyidik dan terlapor.
“Kami menduga pelaku tidak bekerja sendirian, melainkan bersama oknum pejabat di pemerintahan setempat saat penganiayaan terjadi,” ujarnya.
YLBHKIP mendesak Polresta Sorong Kota, terutama penyidik unit PPA dan Polda Papua Barat Daya, untuk bertindak nyata dengan memanggil oknum kepala dinas sebagai saksi dalam kasus ini. Langkah ini dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam pernyataan penutup, Yance meminta agar Kapolresta Sorong Kota serta kasat reskrim memberikan perintah kepada penyidik unit PPA untuk segera menangkap dan menahan tersangka. “Kami berharap klien kami, selaku pelapor dan korban, dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang layak,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan